Siswa Harus Jadi Pemimpin Bukan Pemimpi

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan menyematkan tanda peserta

kepada salah seorang siswa peserta Latihan Kepemimpinan OSIS 

SMA Negeri 9 Binsus Manado, kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM –

Sebagai generasi penerus bangsa, siswa jangan hanya menjadi pemimpi saja tetapi harus menunjukan jiwa kepemimpinan. Sehingga, ditangan para siswa yang ada sekarang, Indonesia atau Manado kedepan akan menjadi lebih baik.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, saat membuka pelaksanaan Latihan Kepemimpinan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tahun angkatan 2012/2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Binsus Manado, Selasa (23/10).

Menurutnya, dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita serta harapan para siswa, harus dimulai dari sekarang. Caranya dengan belajar lebih giat dan selalu berjiwa pemimpin, serta mampu berprestasi disegala bidang.

“Untuk mewujudkannya, harus memiliki kemauan dan kemampuan yang besar untuk mendapatkannya. Karena, untuk menjadi seorang pemimpin hendaklah kita memegang prinsip melayani bukan dilayani,”tandas Wawali.

Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg SPd MPd, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Binsus Manado, Dra Nelly Roosje Tani.(jan torindatu)

Pekan Depan, Dana PBL-Mapaluse Cair

Tahap Pertama 40 Persen 

Frans Mawitjere SH

Manado, KM –

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) menyatakan kepastian pencairan dana Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan Sosial dan Ekonomi (PBL-Mapaluse) kepada 504 lingkungan se Kota Manado, pekan depan.

Penegasan itu dikatakan Kepala BPMPK Kota Manado Frans Mawitjere SH, kepada wartawan.

Menurutnya, pencairan dana bantuan Pemkot Manado untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan itu, akan dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2012, ditandatangani Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), SH Sarundajang.

“Dipastikan, untuk pencairan dana PBL-Mapaluse pekan depan. Sehingga, pembangunan infrastruktur di setiap lingkungan di Kota Manado, sudah boleh dilaksanakan,”tandasnya. 

Meski demikian, tambah mantan Camat Wanea itu, pencairan dana dengan total Rp75 juta per lingkungan, dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, setiap Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) akan menerima dana sebanyak Rp30 juta atau 40 persen dari total dana yang tersedia.

“Memang untuk dana PBL-Mapaluse tidak dicairkan satu kali tetapi bertahap sebanyak tiga kali. Untuk tahap pertama 40 persen, tahap kedua dan ketiga 30 persen,”jelas Mawitjere.

Lanjut dikatakan, pemberian dana secara bertahap itu dilakukan agar masyarakat dilatih untuk bertanggung jawab. Jika dana tahap pertama telah disalurkan, pemberian dana tahap kedua diberikan setelah ada laporan pertanggung jawaban dari KMM yang diketuai kepala lingkungan. Selanjutnya, laporan itu akan diverifikasi dilapangan.

“Jika laporannya sesuai data kegiatan dilapangan, kita akan berikan dana tahap dua, demikian untuk tahap ketiga. Ini dilakukan, agar pertanggung jawaban kegiatan menjadi jelas, dan terhindar dari adanya penyimpangan dan penyelewengan,”pungkasnya.(jan torindatu)  

Kecurangan Pemilukada Mulai Muncul

Diduga Banyak DPT Ganda

PESTA demokrasi di tanah Minahasa tak lama lagi akan digelar. Banyak bendera dan baliho partai politik
kini mulai dipajang di jalan-jalan, tak terkecuali di jalan protocol. Meski ini terlihat amburadul dan terkesan kotor,
namun para pendukung tiap calon memandang suatu hal yang wajar. Seperti di jalur Manado-Tomohon
atau tepatnnya di Desa Pineleng Dua,  banyak bendera Parpol dan baliho yang hampir menutupi jalan.(foto onal/km)

Minahasa, KM-
Aksi kecurangan dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terindikasi mulai muncul di awal pentahapan pe-laksanaannya. Inipun diperkuat atas dugaan terjadinya mani-pulasi penyusunan Daftar Pemi-lih Tetap (DPT) yang dikabarkan banyak mencantumkan data pemilih ganda.
Dugaan ini langsung mendapat respon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa, yang berniat akan melakukan penelitian kembali hasil pleno DPT yang telah diselesaikan di tingkat PPS dan PPK.
“Kalau memang ada kecurigaan dari masyarakat, atau tim sukses silahkan menyampaikan kepada pihak KPU dengan memberikan data pemilih ganda tersebut. Nantinya KPU akan teliti, karena gampang untuk mencari pemilih ganda lihat saja di Nomor Induk Kependudukan (NIK) kalau sama, berarti itu ganda. Karena memang ada yang sama nama dan tanggal kelahiran tapi beda NIK. Seperti Meidy Tinangon di Tondano ada dua orang dan tanggal lahir sama tapi beda NIK,” tandas Tinangon.
Terpisah, Ketua Panwaslukada Minahasa, Erwin Sumampouw ketika dimintai tanggapan menegaskan bagi masyarakat yang menemukan ada kecurangan DPT silahkan melapor dan pihaknya akan memproses.
“Silahkan kepada masyarakat untuk melapor ke Panwas. Pasti kami akan proses jika ditemukan hal-hal yang demikian,”ujar Sumampouw.

HAG BERHARAP PNS NETRAL

Sementara itu, Calon Bupati Minahasa periode 2013-2018, Hangky Arther Gerungan (HAG) berharap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Minahasa bersikap netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada).
“Saya berharap seluruh PNS di Pemkab Minahasa bersikap netral jelang Pemilukada di Minahasa. Artinya disini, PNS tak boleh memihak pada pasangan calon tertentu,” tutur calon Bupati dari Partai Gabungan ini.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepega-waian, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sudah diatur tentang sikap netral PNS dalam pelaksanaan pemilukada.
“Itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, saya hanya berharap semua yang terlibat dalam Pemilukada untuk netral. Itu saja sudah cukup,”tandas HAG kepada wartawan, Senin (22/10) kemarin. (Fernando/ JeffrieRM)

Anggota DPRD Sulut Dihadiahi Kepala Anjing

Tolak Pertambangan di Pulau Bangka
Manado, KM –
Menyadari aksi demostrasi berbentuk mimbar bebas kurang menuai hasil maksmimal, warga Pulau Bangka menempuh cara baru dalam menyuarakan aspirasi penolakan kegiatan pertambangan di pulau tersebut. Uniknya, itu diapresiasikan dalam bentuk penyerahan bingkisan berisi kepala seekor anjing sebagai kado spesial bagi para wakil rakyat Sulut.
Aksi itu dilakoni ratusan warga Pulau Bangka ketika menyam-bangi Kantor DPRD Sulut, Senin (22/10) siang. Selain hadiah itu, warga juga menyerahkan 1.410 kartu pos dari warga beberapa Desa di Pulau Bangka, sebagai simbol penolakan kegiatan pertambangan di pulau tersebut.
Hadiah kepala seekor anjing dan kartu pos dibawa langsung oleh warga ke Komisi 1 DPRD Sulut, yang membidangi peme-rintahan. Sasaran itupun dilatarbelakangi atas komposisi Panitia Pansus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) termasuk pimpinan Pansus yang memang didominasi oleh anggota Komisi I DPRD Sulut.
Menurut sejumlah warga, pemberian kado pada dasarnya untuk memotivasi para legislator, agar secepatnya menetapkan Perda RTRW sekaligus menyelesaikan masalah di Pulau Bangka terkait adanya aktivitas pertambangan.
“Tujuan kami Pansus RTRW yang kebetulan ketua Pansus ada di komisi 1. Maksud kepala anjing kami berikan agar anggota dewan jangan terlalu banyak bicara. Secepatnya harus selesaikan masalah Pulau Bangka melalui penetapan Perda RTRW,” tukas salah-satu warga Pulau Bangka.
Menyadari peliknya aspirasi warga itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Jhon Dumais menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga. Bahkan, Dumais menilai masalah ini harus diselesaikan secara lintas komisi.  “Aspirasi penolakan tambang sudah sering disampaikan warga Pulau Bangka, dan diterima oleh Dewan. Sebagai ketua komisi, saya menilai masalah ini harus diselesaikan oleh lintas komisi, sambil menunggu Perda RTRW,” tutur Dumais didampingi Lexie Solang.
Ditambahkan politisi Partai Demokrat asal Kota Bitung ini, pada prinsipnya apa yang diaspirasikan warga, adalah kewenangan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
“Sebenarnya masalah utamanya ada di Pemkab Minut, karena yang memberikan ijin eksplorasi adalah bupati Minut,” tutur Dumais.
Dilain kesempatan, Anggota Komisi IV Benny Rhamdany, potensi pariwisata Pulau Bangka lebih pantas dan menguntungkan ketimbang dijadikan pertambangan.  “Jika dijadikan asset pariwisata, Pulau Bangka akan lebih bermanfaat dan menguntungkan dari pada pertambangan biji besi. Pertambangan itu tidak membawa keuntungan bagi warga,” ujar  Rhamdani.(JeffrieRM)

Uang 20 Jutaan untuk Pembahasan di DPRD

Kwitansi Bercap, Tertanda Kadis Capil Minut
Minut, KM -
Boleh disebut memiriskan. Satu lagi, modus pengambilan dana secara sepihak untuk kepentingan pribadi tapi mengatasnamakan dinas, diduga dilakukan oknum Kadis Capilduk Minut Arie Ngangi. Bahkan, dana yang diambil ada bukti pengambilan lewat kwitansi yang ditandatangani dan menggunakan cap dinas, serta dana tersebut diperuntukkan dengan alasan pembahasan di dewan.
Ada tiga kali kwitansi yang diambil dan dengan jumlah yang berbeda, yang pertama Rp16 juta untuk pembahasan dewan, kedua Rp 6 juta dibagi untuk pembayaran lokus kebersihan, utang pri-badi kadis, dan pembahasan di dewan, dan ketiga Rp 6,5 juta, lagi-lagi untuk pembahasan dewan. Ditotal, sekitar Rp 20-an juta diperuntukkan untuk DPRD.
Hal ini pun mengundang tanda tanya, berarti dana sekitar Rp 201-an juta itu diambil Kadiscapilduk untuk dibayar kepada anggota de-wan. Ketika coba dikonfirmasi, Kadiscapil Minut Ari Ngangi SPd, tak menampik namun berkelit uang tersebut untuk kepentingan pribadi meski jelas tertera dalam kwitansi untuk pembahasan di dewan sebagaimana permintaan Kadis. “Memang permintaan dana di bendahara pernah dilakukan, tapi sebenarnya bukan untuk pembahasan di dewan, itu untuk keperluan pribadi dan kwitansi itu sengaja dibuat begitu supaya bendahara tidak lupa,” ujar Ngangi, Senin (22/10) kemarin yang langsung memanggil bendaharanya dan menanya-kan kenapa hal ini sudah diketahui wartawan.
Dia melanjutkan, dana ini tidak diberikan di dewan, sebab hanya untuk urusan Kadis, sebab namanya Kadis, banyak kepentingan untuk kebutuhan dana. “Permintaan dana itu memang sudah digunakan, dan bendahara mengetahui itu,” kata Ngangi sembari menyebutkan kepada bendahara, ini sama saja sudah membongkar rahasia dinas.
Bendahara Penerimaan Discapil juga bingung saat dipanggil kadis di ruangannya, kwitansi pengambilan dana oleh kadis sudah diketahui wartawan. “Kunci lemari tem-pat simpan barang memang sudah hilang, sehingga saya juga tidak tahu kenapa sudah bocor kwitansi itu,” ujar bendahara.
Aktivis Minut Ruly Dodie mengkritik keras kenyataan ini. Menurutnya, seharusnya kwitansi tersebut tak perlu dibubuhi cap dinas. “Ini berbahaya! Dan seharusnya tidak perlu ada cap dinas di kwitansi itu. Ini jelas perlu diseriusi Bupati dan memberikan teguran kepada yang bersangkutan,” sembur Dodie.(hendrasamuel)

Pemerintahan HD-DP Dinilai Gagal

Drs Hi Hamdan Datunsolang MM

Boroko, KM-
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun  oleh Bupati Bolmut Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, (HD) dinilai sejumlah kalangan merupakan kegagalan dari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Drs Hi Depri Pontoh (DP) .
Banyaknya sektor-sektor pembangunan fisik maupun non yang bersinggungan langsung dengan publik belum menun-jukan hasil siginifikan. Dalam LPJ yang disampaikan Bupati dipandang hanya menceritakan keberhasilan, tanpa didukung fakta di lapangan.
“Pelayanan publik di Kabu-paten Bolmut dari tahun ke tahun tidak mengalami peruba-han yang berarti. contohnya, proses pengajuan dan pembuatan berbagai perijinan, harus melalui birokrasi berbelit-belit,”ujar, Djunaidi Harunja SH.
Diakatakannya, dari LPJ yang disampaikan Bupati Bolmut meni-lai masih banyak persoalan pemba-ngunan fisik dan non fisik belum terlaksana dengan baik dan bahkan masih diluar harapan masyarakat.
“Pembangunan belum sepenuhnya merata. Sektor-sektor vital, seperti pembenahan sarana dan pra sarana pendidikan atau kesehatan belum menyeluruh. Sebab terbukti dengan masih banyaknya bangunan sekolah rusak atau anak usia wajib belajar tidak melanjutkan sekolah. Sejauh ini kami masih melihat ada peningkatan. Laporan Bupati itu tidak cocokan dengan kenyataan di lapangan,”tandas Harunja.(Santo)

Landjar: Kalau Batas di Sungai Buyat, Itu Bukan Solusi

PEMPROV Sulut beberapa kali melakukan mediasi untuk  membahas persoalan tapal batas Boltim dan Mitra,
namun sampai saat ini belum ada titik temu.(foto ist)

Pekan Ini, Pemprov tetapkan Batas Boltim-Mitra

Boltim, KM-
Penetapan tapal batas antara Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam waktu dekat ini segera diputuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Hal ini diperkuat dengan kedatangan tim dari Pemprov Sulut yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Meckli Onibala yang didam-pingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Dr Noudy Tendean, Senin (22/10) kemarin di Tutuyan.
Onibala dan Tendean bertemu dengan Bupati Boltim, Sehan Landjar. pada kesempatan itu, Landjar didampingi, Asisten I Amin Musa, Asisten II Denny Mangala, Asisten III Djainudin Mokoginta, Kabag Tapem Rusdi Gumalangit, Camat Kotabunan, Irwan K.D, dan Kabag Humas Boltim.
Kepada Bupati, Onibala me-ngatakan, bahwa dalam waktu dekat ini persoalan tapal batas antara Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra segera di putuskan. “Satu dua hari Pemprov akan memutuskan sengketa tapal batas antara dua daerah,”kata Onibala.
Dirinya menambahkan bahwa, pada prinsipnya apapun keputusan yang diambil oleh Provinsi maka harus di patuhi oleh kedua daerah yakni Boltim dan Mitra. Sebelum ada kepu-tusan, Pemprov akan mengu-mumkan titik koordinat tapal batas, sesuai petunjuk Gubernur agar tidak ada riak-riak dimas-yarakat.
“Ini harus dilakukan secepat-nya agar tidak berlarut-larut. Jadi apapun keputusan sebentar sudah sesuai dengan kajian yang sudah  seadil-adilnya. Jadi tidak ada salah satu daerah yang di istimewakan, sebab yang jelas keputusan yang diambil sudah berdasarkan berbagai kajian,”terang Onibala.
Sementara itu Bupati Landjar mengaku sangat memahami dengan dengan upaya Pemprov Sulut dalam menyelesaikan persoalan tapal batas kedua wilayah itu.
“Tentunya kami dari Pemkab sangat beterima kasih. Saya selaku Bupati dan atas nama masyarakat Boltim berharap, keputusan nanti tidak merugikan salah satu belah pihak baik Boltim maupun Mitra. Sebab pada dasarnya rakyat Boltim, sangat berharap batasnya bukan di sungai Buyat dan jika Pemkab Mitra mematok batas tepat di sungai Buyat, itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan tapal batas,”tegasnya.(Ismail Mokodompit)

Pemkot Tomohon Raih USO Award dan Mobil Internet

Arline Tandiapa SSos

Tomohon, KM-
Prestasi kembali diukir Pemerintah Kota Tomohon dibawah kepemimpinan Walikota Jimmy F Eman SE Ak.
Sebuah penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berupa Universal Service Obligation (USO) Award untuk dua kategori yakni Pembina Plik Terbaik Tingkat Provinsi dan Penulis Makalah Pemberdayaan Plik/MPlik terbaik tingkat provinsi.
Penghargaan USO Award diserahkan Menteri Kominfo RI Tifatul Sembiring di Medan Sumatera Utara Rabu (18/10) pekan lalu kepada Walikota Tomohon yang diwakilkan kepada Kepala Dnas Perhubungan Kominikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Dra Lilly E Solang MM.
Pemerintah Kota Tomohon dinilai concern terhadap pembangunan teknologi informasi khususnya kepedulian untuk mengenalkan internet ke masyarakat.
“Pengenalan internet di kota Tomohon sudah dilakukan hingga ke kecamatan-kecamatan dan masyarakat Tomohon termasuk sangat antusias dalam menerima perkembangan teknologi informasi,” kata Walikota Jimmy F Eman SE Ak.
Karena itu, Eman mengatakan penghargaan Pembina Plik Terbaik yang diterima pemerintah kota Tomohon ini diharapkan bisa lebih memotivasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan informasi.
Untuk kategori penulis makalah terbaik tingkat provinsi diraih Arline Tandiapa SSos, Staf di Dinas Perhubungan dan Kominfo yang dikenal sebagai mantan wartawati.
Terkait dengan diterimanya USO Award tersebut, Kota Tomohon juga menerima satu unit mobil internet yang dikenal dengan M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Mplik ini dilengkapi dengan 6 unit laptop dan tersambung dengan Visat untuk jaringan internet.
“Nantinya mobil internet ini akan dimanfaatkan untuk pelayanan ke kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang belum terjangkau internet. Untuk teknisnya akan dikelola oleh Dishubkominfo,” kunci Eman didampingi Kadishubkominfo Lilly Solang. (ark)

Jerman Akan Bangun Pembangkit Listrik di Tomohon

Jimmy F Eman SE Ak

Tomohon, KM-
Potensi Panas Bumi yang dimiliki Kota Tomohon terus dilirik. Kali ini dilirik negara Eropa Jerman yang meren-canakann pembangunan Pembngkit Listrik Teknologi Binner Recycle. Untuk maksud tersebut, akhir pekan lalu Walikota Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak menerima kunjungan dari Tim Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi yang bertempat di Rumah DinasWalikota Tomohon.Drs I Nyoman Gusti Ketut Astana selaku Kepala Biro Umum dan Humas mengatakan akan dilakukan kerja sama antara Jerman – Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik dengan menggunakan Teknologi Binner Recycle dengan status pinjam pakai tanah di Danau Linow.
‘’Tinggal menunggu proses dari Direktorat Jenderal Ke-kayaan Negara untuk pembersihan lokasi yang rencananya dilaksanakan pertengahan tahun 2014 mendatang. Kami minta kesediaan pemerintah Kota Tomohon untuk memfasi-litasinya,’’ katanya.
Sementara Ir Andhika MSEE dari BPPT menam-bahkan, BPPT akan merevi-talisasi pembangkit listrik yang sudah ada di Lahendong yang sudah terlantar. Hasil revitalisasi ini rencananya akan difungsikan selain sebagai pembangkit listrik juga sebagai tempat penelitian.
‘’Pembangkit listrik yang menggunakan teknologi binner recycle ini memiliki daya 500 KW dengan pemba-gian 200 KW yang diman-faatkan PT Pertamina Geothermal Energi dan rencananya 300 KW akan disalurkan ke jaringan setempat melalui PLN.
Jika lokasi pembangunan memungkinkan rencananya akan digabungkan dengan jaringan setempat,’’ ujar Andhika.
Proyek ini diharapkan menjadi demo design dan sebagai objek latihan dan penelitian.
Untuk pelaksanaan proyek ini Indonesia melalui BPPT – PGE bekerja sama dengan Jerman.
Pertengahan tahun depan akan dilaksanakan pekerjaan fisik berupa pembersihan lokasi pembangunan pembangkit listrik ini nantinya akan memberikan kontribusi berupa tambahan penyediaan listrik untuk Kota Tomohon serta dapat menjadi objek kunjungan wisata dalam bentuk wisata edukasi di Kota Tomohon.
Masalah lingkungan harus menjadi perhatian khusus untuk itu perlu dibuat MoU dengan pihak lingkungan hidup untuk menghindari masalah lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.
Ditambahkannya, pembersihan lahan akan dimulai tahun depan yang rencananya memakan waktu 6 – 8 bulan. Diharapkan awal tahun 2014 sudah bisa beroperasi. (mtc/epeng)

Ribuan PNS Pemkot Bitung Ucapkan Sumpah-Janji

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, memimpin pengucapan sumpah/janji 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota Bitung, Senin (22/10) kemarin, 

di lapangan upacara kantor Walikota Bitung.(Foto: yappi/KM)

Bitung,KM-
Walikota Bitung Hanny Sondakh, mengambil sumpah-janji ribuan PNS lingkup Pemerintah Kota Bitung, Senin (22/10), dilapangan upacara kantor Walikota Bitung.

Dalam sambutannya, Sondakh mengatakan, pengambilan sumpah janji ini, bukanlah semata-mata seremonial atau memenuhi satu ketentuan saja, melainkan merupakan agenda pembinaan aparatur negara di seluruh Indonesia.
"Ini merupakan moment tepat bagi seorang PNS untuk jujur dan objektif guna melakukan refleksi dan merenung mengenai pengabdiannya. Sumpah janji PNS harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya, teraktualisasi secara nyata, menjadi komitmen dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, bersikap proaktif dan antisipatif, bekerja tuntas bersama dan loyal serta setia dalam memberikan yang terbaik dimanapun PNS tersebut mengabdikan diri,”ujar Sondakh.
Walikota berharap, seluruh PNS Kota Bitung dapat mempertahankan integritas moral karena akan diperhadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, yang tidak hanya membutuhkan perhatian tetapi juga perlu mendapatkan penanganan, loyalitas serta kejujuran.
Sebelumnya, Kepala BKD Ferdinand Tangkudung SIP MSi, mengatakan pengambilan sumpah janji PNS sesuai dengan PP No 21 tahun 1975, yang bertujuan mewujudkan aparatur pemerintahan yang memiliki semangat pengabdian, loyal dan setia dalam memberikan yang terbaik dimanapun ditempatkan.(yappiletto)

Mendadak, Mangindaan Sidak Ruangan Asisten I dan II

TAK henti-hentinya Wakil Walikota Harley AB Mangindaan 

melakukan Sidak disejumlah ruangan di Pemkot Manado. 

Tampak dalam gambar Sidak yang dilakukan di ruang Asisten I.(Foto: ist

Manado, KM—

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, Senin (22/10) siang, secara mengejutkan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), dengan mendatangi ruangan Asisten I dan Asisten II Pemkot Manado.

Kedatangan Wawali tanpa direncanakan itu sempat mengagetkan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, serta beberapa pejabat lainnya yang sedang rapat membahas persoalan lalu lintas serta rencana kerjasama dengan PT Pelindo, di ruang kerja Asisten I. 

"Saya tidak hanya melakukan pengecekkan di lapangan seperti beberapa waktu lalu, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta mensosialisasikan bagaimana hidup sehat, tapi juga ikut inspeksi kinerja pejabat di Pemkot,"tandas Ai, sapaan akrab Wawali.
Lanjut dikatakan, inspeksi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari koordinasi kinerja, terkait pembangunan Kota Manado.

“Dengan adanya inspeksi ini juga saya bisa mengetahui pasti apa yang tengah diupayakan para pejabat Manado dalam rangka melayani masyarakat. Saya apresiasi kinerja para pejabat kita, dan saya berharap tingkatkan koordinasi agar semua kendala bisa dipecahkan,”ujar Ai, kepada Asisten I Franky Mewengkang.
Selanjutnya, di ruang kerja Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Helmy Bachdar, Wawali mendapat masukan soal rencana pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Tapi selain membahas soal itu, saya juga sedikit memberikan masukan agar pelaku usaha tetap diberikan kesempatan dengan permudah perijinan, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”terang Asisten II Helmy Bachdar.
Bachdar mengakui, kunjungan Wawali tersebut sangat baik, untuk memacu kinerja aparatur pemerintah. “Ini teladan pemimpin daerah, tidak sungkan-sungkan melakukan koordinasi langsung ke ruang kerja para asisten dan pejabat yang ada di Pemkot Manado,”pungkas Bachdar.(jan torindatu)

Walikota Manado Bertemu Wakil Ketua MPR RI

DALAM kapasitas sebagai Ketua APEKSI, Walikota Manado GS Vicky Lumentut bertemu 

Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli di Jakarta, Senin kemarin.(Foto: ist)

Perjuangkan BKSAUA dan BETA dalam MoU 

Manado, KM –

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, dalam kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Senin (22/10), bertemu Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli di Jakarta, untuk mengikuti rapat persiapan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rencananya, pelaksanaan rapat MPR dengan para Bupati/Walikota akan dilaksanakan 19 November mendatang, di gedung MPR RI Senayan.
“Jadi rapat siang tadi, adalah pemantapan untuk menyepakati hal-hal yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November mendatang,”jelas Lumentut, seperti dikutip Koran Manado dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
Labih lanjut dikatakan Walikota, tujuan pelaksanaan sosialisasi empat pilar tersebut, untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menunjang tugas-tugas MPR RI, dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lumentut juga mengusulkan agar budaya kerukunan antara umat beragama di Sulawesi Utara (Sulut) atau Manado, melalui wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), agar dimasukkan dalam agenda rencana sosialisasi yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) nanti.
“Begitu juga dengan program bela negara seperti kehadiran Bela Eksistensi Tanah Air (BETA) di Manado, bisa ditiru oleh daerah lain,”pungkas Lumentut.(jan torindatu)

Camat Diminta Temui Pelaku Usaha

Tingkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat menyampaikan sambutan

dalam acara Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Senin (22/10) kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –

Untuk melakukan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, meminta Camat untuk sering turun lapangan dan bertemu dengan pelaku usaha, serta mengajak mereka untuk membayar pajak sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Cara seperti itu, menurut Wawali, sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Disamping itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat jika pajak merupakan kewajiban sebagai warga Kota Manado.

“Camat harus rajin turun lapangan dan bertemu dengan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya membayar pajak, sebagai bentuk kewajiban warga kota dalam menunjang pembangunan di Kota Manado,”tandas Ai, sapaan akrab Wawali, saat membuka kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Manado, Senin (22/10), di Hotel Sintesa Peninsula.

Wawali juga mengajak pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Karena dengan pajak yang dibayar, akan dikembalikan pemerintah melalui program pembangunan di Kota Manado.

“Saya mengajak pelaku usaha di Kota Manado untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan dengan membayar pajak. Karena, apa yang diberikan para pelaku usaha dalam bentuk pembayaran pajak, akan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Manado,”ujar Wawali.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari itu, diikuti para Camat dan Lurah se Kota Manado, tokoh masyarakat serta pelaku usaha di daerah ini. Tampak mendampingi Wawali, Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth, dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado Bismark Lumentut SE.(jan torindatu)  

“Yang Berbau Sualang Akan Disingkirkan”

Freddy Harry Sualang saat berbincang dengan Hangky Arther Gerungan belum lama ini

Sualang: Saya Beri Batas Sampai November

Manado, KM-
Pernyataan menarik kembali disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini menyatakan, dirinya sudah mendengar laporan dari teman-teman seperjuangan di partai kalau semua yang berbau Sualang akan disingkirkan.
“Teman-teman perjuangan telah menyampaikan kepada saya. Kalau ada suara-suara yang bertujuan akan menyingkirkan semua yang berbau Sualang,”ujarnya di rumah kediamannya belum lama ini.
Atas dasar itu kata Sualang, dirinya kini telah memikirkan karir politik teman-teman seperjuangannya itu. Dimana ia telah memberi batas waktu kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Pejuangan sampai November tahun ini.
“Jika DPP masih menggantung, saya harus bergerak cepat dan mengambil keputusan,”ujar Sualang.
Namun begitu dirinya tetap menunggu sikap dari Ketua Umum megawati dalam menyikapi persoalan ini.
“Saya tetap akan menunggu keputusan DPP. Namun, seiring dinamika politik yang berjalan cepat, saya akan menunggu sampai November. Lewat dari itu, saya sudah harus mengambil keputusan,”tandasnya.
Sikap itu diambilnya karena tetap memilih mempertahankan sikap atas kepentingan partai dan bukan golongan apalagi pribadi. Dimana saat ini menurutnya, banyak kader sudah tidak lagi menghargai pejuang dan senior partai di dalam rumah yang dibesarkannya bersama teman-temannya itu.
“Sikap itu saya diambil, karena bukan hanya diri saya, namun sejumlah sahabat perjuangan akan turut terselamatkan,”tandasnya.
Kegerahan Sualang ini buntuh dari sikapnya menolak Jantje Wowiling Sajouw (JWS) sebagai calon Bupati Minahasa yang diusung PDI Perjuangan. Konflik internal Sualang dan Olly Dondokambey lambat laun mengemuka setelah JWS disodorkan ke DPP atas bantuan beberapa kader PDI Perjuangan yang tak lagi loyal kepada Sualang.
Penolakan Sualang ini turut mendapat dukungan dari ribuan pengikut setianya di Minahasa. Sejak jauh-jauh hari Sualang sudah menyatakan mendukung Hangky Arther Gerungan (HAG) dalam pertarungan di Pilkada Minahasa. Bahkan diberbagai survey yang ada hingga survey internal PDI Perjuangan diketahui, HAG berada pada posisi teratas disusul Mecki M Onibala (M2O), Ricky J Montong (RJM) dan Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Parahnya lagi setelah mendegar JWS yang diusung PDI Perjuangan, Sualang tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemenangan. Namun semua itu pejuang partai ini tetap menanggapi bijak. Bahkan, Minggu (21/10) kemarin, Sualang menulis diakun facebooknya “bukan besarnya persembahan atau lamanya doa kita yang membuat Allah tersenyum , tetapi ketulusan hati kita”.(onal)

Sehan-Medy Jagokan HAG-RJM

Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim),
Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM.

Boltim, KM
Popularitas pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan – Recky Janeman Montong (HAG-RJM) kian melejit. Tak hanya di tanah Toar-Lumimuut, pasangan yang mengusung misi ‘Restorasi Minahasa’ itu juga panen simpati dan dukungan dari luar Minahasa. HAG-RJM disebut punya kans besar memenangi Pemilukada satu putaran saja.
Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM. Pasangan pengusaha itu diyakini akan mampu merebut kursi bupati dan wakil bupati Minahasa periode 2013-2018. “Melihat kondisi (politik) Minahasa saat ini, secara pribadi saya yakin calon bupati HAG akan menang dalam satu putaran,” tutur Sehan Landjar ketika bersua dengan wartawan, Jumat (19/10) kemarin.
Bupati pertama pilihan langsung masyarakat Boltim itu mengaku, prediksi tersebut dilandaskan atas popularitas HAG di Minahasa yang terus meningkat. Pria dengan ciri khas kumis tebal itu menilai, kedekatan HAG dengan kalangan rakyat kecil di Minahasa adalah kekuatan yang sangat besar. Bupati yang disapa akrab Ami Eyang oleh warga Boltim itupun menyatakan, secara pribadi dirinya merupakan salah satu pendukung HAG. “Kami siap memberikan suport sekaligus menjagokan HAG dalam Pemilukada Minahasa nanti,” tandas Sehan.
Tak hanya Bupati, Wakil Bupati Boltim Medy Lensun juga mengutarakan hal senada. Medy mengaku menjagokan HAG sebagai calon bupati lantaran kedekatan putra Minahasa itu dengan masyarakat kecil. “So nda salah kalu Pak Angki yang mo jadi Bupati Minahasa. Beliau sukses sebagai pengusaha, selain itu juga Pak Angky (sapaan akrab HAG, red) juga dekat dengan masyarakat Minahasa,” papar Medy.
HAG PUJI KEMAJUAN INFRASTRUKTUR BOLTIM
Dukungan secara terbuka yang dikemukakan bupati dan wakil bupati Boltim, kendati bersifat pribadi, tetap mendapat apresiasi tinggi dari calon bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan. HAG merasa tersanjung dengan sikap duet kepala daerah Boltim tersebut. “Terimakasih kepada Pak Sehan (Landjar) dan Pak Medy (Lensun) atas dukungannya. Suatu kehormatan mendapat dukungan dari bupati dan wakil bupati Boltim,” tutur HAG, saat dihubungi tadi malam.
HAG sendiri menyanjung Sehan-Medy. Ia menilai, keduanya telah berhasil menunjukkan progres nyata dalam pembangunan infrastruktur Boltim. “Progres infrastruktur di Boltim sangat luar biasa dibawah pimpinan Pak Sehan dan Pak Medy. Infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah. Dan di Boltim, pemerintah daerah bisa dikatakan sudah berhasil menunjukkan peningkatan kualitas infrastruktur,” tanggap HAG. Sebagai daerah pemekaran baru, pembenahan infrastruktur di wilayah Boltim memang tergolong pesat.
HAG pun bercita-cita, jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, dirinya bersama RJM akan memprioritaskan pembenahan infrastruktur di Minahasa. “Selama ini, infrastruktur cenderung jadi keluhan. Itu menjadi topik utama diskusi saya dengan masyarakat nyaris di semua wilayah Minahasa yang saya kunjungi. Karena itu, kedepan jika nanti dipercayakan rakyat, masalah tersebut akan menjadi prioritas kami,” lugas suami tercinta Bendahara Wanita Kaum Ibu (W/KI) Sinode GMIM, Meita Wala itu.
‘KOALISI RAKYAT’ PENDUKUNG HAG-RJM KIAN MENGUAT
Dukungan bupati dan wakil bupati Boltim menambah panjang daftar dukungan tokoh-tokoh masyarakat baik di level kabupaten Minahasa, maupun Provinsi Sulut terhadap pasangan HAG-RJM. Selaras dengan gelombang dukungan para tokoh tersebut, dukungan dari tatanan masyarakat kecil Minahasa mengalir kian deras. “Sekarang, banyak kalangan masyarakat yang secara sukarela membentuk tim-tim kecil baik di tingkat kecamatan maupun di desa-desa untuk mendukung HAG-RJM,” tutur Koordinator Media Centre HAG-RJM, Steven Rondonuwu, tadi malam.
Aksi spontanitas tersebut menurut Steven melegitimasi gerakan ‘koalisi rakyat’ yang menjadi kekuatan utama HAG-RJM di Pemilukada Minahasa. “Rakyat adalah mesin utama pemenangan HAG-RJM. Sebab HAG-RJM adalah pasangan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Minahasa,” tandasnya. (tim mc)

Esok, Permendagri No 18 Tahun 2012 Dipertegas

Kepala Daerah Diminta Hadir dalam Rakor Forkopinda

Dr Noudy RP. Tendean

Manado, KM-
Jika tidak ada aral melintang, Selasa (23/10) besok Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Sinyo Harry Sarundajang akan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan  Musyawara Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Dalam Rakor itu nantinya akan mempertegas kembali keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 18 Tahun 2012.
Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, Dr Noudy RP. Tendean, Minggu (21/10) kemarin. Dikatakannya, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari itu, dimulai pada pukul 09.00 Wita di Hotel Novotel Grand Kawanua Internasional Center (GKIC) Manado.
“Yang menjadi narasumber pada Rakor itu, selain Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang, Dirjen PUM Kemendagri DR. Made Suwandi, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut, Dan Lantamal VIII Manado Laksma TNI Gugug Handayani, Kejati Sulut,  Danlanudsri Kol Pnb Ferdinand Roring, Danrem 131 Satiago Brigjen TNI Jhoni L Tobing , Kapolda Sulut Brigjen Pol Decky Atotoy, Wagub Dr, Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan,”ujar Tendean.
Dalam Rakor itu kata dia, akan mendiskusikan masalah-masalah isue atrategis yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Karena begitu pentingnya Rakor Forkopimda ini, diharapkan  para Bupati/Walikota, Kejari, Kapolres, Dan Dim, serta instansi terkait yang diundang berkenan menghadirinya,”harap Tendean.(onal)

KPU-Polres Komit Ciptakan Pilkada Damai

AKBP Henny Posumah

Dituangkan Lewat MoU
Tondano,KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa  bersama Polres Minahasa Senin (22/10) hari ini, dijadwalkan akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Inti dari kerjasama ini guna menciptakan situasi aman dan damai terkait pelaksanaan Pemilukada tahun ini.
Penandatangan kesepakatan kerjasama itu sendiri renca-nanya akan dilakukan Ketua KPU Minahasa, Meydi Tinangon bersama Kapolres Minahasa, AKBP Henny Posumah, dikantor KPU Minahasa.
Ketua KPUD Minahasa, Meydi Tinangon SSi M.Si mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan kerjasama pengamanan Pilkada ini adalah  upaya untuk menciptakan Pilkada Damai. Hal ini juga akan menjadi pegangan bagi seluruh jajaran petugas kepolisian di Kabupaten Minahasa dalam melakukan tugas-tugas pengamanan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada.
“Kerjasama ini sebagai jaminan keamanan dari Polres Minahasa terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya pengamanan dari petugas kepolisian maka jalannya proses pentahapan, diharapkan aman tanpa ada hambatan apapun sampai pelaksanaan coblosan mendatang,” kata Tinangon.
Kapolres Minahasa, AKBP Dra Henny Posumah  melalui Kabag Oprasional Polres Minahasa, Kompol Refly Kaunang menjelaskan, aparat siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Minahasa. Demikian juga jika ada pelanggaran hukum maka akan ditindak sesuai hukum pidana yang ada.
“Kami berharap tidak ada sesuatu yang mengganggu jalanya proses Pilkada,” ujar Kaunang
Lanjut, Kaunang megatakan, sebagai aparat penegak hukum, polisi akan mengawal proses pelaksanaan Pilkada Minahasa sejak tahapan Pilkada sampai pada pemungutan suara bulan Desember mendatang.(fernando kembuan)

Siswa SMA/K Wajib Tes Urine

Tomohon, KM –
Perang terhadap penyalagunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) terus dikumandankan di Kota Tomohon. jika sebelumnya kalangan pejabat lingkungan Pemerintah, kini para siswa Sekolah Menangah Atas (SMA) dan Kejuruan didesak untuk diwajibkan melakukan tes urine.
Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kota Tomohon melalui koordinator bidang organisasi, Melkyor Mengko menegaskan, semestinya memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang sampai sampai pada kalangan anak muda atau remaja sebagai destroyer pemakai barang haram.
“Sentral memberantas narkoba harus dimulai dari para anak muda dan remaja. Apalagi siswa-siswi yang ada dibangku SMA/K sebenarnya paling tepat untuk dilakukan siasat memberantas peredarannya,” ujar aktivis GSNI itu.
Bukan cuma itu di tegaskan lagi, siswa sangat cocok dilakukan tes urine, dan ini salah satu cara menanggalkan niat menggunakan barang haram serta penyaluagunaan obat terlarang. “GSNI Kota Tomohon sangat mendukung tes urine ini” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Narkotika Kota Tomohon Dr Jhon Lumopa ketika di tanya soal tes urine bagi kalangan siswa mengatakan  akan menjadwalkan soal tes urine bagi para siswa tersebut. “Hal ini juga sudah diprogramkan oleh instansinya,” ujara Lumopa.(yongkie sumual)

Atmakusumah: Pelanggaran Etika Jurnalistik

PELAKSANAAN Workshop Advokat Berperspektif Pers yang dilaksanakan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Sabtu-Minggu (20-21/10).(Foto: otnie/KM)

Wartawan Berprofesi Ganda 

Manado,KM—
Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia, Atmakusumah Astraadmadja menegaskan, apabila seorang wartawan tidak boleh berprofesi ganda. Penegasan tersebut disampaikan Atmakusumah pada Workshop Advokat Berperspektif Pers yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, LBH Pers Manado dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, 20-21 Oktober 2012.
“Wartawan tidak boleh berprofesi ganda, seperti menjadi pengacara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI dan lain sebagainya. Sebab, jika wartawan berprofesi ganda tentunya akan mengganggu independensi wartawan tersebut. Tapi, PNS, Advokat, polisi dan lain-lain dapat menjadi kontributor di salah satu media. Namun, wartawan sebaiknya tidak bekerja atau berprofesi lain,” tandas Atmakusumah, menjawab pertanyaan Nenny Rahmawati salah seorang advokat yang menjadi peserta pada workshop tersebut.
Wartawan yang berprofesi ganda, menurut Atmakusumah, merupakan pelanggaran etika jurnalistik. “Itu pelanggaran etika,” ujar mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ini.
Selain mengimbau wartawan agar tidak merangkap profesi, Atmakusumah juga menganjurkan agar wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Aktivis LSM silahkan membuat buletin untuk memperjuangkan kehendak. Dan wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis LSM. Karena bisa berdampak pada konflik kepentingan pada pemberitaan nantinya,” terangnya.
Sementara Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun menyatakan, mendukung penegakan kode etik jurnalistik. “Sebaiknya seluruh wartawan tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diatur lewat kode etik jurnalistik,” tukasnya.
Atmakusumah Astraatmadja dalam Workshop Advokat Berperspektif Pers, membawakan materi Diskriminasi Pers Dalam Negara Demokrasi. Sedangkan, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH dengan materi Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Hukum Pers. Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, dengan materi Perspektif Advokat dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pers. Ketua Devisi Litigas LBH Pers Jakarta, M Sholeh Ali SH dengan materi, Pengenalan Study Kasus Pers dan Simulasi Penanganan Kasus Pers dan Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun membawakan materi Profesionalisme Jurnalis dan Etika Jurnalistik.(otnie)

Deson Jangan Terjebak Arogansi

Perda PD Pasar Didesak Ditandatangani

Denny Sondakh

Manado, KM -
Terkait Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado yang dipolemikan beberapa oknum anggota Dewan Kota (Dekot) Manado, mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Sekretaris Umum Forum Pemuda Mahasiswa Lingkar Kampus (FPMLK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Elco D Sairatu SSos MSi, Perda PD Pasar yang sudah diparipurnakan Dekot Manado secara yuridis formal sudah sah secara hukum. Bahkan, dirinya meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Danny Sondakh (Deson), untuk tidak terjebak dalam sikap arogansi dewan.
“Untuk itu, diharapkan Perda tersebut jangan dipolemikan. Ketua Dekot Manado Danny Sondakh harus memahami bahwa sistem pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif sifatnya kolektif bukan prerogatif,”ujar Sairatu.
Lanjut menurutnya, secara absolute Ketua Dekot Manado harus menandatangani Perda tersebut, bukan memperlambat. Karena pembahasan Perda itu telah melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus).
“Argumentasi Perda tersebut harus di koreksi, itu merupakan sebuah argumentasi yang keliru. Karena Perda tersebut sudah dibahas ditingkatan Pansus bahkan sudah diparipurnakan,”ungkap Sairatu.
Dirinya menyayangkan sikap Danny Sodakh dan Udin Musa yang dianggap terlambat melakukan koreksi. Seharusnya koreksi dilakukan pada saat pembahasan ditingkatan Pansus atau sebelum diparipurnakan, bukan nanti telah selesai pembahasan.
“Ini namanya memberikan contoh pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat. Untuk itu, sekali lagi kami mengharapkan Ketua Dewan Kota Manado harus secara sportif menandatangani Perda tersebut,”pungkasnya, sembari menambahkan Perda tersebut merupakan keputusan Dekot secara mayoritas, supaya tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat maupun di Dekot sendiri.(jan torindatu)

Tol Manado-Bitung Segera Dibangun

Hanny Sondakh

Sondakh Minta Dukungan Warga
Bitung,KM-

Dalam rangka mendukung program pembangunan, Walikota Bitung, Hanny Sondakh menghimbau seluruh warga Kota Bitung, mendukung program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, yang saat ini sudah dalam tahap pembebasan lahan.
Menurut Sondakh, banyak aspek positif yang didapat dengan membangun jalan tol yang berujung pada pening-katan kesejahteraan masya-rakat.
“Keputusan rapat bersama gubernur Sulut, yang mem-bahas pembangunan jalan tol, sampai akhir tahun, lahan jalan tersebut, sudah harus mencapai 50 persen pembe-basan lahannya, dengan memprioritaskan lahan kosong,”Ungkap Sondakh.
Walikota meminta warga yang memiliki lahan yang akan dibebaskan, agar dapat membantu program peme-rintah ini.
“Semuanya ini untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan perekono-mian kita,”kata Sondakh, sembari menambahkan, tim pembebasan tanah harus bekerja sesuai aturan yang ada dan berharap, panitia bekerja sesuai aturan dan kalau bisa melibatkan semua pihak agar menghindari permasalahan.(yappiletto)

Lantik Tim Independen Kecamatan Kombi
HAG-RJM Siap Tarung Secara Elegan
Kombi, KM –

Pemandangan menarik tersaji Kamis (18/10) kemarin, di Desa Kombi. Hangky Arther Gerungan (HAG), kandidat bupati Minahasa yang dicalonkan Partai Gabungan, bersama timnya muncul di desa penghasil cengkih terbesar di Sulawesi Utara (Sulut) itu.
Pantauan kemarin, saat tiba di lokasi pertemuan, ribuan warga yang memang sudah lama menunggu, berdesakkan sekadar ingin menjabat tangan HAG.
Rombongan HAG disambut Recky Janeman Montong (RJM) bersama ayah tercinta Hesky Montong yang juga Bendahara Sinode GMIM.
Kedatangan HAG di tempat itu, selain melakukan pertemuan dengan pendukungnya juga untuk melantik koordinator-koordinator desa (Kordes) tim independen pemenangan HAG-RJM se wilayah Kombi.
Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Tim Independen Tito Sumampouw. Usai melantik, Tito Sumampouw membekali pesan-pesan bagi tim pemenangan. “Kita harus yakin dengan perjuangan kita. Saya pribadi yakin seyakin-yakinnya HAG-RJM menang pada Pilkada. Dari tangan keduanya, Minahasa akan mengalami perubahan besar,” ujar Tito.
Soal dirinya batal mendampingi HAG, kata dia, itu karena ada syarat yang ditetapkan KPU yang tak bisa dipenuhinya.
“Jadi bukan karena HAG tidak mau. Dan RJM pendamping HAG teman baik saya! Saya mohon menangkan HAG-RJM,” jelasnya tegas. Pun Kordes-kordes yang dilantik, Kordes Rerer, Tulap, Sawangan, Lalumpe, Ranowangko I-II, Kalawiran, Kinaleosan, Makalisung, Kayubesi, menyambut optimisi pesan Tito tersebut.
Sementara itu, RJM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih bagi pendukung setianya di Kombi. “Pelantikan saat ini, Kombi menjadi titik sejarah karena yang pertama dilantik,” kata RJM.
Putra Kombi ini pun memaparkan, kehadirannya pada petemuan ini tujuannya satu, yakni kerinduan Minahasa terjadi perubahan, dan itu hanya dapat terjadi dari tangan rakyat.
“Republik artinya kembali ke tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menetukan nasib Minahasa 5 tahun kedepan,” ujar RJM. Olehnya kata dia lagi, rakyat jangan lagi dibodohi janji-janji, tapi gunakan kesempatan ini supaya tidak menyesal kemudian.
“Supaya tidak salah, pilih jo yang pakaian corak bergaris-garis. Karena HAG-RJM hanya akan melaksanakan yang sudah digariskan,” kata RJM.
Menariknya, saat diberi kesempatan memberi sambutan, HAG langsung menantang rakyat Kombi untuk berjuang bersama-sama. “Saya lihat tim kita cukup solid, tapi apakah anda sentuju Minahasa di Restorasi Minahasa?,” tantang HAG langsung disambut teriakan pendukung, Minahasa harus berubah.
Dijelaskan putera berdarah Kakas, Sonder dan Kawangkoan ini, restorasi adalah sebuah sikap dari kurang baik, menjadi lebih baik dari yang sekarang.
“Terpenting disini adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandas HAG sembari mengajak warga berjuang bersama. Ia juga menitip pesan untuk tidak melakukan black campaigne pada calon lain. “Kita akan bertarung secara elegan. Untuk itu kita harus bersatu untuk menang..!,” ujar suami dari Meita Wala Bendahara Kaum Ibu GMIM ini.(tim mc)

Besok, Workshop Advokad Berperspektif Pers

Kerjasama LBH Pers Jakarta dan LBH Pers Manado
Manado,KM—
Untuk memberikan pemahaman pada advokad dalam memberikan perlindungan hukum saat penyelesaian sengketa pers,serta pemahaman hukum bagi jurnalis, Sabtu (20/10) besok, akan digelar Workshop “Advokad Berperspektif Pers.”
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado ini terlaksana atas kerjasama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, dan LBH Pers Manado. “Jadi melalui workshop ini kita ingin memberikan pamahaman tentang bagaimana pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa pers berdasarkan Undang-undang Pers. Selain itu, sasaran yang ingin dicapai juga adalah mendesak semua pihak untuk menghormati dan menjalankan sepenuhnya UU Pers sebagai paying hukum penyelesaian sengketa pers,” ujar Sekretaris AJI Manado, Ishak Kusrant.
Sementara itu, Ketua Panitia Kevrent Sidabutar mengatakan, peserta yang hadir total berjumah 20 orang yang berasal dari kalangan advokad dan jurnalis. Lanjut dia, pemateri yang hadir adalah, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH, Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, Anggota Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja, serta Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun. “Pentingnya workshop ini bagi jurnalis dan advokad, maka peserta diharapkan bisa mengikutinya hingga akhir selama dua hari. Untuk itu panitia menyiapkan penginapan di Hotel Quality Manado,” papar Sidabutar. (otnie)

Gunakan Kendis DB 1 A
Lumentut Buka Rakernis APEKSI di Lampung
Bandar Lampung, KM -
Walikota Manado GS Vicky Lumentut selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tahun 2012, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (18/10) kemarin.
Kegiatan diawali dengan laporan Walikota Bandar Lampung H Herman HN, sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernis APEKSI tahun 2012 yang berlangsung sejak 17-19 Oktober. Menurutnya, berbagai agenda acara telah disiapkan diantaranya diskusi mengenai Implementasi Perpres Nomor 71 Tahun 2012 oleh Dr Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI, kemudian mengenai dampak Perpers 71 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Edi Sugiharto, Direktur Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Otda, Kemendagri, serta diskusi tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan peluang tindak pidana Korupsi oleh Faisal, Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutannya Lumentut mengatakan, pelaksanaan Rakernis di Bandar Lampung mempunyai beberapa tujuan, yakni untuk membangun pemahaman bersama tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan, terkait pelaksanaan perpres tersebut serta merumuskan rekomendasi terkait pelaksanaan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Rapat ini sangat penting, dalam rangka sosialisasi serta peningkatan pemahaman atas Perpres 71/2012 ini,”tandas Walikota Manado.
Lanjut dikatakan, dengan keluarnya Perpres 71/2012 tersebut, setidaknya memberikan titik terang bagi pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti, pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.
“Perpres ini sendiri memberi kepastian tentang tata cara pengadaan tanah untuk proyek-proyek, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan. Selain itu, keluarnya perpres ini menjamin proses percepatan pengadaan infrastruktur di Indonesia, dengan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk proses pembebasan tanah yakni paling lama 583 hari,”jelas Lumentut.
Rakernis APEKSI 2012 ini diikuti para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) seluruh Indonesia, yang terdiri dari walikota/wakil walikota, sekretaris daerah, keasistenan dan kepala dinas terkait.
Kehadiran Walikota Manado GS Vicky Lumentut di Bandar Lampung sangat menarik perhatian. Pasalnya, sebagai Walikota yang menjabat Ketua APEKSI, Lumentut difasilitasi dengan kendaraan dinas (kendis) jenis Alphard bernomor polisi DB 1 A.(jan torindatu)

Rp360 Juta Diduga Salah Sasaran
Rakyat Miskin Minahasa Sengaja Diabaikan
Jamkesda untuk Aparat Desa

Tondano,KM –
Hal memiriskan dan menyinggung perasaan rakyat Minahasa diungkap Sekretaris Kabupaten (Sekab) Minahasa Drs Warouw Karouwan terkait anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp360 juta.
Dimana, anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut, ternyata bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Minahasa, melainkan untuk aparat desa dan kelurahan.
“Memang benar anggaran sebesar 360 juta diperuntukkan untuk Jamkesda. Tetapi, Jamkesda kepada para aparat desa dan kelurahan di Minahasa, bukan untuk masyarakat miskin,”tandas Karouwan.
Kendati demikian, Karouwan membantah tudingan jika pemerintah tidak peduli terhadap kesehatan 4800 masyarakat miskin, dengan tidak didaftarkan ke PT Auransi Ksehatan (Askes). Begitu juga tentang hutang Pemkab  kepada PT Askes terkait dengan Jamkesda pada tahun 2011 silam.
Menurutnya, saat ini Pemkab masih menunggu permintaan dari PT Askes terkait penyaluran Jamkesda.
“Tidak benar jika Pemkab Minahasa berutang pada PT Askes. Perlu saya tekankan bahwa Pemkab Minahasa belum menyalurkan dana tersebut, karena sampai sekarang belum ada permintaan dari pihak PT Askes berkaitan dengan Jamkesda,” ujar Karouwan.
Seperti diberitakan kemarin, anggota DPRD Sulut Benny  Rhamdani, menuding Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.
Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran (Askes) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan, dan menjadi hutang kepada pihak Askes. 
“Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak Askes?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,”tegas Rhamdani, saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, belum lama ini.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak Askes, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh Pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak Askes sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk Jamkesmas misalnya dan Pemprov mengalokasikan dana untuk Jamkesda,”ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini,  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani.(fernando kembuan/JeffrieRM)

Freddy Sualang

Sebagian Kader Banteng Kian Pragmatis
Sualang: Pantas Jika Saya Kecewa
Manado, KM-

Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang menilai, saat ini sebagian kader di PDI Perjuangan sudah tidak lagi mengedepankan idealisme. Bahkan ada beberapa kader sudah berpijak pada kerangka berpikir pragmatis.
“Saya lihat sudah banyak kader PDI Perjuangan tidak lagi mengendepankan idealisme, karena sudah terjebak dalam konsep pemikiran pragmatis,”kata Sualang, dalam jumpa pers, Kamis (18/10) kemarin.
Menurut Sualang, sikap-sikap seperti itu yang membuat terjadinya kemerosotan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi partai. Dimana partai tidak lagi dijadikan sebagai rumah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun sebaliknya, partai kini dijadikan jembatan untuk merengguh kepuasan pribadi dan kelompok.
“Sejak masa orde baru, saya yang turut menjaga, mempertahankan dan membangun visi misi partai di daerah ini. Maka dengan apa yang sementara berlangsung di tubuh partai, tentu sangat pantas rasanya jika saya kecewa,”ujarnya.
Dikatakannya, kekecewaan itu kian terasa setelah diketahuinya, kader-kader yang selama masa orde baru hingga kini dibimbing dan diangkat kini masuk dan terjebat dalam pemikiran pragmatis.
“Saya sangat kecewa, apalagi justru kader yang pragmatis adalah kader-kader yang diangkat dan dibimbing pada masa-masa awal keterlibatan mereka di dunia politik praktis,”sesal Sualang.
Kekesalan Sualang ini memang sudah terlihat sebelum melakukan jumpa pers. Dimana sebelumnya, pejuang partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini, telah menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Surat pengajuan pengunduran diri ke DPP dan Ketua Umum pun sudah dilayangkan. Dan terakhir, Sualang telah mengundang beberapa senior partai untuk bertemu.
“Iya, saya telah mengundang para senior partai. Pertemuan dilakukan di rumah saya awal bulan ini,”ujarnya.
Dia mengatakan, tujuannya mengundang para senior partai, untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Sekaligus menyampaikan niatnya untuk pindah ke partai lain. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini juga mengatakan, beberapa senior partai PDI Perjuangan yang hadir dalam undangannya itu yakni, Jus Tumurang, Anyo, Jantje Tambalaeng dan Bob.
Sekarang kata  Sualang, dia sedang menunggu keputusan DPP atas surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu. Dari informasi yang dia dapat, DPP akan mengambil sikap dan menjawab surat keputusan itu pada akhir bulan ini.
“Apapun keputusan itu, saya sudah siap untuk melangkah kedepan. Makanya, salah satu tujuan saya mengundang senior partai karena eksistensi mereka seolah-oleh sudah tidak lagi dihargai sebagai pejuang partai,”tegasnya.(onal/tim)