Djenri Keintjem

TAPD tak Siap, Anggota Banggar Minim Hadir
Rapat Pembahasan KUA-PPAS Diduga Diboikot
Manado, KM –
Proses Pembahasan KUA-PPAS untuk Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun  2013, diduga di boikot oleh sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Sulut. Hal itu diketahui setelah, rapat lanjutan yang direncanakan digelar, Kamis (18/10) kemarin antara  Banggar Deprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut akhirnya batal.
Desas-desus yang berhembuspun cukup unik. Disatu sisi berhembus kabar kalau gagalnya rapat pembahasan itu disebabkan miss komunikasi diinternal dewan. Dimana adanya agenda perjalanan dinas dengan jadwal pelaksanaan rapat yang diterbitkan Badan Musyawarah Deprov. Akibatnya, sebagian anggota dewan tak bisa hadir karena sedang berada diluar daerah.
Selain itu, sejumlah anggota dewan yang masih berada di daerah, tengah bersiap-siap mengikuti jejak rekan mereka yang sudah terlebih dahulu terbang untuk  tugas luar daerah. Disisi lain, terungkap jika TAPD dituding tidak siap untuk mengikuti jalannya pembahasan, dengan alibi belum rampungnya materi yang akan diangkat untuk dibahas.
Menanggapinya, anggota Banggar, Djenri Keintjem menyebutkan, jika rapat pembahasan tetap akan digelar atau ditunda pada, Jumat (19/10) hari ini. Kendati begitu, Keintjem tak menepis jika penundaan disebabkan ketidaksiapan TAPD serta minimnya kehadiran anggota Banggar.
“Hanya 11 orang Anggota Banggar yang hadir, dan TAPD juga belum siap masih merampungkan data,”singkatnya.
Dibagian lain, ketidakhadiran anggota Banggar disebabkan agenda kunjungan kerja anggota banggar.
“Saat ini sejumlah anggota Dewan sedang menjalankan tugas kunjungan kerja. Dimana sebagiannya adalah anggota banggar,”sebut salah-satu staf Deprov yang mewanti agar jati dirinya tak dipublikasikan.(jeffrieRM)

Kerjasama Bidang Pendidikan

Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH

Unsrat-Canterbury University New Zealand Teken MoU
Manado, KM—

Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Canterbury University New Zealand, Kamis (18/10), resmi menjalin kerjasama di bidang pendidikan, menyusul dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Rektor Unsrat, Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH dan Rektor Canterbury University yang diwakili Asisten Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr Hamish Cochrane, sepakat untuk meningkatkan kolaborasi bersama dalam bidang pendidikan. Baik dalam program atau proyek penelitian, tansfer pengetahuan maupun pembangunan kapasitas dosen, staf dan mahasiswa. “Saya mendorong para dekan untuk lebih proaktif dalam membahas kemungkinan pengembangan dan melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan Canterbury University. Untuk kemudian diimplementasikan,” kata Rumokoy.
Ia berharap, MoU ini aka nada implementasinya. Memang belum ada staf dosen dari Unsrat yang studi di Canterbury University, tapi kedepan saya berharap aka nada yang akan berminat untuk melanjutkan studi di Canterbury University. “Jadi kerjasama ini inisiatif dari mereka, hal ini menunjukkan bahwa Unsrat sudah mendunia dan dikenal oleh perguruan ternama di luar negeri dan kita harus memberikan apresiasi. Bahkan mereka juga telah mengundang kita untuk melakukan kunjungan di Canterbury University,” pungkas mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat ini.
Hal senada diungkapkan Cochrane. Menurutnya, program gelar ganda atau dual degree yang saat ini dikembangkan Canterbury University dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Kami sangat senang dengan kolaborasi kerjasama ini. Saya berharap MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak akan meningkatkan kolaborasi, yang akan diikuti dengan transfer pengetahuan maupun pengembangan program gelar ganda,” tukasnya.
Sementara itu, dikatakan Direktur Kantor Urusan Internasional (KUI) Unsrat, Prof Dr Ir Dantje Sembel BAgrSc dan Dr Wiske Rotinsulu, kegiatan kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri merupakan bukti bahwa Unsrat merupakan perguruan tinggi yang terbuka. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk menjadikan Unsrat sebagai excellent university.
Selain Cochrane, turut hadir sejumlah petinggi Canterbury University, antara lain Prof Sonia Mazey, Prof Lindsey Conner, Bob Korzenieowski dan Nello Angerilli. (otnie)

Wawali Temukan Sampah Berserakan

Kondisi Pasar Karombasan Memprihatinkan

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat melakukan pemantauan di pasar Pinasungkulan Karombasan, kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –
Kondisi pasar Pinasungkulan Karombasan terlihat kotor dengan tumpukan sampah yang belum sempat dibersihkan, ketika secara mendadak Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan, Kamis (18/10) sekira pukul 10.30 Wita kemarin.
Pemantuan yang dilakukan Ai, sapaan akrab Wawali, terkait persiapan Kota Manado menghadapi penilaian Adipura tahap 1 (P1) dalam waktu dekat ini. Dimana, sesuai hasil ekspos Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan tim penilai dari Ekoregion Sumapapua, salah satu yang menjadi lokus penilaian utama adalah pasar.
“Wah, kalau begini gawat. Pasar harusnya jam begini sudah bersih. Kenapa ada banyak sampah yang berserakan. Kalau tim penilai Adipura datang sekarang, kita bisa tidak dapat nilai bagus,”tandas Wawali, dengan nada gusar kepada salah seorang pengawas pasar.
Menurutnya, ketika aktifitas di pasar mulai berkurang, sampah yang ada langsung dibersihkan. Karena itu, kedepan perlu ada pembenahan pasar Pinasungkulan Karombasan termasuk pengelolaan sampahnya. Apalagi, penanganan sampah di lokasi pasar menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado.
“Jangan hanya ditarik retribusi tetapi tidak ada pengembalian kepada pedagang pasar. Karena selain kebersihan, kondisi pasar secara keseluruhan perlu ditata, agar pedagang maupun pembeli yang beraktifitas di pasar merasa nyaman.
“Pasar Karombasan ini harus dibenahi lagi, harus ad ataman bunga supaya indah dipandang,”pungkas Wawali.
Seperti biasa, Wawali dengan gayanya yang khas menyapa setiap orang yang dalam kompleks pasar. Kurang lebih dua jam, Ai menyusuri setiap jengkal lokasi pasar, dan melihat langsung kondisi pasar Karombasan.
Dalam kunjungan mendadak itu, Wawali didamnpingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Julises Oehlers SH, dan Camat Wanea Petrus Lumentut.(jan torindatu)

Ruddy Kululu

Kebiasaan Usai Paripurna APBD-P
Lagi, Dewan Minut Hamburkan Uang Rakyat
Minut, KM -

Tabiat kebiasaan dewan usai paripurna pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2012 melakukan kunjungan ke luar daerah dengan alasan studi banding, kembali dilakukan. Tak tanggung-tanggung 3 komisi melakukan perjalanan dengan tujuan Jakarta.
Informasi didapat, Komisi A di Kementerian Pendidikan Nasional, Komis B di Kementerian Pertambangan dan Energi, dan Komisi C di Kementerian Keuangan. “Keberangkatan dewan ini, sepertinya sudah terus menerus terjadi, dan sulit untuk dihentikan. Hal ini sudah menjadi deal khusus atau seperti hadiah usai paripurna, padahal masih lebih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat yang lebih baik dibandingkan dewan berangkat,” kesal Johan, warga Airmadidi. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPRD Minut Ruddy Kululu mengatakan, keberangkatan dewan ini sudah dijadwalkan dan sifatnya bukan mendadak. Ketiga komisi ini melakukan keberangkatan karena ada hal-hal penting yang harus dikoordinasikan di pemerintah pusat, nantinya hasil ini akan diterapkan di Minut. “Semua hasil keberangkatan ini akan dilaporkan, sehingga tidak ada yang disembunyikan dan hasilnya bisa diketahui masyarakat,” jelasnya. (hendrasamuel)

Cecil County Maryland USA Respon Komitmen SVR
Tondano, KM –

Komitmen dan tekad dari Bupati Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) untuk membangun Minahasa mendapat perhatian dunia internasional. Itu dibuktikan lewat kehadiran Pemerintah Cecil County Maryland USA guna menindaklanjuti Program Sister City yang telah di Proklamirkan dan ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2012 oleh President Board of Cecil County Mr James T Mullin dan Bupati Minahasa SVR.
Delegasi dari Pemerintah Cecil County Maryland yang hadir yaitu DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown), Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc), Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport), Mr.Karl Fockler, (Lawyer).
SVR dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang tinggi atas perhatian yang luar biasa serta komitmen yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi tanah Toar Lumimuut Kabupaten Minahasa. “Kehadiran Pemerintah Cecil County dalam menindak lanjuti program sister city yaitu di bidang Lingkungan, Pariwisata, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian. Hal ini tentunya akan menjadi catatan sejarah bagi kabupaten minahasa sebagai satu kebangkitan bagi kejayaan minahasa kedepan,” ujarnya.
Respon positif dari Pemerintah Cecil County marylang USA ini akan menjadi triger dan tonggak sejarah bagi kabupaten minahasa.
Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc) mengatakan bahwa kehadiran Delegasi dari Cecil County Maryland kali ini sehubungan dengan menindaklanjuti sister city yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan menggali lebih dalam lagi dan melihat secara langsung kebutuhan dari kabupaten minahasa pada bidang-bidang yang disepakati bersama.
Para SKPD Minahasa yang terkait dengan program ini tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan langsung menyanyakan apa-apa saja yang dapat diberi oleh Pemerintah Cecil County terhadap kabupaten Minahasa.
Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport) dalam sambutannya mengatakan sangat terharu atas sambutan Bupati Minahasa Drs.Stefanus Vreeke Runtu. Dikatakan, dengan adanya kerjasama yang telah dibangun ini maka peluang-peluang kedepan dapat kita lakukan termasuk di bidang perhubungan udara dengan membangun small airport dengan didalamnya kita akan melatih putra-putra Minahasa untuk menjadi pilot.
Dibidang kesehatan dijajaki kerjasama dalam hal education for nurses dengan didatangkan tenaga-tenaga ahli dibidang kesehatan ke kabupaten minahasa untuk mengajar perawat-perawat di kabupaten minahasa sehingga semakin berkualitas termasuk nurses minahasa dapat ke Cecil County untuk belajar disana.
Disamping itu dari pihak Cecil County juga siap dengan pemberian alat-alat yang berhubungan dengan kebutuhan rumah sakit. Untuk Bidang pendidikan, DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown) mengatakan bahwa dapat menerima kehadiran tenaga-tenaga guru dari minahasa untuk belajar di Cecil County demikian juga sebaliknya.
Dari pihak cecil County mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Minahasa segera membuat proposal untuk diajukan ke Pemerintah Cecil County apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dari kabupaten Minahasa.(fernando kembuan)

Ir Junita L Wenur

Pengusulan Wawali Pasca Musdalub Golkar
Tomohon, KM —
Desakan sejumlah kalanganan terkait pengusulan calon wakil walikota Tomohon ditanggapi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tomohon. Dimana, pengajuan atau pengusulan calon kandidiat yang akan bersanding dengan Walikota Jimmy F Eman, akan disampaikan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerahg Luar Biasa (Musdalub) partai berlambang beringin ini.

Menurut karekteker Ketua DPD II PG Kota Tomohon Ir Junita L Wenur, PG memiliki mekanisme dan prosedur organisasi sendiri terkait pengusulan calon wakil walikota. Sebab, tidaklah mudah untuk menentukan siapa kandidat calon.
“Saat ini Partai Golkar Kota Tomohon sedang mempersiapkan nama-nama yang akan diusulkan kepada Walikota. Tetapi, legalitas semuanya itu memiliki proses, karena tidaklah bisa seenaknya saja menentukkan calon nama Wawali untuk segera diusulkan kepada Walikota,” terang Wenur.
Lanjutnya Wenur berharap, hal tersebut jangan terlalu diributkan soal pengusulan calon nama Wawali. Menurutnya, Partai Golkar memiliki mekanismenya. “Yang pasti kami akan ada nama calon yang akan diusulkan, tetapi perlu dicatat dahulu bahwa partai Golkar akan menjadwalkan dahulu pelaksanaan Musdalub untuk pemilihan Ketua DPD II Golkar Tomohon,” nantinya
Tambahnya, bila Musdalub sudah dilaksanakan, PG akan segera membicarakan siapa saja nama-nama yang dipantas dan layak untuk diusulkan kepada Walikota, melalui keputusan resmi dalam rapat kerja.(yongkie sumual)

Jalan Bilalang Ke Tudu Aog Rawan Kecelekaan
Bolmong,KM –

Jalan Bilalang menuju Desa Tudu Aoug Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow kini dikeluhkan warga. Hal ini dikarenakan jalan yang akan dilewati diantara dua perkampungan tersebut rentan terjadinya kecelakaan.
Yodi Pobela warga setmpat ketika bersua dengan Koran Manado menyampaikan lokasi jalan penghubung Desa Bilalang Ketudu aog saat ini cukup memprihatinkan, kondisi jalanyanya banyak lubang lubang yang kedalamannya sulit untuk dilewati kendaran.”Sebagai warga berharap tentu perhatian pemerintah Bolmong agar jalan ini dapat diperbaiki.
Kadis Pekerjaan Umum Bolmong Ir Norma Makalalag ketika dikomfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan survey dulu, kalau terbukti memang sudah wajar diperbaiki pihak Pekerjaan Umum siap untuk mengangarkannya tahun depan.”ungkap Makalalag.(Erwin)

E-KTP Bolsel Lambat
Minat Warga Semakin Menurun
Molibagu,KM -

Perekaman e-KTP di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) ternyata berjalan lambat. Diperoleh data, dari 41.276 wajib KTP, baru 27.334 yang melakukan perekaman. Padahal deadline perekaman menyisakan sembilan hari kerja.
Bukan cuma itu, minat warga untuk ikut serta dalam program tersebut semakin menurun. Lihat saja, di Kecamatan Posigadan misalnya, hanya 50 wajib KTP yang merekam.
Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bolsel Zulaeha Dali, lambatnya progress perekaman disebabkan faktor kondisi antar desa yang berjauhan dengan kantor kecamatan.
“Di Pintim, tiga desa tidak bisa mengikutsertakan warganya, yaitu Posilagon, Modisi dan Iligon,” ungkapnya, Kamis (18/10) kemarin.
Dengan demikian, Dali berjanji, Disdukcapil akan segera menerjunkan langsung pegawainya ke desa-desa tersebut.
“Kami akan ke sana, mungkin lewat jalur laut, dengan membawa peralatan online lengkap,” paparnya.
Sementara hasil penelusuran wartawan koran ini di Kecamatan Posigadan, minat warga turut aktif perekaman e-KTP benar-benar menurun. Warga seakan lebih memilih memanen cengkeh daripada menuju kantor camat.
“Panen kali ini lumayan besar. Jadi harus dimanfaatkan,” tutur beberapa warga yang meminta namanya tidak dikorankan. (Tox)

HAG saat temu relawan HAG-RJM di desa Sendangan dan Uner Kecamatan Kawangkoan

Korupsi harus Diberantas Total
HAG Tekankan Pendukung Hindari Black-Campaigne

Kawangkoan, KM –
Calon Bupati dan Wakil Bupati Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong semakin popular dengan sebutan HAG-RJM, terus menuai simpatik warga.

Saat temu relawan HAG-RJM di wilayah Kawangkoan Raya di Desa Sendangan, Rabu (17/10) kemarin, HAG didampingi Ketua Tim Sukses Tito Sumampouw mendapat sambutan luar biasa Denny Laloan Koordinator relawan HAG-RJM wilayah Kawangkoan Raya, Yappy Palar, Johnny Buyung, Maxi Rompas serta fanatis beberapa wilayah.
Terbukti jubelan pendukung, simpatisan, serta warga Kawangkoan yang memadati hingga luar halaman lokasi pertemuan, memastikan dukungan besar dipetik bakal calon bupati HAG-RJM.
Sambutan tokoh masyarakat Yappy Palar mengklaim HAG-RJM unggul dibanding calon lain terbukti dari dukungan luar biasa seperti sekarang ini.
“Kami pendukung fanatik yang sangat optimis sehingga kami berani mengklaim HAG-RJM bupati dan wakil bupati Minahasa yang akan terpilih. Terlebih lagi kami sangat merindukan adanya perubahan besar, karenanya kami komit tema Restorasi Minahasa dipakai HAG-RJM untuk membangun Minahasa kedepan,” ujar Palar.
Diminta menjawab beberapa pertanyaan, HAG dalam sambutannya menyatakan bangga dan berterima kasih atas sambutan luar biasa warga Kawangkoan.
“Ini pertanda baik terhadap Restorasi Minahasa yang dikedepankan HAG-RJM. Karena itu saya dengan pak RJM beserta tim sangat bangga dengan sambutan luar biasa ini, apalagi komunitas ini terbentuk hanya secara sukarela,” kata HAG memulai saat diminta menjawab beberapa pertanyaan.
Pengusaha sukses yang berkeinginan ciptakan perubahan besar ini menggaris bawahi, apa yang menjadi visi-misi masyarakat dipastikan menjadi visi-misi HAG-RJM juga dalam membangun Kabupaten Minahasa.
Soal maraknya korupsi, HAG mengatakan, Restorasi Minahasa yang menjadi kampanye HAG-RJM bertujuan membangun Minahasa tanpa korupsi, karena korupsi penyakit yang harus diberantas samapai ke akar-akarnya,” papar HAG lagi.
Dikatakannya, jika HAG-RJM diberi kesempatan memimpin Minahasa, masyarakat diberi kesempatan menegur sekaligus mengawasi roda pemerintahan secara langsung.
“Sudah menjadi nazar kami berdua (HAG-RJM), bahwa kami tidak akan korupsi selama memimpin Minahasa. Dan menjadikan Minahasa lebih aman, berbudaya, dan lebih berlandas ungkapan Sitou Timau Tumou Tou tokoh besar Sam Ratulangi,” tandas HAG.
Menurutnya, kabinet HAG-RJM kelak memperhatikan apa yang dirindukan masyarakat, soal keamanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sarana lain yang dibutuhkan. “Tim relawan yang mendukung HAG-RJM, saya minta untuk tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyesatkan calon lain. Hindari black-campaigne terhadap calon lain, tetapi sampaikan apa adanya HAG-RJM kepada orang sekitar kita,” tutur HAG mengingatkan para tim relawan.
Tak kalah menarik, kunjungan HAG bersama tim yang juga dihadiri Ketua Pengarah Relawan Vanny Kaparang, politisi Joost Th Pati, tokoh masyarakat Welly Massie, Jufry Suak, serta jubelan warga, ketika bertandang ke basis muslim Kawangkoan di Desa Uner. “Saya berharap kita tetap menjaga kerukunan antara umat beragama sekitar kita. Mari torang jaga HAG atau Hubungan Antar Golongan, agar kerukunan dapat tetap terbina antar sesamaumat beragama,” pungkasnya.(tim km)

Rommy Leke

Warga Tikela dan Sawangan Enggan di Data
850 Warga Dapil I Ancam Golput
Tondano, KM –

Indikasi akan banyaknya aksi warga yang memilih menjadi Golongan Putih (Golput) dalam momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa mulai terlihat. Salah satunya bakal terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Sesuai dengan hasil penetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dapil ini, terungkap sekitar 850 warga menolak untuk mengikuti pilkada. Nominal itu merupakan akumulasi dari DPT di Desa Tikela dan Desa Sawangan Kecamatan Tombulu. Dimana, sekitar 350 pemilih di desa Tikela menolak untuk di data sebagai calon pemilih dalam Pilkada. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sawangan, sekitar 500 pemilih memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk masuk dalam DPT. 
Hal memiriskan ini ikut dibenarkan salah satu komisioner Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, Rommy P Leke,SE,MSi. Dijelaskannya, dari sekitar 673 warga Desa Tikela, hanya 323 diantaranya yang bersedia didata dan masuk DPT. Sementara itu, di Desa Sawangan tepatnya di wilayah Perum Mahkota Siau Malendeng, dari sekitar 600 penduduk hanya sekitar 100 orang yang bersedia masuk DPT Pemilukada Minahasa
“Terkait masalah ini, kami hanya bertugas untuk mendaftarkan masyarakat yang ada di wilayah Minahasa masuk DPT untuk Pemilukada Minahasa, bila ada masalah seperti ini, kami hanya bisa menghimbau warga diwilayah tersebut mau didata di wilayah Minahasa untuk masuk DPT, demi suksesi Pemilukada Minahasa, dan sampai sejauh ini kami akan melakukan komunikasi dengan warga yang membuat penolakan tersebut,” ujar Leke yang juga selaku Koordinator wilayah (Korwil) satu untuk Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Diungkapkan Leke, persolan itu terungkap saat dirinya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tombulu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sawangan dan Tikela, serta Hukum tua Desa Sawangan dan Tikela, menggelar rapat koordinasi yang juga dihadiri Lurah Malendeng Kota Manado, untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
“Persoalan yang muncul di lapangan, warga yang bermukim di dua wilayah tersebut, enggan didata masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan alasan, warga mengklaim mereka bukan warga Minahasa, melainkan warga Malendeng Kota Manado,” ujar Leke.(fernando kembuan)

Protes Aksi Kekerasan Atas Jurnalis
Wartawan Datangi Markas Lanudsri Manado
 

Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, bersama puluhan wartawan di Manado melakukan orasi di zero point, Rabu (17/10) kemarin.

Manado,KM—
Aksi solidaritas puluhan wartawan di Kota Manado yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, berlanjut di Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Lanusdri) Manado.

Danlanudsri, Kolonel Ferdinand Roring menerima dengan senang hati kedatangan para wartawan, yang di pimpin Ketua dan Sekretaris AJI Manado, Yoseph E Ikanubun dan Ishak Kusrant di markasnya. Meski hanya 15 orang perwakilan wartawan, Roring pun langsung berdialog secara terbuka.
“Saya terbuka untuk kawan-kawan jurnalis, kita jalin komunikasi yang baik. Saya juga secara pribadi ikut menyayangkan kejadian di Riau. Dan saya berharap ini tidak terjadi di Manado,” tandasnya.
Dikatakan Pamen yang baru tiga minggu menjabat Danlanustri Manado ini, kejadian kekerasan terhadap jurnalis tidak akan terjadi kalau sama-sama memahami tugas masing-masing.
“Komitmen saya, Manado tetap damai dan tidak ada kekerasan terlebih kepada wartawan. Mudah-mudahan Manado bisa jadi contoh terjalinnya hubungan baik TNI AU dan jurnalis,” papar Roring.
Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, menuturkan kekerasan terhadap pekerja pers tak perlu terjadi seperti yang dilakukan oknum perwira menengah di Riau. “Kami mengecam tindakan tersebut dan harus ditindak tegas,” tukasnya, Rabu (17/10).
Sebelumnya, aksi solidaritas terhadap wartawan di Riau, yang dianiaya oleh oknum Pamen TNI AU ini, puluhan jurnalis dan elemen mahasiswa melakukan aksi damai di kawasan Megamall dan zero point. Mereka melakukan orasi, agar jangan lagi terjadi kekerasan terhadap pekerja jurnalis.
Selain itu mendesak penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis. “Kami menuntut para pelaku itu diadili sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi mendorong kesadaran setiap warga Negara bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh hokum,” tegas Iknubun dalam orasinya.
Diketahui, kasus ini menimpa Wartawan TV One yang dipukul dan kameranya disita. Demikian juga dengan Didik dan Rian, fotografer Harian Riau Pos dan LKBN Antara. Selain dipukul, kamera keduanya juga disita, saat akan mengambil gambar reruntuhan pesawat pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU, pada Selasa (16/10) lalu di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau. (otnie)

Benny Ramdhani

Anggaran Kesehatan Rp 730 Juta Dipertanyakan
Pemkab Minahasa Berhutang Ratusan Juta ke ASKES
4.800 Warga Miskin Minahasa Tanpa Jamkesda
Manado, KM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang dipimpin Bupati Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dinilai tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin di Minahasa. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.

Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan dan menjadi hutang kepada pihak ASKES. 
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Benny Rhamdani saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, baru-baru ini. “Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD Induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak ASKES?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,” tegas Rhamdani.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak ASKES, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak ASKES sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk jamkesmas misalnya dan pemprov mengalokasikan dana untuk jamkesda,” ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp 480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani. (JeffrieRM)

Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Kian Pasti
Bitung,KM-

Pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, semakin diseriusi pihak Pemerintah Provinsi Sulut. Hal ini, dibuktikan dengan undangan rapat pembebasan lahan jalan bebas hambatan tersebut.
Rapat dipimpin Gubernur Sulut SH Sarundajang dan dihadiri Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban, serta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulut, Albert Katuuk SSi, Rabu (17/10) kemarin, di ruang WOC, Kantor Gubernur Sulut.
Inti dari rapat tersebut memutuskan, akhir tahun 2012 ini, 50 persen biaya pembebasan lahan harus terbayarkan kepada pemilik lahan.
“Kami prioritaskan dahulu, tanah kosong, sedangkan harga tanah untuk di jadikan lahan jalan Tol, Rp 30.000 per meter,”Ungkap Lomban, sambil menambahkan, warga pemilik lahan yang terkena rencana pembangunan jalan Tol, menghindari para spekulan yang berlaga beli tanah dengan harga murah, kemudian dijual kepada panitia pembebasan dengan harga mahal.
“Kalau orang bayar tanah dari 4,5 bulan yang lalu indikasi spekulan, tahun ini lebih bagus 50 persen sudah dibebaskan, panitia 9 di Bitung harus serius, jalan tol adalah satu keharusan karena berdampak bagi perekonomian sulut khususnya Bitung dan Minahasa Utara, mengapa jalan tol harus dibuat karena jalan manado-bitung sekarang sudah tidak pas lagi,”ujarnya.
Pembebasan lahan ini, didukung Kapolda Sulut, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi. Gubernur juga menegaskan kembali, di Kota Bitung, tidak ada lagi tanah adat, karena setelah undang-undang agraria di terbitkan, Bitung tidak ada lagi tanah adat dan tanah pasini.(yappiletto)

Pejabat Daerah Diperas

Kajari Palsu Gentayangan di Minut
Minut, KM -

Modus penipuan dengan menggunakan nama Kajari Airmadidi Irvan Samosir SH MH rupanya mulai marak terjadi. Seperti yang ditemukan kemarin, ada seorang oknum yang mau mencoba menipu kepala SKPD yang kali ini sasarannya Kadis PU Minut.
Dimana, aksinya itu dijalankan dengan menghubungi pertama kali ajudan bupati, kemudian meminta nomor telepon Kadis PU Minut. Setelah itu mencoba untuk menghubungi Kadis PU dengan alasan meminta bantuan untuk pergeseran jabatan di Kajari, dan menjanjikan akan membantu Kadis tersebut bila mendapat kesulitan.
Tak tanggung-tanggung, Kajari palsu itu meminta uang sebesar Rp5-10 juta dan targetnya diminta untuk untuk mentransfer uang ke rekening yang sudah diberikan, selanjutnya akan dikirim ke Bendahara Kejagung. Hal ini mengundang reaksi keras dari pihak Kejari Airmadidi, sehingga mendapat perhatian serius dan akan diusut.
Menurut Kajari Airmadidi Irvan Samosir SH MH melalui Kasie Intel Kejari Airmadidi Bobby Selang SH, modus penipuan seperti ini memang sudah beberapa kali terjadi dan biasanya mereka itu tergolong cerdik meminta uang kepada targetnya. “Untuk itu dihimbau jangan mudah percaya kalau ada yang mau mencoba meminta uang mengatasnamakan Kajari, sebab itu tidak benar,” harap Selang.
Selain Kadis PU, ada juga beberapa kepala SKPD yang sudah pernah dimintai uang seperti itu dari penelpon gelap. Sehingga kasus ini, memang menjadi hal serius yang harus dibahas. Lanjut Bobby, orangnya itu pasti bisa ketahuan, dan kami sudah menseriusi itu dengan melacak nomor teleponnya lewat GPS (Global PositioningSystem) dan kalau ditemukan akan diproses.
Sebab bisa saja ada korban yang sudah terlanjur percaya dan akhirnya uang sudah ditransfer. “Keseriusan masalah ini harus menjadi perhatian semua, sebab modus catut nama seperti ini bisa saja masih akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menipu,” tegasnya.(hendrasamuel)

Aset Milik Tomohon Masih Ditahan Provinsi

Tomohon, KM-
Meski sudah 9 tahun berstatus daerah otonom, namun hingga saat ini masih ada aset yang seharusnya menjadi milik Pemkot Tomohon yang ditahan pihak Provinsi Sulawesi Utara. Aset dimaksud adalah kantor Panti Sosial Makaaruyen beserta sejumlah bangunan yang terletak di Walian I Tomohon Selatan.
Begitu juga dengan bangunan yang digunakan oleh DPRD Kota Tomohon.
“Harusnya, begitu Tomohon resmi jadi daerah baru, semua aset yang ada di Tomohon otomatis menjadi hak milik. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003,” tegas Michael M Wowor SSos dan Refly P Mamengko SIP, pemerhati pembangunan dan kemasyarakatan Kota Tomohon.(mtc)

Kumaat: Manado Butuh Jembatan Penyeberangan

Teddy Kumaat

Manado, KM –
Agar kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kota Manado diminimalisir, sebaiknya ketersediaan fasilitas seperti jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki secepatnya disediakan. Selain itu, dengan adanya jembatan penyeberangan aka nada jaminan rasa aman kepada masyarakat pejalan kaki yang menggunakan jalan-jalan protokol dari kendaraan roda dua dan empat.
Hal ini disampaikan legislator Sulut, Teddy Kumaat,SE kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/10) kemarin. Dikatakannya, banyak hal yang mendasari kebutuhan akan jembatan penyeberangan. Selain rasa aman, keteriban di jalan raya juga dapat menciptakan dapat memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Apalagi makin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado yang menjadi ibu Kota Provinsi.
“Jembatan penyeberangan banyak manfaatnya. Selain menciptakan ketertiban bagi penggunaan jalan, juga bermanfaat untuk keselamatan warga. Apalagi, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah di Kota Manado,”ujarnya, anggota Komisi II DPRD Sulut ini.
Ditambahkannya, letak jembatan penyeberangan tentu harus berada di titik-titik yang berbahaya serta  di lokasi dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
“Seiring dengan kemajuan kota, saat ini banyak tempat di Kota Manado dengan tingkat kepadatan pengguna jalan yang relatif tinggi. Jembatan penyeberangan sangat dibutuhkan ditempat seperti itu,”jelasnya.
Diketahui, beberapa tahun lalu dibeberapa ruas jalan Kota Manado sebenarnya telah memiliki jembatan penyeberangan. Sayangnya, akibat minimnya kesadaran warga serta kurangnya ketegasan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan jembatan, menyebabkan fasilitas tersebut tak berfungsi. Parahnya lagi, beberapa bangunan jembatan penyeberangan justru telah beralih fungsi. (JeffrieRM)

Bolsel Minim Lapangan Kerja

Molibagu,KM –

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) dinilai sangat kurang. Hal itu diakui Sekertaris Dinas Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bolsel, Ismail Midu, Rabu (17/10) kemarin.

Menurutnya, sejauh ini tercatat baru 20 tenaga kerja di Bolsel dari 59 ribu jiwa. Itupun bekerja di mini market dan koperasi.

"Kita memang belum mempunyai perusahaan besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja," kata Ismail.

Sementara diketahui banyak warga yang telah berusia produktif akhirnya memilih bekerja di luar daerah. Sebagian besar juga terjun ke pertanian maupun perikanan lokal.

"Paling tidak kalau kami tidak dapat pekerjaan di sini harus ke Manado atau Jakarta dan Kalimantan maupun daerah lain," tutur  Ibrahim dan sejumlah warga lainnya yang mengaku warga Molibagu.

Ke 20 tenaga kerja itu pun ternyata hanya mendapat upah seadanya.

"Yang terpenting kami bisa kerja di sini, sebab kalau ke luar daerah tidak ada biaya," tutur salah satu pramuniaga di Molibagu tersebut. (Tox)

Ekspedisi Restorasi Minahasa
Minahasa Baru, Janji HAG-RJM di Puncak Lembean 

Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa yang dipimpin Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM), taklukkan puncak Lembean

Manado, KM
Hangky Arther Gerungan dan Ricky Janeman Montong (HAG-RJM) buktikan sesukaran warga Minahasa melalui petualangan keras Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa (TERM), Selasa (16/10) kemarin.
Perjalanan tim ekspedisi diikuti langsung Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Minahasa HAG-RJM bersama tim, sedari start Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi hingga berakhir di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur menempuh perjalanan tak kurang dari 15 kilometer.
Pun medan berat yang dilewati tim ekspedisi, terbilang sebuah petualangan berat penuh tantangan.
Sekira 2 mil perjalanan dari desa Kinaleosan, HAG bergumam soal beratnya pendakian hingga perhentian pertama tim ekspedisi untuk istirahat sejenak.
“Puncak Lembean sangat menantang sehingga terasa berat untuk dilewati. Tapi inilah tantangan yang harus ditaklukan sekaligus turut merasakan beratnya kehidupan rakyat kita sekarang ini,” gumam HAG.
Sebagai seorang pemimpin, HAG didampingi RJM mengendalikan tim ekspedisi agar tetap dalam barisan serta terus memegang komitmen menaklukan puncak Lembean yang kelihatan angkuh.
Lanjutan perjalanan tim ekspedisi melintasi bukit terjal berbatu dengan tingkat kesukaran yang terbilang berat. Melintasi akar besar pohon, melindas celah tebing, menerobos rimbunan daun hutan. Tim menyusuri jalan yang mulai jarang dilewati orang.
“Jalan ini dibangun pengerasan pada tahun 1981 lalu. Sampai sekarang terhitung sudah 31 tahun dibiarkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah,” papar Jelfy Sumanti diiyahkan Fecky Mondiringin dan Stenly Rumbay bersama solidaritas puluhan warga termasuk ibu-ibu Desa Kinaleosan mengikuti Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa hingga Kelurahan Papakelan.
Pertualangan berat tim ternyata melintasi beberapa kali perhentian sebagai tonggak refleksi sekaligus istirahat tim ekspedisi.
Tim dipimpin langsung HAG bersama RJM yang tampak tetap bersemangat menyepakati lima kali tempat perhentian, dimana setiap kali mendekati tempat perhentian tim menyepakati refleksi sejenak kemudian melanjutkan perjalanan dengan arti-arti yang mendalam.
“Perjalanan dari perhentian ke empat yang cukup melelahkan, ada tim yang mengaku sudah melihat danau Tondano pertanda perhentian ke lima sudah dekat. Tapi setelah sama-sama buktikan, ternyata masih sangat jauh,” ungkap RJM langsung disambut derai tawa semua yang hadir.
Dikatakan RJM setelah tim istirahat diperhentian kelima di rumah Charles Sumanti (82) di Kelurahan Papakelan, perjalanan cukup menantang tim ekspedisi akan menjadi nazar HAG-RJM membangun Minahasa kedepan.
“Ekspedisi Restorasi Minahasa akan menjadi janji HAG-RJM untuk membangun Minahasa baru yang lebih baik,” tandas Kiki, sapaan akrab RJM.
Terkait perjalanan berat yang ditaklukan tim ekspedisi yang dipimpinnya, HAG kepada wartawan membenarkan jika perjalanan timnya menjadi ikrar HAG-RJM membangun Minahasa.
“Perjalanan tadi (kemarin), bersama-sama kami lewati lembah terjal, bebatuan tajam sehingga melintasinya harus berhati-hati supaya tidak terperosok. Begitulah ikrar HAG-RJM membangun Minahasa, kami akan bersama rakyat menjaga semua kepentingan masyarakat,” pungkas HAG.(tim)

Hans Tinangon

Langgar PP 53/2010, 6 PNS Telah Dipecat
Pemecatan Enny Sesuai Aturan Kepegawaian

Manado, KM –

Terkait pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Enny Umbas, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado, Kepala BKD Manado, Drs Musa Hans Tinangon MSc, kembali menegaskan keputusan tersebut telah sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Tinangon, yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan yang ditandatangani Walikota GS Vicky Lumentut.

“Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan jika PNS tidak hadir selama 46 hari setelah diakumulasi, maka yang bersangkutan mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Enny sendiri bukan hanya 46 hari tetapi hampir setahun tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS,”tandas Tinangon.

Lanjut dikatakan pejabat yang akrab dengan kalangan pers tersebut, apa yang dilakukan Pemkot Manado sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan, sebelumnya sudah berapa kali surat teguran diberikan kepada Enny.

Menurutnya, Enny sudah 2 kali di berikan sanksi disiplin, yaitu 1 kali sanksi disiplin ringan dan 1 kali sanksi disiplin sedang, dan terakhir bulan September 2012 di berikan sanksi disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Semua itu di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No 53 thn 2010 tentang sisiplin PNS. Sebelumnya juga yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sebagai PNS sewaktu menjadi Bendahara di Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado,”ujar Tinangon.

Tinangon menjelaskan, Enny juga terkait dengan kasus menerima uang dari beberapa pihak ketiga dengan janji memberikan proyek namun tidak di realisasi sehingga masalah ini telah di adukan ke Polda dan sementara di proses pihak Polda.

“Eny Umbas pernah merekayasa kepangkatan untuk memperoleh pembayaran TPP (tunjangan tambahan penghasilan pegawai) lebih besar. Enny hanya golongan II/b tapi jadi golongan III/a. Jadi perilaku dan perangai Enny memang sudah tidak baik sebagai PNS,”jelasnya.

Tinangon mengaku tidak gentar dengan niat Enny, yang menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Manado melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.  

“Silahkan saja itu hak dia, kita siap memberikan keterangan dan menyampaikan bukti-bukti, jika dipanggil pengadilan,”ujar Tinangon.

Menurutnya, pemecatan terhadap Enny bukanlah yang pertama. Sebelumnya, selang tahun 2010 sampai Agustus 2012 ini, Pemkot Manado telah memberhentikan dengan tidak hormat enam PNS lainnya. Dimana, satu PNS dipecat pada masa pemerintahan Penjabat Walikota SH Sarundajang, kemudian dua PNS pada masa Penjabat Walikota Robby Mamuaja, dan tiga PNS dimasa Walikota GS Vicky Lumentut.

Sedangkan, masih ada tujuh PNS lainnya yang sedang diproses pemecatannya oleh Pemkot Manado. Mereka dijatuhi sanksi disipilin karena melanggar PP 53 tahun 2010.(jan torindatu)

Ribuan Ha Sawah di Bolmut Krisis Air
Pemprov Kurang Perhatikan Swasembada Beras

Manado, KM –

Semangat Gubenur Provinsi Sulut DR Sinyo H. Sarundajang untuk mewujudkan swasembada beras nampaknya masih kurang serius dilakukan. Terbukti, ribuan hektar sawah di daerah lumbung padi terabaikan meski mengalami krisis air, seperti dialami di lima desa di Kecamatan Pinoguloman Bolmong Utara.

Fenomana memiriskan itu terungkap, ketika lima Sangadi masing-masing sangadi Buko, sangadi Buko Selatan, Sangadi Dalapuli, Sangadi Dalapuli Timur dan Sangadi Batu Tagam bertandang dan menyampaikan keluhan atas kondisi itu kepada DPRD Sulut, Selasa (16/10) kemarin.

Menurut Sangadi Buko Wensi WJ,  kelima desa tersebut selalu mengalami kegagalan panen padi. “Kami sering mengalami karena kekurangan air. Imbasnya, jika dibandingkan dengan  beberapa trahun silam, produksi padi atau hasil panen yang dilkakukan sekarang mengalami penurunan sebanyak 40 persen,” ujarnya mewakili para Sangadi.

Dijelaskannya, lahan sawah padi yang ada di lima desa kurang lebih seluas 1260 hektar. Namun hanya sekitar 600 hektar yang terairi. Diakuinya, sebenarnya ada bendungan yang dibangun sekitar tahun 1984, tapi sampai saat ini tidak diperbaiki dan kurang perawatan akibatnya debit air turun samapai 50 persen.

“Bendungan yang dibangun di desa Buko kurang sekali diperhatikan. Memang ada program pembangunan lanjutan berupa irigasi di dalapuli dengan anggaran sebesar 2,4 milyar rupiah, tetapi fungsinya belum iptimal menjawab kebutuhan air.

Sementara anggota Komisi IV Raski Mokodompit berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga itu. ‘’Inikan bukan hanya kebutuhan petani tapi juga kebutuhan masyarakat Sulut. Kalau tak ada irigasi tentu akan berpengaruh pada swasembada beras,’’ katanya.

Kunjungan itu diterima anggota komisi I Farid Lauma, anggota Komisi II Soenardi Soemantha, anggota Komisi IV Raski Mokodompit, Ketua Komisi I Jhon Dumais dan Anggota Komisi I Mikson Tilaar.(JeffrieRM)

Terkait Aksi Mahasiswa
Bohohang: Disclaimer, Bupati harus Salahkan BPK Sulut

Boroko, KM –

Aksi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolmut sebagai pengguna anggaran serta Dekab tupoksi sebagai pengawasan kinerja Pemkab, mendapat kritik tokoh muda Bolmut Fajri Bohahang.

Dikatakan Bohohang, tupoksi legislatif dan eksekutif apabila difungsikan opini disclaimer dari BPK-RI Perwakilan Sulut pada pemeriksaan tidak akan terjadi.

“Kami datang untuk mempertanyakan kinerja legislatif dan eksekutif yang tidak maksimal sehingga kenapa Bolmut meraih opini dislaimer,” kritik Bohohang.

Dijelaskannya, hasil dengar pendapat bersama eksekutif dan legislative di ruangan kerja Ketua DPRD Bolmut, Jumat pekan lalu, dipertanyakan mahasiswa kemudian dijawab bupati dinilai tidak terarah.

“Jawaban bupati kemarin mengambang, malah menyalahkan BPK-RI Perwakilan Sulut,” beber Bohohang, Selasa (16/10) kemarin.

Ditambahkannya, contohnya seperti penjelasan Bupati mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK- RI, tentang  BOP yang ketambahan Rp200 juta, Bupati mengelak itu bukan BOP miliknya, tetapi BOP dari Sekertariat Daerah.

“LPJ dari bupati tentang BOP yang ketambahan 200 juta, ternyata tidak diakui oleh Bupati sendiri,” pungkasnya.

Sementara bupati Hamdan Datunsolang  hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(Santo)

Golkar Bolsel Dijatah Dana Banpol Terbanyak

Molibagu, KM -

Partai lambang beringin menjadi partai memperoleh dana bantuan politik (Banpol) paling banyak di Bolmong Selatan (Bolsel).

“Untuk dana Banpol kami sudah salurkan kepada 11 partai pemilik kursi di DPRD Bolsel minggu lalu,” jelas Sofian Amu kepala badan Kesbangpol Bolsel, Selasa (16/10,) kemarin.

Dijelaskannya, sebelum disalurkan 11 partai tersebut sudah melewati proses verifikasi berkas.

“Dan kami sudah masukkan permohonan ke bupati melalui dinas keuangan, dan sudah disalurkan,” kata dia.

Ia menambahkan, dana bantuan Parpol tersebut akan dianggarkan setiap tahun.

“Tapi tergantung dari kemampuan keuangan daerah, karena pastinya akan memengaruhi,pada jumlah anggaran APBD,” ucapnya.

Dijelaskannya, dari 11 partai penerima dana bantuan Parpol, Golkarlah yang mendapatkan dana paling besar, kemudian diikuti oleh PDI-P dan partai Hanura. Sementara partai buruh, PPRN dan gerindra mendapatkan dana paling sedikit.

“Semuanya tergantung dari jumlah suara pada pemilihan lalu, bukan kami yang tentukan sendiri,” paparnya.

Ditambakannya, setelah disalurkan partai berhak menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan partai.

“Penggunaan dananya terserah partai, tapi pastinya mereka harus masukkan laporan pertanggungjawaban atas pengunaan dana bantuan parpol tersebut,” cetusnya.(tox)

01. Golkar           Rp169.358.250,-
02. PDIP             Rp 47.175.000,-
03. Hanura           Rp 40.806.375,-
04. PAN              Rp 23.351.625,-
05. Demokrat         Rp 23.949.175,-
06. PKPI             Rp 17.973.675,-
07. PPP              Rp 12.815.875,-
08. Gerindra         Rp 11.038.950,-
09. PPRN             Rp  9.985.375,-
10. P.Buruh          Rp  9.010.425,-
Jumlah               Rp 400.0012.550,-

Polhut Amankan Kayu tak Bertuan
Hutan Klabat Terus Dibabat

Kayu hasil sitaan Polhut Minut langsung diamankan di Dinas Kehutanan Minut.

Minut, KM -

Keberadaan hutan di gunung Klabat terus terusik tangan-tangan liar. Terbukti, Selasa (16/10)kemarin sekitarpukul 13.00 Wita, pihak Dinas Kehutanan(Dishut)Minut melalui petugas Polisi Kehutanan (Polhut)berhasil mengamankan dan menyita sekitar 1 kubik lebih kayu berbagai jenis yang diduga kuat hasil penebangan liar di hutan gunung Klabat.

Penyitaan kayu tersebut dilakukan aparat Polhut dalam kondisi sudah terpotong rapih menjadi ukuran papan dan balok yang siap diperdagangkan. Lokasi diamankannya potongan kayu tersebut tepat berada dikaki gunung di Desa Kaima Kecamatan Kauditan. “Kami menduga kayu baru diturunkan dari kawasan hutan di gunung dengan menggunakan hewan sapi sebagai alat tarikkayu,” terang Andaria, Kabid Pengawasan Hutan Dishut Minut.

Kadis Kehutanan Minut Ir Joppy Lengkong yang ditemui dilokasi penampungan kayu sitaan Dishut Minut menjelaskan, aksi penebangan liar ini akan ditindak dan diusut.”Kamiakan lakukan pengecekkan lanjutan.dan pastinya akan diketahui asal muasal kayu tersebut,” tandas Lengkong.

Lengkong menghimbau para pelaku pembalakkan liar untuk menghentikan setiap aksi yang merugikan lingkungan ini. “Patroli terus dilakukan. Kayu yang ditebang dan tidak dilengkapi surat-surat resmi pasti akan diamankan,” tegasnya. (hendrasamuel)

Sumampouw Warning Panwascam
Tondano,KM -
Sorotan dari masyarakat kali ini mengarah kepada para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), karena diduga sebelumnya ada oknum Panwascam yang diduga merupakan salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon.
“Ada oknum yang sudah dilantik menjadi Panwascam, dulunya merupakan tim sukses salah satu pasangan calon, bahkan sempat memberikan orasi-orasi ke masa terkait dukungan ke calon tersebut, kami berharap Panwaslukada Minahasa bisa jeli dengan hal-hal seperti ini, agar intergritas panwas sebagai lembaga pengawas tidak dipertanyakan dengan hadirnya orang-orang yang tidak netral,” ungkap sebuah sumber yang tak ingin namanya dikorankan.
Ketua Panwaslukada Minahasa,Erwin Sumampouw SP,  pada Selasa (16/10), ketika dikonfirmai terkait hal ini, menegaskan jika Panwaslukada Minahasa sendiri akan menindaki oknum-oknum tersebut jika memang terbukti tidak netral.
“Kalau kedapatan tidak netral tentunya kami akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut, tak tanggung-tanggung langsung di PAW,” tegas Sumampouw yang didampingi oleh Fentje Bawengan Ssos.
Sumampouw dan Bawengan pun menyatakan peringatan keras kepada  kepada para Panwascam yang sudah dilantik. “Mereka wajib netral, kalau ada laporan dari masyarakat tentunya akan kami proses dan bila terbukti terancam di PAW,”  beber Sumampouw.(fernando kembuan)

Deteksi Penggunaan Narkoba Pejabat Pengguna Narkoba

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

150 Pejabat Tomohon Tes Urine

Tomohon, KM —

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015,.   Pemerintah Kota Tomohon melakukan tes urine bagi 150 pejabat.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak mengatakan, kegiatan tes urine ini merupakan contoh bagi para generasi muda dan masyarakat umum lainnya, dalam menopang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Lanjutnya, ada beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dapat dilakukan seperti tindakan Preventif (pencegahan) untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba serta pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.

“Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya tindakan represif (penindakan) untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat dan bilamana masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. Sama hal dengan tindakan Kuratif (pengobatan) dalam kaitan erat dengan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain,” ujar Eman.

Pada bagian lain dikatakan Eman, salah satu bentuk pencegahan juga melalui rehabilitatif (rehabilitasi). Ini dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba lagi, sehingga rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. “Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba” pungkas Walikota dalam pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan senin (16/10) kemarin.(yongkie sumual)

Gubernur Belum Sahkan APBD-P Minahasa
Duel SHS Vs SVR Kembali Memanas
Tondano,KM –
Memang “perang dingin” antara Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dengan Bupati Minahasa, Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR) sudah menjadi rahasia umum. Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur 2010 lalu menjadi awal kedua pemimin beda wilayah ini “bertarung” di dunia politik.
Waktu itu, SVR takluk dengan satu putaran. Skor pun berubah 1-0 untuk kemenangan SHS. Beda Pemilihan Gubernur beda pula Pemilihan Bupati. Pengalaman panjang SVR di dunia politik sekaligus memegang kendali para top birokrat di tanah Toar Lumimuut, menjadi “senjata pamungkas” SVR di Minahasa sekaligus menghantar putra kesayangannya, Careig Naichel Runtu (CNR) menjadi Bupati pada Pemilukada Minahasa Desember mendatang. Selain itu, kemenangan CNR dipastikan menjadi harga diri SVR selaku Ketua DPD Partai Golkar (PG) Sulut. Apalagi “pertarungan” kali ini berada di kandang SVR. Sejarah buruk 2010 lalu, tentu tidak inginkan dialami Bupati dua periode ini.
Sementara, SHS yang sudah membuktikan dua periode sebagai orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai, dipastikan tidak akan tinggal diam. Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini, akan menjadi mimpi buruk, SVR di Minahasa. Apalagi kekuasaan penuh yang diberikan pemerintah pusat kepada SHS selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menjadi “alat” sekaligus “sejata perang” untuk meraih poin 2-0 atas SVR, sekaligus memberikan kemenangan bagi anaknya, Ivan Sarundajang (IvanSa) di Pemilukada Minahasa.
Posisi di lingkungan pemerintahan, SHS terbilang sangat kuat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, SHS berhak menegur sekaligus merekomendasi ke Presiden agar memberhentikan kepala-kepala daerah yang “nakal”. Berbagai kebijakan dan intervensi berselimut aturan ke daerah pun bisa dia diambil. Satu diantaranya soal rolling jabatan eselon II di Pemkab dan Pemkot. Dimana Bupati atau Wali Kota harus berkonsultasikan ke Provinsi sebelum melakukan rolling pejabat eselon II. Dan yang paling terbaru adalah soal pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2012.  
Pemkab Minahasa yang dipimpin SVR itu, kini mulai panik dengan kondisi keuangan diakhir tahun ini. Berbagai kegiatan dan bantuan yang direncanakan disalurkan jelang Pemilukada, tidak berjalan seperti yang direncanakan.
Belum ditandatangani APBD-P 2012 oleh Gubernur Sarundajang, diduga menjadi penyebap. Sebut saja, dana operasional untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) kini belum disalurkan. Belum lagi pembayaran tunjangan guru sertifikasi, bantuan dana duka, serta beberapa bantuan sosial ke masyarakat, belum bisa direalisasikan oleh Pemkab Minahasa. Akibatnya, “manuver politik” SVR berbalut bantuan ke masyarakat seakan “tertahan” diatas meja SHS.
Akhirnya Pemkab Minahasa pun “berteriak kesakitan” atas apa yang dilakukan oleh sang Doktor Politik itu. Tak tanggung-tanggung permintaan agar Pemprov segera melakukan pengesahan APBD-P disampaikan Pemkab lewat media. Kali ini Asisten Tiga Pemkab Minahasa, Frits Muntu, “dipaksa” bicara. Kepada wartawan, dia mengatakan, beberapa pembiayaan yang menggunakan dana APBD Minahasa memang belum bisa dilakukan, karena masih menunggu disahkan oleh Gubernur Sulut, SH Sarundajang.
“Sesuai aturan Pemkab Minahasa tidak bisa melakukan penggunaan dana untuk beberapa kegiatan karena Pemprov Sulut belum mengesahkan APBD-P Minahasa. Harus menunggu pengesahan sebelum menggunakan dana,” ujarnya.
Bukan hanya Pemkab yang “berteriak” legislator Minahasa juga angkat suara. Anggota DPRD Minahasa, Yanny Marentek mengatakan, jangka waktu pemasukan APBD-P Minahasa ke Pemprov Sulut sudah lebih dari satu bulan. Kata politisi Partai Golkar ini, jangka waktu itu sudah cukup lama. Akibatnya pembiayaan daerah belum bisa dilakukan.
“Kami rasa jangka waktu menunggu pengesahan sudah cukup panjang. Berbagai bentuk pembiayaan yang menggunakan anggaran dalam APBD-P belum bisa digunakan. Kondisi ini cukup mengganggu kegiatan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat Minahasa,” ujar Marentek.
Pihak  Pemprov Sulut saat dikonfirmasi menjelaskan soal APBD-P Minahasa 2012. Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan menuturkan, pengesahan APBD-P tahun ini tidak hanya Kabupaten Minahasa yang belum disahkan, tapi ada sekitar 14 Kabupaten Kota yang senasib dengan Minahasa. “Ada 14 Kabupaten Kota yang tinggal ditandatangani oleh Gubernur. Jadi bukan hanya Minahasa. Dan Provinsi tugasnya bukan menahan-nahan pengesahan ABPD-P 2012,” tegasnya.
Dikatakannya, pengesahan APBD-P 2012 itu akan dilakukan sesuai dengan nomor urut yang masuk di Provinsi. Pihaknya juga berupaya minggu dekan semuanya bisa terealisasi.
“Pak Gubernur berupaya minggu ini selesai, paling lambat minggu depan. Tapi ingat, penandatanganan pengesahan ADPB-P 2012 itu sesuai dengan nomor urut, artinya harus antri. Siapa yang lebih dulu, itu yang akan ditandatangai,”jelasnya.
Pengamat Politik Sulut Taufiek Tumbelaka saat diminta tanggapannya menyebut, kalau tak ingin dicurigai ada kepentingan politik, Pemprov harus segera memproses cepat APBD-P Minahasa. 
“Nanti ada prasangka politik kan nanti yang rugi rakyat. Memang kita tau bersama ada putera mahkota pak Gubernur yang akan maju di Minahasa, kalau tak mau ada prasangka buruk harus segera cepat proses, karena  hal itu akan sangat berpengaruh bagi rakyat Minahasa,” paparnya.(onal/fernando)

Dirayakan Secara Sederhana
HUT RJM Digelar di Posko Pemenangan
Tondano, KM
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44, salah satu bakal calon Wakil Bupati Minahasa, Recky Janeman Montong (RJM), Rabu (3/10) kemarin, digelar di Posko Pemenangan HAG-RJM di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur dengan penuh kesederhanaan.
Perayaan yang digelar lewat ibadah syukur yang dipimpin Ketua BPMJ GMIM Tomou Tou Kendis, Pdt Jolly Sondakh tersebut, dihadiri seluruh pelayan khusus GMIM Tumou Tou Kendis, serta turut dihadiri ratusan warga Kendis dan warga sekitar.
Dalam ibadah itu, para Pendeta dan Pelayan Tuhan yang turut hadir ikut mendoakan RJM yang nantinya akan ikut bertarung dalam Pemilukada Minahasa 2012 berpasangan dengan bakal calon Bupati Minahasa Hangky Arther Gerungan (HAG).
Sementara itu, RJM dalam kesaksian yang disampaikan tak lupa mengucapkan syukur akan Kasih Karunia yang diberikan Tuhan pada dirinya dan keluarga.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, RJM tak lupa meninggalkan pesan kepada masyarakat  yang hadir dalam acara tersebut, untuk bisa membantu dirinya bersama HAG dalam pertarungan Pilkada Minahasa mendatang.
“Dalam kesempatan yang indah ini, saya mau katakan bila tujuan saya dan pak Hangky Gerungan untuk maju sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, bukanlah semata-mata untuk mencari popularitas, melainkan lebih memperluas daerah pelayanan kami dan bukanlah untuk mencari sesuatu tetapi akan memberikan apa yang sebenarnya harus menjadi hak masyarakat Minahasa,” ujar RJM yang didampinggi istri tercinta, Vitha Montong Worek. (tim km)

Careig N Runtu

Anggota Fraksi DPRD Dukung Calon PDIP
PG Minahasa Dipermalukan Lagi
Tondano,KM –
Persoalan demi persoalan terus melilit Partai Golkar (PG) Mi-nahasa jelang Pemilukada Minahasa. Setelah ditinggalkan kader-kader militan seperti Tito Sumampouw, Jems Lewu, Jeffry Mambu, Refli Salangka, Agusti-nus Sinaulan dan Steven Galag, yang semuanya memegang peran vital di PG Minahasa, dan telah menetapkan sikap bergabung dengan kubu HAG-RJM, persoalan baru muncul lagi.
Salah satu anggota Fraksi PG di DPRD Minahasa Herson Walukow, terang-terangan menyatakan tak akan mendukung jagoan PG di Pemilukada Minahasa. Dia lebih memilih pasangan PDIP JWS-Ivansa. Memalukan lagi buat PG, pernyataan itu disampaikan langsung Walukouw di sela-sela acara PDIP yang kala itu dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati.
Menanggapi aksi Walukow itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II PG  Minahasa menyebut akan melakukan pembahasan terkait sikap Herson Walukouw.
Yanny Marentek, wakil Ketua DPD PG Minahasa, kepada sejumlah wartawan, Rabu (3/10) kemarin, menga-takan tindakan Walukouw yang hadir pada kegiatan Partai berlambang kepala banteng tersebut adalah bentuk pelanggaran pada aturan partai. Dia menje-laskan, keinginan untuk hadir dalam kegiatan apapun adalah hak dari semua kader PG.
“Semua kader memiliki hak pribadi untuk hadir dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan dari parpol lain. Namun PG memiliki aturan yang membatasi tindakan masing-masing kader. Kehadiran Walukouw akan kami bahas karena telah melanggar aturan partai partai golkar,” ujar Merentek.
Ditanya apakah akan ada sanksi yang akan diberikan PG kepada Walukouw, Marentek mengatakan pasti akan ada sanksi yang akan diberikan, tetapi menurutnya bentuk sanksi yang akan diberikan tergantung hasil pembahasan.
“Kami akan memproses temuan ini karena Walukouw adalah kader Golkar. Semua kader harus tunduk pada aturan dan ada konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Bisa saja surat teguran atau sanksi pemecatan,” ujar Marentek sembari menam-bahkan, kondisi yang terjadi pada Walukouw yang juga merupakan Wakil Ketua DPD PG jangan diartikan sebagai bentuk perpecahan pada PG Minahasa, tetapi sikap yang ditunjukkan Walokouw ada-lah sikap pribadi. Menurutnya, secara kelembagaan PG tetap mendukung pasangan Careig N Runtu (CNR) - Denie J Tombeng (DJT).
Sementara itu, Walukouw yang dikonfirmasi mengenai kehadirannya dihajatan PDIP tersebut, mengakui jika kehadirannya dalam kegiatan tersebut murni keputusan pribadi, bukan dalam kaitan sebagai kader PG.
“Saya hadir dalam kegiatan PDIP di Tompaso dan itu adalah sikap pribadi saya. Sebelum melakukan tindakan tersebut saya telah mem-pertimbangkan konsekuensi yang akan didapat dan saya siap untuk menanggung sanksi yang bisa diberikan pada saya,” ujarnya.
Ditanya alasan kenapa dirinya hadir dalam kegiatan tersebut, dirinya mengatakan secara pribadi, dirinya simpati dan mendukung pasangan Jantje W Sajouw - Ivan Sarundajang dalam Pilkada Minahasa tahun ini.(fernando kembuan)

Dinilai Sukses Wujudkan Percepatan Pembangunan di Papua

Komunitas Papua
Galang Dukungan HAG-RJM
Tomohon, KM –
Dukungan kepada pasangan Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky J. Montong terus bermunculan dikalangan warga Minahasa. Menariknya, seakan tak mau kalah dengan warga lokal, komunitas maha-siswa Papua di tanah Minahasa yang berjumlah ribuan orang, kini angkat suara dan secara terang-terangan mulai meng-galang dukungan untuk meme-nangkan duet yang dilahirkan gabungan partai ini.
Apinus. P salah satu warga Papua yang sudah memiliki hak pilih di Pemilukada Kabupaten Minahasa, mengungkapkan konsistennya mendukung serta akan memberikan hak suaranya kepada sosok calon Bupati HAG. “Warga Minahasa harus berbangga memiliki tokoh sekelas HAG. Calon Bupati ini telah sukses menghantar percepatan pembangunan di Papua tepatnya di Sorong, karenanya  sangat mungkin jika kelak memimpin Kabupaten Minahasa,  daerah ini  akan lebih maju lagi di banding dengan masa lalu,” ujar Apinus dengan dialeg Papuanya.
Seiring dengan itu, Apinus menyerukan dan mengajak gene-rasi muda Papua di Minahasa untuk dapat berpartisipasi menopang kesuksesan HAG-RJM dalam Pilkada.  ”Kami akan menggalang semua kekuatan apakah mahasiswa Papua atau sejumlah keluarga besar organisasi sejenis yang tersebar di Minahasa untuk mendukung HAG-RJM, karena secara garis emosional warga Papua rata-rata tahu persis sosok HAG. Jadi kami akan terus berkampanye untuk kalangan intelektual muda Papua memenangkan HAG pada Pemilukada Minahasa itu,” pungkasnya.  
Senada dengan itu, para Mahasiswa Papua di Kota Bunga Tomohon berkomitmen untuk menggalang kekuatan di Kabupaten Minahasa atas semua komponen warga Papua apalagi para mahasiswa asal Papua di Minahasa. “Jadi walau kami berdomisili di Tomohon tapi kekompakan kami dengan teman-teman mahasiswa di Tondano akan berkomitmen mendukung dan memberikan hak terhadap HAG,” ujar Sandra Habage.(yongkie sumual)

Berty Kapojos

Persoalan Malah Dilempar ke PDI-P
Kasus Bangka, Ketua DPRD Minut Diam
Minut, KM
Meski polemik makin tajam dan meresahkan, adanya gerakan peno-lakan pertambangan biji besi oleh PT Migro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka tak membuat DPRD Minut bergeming untuk menyikapinya. Seperti halnya Ketua DPRD Minut Berty Kapojos yang terkesan enggan mendalami kasus ini.
Pernyataan politisi PDI-Perjuangan ini seperti diam mefungsikan peran dewan yang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kami (DPRD,red) belum dapat mengambil tindakan lanjutan karena tak pernah dilibatkan dalam masalah ini,” akunya.
Ditanya adanya demo di kantor DPRD Minut pada Selasa (02/10) lalu, yang dapat dijadikan dasar bagi dewan untuk menindaklanjutinya, karena merupakan aspirasi rakyat, justru Kapojos memberikan tanggapan berlawanan. “Tapi ada juga kan masyarakat yang mendukung?” jawabnya dengan nada bertanya.
Lebih jauh, Kapojos mengaku soal masalah ini sudah diserahkan ke partainya. “Masalah ini sudah diserahkan ke DPD PDI-Perjuangan Sulut, khususnya yang membidani pertambangan. Sikap kami tergantung dari partai yang menentukan,” terang Kapojos, yang membantah keras kabar adanya pembiayaan dari pihak PT MMP terhadap salah satu perjalanan dinas DPRD Minut. “Itu tidak benar, karena kalau urusan kedinasan kami punya SPPD resmi,” tepisnya.
Praktis berbicara soal pertambangan di Pulau Bangka, seperti menjadi hal yang tabu bagi para personil dewan. Pada umumnya banyak yang no comment atau hanya berbicara sebatas off the record saja. Namun khusus Herman Papia dan Sarhan Antili secara pribadi menolak adanya pertambangan di Pulau Bangka. “Karena kami partai hijau, tentunya tolak!,” tegas Sarhan Antili Selasa (2/10) lalu. (hendrasamuel)

Perkebunan Kelapa Sawit Sangkub Ditolak
Boroko, KM -
Rencana PT Anugerah Bolmut Perkasa (ABP) yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit membuka lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sangkub Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mendapat penolakan warga.
Penolakan masyarakat tersebut berdasarkan per-timbangan ekologi. Meski dihitung berdasarkan pertim-bangan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja dari desa sekitar, dampak ekologi dari perkebunan kelapa sawit tetap menelan biaya yang besar.
“Keuntungan secara ekonomi yang diberikan oleh perusahaan kepada masya-rakat di desa kami, tetap tidak mampu mengganti biaya bencana yang akan ditimbulkan nanti,” kata Patris Babay, pemerhati lingkungan sekaligus tokoh pemuda Bolmut.
Patris menjelaskan, posisi lahan kelapa sawit itu berdekatan dengan lokasi perkebunan warga apalagi di Kecamatan Sangkub meru-pakan kawasan pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bolmut.
Tentunya, jika dibiarkan dapat memicu konflik agraria antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.
“Pemerintah harus belajar dengan kasus Mesuji yang menyebabkan masyarakat petani dengan pengusaha perkebunan terjadi. Karena itu, dengan tegas kami menolak rencana perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta itu,” jelas Patris.
Semetara upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan PT ABP, belum mendapat respon.(Santo)

Raskin Bongkudai Barat Diduga Menyimpang 
Tutuyan, KM -
Penyaluran beras keluarga miskin (Raskin) di Desa Bongkudai Utara Kecamatan Modayag, akhir-akhir ini menuai sorotan masyarakat. Sejumlah warga menilai proses penyaluran Raskin dilakukan Sangadi Feine Kawengian tidak tepat sasaran.
Hal tersebut membuat warga kecewa dan mengakibatkan stabilitas keamanan di desa tersebut terganggu. Buntut dari kekesalan, wargapun membe-ranikan diri mengadu ke pihak berwajib Polsek Modayag.
Soal ini Kapolsek Modayag Iptu Romel Pontoh SIP ketika dikonfirmasi, Rabu (03/10) kemarin membenarkan laporan tersebut. Keterangan Pontoh, penyaluran Raskin yang tidak benar membuat masyarakat kecewa. Mereka kesal dengan oknum Sangadi, karena banyak warga tergolong miskin tidak mendapat pembagian Raskin.
Dilain pihak, warga menduga telah terjadi penyelewengan. Hal demikian menjadi pemicu konflik ditengah masyarakat, sampai-sampai warga yang diancam terpaksa memberikan laporan ke polisi.
“Benar sudah ada laporan pengancaman dari warga. Karena masalah Raskin diduga penyaluranya tidak tepat sasaran. Saat ini sedang kami lidik,” jelas Pontoh.
Tegasnya, jika dalam penyeli-dikan ada indikasi penyimpangan Raskin, maka pihaknya akan melanjutkan ke proses hukum. “Tentu pihak-pihak yang terkait, mulai dari Sangadi dan perangkat atau pengelolah raskin akan dimintai keterangan,” pungkas Kapolsek.(Ismail Mokodompit)

Potensi Perikanan Jadi Primadona
Lomban Terima Kunjungan Walikota Angels City
Bitung,KM-
Ketertarikan pada potensi perikanan serta kemajuannya, Walikota Angeles city Philipina, Brigido Simon Jr, yang juga sebagai pengusaha dinegaranya, melakukan kunjungan ke kota Cakalang, Selasa (2/10) lalu.
“Kota Bitung sangat luar biasa, memiliki pelabuhan alam yang sangat representatif sehinga menunjang pengembangan industri baik perikanan maupun industri lainnya sebab sarana transportasi memiliki pengaruh besar untuk berinvestasi, belum lagi ditunjang dengan posisi kota Bitung yang berada di bibir pacifik yang dekat dengan negaranya,”ujar Simon.
Disinggung mengenai potensi pariwisata dikota Bitung, Simon mengakui, jika dirinya sangat kagum dengan lokasi wisata pulau Lembeh serta satwa langka Tarsius Spectrum. “mempesona dan lengkap, sebab memiliki pemandangan viewing selat lembeh, hewan yang hidup di cagar alam sangat unik,”Ujarnya.
Kesempatan tersebut juga, Lomban menjelaskan kondisi wilayah kota Bitung dan memperkenalkan berbagai potensi yang ada, disela - sela menerima kunjungan Lomban memberikan apresiasi atas kunjungannya dan berharap keinginan Simon untuk berinvestasi di kota Bitung dapat diwujudkan. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan semoga pertemuan ini bisa bukam hamya semata seremoni belaka akan tetapi bisa terwujud kerjasama dalam bidang perdagangan,”harap Lomban, didampingi kadis pariwisata, Drs Benny Lontoh MA.(yappiletto)

FIRST Lady Minut, Ny Altje Singal Polii, kedapatan wartawan sedang membersihkan sampah di sejumlah pot bunga dan lantai depan teras kantor Bupati Minut

First Lady Minut Kedapatan Angkat Sampah
Minut, KM -
Perlu menjadi anutan. First Lady Minahasa Utara (Minut), Ny Altje Singal Polii SH MSc, didapati sejumlah wartawan, Rabu (03/10) sore kemarin, sedang membersihkan sampah yang berserakkan di lantai dan sejumlah pot bunga di teras depan kantor Bupati Minut.
Isteri tercinta Bupati Minut Drs Sompie SF Singal MBA ini, mengaku kaget melihat masih ada sampah yang sengaja dibuang di pot bunga dan lantai khususnya di kantor Bupati. “Harusnya tidak begini. Tapi yaa, demi keindahan harus ada kesadaran dari setiap orang yang berkunjung di kantor ini khususnya lagi para PNS,” tutur Ketua TP PKK Minut ini.
Ny Aljte Singal Polii bertekad untuk memunculkan rasa akan keindahan dalam diri setiap mereka yang datang di kantor Bupati. “Saya berharap besok-besok tidak ada lagi sampah di depan kantor Bupati. Semua karena kesadaran semua orang. Kita kan harus mendukung program pemerintah untuk Adipura,” kata dia, sambil memungut sejumlah sampah dan puntung rokok yang berserakkan.(hendrasamuel)

300 Berkas Beasiswa Minahasa tak Memenuhi Syarat
Tondano, KM
Sekitar 300 berkas administrasi pendaftaran beasiswa Pemkab Minahasa pada program mahasiswa strata satu (S1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Panitia penjaringan calon penerima beasiswa Pemkab Minahasa, Adri Paat saat diwawancarai Rabu (3/10) menjelaskan, total mahasiswa (S1) yang memasukkan berkas pendaftaran mencapai lebih dari 3.000 orang. Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi, panitia menemukan sekitar 300 berkas pendaftaran yang tidak memenuhi syarat.
“Sekitar 300 berkas pendaftaran dari mahasiswa S1 dinyatakan tidak lulus berkas karena tidak lengkap. Mereka tidak memasukkan administrasi persyaratan seperti yang disyaratkan. Mereka tidak akan lagi masuk dalam daftar calon penerima beasiswa,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, verifikasi yang dilakukan baru sebatas pemeriksaan kelengkapan administrasi pendaftaran. Selanjutnya panitia akan melakukan verifikasi lanjutan untuk meneliti lebih cermat soal kualifikasi calon penerima beasiswa. Menurutnya, mahasiswa miskin akan lebih diprioritaskan dalam pemberian beasiswa ini.
Total mahasiswa S1 yang memasukkan berkas pendaftaran mencapai lebih dari 3.000 orang. Sekitar 2.800 mahasiswa S1 dinyatakan dinyatakan lolos verifikasi awal. Selain itu, mahasiswa S2 dan S3 yang mendaftar sebanyak 350 orang.(tim km)

Gerindra Kocok Calon Wawali Tomohon
Tomohon, KM
Lima bulan lamanya Jimmy Eman dilantik sebagai Wali Kota Tomohon sisa masa jabatan 2010-2015, oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andy Sengkey, Rabu (9/5) lalu.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda akan ada nama-nama calon Wakil Wali Kota diusulkan partai pengu-sung kepada Wali Kota, untuk diteruskan ke DPRD guna dipilih dalam rapat paripurna sesuai amanat undang-undang.
Ferdinand Mono Turang, Ketua DPC Partai Gerindra Tomohon mengatakan pihak-nya sedang mempersiapkan pengusulan kembali nama-nama calon Wakil Wali Kota, untuk diserahkan kepada Wali Kota. “Kami akan melakukan pengusulan kembali, nama-nama calon saat ini sementara digodok,” katanya, Rabu (3/10).
Ia mengungkapkan tiga nama calon yang diusulkan Partai Gerindra pada Jumat (6/7) lalu, Wenny Lumentut, Ferdinand Mono Turang, Sekretaris Piet Arabaa, akan mengalami perubahan, dan kemungkinan akan muncul nama-nama baru. “Gerindra sebagai partai pengusung akan beperan aktif dalam proses pengisian Wakil Wali Kota, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan kepada konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan Wakil Wali Kota sangat mendesak diisi, untuk kepentingan stabilnya jalannya peerintahan dan pembangunan di Kota Tomohon. “Jabatan Wakil Wali Kota sangat penting perannya, nah atas itulah maka Gerindra akan mebe-rikan individu terbaiknya untuk mengisi jabatan Wakil Wali Kota yang kosong. Mudah-mudahan dalam wak-tu dekat pengusulan yang baru tersebut dapat dilaksa-nakan,” ujar Turang.
Andy Sengkey, Ketua DP-RD Kota Tomohon menjelas-kan pihaknya sudah menyurat ke Wali Kota agar pengisian jabatan Wakil Wali Kota bisa berjalan cepat, namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya. “Sebenarnya DPRD ber-kerinduan agar pengisian jabatan Wakil Wali Kota segera dilasakanakan,” katanya sembari menambahkan Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota masih akan melakukan konsultasi ke Kemendagri, untuk menjamin proses pemilihan nantinya berjalan lancar.(tim km)