Mendadak, Mangindaan Sidak Ruangan Asisten I dan II

TAK henti-hentinya Wakil Walikota Harley AB Mangindaan 

melakukan Sidak disejumlah ruangan di Pemkot Manado. 

Tampak dalam gambar Sidak yang dilakukan di ruang Asisten I.(Foto: ist

Manado, KM—

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, Senin (22/10) siang, secara mengejutkan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), dengan mendatangi ruangan Asisten I dan Asisten II Pemkot Manado.

Kedatangan Wawali tanpa direncanakan itu sempat mengagetkan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, serta beberapa pejabat lainnya yang sedang rapat membahas persoalan lalu lintas serta rencana kerjasama dengan PT Pelindo, di ruang kerja Asisten I. 

"Saya tidak hanya melakukan pengecekkan di lapangan seperti beberapa waktu lalu, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta mensosialisasikan bagaimana hidup sehat, tapi juga ikut inspeksi kinerja pejabat di Pemkot,"tandas Ai, sapaan akrab Wawali.
Lanjut dikatakan, inspeksi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari koordinasi kinerja, terkait pembangunan Kota Manado.

“Dengan adanya inspeksi ini juga saya bisa mengetahui pasti apa yang tengah diupayakan para pejabat Manado dalam rangka melayani masyarakat. Saya apresiasi kinerja para pejabat kita, dan saya berharap tingkatkan koordinasi agar semua kendala bisa dipecahkan,”ujar Ai, kepada Asisten I Franky Mewengkang.
Selanjutnya, di ruang kerja Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Helmy Bachdar, Wawali mendapat masukan soal rencana pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Tapi selain membahas soal itu, saya juga sedikit memberikan masukan agar pelaku usaha tetap diberikan kesempatan dengan permudah perijinan, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”terang Asisten II Helmy Bachdar.
Bachdar mengakui, kunjungan Wawali tersebut sangat baik, untuk memacu kinerja aparatur pemerintah. “Ini teladan pemimpin daerah, tidak sungkan-sungkan melakukan koordinasi langsung ke ruang kerja para asisten dan pejabat yang ada di Pemkot Manado,”pungkas Bachdar.(jan torindatu)

Walikota Manado Bertemu Wakil Ketua MPR RI

DALAM kapasitas sebagai Ketua APEKSI, Walikota Manado GS Vicky Lumentut bertemu 

Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli di Jakarta, Senin kemarin.(Foto: ist)

Perjuangkan BKSAUA dan BETA dalam MoU 

Manado, KM –

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, dalam kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Senin (22/10), bertemu Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli di Jakarta, untuk mengikuti rapat persiapan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rencananya, pelaksanaan rapat MPR dengan para Bupati/Walikota akan dilaksanakan 19 November mendatang, di gedung MPR RI Senayan.
“Jadi rapat siang tadi, adalah pemantapan untuk menyepakati hal-hal yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November mendatang,”jelas Lumentut, seperti dikutip Koran Manado dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
Labih lanjut dikatakan Walikota, tujuan pelaksanaan sosialisasi empat pilar tersebut, untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menunjang tugas-tugas MPR RI, dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lumentut juga mengusulkan agar budaya kerukunan antara umat beragama di Sulawesi Utara (Sulut) atau Manado, melalui wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), agar dimasukkan dalam agenda rencana sosialisasi yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) nanti.
“Begitu juga dengan program bela negara seperti kehadiran Bela Eksistensi Tanah Air (BETA) di Manado, bisa ditiru oleh daerah lain,”pungkas Lumentut.(jan torindatu)

Camat Diminta Temui Pelaku Usaha

Tingkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat menyampaikan sambutan

dalam acara Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Senin (22/10) kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –

Untuk melakukan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, meminta Camat untuk sering turun lapangan dan bertemu dengan pelaku usaha, serta mengajak mereka untuk membayar pajak sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Cara seperti itu, menurut Wawali, sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Disamping itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat jika pajak merupakan kewajiban sebagai warga Kota Manado.

“Camat harus rajin turun lapangan dan bertemu dengan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya membayar pajak, sebagai bentuk kewajiban warga kota dalam menunjang pembangunan di Kota Manado,”tandas Ai, sapaan akrab Wawali, saat membuka kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Manado, Senin (22/10), di Hotel Sintesa Peninsula.

Wawali juga mengajak pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Karena dengan pajak yang dibayar, akan dikembalikan pemerintah melalui program pembangunan di Kota Manado.

“Saya mengajak pelaku usaha di Kota Manado untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan dengan membayar pajak. Karena, apa yang diberikan para pelaku usaha dalam bentuk pembayaran pajak, akan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Manado,”ujar Wawali.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari itu, diikuti para Camat dan Lurah se Kota Manado, tokoh masyarakat serta pelaku usaha di daerah ini. Tampak mendampingi Wawali, Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth, dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado Bismark Lumentut SE.(jan torindatu)  

“Yang Berbau Sualang Akan Disingkirkan”

Freddy Harry Sualang saat berbincang dengan Hangky Arther Gerungan belum lama ini

Sualang: Saya Beri Batas Sampai November

Manado, KM-
Pernyataan menarik kembali disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini menyatakan, dirinya sudah mendengar laporan dari teman-teman seperjuangan di partai kalau semua yang berbau Sualang akan disingkirkan.
“Teman-teman perjuangan telah menyampaikan kepada saya. Kalau ada suara-suara yang bertujuan akan menyingkirkan semua yang berbau Sualang,”ujarnya di rumah kediamannya belum lama ini.
Atas dasar itu kata Sualang, dirinya kini telah memikirkan karir politik teman-teman seperjuangannya itu. Dimana ia telah memberi batas waktu kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Pejuangan sampai November tahun ini.
“Jika DPP masih menggantung, saya harus bergerak cepat dan mengambil keputusan,”ujar Sualang.
Namun begitu dirinya tetap menunggu sikap dari Ketua Umum megawati dalam menyikapi persoalan ini.
“Saya tetap akan menunggu keputusan DPP. Namun, seiring dinamika politik yang berjalan cepat, saya akan menunggu sampai November. Lewat dari itu, saya sudah harus mengambil keputusan,”tandasnya.
Sikap itu diambilnya karena tetap memilih mempertahankan sikap atas kepentingan partai dan bukan golongan apalagi pribadi. Dimana saat ini menurutnya, banyak kader sudah tidak lagi menghargai pejuang dan senior partai di dalam rumah yang dibesarkannya bersama teman-temannya itu.
“Sikap itu saya diambil, karena bukan hanya diri saya, namun sejumlah sahabat perjuangan akan turut terselamatkan,”tandasnya.
Kegerahan Sualang ini buntuh dari sikapnya menolak Jantje Wowiling Sajouw (JWS) sebagai calon Bupati Minahasa yang diusung PDI Perjuangan. Konflik internal Sualang dan Olly Dondokambey lambat laun mengemuka setelah JWS disodorkan ke DPP atas bantuan beberapa kader PDI Perjuangan yang tak lagi loyal kepada Sualang.
Penolakan Sualang ini turut mendapat dukungan dari ribuan pengikut setianya di Minahasa. Sejak jauh-jauh hari Sualang sudah menyatakan mendukung Hangky Arther Gerungan (HAG) dalam pertarungan di Pilkada Minahasa. Bahkan diberbagai survey yang ada hingga survey internal PDI Perjuangan diketahui, HAG berada pada posisi teratas disusul Mecki M Onibala (M2O), Ricky J Montong (RJM) dan Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Parahnya lagi setelah mendegar JWS yang diusung PDI Perjuangan, Sualang tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemenangan. Namun semua itu pejuang partai ini tetap menanggapi bijak. Bahkan, Minggu (21/10) kemarin, Sualang menulis diakun facebooknya “bukan besarnya persembahan atau lamanya doa kita yang membuat Allah tersenyum , tetapi ketulusan hati kita”.(onal)

Sehan-Medy Jagokan HAG-RJM

Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim),
Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM.

Boltim, KM
Popularitas pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan – Recky Janeman Montong (HAG-RJM) kian melejit. Tak hanya di tanah Toar-Lumimuut, pasangan yang mengusung misi ‘Restorasi Minahasa’ itu juga panen simpati dan dukungan dari luar Minahasa. HAG-RJM disebut punya kans besar memenangi Pemilukada satu putaran saja.
Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM. Pasangan pengusaha itu diyakini akan mampu merebut kursi bupati dan wakil bupati Minahasa periode 2013-2018. “Melihat kondisi (politik) Minahasa saat ini, secara pribadi saya yakin calon bupati HAG akan menang dalam satu putaran,” tutur Sehan Landjar ketika bersua dengan wartawan, Jumat (19/10) kemarin.
Bupati pertama pilihan langsung masyarakat Boltim itu mengaku, prediksi tersebut dilandaskan atas popularitas HAG di Minahasa yang terus meningkat. Pria dengan ciri khas kumis tebal itu menilai, kedekatan HAG dengan kalangan rakyat kecil di Minahasa adalah kekuatan yang sangat besar. Bupati yang disapa akrab Ami Eyang oleh warga Boltim itupun menyatakan, secara pribadi dirinya merupakan salah satu pendukung HAG. “Kami siap memberikan suport sekaligus menjagokan HAG dalam Pemilukada Minahasa nanti,” tandas Sehan.
Tak hanya Bupati, Wakil Bupati Boltim Medy Lensun juga mengutarakan hal senada. Medy mengaku menjagokan HAG sebagai calon bupati lantaran kedekatan putra Minahasa itu dengan masyarakat kecil. “So nda salah kalu Pak Angki yang mo jadi Bupati Minahasa. Beliau sukses sebagai pengusaha, selain itu juga Pak Angky (sapaan akrab HAG, red) juga dekat dengan masyarakat Minahasa,” papar Medy.
HAG PUJI KEMAJUAN INFRASTRUKTUR BOLTIM
Dukungan secara terbuka yang dikemukakan bupati dan wakil bupati Boltim, kendati bersifat pribadi, tetap mendapat apresiasi tinggi dari calon bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan. HAG merasa tersanjung dengan sikap duet kepala daerah Boltim tersebut. “Terimakasih kepada Pak Sehan (Landjar) dan Pak Medy (Lensun) atas dukungannya. Suatu kehormatan mendapat dukungan dari bupati dan wakil bupati Boltim,” tutur HAG, saat dihubungi tadi malam.
HAG sendiri menyanjung Sehan-Medy. Ia menilai, keduanya telah berhasil menunjukkan progres nyata dalam pembangunan infrastruktur Boltim. “Progres infrastruktur di Boltim sangat luar biasa dibawah pimpinan Pak Sehan dan Pak Medy. Infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah. Dan di Boltim, pemerintah daerah bisa dikatakan sudah berhasil menunjukkan peningkatan kualitas infrastruktur,” tanggap HAG. Sebagai daerah pemekaran baru, pembenahan infrastruktur di wilayah Boltim memang tergolong pesat.
HAG pun bercita-cita, jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, dirinya bersama RJM akan memprioritaskan pembenahan infrastruktur di Minahasa. “Selama ini, infrastruktur cenderung jadi keluhan. Itu menjadi topik utama diskusi saya dengan masyarakat nyaris di semua wilayah Minahasa yang saya kunjungi. Karena itu, kedepan jika nanti dipercayakan rakyat, masalah tersebut akan menjadi prioritas kami,” lugas suami tercinta Bendahara Wanita Kaum Ibu (W/KI) Sinode GMIM, Meita Wala itu.
‘KOALISI RAKYAT’ PENDUKUNG HAG-RJM KIAN MENGUAT
Dukungan bupati dan wakil bupati Boltim menambah panjang daftar dukungan tokoh-tokoh masyarakat baik di level kabupaten Minahasa, maupun Provinsi Sulut terhadap pasangan HAG-RJM. Selaras dengan gelombang dukungan para tokoh tersebut, dukungan dari tatanan masyarakat kecil Minahasa mengalir kian deras. “Sekarang, banyak kalangan masyarakat yang secara sukarela membentuk tim-tim kecil baik di tingkat kecamatan maupun di desa-desa untuk mendukung HAG-RJM,” tutur Koordinator Media Centre HAG-RJM, Steven Rondonuwu, tadi malam.
Aksi spontanitas tersebut menurut Steven melegitimasi gerakan ‘koalisi rakyat’ yang menjadi kekuatan utama HAG-RJM di Pemilukada Minahasa. “Rakyat adalah mesin utama pemenangan HAG-RJM. Sebab HAG-RJM adalah pasangan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Minahasa,” tandasnya. (tim mc)

Esok, Permendagri No 18 Tahun 2012 Dipertegas

Kepala Daerah Diminta Hadir dalam Rakor Forkopinda

Dr Noudy RP. Tendean

Manado, KM-
Jika tidak ada aral melintang, Selasa (23/10) besok Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Sinyo Harry Sarundajang akan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan  Musyawara Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Dalam Rakor itu nantinya akan mempertegas kembali keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 18 Tahun 2012.
Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, Dr Noudy RP. Tendean, Minggu (21/10) kemarin. Dikatakannya, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari itu, dimulai pada pukul 09.00 Wita di Hotel Novotel Grand Kawanua Internasional Center (GKIC) Manado.
“Yang menjadi narasumber pada Rakor itu, selain Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang, Dirjen PUM Kemendagri DR. Made Suwandi, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut, Dan Lantamal VIII Manado Laksma TNI Gugug Handayani, Kejati Sulut,  Danlanudsri Kol Pnb Ferdinand Roring, Danrem 131 Satiago Brigjen TNI Jhoni L Tobing , Kapolda Sulut Brigjen Pol Decky Atotoy, Wagub Dr, Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan,”ujar Tendean.
Dalam Rakor itu kata dia, akan mendiskusikan masalah-masalah isue atrategis yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Karena begitu pentingnya Rakor Forkopimda ini, diharapkan  para Bupati/Walikota, Kejari, Kapolres, Dan Dim, serta instansi terkait yang diundang berkenan menghadirinya,”harap Tendean.(onal)

KPU-Polres Komit Ciptakan Pilkada Damai

AKBP Henny Posumah

Dituangkan Lewat MoU
Tondano,KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa  bersama Polres Minahasa Senin (22/10) hari ini, dijadwalkan akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Inti dari kerjasama ini guna menciptakan situasi aman dan damai terkait pelaksanaan Pemilukada tahun ini.
Penandatangan kesepakatan kerjasama itu sendiri renca-nanya akan dilakukan Ketua KPU Minahasa, Meydi Tinangon bersama Kapolres Minahasa, AKBP Henny Posumah, dikantor KPU Minahasa.
Ketua KPUD Minahasa, Meydi Tinangon SSi M.Si mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan kerjasama pengamanan Pilkada ini adalah  upaya untuk menciptakan Pilkada Damai. Hal ini juga akan menjadi pegangan bagi seluruh jajaran petugas kepolisian di Kabupaten Minahasa dalam melakukan tugas-tugas pengamanan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada.
“Kerjasama ini sebagai jaminan keamanan dari Polres Minahasa terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya pengamanan dari petugas kepolisian maka jalannya proses pentahapan, diharapkan aman tanpa ada hambatan apapun sampai pelaksanaan coblosan mendatang,” kata Tinangon.
Kapolres Minahasa, AKBP Dra Henny Posumah  melalui Kabag Oprasional Polres Minahasa, Kompol Refly Kaunang menjelaskan, aparat siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Minahasa. Demikian juga jika ada pelanggaran hukum maka akan ditindak sesuai hukum pidana yang ada.
“Kami berharap tidak ada sesuatu yang mengganggu jalanya proses Pilkada,” ujar Kaunang
Lanjut, Kaunang megatakan, sebagai aparat penegak hukum, polisi akan mengawal proses pelaksanaan Pilkada Minahasa sejak tahapan Pilkada sampai pada pemungutan suara bulan Desember mendatang.(fernando kembuan)

Siswa SMA/K Wajib Tes Urine

Tomohon, KM –
Perang terhadap penyalagunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) terus dikumandankan di Kota Tomohon. jika sebelumnya kalangan pejabat lingkungan Pemerintah, kini para siswa Sekolah Menangah Atas (SMA) dan Kejuruan didesak untuk diwajibkan melakukan tes urine.
Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kota Tomohon melalui koordinator bidang organisasi, Melkyor Mengko menegaskan, semestinya memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang sampai sampai pada kalangan anak muda atau remaja sebagai destroyer pemakai barang haram.
“Sentral memberantas narkoba harus dimulai dari para anak muda dan remaja. Apalagi siswa-siswi yang ada dibangku SMA/K sebenarnya paling tepat untuk dilakukan siasat memberantas peredarannya,” ujar aktivis GSNI itu.
Bukan cuma itu di tegaskan lagi, siswa sangat cocok dilakukan tes urine, dan ini salah satu cara menanggalkan niat menggunakan barang haram serta penyaluagunaan obat terlarang. “GSNI Kota Tomohon sangat mendukung tes urine ini” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Narkotika Kota Tomohon Dr Jhon Lumopa ketika di tanya soal tes urine bagi kalangan siswa mengatakan  akan menjadwalkan soal tes urine bagi para siswa tersebut. “Hal ini juga sudah diprogramkan oleh instansinya,” ujara Lumopa.(yongkie sumual)

Atmakusumah: Pelanggaran Etika Jurnalistik

PELAKSANAAN Workshop Advokat Berperspektif Pers yang dilaksanakan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Sabtu-Minggu (20-21/10).(Foto: otnie/KM)

Wartawan Berprofesi Ganda 

Manado,KM—
Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia, Atmakusumah Astraadmadja menegaskan, apabila seorang wartawan tidak boleh berprofesi ganda. Penegasan tersebut disampaikan Atmakusumah pada Workshop Advokat Berperspektif Pers yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, LBH Pers Manado dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, 20-21 Oktober 2012.
“Wartawan tidak boleh berprofesi ganda, seperti menjadi pengacara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI dan lain sebagainya. Sebab, jika wartawan berprofesi ganda tentunya akan mengganggu independensi wartawan tersebut. Tapi, PNS, Advokat, polisi dan lain-lain dapat menjadi kontributor di salah satu media. Namun, wartawan sebaiknya tidak bekerja atau berprofesi lain,” tandas Atmakusumah, menjawab pertanyaan Nenny Rahmawati salah seorang advokat yang menjadi peserta pada workshop tersebut.
Wartawan yang berprofesi ganda, menurut Atmakusumah, merupakan pelanggaran etika jurnalistik. “Itu pelanggaran etika,” ujar mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ini.
Selain mengimbau wartawan agar tidak merangkap profesi, Atmakusumah juga menganjurkan agar wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Aktivis LSM silahkan membuat buletin untuk memperjuangkan kehendak. Dan wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis LSM. Karena bisa berdampak pada konflik kepentingan pada pemberitaan nantinya,” terangnya.
Sementara Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun menyatakan, mendukung penegakan kode etik jurnalistik. “Sebaiknya seluruh wartawan tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diatur lewat kode etik jurnalistik,” tukasnya.
Atmakusumah Astraatmadja dalam Workshop Advokat Berperspektif Pers, membawakan materi Diskriminasi Pers Dalam Negara Demokrasi. Sedangkan, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH dengan materi Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Hukum Pers. Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, dengan materi Perspektif Advokat dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pers. Ketua Devisi Litigas LBH Pers Jakarta, M Sholeh Ali SH dengan materi, Pengenalan Study Kasus Pers dan Simulasi Penanganan Kasus Pers dan Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun membawakan materi Profesionalisme Jurnalis dan Etika Jurnalistik.(otnie)

Deson Jangan Terjebak Arogansi

Perda PD Pasar Didesak Ditandatangani

Denny Sondakh

Manado, KM -
Terkait Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado yang dipolemikan beberapa oknum anggota Dewan Kota (Dekot) Manado, mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Sekretaris Umum Forum Pemuda Mahasiswa Lingkar Kampus (FPMLK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Elco D Sairatu SSos MSi, Perda PD Pasar yang sudah diparipurnakan Dekot Manado secara yuridis formal sudah sah secara hukum. Bahkan, dirinya meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Danny Sondakh (Deson), untuk tidak terjebak dalam sikap arogansi dewan.
“Untuk itu, diharapkan Perda tersebut jangan dipolemikan. Ketua Dekot Manado Danny Sondakh harus memahami bahwa sistem pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif sifatnya kolektif bukan prerogatif,”ujar Sairatu.
Lanjut menurutnya, secara absolute Ketua Dekot Manado harus menandatangani Perda tersebut, bukan memperlambat. Karena pembahasan Perda itu telah melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus).
“Argumentasi Perda tersebut harus di koreksi, itu merupakan sebuah argumentasi yang keliru. Karena Perda tersebut sudah dibahas ditingkatan Pansus bahkan sudah diparipurnakan,”ungkap Sairatu.
Dirinya menyayangkan sikap Danny Sodakh dan Udin Musa yang dianggap terlambat melakukan koreksi. Seharusnya koreksi dilakukan pada saat pembahasan ditingkatan Pansus atau sebelum diparipurnakan, bukan nanti telah selesai pembahasan.
“Ini namanya memberikan contoh pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat. Untuk itu, sekali lagi kami mengharapkan Ketua Dewan Kota Manado harus secara sportif menandatangani Perda tersebut,”pungkasnya, sembari menambahkan Perda tersebut merupakan keputusan Dekot secara mayoritas, supaya tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat maupun di Dekot sendiri.(jan torindatu)

Tol Manado-Bitung Segera Dibangun

Hanny Sondakh

Sondakh Minta Dukungan Warga
Bitung,KM-

Dalam rangka mendukung program pembangunan, Walikota Bitung, Hanny Sondakh menghimbau seluruh warga Kota Bitung, mendukung program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, yang saat ini sudah dalam tahap pembebasan lahan.
Menurut Sondakh, banyak aspek positif yang didapat dengan membangun jalan tol yang berujung pada pening-katan kesejahteraan masya-rakat.
“Keputusan rapat bersama gubernur Sulut, yang mem-bahas pembangunan jalan tol, sampai akhir tahun, lahan jalan tersebut, sudah harus mencapai 50 persen pembe-basan lahannya, dengan memprioritaskan lahan kosong,”Ungkap Sondakh.
Walikota meminta warga yang memiliki lahan yang akan dibebaskan, agar dapat membantu program peme-rintah ini.
“Semuanya ini untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan perekono-mian kita,”kata Sondakh, sembari menambahkan, tim pembebasan tanah harus bekerja sesuai aturan yang ada dan berharap, panitia bekerja sesuai aturan dan kalau bisa melibatkan semua pihak agar menghindari permasalahan.(yappiletto)

Lantik Tim Independen Kecamatan Kombi
HAG-RJM Siap Tarung Secara Elegan
Kombi, KM –

Pemandangan menarik tersaji Kamis (18/10) kemarin, di Desa Kombi. Hangky Arther Gerungan (HAG), kandidat bupati Minahasa yang dicalonkan Partai Gabungan, bersama timnya muncul di desa penghasil cengkih terbesar di Sulawesi Utara (Sulut) itu.
Pantauan kemarin, saat tiba di lokasi pertemuan, ribuan warga yang memang sudah lama menunggu, berdesakkan sekadar ingin menjabat tangan HAG.
Rombongan HAG disambut Recky Janeman Montong (RJM) bersama ayah tercinta Hesky Montong yang juga Bendahara Sinode GMIM.
Kedatangan HAG di tempat itu, selain melakukan pertemuan dengan pendukungnya juga untuk melantik koordinator-koordinator desa (Kordes) tim independen pemenangan HAG-RJM se wilayah Kombi.
Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Tim Independen Tito Sumampouw. Usai melantik, Tito Sumampouw membekali pesan-pesan bagi tim pemenangan. “Kita harus yakin dengan perjuangan kita. Saya pribadi yakin seyakin-yakinnya HAG-RJM menang pada Pilkada. Dari tangan keduanya, Minahasa akan mengalami perubahan besar,” ujar Tito.
Soal dirinya batal mendampingi HAG, kata dia, itu karena ada syarat yang ditetapkan KPU yang tak bisa dipenuhinya.
“Jadi bukan karena HAG tidak mau. Dan RJM pendamping HAG teman baik saya! Saya mohon menangkan HAG-RJM,” jelasnya tegas. Pun Kordes-kordes yang dilantik, Kordes Rerer, Tulap, Sawangan, Lalumpe, Ranowangko I-II, Kalawiran, Kinaleosan, Makalisung, Kayubesi, menyambut optimisi pesan Tito tersebut.
Sementara itu, RJM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih bagi pendukung setianya di Kombi. “Pelantikan saat ini, Kombi menjadi titik sejarah karena yang pertama dilantik,” kata RJM.
Putra Kombi ini pun memaparkan, kehadirannya pada petemuan ini tujuannya satu, yakni kerinduan Minahasa terjadi perubahan, dan itu hanya dapat terjadi dari tangan rakyat.
“Republik artinya kembali ke tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menetukan nasib Minahasa 5 tahun kedepan,” ujar RJM. Olehnya kata dia lagi, rakyat jangan lagi dibodohi janji-janji, tapi gunakan kesempatan ini supaya tidak menyesal kemudian.
“Supaya tidak salah, pilih jo yang pakaian corak bergaris-garis. Karena HAG-RJM hanya akan melaksanakan yang sudah digariskan,” kata RJM.
Menariknya, saat diberi kesempatan memberi sambutan, HAG langsung menantang rakyat Kombi untuk berjuang bersama-sama. “Saya lihat tim kita cukup solid, tapi apakah anda sentuju Minahasa di Restorasi Minahasa?,” tantang HAG langsung disambut teriakan pendukung, Minahasa harus berubah.
Dijelaskan putera berdarah Kakas, Sonder dan Kawangkoan ini, restorasi adalah sebuah sikap dari kurang baik, menjadi lebih baik dari yang sekarang.
“Terpenting disini adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandas HAG sembari mengajak warga berjuang bersama. Ia juga menitip pesan untuk tidak melakukan black campaigne pada calon lain. “Kita akan bertarung secara elegan. Untuk itu kita harus bersatu untuk menang..!,” ujar suami dari Meita Wala Bendahara Kaum Ibu GMIM ini.(tim mc)

Besok, Workshop Advokad Berperspektif Pers

Kerjasama LBH Pers Jakarta dan LBH Pers Manado
Manado,KM—
Untuk memberikan pemahaman pada advokad dalam memberikan perlindungan hukum saat penyelesaian sengketa pers,serta pemahaman hukum bagi jurnalis, Sabtu (20/10) besok, akan digelar Workshop “Advokad Berperspektif Pers.”
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado ini terlaksana atas kerjasama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, dan LBH Pers Manado. “Jadi melalui workshop ini kita ingin memberikan pamahaman tentang bagaimana pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa pers berdasarkan Undang-undang Pers. Selain itu, sasaran yang ingin dicapai juga adalah mendesak semua pihak untuk menghormati dan menjalankan sepenuhnya UU Pers sebagai paying hukum penyelesaian sengketa pers,” ujar Sekretaris AJI Manado, Ishak Kusrant.
Sementara itu, Ketua Panitia Kevrent Sidabutar mengatakan, peserta yang hadir total berjumah 20 orang yang berasal dari kalangan advokad dan jurnalis. Lanjut dia, pemateri yang hadir adalah, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH, Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, Anggota Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja, serta Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun. “Pentingnya workshop ini bagi jurnalis dan advokad, maka peserta diharapkan bisa mengikutinya hingga akhir selama dua hari. Untuk itu panitia menyiapkan penginapan di Hotel Quality Manado,” papar Sidabutar. (otnie)

Gunakan Kendis DB 1 A
Lumentut Buka Rakernis APEKSI di Lampung
Bandar Lampung, KM -
Walikota Manado GS Vicky Lumentut selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tahun 2012, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (18/10) kemarin.
Kegiatan diawali dengan laporan Walikota Bandar Lampung H Herman HN, sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernis APEKSI tahun 2012 yang berlangsung sejak 17-19 Oktober. Menurutnya, berbagai agenda acara telah disiapkan diantaranya diskusi mengenai Implementasi Perpres Nomor 71 Tahun 2012 oleh Dr Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI, kemudian mengenai dampak Perpers 71 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Edi Sugiharto, Direktur Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Otda, Kemendagri, serta diskusi tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan peluang tindak pidana Korupsi oleh Faisal, Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutannya Lumentut mengatakan, pelaksanaan Rakernis di Bandar Lampung mempunyai beberapa tujuan, yakni untuk membangun pemahaman bersama tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan, terkait pelaksanaan perpres tersebut serta merumuskan rekomendasi terkait pelaksanaan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Rapat ini sangat penting, dalam rangka sosialisasi serta peningkatan pemahaman atas Perpres 71/2012 ini,”tandas Walikota Manado.
Lanjut dikatakan, dengan keluarnya Perpres 71/2012 tersebut, setidaknya memberikan titik terang bagi pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti, pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.
“Perpres ini sendiri memberi kepastian tentang tata cara pengadaan tanah untuk proyek-proyek, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan. Selain itu, keluarnya perpres ini menjamin proses percepatan pengadaan infrastruktur di Indonesia, dengan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk proses pembebasan tanah yakni paling lama 583 hari,”jelas Lumentut.
Rakernis APEKSI 2012 ini diikuti para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) seluruh Indonesia, yang terdiri dari walikota/wakil walikota, sekretaris daerah, keasistenan dan kepala dinas terkait.
Kehadiran Walikota Manado GS Vicky Lumentut di Bandar Lampung sangat menarik perhatian. Pasalnya, sebagai Walikota yang menjabat Ketua APEKSI, Lumentut difasilitasi dengan kendaraan dinas (kendis) jenis Alphard bernomor polisi DB 1 A.(jan torindatu)

Rp360 Juta Diduga Salah Sasaran
Rakyat Miskin Minahasa Sengaja Diabaikan
Jamkesda untuk Aparat Desa

Tondano,KM –
Hal memiriskan dan menyinggung perasaan rakyat Minahasa diungkap Sekretaris Kabupaten (Sekab) Minahasa Drs Warouw Karouwan terkait anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp360 juta.
Dimana, anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut, ternyata bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Minahasa, melainkan untuk aparat desa dan kelurahan.
“Memang benar anggaran sebesar 360 juta diperuntukkan untuk Jamkesda. Tetapi, Jamkesda kepada para aparat desa dan kelurahan di Minahasa, bukan untuk masyarakat miskin,”tandas Karouwan.
Kendati demikian, Karouwan membantah tudingan jika pemerintah tidak peduli terhadap kesehatan 4800 masyarakat miskin, dengan tidak didaftarkan ke PT Auransi Ksehatan (Askes). Begitu juga tentang hutang Pemkab  kepada PT Askes terkait dengan Jamkesda pada tahun 2011 silam.
Menurutnya, saat ini Pemkab masih menunggu permintaan dari PT Askes terkait penyaluran Jamkesda.
“Tidak benar jika Pemkab Minahasa berutang pada PT Askes. Perlu saya tekankan bahwa Pemkab Minahasa belum menyalurkan dana tersebut, karena sampai sekarang belum ada permintaan dari pihak PT Askes berkaitan dengan Jamkesda,” ujar Karouwan.
Seperti diberitakan kemarin, anggota DPRD Sulut Benny  Rhamdani, menuding Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.
Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran (Askes) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan, dan menjadi hutang kepada pihak Askes. 
“Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak Askes?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,”tegas Rhamdani, saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, belum lama ini.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak Askes, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh Pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak Askes sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk Jamkesmas misalnya dan Pemprov mengalokasikan dana untuk Jamkesda,”ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini,  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani.(fernando kembuan/JeffrieRM)

Freddy Sualang

Sebagian Kader Banteng Kian Pragmatis
Sualang: Pantas Jika Saya Kecewa
Manado, KM-

Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang menilai, saat ini sebagian kader di PDI Perjuangan sudah tidak lagi mengedepankan idealisme. Bahkan ada beberapa kader sudah berpijak pada kerangka berpikir pragmatis.
“Saya lihat sudah banyak kader PDI Perjuangan tidak lagi mengendepankan idealisme, karena sudah terjebak dalam konsep pemikiran pragmatis,”kata Sualang, dalam jumpa pers, Kamis (18/10) kemarin.
Menurut Sualang, sikap-sikap seperti itu yang membuat terjadinya kemerosotan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi partai. Dimana partai tidak lagi dijadikan sebagai rumah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun sebaliknya, partai kini dijadikan jembatan untuk merengguh kepuasan pribadi dan kelompok.
“Sejak masa orde baru, saya yang turut menjaga, mempertahankan dan membangun visi misi partai di daerah ini. Maka dengan apa yang sementara berlangsung di tubuh partai, tentu sangat pantas rasanya jika saya kecewa,”ujarnya.
Dikatakannya, kekecewaan itu kian terasa setelah diketahuinya, kader-kader yang selama masa orde baru hingga kini dibimbing dan diangkat kini masuk dan terjebat dalam pemikiran pragmatis.
“Saya sangat kecewa, apalagi justru kader yang pragmatis adalah kader-kader yang diangkat dan dibimbing pada masa-masa awal keterlibatan mereka di dunia politik praktis,”sesal Sualang.
Kekesalan Sualang ini memang sudah terlihat sebelum melakukan jumpa pers. Dimana sebelumnya, pejuang partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini, telah menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Surat pengajuan pengunduran diri ke DPP dan Ketua Umum pun sudah dilayangkan. Dan terakhir, Sualang telah mengundang beberapa senior partai untuk bertemu.
“Iya, saya telah mengundang para senior partai. Pertemuan dilakukan di rumah saya awal bulan ini,”ujarnya.
Dia mengatakan, tujuannya mengundang para senior partai, untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Sekaligus menyampaikan niatnya untuk pindah ke partai lain. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini juga mengatakan, beberapa senior partai PDI Perjuangan yang hadir dalam undangannya itu yakni, Jus Tumurang, Anyo, Jantje Tambalaeng dan Bob.
Sekarang kata  Sualang, dia sedang menunggu keputusan DPP atas surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu. Dari informasi yang dia dapat, DPP akan mengambil sikap dan menjawab surat keputusan itu pada akhir bulan ini.
“Apapun keputusan itu, saya sudah siap untuk melangkah kedepan. Makanya, salah satu tujuan saya mengundang senior partai karena eksistensi mereka seolah-oleh sudah tidak lagi dihargai sebagai pejuang partai,”tegasnya.(onal/tim)

Djenri Keintjem

TAPD tak Siap, Anggota Banggar Minim Hadir
Rapat Pembahasan KUA-PPAS Diduga Diboikot
Manado, KM –
Proses Pembahasan KUA-PPAS untuk Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun  2013, diduga di boikot oleh sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Sulut. Hal itu diketahui setelah, rapat lanjutan yang direncanakan digelar, Kamis (18/10) kemarin antara  Banggar Deprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut akhirnya batal.
Desas-desus yang berhembuspun cukup unik. Disatu sisi berhembus kabar kalau gagalnya rapat pembahasan itu disebabkan miss komunikasi diinternal dewan. Dimana adanya agenda perjalanan dinas dengan jadwal pelaksanaan rapat yang diterbitkan Badan Musyawarah Deprov. Akibatnya, sebagian anggota dewan tak bisa hadir karena sedang berada diluar daerah.
Selain itu, sejumlah anggota dewan yang masih berada di daerah, tengah bersiap-siap mengikuti jejak rekan mereka yang sudah terlebih dahulu terbang untuk  tugas luar daerah. Disisi lain, terungkap jika TAPD dituding tidak siap untuk mengikuti jalannya pembahasan, dengan alibi belum rampungnya materi yang akan diangkat untuk dibahas.
Menanggapinya, anggota Banggar, Djenri Keintjem menyebutkan, jika rapat pembahasan tetap akan digelar atau ditunda pada, Jumat (19/10) hari ini. Kendati begitu, Keintjem tak menepis jika penundaan disebabkan ketidaksiapan TAPD serta minimnya kehadiran anggota Banggar.
“Hanya 11 orang Anggota Banggar yang hadir, dan TAPD juga belum siap masih merampungkan data,”singkatnya.
Dibagian lain, ketidakhadiran anggota Banggar disebabkan agenda kunjungan kerja anggota banggar.
“Saat ini sejumlah anggota Dewan sedang menjalankan tugas kunjungan kerja. Dimana sebagiannya adalah anggota banggar,”sebut salah-satu staf Deprov yang mewanti agar jati dirinya tak dipublikasikan.(jeffrieRM)

Kerjasama Bidang Pendidikan

Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH

Unsrat-Canterbury University New Zealand Teken MoU
Manado, KM—

Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Canterbury University New Zealand, Kamis (18/10), resmi menjalin kerjasama di bidang pendidikan, menyusul dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Rektor Unsrat, Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH dan Rektor Canterbury University yang diwakili Asisten Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr Hamish Cochrane, sepakat untuk meningkatkan kolaborasi bersama dalam bidang pendidikan. Baik dalam program atau proyek penelitian, tansfer pengetahuan maupun pembangunan kapasitas dosen, staf dan mahasiswa. “Saya mendorong para dekan untuk lebih proaktif dalam membahas kemungkinan pengembangan dan melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan Canterbury University. Untuk kemudian diimplementasikan,” kata Rumokoy.
Ia berharap, MoU ini aka nada implementasinya. Memang belum ada staf dosen dari Unsrat yang studi di Canterbury University, tapi kedepan saya berharap aka nada yang akan berminat untuk melanjutkan studi di Canterbury University. “Jadi kerjasama ini inisiatif dari mereka, hal ini menunjukkan bahwa Unsrat sudah mendunia dan dikenal oleh perguruan ternama di luar negeri dan kita harus memberikan apresiasi. Bahkan mereka juga telah mengundang kita untuk melakukan kunjungan di Canterbury University,” pungkas mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat ini.
Hal senada diungkapkan Cochrane. Menurutnya, program gelar ganda atau dual degree yang saat ini dikembangkan Canterbury University dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Kami sangat senang dengan kolaborasi kerjasama ini. Saya berharap MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak akan meningkatkan kolaborasi, yang akan diikuti dengan transfer pengetahuan maupun pengembangan program gelar ganda,” tukasnya.
Sementara itu, dikatakan Direktur Kantor Urusan Internasional (KUI) Unsrat, Prof Dr Ir Dantje Sembel BAgrSc dan Dr Wiske Rotinsulu, kegiatan kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri merupakan bukti bahwa Unsrat merupakan perguruan tinggi yang terbuka. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk menjadikan Unsrat sebagai excellent university.
Selain Cochrane, turut hadir sejumlah petinggi Canterbury University, antara lain Prof Sonia Mazey, Prof Lindsey Conner, Bob Korzenieowski dan Nello Angerilli. (otnie)

Wawali Temukan Sampah Berserakan

Kondisi Pasar Karombasan Memprihatinkan

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat melakukan pemantauan di pasar Pinasungkulan Karombasan, kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –
Kondisi pasar Pinasungkulan Karombasan terlihat kotor dengan tumpukan sampah yang belum sempat dibersihkan, ketika secara mendadak Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan, Kamis (18/10) sekira pukul 10.30 Wita kemarin.
Pemantuan yang dilakukan Ai, sapaan akrab Wawali, terkait persiapan Kota Manado menghadapi penilaian Adipura tahap 1 (P1) dalam waktu dekat ini. Dimana, sesuai hasil ekspos Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan tim penilai dari Ekoregion Sumapapua, salah satu yang menjadi lokus penilaian utama adalah pasar.
“Wah, kalau begini gawat. Pasar harusnya jam begini sudah bersih. Kenapa ada banyak sampah yang berserakan. Kalau tim penilai Adipura datang sekarang, kita bisa tidak dapat nilai bagus,”tandas Wawali, dengan nada gusar kepada salah seorang pengawas pasar.
Menurutnya, ketika aktifitas di pasar mulai berkurang, sampah yang ada langsung dibersihkan. Karena itu, kedepan perlu ada pembenahan pasar Pinasungkulan Karombasan termasuk pengelolaan sampahnya. Apalagi, penanganan sampah di lokasi pasar menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado.
“Jangan hanya ditarik retribusi tetapi tidak ada pengembalian kepada pedagang pasar. Karena selain kebersihan, kondisi pasar secara keseluruhan perlu ditata, agar pedagang maupun pembeli yang beraktifitas di pasar merasa nyaman.
“Pasar Karombasan ini harus dibenahi lagi, harus ad ataman bunga supaya indah dipandang,”pungkas Wawali.
Seperti biasa, Wawali dengan gayanya yang khas menyapa setiap orang yang dalam kompleks pasar. Kurang lebih dua jam, Ai menyusuri setiap jengkal lokasi pasar, dan melihat langsung kondisi pasar Karombasan.
Dalam kunjungan mendadak itu, Wawali didamnpingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Julises Oehlers SH, dan Camat Wanea Petrus Lumentut.(jan torindatu)

Ruddy Kululu

Kebiasaan Usai Paripurna APBD-P
Lagi, Dewan Minut Hamburkan Uang Rakyat
Minut, KM -

Tabiat kebiasaan dewan usai paripurna pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2012 melakukan kunjungan ke luar daerah dengan alasan studi banding, kembali dilakukan. Tak tanggung-tanggung 3 komisi melakukan perjalanan dengan tujuan Jakarta.
Informasi didapat, Komisi A di Kementerian Pendidikan Nasional, Komis B di Kementerian Pertambangan dan Energi, dan Komisi C di Kementerian Keuangan. “Keberangkatan dewan ini, sepertinya sudah terus menerus terjadi, dan sulit untuk dihentikan. Hal ini sudah menjadi deal khusus atau seperti hadiah usai paripurna, padahal masih lebih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat yang lebih baik dibandingkan dewan berangkat,” kesal Johan, warga Airmadidi. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPRD Minut Ruddy Kululu mengatakan, keberangkatan dewan ini sudah dijadwalkan dan sifatnya bukan mendadak. Ketiga komisi ini melakukan keberangkatan karena ada hal-hal penting yang harus dikoordinasikan di pemerintah pusat, nantinya hasil ini akan diterapkan di Minut. “Semua hasil keberangkatan ini akan dilaporkan, sehingga tidak ada yang disembunyikan dan hasilnya bisa diketahui masyarakat,” jelasnya. (hendrasamuel)

Cecil County Maryland USA Respon Komitmen SVR
Tondano, KM –

Komitmen dan tekad dari Bupati Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) untuk membangun Minahasa mendapat perhatian dunia internasional. Itu dibuktikan lewat kehadiran Pemerintah Cecil County Maryland USA guna menindaklanjuti Program Sister City yang telah di Proklamirkan dan ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2012 oleh President Board of Cecil County Mr James T Mullin dan Bupati Minahasa SVR.
Delegasi dari Pemerintah Cecil County Maryland yang hadir yaitu DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown), Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc), Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport), Mr.Karl Fockler, (Lawyer).
SVR dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang tinggi atas perhatian yang luar biasa serta komitmen yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi tanah Toar Lumimuut Kabupaten Minahasa. “Kehadiran Pemerintah Cecil County dalam menindak lanjuti program sister city yaitu di bidang Lingkungan, Pariwisata, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian. Hal ini tentunya akan menjadi catatan sejarah bagi kabupaten minahasa sebagai satu kebangkitan bagi kejayaan minahasa kedepan,” ujarnya.
Respon positif dari Pemerintah Cecil County marylang USA ini akan menjadi triger dan tonggak sejarah bagi kabupaten minahasa.
Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc) mengatakan bahwa kehadiran Delegasi dari Cecil County Maryland kali ini sehubungan dengan menindaklanjuti sister city yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan menggali lebih dalam lagi dan melihat secara langsung kebutuhan dari kabupaten minahasa pada bidang-bidang yang disepakati bersama.
Para SKPD Minahasa yang terkait dengan program ini tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan langsung menyanyakan apa-apa saja yang dapat diberi oleh Pemerintah Cecil County terhadap kabupaten Minahasa.
Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport) dalam sambutannya mengatakan sangat terharu atas sambutan Bupati Minahasa Drs.Stefanus Vreeke Runtu. Dikatakan, dengan adanya kerjasama yang telah dibangun ini maka peluang-peluang kedepan dapat kita lakukan termasuk di bidang perhubungan udara dengan membangun small airport dengan didalamnya kita akan melatih putra-putra Minahasa untuk menjadi pilot.
Dibidang kesehatan dijajaki kerjasama dalam hal education for nurses dengan didatangkan tenaga-tenaga ahli dibidang kesehatan ke kabupaten minahasa untuk mengajar perawat-perawat di kabupaten minahasa sehingga semakin berkualitas termasuk nurses minahasa dapat ke Cecil County untuk belajar disana.
Disamping itu dari pihak Cecil County juga siap dengan pemberian alat-alat yang berhubungan dengan kebutuhan rumah sakit. Untuk Bidang pendidikan, DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown) mengatakan bahwa dapat menerima kehadiran tenaga-tenaga guru dari minahasa untuk belajar di Cecil County demikian juga sebaliknya.
Dari pihak cecil County mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Minahasa segera membuat proposal untuk diajukan ke Pemerintah Cecil County apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dari kabupaten Minahasa.(fernando kembuan)

Ir Junita L Wenur

Pengusulan Wawali Pasca Musdalub Golkar
Tomohon, KM —
Desakan sejumlah kalanganan terkait pengusulan calon wakil walikota Tomohon ditanggapi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tomohon. Dimana, pengajuan atau pengusulan calon kandidiat yang akan bersanding dengan Walikota Jimmy F Eman, akan disampaikan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerahg Luar Biasa (Musdalub) partai berlambang beringin ini.

Menurut karekteker Ketua DPD II PG Kota Tomohon Ir Junita L Wenur, PG memiliki mekanisme dan prosedur organisasi sendiri terkait pengusulan calon wakil walikota. Sebab, tidaklah mudah untuk menentukan siapa kandidat calon.
“Saat ini Partai Golkar Kota Tomohon sedang mempersiapkan nama-nama yang akan diusulkan kepada Walikota. Tetapi, legalitas semuanya itu memiliki proses, karena tidaklah bisa seenaknya saja menentukkan calon nama Wawali untuk segera diusulkan kepada Walikota,” terang Wenur.
Lanjutnya Wenur berharap, hal tersebut jangan terlalu diributkan soal pengusulan calon nama Wawali. Menurutnya, Partai Golkar memiliki mekanismenya. “Yang pasti kami akan ada nama calon yang akan diusulkan, tetapi perlu dicatat dahulu bahwa partai Golkar akan menjadwalkan dahulu pelaksanaan Musdalub untuk pemilihan Ketua DPD II Golkar Tomohon,” nantinya
Tambahnya, bila Musdalub sudah dilaksanakan, PG akan segera membicarakan siapa saja nama-nama yang dipantas dan layak untuk diusulkan kepada Walikota, melalui keputusan resmi dalam rapat kerja.(yongkie sumual)

Jalan Bilalang Ke Tudu Aog Rawan Kecelekaan
Bolmong,KM –

Jalan Bilalang menuju Desa Tudu Aoug Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow kini dikeluhkan warga. Hal ini dikarenakan jalan yang akan dilewati diantara dua perkampungan tersebut rentan terjadinya kecelakaan.
Yodi Pobela warga setmpat ketika bersua dengan Koran Manado menyampaikan lokasi jalan penghubung Desa Bilalang Ketudu aog saat ini cukup memprihatinkan, kondisi jalanyanya banyak lubang lubang yang kedalamannya sulit untuk dilewati kendaran.”Sebagai warga berharap tentu perhatian pemerintah Bolmong agar jalan ini dapat diperbaiki.
Kadis Pekerjaan Umum Bolmong Ir Norma Makalalag ketika dikomfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan survey dulu, kalau terbukti memang sudah wajar diperbaiki pihak Pekerjaan Umum siap untuk mengangarkannya tahun depan.”ungkap Makalalag.(Erwin)

E-KTP Bolsel Lambat
Minat Warga Semakin Menurun
Molibagu,KM -

Perekaman e-KTP di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) ternyata berjalan lambat. Diperoleh data, dari 41.276 wajib KTP, baru 27.334 yang melakukan perekaman. Padahal deadline perekaman menyisakan sembilan hari kerja.
Bukan cuma itu, minat warga untuk ikut serta dalam program tersebut semakin menurun. Lihat saja, di Kecamatan Posigadan misalnya, hanya 50 wajib KTP yang merekam.
Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bolsel Zulaeha Dali, lambatnya progress perekaman disebabkan faktor kondisi antar desa yang berjauhan dengan kantor kecamatan.
“Di Pintim, tiga desa tidak bisa mengikutsertakan warganya, yaitu Posilagon, Modisi dan Iligon,” ungkapnya, Kamis (18/10) kemarin.
Dengan demikian, Dali berjanji, Disdukcapil akan segera menerjunkan langsung pegawainya ke desa-desa tersebut.
“Kami akan ke sana, mungkin lewat jalur laut, dengan membawa peralatan online lengkap,” paparnya.
Sementara hasil penelusuran wartawan koran ini di Kecamatan Posigadan, minat warga turut aktif perekaman e-KTP benar-benar menurun. Warga seakan lebih memilih memanen cengkeh daripada menuju kantor camat.
“Panen kali ini lumayan besar. Jadi harus dimanfaatkan,” tutur beberapa warga yang meminta namanya tidak dikorankan. (Tox)

HAG saat temu relawan HAG-RJM di desa Sendangan dan Uner Kecamatan Kawangkoan

Korupsi harus Diberantas Total
HAG Tekankan Pendukung Hindari Black-Campaigne

Kawangkoan, KM –
Calon Bupati dan Wakil Bupati Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong semakin popular dengan sebutan HAG-RJM, terus menuai simpatik warga.

Saat temu relawan HAG-RJM di wilayah Kawangkoan Raya di Desa Sendangan, Rabu (17/10) kemarin, HAG didampingi Ketua Tim Sukses Tito Sumampouw mendapat sambutan luar biasa Denny Laloan Koordinator relawan HAG-RJM wilayah Kawangkoan Raya, Yappy Palar, Johnny Buyung, Maxi Rompas serta fanatis beberapa wilayah.
Terbukti jubelan pendukung, simpatisan, serta warga Kawangkoan yang memadati hingga luar halaman lokasi pertemuan, memastikan dukungan besar dipetik bakal calon bupati HAG-RJM.
Sambutan tokoh masyarakat Yappy Palar mengklaim HAG-RJM unggul dibanding calon lain terbukti dari dukungan luar biasa seperti sekarang ini.
“Kami pendukung fanatik yang sangat optimis sehingga kami berani mengklaim HAG-RJM bupati dan wakil bupati Minahasa yang akan terpilih. Terlebih lagi kami sangat merindukan adanya perubahan besar, karenanya kami komit tema Restorasi Minahasa dipakai HAG-RJM untuk membangun Minahasa kedepan,” ujar Palar.
Diminta menjawab beberapa pertanyaan, HAG dalam sambutannya menyatakan bangga dan berterima kasih atas sambutan luar biasa warga Kawangkoan.
“Ini pertanda baik terhadap Restorasi Minahasa yang dikedepankan HAG-RJM. Karena itu saya dengan pak RJM beserta tim sangat bangga dengan sambutan luar biasa ini, apalagi komunitas ini terbentuk hanya secara sukarela,” kata HAG memulai saat diminta menjawab beberapa pertanyaan.
Pengusaha sukses yang berkeinginan ciptakan perubahan besar ini menggaris bawahi, apa yang menjadi visi-misi masyarakat dipastikan menjadi visi-misi HAG-RJM juga dalam membangun Kabupaten Minahasa.
Soal maraknya korupsi, HAG mengatakan, Restorasi Minahasa yang menjadi kampanye HAG-RJM bertujuan membangun Minahasa tanpa korupsi, karena korupsi penyakit yang harus diberantas samapai ke akar-akarnya,” papar HAG lagi.
Dikatakannya, jika HAG-RJM diberi kesempatan memimpin Minahasa, masyarakat diberi kesempatan menegur sekaligus mengawasi roda pemerintahan secara langsung.
“Sudah menjadi nazar kami berdua (HAG-RJM), bahwa kami tidak akan korupsi selama memimpin Minahasa. Dan menjadikan Minahasa lebih aman, berbudaya, dan lebih berlandas ungkapan Sitou Timau Tumou Tou tokoh besar Sam Ratulangi,” tandas HAG.
Menurutnya, kabinet HAG-RJM kelak memperhatikan apa yang dirindukan masyarakat, soal keamanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sarana lain yang dibutuhkan. “Tim relawan yang mendukung HAG-RJM, saya minta untuk tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyesatkan calon lain. Hindari black-campaigne terhadap calon lain, tetapi sampaikan apa adanya HAG-RJM kepada orang sekitar kita,” tutur HAG mengingatkan para tim relawan.
Tak kalah menarik, kunjungan HAG bersama tim yang juga dihadiri Ketua Pengarah Relawan Vanny Kaparang, politisi Joost Th Pati, tokoh masyarakat Welly Massie, Jufry Suak, serta jubelan warga, ketika bertandang ke basis muslim Kawangkoan di Desa Uner. “Saya berharap kita tetap menjaga kerukunan antara umat beragama sekitar kita. Mari torang jaga HAG atau Hubungan Antar Golongan, agar kerukunan dapat tetap terbina antar sesamaumat beragama,” pungkasnya.(tim km)

Rommy Leke

Warga Tikela dan Sawangan Enggan di Data
850 Warga Dapil I Ancam Golput
Tondano, KM –

Indikasi akan banyaknya aksi warga yang memilih menjadi Golongan Putih (Golput) dalam momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa mulai terlihat. Salah satunya bakal terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Sesuai dengan hasil penetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dapil ini, terungkap sekitar 850 warga menolak untuk mengikuti pilkada. Nominal itu merupakan akumulasi dari DPT di Desa Tikela dan Desa Sawangan Kecamatan Tombulu. Dimana, sekitar 350 pemilih di desa Tikela menolak untuk di data sebagai calon pemilih dalam Pilkada. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sawangan, sekitar 500 pemilih memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk masuk dalam DPT. 
Hal memiriskan ini ikut dibenarkan salah satu komisioner Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, Rommy P Leke,SE,MSi. Dijelaskannya, dari sekitar 673 warga Desa Tikela, hanya 323 diantaranya yang bersedia didata dan masuk DPT. Sementara itu, di Desa Sawangan tepatnya di wilayah Perum Mahkota Siau Malendeng, dari sekitar 600 penduduk hanya sekitar 100 orang yang bersedia masuk DPT Pemilukada Minahasa
“Terkait masalah ini, kami hanya bertugas untuk mendaftarkan masyarakat yang ada di wilayah Minahasa masuk DPT untuk Pemilukada Minahasa, bila ada masalah seperti ini, kami hanya bisa menghimbau warga diwilayah tersebut mau didata di wilayah Minahasa untuk masuk DPT, demi suksesi Pemilukada Minahasa, dan sampai sejauh ini kami akan melakukan komunikasi dengan warga yang membuat penolakan tersebut,” ujar Leke yang juga selaku Koordinator wilayah (Korwil) satu untuk Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Diungkapkan Leke, persolan itu terungkap saat dirinya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tombulu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sawangan dan Tikela, serta Hukum tua Desa Sawangan dan Tikela, menggelar rapat koordinasi yang juga dihadiri Lurah Malendeng Kota Manado, untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
“Persoalan yang muncul di lapangan, warga yang bermukim di dua wilayah tersebut, enggan didata masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan alasan, warga mengklaim mereka bukan warga Minahasa, melainkan warga Malendeng Kota Manado,” ujar Leke.(fernando kembuan)

Protes Aksi Kekerasan Atas Jurnalis
Wartawan Datangi Markas Lanudsri Manado
 

Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, bersama puluhan wartawan di Manado melakukan orasi di zero point, Rabu (17/10) kemarin.

Manado,KM—
Aksi solidaritas puluhan wartawan di Kota Manado yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, berlanjut di Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Lanusdri) Manado.

Danlanudsri, Kolonel Ferdinand Roring menerima dengan senang hati kedatangan para wartawan, yang di pimpin Ketua dan Sekretaris AJI Manado, Yoseph E Ikanubun dan Ishak Kusrant di markasnya. Meski hanya 15 orang perwakilan wartawan, Roring pun langsung berdialog secara terbuka.
“Saya terbuka untuk kawan-kawan jurnalis, kita jalin komunikasi yang baik. Saya juga secara pribadi ikut menyayangkan kejadian di Riau. Dan saya berharap ini tidak terjadi di Manado,” tandasnya.
Dikatakan Pamen yang baru tiga minggu menjabat Danlanustri Manado ini, kejadian kekerasan terhadap jurnalis tidak akan terjadi kalau sama-sama memahami tugas masing-masing.
“Komitmen saya, Manado tetap damai dan tidak ada kekerasan terlebih kepada wartawan. Mudah-mudahan Manado bisa jadi contoh terjalinnya hubungan baik TNI AU dan jurnalis,” papar Roring.
Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, menuturkan kekerasan terhadap pekerja pers tak perlu terjadi seperti yang dilakukan oknum perwira menengah di Riau. “Kami mengecam tindakan tersebut dan harus ditindak tegas,” tukasnya, Rabu (17/10).
Sebelumnya, aksi solidaritas terhadap wartawan di Riau, yang dianiaya oleh oknum Pamen TNI AU ini, puluhan jurnalis dan elemen mahasiswa melakukan aksi damai di kawasan Megamall dan zero point. Mereka melakukan orasi, agar jangan lagi terjadi kekerasan terhadap pekerja jurnalis.
Selain itu mendesak penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis. “Kami menuntut para pelaku itu diadili sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi mendorong kesadaran setiap warga Negara bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh hokum,” tegas Iknubun dalam orasinya.
Diketahui, kasus ini menimpa Wartawan TV One yang dipukul dan kameranya disita. Demikian juga dengan Didik dan Rian, fotografer Harian Riau Pos dan LKBN Antara. Selain dipukul, kamera keduanya juga disita, saat akan mengambil gambar reruntuhan pesawat pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU, pada Selasa (16/10) lalu di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau. (otnie)

Benny Ramdhani

Anggaran Kesehatan Rp 730 Juta Dipertanyakan
Pemkab Minahasa Berhutang Ratusan Juta ke ASKES
4.800 Warga Miskin Minahasa Tanpa Jamkesda
Manado, KM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang dipimpin Bupati Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dinilai tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin di Minahasa. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.

Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan dan menjadi hutang kepada pihak ASKES. 
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Benny Rhamdani saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, baru-baru ini. “Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD Induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak ASKES?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,” tegas Rhamdani.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak ASKES, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak ASKES sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk jamkesmas misalnya dan pemprov mengalokasikan dana untuk jamkesda,” ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp 480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani. (JeffrieRM)

Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Kian Pasti
Bitung,KM-

Pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, semakin diseriusi pihak Pemerintah Provinsi Sulut. Hal ini, dibuktikan dengan undangan rapat pembebasan lahan jalan bebas hambatan tersebut.
Rapat dipimpin Gubernur Sulut SH Sarundajang dan dihadiri Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban, serta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulut, Albert Katuuk SSi, Rabu (17/10) kemarin, di ruang WOC, Kantor Gubernur Sulut.
Inti dari rapat tersebut memutuskan, akhir tahun 2012 ini, 50 persen biaya pembebasan lahan harus terbayarkan kepada pemilik lahan.
“Kami prioritaskan dahulu, tanah kosong, sedangkan harga tanah untuk di jadikan lahan jalan Tol, Rp 30.000 per meter,”Ungkap Lomban, sambil menambahkan, warga pemilik lahan yang terkena rencana pembangunan jalan Tol, menghindari para spekulan yang berlaga beli tanah dengan harga murah, kemudian dijual kepada panitia pembebasan dengan harga mahal.
“Kalau orang bayar tanah dari 4,5 bulan yang lalu indikasi spekulan, tahun ini lebih bagus 50 persen sudah dibebaskan, panitia 9 di Bitung harus serius, jalan tol adalah satu keharusan karena berdampak bagi perekonomian sulut khususnya Bitung dan Minahasa Utara, mengapa jalan tol harus dibuat karena jalan manado-bitung sekarang sudah tidak pas lagi,”ujarnya.
Pembebasan lahan ini, didukung Kapolda Sulut, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi. Gubernur juga menegaskan kembali, di Kota Bitung, tidak ada lagi tanah adat, karena setelah undang-undang agraria di terbitkan, Bitung tidak ada lagi tanah adat dan tanah pasini.(yappiletto)