Kawasan Tertib Hukum Segera Direalisasikan

Manado, KM —

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Polresta akan menetapkan salah satu wilayah Manado, menjadi kawasan tertib hukum.

PEMKOT Manado akan segera memberlakukan
kawasan tertib hukum di Kota Manado.(Foto: doc/KM)

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan mengatakan, kawasan tertib lalu lintas yang bakal diberlakukan Pemkot Manado, diharapkan menjadi kawasan percontohan untuk kawasan-kawasan lain yang ada di wilayah Kota Manado.

“Kita akan mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan kawasan tertib hukum, dan tentunya kegiatan yang dianggap melanggar aturan akan ada sanksinya,”jelas Ai, sapaan akrab Wawali.

Sementara, pihak Polresta Manado mendukung sepenuhnya pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas yang dilakukan Pemkot.

“Memang sebaiknya ada kawasan tertib hukum di Manado, bukan hanya soal bangunan di kawasan tersebut harus ikut aturan, tapi lebih luas lagi, bagi orang mabuk dan pengguna kendaraan dan pengguna jalan raya juga harus tertib hukum. Tentunya, pihak kepolisian dalam hal ini dari lalulintas akan siap mendukung,”ujar Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Manado, Kombes Pol Alfaris Pattiwael.(jan torindatu)

DUKUNG HAG RJM SUALANG SIAP DI PECAT

Survey DPP Golkar HAG-RJM Teratas

HAG-RJM menyalami para pendukung pada saat pelantikan tim pemenangan
 independen HAG-RJM di Kecamatan Eris, Selasa (30/10) kemarin.

Litbang Golkar: HAG-RJM Menang

Jakarta, KM
Pasangan Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Ricky Janeman Montong (RJM) terus menuai dukungan. Itu dibuktikan lewat hasil survey Litbang DPP Partai Golkar, media Oktober ini yang menempatkan HAG-RJM pasangan nomor urut 2 di peringkat pertama, disusul CNR-DJT, JWS Ivansa, AFN-JM, dan JK-NM.
Menariknya, survey sebelumnya yang dilakukan lembaga survei Indobarometer dan LSI mengeluarkan hasil yang sama,- HAG-RJM berada pada peringkat teratas.
Pasangan yang mengusung jargon “Restorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi” ini, selalu keluar sebagai jawara dalam setiap survey lembaga-lembaga tersebut.
Keunggulan pasangan HAG-RJM, menurut sejumlah tokoh masyarakat Minahasa, terletak pada kefiguran dan komitmen memberantas korupsi itu. Apalagi figur, baik HAG maupun RJM dikenal bersih dan tak terkait birokrasi yang identik dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kami menyukai pasangan HAG-RJM karena figur mereka yang bersih dan bebas korupsi. Mereka juga wajah baru dan menjanjikan untuk merestorasi Minahasa,” ujar Hendrik Paendong, Ketua Dewan Penasehat PDIP Tompaso.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Masyarakat Tolour Jakarta, Sonny Wuisan.
“HAG-RJM selain bersih, juga punya visi dan misi yang jelas ke depan. Saya kira masyarakat Tolour di Minahasa pasti suka pasangan ini memimpin Minahasa,” paparnya.
Sementara Litbang DPP Partai Golkar menyebutkan, hasil survey pertengahan Oktober ini, mengunggulkan tiga pasangan calon yang bakal bertarung ketat di Pemilukada Minahasa, masing-masing HAG-RJM, CNR-DJT dan JWS-Ivansa.
Ketiga unggulan itu, HAG-RJM menempati peringkat pertama disusul CNR-DJT, kemudian JWS-Ivansa.
“HAG-RJM menurut survey kami bakal menang satu putaran, apabila tak ada hal-hal krusial politik yang terjadi sampai pada tanggal 12 Desember 2012,” jelas Wisnu, Litbang DPP Partai Golkar.
Korwil Sulut yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Rene Manembu dimintai konfirmasi mengenai hasil survey DPP Partai Golkar hanya tertawa.
“Kita lihat saja hasil Pemilukada-nya nanti,” elaknya diplomatis.
Menurut bocoran hasil survey Litbang DPP Partai Golkar, urutan pertama tingkat elektabilitas HAG-RJM 32,1 %, CNR-DJT 21,7 %, dan JWS-Ivansa 16,5 %.
Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, menanggapi hasil survey DPP Partai Golkar dengan bijaksana.
“Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat Minahasa selama ini terhadap pasangan HAG-RJM. Tapi hasil survey Litbang DPP Partai Golkar itu saya anggap sebagai motivasi bagi tim kami untuk bekerja lebih keras lagi memenangkan pasangan HAG-RJM pada Pilkada 12 Desember nanti,” tanggap Sumampouw.
HAG-RJM di Minahasa menjadi pasangan fenomenal dimana-mana. Setiap pelantikan tim sukses selalu saja dijubeli ribuan pendukung. Di daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Sonder, Kawangkoaan, Tompaso, dan Langowan, masyarakat berduyun-duyun datang ke lokasi pelantikan.
Hal yang sama juga di Dapil I wilayah Pineleng misalnya, ribuan warga tumpah ruah di lokasi pelantikan hingga memacetkan ruas jalan raya Pineleng hampir 4 jam.
Dampak macet di ruas jalan Pineleng itu merambah hingga ruas jalan ring-road Manado dan ruas jalan Winangun, Kamis sore (27/10) lalu.
Diperkirakan dukungan masyarakat terhadap pasangan HAG-RJM bakal terus melejit dengan berhasil ditetapkannya pasangan ini oleh KPUD dengan Nomor Urut 2.
“Sebelumnya, masih banyak masyarakat meragukan HAG-RJM bakal lolos ikut pemilukada. Tapi setelah ditetapkan KPUD minggu lalu sebagai calon bupati dan wakil bupati yang sah ikut pemilukada, elektabilitas pasangan ini saya yakin bakal melejit,” papar Adi Palit, tokoh masyarakat Sonder.
Ungkapan yang sama juga terlontar dari Ketua Fans Club HAG-RJM Roy Korengkeng. “Kami yakin, HAG-RJM adalah pasangan calon pemimpin yang akan merestorasi Minahasa menuju era tanpa korupsi,’’tandas Korengkeng. (tim-km)

Sualang: Demi HAG-RJM, Saya Siap Dipecat dari PDIP

Freddy H Sualang mengajak para pendukung setianya untuk mendukung
HAG-RJM pada Pilkada Minahasa. Ajakan Sualang disampaikan
saat pelantikan Tim Pemenangan Independen Wilayah Eris dan Sekitarnya, kemarin.

Eris, KM –
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara, Freddy Harry Sualang, menyatakan sikap politiknya siap dipecat dari PDIP demi dukungannya terhadap pasangan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa tahun 2012.
Pernyataan disampaikan mantan Wakil Gubernur Sulut dua periode ini, disela-sela kehadiran acara pelantikan tim pemenangan HAG-RJM di Kecamatan Eris, Selasa (30/10) kemarin.
“Hari ini saya nyatakan untuk mendukung pasangan HAG-RJM. Dan saya siap dipecat demi memenangkan HAG-RJM di Minahasa,” ujar Sualang.
Lebih lanjut Sualang menambahkan, resiko dipecat dari PDIP memang sudah dipikirkan matang-matang. Namun langkah yang diambilnya, kata dia, tidak lepas dari upaya untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa.
“Ini adalah resiko politik. Apapun yang akan diberikan oleh partai, saya terima! Perlu diketahui, pilihan saya kepada HAG-RJM adalah yang terbaik untuk rakyat Minahasa. Dan Minahasa harus dipimpin orang-orang yang lebih matang, seperti HAG-RJM, karena bukan gampang memimpin ratusan ribu warga di Minahasa,” paparnya seraya menginngatkan, seluruh pendukung HAG-RJM untuk bisa tetapkan hati mendukung dan memenangkan HAG-RJM.
Kesempatan menyampaikan sambutannya, Sualang mengajak seluruh pendukung setianya untuk mengamankan pasangan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa 12 Desember 2012 mendatang.
“Kepada seluruh pendukung saya, bapak, ibu, saudara, saudari yang telah dilantik hari ini, marilah kita bersama-sama bekerja untuk mengamankan pasangan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa 12 Desember mendatang,” ujar Sualang seraya menuturkan, pasangan HAG-RJM adalah pasangan yang benar-benar peduli masyarakat dan benar-benar akan merubah Minahasa menjadi lebih baik.
Sementara hal menarik terjadi saat pelantikan tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM) tingkat jaga dan desa di Kecamatan Eris, kemarin.
Kurang lebih 1000 personil tim pemenangan yang hadir, sedikitnya sekitar 300-an warga Lanjut Usia (Lansia), siap menjadi tim pemenangan HAG-RJM yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Eris.
Pantauan wartawan, selain ratusan lansia, hadir juga Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Jost Patti dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh politik di daerah Nyiur Melambai.
Dilain pihak RJM sendiri, tak putus-putusnya meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa bekerja dengan kompak serta saling menghargai satu sama lain.
“Menurut kami, orang-orang yang hadir ditempat ini, terutama bagi mereka yang telah dilantik adalah orang benar yang berada di tempat yang benar dan yang menginginkan adanya pembaharuan dan perubahan di Minahasa. Untuk itu, marilah kita berjuang untuk meraih kemenangan pada tanggal 12 desember mendatang,” kata RJM.
Sedangkan HAG dalam sambutannya menuturkan, siapapun yang mau bergabung dalam tim pemenangan adalah pejuang-pejuang perubahan di Minahasa.
“Marilah kita laksanakan kerja kita sebagai tim pemenangan yang elegan, dan mampu melaksanakan tugas sesuai aturan. Tidak usah kita melakukan kampanye hitam, dalam kita merangkul orang-orang yang ada disekitar kita, dan yang terpenting adalah hormati dan sayangi lawan kita. Dengan hal tersebut, maka apa yang menjadi kerinduan kita bersama akan bisa tercapai,” tutur HAG seraya berterima-kasih atas pemberian diri para tim pemenangan yang telah dilantik.(tim mc)

Wabup: Kita Ini di Bolmut Adalah Satu

Boroko, KM –
Wakil Bupati Bolmong Utara, (Bolmut), Drs Depri Pontoh (DP) menyatakan seluruh masyarakat yang ada di Bolmut adalah satu dan tidak ada perbedaan, termasuk suku. Oleh karena itu, dia mengimbau agar warga Bolmut terus menjaga hubungan antar masyarakat.
“Tidak ada perbedaan antara suku, yang ada hanyalah orang Bolmut. Kita tidak boleh mengatakan kalau kita orang Sanger, Minahasa, Gorontalo, Bugis atau suku lain. Sebab, kita tinggal di Kabupaten. Kita telah diikat oleh hubungan yang cukup erat dengan bingai sebuh daerah,”ujar Pontoh disela-sela peresmian warkop dan JNE Daeng Baso di Bolangitang, Selasa kemarin.
Menurutnya, Bolmut yang memiliki beragam suku ini sejak dulu telah terjalin hubungan kebersamaan persatuan yang sangat kuat, untuk itu perlu kita jaga bersama.
“Beragam suku adat dan budaya merupakan salah satu wadah pembersatu antara masyarakat. oleh sebab itu kita harus saling menjaga hubungan masyarakat ini,”harap Pontoh.(Santo)

Dua Legislator Bolsel Pasrah

Abidin Aptilima

PKPB dan Partai Buruh tak Lolos Verifikasi
Molibagu,KM -
Dua Parpol yang memiliki kursi di DPRD Bolmong Selatan (Bolsel), yakni Partai Buruh dan PKPB tak lolos verifikasi administrasi. Hal ini membuat dua kader duduk sebagai wakil rakyat pasrah dan terancam tak bisa mengikuti Pemilu legislatif 2014 mendatang.
Menurut Sekretaris KPU, Zakir Bonde, informasi yang diperoleh dari KPU Provinsi ada dua partai yang dinyatakan tak lolos yakni, PDS dan Partai Serikat Indonesia.
“Sekarang masih berproses, memang ada empat yang tak lolos verifikasi administrasi,”jelas Bonde, Selasa (30/10) kemarin.
dijelaskannya, usai verifikasi administrasi akan dilanjutkan verifikasi faktual awal November.
“Jadwalnya sudah ada verifikasi faktual,”ucap Bonde.
Ketua PKPB Bolsel, Abidin Aptilima saat dikonfirmasi soal tidak lolosnya PKPB di Pemilu 2014 menyatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Meski begitu kata dia, pengurus kabupaten sudah berbuat maksimal melengkapi berkas.
“Ya mau tak mau kita harus menerimah keputusan tersebut,” ungkap patilima sambil tersenyum.
Sementara itu, Syarifusin Datu dari Partai Buruh tak mau berkomentar lebih.
“Saya belum bisa memberikan tanggapan,” kata Datu singkat.(Tox)

Nurdin: Saya Siap Bertarung

Nurdin Makalalag SE.ME

Kotamobagu,KM-
Pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Kotamobagu 2013 mendatang mulai diramaikan dengan bakal calon. Salah satu kandidat Wali Kota yang mulai mendapat tempat di hati masyarakat adalah, Nurdin Makalalag SE.ME.
“Ini menjadi kabar gembira bagi kami masyarakat yang ada di Kobo Kecil. Jika Pak Nurdin maju di Pilwako dan menang menjadi Wali Kota, kami yakin beliau bisa membawa perubahan di Kotamobagu,”ujar Romi warga Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur.
Dia juga mengatakan, saat ini masyarakat Kotamobagu masih merindukan adanya perubahan yang signifikan di semua sector. Termasuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan secara keseluruhan.
“Masyarakat Kotamobagu ingin suatu perubahan. Dan kami yakin Pak Nurdin mampuh melakukan itu,”ucapnya.
Hi Nurdin Makalalag SE.ME yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu mengatakan siap maju dan bertarung di Pilwako 2013 mendatang.
“Dengan adanya dukungan masyarakat seperti ini, yang ingin saya maju di Pilwako, tentunya saya harus siap. Insya Allah kalau memang Tuhan mengijinkan, saya bersama Partai Bulan Bintang (PBB), akan membawa perubahan, baik itu dari sektor pendidikan, pertanian dan infrastruktur yang selama ini kurang diperhatikan dan dirawat dengan baik,”tandas papa Eva kerap ia disapa.(Sandy/Erwin)

Jelang Perceraian, Mobnas Ketua Dekot Hilang

INILAH mobil dinas Ketua Dekot Kotamobagu, Rustam Siahaan yang dinyatakan hilang.
Nampak istri Ketua DPRD Kotamobagu, Maritje Marham menggunakan Mobnas
ketua Dekot saat menghadiri sidang di Pengadilan Tinggi Agama belum lama ini.(foto ist)

Dotulong: Saya Kaget dan Baru Tahu Informasi Ini
Kotamobagu, KM-
Mobil Dinas (Mobnas) Ford milik Ketua Dewan Kota (Dekot) Kota Kotamobagu, Rustam Siahaan dengan plat nomor polisi DB 2 K sejak, Kamis 25 Oktober lalu raib entah kemana. Anehnya, kejadian hilangnya mobil ini berbarengan dengan proses pengurusan penceraian Rustam dengan istrinya, Maritje Marham di Pengadilan Agama Kotamobagu.
Kronologis kejadian hilangnya mobil tersebut diketahui saat, Maritje istri Rustam pulang ke rumah dan melihat mobil dinas itu sudah tidak berada di depan rumah yang terletak di Kelurahan Kotobangon.
“Saya kaget ketika sampai di rumah Kamis malam sekitar pukul 21.00 wita, mobil itu sudah tidak berada lagi di halaman rumah saya,”ujar Maritje.
Perempuan yang biasa Itje ini mengatakan, dirinya sempat menanyakan soal keberadaan mobil dinas tersebut kepada sopir, namun tidak sopir itu tidak mengetahuinya.
“Mereka semua mengaku tidak tahu mobil itu siapa yang bawa,”ucapnya
Hari itu juga dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
“Malan itu juga saya langsung melaporkan ke pihak berwajib di Polres Bolmong,”ucap Itje.
Sementara itu, pihak Polres Wakil Kepala Polres Bolmong Komisaris, Rustanto mengaku, dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, pihaknya tidak menerima adanya laporan kehilangan mobil.
“Tidak ada laporan kehilangan mobil dinas,”kata dia menegaskan saat ditemui di Markas Komando (Mako Polres) Polres Bolmong.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kota Rustam, minta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotamobagu untuk menangani penarikan kendaraan yang berada di rumah Itje.
“Untuk permasalahan kendaraan dinas, saya sudah sampaikan ke BK untuk penarikan mobil dinas. Saya sudah berkomunikasi dengan istri saya untuk mengembalikan mobil dinas, namun tidak membuahkan hasil,”ujar Rustam.
Wakil Ketua BK DPRD Kotamobagu Yulianto Dotulong pun mengakui hal itu. Dia mengatakan, BK sudah mengirimkan surat kepada Maritje Marham untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Namun karena tidak ada balasan, lanjut Yulianto, BK berencana akan menarik paksa kendaraan dinas itu.
“Saya kaget dan baru mengetahui informasi ini. Masalahnya kabar hilangnya Mobnas ini, bertepatan dengan niatan kami yang akan segera menarik paksa mobil tersebut tersebut,”tandas Yulianto.(Mg1/Erwin)

Pemkot-BPK Teken Perjanjian Akses Data

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
untuk Akses Data, Senin (29/10) kemarin, di kantor perwakilan BPK RI Sulut di Manado.(Foto: yappi/KM)

Bitung,KM-
Untuk melancarkan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Walikota Bitung, Hanny Sondakh, bersama kepala perwakilan BPK RI Sulut, Dr Rochmadi Saptogiri, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di kantor perwakilan BPK RI Sulut, Jl 17 Agustus Manado.
Penandatanganan itu, disaksikan Ketua DPRD Provinisi Sulut Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh dan Gubernur Sulut DR SH Sarundajang.
Dalam kesempatan tersebut, Sondakh mengatakan penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi dengan BPK dalam membantu mereka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Melalui penandatanganan MoU ini menunjukkan kalau Pemkot Bitung sangat berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Ketua DPK PKPI Kota Bitung ini.
Turut mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Kota Bitung Santy Luntungan ST, Sekretaris Kota Drs Edison Humiang MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fabian Kaloh SIP MSi, Asisten IV Bidang Keuangan Petrus Tuange S Sos Msi, Kabag Keuangan Frangky Sondakh SE dan Kabag Hukum Weenas Luntungan SH MH.(yappiletto)

PG Tomohon Mulai Rekrut Bacaleg

Ir Micky JL Wenur

Tomohon, KM –
Partai Golongan Karya (PG) dipastikan akan mulai merekrut kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon
Legislatif (bacaleg) di Kota Tomohon. Itupun telah diawali lewat Pendidikan dan latihan (Diklat) bagi kader Golkar di kota ini.
Diklat fungsionaris dipastikan akan merekrut sedikitnya 60 kader terbaik partai, yang tersebar di setiap Kelurahan dan Kecamatan, guna  diseleksi sebagai 20 calon legislatif (caleg) dalam pentas Pemilu DPRD pada 2014 mendatang sesuai dengan mekanisme partai.
Carteker Plt Ketua DPD II PG Kota Tomohon Ir Micky JL Wenur  kepada Koran Manado mengungkapkan, rekruetmen calon legislatif Partai Golkar ini sesuai dengan tahapan internal dan sudah mulai dilakukan berdasarkan dengan mekanisme yang di instruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG.
“Memang suatu ketentuan internal Golkar mulai dilaksanakan, jadi dalam waktu tidak terlalu lama paling tidak Golkar sudah akan memiliki 20 caleg sesuai perintah undang-undang, jadi untuk diklat fungsionaris ini akan merekrut 60 peserta yang siap maju untuk diseleksi dalam pentas politik legislatif nanti” ujar Wenur. 
Lanjut dikatakan Plt Ketua, diklat fungsionaris ini akan dilaksanakan sesudah Rapimnas Golkar. “Untuk rekruetmen nanti, sedikitnyanya target diklat fungsionaris sebanyak 60 kader yang tersebar di 5 kecamatan serta organisasi sayap lainnya. Dengan asumsi bahwa masing-masing kelurahan itu diupayakan ada keterwakilan dalam diklat fungsionaris Golkar,” ujar Wenur.
Informasi lain yang diterima wartawan untuk diklat fungsionaris, ini para peserta diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1.200.000.- sebagai biaya iuran pelaksanaan diklat fungsionaris partai golkar.(yongkie sumual)

Lagi, Pemkab Minahasa Dinilai Tipu Rakyat

Soal Relokasi Pedagang Pasar Modern Tondano
Tondano, KM -
Relokasikasi pedagang yang saampai saat ini belum ada kepastian dari Pemkab Minahasa membuat sejumlah pedagang dipasar Tondano kesal. Janji manis Pemkab Minahasa untuk merelokasi pedagang sejak bulan agustus lalu, dinilai telah menipu rakyat dengan janji towo alias sorga telinga yang sampai saat ini tak kunjung terealisasi.
Menurut Rahmad Mile, salah satu pedagang sembako dipasar Tondano, para pedagang saat ini sangat tersiksa dengan kondisi pasar saat ini. Sebab, selain jauh dari standart kesehatan, omset para pedagang menurun drastis akibatnya hutang mereka di bank dan suplaiyer terus menumpuk bahkan ada pedagang yang rumahnya akan disita oleh pihak bank karena sudah beberapa bulan menunggak angsuran.
“Torang so puas dengan kepala dinas pe janji – janji, sekarang ini torang mo tuntut depe kepastian, kapan torang mo kase pindah dipasar baru, soalnya bukan baru satu kali kadis da janji pa torang mo kase pindah mar sampe sekarang nyanda pindah – pindah,” ujar Mile
Mile mengatakan, kepala dinas pasar sudah berapa kali menjanjikan akan merelokasi pedagang sejak pasar selesai dibangun sekitar bulan mei lalu, namun sampai akhir oktober ini belum juga ada tanda – tanda pelaksanaan relokasi. Memasuki bulan November ini pihaknya bersama pulahan pedagang mendesak agar Pemkab Minahasa segera melakukan relokasi karena dalam bulan desember akan memasuki pasar ramai. Jika kondisi pasar seperti ini tetap dipertahankan mereka khawatir para pembeli lebih condong berbelanja di pasar Tomohon, karena kondisi pasar Tondano yang sempit dan sumpek yang akibatnya omset pedagang akan berkurang.
Senada disampaikan Jouke Kodu, salah satu pedagang kelontongan. Menurutnya, sering tertundanya pelaksanaan relokasi pedagang membuat pihaknya rugi karena harus mengeluarkan dana ekstra sekitar 15 sampai 20 juta untuk membayar sewa kontrakan kios. “Coba bayangkan kalu tu biaya sewa kios torang pake beli akang barang for mo kase tamba dimodal, ada keuntungan yang boleh torang mo nikmati,” tukasnya
Mereka berharap, dalam waktu dekat pihak dinas pasar turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi para pedagang agar pihak dinas tidak tahu persis apa yang dirasakan oleh para pedagang dipasar Tondano saat ini.
Sementara itu, Kepala Pasar Tondano, Simon Sumanti, ketika dikonfirmasi harian ini menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bupati Minahasa Stefanus Vreeke Runtu (SVR) untuk mengoprasikan pasar tersebut. Menurutnya, selain menunggu petunjuk dari Bupati, belum dioprasiakan pasar tersebut karena beberapa penunjang pasar tersebut seperti pelataran yang belum diperbaiki yang menghambat pengoprasian pasar yang berbandrol 9 Miliar tersebut. “Kami berharap dalam waktu dekat pasar tersebut segera dioprasikan,” ujar Sumanti.(fernando kembuan)

Tumiwa: 313 PNS Pemprov Berpendidikan SD, SMP

Manado, KM-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Drs. Roy Tumiwa MPd mengungkapkan bahwa, ada 313 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), dari jumlah keseluruhan keseluruhan 6115 PNS di tahun 2012, masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Tumiwa menjelaskan, untuk data lainnya sebanyak 2752 PNS berpendidikan SMA, 2231 PNS pendidikan S1, 560 PNS D3, 252 PNS berpendidikan S2, dan 7 PNS berpendidikan S3.
“Dari jumlah keseluruhan PNS di Pemprov Sulut, tercatat yang berpendidikan SD dan SMP, mencapai 313 pegawai,”paparnya.
Kata Tumiwa, meski demikian, pihaknya terus melakukan pembenahan SDM para PNS itu, melalui bantuan pendidikan lanjut dan pelatihan serta Bimtek. Bukan hanya itu, Pemprov juga melakukan perubahan pendekatan pendidikan dan pelatihan lewat kebijakan, dimana salah satunya memberikan Diklat PIM dulu baru PNS bisa duduk dalam jabatan.
“Para PNS di Pemprov Sulut, sering diikutsertakan dalam bimtek ataupun pelatihan serta Diklat, guna meningkatkan SDM mereka,”terangnya.
Tumiwa menambahkan, pihak BKD selaku instansi teknis, tengah mempersiapkan diri dengan kajian pokok yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi/mutasi, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pola karier, penilaian prestasi kerja, hak dan kewajiban, reward and punishment, code of conduct, dan pemberhentian.
“Semua pihak saling bersinergis dan berkomitmen. Kajian ini diyakini dapat merumuskan sistem dan disain manajemen PNS yang rasional, dan terintegrasi mulai dari perencanaan kebutuhan PNS hingga pemberhentian/pensiun,”tandas Tumiwa.(onal)

Wawali Janji Cek Lokasi Penilaian

Rakor Pemantapan P1 Adipura

WAKIL Walikota harley AB Mangindaan
memimpin rakor pemantapan penilaian pantauan 1 (P1) Adipura,
didampingi Kepala BLH Drs Josua Pangkerego,
di ruang Toar Lumimuut, kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM –

Untuk menghadapi persiapan penilaian Adipura pantauan satu (P1) pada 8 November mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pantauan 1 Adipura, di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota, Selasa (30/10) kemarin.

Rapat dipimpin langsung Wakil Walikota Harley AB Mangindaan didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, dan dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Manado, PT Angkasa Pura, PT Pelindo Cabang Manado, para direktur Rumah Sakit, PT Air Manado serta Camat dan Sekretaris Kecamatan se Kota Manado.

Dalam rapat tersebut terungkap masih banyak lokus penilaian Adipura yang perlu mendapat perhatian serius. Karena, jika tidak dibenahi akan sangat berpengaruh pada penilaian Adipura nanti.

Wakil Walikota Harley Mangindaan berharap, lokasi-lokasi yang masih kurang dapat secepatnya dibenahi. Terlebih peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan disekitarnya.

“Saat ini, hal yang paling penting yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki gaya hidup bersih dan indah, dan mendapat penghargaan. Bukan bersih pada momen-momen tertentu. Tetapi, bagaimana caranya kita Pemerintah Kota Manado menyadarkan kepada masyarakat, bahwa hidup bersih itu sehat dan indah,”tandas Wawali.

Untuk itu, tambah Mangindaan, dalam waktu dekat dirinya akan melaksanakan kunjungan secara mendadak, untuk memastikan lokasi penilaian telah siap seperti yang dilaporkan peserta rapat.  

“Saya akan turun langsung mengecek sampai sajauh mana keseriusan SKPD di Pemkot Manado termasuk beberapa tempat yang akan menjadi titik penilaian Adipura, apakah sesuai dengan yang mereka laporkan dalam rapat,”pungkas Ai, sapaan akrab Wawali, yang baru merayakan HUT ke 37 Senin lalu.(jan torindatu)

Antar Kawasan Reklamasi Bakal Dibangun Jembatan

Antisipasi Kemacetan di Boulevard 

Manado, KM –

Vicky Lumentut

Untuk mengatasi persoalan kepadatan arus lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kemacetan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah merencanakan untuk membangun jembatan penghubung antar kawasan reklamasi.

Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandaskan pembangunan jembatan penghubung itu, akan membuka akses jalan menuju pusat Kota Manado. Karena, dalam perjanjian dengan pihak pengembang, salah satu bagian dari lahan 16 persen adalah jalan yang diperuntukan untuk umum.

“Rencananya, kita akan membangun jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan reklamasi. Nantinya, jembatan ini akan menjadi jalan pengganti boulevard, karena memang di lahan 16 persen yang diberikan pengembang kepada pemerintah ada akses jalan untuk digunakan masyarakat,”tandas Walikota.

Lanjut dikatakan, penganggaran untuk pembangunan jembatan itu diusulkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) induk Kota Manado tahun 2013 mendatang.

“Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini, akan mengeliminir serta mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalan Piere Tendean boulevard. Apalagi, jika jembatan Soekarno yang menghubungkan wilayah utara Manado selesai dikerjakan, akan menambah ruas jalan di Kota Manado,”ujar Lumentut.

Dikatakan Walikota, jembatan penghubung yang akan dibangun yakni antara kawasan reklamasi PT Bahu Cipta Persada dengan PT Boulevard Indah atau kawasan Manado Convention Center (MCC), kemudian antara PT Boulevard Indah dengan kawasan reklamasi PT Mega Surya Nusa Lestari.(jan torindatu)

Bank Sampah Perlu Diberdayakan

Butuh 10-30 Bank Sampah di Manado

Josua Pangkerego

Manado, KM –

Program Bank Sampah yang mulai diterapkan di Kota Manado diharapkan mampu mendongkrak perolehan nilai Adipura pada tahun 2013 mendatang. Pasalnya, Bank Sampah disamping meminimalisir sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, Selasa (30/10).

Hanya saja, tambah Pangkerego, kesadaran masyarakat untuk membentuk Bank Sampah, sampai saat ini belum nampak secara signifikan. Padahal, sosialisasi mengenai pembentukan Bank Sampah telah dilakukan BLH di sembilan kecamatan.

“Program Bank Sampah ini sangat baik untuk mengantisiapsi menumpuknya volume sampah yang masuk ke TPA Sumompo. Disamping itu, memiliki nilai ekonomis tinggi untuk membantu masyarakat dari sisi ekonomi. Tapi, sampai saat ini belum banyak kelompok masyarakat yang membentuk Bank Sampah di Kota Manado,”ujar Pangkerego.

Lanjut dikatakan, sebagai salah satu factor penilaian Adipura, Bank Sampah sangat berpengaruh. Jika kota sebesar Manado dibutuhkan adanya 10 sampai 30 Bank Sampah.

“Kalau seluruh masyarakat Kota Manado menyadari pentingnya Bank Sampah, maka akan terbentuk banyak bank sampah di daerah ini. Karena, Kota Manado membutuhkan idealnya 10 sampai 30 Bank Sampah,”tandas Pangkerego.(jan torindatu)

SHS Diminta Ambil Alih Jabatan Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Tetty Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov Dibelakang Demo
Amurang, KM –
Aksi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Pembela Masyarakat Minsel  (ARPMM, red) kembali menggoyang kepemimpinan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di Depan Kantor Bupati Minsel Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Senin (29/10) kemarin.
Dalam aksi demo tersebut, mereka meminta Bupati beserta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan tiga Assisten di Setdakab untuk mundur dari jabatannya. Pantauan wartawan, sedikitnya 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja bersama ratusan personel Polisi di Polres Minsel melakukan penjagaan dan penertiban terhadap aksi demo tersebut.
Menurut, Treny Rungkat dan Niko Lonteng koordinator aksi Demo tersebut, bupati harus segera turun dari jabatannya dalam tempo 3x24 jam dan peran wakil bupati difungsikan tugasnya.
“Kami  meminta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan para asisten untuk turun dari jabatannya,” ujar keduanya.
Menurut dia, pihaknya berencana menduduki kembali Kantor Bupati sampai ketemu dengan Paruntu. Sebenarnya, pendemo akan menginap di Kantor Bupati, namun tak diizinkan kepolisian.
 “Kami tetap menduduki pemkab sampai bertemu dengan bupati. Esok, kami kembali dengan jumlah yang lebih banyak,” ujar Rungkat.
Ditekankan, Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang segera mengambilalih pemerintah di Kabupaten Minsel. Karena Paruntu ditengarai tak mampu lagi menjalankan pemerintahan yang baru dijalani sekitar dua tahun.
Pada kesempatan terpisah, salah seorang Korlap lainnya, Jackson Roringpandey menyatakan, pihaknya akan mendesak agar bisa ketemu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Jika tidak pendemo akan menduduki Kantor Bupati.
Terpisah, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam BBM-nya, Senin (29/10) sekitar pukul 17.35 Wita mengatakan, semua tuntutan pendemo seperti Aliansi Reformasi Peduli Masyarakat Minsel (ARPMM) tidak benar.
‘’Selain itu, ini fitnah. Dan semua yang disampaikan adalah tidak benar. Justru ini ditunggangi oleh lawan politik dan elit pejabat. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pejabat di Provinsi Sulawesi Utara,’’ ujar bupati Tetty.
Lanjut Tetty, selain itu semua yang disampaikan ARPMM melalui korlap Trenny Rungkat dan lainnya adalah rekayasa publik. Serta pembunuhan karakter untuk pemerintahan Minsel.
‘’Karena aktor dibalik  intelektualnya sudah  ketahuan. Namun, kami  menyikapi semuanya dengan bijak. Bahkan, biarlah nanti Tuhan yang beracara. Karena, hak Tuhan yang akan menghukum mereka. Karena telah mengusik hamba Tuhan yang sudah diurapi,’’ ungkap istri tercinta Decky Palinggi, SE ini.
Ditambahkannya, selain ada oknum di Provinsi Sulut. Dimana, Sabtu (27/10) dilaksanakan rapat tertutup di Kecamatan Tareran.
“Nah, oknum-oknum intelektual tersebut sudah terekam siapa dalangnya. Oleh sebab itu, unjuk rasa ini dipastikan ikut terlibat wakil bupati Minsel dan oknum pejabat Provinsi Sulut. Selain itu, bisa saya duga kalau ternyata banyak pejabat Provinsi Sulut. Termasuk ada anggota DPRD Provinsi Sulut kenapa hal ini bisa terjadi? Ingat, demo ini adalah untuk ketiga kalinya. Dan semua tuntutan, seperti saya katakan adalah rekayasa. Serta ingin membunuh karakter saya sebagai bupati. Ingat, saya dipilih rakyat Minsel,’’ tutup Paruntu.(dolvie mangindaan/bm)

HAG-RJM Ajak Pendukung Santun di Masyarakat

CALON Bupati Hangky Arther Gerungan saat menyampaikan sambutan
pada acara pelantikan tim pemenangan independen di Tompaso II, Senin kemarin.(foto ist)

Tompaso, KM
Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw melantik ratusan tim pemenangan independen 14 Desa se Wilayah Tompaso, Senin (29/10) kemarin. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Advent (GPA) Tompaso II, diikuti sekira 850 tim pemenangan, pendukung, serta simpatisan wilayah itu.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan penegasan-penegasan terkait tugas tim yang dipimpinnya dengan penegasan politik cantik yang harus dimainkan para anggota tim yang dilantik.
“Oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante, serta para pemuda yang hadir dilantik saat ini, kalian adalah ujung tombak pemenangan HAG-RJM di masyarakat nanti. Untuk itu, komitmen serta kerja keras kita semua sangat diharapkan demi perubahan besar di Minahasa,” ujarnya.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan pesan-pesannya, giliran Recky Janeman Montong (RJM) kembali menegaskan, pencalonan HAG-RJM pasti membuahkan hasil yang baik kalau mendapat dukungan masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap rakyat Minahasa tidak salah pilih agar tidak menyesal. Marilah kita tentukan pilihan yang cerdas demi perubahan yang sama-sama kita inginkan ,” tandas RJM.
Senada dikatakan HAG, Minahasa dapat berubah jika konsep restorasi menuju Minahasa era baru tanpa korupsi benar-benar diwujud-nyatakan melalui sikap politik saat memilih di TPS-TPS.
“Upaya merestorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi merupakan pilihan HAG-RJM yang juga disukai masyarakat. Dan pilihan ada di tangan masyarakat untuk menentukan sikap,”ujar HAG menawarkan.
Lanjut dia, restorasi bertujuan menciptakan Minahasa lebih baik, lebih aman, peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur peninjang ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta faktor lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Jadi kami tidak hanya menawarkan konsep, tetapi itu sudah menjadi tekad HAG-RJM ketika dipercaya memimpin daerah ini (Minahasa),” tandas HAG.
Dia juga berpesan kepada tim serta segenap pendukung dan sipamtisan untuk menghindari black- campaigne terhadap calon lain.
“Biarlah mereka melontarkan kampanye hitam kepada HAG-RJM, kita jangan membalasnya. Tetapi sebagai umat percaya, biarlah semua berproses sesuai kehendak Tuhan,” kata HAG.
HAG malah mengajak para pendukung HAG-RJM untuk santun di lingkungan masyarakat, serta katakan apa adanya tentang HAG-RJM di masyarakat.(vanny)

Walikota Tomohon Wakili Indonesia di Inggris

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

Bahas Koperasi InternasionalTomohon, KM—
Kunjungan kerja Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak bersama beberapa perwakilan pejabat lingkungan Pemkot Tomohon ke Manchester Inggris, dalam kaitan ICA ekpo festival koperasi internasional, sekaligus menjadi utusan Indonesia di negaranya Pangeran Charles itu.
Dihubungi via seluler, Walikota Tomohon mengatakan, terobosan-terobosan penting harus selalu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui Koperasi dan UMKM.
“Program UMKM ternyata sangat berhasil dan diakui pemerintah pusat, bahkan kami mendapat kehormatan untuk mengikuti kegiatan koperasi tingkat dunia di Inggris, apalagi Walikota Tomohon merupakan satu-satunya Walikota di Indonesia yang mendapat penghargaan dan kesempatan melalui Kementerian Koperasi RI untuk mengikuti hajatan penting di Inggris,” ujar Eman.
Disisi lain Kadis Koperasi Tomohon Drs Ronny Lumowa mengatakan, penghargaan pemerintah pusat ini merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tomohon dalam perkoperasian apalagi Lembaga Pengelola Bantuan Dana Bergulir (LPBDB) sebesar Rp.500 Juta bagi koperasi berprestasi Kota Tomohon yaitu Koperasi Gelora Pendidikan menjadi suatu tolok ukur majunya perkoperasian di Tomohon dan Sulawesi Utara pada umumnya.
Lanjut dikatakannya, agenda kegiatan yang akan diikutinya antara lain  pemilihan pengurus koperasi tingkat dunia, mengikuti kongres koperasi tingkat dunia serta melihat peluang-peluang yang dapat diaplikasikan berkaitan dengan ditetapkannya Tomohon sebagai Kota Koperasi. “Dalam kunjungan tersebut Walikota Tomohon termasuk dalam 48 orang delegasi dari Indonesia bersama salah satu Bupati yaitu Kabupaten Kampar, yang akan mewakili Indonesia dalam ajang internasional itu,” tukas Lumowa.(yongkie sumual)

SHS Yakin E-Audit Bantu Pemprov Raih WTP

GUBERNUR SUlut Dr SH Sarundajang bersama Kepala BPK RI
Perwakilan Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak melakukan
penandatanganan nota kesepahaman.(foto ist)

Manado, KM-
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama 15 Kabupaten/Kota se Sulut.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak dengan Gubernur Dr. S.H. Sarundajang di Aula BPK Perwakilan, Senin kemarin yang di saksikan  Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak dan Sekjen BPK Ri, Hendar Ristriawan, SH, MH.
Nampak hadir, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, para Ketua DPRD Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota serta Sekretaris Daerah Kab/Kota se Sulut.
Penendatanganan ini sebagai langkah strategis BPK RI untuk mewujudkan, sinergitas dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Apalagi melalui E-Audit ini, BPK dapat meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dengan strategi link and match melalui jaringan internet.
Gubernur Sarundajang memberikan apresiasi atas upaya BPK ini. Dia berjanji akan bersinergi dengan BPK untuk mengembangkan pusat-pusat data termasuk di Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem yang akan dikembangkan.
“Pemerintah Provinsi tekad untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun yang akan datang dan tentunya sistem E-Audit ini akan membantu untuk mencapai hal tersebut,”ujarnya.(onal)

Deprov Diminta Bentuk Pansus Pertambangan

Manado, KM –
Polemik seputar akitivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) memang kian kompleks. Apalai hal tersebut ditopang dengan beragam bentuk penolakan warga. Terkait hal itu, legislator Sulut dituntut lebih mencermati permasalahan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Termasuk mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pecarian solusi.
Pembentukan Pansus itu dinilai sangat tepat, mengingat banyak kekecewaan yang dialami warga dengan adanya pertambangan. Salah satuny contoh akivitas pertambangan di Pulau Bangka, termasuk beberapa kegiatan di wilayah Totabuan, Minsel, Minut dan Kota Bitung. “Masyarakat telah secara nyata menyuarakan aksi penolakan pertambangan. Seperti yang dilakoni warga beberapa waktu lalu dengan menghadiahkan hal-hal unik dan tak lazim kepada para wakil rakyat. Itu sebenarnya harus segera dicermati oleh anggota dewan provinsi. Paling tidak, dalam bentuk pencarian solusi dan pemecahan masalah Dewan dapat membentuk Pansus untuk menguak sisi positif dan negatif dari pertambangan,” ujar James R, dan Fangky B.N, dua tokoh pemuda asal Minahasa Utara.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, pembentukan Pansus Pertambangan bukan hanya membantu masyarakat. Tetapi pihak perusahaan maupun lembaga eksekutif akan dapat menuai hasilnya. Dimana, lewat Pansus tentu akan dapat mempertemukan titik-titik bermasalah, serta melahirkan bentuk atau konsep pemanfaatan ruang yang representative bagi semua pihak.
“Pembentukan Pansus pertambangan tidak ada salahnya dilirik oleh anggota dewan. Sebab, hasil dari pencarian fakta maupun pemecahan masalah tentu akan dapat menyatukan pemahaman antara berbagai pihak yang berseteru dan berbeda pendapat,” ulas mereka.
Kepada Sementara itu, saat berdialog dengan wartawan,  legislator Sulut, Herry Tombeng,SH merespon baik adanya usulan pembentukan pansus pertambangan. Menurutnya, untuk dapat membantu penyelesaian malasah termasuk bentuk pencarian solusi terkait masalah pertambangan, memang penting untuk dibentuk Pansus pertambangan. “Itu usualn yang baik, dan mungkin tepat untuk memecahkan masalah pertambangan yang mencuat di daerah ini,” ujar Tombeng, seraya berjanji akan mengangkat usulan pembentukan pansus itu ke internal DPRD Sulut.(JeffrieRM)

Wakil Rakyat Desak Usut Tuntas

Fransisca M Tuwaidan

Penganiayaan Wartawan Minut
Minut, KM
Anarkisme yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab terhadap tiga wartawan, yakni Risky Pogaga (SKH Media Sulut,red), Hendra Lumanauw (SKH Koran Manado,red) yang sehari-hari bertugas sebagai kepala Biro Minahasa Utara (Minut) dan satu rekan lagi, Bryan Sondakh beberapa waktu lalu diarea parkiran Bahu Mall, rupanya mendapat perhatian serius personil DPRD Minut Fransisca M Tuwaidan.
Menurut Tuwaidan, seharusnya wartawan atau jurnalis tidak diperlakukan semena-mena seperti ini, mengingat tugas-tugas kewartawanan begitu mulia dalam menyebar-kan informasi kepada masyarakat. “Ini bentuk pelanggaran dan harus diusut tuntas aparat berwajib,” pungkas Tuwaidan, Minggu (28/10) saat membesuk Risky Pogaga yang hingga kini masih terbaring lemah di RS Siloam, Manado.
Lanjut srikandi yang dikenal dekat dengan kalangan kuli tinta ini, pemukulan terhadap wartawan merupakan bentuk kriminalisasi berat, mengingat wartawan harusnya dilindungi bukan dianiaya. “Jika memang ada dugaan keterilbatan oknum berwajib, kiranya kapolda bisa memperhatikan hal ini,” jelasnya, sembari menghimbau semua pihak untuk menghen-tikan aksi-aksi pemukulan terhadap wartawan. (*)

Mamesah Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak

Proyek SMKN 2 Tinggalkan Masalah
Bitung,KM-
Pengadaan ruangan belajar di SMK Negeri 2 Bitung, dengan anggaran Rp11,5 Miliyar bantuan luar negeri yang diterima sekolah teknik tersebut tahun 2011 lalu, masih menyisahkan persoalan.
Pasalnya, dana yang menjadi swakelola dan dikerjakan pihak ketiga, diduga belum sepenuhnya diterima kontraktor pelaksana, bahkan dana miliyaran ini langsung masuk ke rekening pribadi mantan kepala sekolah, Drs WK alias Wel.
Hal tersebut diungkap, Sekretaris LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Provinsi Sulut, Jemmy Mamesah. Menurutnya, persoalan tersebut sangat riskan jika tidak ada tindakan dari aparat hukum.
“Ini sangat berhubungan erat dengan korupsi, kami minta pihak penegak hukum di kota Bitung menyelesaikan kasus ini, agar dana bantuan yang masuk lainnya akan dimanfaatkan dengan baik,”ujarnya, sambil menambahkan hasil investigasinya, beberapa kontraktor pelaksana juga mengeluhkan masalah yang sama.
“Salah satu kontraktor yang saya temui, pekerjaannya sudah selesai, namun dana yang belum cair masih tersisa 100 juta rupiah lebih, sementara kontraktor tersebut baru diberikan Rp300juta, sedangkan kontrak kerja Rp 400 juta,”ungkap Mamesah.
Sekretaris Komite SMKN 2 Bitung, Absalom Budiman, saat dimintai keterangan menjelaskan, persoalan tersebut hanya salah paham saja. Mantan kepsek tidak memberikan dana sisa, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai.
“Setahu saya, pekerja yang tinggalkan tanggungjawab, sehingga penyelesaiannya terkatung-katung, jadi mantan kepsek pak Wel bertindak menanganinya, jangan sampai lewat batas pekerjaan dan kena Tuntutan Ganti Rugi,”ujar Budiman.
Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Maesa, Bawiling ketika dimintai tanggapan mengatakan, dirinya tak tahu kalau ada bantuan yang masuk di SMKN 2.(yappiletto)

5 Kelurahan Terima Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata

Drs Gerardus E Mogi

Tomohon, KM—
Dalam rangka meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi masalah kemiskinan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon melaksanakan kegiatan penyerahan dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon Drs Gerardus E Mogi menjelaskan, sasaran kegiatan ini salah satunya untuk terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM, dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut dikatakan Mogi, saat ini ada 5 kelurahan Wisata yang mendapat Dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yaitu LKM
Wisata Mahawu Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Tri Colour Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Sayok Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan dengan jumlah bantuan 75 juta, LKM Tumimperas Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah dan LKM Pinaesaan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara dengan Jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah.
Lanjut dikatakan dia, ditetapkannya 5 Kelurahan ini oleh Dirjen Distenasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, setelah melewati proses seleksi dan dilihat dari berbagai potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kelurahan-Kelurahan tersebut berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia serta fasilitas usaha pariwisata dan industry kreatif yang menjadi penggerak kepariwisataan, apalagi diketahui mekanisme pencarian dana bantuan desa Wisata dikirim langsung ke Rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah memenuhi sejumlah criteria sesuai pedoman PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan pelaksanaan teknis kegiatan mengacu pada petunjuk teknis operasional pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Assisten Ekonomi Dan Pembangunan Dra Truusje Kaunang mewakili Walikota Tomohon mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat luas, dimana dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Pariwisata mengunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran bantuan desa wisata kepada kelompok masyarakat.
Bantuan ini bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. (yongkie sumual)

DPRD Minahasa Plesir, Sekwan Mengaku tak Tahu

Royke Kaloh

Tondano,KM -
Pasca APBD Minahasa ditetapkan pemerintah Provinsi Sulut, kebijakan kurang populis kembali dilakukan para wakil rakyat yang berkantor di gedung manguni. Tak tanggung-tanggung, 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa diduga menghamburkan uang rakyat dengan mengadakan pelisir di kota Bekasi Jawa Barat dan dilanjutkan ke kota Serang Provinsi Banten.
Akan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyangkan kinerja dari para anggota DPRD, yang terkesan hanya menghamburkan uang rakyat, tanpa ada kontribusi kepada masyarakat Minahasa pada umumnya.
“Kami sayangkan apa yang dilakukan para anggota DPRD, disaat kondisi perekonomian rakyat Minahasa kurang stabil saat ini, dengan seenaknya para wakil rakyat menghamburkan uang rakyat hanya untuk pelesir ke luar daerah. Kami berharap apa yang dilakukan para wakil rakyat tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setau kami, setiap para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja tidak pernah hasil dari kunjungan kerja tersebut diaplikasikan kepada masyarakat,” ujar Rival Luli tokoh pemuda Langowan.
Herson Walukouw, salah satu personil DPRD Minahasa, dari Fraksi Partai Golkar, tidak mengelak saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Menurut dia, pihaknya bersama dengan anggota DPRD mengadakan kunjungan kerja ke Bekasi dan Serang. “Ya benar, kami mengadakan kunjungan kerja,” ujar Walukouw.
Ironisnya, Sekwan Minahasa Royke Kaloh, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan anggota DPRD Minahasa, malah mengelak. Parahnya lagi, Sekwan mengaku dirinya tidak mengetahui keberangkatan para anggota DPRD. “Saat ini saya ada bersama dengan pak ketua DPRD, coba tanya saja pada para anggota dewan,” ujar Kaloh.(fernando kembuan)

Peserta Askes Tomohon tak Berlaku di RS Swasta

Manado, KM-
Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Kota Tomohon nampaknya harus gigit jari untuk mengklaim hak-hak asuransi di Rumah Sakit (RS) swasta yang berkedudukan di Kota Manado. Pasalnya, pelayanan pemberian pengembalian biaya pengobatan bagi pasien peserta Askes, hanya berlaku di RS milik pemerintah.
Hal tersebut sebagimana penegasan staff PT Askes Kota Tomohon yang terindetifikasi bernama Nyong dan receptionis bernama Lydia. Menurut keduanya, pelayanan bagi peserta Askes hanya berlaku bagi peserta yang menjadi pasien di RS milik pemerintah termasuk puskesmas. “Pasien peserta Askes yang memilih untuk langsung berobat rawat nginap di RS Swasta tidak bisa dilayani, apalagi yang RS yang berkedudukan di Kota Manado, termasuk Siloam Hospital,” tutur keduanya.
Dijelaskannya, sesuai prosedur, pasien peserta askes harus melalui pengobatan di puskesmas dan RS pemerintah, atau dari puskesmas merujuk ke RS pemerintah. Selain itu, Akses Tomohon tidak bisa memberikan rekomendasi atau menerbitkan surat pengantar bagi paserta Askes yang berobat di luar wilayah kota Tomohon.
“Aturannya, pasien harus ke RS Malalayang, kenapa ke RS Siloam. Jadi pasien peserta askes yang langsung ke RS Swasta tetap tak bisa mendapatkan pelayanan Askes,” tegas mereka.
Dikonfirmasi terpisah, A. Pelealu salah satu staff PT Askes di Siloam Hospital menjelaskan bahwa peserta askes yang masuk di RS Siloam, atas permintaan sendiri tidak menjadi jaminan Askes. “Itu harus sesuai prosedur, kalau pasien itu masuk ke RS lewat unit Gawat darurat, dia harus melalui RS terdekat diwilayah tempat tinggal pasien,” ujar Pelealu.
Ditambahkannya, sesuai prosedur Askses, kalalu kalau bukan gawat darurat itu harus melalui rujukan dokter keluarga atau puskesmas. “ jadi kalau pasien itu misalnya berdomilisi di kabupaten Minahasa, rujukannya harus ke RS Prof Kandou atau RS Ratumbuisang,” jelasnya, seraya mengingatkan bahwa untuk kasus gawat darurat, jaminan askes dapat berlaku di RS dimana saja, lewat klaim perorangan. Tapi kalau itu bukan kasus gawat darurat, tak ada jaminan akses di RS Swasta. (JeffrieRM)

KPU Bolmut Gelar Rekrutmen PPK

Boroko, KM-
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), mulai melakukan penjaringan Panitia  Pemungutan Kecamatan (PPK). Kegiatan yang berlangsung di kantor KPUD Bolmut itu, sebagai bagian dari tahapan perisiapan pelaksaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di daerah itu.
Demikian disampaikan Sekretaris KPUD Bolmut, Nazarudin Maloho SPd kepada wartawan, Senin (29/10) kemarin.
“KPUD Bolmut sudah melaksanakan penjaringan PPK, dan itu bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada mendatang,”ujar Maloho.
Dikatakannya usai penjaringan PPK dilanjutkan dengan penjaringan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkatan Desa se Kabupaten Bolmut.
“Jadi selain penjaringan PPK akan dilanjutkan dengan penjaringan PPS,”tandas Maloho. (santo)

Dukung Pembentukan PBMR, Warga Kumpul Koin

Kotamobagu, KM-
Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat di Kota Kotamobagu. Senin (29/10), sejumlah warga sukarela mengumpulkan koin (uang koin) untuk pembentukan Provinsi BMR di simpang empat Kampus UDK.
“Ini untuk kepentingan kita juga bersama. Kami rela menjadi sukarelawan untuk penggalangan dana ini,” ujar Meitry Ferreto, seorang relawan, kepada Koran Manado di sela pengumpulan dana.
Dia mengatakan, akan ada keuntungan jika Provinsi BMR terbentuk. Dia memberikan contoh dalam pengelolaan sumber daya alam. Wilayah Bolmong yang kaya potensi akan bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.
“Begitu juga dengan lapangan pekerjaan akan lebih banyak,”ujarnya.
Sebab itu, kata Ferreto, dia dan beberapa teman-temanya tergerak untuk mendukung pembentukan Provinsi BMR.
“Untuk saat ini yang tergabung memang baru beberapa orang saja. Namun kami yakin ini bisa mendorong agar keinginan masyarakat Bolmong bisa terwujud,” kata dia.
Meitri menambahkan, pembentukan Provinsi BMR harus secepatnya didorong mengingat adanya wacana moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah.
“Jangan sampai moratorium tersebut terjadi dan Provinsi BMR tidak terwujud,”kata dia mengingatkan.
Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Bayu Sagita Damopolii mengatakan, kegiatan pengumpulan itu sangat bagus.
“Itu berarti adanya motivasi dari masyarakat Bolmong Raya Khususnya di Kotamobagu untuk mewujudakan Provinsi BMR nanti,”tandasnya. (Mg1/Erwin)

Bupati: TKD November, Desember tak Akan Dibayar

Molibagu,KM -
Bupati Kabupaten Bolmong Selatan, Herson Mayulu menyatakan, dua Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkugan Pemkab Bolsel bulan November dan Desember tidak akan dibayarkan.
Pernyataan Mayulu itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 48, Senin (29/10) kemarin.
“Jadi TKD untuk dua bulan, November Desember tak akan dibayarkan,” ujarnya.
Penegasan Bupati Bolsel itu, buntut dari keterlambatan pengelolah keuangan memasukan laporan pertanggungjawaban APBD 2011 ke Kementeriaaan Keuangan, hingga berimbas sanksi  Pemerintah Pusat akan menahan 25 persen Dana Alokasi Umum(DAU) 2013.
“Aparat pengelolah seharusnya bertanggungjawab atas keterlambatan memasukan laporannya,”kata Mayulu.
Sekretaris Daerah (Sekda), Gunawan Lombu saat dikonfirmasi menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah memasukan laporannya.
“Kita sudah memasukannya, bahkan batas terakhir pemasukannya akhir Oktober,”jelas Lombu.
Sementara itu, Kadis PPKAD, Berlian Potabuga juga mengatakan, pihaknya sudah memasukan laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan sejak dua pekan lalu.
“Kita berangkat ke Jakarta tujuannya memasukan laporan keuangan,” ucap Potabuga.
Sebelumnya, Bupati Mayulu sempat mengaku kecewa dengan kinerja Kadis PPKAD yang keseringan tugas luar. Sementara tugas dan tanggungjawab sering diabaikan.(Tox)

Warga Bolsel Minta Bupati “Buka Mata”

Rolling Pejabat Eselon II, Sebaiknya Tidak Ditunda

Hi Herson Mayulu

Molibagu,KM –
Baik tidaknya penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah, serta peningkatan pembangunan, itu tergantung dari sumberdaya manusia (SDM) didalamnya. Termasuk penyediaan SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel).
Menyikapi hal itu, Pemkab yang dipimpin Bupati, Hi Herson Mayulu itu diminta tidak boleh menutup mata dengan persoalan yang terjadi di lingkugan kerjanya.
Apalagi beberapa tahun terkahir ini, persoalan pelayanan prima yang layak diterima masyarakat makin hilang dan seakan tidak dapat dirasakan masyarakat Bolsel.
“Coba bayangkan, kami datang untuk melakukan konsultasi. Eh, dikira kami mau minta proyek. Kami pun tak mau diterima untuk bertemu. Apakah ini yang namanya abdi Negara dan masyarakat? pejabat-pejabat itu tidak layak disebut pembantu bupati? Memang, kami tak mau sebut siapa nama pejabat eselon 2 tersebut,’’ ujar Sujarwan Mokoagow warga Pinolosian.
Dikatakannya, kejadian ini sering terjadi ketika Bupati sedang melakukan tugas ke luar daerah. Kesempatan itu dipergunakan oleh pejabat-pejabat itu ikut “terbang” keluar daerah dengan alasan tugas luar.
“Kalau Bupati tugas luar, pejabat-pejabat itu juga tugas luar. Meski tidak tahu tugas luar kemana mereka. Kami berharap Bupati tidak lagi menunda rolling pejabat eselon II. Kami berharapa pejabat-pejabat malas seperti itu di mutasi,”ujar Mokoagow.
Hal senada juga disampaikan Stevi Darongke, warga Kecamatan Pinolosian Timur. Dikatakannya, Bupati sebaiknya melakukan penyegaran di jajaran Pemkab Bolsel.
“Memang itu yang terbaik, pejabat yang malas dan hanya cari muka harus diganti. Kami juga sudah bosan dengan muka-muka seperti mereka yang tak mau bekerjasama. Tidak tahu program apa yang mereka kerjakan,’’ucap Darongke.
Dikatakannya, dengan dilakukan penyegaran di  tubuh Pemkab Bolsel, khususnya para pejabat eselon II, dipastikan kinerja pejabat-pejabat yang baru itu akan semakin bergairah dan memiliki ide-ide baru untuk pembangunan Bolsel kedepan.
“Sebab jika pejabat-pejabat malas seperti ini dipertahankan, Bolsel tidak akan maju. Tidak ada inovasi-inovasi dari pejabat. Sampai saat ini tidak ada pejabat eselon II di Bolsel yang kratif memajukan daerah ini. Kalau seperti ini, masyarakat juga yang menderita,”kata Darongke.
Dia juga menuturkan, dengan banyaknya pejabat-pejabat eselon II yang jarang masuk kantor berakibat kebutuhan masyarakat dan segala keperluan warga terbengkalai.
“Kami butuh pelayanan prima dari Pekmab Bolsel, termasuk pejabat-pejabat eselon II. Tapi kalau seperti ini, yang rugi kami juga. Sementara mereka (pejabat,red) itu digaji dengan uang Negara dari pajak rakyat. Kami menilai rolling jabatan eselon II sudah sangat mendesak dilakukan oleh Bupati. Dan sebaiknya pejabat yang tidak maksimal harus dipangkas,”tandasnya Darongke.(tox)

Walikota Bertemu Pengurus PHBI

Luruskan Isu Larangan Pemakaian Lapangan Tikala 

Manado, KM –

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut berjabat tangan
dengan Ketua PHBI Sulut H Ismail Mo’o
usai pertemuan di ruang Toar Lumimuut, kemarin.(Foto: ist)

Untuk menyikapi persoalan isu berdampak SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yang dihembuskan pihak tak bertanggung jawab terkait adanya kabar pelarangan menggunakan lapangan Sparta Tikala untuk shalat ied Idul Adha, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, mengadakan pertemuan dengan Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado, di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota, Senin (29/10).

Selain PHBI, tampak hadir pengurus Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Manado dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Manado.

Pertemuan yang dilaksanakan penuh kekeluargaan itu, dimaksudkan untuk meluruskan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Walikota menguraikan kronologis timbulnya isu tersebut. 

“Semuanya hanya miss komunikasi saja. Tidak ada niat dari saya, untuk menyakiti hati para umat Muslim yang juga adalah warga Kota Manado.”ujar Walikota.

Lumentut berharap, pimpinan PHBI dapat menjelaskan kepada umat Muslim di Kota Manado mengenai akar permasalahan yang sebenarnya. Karena, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado tidak pernah melarang siapapun untuk menggunakan lapangan Tikala, karena fasilitas tersebut adalah milik publik.

Mendengar pernyataan Walikota, PHBI Sulut yang diketuai H Ismail Mo’o dan PHBI Manado H Amir Liputo, menanggapi positif. Bahkan, PHBI menghargai dan memahami apa yang dikatakan Walikota.

“Walikota bertindak sangat elegan,”ujar Mo’o, mengakhiri pertemuan yang penuh dengan suasana persaudaraan.(jan torindatu)

Dermaga Manado Tua Segera Dibangun

Fery Siwi

Manado, KM –

Harapan masyarakat pulau Manado Tua agar pemerintah menyediakan fasilitas dermaga representatif seperti yang disampaikan kepada Wakil Walikota Harley AB Mangindaan beberapa waktu lalu, terjawab sudah. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menganggarkan lanjutan pembangunan dermaga tersebut dalam APBD perubahan tahun 2012 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manado, Ir Fery Siwi, Senin (29/10), mengatakan, pihaknya telah memplot anggaran untuk pembangunan lanjutan dermaga di pulau Manado Tua tahun 2012. “Saya pastikan ada pembangunan dermaga lanjutan pada tahun 2012 ini,” terang Siwi.

Sebelumnya, Ai sapaan akrab Wakil Walikota menegaskan, di Manado Tua yang warganya kebanyakan menyandarkan hidupnya sebagai nelayan, harus ada dermaga yang representatife.

“Karena kedepan bukan hanya Bunaken yang akan kita promosikan ke luar daerah dan internasional, karena potensi pulau Manado Tua juga begitu banyak. Ada hutan lindung dengan aneka ragam tumbuhan dan hewan khas Manado Tua, begitu juga gunung Manado Tua bisa untuk olahraga mendaki,”jelas Ai.

Untuk itu lanjut Ai, pemerintah akan memberikan sentuhan dalam pengembangan dunia pariwisata di pulau Manado Tua.(jan torindatu)

Sembilan Kecamatan Terima Mesin Pengolah Sampah

SEMBILAN unit mesin pengolah sampah diserahkan
Wakil Walikota Harley AB Mangindaan kepada sembilan Camat.
Tampak Wawali menyaksikan pengoperasian mesin tersebut.(Foto: ist)

Minus Paal Dua dan Bunaken Kepulauan

Manado, KM –

Untuk menunjang pengelolaan kebersihan yang lebih efektif dan memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) memberikan bantuan mesin pengolah sampah kepada sembilan kepala kecamatan se Kota Manado, Senin (29/10), di lapangan Sparta Tikala Manado.

Penyerahan bantuan alat pengolah sampah itu dilakukan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan. Dalam kesempatan itu, Wawali berharap mesin pencacah sampah itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo.

“Mudah-mudahan mesin pengolah sampah ini dapat membantu dalam penanganan kebersihan di Kota Manado. Jika sampah yang ada diseluruh wilayah Kota Manado diolah dengan baik, pasti volume sampah yang masuk TPA Sumompo akan berkurang. Ini sangat baik bagi kita serta memiliki nilai ekonomis terhadap pendapatan masyarakat,”ujar Mangindaan.

Apalagi, tambah Ai, sapaan akrab Wawali, sekarang ini Kota Manado sedang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI melalui tim penilai Adipura Ekoregion Sumapapua (Sulawesi Maluku dan Papua), yang sedang melakukan pemantauan tahap satu (P1).

Sementara, Kepala BPMPK Manado Frans Mawitjere SH, menjelaskan mesin pengolah sampah tersebut tertata dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) instansinya. Diakui Mawitjere, hanya sembilan kecamatan yang menerima bantuan alat pengolah sampah, sedangkan dua kecamatan baru belum. Pasalnya, saat penyusunan anggaran Manado masih terdiri dari sembilan kecamatan.

“Memang hanya sembilan alat yang kita serahkan, karena saat penyusunan anggaran, Manado baru miliki sembilan kecamatan, meskipun sekarang ini sudah menjadi 11 kecamatan,”tukas mantan Camat Wanea itu.

Kesembilan kecamatan minus Paal dan Bunaken Kepulauan yang menerima bantuan mesin pengolah sampah yakni, Malalayang, Sario, Wanea, Wenang, Tikala, Singkil, Tuminting, Mapanget dan Bunaken.(jan torindatu)