Ada Jebakan Untuk Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Amurang, KM
Upaya dari sejumlah oknum tertentu untuk menjebak Christiany Eugenia Paruntu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati Minahasa Selatan, semakin terang benderang. Hal ini menjadi kian jelas setelah Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI, red) Hens Ruus menuturkan, disekitaran bupati Minsel ada beberapa pejabat yang menjalankan kewenanganya terkesan menjebak Bupati.
“Saya kasih tahu, pertama pak Sekda Drs MC Kairupan, masa dinasnya sudah selesai, ini seharusnya diberhentikan tidak perlu lagi ditahan-tahan, karena setiap kewenangannya dalam mengambil keputusan pastinya illegal. Itu satu, kemudian Kadis Pertanian dan Peternakan Minsel Ir Decky Keintjem, setahu saya ada jatah japre terhadap kelompok tani, trus kemudian rangkap jabatan dari sejumlah pejabat Minsel,” ujar dia.
Lanjut Ruus, semua ini secepatnya diseriusi, sebab jika tidak persoalan ini akan menjadi bumerang buat Bupati sendiri. “Bupati harus cepat bertindak dan mengambil langkah tegas. Jika tidak ada orang-orang yang bisa memainkan persoalan ini,” tandasnya. (DolvieMangindaan)

DPT Minahasa 263.527 Pemilih

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupa-ten Minahasa, mene-tapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 263.527 pemilih untuk pemilihan kepala dae-rah yang rencananya akan dilaksanakan 12 Desember 2012.
Ketua KPU Kabu-paten Minahasa, Meydi Tinangon M.Si mengatakan, jumlah pemilih tersebut telah ditetapkan oleh KPU untuk pemilih Pilkada. Jumlah itu juga lebih banyak jika dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS) yang mencapai 258.225  pemilih.
“Kami sudah tetapkan DPT pilkada. Untuk saat ini, kami meneruskan untuk agenda lain, seperti penetapan calon kepala daerah serta pengundian nomor urut,” ucapnya.
Tinangon mengatakan, untuk DPT, terdapat sejumlah daerah yang jumlah pemilihnya cukup banyak di antaranya di Kecamatan Pineleng yang jumlah DPT nya mencapai 37.939 pemilih, Kecamatan Tombariri dengan 20.787 pemilih, dan Kecamatan Tondano Selatan dengan 16.296 pemilih.
Selain itu, terdapat sejumlah daerah yang terendah di antaranya Kecamatan Langowan Selatan dengan 6.252 pemilih, Kecamatan  Langowan Utara dengan 6.690 pemilih, dan Kecamatan Kawangkoan Utara dengan 6.422 pemilih.
Hadir dalam penetapan DPT tersebut, sejumlah tim sukses pasangan calon dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Minahasa serta Panitia Pengawas Pemilukada Minahasa.(fernando kembuan)

SMKN 2 Manado Bebas Narkoba

Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno saat memberikan
 penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru serta pegawai di
SMKN 2 Manado, Rabu (24/10) kemarin. (FOTO: IST)

Manado,KM—
Narkoba merupakan perusak generasi muda di Indonesia, hal ini membuat badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Manado melakukan penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru di SMKN 2 Manado. Selain melakukan penyuluhan, pihak BNN juga melakukan pengambilan sampel melalui tes urine bagi 34 siswa dan 14 guru dan pegawai, pada Rabu (24/10) kemarin.
Kepala SMKN 2 Manado, Julian Watung SPd kepada Koran Manado menjelaskan, para siswa dan guru yang mengikuti penyuluhan ini sangat antusias. Sebab kgiatan seperti ini sangat penting dilakukan kepada siswa, agar siswa sejak dini menjauh dan menghindar dari barang haram ini. “Selaku Kepsek, sangat memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh pihak BNN Kota manado yang menginisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada siswa kami,” kata Julian.
Dia menyebutkan, dari hasil tes urine bagi siswa, pimpinan sekolah dan guru, hasilnya sangat memuaskan. Sebab tidak ada yang terindikasi pemakai narkoba. “Kegiatan seperti ini bagi siswa dan guru  dimaksudkan agar sejak dini mereka tak terlibat Narkoba dan memahami kalau mereka menggunakan barang haram ini, akan merusak masa depan mereka sendiri,” tandasnya, sembari menyarankan agar siswa tak terlibat hal-hal negative, seperti jadi pecandu narkoba.
Sementara Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno dalam materi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menjelaskan, Kota Manado perlu untuk diwaspadai. Sebab Narkotika ini sangat berpeluang untuk diedarkan di daerah ini, karena daerah kita berbatasan langsung dengan wilayah Philipina dan Papua Gini. Selain itu pintu masuk peredarannya, dari Tawawo, Malaysia Timur.
“Siswa disarankan untuk tidak merokok. Sebab jalan menuju untuk siswa ini menggunakan Narkotika, karena berawal dari merokok. Karena itu mendekat saja pada narkotika, jangan coba-coba dilakukan. Apalagi sekarang ini pengedar mengincar siswa untuk menjadi target mereka,” paparnya.
Selain AKBP Parktikno, pembicara yang lain juga memberikan materi antara lain, Kepala Seksi Pencegahan Narkotik , Wayan Munggah SH dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Diana. (otnie)

Oknum PNS di Bolmut Terancam Dipecat

Drs Reky Posumah MSi

Boroko, KM –
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara me-ningkatkan kinerja dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mendapat perhatian seius Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Reky Posumah MSi.
“PNS adalah percontohan bagi masyarakat untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal,”tegas Po-sumah.
Dikatakannya, dalam pelaksa-naan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) baik itu kehadiran mau-pun kinerja harus lebih baik lagi.
“Disiplin merupakan kunci keberhasilan, baik pribadi maupun organisasi disatu tempat bekerja. Dan lebih luas lagi tentu adalah daerah kita dipastikan akan lebih baik,”ujar Posumah.
Dikatakannya, Pemkab Bolmut dalam memberikan teguran dan tindakan disiplin kepada PNS, dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010.
“Saat ini ada satu PNS dengan inisial dr HC alias Can yang tinggal menunggu putusan soal pemecatan. Kami sudah mengajukan berkasnya ke Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tinggal mengguh hasilnya. Jika sudah ada langsung dilakukan pemecatan,”tegas Posumah.
Selain itu, kata Posumah, ada juga beberapa PNS yang sedang dalam pengawasan soal kehadiran. Sekda berharap, seluruh PNS di lingkugan Pemkab Bolmut mematuhi aturan kepegawaian yang ada.(Santo)

141 Guru Wajib Beri “ Uang Pelicin” Rp 150 Ribu

Agar Dana Sertifikasi Guru Berjalan Lancar
Molibagu,KM -
Ada-ada saja yang diperbuat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Agar proses pencairan dana guru sertifikasi berjalan mulus, tiap guru harus menyetor uang pelicin sebesar Rp 150 ribu untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas (Kadis) Dipora, Hartati Maango.
Informasi ini disampaikan salah satu guru di Bolsel yang meminta namanya tidak dipu-blikasi dengan asalan keamanan. Dia menceritakan, dirinya tidak bisa mencairkan dana sertifikasi karena pihak Bank BRI Unit Molibagu menolak mencairkan kalau tidak ada lampiran rekomendasi Kepala Dinas.
“Sungguh sangat keterlaluan. Kami diwajibkan beru uang Rp 150 ribu agar dapat rekomendasi dari Kadis untuk mencairkan dana sertifikasi di Bank. Padahal ini hak kami. Sebagai guru sertifikasi malah kami dipersulit dengan pungutan liar seperti ini,”ujar guru, Rabu (24/10) kemarin.
Dikatakannya, kebijakan itu dibuat oleh salah satu oknum pejabat di Dikpora Bolsel. Kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
“Bayangkan saja kalau satu guru dipungut biaya Rp150. Sementara guru sertifikasi ada sekitar 141 orang. Itu berarti dana yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp 21juta lebih. Kami berharap, Pak Bupati Hi Herson Mayulu memberi pelajaran kepada oknum pejabat di Dikpora. Dan sebaiknya pejabat-pejabat seperti itu digenati saja,”tambah sang guru.
Guru itu juga menuturkan, selain pungutan yang berkedok rekomendasi pencairan dana sertifikasi, ada pungutan liar lainya. Dimana dalam pengurusan berkas dipungut biaya legalisir sebesar Rp 20 ribu per lembar. Padahal pengurusan berkas hanya SK pembagian tugas, surat keterangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dan foto kopi piagam sertifikasi.
“Tapi di Dinas masih banyak persyaratan lain yang harus dilegalisir. Bahkan nomornya berbeda-beda dalam satu hari,”ucapnya lagi.
Kadis Dikpora Bolsel, Hartati Maango ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pungutan liar di instansi yang dipimpinnya itu tidak berada di tempat.”Maaf ibu Kadis lagi tugas luar,”ujar staf Dikpora saat ditemui di kantor.(tox)

Orang Tua Murid “Goyang” Dekot Kotamobagu

Pertanyakan 

Transparansi Dana BOS
Kotamobagu,KM-
Puluhan orang tua murid (Wali murid) dan komite SDN 1 Gogagoman, Selasa (23/10) lalu  menyambangi  Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu untuk meminta agar para Wakil Rakyat ini dapat menerima beberapa aspirasi  mereka.
Deni Mokodompit SE selaku Ketua Komite, SDN 1 Gogago-man, Kecamatan Kotamobagu Barat dalam orasinya menga-takan, bahwa sampai saat ini tidak ada penyelasaian terkait masalah internal sekolah yang terjadi selama ini, seperti ketidak transparan atau secara tertutup soal pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)  Oleh Oknum  Kepala Sekolah.
 “Saya sudah melakukan verifikasi dan investigasi dilapangan dan melaporkan Hal ini langsung Ke Dikpora Kota Kotamobagu  tapi sampai saat ini belum juga ada penyelasian baik aparat hukum Kepolisian dan kejaksaan tentang adanya penyimpangan Dana Bos oleh Oknum kepsek,”ujar Denny
Denny  juga menambahkan, ada permasalahan lain yang terjadi di lingkup  SDN 1 Gogagoman, dimana soal minimnya gedung sekolah  sehingga ada beberapa murid tidak bisa di tertampung.  Alasannya jumlah siswa melamar tidak sepada dengan ruang kapasitas belajar atau  berkisar 1 banding 5.
Menagapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan dan aspirasi Komite Sekolah.
“Tetapi kami belum bisa melangkah sejauh itu karena belum ada penyelasaian pihak eksekutif (Dinas Pendidikan Dan Olahraga,red) Kota Kotamobagu  untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang terjadi di SDN 1 Gogagoman.(Mg I/Erwin)

Dekot Suport Provinsi Bolmong Raya

Kotamobagu,KM –
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Rabu ( 24/10) kemarin untuk membahas pembentukan Provinsi Bolmong Raya (BMR). Nampak hadir dalam rapat paripurna itu para tokoh-tokoh masyarakat serta pihak pihak yang mengiginkan Provinsi Totabuan.
Ketua Komisi II Kota Kotamobagu, Hi Rudini Sako SE mengatakan, bahwa pihaknya cukup mensuport terwujudnya Provinsi Tota-buan, hal ini dikatakannya jika Provinsi di Bolmong Raya terbentuk tingkat pela-yanan kepada masyarakat serta pembangunan akan lebih maju dengan kondisi saat ini.
“Sikap kami selaku wakil rakyat sangat mendukung penuh adanya cita cita rakyat Totabuan menunju Provinsi,” ujarnya.
Sekretaris Panitia Peme-karan BMR, Nayodo Kurnia-wan SH, saat ini pihaknya lagi berupaya mengumpulkan dana dalam pengurusan adminitrasi atau kelengkapan mewujudkan pembentukan Provinsi.
“Kami panitia berharap agar pihak tertentu dapat juga mendukung aspirasi ini menuju Provinsi Totabuan termasuk membantu adanya keperluan penting dalam kebutuhan mewujudkan provinsi,”Harap Nayodo.
Kalangan mudah Kotamo-bagu juga ikut mendorong terciptanya Provinsi BMR, Rolli Lasabuda, Audi Kerap, Yodi Damopolii merupakn sebagian kaum mudah yang ingin adanya perubahan.
“Jika semua elemen penting di Bolmong Raya akan bersatu, dapat diyakini Provinsi Totabuan  terwujud sesuai dengan harapan, terutama pihak pemerintah daerah di Bolmong Raya dan Provinsi Sulut,”rarap ketiga tokoh pemuda Kotamobagu itu.(ewin)

Sertifikat Adipura Terus Digaungkan

Nova Rompas

Tomohon, KM—
Antusiasnya Pemerintah Kota Tomohon untuk mendapatkan predikat sebagai Kota Adipura ternyata tidak dipandang sebelah mata oleh jajaran penggiat sertifikat adipura itu.
Kali ini, Sekot Tomohon DR Arnold Poli SH,MAP terus menggaungkan proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut kepada instansi terkaiat dan masyarakat Tomohon secara umum.
“Kepada instansi teknis seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tatakota, PU dan instansi teknis lainnya harus saling mendukung soal niat mendapatkan sertifikat tersebut, begitupun masyarakat luas di Kota Tomohon agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan keindahannya karena itu merupakan prasyarat jika mengingnkan sertifikat adipura tersebut,” ujar Poli.
Senada dengan itu Kaban BLH Ir Nova Rompas mengatakan, memang sampai dengan saat ini gaung untuk mendapatkan sertifikat adipura terus dipubliskasikan kepada masyarakat. “Masyarakat juga memiliki semangat tersendiri dalam meraih predikat adipura itu,” ujar kaban BLH itu.(yongkie sumual)

KPUD Pleno Penetapan Cabub dan Cawabub

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, akan mengelar pleno penetapan  calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup), Kamis (25/10) hari ini. Demikian dikatakan Ketua KPUD Mina-hasa Meidy Tinangon SSi M.Si, kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, pihakanya ber-sama kempat anggota komi-sioner KPUD lainnya akan mengelar rapat pleno penetapan cabub dan cawabup. Dijelas-kan, pleno penetapan tersebut dilakukan secara tertutup. “Pleno penetapan akan di lakukan secara tertutup,” ujar Tinangon.
Lanjut, Tinangon mengata-kan pihaknya sudah membe-rikan undanngan kepada pasangan calon terkait dengan akan dilakukan penetapan cabup dan cawabup. Menurutnya, pleno penetapan calon hanya berdasarkan hasil penelitian berkas.
Sementara itu, sejumlah pasangan calon yang diprediksi akan mengikuti pertarungan untuk mempe-rebutkan DB 1 B dan DB 5 B yang bakal dihelat, pada desember mendatang dian-taranya, pasangan yang diusung oleh Partai Gabungan (Pargap) Gerindra, Barnas dan PDS, Hangky Arthur Gerungan (HAG) dan Ricky Janeman Montong (RJM). Janjtce Wowiling Sajouw (JWS) dan Ivan Sarundajang (Ivansa) yang diusung oleh PDIP Perjuangan. Careigh Naichel Runtu(CNR) dan Denny Jonly Tombeng (DJT) yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Pasangan Jouce Kaseger(JC) dan Ferdinand Mewengkang (FM) dari partai gabungan non sit parlemen. Serta  pasangan dari jalur perseorangan atau independen Ariane Fredrick Nangoi (AFN) dan Jefry J Mentu (JJM). (fernando kembuan)

Harga Tanah Dibayar Sesuai NJOP

Mega Proyek Tol Manado-Bitung

Drs Edison Humiang MSi

Bitung,KM-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dalam waktu dekat ini akan membayar seluruh lahan dan perkebunan milik warga, yang masuk dalam rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung. Pemerintah akan memprioritaskan lahan kosong milik warga. Untuk pembayarannya disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Hal tersebut dikatakan Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang MSi, saat diwawancarai, Rabu (24/10), diruang kerjanya.
“Sebagai pemerintah, kami tetap akan membayar lahan warga yang terkena dalan rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, dengan harga sesuai dengan NJOP Rp30.000/meter,”ungkap Humiang.

Lanjutnya juga, dasar pembayaran tersebut, diyakini tidak akan merugikan masyarakat. “Sekarang tim sementara turun lapangan untuk menemui para pemilik lahan, namun dari pembayaran tersebut, nantinya ada kriteria yang di berikan dan semua sudah diperhitungkan pemerintah, pkoknya dalam waktu dekat akan di bayar,”ujar putra Sitaro ini.

Humiang juga menambahkan, Pemkot Bitung, menyediakan dana pembebasan lahan, sebesar Rp10 miliyar, disamping Rp100 miliyar yang disediakan Pemerintah Provinsi Sulut.(yappiletto)

Kadis Capilduk Cari Kambing Hitam

4 Mesin e-KTP Rusak

Minut, KM -
Program pemerintah pusat soal elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), sepertinya kurang dicermati Pemkab Minut, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discalpiduk) Minut.
Hal ini ditandai dengan rusaknya mesin pencetak e-KTP di empat kecamatan, dan sepertinya tidak ada perhatian dari dinas terkait.
Dimana dari data yang dirangkum, empat kecamatan yang mengalami kerusakan, masing-masing, Kalawat, Kema, Likupang Selatan (Liksel), Likupang Timur (Liktim).
"Benar, ada empat kecamatan, mengalami kerusakan mesin, dan sementara dicarikan solusinya,"tutur Kadiscapilduk Arie ngangi.
Akibat kerusakan tersebut, Ngangi mengklaim kesalahan tersebut datangnya dari oknum kontraktor yang melakukan pengadaan mesin e-KTP tersebut.
"Ini bukan kesalahan pihak Discalpiduk, tapi kesalahan oknum pihak kontraktor tentunya, dimana untuk tiap kecamatan dapat dua alat mobile dan sekarang rusak,"elak Ngangi terkesan cuci tangan.
Mirisnya, hingga saat ini masih ada 10 kecamatan belum sama sekali melakukan pembuatan e-KTP, tanpa alasan jelas.(hendrasamuel)

Temuan Tim Investigasi Pemkot di SPBU

PENGISIAN BBM jenis solar kendaraan di Kota Manado

ternyata ada yang melebihi kapasitas normal.(Foto: ilustrasi)

Tangki Kendaraan Modifikasi, Tampung 400 Liter Solar
Manado, KM —

Adanya laporan masyarakat terkait ulah oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah besar, kepada pemilik kendaraan modifikasi tangki minyak, ternyata bukan sekedar isapan jempol.
Faktanya, melalui tim investigasi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menemukan salah satu kendaraan jenis truk memiliki volume tangki minyak yang tidak normal, karena telah dimodifikasi bisa menampung sedikitnya 400 liter solar, sedang melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Manado.
“Temuan dilapangan, ada kendaraan jenis truk yang telah direkayasa tangkinya sedang mengisi di SPBU Kairagi. Kendaraan tersebut rupanya dalam sehari telah bolak-balik di SPBU tersebut hingga 4 kali, dan herannya tangkinya bisa menampung 400 liter solar. Itu memang benar sesuai kecurigaan kami selama ini,”ungkap Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Manado, Drs Helmy Bachdar, Rabu (24/10).
Menurutnya, sesuai data dari Pertamina, stok BBM jenis solar untuk Kota Manado cukup bahkan melebihi kuota. Sehingga, dalam kondisi normal dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang ini.

“Itu sesuai dengan data yang kami peroleh dari pertamina. Tapi pada kenyataanya di setiap SPBU kerap terjadi kelangkaan, sehingga terjadi antrian panjang, dan imbasnya pada gangguan pada arus kendaraan. Kecurigaan adanya permainan di SPBU itu sendiri, kami peroleh dari Pertamina, sehingga kami melakukan uji petik dilapangan, dan ternyata benar,”jelas Bachdar.
Sementara, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan yang dimintai tanggapannya menegaskan, dirinya berharap ada aksi dari pihak kepolisian.

“Dugaan awal yang kami peroleh dari Pertamina memang kita langsung bentuk tim untuk mengecek langsung di SPBU-SPBU di wilayah Manado. Temuannya benar, sehingga ini patut di telusuri oleh pihak aparat kepolisian. Karena kelangkaan solar sudah meresahkan masyarakat dan jelas mengganggu, untuk itu perlu ada ketegasan,”pungkas Wawali, kemarin.(jan torindatu)

Warga Perbatasan Jadi Komoditi Politik

Miliki KTP Ganda 

Ventje Pontoh SH

Manado, KM –

Masyarakat yang tinggal di perbatasan dua wilayah pemerintahan, sering dimanfaatkan berbagai elemen untuk kepentingan sesaat, seperti menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), maupun Pemilu legislative (Pileg).

Menghadapi momen pesta demokrasi seperti itu, masyarakat perbatasan sering dijadikan komoditi politik. Padahal, hari-hari biasanya permasalahan perbatasan tidak pernah disinggung. Hal ini wajar terjadi karena terkait dengan peolehan suara kandidat yang bertarung dalam Pemilu.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menegaskan, masyarakat perbatasan seperti Desa Tikela dan Kelurahan Paal IV, harus menentukan sikap. Jika ingin menjadi warga Kota Manado, harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Manado.

“Yang diperlukan disini adalah sikap tegas masyarakat. Kalau menyangkut tapal batas sebenarnya tidak ada masalah karena sudah jelas. Tetapi, masyarakat ini yang sering menimbulkan masalah. Jadi tergantung dari masyarakatnya, jika ingin jadi warga Kota Manado harus memiliki identitas seperti KTP Manado,”tandas Kepala Disdukcapil Manado Ventje Pontoh SH, kepada Koran Manado, Rabu (24/10).

Menurutnya, persoalan kependudukan yang timbul akibat masyarakat memiliki KTP ganda. Memang, untuk Kota Manado telah diberlakukan KTP elektronik (e-KTP). Namun, di Kabupaten Minahasa belum dan masih menggunakan KTP Siak.

“Untuk pengawasan masyarakat yang ber KTP ganda agak sulit dilakukan. Meskipun, kita di Manado telah menggunakan e-KTP. Tapi persoalannya, di Kabupaten Minahasa belum ada e-KTP. Kalau semua sudah e-KTP, kepemilikan KTP ganda tidak akan terjadi. Karena di e-KTP akan menentukan mereka berdomisili dimana, harus pilih salah satu,”pungkas Pontoh.(jan torindatu)     

Bangunan Liar Bakal Ditertibkan Satpol PP Manado

Beri Waktu Pemilik Bongkar Sendiri

Frans Koagouw

 Manado, KM -

Sejumlah bangunan liar yang ada di Kota Manado bakal dibongkar. Pasalnya, bangunan-bangunan itu selain tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), juga merusak wajah Kota Manado sehingga terlihat semrawut. Itulah sebabnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berencana membongkar semua bangunan liar dengan melakukan penertiban.

"Kita akan panggil yang punya bangunan-bangunan tersebut. Kami akan berikan waktu untuk dibongkar sendiri,”ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado Frans ‘Vicky’ Koagouw.

Koagouw mencontohkan bangunan liar yang terletak disamping mesjid eks Kampung Texas. Menurutnya, keberadaan bangunan itu tidak berijin dan menggunakan lahan milik pemerintah. Makanya, warga yang menempati bangunan itu diminta untuk meninggalkan tempat tersebut.

“Sementara ini, kami sedang melakukan pendataan bangunan-bangunan liar yang ada. Tetapi, untuk bangunan di samping masjid eks Kampung Texas akan dipanggil. Kalau tidak ada itikad baik dari masyarakat untuk membongkarnya sendiri, maka dengan secara paksa akan dibongkar. Karena itu telah melanggar aturan yang berlaku," tandasnya.

Diakui Koagouw, masih banyak bangunan liar yang belum terdata secara pasti. Sehingga, pihaknya akan melakukan penertiban pada pekan ini, secara keseluruhan.

"Saya berharap para pemilik bangunan yang dimaksud bisa memahami dan bisa membongkarnya sendiri. Kami masih memberikan waktu, jangan sampai masyarakat tidak mematuhinya, kami tidak segan-segan akan membongkarnya karena memang telah melanggar aturan,"pungkas Koagouw.(jan torindatu)

KPU Minahasa Rawan Suap

Taufik Tumbelaka

Tinangon: Itu Tidak Benar!

Tondano, KM
Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Minahasa terbilang rentan dengan masalah. Pun permasalahan paling mencolok terletak pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sendiri selaku penyelenggara hajatan Pilkada.
KPUD Minahasa tergolong institusi paling mahal tahun 2012 jika mau disogok kandidat bupati dan wakil bupati Minahasa. Tak tanggung-tanggung, nilai me-nyogok KPUD Minahasa ke-mungkinan Rp10 miliar dengan hanya mem-pleno menang salah satu kandidat. Caranya terbilang sangat gampang, semisal tiap komisioner menerima 2 miliar rupiah hanya dengan mark-up jumlah suara salah satu kandidat yang siap membayar senilai itu.
“KPUD penyelenggara Pilkada bupati dan wakil bupati Mina-hasa, institusi paling mahal tahun 2012 kalau berhasil disogok. Apa-lagi peluang mereka menerima suap sangat terbuka lebar,” papar Ketua Lembaga Penyelidikan Pemantauan Pemberantasan Korupsi (LP3K-RI), Albert M Sekeon kepada wartawan di Manado, Selasa (23/10).
Ia mencontoh pelaksanaan Pilkada sejumlah daerah yang dimenangkan kandidat tertentu tapi hasil suap kepada penyelenggara Pilkada itu. Sejumlah kasus suap yang pernah terjadi, antaranya, kasus suap Mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia kepada KPU sehingga ia dituntut 4 tahun penjara, kasus suap KPUD Buton Sulawesi Tenggara, suap Pilkada Walikota Jayapura, kasus suap KPU Riau, serta sederet kasus lainnya.
“Pilkada Minahasa pun rawan suap. Apalagi pertarungan ini identik perang gengsi para politisi untuk mempertahankan kredibilitas. Jadi dengan cara apapun, sepertinya bakal dilegalkan demi mempertahankan gengsi. Oleh karena itu, saya beranggapan Pilkada Minahasa tergolong rawan suap,” tandasnya.
Diwawancarai terpisah, Ketua Jaring Aspirasi Rakyat Sulawesi Utara, Jefrrey Kembau mengatakan, menyogok KPUD merupakan jurus paling ampuh untuk memenangkan Pilkada Minahasa. Menurutnya, menghadapi lima komisioner KPUD masing-masing, Meidy Tinangon, Rommy Leke, Ronald Worek, Decky Paseki, dan Wisye Wilar, masih jauh lebih mudah dibanding mengurus keinginan 258 ribu pemilih Minahasa. “Jadi Pilkada Minahasa memang rawan suap,” tandas Kembau.
Sementara Ketua KPUD Minahasa Meidy Tinangon, dikonfirmasi via selular harian ini tadi malam menepis tudingan pihaknya berpeluang kena suap pihak-pihak tertentu.
“Sejak pendaftaran sampai penetapan calon dilakukan sesuai prosedur, begitu juga dengan syarat partai politik tidak karena suap,” ujar Tinangon.
Lanjut ditegaskan, semua tahapan yang menjadi kewenangan KPUD Minahasa sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tidak ada yang menyimpang.
“Jadi tidak ada suap-menyuap di KPUD Minahasa. Itu karena kita dituntut netral dalam artian memperlakukan semua pasangan bakal calon sama adil,” tandas Tinangon yang menganti jabatan Ketua KPUD Minahasa Rommy Leke.
Kemungkinan lima komisioner KPUD Minahasa menerima suap juga diisyaratkan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka. Hanya saja, kemajuan teknologi saat ini menutup kemungkinan lima komisioner KPUD Minahasa melakukan hal tersebut. “Teknologi informasi saat ini sangat canggih, misalnya saja telpon kamera yang dapat diberdayakan masing-masing saksi untuk mengawasi apa yang terjadi di setiap TPS,” ujar Tumbelaka.
Dia menantang, apa berani lima komisioner itu mengambil resiko mau memanipulasi hasil suara pemilih yang masuk setiap TPS hanya karena mereka terima suap disamping pengawasan sangat ketat saat ini.
Menurutnya, professional menjadi hal paling penting yang harus ditunjukkan KPUD Minahasa. Institusi ini secara personal maupun secara kelembagaan diuji sikap profesionalnya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Hajatan politik seperti ini memang rawan suap. Karena itu perlu perkuatan fungsi Panwas Pilkada Minahasa, dan desakkan KPU bersikap transparan dan terbuka agar tidak muncul praduga negatif pihak–pihak tertentu,” pungkas Tumbelaka.(vanny)

SHS-SVR Dituding Bohongi Rakyat Langowan

Jeffry Th Pay

5 Daerah Disetujui Pemekaran
Langowan, KM
DPR RI bersama pemerintah akhirnya mengabulkan 5 dari 19 calon daerah otonomi baru. Persetujuan dilakukan setelah proses kajian DPR RI, DPD dan Pemerintah bahwa 5 daerah tersebut memenuhi syarat.
Sementara usulan Kota Langowan yang sudah lama diajukan ternyata tak masuk daftar, sehingga Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa dinilai mela-kukan pembohongan terhadap rakyat Langowan.
Menyusul ketahuan, ternyata baik Pemprov Sulut maupun Pemkab Minahasa belum juga melengkapi persyaratan admi-nistrasi sebagaimana diminta, tapi malah melontarkan alasan adanya moratorium pemekaran daerah.
Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) Jeffry Th Pay, Selasa (23/10), mengatakan, dengan disetujuinya kelima daerah otonomi baru itu, terang benderanglah kalau Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa selama ini melakukan pemboho-ngan publik.
Sebagaimana diketahui, lima calon daerah otonomi yang sudah disetujui, adalah, Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Manokwari Selatan (Papua), dan Kabupaten Pesisir Barat (Lampung).
Menurut Jeffry Pay, dari dulu sangat kentara pemerintah daerah ini tidak punya political will untuk memekarkan Langowan menjadi kota otonom.
Bahkan bukan hanya Langowan, tapi juga Minahasa Tengah dan Minahasa Barat tak lebih dari hanya janji-janji kosong belaka.
Menurut Pay, Sulut dan Minahasa seakan-akan budel peninggalan dinasti Sarundajang dan Runtu. Padahal pada iven-iven politik, Sinyo H Sarundajang dan Stevanus Vrekee Runtuk kerap menjadikan pemekaran Kota Langowan sebagai bahan kampanyenya. “Yang lebih memiriskan, keduanya tidak sungkan-sungkan mengumbar janji politik di gereja untuk menjadikan Langowan sebagai kota otonom,” tandas Pay.
Lanjut dikatakan, demikian keduanya bukan saja berbohong di hadapan masyarakat dan jemaat, terlebih telah berbohong di hadapan Tuhan.
“Saya yakin Tuhan mencatat kebohongan mereka. Dan ketika dalam pemilukada di Minahasa sekarang ini, apakah mereka masih mau membohongi rakyat, hanya karena mereka sedang mempraktekkan politik dinasti?,” tutur Jeffry Pay mempertanyakan.(tim km)

Golkar Mitra Tunjuk T2 Calon Tunggal

Telly Tjanggulung

Calon Pendamping Harus Disurvei
Ratahan, KM
Tak ingin melepas kekuasaan di daerah yang menyandang kawa-san Pemulihan, Partai Golongan Karya (Golkar) tidak main-main menatap Pemilihan Kepala Dae-rah (Pilkada) Minahasa Tenggara (Mitra) 2013 nanti.
Partai yang identik dengan warna kuning ini, akhirnya menetapkan calon tunggal untuk posisi ‘O1’ Minahasa Tengara nanti. Sepakat, nama Telly Tjanggulung (T2) selaku incumbent masih belum tergoyahkan untuk diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Hal ini dipastikan saat rapat Pleno yang dilakukan jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Mitra yang digelar di Sekretariat Partai Golkar Mitra di Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan, (Senin 21/10) malam lalu dan dihadiri semua pengurus partai termasuk Telly Tjanggulung selaku Ketua DPD II Mitra.
Hasil ini sendiri terbilang cukup objektif mengingat peneta-pan Telly Tjanggulung selaku calon tunggal berdasarkan usulan mayoritas pengurus partai dari Desa hingga Kecamatan. Sementara untuk calon pendamping yang bakal disandingkan dengan T2, dari hasil pleno tersebut menetapkan sedikitnya 16 nama untuk nantinya akan disaring baik yang berasal dari kader partai maupun sejumlah nama diluar partai pohon beringin .
Sementara Sekretaris DPD I Golkar Mitra yang juga Ketua DPRD Mitra Tonny Hendrik Lasut, kepada wartawan usai pleno mengungkapkan, sebagaimana hasil rapat, DPD Telah menetapkan T2 sebagai calon tunggal untuk Calon Bupati Mitra 2013 nanti. “Kalau untuk papan duanya, kita masih akan menyaring dari 16 nama yang mencuat menjadi tiga nama dan kemudian diusulkan ke DPD I dan DPP,” jelas Lasut.
Demikian halnya T2 saat diwawancarai, mengatakan, apa yang sudah diputuskan lewat Pleno, dirinya siap untuk kembali bertarung dalam pesta lima tahunan 2013 nanti. “Kalo sudah keputusan pleno seperti itu, saya siap,” ujar Telly  tampak sumringah. (marvel pandaleke)

Hasil Pleno Golkar Bakal Calon Wakil Bupati:
1 Tonny Lasut                           (Politisi/Golkar)
2. Ventje Ohi                            (Politisi/Golkar)
3. Katrien Mokodaser               (Politisi/Demokrat)
4. Ronald Kandoli                      (Politisi/Golkar)
5. Piether Owu                           (Birokrat)
6. Phebe Punuindoong                (Birokrat)
7. Moudy Rondonuwu                (Birokrat)
8. Maxi Rondonuwu                    (Birokrat)
9. Nico Usoh                              (Tokoh Masyarakat/eks Birokrat)
10. Habibb Muksin                     (Tokoh Masyarakat)
11. Noch Mangangantung          (Tokoh Masyarakat)
12. Samuel Katuche                  (Tokoh Masyarakat)
13. Hansye Peleng                     (Tokoh Masyarakat)
14. Ronny Gosal                        (Tokoh Masyarakat)
15. Denny Arikalang                  (Tokoh Masyarakat)
16. Freddy Likuayang                (Tokoh Masyarakat)

2013, Miangas Jadi Lokasi Ekspedisi NKRI

RAPAT koordinasi yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
yang dimpimpin Gubernur Sulawesi Utara,
Dr Sinyo Harry Sarundajang, Selasa kemarin.(foto ist)

Gubernur Ajak Bupati/Walikota Berkoordinasi

GUNA menyatukan persepsi dan interpretasi dalam memaksimalkan capaian tugas pemerintahan serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemprov Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov, Selasa (23/10) kemarin menggelar rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah.
Rapat yang dibuka Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarun-dajang tersebut dihadiri anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota se Sulut, dan para anggota forum pimpinan daerah Kabupaten/kota.
Pada kesempatan itu, Gubernur kembali mengingatkan kepada Bupati/Walikota untuk terus berkoordinasi. Sebab kata dia, pentingnya manfaat dari koordinasi itu sendiri.
‘’Kita harus senantiasa membangun kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan. Pada ranah inilah koordinasi memegang peranan pentingnya,’’ ujar Sarundajang.
‘’Semua pihak harus terus memastikan bahwa Sulut bebas dari ancaman dan gangguan Kamtibmas, karena stabilitas daerah menjadi point penting pembangunan,”tambah Gubernur.
Dikatakannya, saat ini Sulut sedang dipersiapkan pembangunan pelabuhan internasional Bitung, up grate bandara Sam Ratulangi, jalan tol Manado-Bitung dan persiapan pembangunan rel kereta api sebagai salah satu dari 4 new initiative Pemprov, untuk menunjang Sulut pada koridor 4 dari koridor ekonomi Indonesia (KEI) dalam masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). ‘’Kaitan dengan itu, sangat dibutuhkan dukungan, kerjasama dan peran aktif semua pihak termasuk dalam hal pembebasan lahan,’’ tegas Sarundajang.
Dia juga menambahkan, secara khusus pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung maka jika pemiliknya tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, panitia akan menitipkan uang pembayaran di pengadilan. Terkait penyelesaian batas wilayah, Sarundajang memberikan penekanan untuk jangan berlarut-larut apalagi sampai dipolitisi.
‘’Dan yang utama harus sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan,’’ tukasnya.  
MIANGAS JADI LOKASI EKSPEDISI
Sementara itu, Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI, Johny L Tobing menyebutkan, tim dari Komando Pasukan khusus (Kopasus) yang berjumlah empat orang dipimpin Kolonel Inf. Echsan Sutadji mantan Kasrem 131 Santiago, akan melakukan Sosialisasi Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi dihadapan peserta rakor fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam menuju ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Waaslog Danjen Kopasus Letkol Inf. Rafael G baay selaku Kabag Ops Ekspedisi mengatakan. ekspedisi NKRI koridor Sulawesi kegiatannya mencakup seluruh wilayah Korem yang ada di Kodam VII Wirabuana. Khusus untuk Korem 131 Santiago lokasinya berada di pulau Miangas Kabupaten Talaud dan kabupaten Minahasa.
Sementara kegiatannya Rafael menyebutkan, meliputi tiga hal yakni penjelajahan hutan, gunung dan pengunungan, rawa, laut, sungai, pantai dan pulau terdepan. Penelitian meliputi pendataan kerusakan hutan, pendataan pulau-pulau terdepan, penelitian geologi dan potensi bencana, pendataan flora dan fauna serta pendataan dan penelitian sosial budaya. Sementara untuk komunikasi sosial yaitu mensosialisasikan pelaksanaan ekspedisi NKRI 2013 koridor sulawesi, sosialisasi kelestarian alam dan reboisasi dan program green, clean dan healthy, membangkitkan wasbang dan kepramukaan, bhakti sosial, pengobatan masal, serta rehab rumah penduduk dan tempat ibadah.
Tobing juga menambahkan, Ekspedisi NKRI 2013 koridor sulawesi merupakan program dari Kemenkokesra dan didukung sepenuhnya oleh seluruh Kementerian/lembaga, Mabes TNI dan Badan Informasi Geospasial. Sedangkan dukungan personil berjumlah 1.468 orang yang berasar dari Kopasus, kostrad, raider, Paskhas, Marinir, TNI AL, Dittopad, Ditziad, Pusjarah TNI, Penerbad, Dispenad, Pusterad, Polri, Kemenkokesra, Menwa, KNPI, Mahasiswa, Pemda, Media Cetak dan Elektronik.(onal)

Antik, Diprediksi Unggul di Pilwakot 2013

Masa Jabatan Djelita September 2013 Berakhir
Kotamobagu, KM –
Masa jabatan pemerintahan, Drs Djelantik Mokodompit dan Ir Tatong Bara (Djelita) akan berakhir pada September 2013 mendatang, namun Komisi Pe-milihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kotamobagu sudah berge-rak dengan tahapan pemben-tukan PPK. Demikian disam-paikan anggota KPUD Kota Kotamobagu, Amir Halatan.
“KPUD sudah mulai dengan tahapan pembentukan PPK di setiap wilayah Kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Sebab melihat pengalaman tahapan pemilihan 2008 lalu, masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak akan sampai satu tahun lagi,”ujarnya.
sementara Kabag Humas Setdakot Hi Agung Adati juga mengakui kalau masa pemerintahan Wali Kota, Drs Djelantik Mokodompit dan Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara  akan berakhir pada September 2013 mendatang.
“Ya, Jabatan Pak Wali akan berakhir September nanti,”ungkap Adati.
Meski masa jabatan kedua pemimpin Kota Kotamobagu itu akan berakhir tahun depan, namun riak-riak pesta demokrasi di tanah Totabuan mulai ramai. Banyak kalangan memperkirakan pertarungan di Pilwako 2013 mendatang akan ramai dan panas.
Spekulasi pun berhembus, dimana incumbent Wali Kota diprediksi akan kembali memimpin hingga 2018 mendatang. 
“Jika Djelantik bersediah kembali mencalonkan diri di Pilwako, kami memperkirakan beliau akan mulus memimpin Kota Kotamobagu hingga 2018 mendatang,”tandas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Kotamobagu yang enggan menyebutkan namanya.(Erwin)

Legislator Jangan Doyan “Makang Doi”

Kunker Anggota Dewan Bolmut Disorot
Molibagu, KM –
Kunjungan kerja (Kunker) yang sering dilakukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong Selatan (Bolsel) ternyata mendapat kritikan dari warga masyarakat di Kabupatenb pemekaran itu.
Salah satu warga Bolsel, Amin Layha meminta agar Dewan Kabupaten Bolsel sebaiknya mengurangi jadwal kunjungan kerja ke luar daerah. “Untuk anggaran APBD Perubahan kami berharap alokasi dana untuk Kunker bisa dikurangi, malu semestinya wakil rakyat jika Kunker selalu menjadi kegiatan yang dikritik masyarakat,” tutur Amin.
Hal senada disampaikan Abing Mahmud, mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas Gorontalo ini menuturkan. Wakil rakyat harus mampu menterjemahkan apa maunya rakyat.
“Namanya saja wakil rakyat, idealnya mengikuti apa yang dikehendaki rakyat. Kalau mereka mengeluh itu berarti perlu diperhatikan, jangan saperti orang tuli. Nah, kami berharap Kunker juga bisa dikurangi jangan doyan makang doi,”tandas Abing. (tox)

DP: Saya Siap, HD: Saya Paling Siap

Pemilukada Bolmong Utara Mulai Panas
Boroko, KM –
Meski proses pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) baru akan dilaksanakan pada 2013 mendatang, namun nuansa politik di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo itu mulai panas.
Kelompok-kelompok tim sukses dan simpatisan baik Bupati, Drs Hamdan Datunsolan (HD) dan Wakil Bupati, Depri Pontoh (DP) mulai bekerja sekaligus menaikan elektabilitas kedua pemimpin itu di masta masyarakat.
Meski belum memikirkan siapa papan dua yang akan mendampingi Wakil Bupati Depri Pontoh, namun dia telah menyatakan siap dan akan maju pada pertarungan memperebut-kan orang nomor satu di Kabupaten Bolmut.
“Semua ada mekanisme, jika partai sudah menunjuk si A atau si B harus dihormati dan partai tentu memiliki mekanisme,” terangnya Pontoh.
Sementara itu, Dantunsolang memberikan sinyal positif pada pesta demokrasi lima tahunan itu. HD juga mengatakan, dirinya akan menghormati tatanan mekanisme yang berlaku baik pencalonan Bupati maupun Wakil Bupati. Tatanan tersebut kata dia, yakni yang berhak mencalonkan para kandidat adalah partai politik.
“Partai politik selalu dalam mekanisme yakni melalui survey, sehingga sebuah pekerjaan besar bagi tim masing-masing kandidat agar dapat mayakinkan untuk menambah pundi-pundi yang suda dimiliki sekarang ini,”terang HD.
Dia juga mengatakan, jika  selama ada ada figure-figur yang sudah menyatakan siap untuk maju di Pemilukada Bolmut, sebenarnya dirinyalah yang paling siap.
“Jika ada orang lain yang siap di Pemilukada Bolmut, saya yang paling siap,”tutur HD.
Tapi kembali lagi kata dia, sampai saat ini dirinya mau berkomentar lebih soal Pemilukada Bolmut. Apalagi masa jabatannya masih beberapa bulan kedepan dan banyak lagi yang akan dia perbuat untuk masyarakat.
“Saya tidak mengatakan maju ataupun mundur, namun kondisi yang ada sekarang ini masi perlu dilakukan pembenahan, apalagi masa kepemimpinan saya masi beberapa bulan kedepan,”tandas  HD.(Santo)

20-an Kepsek Mitra Dirolling

Penyegaran Eselon II Menyusul
Ratahan,KM
Sedikitnya 20-an Kepala Sekolah (Kepsek) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP), resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra, Fredy Lendo, bertempat di auditorium kantor bupati Mitra, Selasa (22/10) kemarin,
Hal ini dilakukan dalam rangka penyegaran dan pende-vinitifan sejumlah Kepsek yang masih berstatus Pelak-sana Tugas (Plt). Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra Phebe Punuindong sebelum pelantikan memas-tikan upaya penyegaran di kalangan Kepala Sekolah dalam rangka peningkatan kinerja di dunia pendidikan sebagaimana yang di harapkan Bupati Telly Tjanggulung. “Ini sudah sesuai kajian, dan ini dirasa perlu dilakukan mengingat juga ada sejumlah kepsek yang masih berstatus Plt,” ujar Punoindong.
Sementara terkait adanya wacana penyegaran di tingkatan eselon II, tidak ditampiknya dan memastikan hal tersebut masih dalam kajian. “ bisa saja dilakukan pekan depan. Kan itu sewaktu-waktu, jika diinginkan Bupati, dapat dilakukan,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial Mitra ini.
Juga diakuinya, wacana penyegaran di jabatan eselon II terbilang dibutuhkan meng-ingat adanya sejumlah pejabat yang telah memasuki masa pensiun. “Pada intinya kita selaku pihak Baperjakat tinggal melakukan kajian dan menunggu petunjuk atasan,” Pungkasnya. (mavel Pandaleke)

Pemprov Gantung Jabatan 11 Pejabat Minsel

Belum Ada Persetujuan Gubernur
Amurang, KM

Nasib 11 pejabat eselon II yang berstatus Pelaksana Tugas alias Plt di Kabupaten Minsel masih tak jelas kapan didevinitifkan. Meski hampir dua tahun menduduki jabatan strategis, hingga saat ini usulan yang dimasukkan Pemkab Minsel tak kunjung mendapat persetujuan Pem-prov Sulut dalam hal ini Gubernur.
Dari data yang diperoleh wartawan koran ini, 11 pejabat tersebut yaitu Asisten II Ir Farry Liwe, Asisten III Drs James Tombokan, Kepala Dishub Izak Rey SE, Kepala DKP Esry Wowor, Kepala Dinkes dr Jeffry Rogi, Kepala Dishut Saul Buisang, Kepala Dinsosnakertrans Drs Jefry Prang, Kepala Disper-indagkopar Decky Tuwo Ssos, Kepala Discapilduk Jimmy Tamon SE, Kepala Inspektorat Donald Wagey dan Kepala BKDD Drs Joutje Dehoop.
Diketahui pula, usulan pendevinitifan mereka telah diusulkan sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja hingga saat ini belum mendapat jawaban pasti dari pemprov sendiri. Anehnya, justru perpanjangan status mereka telah pernah dilakukan. “Usulan sudah kami sampaikan lalu, namun belum mendapat jawaban dari pemprov,” ujar Kepala BKDD Minsel, Drs Joutje Dehoop, belum lama ini.
Dengan begitu, warga berharap agar pendevinitifan terhadap 11 pejabat tadi segera dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab kerja para pejabat teras tadi bisa maksimal demi peningkatan pembangunan dan kesejah-teraan rakyat. “Kami sangat berharap agar pejabat – pejabat yang masih berstatus Plt segera didefinifkan. Permintaan ini hanya untuk Minsel maju saja. Kalau Plt terus bagaimana bisa dipertanggungjawaban jabatan itu kalau begitu,” harap Herly Kindangen, warga Minsel.(dolviemangindaan)

Hari ini KPUD Minahasa Tetapkan DPT

Tondano,KM -
Hari ini, Rabu (24/10), Komisi Pemilihan Umum Daearah (KPUD) Minahasa, segera menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabu-paten Minahasa untuk mengikuti pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) yang akan dihelat bulan Desember mendatang.
Dari informasi yang didapat harian ini, usai melakukan penetapan DPT secara seren-tak di tingkat desa/kelurahan dan diverifikasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selasa (23/10) kemarin, pihak KPUD langsung merekapitu-lasi hasil dari DPT tersebut.
“Sampai saat ini (kemarin, red) sudah hampir seluruh kecamatan di Minahasa memasukan DPT ke pihak KPU. Besok hari (hari ini,red) dipastikan pihak KPU akan segera menetapkan daftar pemilih tetap di Minahasa,” ujar Ketua KPUD Minahasa Meidy Tinangon MSi.
Dijelaskan Tiangon, dari hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah sebesar 258. 225 pemilih. Dipastikan DPT Minahasa akan bertambah bersasarkan hasil Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
“Tidak memungut kemung-kinan bahwa daftar pemilih tetap di Minahasa akan bertambah,”jelas Tinangon.
Ditambahkannya, usai penetapan DPT, KPUD be-rencana akan segera meng-umumkan pengumuman penetapan calon bupati dan wakil bupati yang akang akan bertarung di pilkada Minahasa. Dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut pasangan calon yang akan digelar pada hari berikutnya.
“Kami berharap,semua rencana yang telah di programkan oleh KPUD dapat berjalan dengan baik,” ujar Tinangon.(fernando kembuan)

Tutupi Hutang,Pemkot Kuras Rp 29 M

Tomohon, KM —
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 Pemkot Tomohon khususnya untuk pembayaran piutang pihak ke-3 hingga kini belum tuntas direalisasikan. Pembayaran piutang yang kini membengkak menjadi 29 miliar,  masih dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi setelah pengesahan APBD perubahan.

Kepala Inspektorat Drs Alex W Uguy Msc ketika di hubungi di ruang kerjanya mengakui pembayaran piutang pihak ke-3 hingga kini belum tuntas. Malahan kata dia, ada yang dikembalikan dikarenakan inprosedural realisasinya ternyata tidak mempengaruhi bertambahnya nilai pagu anggaran piutang.
“Memang untuk realisasi pembayaran terus dipriori-taskan namun
semuanya harus mengikuti prosedur pengadilan dulu baru akan dibayarkan. Apalagi sekarang ini dananya bertambah menjadi 29 miliar setelah perubahan. Sehingga fungsi kontrol terus dilaku-kan pihak inspektorat,” ujar Uguy.
Diungkapkann pula, tidak menutup kemungkinan adanya piutang lain lagi pada tahun anggaran berjalan. “Tidak menutup kemungki-nan ada lagi piutang lain, yang pasti jika ada maka akan dimasukan lagi pada pos piutang. Yang jelas pemkot akan menalangi lagi kewajiban piutang terhadap pihak ketiga,” tukas mantan kaban BKD Tomohon itu.(yongkie sumual)

Ribuan Pekerja Ancam Demo Pemkot Bitung

Tak Akomodir Permohonan Kaum Buruh
Bitung,KM-

Berbagai persoalan kritis menyangkut ketenagakerjaan dan kesejahteraan para pekerja kasar (buruh) yang bekerja di berbagai perusahaan di Kota Bitung, mulai terangkat di permukaan. Seperti tidak adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang akan menjamin para pekerja dan keluarga. Untuk menuntut hak para buruh, dalam waktu dekat akan ada demo besar-besaran yang melibatkan ribuan burh di kota serba dimensi itu.

Hal ini dikatakan, Ketua Aliansi buruh/pekerja bersatu Kota Bitung, Hansye Mutahang, Selasa (23/10).

“Kami mendesak dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Bitung, segera merevisi kepengurusan tripartit kota Bitung, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, kami beri waktu sampai hari kamis tanggal 25 oktober ini, kalau tidak, kami minta Kadis Naker mengundurkan diri saja,”Ujar Mutahang.

Senada dengan Mutahang, Sekretaris alisansi, Rusdiayanto Makahinda menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung segera membentuk, dewan pengupahan selambat-lambatnya, pertengahan bulan November.

“Kami juga meminta Pemerintah Kota Bitung, agar segera mengakomodir permintaan kaum buruh, untuk menghentikan praktek outshoursing untuk pekerja dan menindaki sesuai aturan,”Ujar Makahinda.

Baik Mutahang maupun Makahinda menambahkan, siap turunkan ribuan pekerja yang ada di Kota Bitung untuk melaksanakan demonstrasi terhadap pembiaran yang dilakukan pemerintah Kota Bitung.

Ketua Komisi A DPRD Bitung, bidang pemerintahan dan kesra, Viktor Tatanude SH, saat dimintai tanggapannya mengatakan, pemerintah seharusnya tidak bertahan pada prisip yang salah.

“Hasil kunjungan kerja saya di Bali, Lembaga tripartit di kota Denpasar secara efektif, bahkan penerapannya tetap dalam pengawasan pihak legislatif, ini patut di contohi, sehingga sinergitas pemerintah, pekerja dan pengusaha tetap terjaga,”ujar Tatanude melalui ponselnya.(yappiletto)

Perubahan HUT Minut Dimatangkan

Minut, KM - 

Drs Denny Wowiling MSi

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Hari Ulang Tahun (HUT) Minahasa Utara (Minut), pengesahannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Lewat rapat lanjutan yang dilakukan komisi A DPRD Minut selaku personil Pansus, Selasa (23/10), pembahasan yang melibatkan sesepuh daerah yang tergabung di IPMU, tokoh masyarakat, LSM serta eksekutif yang diwakili Asisten III Drs Max Purukan, Kabag Hukum dan Kadispora.
Dalam pertemuan kemarin menghasilkan sejumlah poin penting, diantaranya mengembalikan bukti nilai historis pertama kali Minut dibentuk menjadi daerah pemekaran baru tertanggal 20 November 2004. Dijelaskan Ketua Komisi A sekaligus selaku Ketua Pansus, Drs Denny Wowiling MSi, perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2004 merupakan bentuk penghargaan atas sejarah Minut dan eksisteninya, dimana untuk menyamakan persepsi bersama ditengah-tengah masyarakat. “Kita berharap, mengenai HUT minut dikembalikan sejak awal pembentukannya atau historisnya. Perda perubahan bukan hanya eksen atau carimuka, namun perda yang benar-benar mengembalikan Minut pada khitanya, selain itu dalam Perda tersebut nantinya akan mencantumkan bentuk-bentuk penghargaan terhadap mereka (pendiri,red) yang sudah berjuang hingga Minut terbentuk menjadi daerah otonom,” ungkap Wowiling.
Mewakili eksekutif, Asisten III Drs Max Purukan, sangat berterimakasih mengenai langkah perubahan HUT Minut ini, karena secara subtansial, ini juga merupakan program dari pemerintah.(hendrasamuel)

Rabies Minut Sentuh 432 Kasus

dr Sandra Rotty

Vaksin Manusia Hingga Desember

Minut, KM -

Kasus rabies diKabupaten Minut hingga medio September (triwulan III) 2012 tercatat, gigitan hewan anjing mencapai 432 kasus dan yang diberikan vaksin mencapai 346 kasus.
Demikian, hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minut dr Sandra Rotty, Selasa (23/10). Dimana untuk saat ini vaksin untuk manusia yang terkena gigitan anjing masih tersedia. "Untuk vaksin tersebut kita masih banyak, hingga akhir tahun," tutur Rotty.
Ditambahkan Rotty, untuk kasus kematian akibat gigitan anjing mencapai 4 kasus hingga September. "Dari ketiga kasus tersebut, masing-masing dari wilayah Tumaluntung, Airmadidi, Tanggari dan Laikit, dan itu laporan yang masuk hingga saat ini. Seharusnya masalah program masalah anjing ini, itu ditangani Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun). Kita dari Dinkes menangani manusia yang menjadi korban," jelas Rotty.
Lanjut Rotty, untuk dana vaksin manusia mencapai hingga Rp 600 ribu. "Bayangkan jika 346 dikalikan Rp 600 ribu, dibanding dengan vaksin anjing Rp 20 ribu. Masakan dana kesehatan hanya dihabiskan untuk masalah ini, tentunya harus ada dana yang bisa mem-back up," pungkas Rotty.(hendrasamuel)

BKN: Pelanggaran Disiplin Berat PNS Dipecat

Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian  

PNS dituntut untuk berdisiplin jika tidak ingin mendapat sanksi berat

sesuai PP 53 tahun 2010.(Foto: doc/KM)

Manado, KM –

Untuk meningkatkan profesionalitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, dilaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian tahun 2012, Selasa (23/10), di ruang Serbaguna kantor Walikota Manado.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Kota (Sekkot) Manado Ir Haefrey Sendoh mewakili Walikota GS Vicky Lumentut, didampingi Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Drs Musa Hans Tinangon MSc.
Dalam sambutannya Sendoh mengingatkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat serta Lurah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sebaik-baiknya. "Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme dan kompetensi PNS,"ujar Sendoh.
Sementara, Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN), Yulianus Tandi SH MSi, dalam materinya mengatakan, PNS adalah aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut Tandi merinci tiga jenis hukuman PNS dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012, yakni hukuman tingkat ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
Kemudian, hukuman tingkat sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
"Hukuman tingkat berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,"jelas Tandi.
Dijelaskannya, yang masuk kategori hukuman disiplin ringan jika berdampak pada unit kerja, hukuman sedang jika berdampak pada instansi; dan hukuman berat jika berdampak pada pemerintah atau negara.
Tandi secara rinci menjelaskan PP 53 tahun 2010 mengenai jenis hukuman. Menurutnya, 5 hari tidak masuk kerja diberi teguran lisan, 6-10 hari teguran tertulis, 11-15 hari pernyataan tidak puas secara tertulis, 16-20 hari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, 21-25 hari penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Selanjutnya, 26-30 hari penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun, 31-35 hari penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, 36-40 hari pemindahan dan penurunan jabatan 1 tingkat, 41-45 hari pembebasan dari jabatan, 46 hari lebih diberhentikan tidak atas permintaan sendiri.
"Jika 5-15 hari tidak masuk kerja termasuk hukuman disiplin ringan, 16-30 hari tidak masuk kerja termasuk hukuman disiplin sedang, 31- 46 hari tidak masuk kerja termasuk hukuman disiplin berat,"ujar Tindi.
Dikatakan, kehadiran dihitung secara komulatif, bukan secara terus-menerus. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara komulatif dan dikonversi 7,5 jam kurang 1 hari tidak masuk kerja.
Usai sosialisasi dilanjutkan dengan pemeriksaan narkoba pada seluruh peserta sosialisasi.(jan torindatu)

Usulan BOSDA Tingkat SMA/SMK Capai 18.309 Siswa

Dante Tombeg

Manado,KM—

Tahun ajaran 2012/2013 Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Manado mengusulkan sebanyak 18.309 siswa SMA/SMK di Kota Manado untuk mendapatkan Bantuan Operasional Daerah atau BOSDA dari 8.723 siswa SMA dengan jumlah 43 SMA. Sementara untuk tingkat SMK sebanyak 9.586 siswa dari 32 sekolah.

“Jadi semua siswa baru yang ada di sekolah bersangkutan diusulkan oleh tiap sekolah melalui proposal,” kata Kadis Diknas kota Manado, Dante Tombeg SPd MPd, melalui Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen), Dras Meyske Manoppo kepada wartawan, di ruang kerjanya, kemarin.

Dia menyebutkan, untuk bantuan BOSDA ini per siswa mendapat jatah Rp120 ribu. Sehingga bila total siswa di kota Manado baik SMA maupun SMK yang berjumlah 18.309 orang, maka jumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut yang akan disalurkan sebanyak Rp2.197.080.000,-. Namun kata Manoppo sampai sekarang sejumlah sekolah yang menerima dana BOSDA ini belum memberikan laporan ke pihak Diknas Kota Manado.

“Memang pihak sekolah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas Diknas Provinsi Sulut, tapi mereka juga harus memberikan laporan ke Diknas Kota Manado,” tandasnya.

Diakuinya, kami juga mendapat informasi dari sejumlah Kepsek, mereka belum menerima bantuan dana BOSDA ini. Sebab bantuan BOSDA ini diperuntukkan bagi siswa baru pada tahun ajaran 2012/2013.

“Saya memang mendapat informasi dari pihak sekolah kalau mereka belum menerima dana BOSDA ini, mungkin karena kelengkapan berkas berupa SPM atau Surat Perintah Membayar yang belum dilengkapi oleh pihak sekolah, ,” pungkas Manoppo, sembari menambahkan, seharusnya saat siswa baru ini terdaftar di sekolah yang bersangkutan, dana itu sudah harus dip roses, namun sekarang sudah memasuki empat bulan siswa baru ini terdaftar di sekolah belum juga disalurkan. (otnie)