2013 Pemkot Tomohon Terima CPNS

Masna Pioh S,Sos

Tomohon, KM –
Pemerintah Kota Tomohon pada dua tahun terakhir ini tidak mengakomodir Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu dari jalur umum maupun dari jalur tenaga honorer daerah. Tapi dapat dipastikan pada tahun 2013 nanti, disesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemungkinan besar Kota Tomohon akan ikut mendapat jatah penerimaan.
Pemkot Tomohon melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Masna Pioh S,Sos ketika di mintai tanggapan soal proses penerimaan pegawai pada tahun anggaran 2013 mendatang, tak menampik soal itu. Namun menurutnya proses penerimaan ini juga akan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) penerimaan.  Tetapi kata dia, prinsipnya prosesnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penerimaan sebelumnya serta disesuaikan dengan perturan perundang udangan yang berlaku tentang kepegawaian.
“Yang jelas proses penerimaan pegawai kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2013, apakah itu penerimaan jalur umum dan honoraroium. Tapi akan disesuaikan juga dengan aturan yang ada serta di tindak lanjuti dengan petunjuk teknis (juknis) soal proses penerimaan yang ada” ujarnya.
Terkait dengan seberapa besar tenaga honorer yang akan diakomodir pada penerimaan nanti, mantan kabag umum Pemkot Tomohon itu masih enggan untuk memastikan kuotanya. “Untuk penerimaan kali ini belum dilihat seperti apa mekanismenya. Namun bagi tenaga honorer sudah tentu diakomodir sebagai CPNS secara bertahap berdasarkan aturan yang ada.  Apalagi khusus Honorer di Tomohon sendiri masih masih yang belum diakomodir, karena waktu lalu hanya 3 CPNS yang lolos verifikasi,” tukas Pioh.(yongkie sumual)

Perekaman e-KTP tak Capai Target

Disdukcapil Kotamobagu Menyerah
Kotamobagu, KM-
Proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kotamobagu, diduga tidak capai target. Bahkan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu terkesan menyerah menyelesaikan program pemerintah pusat ini.
Kepala Disdukcapil Kotamobagu,  Refly Mokoginta, mengaku mustahil mencapai target 100 persen perekaman e-KTP gratis tahun ini. Karena banyak kendala yang ditemui di lapangan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah ketidak beradaan warga di tempat dia berdomisili.
“Kita tahu bersama banyak warga yang wajib KTP berada di luar daerah, mulai dari yang sekolah di luar daerah hingga ke daerah Jawa, sampai yang berangkat ke luar daerah untuk mengadu nasib,” ujarnya.
Refly mengatakan, sangat sulit untuk mencari solusi masalah ini, sebab kecil kemungkinan warga yang berada jauh di luar daerah, mau pulang ke kampung halamannya hanya untuk melakukan perekaman e-KTP.
“Di pastikan masyarakat yang berada diluar daerah sekarang ini tidak mau pulang ke kampung halaman hanya untuk perekaman e-KTP ini,” tambahnya.
Dia sangat menyayangkan jika kesempatan tahun ini Disdukcapil tidak memungut biaya apapun namun tidak dimanfaatkan, karena pada kesempatan yang lain, sudah tidak ada gratisan lagi.
“Mau tidak mau mereka harus melakukan perekaman e-KTP tahun depan, itupun jika mereka bisa berkesempatan untuk pulang, dan tentu sudah tidak gratis lagi,” dia menandaskan.
Di ketahui, sampai dengan hari ini, perekaman e-KTP itu, baru sekira 70 persen yang sudah terekam, namun prosesnya akan berjalan terus sampai menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(tim km)

Warga Sorot Anggota Dewan “Makan Gaji Buta”

Satu Diantar Anggota DPRD Bolmut, Malas Ngantor
Boroko, KM-
Sebagai wakil rakyat yang dipercayakan duduk di Dewan legislasi, tentunya diharapkan dapat membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Meski begitu, hal tersebut harus dilakukan secara professional, termasuk menghadiri setiap angenda sidang paripurna dewan.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan salah satu anggota dewan di DPRD Bolmut. Fani Candra ST, yang diusung partai Demokrat ini terkesan malas masuk kantor. Masyarakat pun menilai, pria lajang ini “makan gaji buta” selama jadi anggota dewan.
Djunaidi Harunja SH warga Bolmut menuturkan, kelakukuan wakil rakyat ini harus diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolmut. Sebab  sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat, wajib hadir setiap agenda paripurna dewan. Dengan begitu kata dia, wakil rakyat bisa menyampaik aspirasi rakyat yang diwakilinya.
“Saya berharapa ada tindakan tegas berupa sanksi tegas dari Ketua BK, “ujar Harunja
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bolmut, Rahman Dontili mengaku tidak tahu soal kabar tersebut. Bakan kata dia, dirinya baru mendengar informasi itu.
“Saya baru mendegar informasi ini, nanti saya cek dulu,”ujar Rahman.
“Memang sebagai wakil rakyat yang membawa suara dan aspirasi masyarakat wajib untuk berada di kantor dan menjadi corong dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”tambahnya.
Dia juga mengatakan, Partai Demokrat tentu memiliki mekanisme bagi kader-kadernya yang tidak berusaha mendekatkan diri dan berjuang bagi rakyat.
“Tapi saya akan klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan, apa alasannya,”terang Rahman
Sementara itu, di lokasi berbeda Fani Candra ST yang berhasil dikonfirmasi menuturkan, ketidak hadirannya di beberapa agenda paripurna sudah diberitahukan kepada Ketua DPRD.
“Saya sudah meminta ijin kepada Ketua DPRD Bolmut, untuk mengurus dan melangsungkan pernikahan saya. Kalau tidak ada halangan, besok saya sudah aktif lagi di kantor,”tandas  Fani.(santo)

Boltim Mencekam, Warga Paret Membabibuta

Basecamp dan Seluruh Peralatan PT MPU Dibakar
Boltim, KM-
Lokasi basecamp karyawan, serta sejumlah kendaraan alat berat milik PT Meyta Perkasa Utama (MPU), di Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolmong (Boltim) hangus dibakar massa. Ribuan warga Paret yang mengamuk, menjadikan perusahaan pengolah pasir besi sasaran kemarahan warga, karena ulah para karyawan security yang diduga membuat ulah di Desa mereka.
Peristiwa ini terjadi pada, Kamis (01/11) dini hari sekira pukul 00.50 WITA, menurut saksi mata dan sumber di lokasi kejadian, ribuan warga bergerak dari kampung menuju arah pantai, setelah sebelumnya diumumkan di pengeras suara Mesjid Desa Paret.
Sambil membawa berbagai peralatan dan senjata tajam, massa yang terdiri dari pria dan wanita tersebut, langsung menyerbu membabibuta, bahkan beberapa warga yang ada di lokasi pantai dan dermaga untuk memancing ikan, nyaris jadi sasaran amuk.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, diketahui satu korban diduga kuat warga negara asing yang menjadi tenaga kontrak PT MPU, sedang dirawat intensif di Puskesmas Kotabunan. Menurut penuturan sejumlah warga, sebab kemarahan warga Desa Paret, karena tengah malam kemarin, Arifin yang katanya salah satu pimpinan perusahaan bersama beberapa security, menurunkan spanduk yang dipasang warga tepat di jalan masuk menuju pantai, lokasi pertambangan pasir besi.
Sialnya, para security yang direkrut dari beberapa Desa di Boltim, sempat membuat onar dan berteriak-teriak tengah malam pada saat warga kebanyakan sedang istirahat.
“Jadi itu orang kampung marah dan langsung membuat pengumuman di mesjid. Warga langsung ramai-ramai menuju basecamp dan mengamuk disana,”kata warga setempat.
Kerusuhan ini berusaha diamankan beberapa regu keamanan dari Polres Bolmong, Mako Brimob, serta TNI dan hingga pukul 02.00, massa terus bertahan tidak jauh dari lokasi. Kapolres Bolmong, AKBP Enggar Brotoseno, ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Hamdi Lobangon, membenarkan kejadian itu. Saat ini pihaknya berusaha mencegah kejadian susulan, dimana beberapa warga Desa di Boltim yang warganya menjadi karyawan perusahaan, dikhawatirkan akan melakukan serangan balasan.
“Yang pasti kita berusaha mengkondusifkan dulu keadaan, jangan sampai ada kejadian susulan. Khawatirnya akan ada aksi pembalasan, soal penindakan nanti menyusul,”kata Hamdi.
Mengenai penyebab kerusuhan ini, Hamdi mengaku sudah menerima informasi yang mana ada sikap arogan berlebihan dari perusahaan yang menyikapi kehendak warga yang memasang spanduk penolakan kegiatan perusahaan.
“Itu sebenarnya aspirasi warga, namun karena sikap arogan berlebihan, akhirnya peristiwa ini terjadi,” ujar Lobangon.
Perwira menengah yang membawahi beberapa Polsek di Kabupaten Bolmong Timur ini mengaku, belum mengidentifikasi pasti korban yang kini dirawat.
“Saya belum tahu pasti apa korban itu WNA atau bukan. Nanti kita kasih info lagi,” pungkas Lobangon.
Sampai saat ini, situasi di Desa Paret dan pesisir pantai masih tegang. Ribuan warga dan aparat keamanan masih berjaga-jaga, sementara kobaran api dari lokasi basecamp PT MPU yang membubung tinggi kini sudah padam.(tim km)

PSSI Bitung Minim Perhatian Pemerintah

Pdt Denny Sumolang

Targetkan Juara Suratin Nasional
Bitung,KM-
Untuk menggairahkan kembali olahraga dan menciptakan bibit baru cabang olahraga sepak bola, Persatuan Sepak Bola Bitung (Persbit) Umur 18 tahun (U-18), akan mengambil bagian dalam laga Suratin Cup di kota Bekasi. Seperti yang disampaikan ketua harian PSSI Bitung, Pdt Denny Sumolang, Kamis (1/11) kemarin, kepada sejumlah wartawan di Nicofee, kelurahan Madidir Ure. Menurutnya, tim berjumlah 25 personil, terdiri dari 5 Official dan 20 orang pemain. “Hari sabtu pekan ini, tim akan akan bertolak ke Jakarta selanjutnya menuju Bekasi, semua personil sudah siap mengikuti kejuaraan ini,”Ujar Sumolang. Lanjutnya juga, pihaknya targetkan merebut terbaik dalam kejuaraan nasional tersebut.
Ditanyakan perhatian dan bantuan pemerintah kota Bitung dalam keikutsertaan club bergengsi yang diutus provinsi Sulut tersebut, Sumolang mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintah. “Saya memang orang dekat Walikota Bitung, namun saya tidak mempergunakan kedekatan tersebut, dana yang terkumpul swadaya pengurus dan bantuan para donatur,”Ujarnya lagi, sembari menambahkan, bantuan dari pemerintah kota Bitung bagi tim yang akan mengharumkan nama Kota Bitung, belum dikantongi.
“Syukur kalau kami akan dibantu KONI Bitung, karena sampai hari ini, belum ada bantuan yang masuk,”Ujarnya. Senada dengan Sumolang, Manager Persbit, Ite Madelu menambahkan, bantuan pemerintah kota Bitung hanya pada tahun 1993. “tahun 1993, pemerintah sempat membantu Persbit dalam ajang lomba di Gorontalo, namun sebagian besar di biayai Rosman Idris yang saat itu masih menjabat sebagai Adpel Bitung,”Ujar Madelu, sambil menambahkan, olahraga sepak bola seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.(yappiletto)

Rolling Kepsek, Dikpora Minahasa Dikecam

Drs Dennie Rompas M.Si

Tondano, KM -
Sejumlah elemen masyarakat menyanyangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minahasa, berkaitan dengan adanya roling kepala sekolah (Kepsek) belum lama ini. Mereka menilai, rolling kepsek tersebut sangat menggangu akan akatifitas belajar dan mengajar di sekolah.
Salah satu pemerhati pendidikan Minahasa, Jefry Sambur kepada harian ini mengatakan kebijakan yang dilakukan pihak Dikpora Minahasa sangat menggagu akan aktivitas pendidikan Minahasa. Menurutnya, pengadaan rolling kepsek dinilai tidak tepat sasaran.
“Dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, jika dilakukan roling terhadap para kepsek akan berdampak kepada dunia pendidikan di minahasa,dalam hal ini para siswa yang menjadi korban. Aktifitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah akan tergangu,”ujar Sambur.
Lanjut kata dia, selain menggangu aktifitas kegiatan belajar dan mengajar disekolah dampak lain dari pada roling tersebut, mempengaruhi akan prestasi yang dicapai para siswa.
“Sudah tentu roling kepsek akan berpengaruh dengan menurunnya prestasi dari para siswa, dilihat dari kondisi saat ini para siswa sementara mengikuti ujian,” ujar Sambur.
Diharapkannya, Dikpora Minahasa tidak akan lagi melakukan pergantian kepsek, agar supaya pendidikan dunia pendidikan di Minahasa dapat berjalan lebih baik dari saat ini.
Sebelumya, Kadis Dikpora Minahasa Drs Dennie Rompas M.Si mengatakan penggantian kepsek dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 38 Tahun 2010. Dalam aturan ini dijelaskan kepsek adalah jabatan tambahan yang berlaku selama empat tahun. Jika dalam empat tahun kepsek itu bisa berprestasi maka bisa diperpanjang satu periode lagi.(fernando kembuan)

Tinjau Lokasi Musibah, Wawali ‘Naik Motor’

DENGAN mengendarai sepeda motor milik salah satu kepala lingkungan
di Kelurahan Mapanget Barat, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan meninjau
lokasi musibah angin putting beliung, Kamis (1/11) kemarin.(Foto: ist)

Korban Putting Beliung Mapanget Terima Beras

Manado, KM –
Untuk menunjukan kepedulian terhadap warga kota yang ditimpa musibah, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, Kamis (1/11) kemarin, melihat dari dekat rumah korban angin putting beliung di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget.
Dalam kunjungan tersebut, Wawali didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Manado Drs Rum Dj Usulu dan jajaran, serta Camat Mapanget Lenda Pelealu dan Lurah Mapanget Baret, Anne Tumundo.
Seperti biasanya, dengan gayanya yang khas dan merakyat, Wawali mendatangi lokasi terjadinya musibah angin putting beliung di Lingkungan I Kelurahan Mapanget Barat, dengan mengendarai sepeda motor milik salah satu Kepala Lingkungan.
Saat tiba di lokasi, Ai sapaan akrab Wawali, mengaku sangat prihatin dengan musibah yang terjadi awal Oktober lalu. Bahkan, beberapa rumah warga yang menjadi korban tampak rusak berat.
“Sebagai pemerintah, kita ikut prihatin dengan musibah yang terjadi di Kelurahan Mapanget Barat ini. Tetapi namanya musibah, siapa yang sangka akan terjadi. Hanya saja, jika itu terjadi marilah kita bersama-sama saling membantu mereka yang kena musibah,”tandas Wawali.
Mengindaan mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terhadap berbagai ancaman bencana yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Namun, sebagai pemerintah tetap akan membantu warganya yang terkena musibah.
Dalam kesempatan itu, Wawali menyerahkan bantuan beras sebanyak 14 karung atau 700 Kilogram, kepada 32 Kepala Keluarga (KK) korban amukan angina putting beliung.(jan torindatu)

BK Deprov Akhirnya Mulai Berfungsi

Kode Etik DPRD Sulut ditetapkan
Manado, KM –
Meski bisa dikata terlambat, namun akhirnya DPRD Sulut resmi memiliki Kode Etik, setelah ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Sulut, Kamis (1/11) kemarin. Hal inipun ikut mempertegas keberadaan Badan Kehormatan (BK) untuk dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu alat kelengkapan di DPRD Sulut.
Hadirnya perda kode etik bagi kalangan legislator ini, setidaknya menjadi payung  hukum bagi BK, untuk menindaki sepak terjang para legislator Sulut. Itupun tercermin dari pernyataan ketua pansus Perda Kode etik, Paul Tirayoh ketika menyampaikan pandangan terhadap Peraturan Kode Etik.
Tirayoh yang juga berkapasitas selaku ketua BK DPRD Sulut mengatakan, kode etik akan menjadi tolak ukur pencitraan DPRD Sulut yang diibaratkan sebagai kristalisasi perilaku anggota dewan.
“Pada hakekatnya kode etik merupakan norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan aturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Sulut,” ujar Tirayoh ketika menyampaikan pandangan terhadap Peraturan Kode Etik.
Pengesahan Peraturan Kode Etik ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Deprov Meiva Salindeho-Lintang STh, bersama wakil ketua Sus Sualang-Pangemanan dan Drs Arthur Kotambunan.
Dibagian lain, dalam rapat paripurna internal DPRD Sulut itu, ikut menyepakati dua buah Ranperda Inisiatif usulan DPRD untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Ke-2 Ranperda tersebut adalah Ranperda Pembentukan Paraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara.(JeffrieRM)

Tendean: Sulut Peringkat Dua Nasional

Dr. Noudy Tendean

Penyerapan Dana Dekonsentrasi Tahun 2012
Manado, KM-
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Noudy Tendean mengatakan, dari rekapitulasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) daerah secara nasional untuk penyerapan dana dekonsentrasi sampai bulan Agustus 2012, Sulut menempati peringkat ke-dua.
Menurut Tendean, hasil itu terungkap dalam evaluasi penyerapan dana dekonsentrasi, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jayakarta hotel, Jakarta yang dipimpin Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri Dr. Sirajuddin Nonci.
“Untuk Sulut sendiri sejak Januari sampai Agustus 2012, dana dekonsentrasi terserap 84,32 persen atau Rp. 6,434 Miliar, dari dana keseluruhan yang mencapai Rp. 6,7 Miliar,” terang Tendean.
Tendean menuturkan, untuk rekapitulasi TEPPA daerah soal serapan dana dekonsentrasi itu, posisi pertama ditempati Kepulauan Riau sebesar Rp 4,315 Miliar atau 93,60 persen, Sulawesi Utara Rp 6,434 Miliar atau 84,32 persen, Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar atau 82,20 persen, DI Yogyakarta Rp 3,200 Miliar atau 79,14 persen.
‘’Penyerapan anggaran itu, bukti bahwa pelaksanaan secara fisik terlaksana dengan baik. Begitu juga proses pertanggungjawaban keuangan, terselesaikan sebagaimana mestinya,”tandasnya.(onal)

Mubazir, Pembangunan Pasar Ikan Tradisional Tumpaan

Amurang, KM-
Pelaksanaan Proyek pembangunan pasar ikan tradisional di kompleks pasar Tumpaan, yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 sebesar Rp 646,500 juta, bulan November ini telah rampung. Namun anehnya yang dikerjakan CV Karya Beringin telah selesai, itu tak akan terpakai oleh para pedagang ikan Pasar Tumpaan sebab dalam waktu dekat ini Pasar Tumpaan akan segera dipindahkan.
Menurut Deice Tiwow, pedagang kelontongan di pasar Tumpaan saat dimintai keterangannya, Kamis (01/11) kemarin menuturkan, pihaknya bingung dengan pembangunan pasar ikan ini, sebab pembangunan belum digunakan sebentar lagi pasar Tumpaan akan Pindah di tempat lain (belakang Puskesmas). “Jadi seandainya lokasi pasar so pindah, namun pasar ikan masih ada di sini terus terang torang ndak mo pindah,” ujar Tiwow.
Tambah dia lagi, yang paling dikhawatirkan jika dirinya ikut pindah, masih ada aktivitas pasar ikan disini. “Pasti ada pedagang lain datang ba jual di sini dan akhirnya torang yang di pasar baru sepi pembeli,” ujar dia.
Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Ir Esry Wowor saat ditemui di ruang kerjanya, menuturkan pembangunan fasilitas pasar tradisional tersebut, untuk membantu para nelayan yang ada disekitar Tumpaan agar mereka mempunyai tempat untuk memasarkan hasil. Tapi dari pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan hanya membangun fasilitas dan setelah selesai akan dilimpahkan ke Pemda untuk mengelolanya.(dolvie)

Kerabat JWS Mulai Dibabat

Kepala SD 4 Tondano Dibebas-tugaskan
Tondano, KM –
Dampak pilkada nampaknya mulai menyeruak ke sistem birokrasi pendidikan di Kabupaten  Minahasa. Terbukti, pembabatan pejabat yang disinyalir tak sehaluan dengan arah politis top eksekutif, mulai dilakukan. Semisal dialami Kepala Sekolah (Kepsek) SD 4 Tondano, yang merupakan kerabat dari Janjte Wowiling Sajow (JWS) sebagai salah satu calon bupati dalam suksesi Minahasa tahun 2012 ini.
Lily Singkoh, awalnya menjabat Kepala SD 4 Tondano. Akan tetapi, secara tiba-tiba ipar dari JWS itu akhirnya dicopot jabatannya dan diserahi tugas baru sebagai pengawas. Kebijakan inipun menuai protes dari kalangan siswa di sekolah tersebut.
Reaksi yang diperlihatkan juga sangat menyentuh. Dimana, saat mengetahui Kepsek mereka akan diganti, para siswa langsung menangis dan bekoar tidak setuju sambil menggelar demonstrasi dengan menggelontorkan spanduk penolakan atas kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minahasa itu.
Setelah puas melakukan unjuk rasa di sekolahnya, rombongan anak-anak jalan kaki sejauh lebih dari dua kilometer menuju SMK Negeri 1 Tondano dan langsung mengunjuk rasa mengeluarkan perasaan mereka terkait pergantian Kepsek.
Salah satu orang tua murid yang bersama-sama rombongan anak-anak mengatakan, keputusan penggantian kepsek ini tidak tepat. Menurutnya pergantian Kepsek dapat menggangu proses belajar mengajar di sekolah telah berjalan lancar. “Kami tidak setuju jika penggantian kepsek dilakukan saat ini. Anak-anak kami di kelas enam sebentar lagi akan mengikuti ujian sehingga bisa terganggu,” ujar Ricard, satu orang tua murid.
Sementara itu, kepada sejumlah wartawan, Rabu (31/1O) kemarin, Kepsek Singko menjelaskan dirinya tidak mengetahui atau menggerakkan anak-anak untuk melakukan aksi demi tersebut. Menurutnya dia terkejut saat melihat dukungan dari anak-anak didiknya.
“Saya tidak tega melihat anak-anak jadi seperti ini. Saya telah mendidik mereka selama beberapa tahun dan telah terjalin hubungan antara kami. Hubungan itu adalah bentuk kasih sayang antara orangtua dengan anak,” ujar Singkoh yang juga merupakan ipar dari Wakil Bupati Minahasa, Drs Jantje W Sajouw MSi .
Dirinya mengaku, terkejut saat mengetahui dia tidak lagi menjabat sebagai kepsek di sekolah tersebut. Dia tidak lagi bisa melakukan apa-apa pada keputusan pemindahan tersebut.
Disisi lain, Kepala Dikpora Minahasa, Drs Dennie Rompas M.Si, membantah jika penggantian Kepsek SD tersebut ada kepentingan. Rompas yang baru selesai memimpin acara pelantikan 71 kepsek dan pengawas menjelaskan, penggantian kepsek dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 38 Tahun 2010. Dalam aturan ini dijelaskan kepsek adalah jabatan tambahan yang berlaku selama empat tahun. Jika dalam empat tahun kepsek itu bisa berprestasi maka bisa diperpanjang satu periode lagi. “Jika telah selesai dua periode (8 tahun), maka yang bersangkutan harus kembali menjadi guru atau menjadi kepsek di sekolah lain yang akreditasinya jauh lebih rendah. Dalam hal ini penggantian Kepsek SD Negeri 4 Tondano sudah sesuai aturan karena dia telah delapan tahun menjadi kepsek di sekolah itu,” ujar Rompas.
Lanjut, Rompas malahan mempertanyakan kenapa anak-anak SD yang belum tahu apa-apa bisa membawa spanduk dan melakukan aksi unjuk rasa. Dirinya menduga ada pihak yang sengaja melibatkan anak-anak untuk melakukan aksi tersebut.(fernando kembuan)

HAG Lantik 3500 Tim Remboken dan Kawangkoan

Minahasa, KM-
SEKIRA 3500 warga Remboken dan Kawangkoan Induk dilantik Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Tito Sumampouw, Rabu (31/10).
Kepada tim yang dilantik, Tito Sumampouw menyampaikan pesan-pesan pemenangan untuk dapat diperhatikan. “Saya ingatkan, tugas kita yang dilantik memenangkan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa 12 Desember 2012 mendatang. Untuk itu, satukan persepsi kita bahwa perubahan di tanah Minahasa hanya dapat dilakukan calon kita, yakni HAG-RJM,” ujar Sumampouw.
Pelantikan tim Kordes dan Korjaga se Remboken, dilaksanakan di aula GMIM Sendangan, diikuti 1241 warga. “Antusias warga terhadap HAG-RJM terlihat dari kehadiran warga Remboken saat ini,” tutur Djems Lewuh, Sekertaris Umum Tim Independen HAG-RJM.
Sambutan HAG dikatakan, Danau Tondano yang bermasalah karena dipenuhi pertumbuhan Eceng Gondok yang tak terkontrol, nanti menjadi perhatian HAG-RJM.
“Gulma Eceng Gondok yang memenuhi danau Tondano akan diberdayakan HAG-RJM bersama-sama masyarakat. Tapi kalau kita mau memberantasnya, itu juga dapat kita lakukan secara bersama-sama pula,” ujar HAG, bahwa dirinya dapat mengerahkan ratusan alat-alat beratnya untuk memberantas tumbuhan gulma air itu.
Sementara Pelantikan Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Kecamatan Kawangkoan Induk dan Kawangkoan Utara berjumlah 1256 Kordes-Korjaga, HAG mengatakan, meski atribut HAG-RJM seolah tak ada ruang lagi untuk dipajang, namun kehadiran ribuan warga yang memadati Wale Palelon Kelurahan Uner, HAG-RJM yakin warga yang bergabung dengannya berharap perubahan di tanah Minahasa.
“Memimpin Minahasa HAG-RJM tidak akan korupsi, itu sudah menjadi tekad kami. Nantinya, HAG-RJM bersama masyarakat membangun apa yang dibutuhkan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur menjadi perhatian kami kedepan,” papar HAG.
Keberpihakan terhadap kepentingan rakyat miskin, lanjut dia, menjadi program pemerintahan HAG-RJM di tanah Minahasa. Perjalanannya, HAG-RJM senantiasa didampingi Jost Th Pati, Welly Massie, Denny Laloan, Djems Lewuh, Refly Salangka, Jufry Suak, serta anggota tim lainnya.
Hal menarik dari kunjungan HAG-RJM di dua tempat tersebut, putra tercinta Andre Gerungan tetap setia didampingi istri tersayang, Ayu Endey bersama-sama tim.(tim mc)

Jurnalis Sulut Gelar Aksi Solidaritas

Aksi demo wartawan yang dilaksanakan kemarin

Usut Penganiayaan Wartawan
AKSI solidaritas yang dilakukan ratusan wartawan menggelar orasi di Zero Point dan Mapolres Manado serta berlanjut ke Polda Sulut pada, Rabu (31/10) kemarin.
Demo yang mendesak agar pelaku penganiaya wartawan Biro Minut atas nama Hendra Lumanauw dan Risky Pogaga diusut tuntas. Aksi jurnalis ini diterima langsung Kapolresta Manado, Kombes Pol Amran Ampulembang.
Amran dihadapan ratusan jurnalis menyatakan, akan menindak tegas bila benar ada oknum polisi yang terlibat dalam penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam pada, Kamis dini hari. “Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi teman-teman wartawan tidak perlu kuatir dan curiga. Datang saja kepada saya untuk meminta penjelasan, saya siap 24 jam,” katanya.
Dia juga meminta maaf kalau ada anak buah saya yang menjadi pelaku. “Saya juga malu kalau ada anak buah saya yang terlibat penganiayaan. Jadi untuk masalah ini memang butuh proses penanganan hingga tuntas,” tandasnya.
Sementara Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Dicky Atotoy, melalui Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Denny Adare STh mengatakan, Pak Kapolda sudah berjanji akan memproses  sesuai aturan yang ada, bila kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap wartawan terbukti ada oknum Polri yang terlibat. “Tidak ada pilih kasih, baik masyarakat umum, termasuk wartawan yang mengalami penganiayaan akan diproses sesuai hukum dan ketentuan,” tegas Adare.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Kapolresta Manado terhadap kekerasan yang menimpa wartawan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Sulut, Rio Rumagit didamping Pemred Harian Koran Manado, Steven Rondonuwu.
Ada tujuh poin dalam pernyataan sikap dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado yakni, mengutuk setiap aksi kekerasan dan main hakim sendiri yang terjadi pada jurnalis dan warga sipil lainnya. Karena pada prinsipnya setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan hukum. Mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan serta motif terjadinya kasus penganiayaan. Memberikan keterangan sekaligus klarifikasi terhadap adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus penganiayaan tersebut.
Selain itu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, serta seluruh insan pers jika ternyata benar terbukti pelaku kekerasan itu adalah oknum anggota kepolisian. Menjatuhkan sanksi kepada oknum anggota kepolisian, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan nanti terbukti benar melakukan tindak kekerasan penganiayaan dan mendukung aparat kepolisian dalam melakukan pengusutan kasus ini secara jujur dan adil.
Usai bertemu Kapolresta, rombongan wartawan menuju Mapolda Sulut. Dimana dua wartawan korban penganiayaan sedang diperiksa penyidik Polda Sulut. “Kita memberikan support dan mengawal proses pemeriksaan itu,” tukas Koordinator Lapangan (Korlap) demo, Yanes Pongoh. (otnie)

Bantuan Pendidikan Mengalir ke Minahasa

Drs J Star J Wowor MSi

Diduga Untuk Dukung Calon Tertentu

Manado, KM—
Menjelang Pemilukada 12 Desember 2012, sejumlah kegiatan Pemprop Sulut diarahkan ke Kabupaten Minahasa. Bahkan berbagai bantuan di bidang pendidikan juga mengalir ke sana. Tak pelak, sejumlah kalangan menilai banyaknya program dan bantuan dari Pemprov Sulut ke Minahasa ini, terkait dengan Pelaksanaan Pemilukada serta bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu.
“Sejumlah kegiatan dan bantuan dari Pemprov Sulut kini diarahkan ke Minahasa akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya? Meski pihak Pemprov Sulut coba mengelak, namun masyarakat bisa menilai, bantuan ini terkait dukungan untuk pasangan calon tertentu di Pemilukada Minahasa,” kata sumber resmi koran ini, saat berbincang-bincang dengan wartawan, Rabu (31/10) kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut, Drs J Star J Wowor MSi saat dikonfirmasi di kemarin, menyatakan dirinya sementara berada di Minahasa untuk mengecek bantuan pemerintah pusat oleh Pemprov Sulut diarahkan ke Kabupaten Minahasa. “Saya lagi mengecek pelaksanaan bantuan pusat berupa rehab sekolah dan untuk anggaran rehab ini saya tidak hafal,” tulis Wowor melalui fasilitas BBM kepada wartawan.
Ditanya lebih lanjut tentang, sasaran ke Minahasa apakah karena terkait Pemilukada, Wowor menampiknya. “Tidak semua Kabupaten dan Kota melapor, maka bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan hasil verifikasi di lapangan,” tandas Wowor.
Diketahui akhir pekan lalu, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang juga memberikan bantuan senilai Rp300 juta ke STF Seminari Pineleng. “Kalau tidak terkait Pemilukada, belum tentu bantuan ini bisa segera cair,” ujar salah satu PNS yang ikut mendampingi Gubernur ketika itu. (otnie)

Dana Bencana Digunakan ‘Kampanye’

Tondano, KM -
Lagi Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Minahasa, dibawah pimpinan Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR), membuat kebijakan kurang populis.  Apa pasal?, dana bantuan bencana dari Pemkab, melalui Dinas Pertanian untuk korban bencana erupsi Gunung Soputan yang diperuntukan bagi masyarakat Langowan Barat, ternyata penyalurannya  sarat akan muatan politis.
Dari informasi yang didapat harian ini, sejumlah masyarakat Desa Raringis, keberatan dengan penyaluran dana tersebut. Warga menilai dana sebesar Rp  45.600.000 bagi 193 Kepala Keluarga (KK) dengan masing-masing KK sebesar 300 ribu rupiah, disinyalir tidak tepat sasaran. Dimana, diduga para penerima tunjangan tersebut diwajibkan untuk memasang bendera salah satu pasangan calon (CNR-DJT,red), sedangkan yang jika tidak memajang atribut tersebut, tidak akan mendapat dana bantuan. Lebih parahnya lagi, para penerima yang tidak memasang bendera  CNR, diganti dengan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima tunjangan. Bahkan ada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, mendapat bantuan yang diduga hanya karena memasang bendera CNR.
“Kemarin sore kami didatangi oleh para petugas, dalam hal ini para kepala lingkungan.  Mereka mengatakan kalau suka untuk mendapat dana bencana dari pemkab, maka harus menurunkan panji merah, diganti dengan panji kuning,” ujar Lexi Tiwa, salah satu Warga Raringis.
Dikatakan Tiwa, dirinya bersama dengan KK lainnya tidak mendapat bantuan bencana tersebut. Padahal dirinya mengalami kerugian pada waktu lalu, dengan gagal panen lahan pertaniannya yang ditanami tananam holtikultura seperti tomat dan kacang panjang, akibat dari  erupsi Gunung Soputan.
Senada dikatakan oleh Vence Tiwa, salah satu warga yang sebenarnya berhak menerima dana bencana tersebut. Vence mengaku tidak mengambil dana tersebut, dikarenakan dirnya dipakasakan untuk memasang panji CNR. “Masakan mau terima dana pemkab harus memasang bendera kuning,” ujarnya kesal.
Sementara, Pemerintah Desa Raringis, dalam hal ini Hukum Tua Hart Walintukan  membenarkan adanya peyaluran dana bantuan bencana dari pemkab yang sangat bermuatan politis. Menurutnya bantuan dari pemkab tersebut hampir saja memberikan ketegangan di masyarakat Raringis.
“Sebagai pemerintah di desa Raringis, kami mempertanyakan pemberian dana bantuan dari pemkab tersebut. Kami berharap bantuan yang yang diberikan tersebut tepat sasaran sehingga tidak memberikan permasalahan di masyarakat,” ujar Walintukan.
Lanjut, Walintukan menjelaskan, dirinya menyangkan akan sikap Pemerintah Kecamatan Langowan Barat, terkait penyaluran dana bencana tersebut.
“Sebagai kepala desa penanggung jawab penuh di Desa Raringis, saya berharap ada koordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait penyaluran dana tersebut.” Ujarnya.
Dibagian lain, pihak Kecamatan Labar melalui camat Ir Anita Rorong MAP, ketika dikonfirmasi harian ini, membenarkan akan adanya bantuan dari Pemkab Minahasa kepada  Labar, melalui Dinas Pertanian.
Dijelaskannya, dari keseluruan total bantuan yang diberikan pemkab kepada labar sebanyak 11 desa yang terkena bencana erupsi Gunung Soputan sebesar 450 juta. Akan tetapi dirinya mengelak jika pemberian tunjangan tersebut bermuatan politik. Menurutnya, pemeberian tunjangan tersebut sudah melalui verifikasi dari BP3K.
“Saya kiria pemeberian tunjangan tersebut, sudah melalui proses aturan yang berlaku. Dimana telah melalui kajian dari BP3K tergantung dari kerusakan dan luas lahan. Tidak benar, kalau pemeberian bantuan tersebut telah ada arahan dengan kepentingan politik. Yang penting dana tersebut disalurkan, kalau mungkin ada yang mengatakan demikian mungkin itu hanya spontanitas saja,” ujar Rorong.
Disinggung, mengenai tidak dilibatkannya Hukum Kua Desa Raringis, terkait dengan penyaluran dana bencana tersebut, dirinya menjelaskan bahwa sudah beberapa bulan terakhir tidak ada koordinasi dengan pihak kecamatan. Hal tersebut yang membuat dirinya berinissitif tidak melibatkan hukum tua tersebut.
“Sudah beberapa bulan tidak ada koordianasi dengan pihak desa Rarringis, hal tersebut yang membuat pihak kecamatan langsung menunjuk pihak sekdes yang menangani pemaberian bantuan tersebut,” ujar Rorong.
Sementara itu, dari informasi yang didapat harian ini, melalui kepala BP3K Labar Maxi Rundengan, bahwa total bantuan dari Pemkab Minahasa melalui Dinas Pertanian kepada Kecamatan Labar pada tahun 2012 ini, yang diduga sarat bermuatan Politik, sebanyak 1045 KK dengan total dana bencana sebesar 417.565025 juta. Dengan perincian Desa Tumaratas 54.800.000 kepada 183 KK masing-masing mendapat 300ribu,Kemudian Desa Tumaratas Dua, Rp 52.800.000 (177 KK), Noongan Dua  Rp 25.800.000 ( 84 KK), Desa Ampreng (245 KK) Rp 98.000.000 masing-masing KK mendapat 400 ribu Rupiah, Desa Raringis Utara Rp 47.200.000 (157 KK), Desa  Raringis Selatan Rp 23.200.000 (78 KK), Desa Raringis Induk Rp 45.600.000 (193 KK) Desa Noongan Induk Rp 9.600.000 (32 KK), Desa Noongan Tiga Rp 17.200.000, (58 KK), Desa Walewangko Rp 6.400.000 (16 KK) dan Desa Kopiwangker Rp 18.000.000, (6O KK). (fernando kembuan)

HMI Sebut Kunker Dekot Hanya Tambah Uang Saku

Kotamobagu,KM-
Kebiasaan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu sering keluar daerah dengan alasan kunjungan kerja (Kunker), dinilai hanya menghambur-hamburkan uang Negara. Bahkan, baru-baru ini giliran Komisi III DPRD Kotamobagu yang berangkat ke Jakarta dengan alasan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial.
Keseringan keluar daerah dengan “berselimut” kunjungan kerja anggota Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu ini, langsung mendapat sorotan dari elemen mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bolmong Raya. Eko Satrio Paputungan selaku Ketua HMI Cabang Bolmong Raya mengatakan, “menghamburkan” uang Negara itu harus dihentikan. Jika memang itu keperluan masyarakat, tidak ada masalah, tapi jangan hanya karena ada unsur mencari penambahan uang saku.
“SPPD itu digunakan hanya untuk menambah pendapatan saja, sehingga hampir bulannya harus ke Jakarta,”ujar Eko, Rabu kemarin.
HMI juga menantang DPRD Kotamobagu yang berangkat dalam kunjunngan kerja untuk mempersentasikan di ruang terbuka tentang kunjungan kerja mereka selama ini.
“Kami menantang Komisi III DPRD Kotamobagu, untuk mempersentasikan hasil kunjungan mereka itu,”pungkasnya.
Ditempat berbeda, Sekertaris Dewan (Sekwan) Kotamobagu, Drs Iryanto  Mokoginta membenarkan keberangkatan Komisi III itu. Namun, Irianto mengaku dirinya tidak tahu alasan keberangkatan para wakil rakyat itu.
“Memang mereka ke Jakarta, namun saya tidak tahu tujuannya apa. Yang pasti agenda mereka ke Kementrian Sosial, dan pulangnya hari Jumat,” tandas Iryanto.
Upaya mengkorfimasi Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Hi Agus Suprijanta gagal, karena Suprijanta tidak berada di tempat. Bahkan nomor yang ia janjikan akan selalu aktif, ternyata tidak terwujud.(sandy/Erwin)

Posumah Menduga Pemprov Penyebabnya

25 Persen DAU Bolmut Ditahan Kemenku

Drs Recky Posumah

Boroko, KM –
Akibat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 terlambat dimasukan, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen akhirnya ditahan oleh Kementerian Keuangan (Kemenku) untuk dicairkan ke Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut).
“Iya, informasi bahwa kucuran DAU 2013, sebesar 25 persen masih di tahan untuk 52 Kabupaten/Kota, termasuk Bolmut, ternyata benar adanya,”ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut, Aang Wardiman AK.
“Dananya belum 100 persen di kucurkan, baru 75 persen dari total DAU yang ada,”tambah Wardimana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut, Drs Recky Posumah sebelumnya mengatakan bahwa, DAU untuk Bolmut tidak ditahan oleh Kemenkeu, akhirnya diluruskan. Menurutnya, informasi itu belum sepenuhnya diketahui.
“Informasi ini, saya baru tahu dan ternyata benar DAU Bolmut masih di tahan 25 persennya,”kata Posumah.
Ditanyakana apakah hal tersebut terkait dengan keterlambatan Pemda Bolmut memasukan Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2011? Posumah mengatakan, hal tersebut bukan akibat kelalaian Pemda Bolmut.
“Bolmut selalu tepat waktu mengirimkan LPP APBD TA 2011, kemungkinan Pemerintah Provinsi yang terlambat memasukan LPP sejumlah daerah di Sulut,”tandas Posumah.
Diketahui, DAU untuk Bolmut, totalnya Rp 288 Miliar lebih. Namun belum seutuhnya di kucurkan, dimana 25 persennya masih di tahan, jadi untuk totalnya DAU Bolmut berkisar Rp 277 Miliar yang bisa di realisasikan.(Santo)

Polhut Bolsel Amankan Puluhan Kubik Kayu Ilegal

Molibagu,KM –
Petugas Polisi Kehutan (Polhut) Dinas Kehutanan, Kabupaten Bolmong Selatan (Dishut Bolsel), Rabu (31/10) kemarin berhasil mengamankan satu kendaraan truk bermuatan puluhan kubik kayu siap pakai, tanpa disertai dokumen lengkap di Kecamatan Pinolosian.
Kayu berbagai jenis itu rencananya akan dibawa keluar Bolsel dan akan dijual dengan harga tinggi kepada para cukong di luar daerah. Kayu hasil tangkapan tersebut sekarang telah di amankan di kantor Dishut untuk di proses.
Kadishut Bolsel, Drs Indra Damopolii ME saat dihubungi mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kepala desa dalam meminimalisir pencurian kayu di Bolsel. Bahkan, Pemkab bersama Pemprov, Kementerian Kehutanan dan Polda Sulut terus melakukan koordinasi bersama.
‘’Koordinasi ini akan terus menerus dilakukan. Agar pembalakan liar dan penebangan kayu di hutan Bolsel tidak terjadi lagi,”ujarnya.
Disamping itu kata Damopolii, pihaknya akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan instansi terkait, guna memperkecil kerusakan hutan.
“Termasuk pembukaan lahan di area rawan banjir. Nantinya pembukaan lahan akan melibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat,”jelasnya.
Dia juga mengatakan, nantinya aka nada sanksi tegas kepada oknum-oknum pembalakan liar dan perambahan hutan illegal di wilayah Bolsel.
“Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan temuan akan ditindak lanjuti dengan proses hukum bersama tim terpadu pengamanan hutan Provinsi Sulut. sebab ini sudah sesuai hasil rapat  pada Selasa tanggal 30 Oktober lalu di Polda Sulut bersama tim yang dipimpin Wagub, Kapolda dan Kadis Kehutanan Provinsi,’’tegas Damopolii.(Tox)

Soal Proyek Fisik, Wagub Sulut Warning SKPD

Dr. Djouhari Kansil MPd

Manado, KM–
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil MPd, memberikan warning kepada seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut, yang sementara menjalan pekerjaan proyek fisik.
“Saya ingatkan seluruh SKPD yang sementara menjalankan proyek fisik, agar selesai tepat waktu,” tegas Kansil.
Dijelaskannya, SKPD juga harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek itu, agar sesuai bastek.
“Jangan hanya mengejar waktu, kemudian tak memperhatikan lagi kualitasnya,” ungkap Kansil.
Ia menjelaskan, seluruh proyek fisik tahun 2012, harus selesai hingga akhir tahun ini. Kata Kansil, jika proyek fisik itu tak selesai, pihak kontraktor akan diberi sanksi sesuai aturan yang ada.
“Jadi harus selesai. Jika tidak, kami akan beri sanksi tegas pada kontraktor itu,”tegas Wagub.
Kansil menambahkan, masyarakat juga diharapkan untuk berperan penting dalam pengawasan proyek fisik yang sementara dilakukan oleh SKPD Pemprov Sulut.
“Peran masyarakat dalam pengawasan proyek, penting juga agar proyek tersebut selesai sesuai prosedur yang berlaku,”tandasnya.(onal)

Kemendagri Apresiasi Penyerapan Dana Dekon Pemprov Sulut

Jakarta, KM –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait penyerapan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi (Dekon) tahun 2012.
Berdasarkan paparan data pada acara evaluasi penyerapan dana dekon yang digelar Kemendagri di Hotel Jayakarta Jakarta, sampai akhir Agustus 2012 dari Rp 6,7 Miliar dana dekon yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Sulut telah terserap 84,32 persen atau Rp 6,434 Miliar untuk berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2012.
Demikian disampaikan Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Dr Sirajuddin Nonci, kepada Koran Manado, Rabu (31/10) kemarin di Jakarta.
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Noudy Tendean, Kepala Bagian Pemerintahan Lucky Taju MSi, dan Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Boslar Sanger SE tersebut diketahui bahwa untuk seluruh Indonesia, dari sebanyak Rp 191,885 Miliar dana dekonsentrasi yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Pemda seluruh Indonesia telah terserap 55,65 persen atau Rp 106,790 Miliar.
“Berdasarkan penjelasan pak Direktur, semula pemerintah mengalokasikan dana dekon 238,585 miliar rupiah, namun setelah dilakukan revisi anggaran diperoleh penghematan sebesar 46,699 miliar rupiah, termasuk Sulut,”ujar Tendean.
Kemudian dari total alokasi anggaran Rp 191,885 Miliar, sebanyak Rp 18,445 Miliar diserap dalam triwulan I/2012, lalu meningkat menjadi Rp 53,587 Miliar triwulan II/2012, dan kemudian menjadi 55,65 persen pada triwulan III/2012.
‘’Dana dekonsentrasi adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemda sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah,’’ tambahnya.
Menurutnya, berdasarkan rekapitulasi dari TEPPA, daerah yang tingkat serapan dana dekon paling tinggi adalah Kepulauan Riau sebesar Rp 4,315 Miliar atau 93,60 persen, disusul Sulut Rp 6,434 Miliar (84,32 persen), Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar (82,20 persen), dan DI Yogyakarta Rp 3,200 Miliar (79,14 persen).
Namun dari sisi nominal daerah yang paling besar serapan dana dekonsentrasinya adalah Sulut Rp 6,434 Miliar, Maluku Utara Rp 5,188 Miliar, Maluku Rp 4,746 Miliar, dan Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar.
Sementara daerah yang paling rendah serapannya adalah Papua Barat Rp 1,080 Miliar (22,78 persen), DKI Jakarta Rp 1,273 Miliar (31,02 persen) dan Sumatera Selatan Rp 1,730 Miliar (34,06 persen).
“Penyerapan anggaran membuktikan bahwa pelaksanaan secara fisik terlaksana dengan baik. Begitu juga proses pertanggungjawaban keuangan yang terselesaikan sebagaimana mestinya. Dan ini yang mendapat apresiasi dari Kemendagri,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Humas juga mendapat pujian karena dinilai telah mampu melakukan penghematan anggaran sehingga terjadi efisiensi dana dekonsentrasi. Efisinsi yang dimaksudkan dibuktikan dengan data yakni dari total alokasi awal dana dekonstransi sebesar Rp 238,585 Miliar setelah dilakukan revisi diperoleh penghematan sebesar Rp 46,669 Miliar.(patrispangaila)

Sondakh-Lomban Terima Kunjungan Ketua MA

Bitung,KM-
Walikota Bitung Hanny Sondakh dan wakil walikota Bitung, Max J Lomban bersama ketua TP.PKK kota Bitung, Ny Josephien Sondakh-Taroreh, wakil ketua TP PKK Ny Khouni Lomban Rawung serta sekretaris daerah kota, Drs Edison Humiang Msi, menerima kunjungan ketua Mahkama Agung (MA) RI, DR H M Hatta Ali SH MH, yang didampingi ketua dharma yukti karini Ny hj Roosdiaty Hatta Ali, Selasa (30/10) di rumah jabatan walikota.
Rombongan Hatta Ali, dalam kunjungannya, terkait dengan Ladies program dharma yukti karini yang digagas oleh ibu - ibu Mahkama Agung untuk mengunjungi daerah - daerah di Indonesia. Selanjutnya rombongan dijamu dengan berbagai atraksi menarik khas kota Bitung. Dalam kesempatan yang sama pula, Sondakh mengajak Ali bersama rombongan untuk melihat beberap potensi baik pariwisata, dan indisutri serta pelabuhan, ikut dalam rombongan juga, Gubernur sulut DR S H Sarundajang dan istri tercinta, Ny Deitje Sarundajang Tambuwun.
Dalam kunjungan tersebut, Ali mengatakan, Bitung merupakan daerah di bibir pacifik yang ternyata memiliki berbagai potensi alam dan juga industri yang didukung oleh potensi perikanan yang sangat luar biasa. “Potensi pariwisata selat lembeh menyimpan keindahan yang memberikan daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung disini, karena daerah ini telah berkembang dengan pesat, dan pasti kedepan berbagai keberhasilan pembangunan akan diraih,”Ujar Hakim agung ini, saat mengunjungi wisata kebun binatang naemundung. (yappiletto)

Warga Kamasi Bekuk Kawanan Pencuri

Tomohon, KM —
Aksi pencurian di siang bolong sekitar pukul 12.30 rabu (31/10) kemarin kembali terjadi di pusat Kota Tomohon tepatnya di kompleks pusat perbelanjaan Kelurahan Kamasi kecamatan Tomohon Tengah, tepatnya samping apotik. Kendati begitu, aksi kawanan pencuri yang berjumlah 4 orang itu berhasil digagalkan warga bersama dengan barang bukti hasil curian serta 1 unit kendaraan roda empat jenis kijang Inova warna silver berplat nomor polisi DB 2751 AL.
Kronologisnya, ke empat orang pencuri itu makan di salah satu rumah makan sekitar tempat kejadian. Usainya, kawanan pencuri ini mulai melakukan aksinya. Dari penuturan 1 orang pelaku yang berhasil dibekuk warga Rawin Wewengkang (20) warga Gorontalo. 
“Setelah selesai makan kami (red.torang) Jufri, Jefri dan Andi langsung berpencar, yang satu teman menunggu di mobil sedangkan 2 teman lainnya memantau lokasi.  Sedangkan saya (red.Rawin) disuruh untuk mengangkat 1 karung cengkih kering seberat 60 kilogram yang ditaruh disalah satu took, untuk dimuat kedalam mobil yang diparkir di perempatan kamasi,” ujar warga Gorontalo kepada petugas Polres Tomohon.
Sayangnya, secara kebetulan pemilik karung cengkeh Eddy Pandeiroth (58) warga Kamasi yang sementara duduk tepat di depan mobil milik para kawanan pencuri,  mulai curiga dan langsung mencegat pelaku.
“Sapa yang suruh angka itu karong, itu kita punya” ujar Eddy, saat karong cengkeh dilepas warga yang mengetahui terjadi aksi pencurian langsung menahan pelaku.  Sementara saat melihat teman mereka sudah dikerumuni warga, ketiga teman pelaku langsung melarikan diri. Wargapun langsung menyerahkan Rawin ke petugas polisi yang berada di pos Polisi 920 pusat kota, bersama barang bukti serta mobil kijang inova.
Kapolres Tomohon AKBP J Marlien Tawas SH,MH mengatakan aksi ini akan dikembangkan. “Yang pasti cepat atau lambat kami akan memburu teman pelaku yang berhasil kabur,” janji Kapolres.
Selain itu, tawas juga berterima kasih kepada warga yang secara bijaksana mampu meredam emosi, sehingga baik pelaku dan barang bukti mobil tidak dijadikn pelampiasan amarah. “Salut kepada warga, dan kami juga meminta kepada semua warga jika menemui hal-hal seperti ini, serahkan pelakunya kepada petugas dan tidak boleh mengambil tindakan berlebihan,” tukas Kapolres.(yongkie sumual)

2012 Tercatat 76 PNS Pensiun

Tomohon, KM —
Sedikitnya pada tahun 2012 kali ini tercatat ada sekitar 76 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kota Tomohon, termasuk guru dinyatakan pension bersyarat oleh Pemerintah melalui Badan kepegawaian daerah (BKD) Kota Tomohon. Hal ini ditegaskan kepala BKD Tomohon Dra Masna Pioh saat bersua dengan sejumlah wartawan rabu (31/10) kemarin.
Menurutnya, memang terkait dengan rencana rekruitmen pegawai tahun 2013 mendatang serta masih adanya tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Tomohon. Tidak hanya itu, BKD sudah mendata seberapa besar PNS akan pensiun hingga tahun 2015 mendatang.
“Memang hingga Desember 2012, masih tersisa 21 pegawai sudah termasuk guru akan pension. Jadi total pensiun di tahun ini ada sekitar 76 pegawai,” ujar Pioh. (yongkie sumual)

Polsek Labar Amankan Dana Bencana Alam Raringis

Diduga, Penyaluran Sarat Muatan Poilitis
Langowan, KM -
Kopolisian Sektor (Polsek) Langowan Barat (Labar), berhasil mengamankan dana bantuan bencana dari Pemkab Minahasa, melalui Dinas Pertanian untuk korban bencana alam erupsi Gunung Soputan 18 September. Pasalnya, bantaun yang diperuntukan bagi masyarakat Langowan Barat  itu diduga sarat muatan politis.
Uang sebesar 6.400.000 rupiah yang diamankan polsek Labar dan sejumlah kwitansi kosong, juga daftar nama penerima  bantuan, yang digunakan seorang oknum berisial (ET) yang tercatat sebagai Sekdes Desa Raringis Kecamatan Langowan Barat (Labar) yang diduga menyalurkan bantuan dana tersebut, yang sarat bermuatan politik.
Penyaluran dana tersebut yang dilakukan oleh ET, yang sempat membuat suana ketengangan di masyarakat Desa Raringis, dan nyaris saja membuat kisruh di masyarakat Raringis (Selasa,30/10) lalu. Beruntung, situasi  langsung diamankan oleh pihak kepolisian Labar berkat bantuan informasi dari warga. Akan hal tersebut, Polsek Labar langsung mengamankan barang bukti yang digunakan oleh ET.
ET, ketika di konfirmasi oleh sejumlah wartawan, enggan berkomentar dengan kejadian tersebut. Dirinya hanya, meminta agar dapat berkomunikasi langsung dengan Kepala Kecamatan Labar.
Kepala Kepolisian Labar, Ipda J Paul Tewu, ketika dikonfirmasi membenarkan indikasi kasus tersebut. Dijelaskan, pihaknya masih akan memeriksa kembali, dan akan meminta keterangan kepada oknum sekdes, atas kejadian yang hampir menghebohkan masyarakat Raringis. Menurutnya, kasus ini telah dilaporkan ke Polres Minahasa.
Camat Labar Ir Anita Rorong MAp, saat dimintai tanggapan, mengelak jika pemberian tunjangan tersebut bermuatan politik. Dirinya menjelaskan, bahwa pembagian dana bencana tersebut, sudah melalui dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
“Penyaluran dana tersebut, telah melalui verifikasi dari BP3K tergantung dari kerusakan, luas lahan. Jadi tidak benar ada arahan untuk hal tersebut, kalaupun ada yang mengatakan demikian itu hanya spontanitas saja dari para penerima, yang terpenting dana tersebut disalurkan,” ujar mantan camat Langowan utara tersebut. (fernando kembuan)

Atasi Kemacetan di Kota Manado

Pemkot-Kepolisian Jalin Kerjasama 

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan berdialog
dengan Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol Dwi Gunawan dan
Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Alfaris Pattiwael
serta Kepala Dishub Manado Yohannis Waworuntu,
Rabu (31/10) kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Terkait berbagai masalah untuk mengeleminir kemacetan yang terjadi di Kota Manado, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama jajaran kepolisian, terus melakukan inovasi rekayasa lalulintas.

“Memang betul, masalah kemacetan di Manado sudah sangat terasa. Makanya Pemkot dengan Kepolisian melakukan berbagai upaya sehingga itu bisa teratasi dengan cepat,”ujar Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, saat berdialog dengan Direktur Lalulintas (Dir Lantas) Polda Sulut Kombes Pol Dwi Gunawan, dan Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polresta Manado Kompol Alfaris Pattiwael dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Manado Yohannis Waworuntu, disalah satu rumah kopi Rabu (31/10).
Menurutnya, jalan Piere Tendean Boulevard merupakan salah satu jalan tersibuk. Sebab, di jam sibuk atau pulang kerja banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut, sehingga padat kendaraan yang mengakibatkan kemacetan.
“Pemkot terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Dan mengantisipasinya, akan membuat jembatan penyeberangan secepatnya. Sehingga masyarakat tidak lagi menyeberang dijalan, tapi bisa jalan dijembatan,”tukasnya.
Olehnya, tambah Ai, sapaan akrab Wawali, Pemkot Manado dalam waktu dekat akan merealisasikan pembuatan lampu jalan, khususnya pada titik rawan macet.
“Supaya masyarakat yang menyeberang dapat mengikuti arah lampu, kemudian menyeberang. Karena, masih banyak masyarakat yang menyeberang jalan sembarangan, sehingga menimbulkan kemacetan,”pungkas Wawali.(jan torindatu)

Perda BPHTB tak Masalah

Notaris-Walikota Bertemu 

Vicky Lumentut

Manado, KM —

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Selasa lalu, bertemu dengan Asosiasi Notaris Manado untuk membahas beberapa persoalan menyangkut Peraturan Daerah (Perda) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam pertemuan itu, para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) menyesalkan beberapa ketentuan dalam Perda BPHTB. Sehingga, momen bertemu Walikota Manado bisa dijadikan sarana klarifikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Para notaries menyatakan menerima penjelasan Walikota dan menyetujui penyetoran sesuai Perda BPHTB.
“Tujuannya untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena persoalan satu orang tidak mencemari para notaris yang jujur, yang menolak penyetoran BPHTB. Sehingga, ini akan mengganggu secara keseluruhan,”tandas Walikota.
Para notaris berjanji untuk membantu Pemkot dalam hal penyetoran pajak melalui BPHTB.
“Dan setiap bulan akan ada pertemuan para notaris dengan walikota. Namun pada prinsipnya, mereka mendukung Perda BPHTB,”tambah Kepala Dinas Pendapatan Manado, Bismark Lumentut, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pajak Luther Wongkar, usai pertemuan.
Lanjut Kadispenda, apabila ada kendala di lapangan terkait BPHTB, Dinas Pendapatan Manado, akan berupaya bersama notaris membahasnya secara bersama.
“Sudah melakukan penyetoran setelah diverifikasi dilapangan ada kekurangan bayar, akan dikenakan surat ketetapan kurang bayar. Juga Notaris akan membuat laporan ke dinas, setiap bulan menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk itu setelah penyetoran, maka kami akan melakukan verifikasi di lapangan,”kata Wongkar.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Notaris Manado, Jancje Pengko menuturkan pihaknya berkomitmen untuk mendukung Pemkot Manado, dalam upaya meningkatkan PAD. “Kami sharing dengan Walikota bagaimana untuk meningkatkan PAD. Tidak ada hambatan sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada persoalan,”tandasnya.(jan torindatu)

Kawasan Tertib Hukum Segera Direalisasikan

Manado, KM —

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Polresta akan menetapkan salah satu wilayah Manado, menjadi kawasan tertib hukum.

PEMKOT Manado akan segera memberlakukan
kawasan tertib hukum di Kota Manado.(Foto: doc/KM)

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan mengatakan, kawasan tertib lalu lintas yang bakal diberlakukan Pemkot Manado, diharapkan menjadi kawasan percontohan untuk kawasan-kawasan lain yang ada di wilayah Kota Manado.

“Kita akan mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan kawasan tertib hukum, dan tentunya kegiatan yang dianggap melanggar aturan akan ada sanksinya,”jelas Ai, sapaan akrab Wawali.

Sementara, pihak Polresta Manado mendukung sepenuhnya pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas yang dilakukan Pemkot.

“Memang sebaiknya ada kawasan tertib hukum di Manado, bukan hanya soal bangunan di kawasan tersebut harus ikut aturan, tapi lebih luas lagi, bagi orang mabuk dan pengguna kendaraan dan pengguna jalan raya juga harus tertib hukum. Tentunya, pihak kepolisian dalam hal ini dari lalulintas akan siap mendukung,”ujar Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Manado, Kombes Pol Alfaris Pattiwael.(jan torindatu)

DUKUNG HAG RJM SUALANG SIAP DI PECAT

Survey DPP Golkar HAG-RJM Teratas

HAG-RJM menyalami para pendukung pada saat pelantikan tim pemenangan
 independen HAG-RJM di Kecamatan Eris, Selasa (30/10) kemarin.

Litbang Golkar: HAG-RJM Menang

Jakarta, KM
Pasangan Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Ricky Janeman Montong (RJM) terus menuai dukungan. Itu dibuktikan lewat hasil survey Litbang DPP Partai Golkar, media Oktober ini yang menempatkan HAG-RJM pasangan nomor urut 2 di peringkat pertama, disusul CNR-DJT, JWS Ivansa, AFN-JM, dan JK-NM.
Menariknya, survey sebelumnya yang dilakukan lembaga survei Indobarometer dan LSI mengeluarkan hasil yang sama,- HAG-RJM berada pada peringkat teratas.
Pasangan yang mengusung jargon “Restorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi” ini, selalu keluar sebagai jawara dalam setiap survey lembaga-lembaga tersebut.
Keunggulan pasangan HAG-RJM, menurut sejumlah tokoh masyarakat Minahasa, terletak pada kefiguran dan komitmen memberantas korupsi itu. Apalagi figur, baik HAG maupun RJM dikenal bersih dan tak terkait birokrasi yang identik dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kami menyukai pasangan HAG-RJM karena figur mereka yang bersih dan bebas korupsi. Mereka juga wajah baru dan menjanjikan untuk merestorasi Minahasa,” ujar Hendrik Paendong, Ketua Dewan Penasehat PDIP Tompaso.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Masyarakat Tolour Jakarta, Sonny Wuisan.
“HAG-RJM selain bersih, juga punya visi dan misi yang jelas ke depan. Saya kira masyarakat Tolour di Minahasa pasti suka pasangan ini memimpin Minahasa,” paparnya.
Sementara Litbang DPP Partai Golkar menyebutkan, hasil survey pertengahan Oktober ini, mengunggulkan tiga pasangan calon yang bakal bertarung ketat di Pemilukada Minahasa, masing-masing HAG-RJM, CNR-DJT dan JWS-Ivansa.
Ketiga unggulan itu, HAG-RJM menempati peringkat pertama disusul CNR-DJT, kemudian JWS-Ivansa.
“HAG-RJM menurut survey kami bakal menang satu putaran, apabila tak ada hal-hal krusial politik yang terjadi sampai pada tanggal 12 Desember 2012,” jelas Wisnu, Litbang DPP Partai Golkar.
Korwil Sulut yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, Rene Manembu dimintai konfirmasi mengenai hasil survey DPP Partai Golkar hanya tertawa.
“Kita lihat saja hasil Pemilukada-nya nanti,” elaknya diplomatis.
Menurut bocoran hasil survey Litbang DPP Partai Golkar, urutan pertama tingkat elektabilitas HAG-RJM 32,1 %, CNR-DJT 21,7 %, dan JWS-Ivansa 16,5 %.
Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, menanggapi hasil survey DPP Partai Golkar dengan bijaksana.
“Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat Minahasa selama ini terhadap pasangan HAG-RJM. Tapi hasil survey Litbang DPP Partai Golkar itu saya anggap sebagai motivasi bagi tim kami untuk bekerja lebih keras lagi memenangkan pasangan HAG-RJM pada Pilkada 12 Desember nanti,” tanggap Sumampouw.
HAG-RJM di Minahasa menjadi pasangan fenomenal dimana-mana. Setiap pelantikan tim sukses selalu saja dijubeli ribuan pendukung. Di daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Sonder, Kawangkoaan, Tompaso, dan Langowan, masyarakat berduyun-duyun datang ke lokasi pelantikan.
Hal yang sama juga di Dapil I wilayah Pineleng misalnya, ribuan warga tumpah ruah di lokasi pelantikan hingga memacetkan ruas jalan raya Pineleng hampir 4 jam.
Dampak macet di ruas jalan Pineleng itu merambah hingga ruas jalan ring-road Manado dan ruas jalan Winangun, Kamis sore (27/10) lalu.
Diperkirakan dukungan masyarakat terhadap pasangan HAG-RJM bakal terus melejit dengan berhasil ditetapkannya pasangan ini oleh KPUD dengan Nomor Urut 2.
“Sebelumnya, masih banyak masyarakat meragukan HAG-RJM bakal lolos ikut pemilukada. Tapi setelah ditetapkan KPUD minggu lalu sebagai calon bupati dan wakil bupati yang sah ikut pemilukada, elektabilitas pasangan ini saya yakin bakal melejit,” papar Adi Palit, tokoh masyarakat Sonder.
Ungkapan yang sama juga terlontar dari Ketua Fans Club HAG-RJM Roy Korengkeng. “Kami yakin, HAG-RJM adalah pasangan calon pemimpin yang akan merestorasi Minahasa menuju era tanpa korupsi,’’tandas Korengkeng. (tim-km)

Sualang: Demi HAG-RJM, Saya Siap Dipecat dari PDIP

Freddy H Sualang mengajak para pendukung setianya untuk mendukung
HAG-RJM pada Pilkada Minahasa. Ajakan Sualang disampaikan
saat pelantikan Tim Pemenangan Independen Wilayah Eris dan Sekitarnya, kemarin.

Eris, KM –
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara, Freddy Harry Sualang, menyatakan sikap politiknya siap dipecat dari PDIP demi dukungannya terhadap pasangan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa tahun 2012.
Pernyataan disampaikan mantan Wakil Gubernur Sulut dua periode ini, disela-sela kehadiran acara pelantikan tim pemenangan HAG-RJM di Kecamatan Eris, Selasa (30/10) kemarin.
“Hari ini saya nyatakan untuk mendukung pasangan HAG-RJM. Dan saya siap dipecat demi memenangkan HAG-RJM di Minahasa,” ujar Sualang.
Lebih lanjut Sualang menambahkan, resiko dipecat dari PDIP memang sudah dipikirkan matang-matang. Namun langkah yang diambilnya, kata dia, tidak lepas dari upaya untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa.
“Ini adalah resiko politik. Apapun yang akan diberikan oleh partai, saya terima! Perlu diketahui, pilihan saya kepada HAG-RJM adalah yang terbaik untuk rakyat Minahasa. Dan Minahasa harus dipimpin orang-orang yang lebih matang, seperti HAG-RJM, karena bukan gampang memimpin ratusan ribu warga di Minahasa,” paparnya seraya menginngatkan, seluruh pendukung HAG-RJM untuk bisa tetapkan hati mendukung dan memenangkan HAG-RJM.
Kesempatan menyampaikan sambutannya, Sualang mengajak seluruh pendukung setianya untuk mengamankan pasangan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa 12 Desember 2012 mendatang.
“Kepada seluruh pendukung saya, bapak, ibu, saudara, saudari yang telah dilantik hari ini, marilah kita bersama-sama bekerja untuk mengamankan pasangan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa 12 Desember mendatang,” ujar Sualang seraya menuturkan, pasangan HAG-RJM adalah pasangan yang benar-benar peduli masyarakat dan benar-benar akan merubah Minahasa menjadi lebih baik.
Sementara hal menarik terjadi saat pelantikan tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM) tingkat jaga dan desa di Kecamatan Eris, kemarin.
Kurang lebih 1000 personil tim pemenangan yang hadir, sedikitnya sekitar 300-an warga Lanjut Usia (Lansia), siap menjadi tim pemenangan HAG-RJM yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Eris.
Pantauan wartawan, selain ratusan lansia, hadir juga Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Jost Patti dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh politik di daerah Nyiur Melambai.
Dilain pihak RJM sendiri, tak putus-putusnya meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa bekerja dengan kompak serta saling menghargai satu sama lain.
“Menurut kami, orang-orang yang hadir ditempat ini, terutama bagi mereka yang telah dilantik adalah orang benar yang berada di tempat yang benar dan yang menginginkan adanya pembaharuan dan perubahan di Minahasa. Untuk itu, marilah kita berjuang untuk meraih kemenangan pada tanggal 12 desember mendatang,” kata RJM.
Sedangkan HAG dalam sambutannya menuturkan, siapapun yang mau bergabung dalam tim pemenangan adalah pejuang-pejuang perubahan di Minahasa.
“Marilah kita laksanakan kerja kita sebagai tim pemenangan yang elegan, dan mampu melaksanakan tugas sesuai aturan. Tidak usah kita melakukan kampanye hitam, dalam kita merangkul orang-orang yang ada disekitar kita, dan yang terpenting adalah hormati dan sayangi lawan kita. Dengan hal tersebut, maka apa yang menjadi kerinduan kita bersama akan bisa tercapai,” tutur HAG seraya berterima-kasih atas pemberian diri para tim pemenangan yang telah dilantik.(tim mc)

Wabup: Kita Ini di Bolmut Adalah Satu

Boroko, KM –
Wakil Bupati Bolmong Utara, (Bolmut), Drs Depri Pontoh (DP) menyatakan seluruh masyarakat yang ada di Bolmut adalah satu dan tidak ada perbedaan, termasuk suku. Oleh karena itu, dia mengimbau agar warga Bolmut terus menjaga hubungan antar masyarakat.
“Tidak ada perbedaan antara suku, yang ada hanyalah orang Bolmut. Kita tidak boleh mengatakan kalau kita orang Sanger, Minahasa, Gorontalo, Bugis atau suku lain. Sebab, kita tinggal di Kabupaten. Kita telah diikat oleh hubungan yang cukup erat dengan bingai sebuh daerah,”ujar Pontoh disela-sela peresmian warkop dan JNE Daeng Baso di Bolangitang, Selasa kemarin.
Menurutnya, Bolmut yang memiliki beragam suku ini sejak dulu telah terjalin hubungan kebersamaan persatuan yang sangat kuat, untuk itu perlu kita jaga bersama.
“Beragam suku adat dan budaya merupakan salah satu wadah pembersatu antara masyarakat. oleh sebab itu kita harus saling menjaga hubungan masyarakat ini,”harap Pontoh.(Santo)

Dua Legislator Bolsel Pasrah

Abidin Aptilima

PKPB dan Partai Buruh tak Lolos Verifikasi
Molibagu,KM -
Dua Parpol yang memiliki kursi di DPRD Bolmong Selatan (Bolsel), yakni Partai Buruh dan PKPB tak lolos verifikasi administrasi. Hal ini membuat dua kader duduk sebagai wakil rakyat pasrah dan terancam tak bisa mengikuti Pemilu legislatif 2014 mendatang.
Menurut Sekretaris KPU, Zakir Bonde, informasi yang diperoleh dari KPU Provinsi ada dua partai yang dinyatakan tak lolos yakni, PDS dan Partai Serikat Indonesia.
“Sekarang masih berproses, memang ada empat yang tak lolos verifikasi administrasi,”jelas Bonde, Selasa (30/10) kemarin.
dijelaskannya, usai verifikasi administrasi akan dilanjutkan verifikasi faktual awal November.
“Jadwalnya sudah ada verifikasi faktual,”ucap Bonde.
Ketua PKPB Bolsel, Abidin Aptilima saat dikonfirmasi soal tidak lolosnya PKPB di Pemilu 2014 menyatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Meski begitu kata dia, pengurus kabupaten sudah berbuat maksimal melengkapi berkas.
“Ya mau tak mau kita harus menerimah keputusan tersebut,” ungkap patilima sambil tersenyum.
Sementara itu, Syarifusin Datu dari Partai Buruh tak mau berkomentar lebih.
“Saya belum bisa memberikan tanggapan,” kata Datu singkat.(Tox)

Nurdin: Saya Siap Bertarung

Nurdin Makalalag SE.ME

Kotamobagu,KM-
Pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Kotamobagu 2013 mendatang mulai diramaikan dengan bakal calon. Salah satu kandidat Wali Kota yang mulai mendapat tempat di hati masyarakat adalah, Nurdin Makalalag SE.ME.
“Ini menjadi kabar gembira bagi kami masyarakat yang ada di Kobo Kecil. Jika Pak Nurdin maju di Pilwako dan menang menjadi Wali Kota, kami yakin beliau bisa membawa perubahan di Kotamobagu,”ujar Romi warga Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur.
Dia juga mengatakan, saat ini masyarakat Kotamobagu masih merindukan adanya perubahan yang signifikan di semua sector. Termasuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan secara keseluruhan.
“Masyarakat Kotamobagu ingin suatu perubahan. Dan kami yakin Pak Nurdin mampuh melakukan itu,”ucapnya.
Hi Nurdin Makalalag SE.ME yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu mengatakan siap maju dan bertarung di Pilwako 2013 mendatang.
“Dengan adanya dukungan masyarakat seperti ini, yang ingin saya maju di Pilwako, tentunya saya harus siap. Insya Allah kalau memang Tuhan mengijinkan, saya bersama Partai Bulan Bintang (PBB), akan membawa perubahan, baik itu dari sektor pendidikan, pertanian dan infrastruktur yang selama ini kurang diperhatikan dan dirawat dengan baik,”tandas papa Eva kerap ia disapa.(Sandy/Erwin)

Jelang Perceraian, Mobnas Ketua Dekot Hilang

INILAH mobil dinas Ketua Dekot Kotamobagu, Rustam Siahaan yang dinyatakan hilang.
Nampak istri Ketua DPRD Kotamobagu, Maritje Marham menggunakan Mobnas
ketua Dekot saat menghadiri sidang di Pengadilan Tinggi Agama belum lama ini.(foto ist)

Dotulong: Saya Kaget dan Baru Tahu Informasi Ini
Kotamobagu, KM-
Mobil Dinas (Mobnas) Ford milik Ketua Dewan Kota (Dekot) Kota Kotamobagu, Rustam Siahaan dengan plat nomor polisi DB 2 K sejak, Kamis 25 Oktober lalu raib entah kemana. Anehnya, kejadian hilangnya mobil ini berbarengan dengan proses pengurusan penceraian Rustam dengan istrinya, Maritje Marham di Pengadilan Agama Kotamobagu.
Kronologis kejadian hilangnya mobil tersebut diketahui saat, Maritje istri Rustam pulang ke rumah dan melihat mobil dinas itu sudah tidak berada di depan rumah yang terletak di Kelurahan Kotobangon.
“Saya kaget ketika sampai di rumah Kamis malam sekitar pukul 21.00 wita, mobil itu sudah tidak berada lagi di halaman rumah saya,”ujar Maritje.
Perempuan yang biasa Itje ini mengatakan, dirinya sempat menanyakan soal keberadaan mobil dinas tersebut kepada sopir, namun tidak sopir itu tidak mengetahuinya.
“Mereka semua mengaku tidak tahu mobil itu siapa yang bawa,”ucapnya
Hari itu juga dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
“Malan itu juga saya langsung melaporkan ke pihak berwajib di Polres Bolmong,”ucap Itje.
Sementara itu, pihak Polres Wakil Kepala Polres Bolmong Komisaris, Rustanto mengaku, dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, pihaknya tidak menerima adanya laporan kehilangan mobil.
“Tidak ada laporan kehilangan mobil dinas,”kata dia menegaskan saat ditemui di Markas Komando (Mako Polres) Polres Bolmong.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kota Rustam, minta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotamobagu untuk menangani penarikan kendaraan yang berada di rumah Itje.
“Untuk permasalahan kendaraan dinas, saya sudah sampaikan ke BK untuk penarikan mobil dinas. Saya sudah berkomunikasi dengan istri saya untuk mengembalikan mobil dinas, namun tidak membuahkan hasil,”ujar Rustam.
Wakil Ketua BK DPRD Kotamobagu Yulianto Dotulong pun mengakui hal itu. Dia mengatakan, BK sudah mengirimkan surat kepada Maritje Marham untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Namun karena tidak ada balasan, lanjut Yulianto, BK berencana akan menarik paksa kendaraan dinas itu.
“Saya kaget dan baru mengetahui informasi ini. Masalahnya kabar hilangnya Mobnas ini, bertepatan dengan niatan kami yang akan segera menarik paksa mobil tersebut tersebut,”tandas Yulianto.(Mg1/Erwin)

Pemkot-BPK Teken Perjanjian Akses Data

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
untuk Akses Data, Senin (29/10) kemarin, di kantor perwakilan BPK RI Sulut di Manado.(Foto: yappi/KM)

Bitung,KM-
Untuk melancarkan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Walikota Bitung, Hanny Sondakh, bersama kepala perwakilan BPK RI Sulut, Dr Rochmadi Saptogiri, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di kantor perwakilan BPK RI Sulut, Jl 17 Agustus Manado.
Penandatanganan itu, disaksikan Ketua DPRD Provinisi Sulut Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh dan Gubernur Sulut DR SH Sarundajang.
Dalam kesempatan tersebut, Sondakh mengatakan penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi dengan BPK dalam membantu mereka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Melalui penandatanganan MoU ini menunjukkan kalau Pemkot Bitung sangat berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Ketua DPK PKPI Kota Bitung ini.
Turut mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Kota Bitung Santy Luntungan ST, Sekretaris Kota Drs Edison Humiang MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fabian Kaloh SIP MSi, Asisten IV Bidang Keuangan Petrus Tuange S Sos Msi, Kabag Keuangan Frangky Sondakh SE dan Kabag Hukum Weenas Luntungan SH MH.(yappiletto)

PG Tomohon Mulai Rekrut Bacaleg

Ir Micky JL Wenur

Tomohon, KM –
Partai Golongan Karya (PG) dipastikan akan mulai merekrut kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon
Legislatif (bacaleg) di Kota Tomohon. Itupun telah diawali lewat Pendidikan dan latihan (Diklat) bagi kader Golkar di kota ini.
Diklat fungsionaris dipastikan akan merekrut sedikitnya 60 kader terbaik partai, yang tersebar di setiap Kelurahan dan Kecamatan, guna  diseleksi sebagai 20 calon legislatif (caleg) dalam pentas Pemilu DPRD pada 2014 mendatang sesuai dengan mekanisme partai.
Carteker Plt Ketua DPD II PG Kota Tomohon Ir Micky JL Wenur  kepada Koran Manado mengungkapkan, rekruetmen calon legislatif Partai Golkar ini sesuai dengan tahapan internal dan sudah mulai dilakukan berdasarkan dengan mekanisme yang di instruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG.
“Memang suatu ketentuan internal Golkar mulai dilaksanakan, jadi dalam waktu tidak terlalu lama paling tidak Golkar sudah akan memiliki 20 caleg sesuai perintah undang-undang, jadi untuk diklat fungsionaris ini akan merekrut 60 peserta yang siap maju untuk diseleksi dalam pentas politik legislatif nanti” ujar Wenur. 
Lanjut dikatakan Plt Ketua, diklat fungsionaris ini akan dilaksanakan sesudah Rapimnas Golkar. “Untuk rekruetmen nanti, sedikitnyanya target diklat fungsionaris sebanyak 60 kader yang tersebar di 5 kecamatan serta organisasi sayap lainnya. Dengan asumsi bahwa masing-masing kelurahan itu diupayakan ada keterwakilan dalam diklat fungsionaris Golkar,” ujar Wenur.
Informasi lain yang diterima wartawan untuk diklat fungsionaris, ini para peserta diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1.200.000.- sebagai biaya iuran pelaksanaan diklat fungsionaris partai golkar.(yongkie sumual)