Mitra Koleksi Proyek Asal Jadi

Inilah salah satu bukti banyaknya proyek
yang dikerjakan asal jadi di Mitra

Warga Minta Legislatif Maksimalkan Pengawasan
Ratahan,KM-
Meski terbilang kabupaten baru yang kini tengah gencar dengan sejumlah proyek pengadaan infrastruktur, namun hal tersebut tak dibarengi dengan kwalitas pengerjaan yang sesuai spesifikasi proyek.
Sebut saja sejumlah proyek fisik  DAK Pendidikan sejak dari 2010 hingga 2012, pengadaan gedung baru hingga rehab gedung sekolah yang hasil pengerjaannya sangat jauh dari standarisasi pengerjaan proyek sesuai bestek.
Hal ini pun sempat disuarakan sejumlah masyarakat lewat Ketua Dewan Pendidikan Mitra Mitra Sonny Mandagi, yang beberapa waktu lalu gencar menyuarakan permasalahan ini. Namun sayangnya, hingga kini seolah berlalu tanpa  ada tindak lanjut.
Pantauan Koran Manado, proyek asal asalan pun banyak ditemui pada proyek penguatan tebing di sepanjang ruas jalan Langowan- Ratahan yang kini tengah dilaksanakan pengerjaannya. Dari sejumlah titik pengerjaan, yang belum sampai sebulan, sudah ambruk.
Melihat hal ini, sejumlah masyarakat mendesak DPRD dan juga instansi terkait lainnya untuk menindak lanjuti hal ini. “Permasalahan ini harus diseriusi, kalau tidak anggaran proyek yang terserap dari APBD yang merupakan uang rakyat akan mubasir dengan proyek asal jadi,” ujar Veppy Rambi selaku Ketua RSN Mitra, yang juga salah satu aktivis generasi muda asal Mitra, sembari meminta pihak DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.(Marvel Pandaleke)

“2014, Provinsi Bolmong Raya Harus Jadi”

Pemekaran Harus Mengacu Nilai History
Manado, KM –
Keinginan dan desakan dari masyarakat di Bolmong Raya agar daerah Kabupaten/Kota disatukan menjadi Provinsi Bolmong Raya mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan mengatakan, sesuai hasil rapat konsultasi bersama dengan para Bupati dan Walikota se Bolmong, Gubernur Sulut (Dr Sinyo Harry Sarundajang) sudah menyatakan dukungan penuh rencana pembentukan Provinsi Bolmong Raya tersebut.
“Hanya saja pernyataan dukung pembentukan Provinsi Bolmong harus mengacu pada nilai history daerah itu sendiri. Maksudnya agar nama Provinsi harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondouw) karena daerah tersebut sejarahnya terdiri dari dua kerajaan yang berbeda yaitu Kerajaan Bolaang dan Kerajaan Mongondow dan telah disatukan hinggah menjadi Bolaang Mongondow,”jelas Mokodongan.
Kata Mokodongan, hal itu perlu dilakukan untuk mengenang sejarah Bolaang Mongondouw, sebagai dua nama yang tidak bisa dipisahkan.
“Jadi terserah, bagaimana nantinya, mau pakai Raya dibelakang atau tidak, yang penting harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondow),”jelas Mokodongan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulut Drs Mecky M Onibala mengatakan, Pemprov Sulut akan membentuk panitia khusus untuk mengawal rencana pembentuan Provinsi Bolmong Raya. Dia menjelaskan, Gubernur Sulut telah berjanji akan kawal berkas pengusulan pemekaran Bolmong Raya sampai di Jakarta.
“Nantinya pada tahun 2013 akan dibantu dana melalui APBD soal tambahan dana untuk Administrasi,”ujarnya.
Dikatakannya, gubernur juga berkomitmen, sebelum masa akhir jabatannya, Provinsi Bolmong harus sudah jadi.
“Pokoknya, 2014 Provinsi Bolmong Raya harus sudah jadi. Namun tergantung kecepatan panitia Bolmong Raya itu sendiri,”kata mantan Pejabat Bupati Minsel ini.(onal)

SHS Sorot Realisasi Dana CSR Disejumlah BUMN

Dr. Sinyo Harry Sarundajang

Manado, KM-
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyoroti sejumlah realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) di beberapa BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Menurut Sarundajang, banyak BUMN di Sulut, tak mengkoordinasikan soal realisasi dana itu, dengan Pemprov Sulut maupun Pemkab dan Pemkot dimana BUMN itu beroperasi.
“Banyak BUMN tak koordinasikan penyaluran CSRnya dengan kami,”ujar Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI baru-baru ini.
Padahal, menurut Sarundajang, apabila dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, peruntukan dana itu dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.
“Contohnya seperti perbaikan perumahan kumuh. Tapi BUMN itu tak mengkoordinasikannya,” ucap Sarundajang, tanpa menyebut BUMN-BUMN itu.
Kata dia, BUMN yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut contohnya, adalah pihak Perbankan, PLN, dan Pertamina.
“Artinya realisasi dana CSR mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pihaknya berharap kedepan seluruh BUMN yang beroperasi di Sulut, dapat mengkoordinasikan penggunaan anggaran dana mereka untuk masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan masyarakat di daerah ini, demi terwujudnya Sulut yang berdayasaing dan sejahtera.
“Mari berkolaborasi dengan pemerintah, soal pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.(onal)

BPBD: Curah Hujan Tinggi, Waspada Banjir

Hoyke Makarawung

Manado, KM-
Curah hujan di Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya intensitasnya akhir-akhir ini, terus mengalami peningkatan. Adapun Sulut secara nasional, merupakan salah satu daerah yang langganan dilanda banjir dan tanah longsor.  Menghadapi fenomena tersebut, warga Sulut diminta untuk waspada.
“Kami harapkan, masyarakat waspada terhadap bencana yang tak dapat diprediksikan kapan terjadi,” imbau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Hoyke Makarawung, Rabu (7/11) kemarin.
Kata dia, warga yang tinggal di bantaran sungai serta di daerah perbukitan, untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila hujan terjadi sudah berhari-hari.
Kata dia, BPBD Sulut akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta BPBD kabupaten/kota dan terus  berjaga dengan kemungkinan terjadinya bencana.
“Kami terus standby dengan kondisi cuaca saat ini. Jika terjadi bencana, kami segera turun ke lokasi untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana,”pungkasnya.(onal)

Pengusaha Jepang Harapkan Penerbangan Langsung ke Manado

KUNJUNGAN ke Jepang membawa
nilai tambah yang besar bagi Kota Manado.(Foto: ist)

Kunjungan Pemkot Manado ke Negeri Sakura
Jakarta,KM -
Walikota Manado GSVicky Lumentut mengaku terkesan dengan system pendidikan yang ada di Saporo dan Saga City, dimana fasilitas sekolah yang lengkap dan Sport Hall sangat representatif. Sementara untuk pariwisata, menurut Lumentut, Saporo dan Manado seperti kota kembar karena sama-sama memiliki teluk dan lima jalur sungai.
“Tantangan Kota Saga sama seperti Kota Manado,”ungkap Lumentut, Koran Manado di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (07/11) kemarin, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) proyek percontohan Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan KPK.
Menurutnya, Pemkot Manado telah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Jepang, khususnya dalam bidang pariwisata, pendidikan, serta membuka penerbangan langsung dari Jepang ke Manado.
Walikota Manado sempat diundang oleh Manager Garuda dan atase RI di Tokyo, guna membahas penjajakan kerjasama penerbangan langsung dari Jepang ke Manado. “Para pengusaha Jepang ingin akses langsung ke Manado. Menurut mereka, terlalu jauh bila harus melewati Jakarta, khususnya dalam bisnis perikanan,”tukas Lumentut.
Lanjut dikatakan Lumentut, selain penerbangan hal lainnya yang menarik adalah penanganan sampah dan kebersihan di Kota Saga, yang perlu diadopsi Manado. Olehnya, Pemkot Manado akan mengirim orang untuk megikuti pelatihan dan pendidikan disana guna transfer knowledge.
“Tidak ada sampah disemua wilayah, baik di stasiun, terminal, sekolah, pertokoan, dan tempat lainnya,”tandasnya.
Warga Jepang, tambah Lumentut, telah mengajarkan pendidikan kebersihan kepada anaknya sejak dini.
“Warga Jepang sejak umur tiga tahun sudah diajarkan orang tua pentingnya menjaga kebersihan, dan kemudian dikembangkan selanjutnya disekolah,”jelas Lumentut.(patrispangaila/jan)

Anggaran Kunker DPRD Manado Harus Jelas

Markho Tampi

Manado, KM –
Agenda pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding yang dilakukan personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, mulai dipertanyakan sesama anggota dewan. Pasalnya, manfaat kunker dengan penggunaan anggaran yang terpakai tidak sebanding. Padahal, pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat kepada masyarakat sangat penting.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Manado, Markho Tampi, mengatakan DPRD Manado perlu melaukakn penataan anggaran kunker. Jangan sampai anggaran yang ditata dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Manado tidak terlalu banyak atau terlampau sedikit.
“Kalau dibilang anggaran ini dipergunakan untuk tugas mengabdi para masyarakat, saya sapakat itu benar. Namun saja, dalam hal penataan efektifitas anggaran ini pun penting kita perhatikan bersama, jangan sampai terlalu banyak plot anggaran untuk itu, atau bahkan terlalu sedikit,”tandas pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manado itu.
Lanjut dikatakan Tampi, aktivitas kunker dan studing yang dilakukan personil DPRD Manado, mestinya sebanding dengan anggaran yang digunakannya. Karena penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab anggota dewan.
“Tapi kontribusi kita terkait penggunaan anggaran Kunker juga harus jelas. Belum lagi, kontribusi kita pada masyarakat. Ini artinya, keseriusan Dewan dalam menjalankan Kunker harus jelas. Kalau tidak, anggaran Kunker dalam penataan APBD berikutnya perlu dikurangi,”ujar Tampi.(jan torindatu)

Prabowo Serukan Menangkan HAG-RJM

Prabowo Subianto

Gerindra Minahasa Action
Tondano, KM
Partai Gerindra menyerukan, seluruh kader partai se Sulawesi Utara terutama DPC Gerindra Minahasa untuk memenangkan pasangan calon bupati Minahasa Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM) pada Pilkada Minahasa.
Seruan disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut), Glenny Kairupan.
Penegasan garis partai Gerindra dari Prabowo Subianto diungkapkan Glenny Kairupan, disela-sela penyerahan mobil ambulance gratis untuk rakyat miskin di Sekretariat DPC Gerindra Minahasa, Sabtu (27/10).
“Penegasan dari pak Prabowo, seluruh kader Gerindra rapatkan barisan memenangkan Hangky Arther Gerungan dengan Recky Janeman Montong (HAG-RJM) di Pilkada Minahasa,” papar Kairupan.
Dijelaskannya, penegasan dari Ketua Dewan Pembina mutlak harus ditaati seluruh kader Partai Gerindra karena memenangkan HAG-RJM salah satu program partai di daerah Sulawesi Utara.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Minahasa Ir Man Tojo Rambitan membenarkan adanya seruan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memenangkan HAG-RJM.
Menindak lanjuti seruan tersebut, Rambitan saat itu bersama-sama Fentje Janis Sekertaris DPD Gerindra Sulut memastikan, pihaknya segera actiondengan melantik seluruh pengurus ranting Gerindra se Kabupaten Minahasa.
“Hari Jumat kami sudah mulai melantik pengurus ranting se Dapil I (daerah pemilihan) Minahasa yang meliputi Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri. Pelantikan dilakukan serentak di Kecamatan Tombulu,” jelas Rambitan.
Sementara Fentje Janis menambahkan, langkah-langkah memenangkan HAG-RJM di Pilkada Minahasa, kader Gerindra se Sulut dianjurkan untuk meng-support dengan cara-cara elegan sebagaimana yang digaris-bawahi partai Gerindra.
“Santun menjalankan tugas-tugas partai, dan tunjukkan kewibawaan di masyarakat selaras penegasan partai untuk memenangkan HAG-RJM di Pilkada Minahasa,” tandas Janis.
Lanjut dikatakan, jajaran pengurus DPD Gerindra Sulut senantiasa berkoordinasi dengan DPC Gerindra Minahasa sebagai ujung-tombak pemenangan HAG-RJM berlandaskan semangat membangun Minahasa sebagaimana maskot yang diangkat HAG-RJM.
“Gerindra percaya HAG-RJM mampu menjawab semua harapan rakyat Minahasa seperti harapan pak Prabowo Subianto yakni membangun Indonesia tanpa korupsi dengan mengedepankan demokrasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” pungkas Fentje Janis.(vanny)

CNR Resmi Dilapor Manipulasi Dana Bencana

Panwas Isyaratkan Lanjutkan ke Polres
Tondano, KM –
Puluhan warga Desa Raringis Raya dan Desa Ampreng Kecamatan Langowan Barat, Selasa (6/11) kemarin, menduduki kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Minahasa.
Aksi dilakukan terkait laporan ke Panwaslukada Minahasa soal dugaan money-politik yang dilakukan tim sukses Careig Naichel Runtu (CNR), salah satu calon bupati Minahasa di Pemilukada Minahasa 12 Desember mendatang.
Hart Walintukan Hukumtua Desa Raringis kepada wartawan mengatakan, kedatangannya bersama Hukumtua Desa Ampreng Masri Aruperes disertai warga dua desa tersebut, hendak melapor dugaan money-politic putra mahkota bupati nonaktif.
Dijelaskannya, belum lama ini di dua desa tersebut masuk bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui pos dana bantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Namun bantuan dana tersebut dilabeli seolah-olah pembagian uang langsung dari komunitas CNR-Peduli.
“Ada pembagian uang dari CNR-Peduli. Ternyata setelah di cek, bantuan berasal dari dana bantuan bencana alam Pemkab Minahasa, bukan dari CNR,” jelas Walintukan.
Diungkapkan juga, kedatangan mereka ke Panwaslukada tak lain untuk melapor dugaan money-politic putra mahkota anak bupati Minahasa yang juga calon bupati Minahasa.
“Kami menduga ada manipulasi pembangian dana bencana yang dilakukan tim sukses CNR,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Hukumtua Desa Ampreng Masry Aruperes, mempertanyakan dirinya selaku kepala pemerintah desa yang tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan dana tersebut.
Anehnya lagi, kata Aruperes, pembagian dana tersebut dilakukan melalui pengurus partai politik tertentu.
“Yang kami pertanyakan, mengapa bantuan dari Pemkab Minahasa tanpa melalui pemerintah desa. Mengapa justru pembagian dilakukan oleh pengurus parpol tertentu,” tandasnya.
Sementara Anggota Panwaslukada Minahasa Fence Bawengan, membenarkan soal laporan masyarakat dua desa dimaksud terkait dugaan money-politik yang dilakukan CNR.
Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti laporan dari masyarakat desa Raringis dan Ampreng itu.
“Berdasarkan laporan dari masyarakat itu, kami akan menindaklanjuti laporan dugaan money-politic tersebut,” kata Bawengan.
Dikatakan aktivis pers ini, jika dugaan kasus CNR-Peduli dilengkapi bukti-bukti yang kuat, maka bukan tidak mungkin kasus tersebut tembus penanganan pihak kepolisian.
Sementara Polres Minahasa dikonfirmasi wartawan melalui Kasat Reskrim AKP Dewa Palaguna mengatakan, laporan tersebut akan segera diusut jika sudah sampai pada kewenangannya untuk mengusutnya. Hanya saja, laporan tersebut belum masuk pada tahap penanganan kepolisian.
Informasi yang dihimpun melalui Kepala BP3K Langowan barat, Maxi Rundengan mengaku, total bantuan bencana alam Pemkab Minahasa yang disalurkan sebanyak 1045 KK dengan total Rp417 juta.
Masing-masing Kepala Keluarga (KK) setiap desa yang disalurkan variatif, antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu, yang diduga kuat ternyata dana bantuan bencana alam.(fernando kembuan)

GMB Kawal Pilkada Minahasa

Jemmy Toar

Tiap TPS Turunkan Dua Personil
Tondano, KM
Meski terbilang baru terbentuk, namun Gerakan Minahasa Baru (GMB) menyatakan siap berpartisipasi aktif pada Pilkada Minahasa dengan menerjunkan personilnya ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Keterlibatan organisasi masyarakat yang tujuannya peduli terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan Kabupaten Minahasa ini, hemat Ketua GMB Jemmy Toar, adalah bentuk kepedulian terhadap negeri kelahiran putra-putri Toar-Lumimuut.
“Kami akan mengawasi ketat Pilkada Minahasa 12 Desember 2012 mendatang. Semua aktifitas pengambilan suara rakyat dari TPS-TPS terus ke PPK Kecamatan hingga pleno KPUD Minahasa, semua akan kami awasi secara seksama,” tandas Ketua GMB Jemmy Toar didampingi Sekretaris Maxie Sagay kepada wartawan di Manado, Selasa (06/11) kemarin.
Lanjut dikatakan Toar, upaya GMB mengawasi Pilkada Minahasa tujuannya suara rakyat yang hanya disalurkan lima tahun sekali tidak dicurangi pihak-pihak tertentu.
“Melihat fenomena yang ada Pilkada Minahasa sangat potensi terjadi kecurangan. Dan itu bakal dilakukan tim salah satu calon berdasarkan laporan yang masuk ke Sekretariat GMB. Untuk itu, GMB akan menurunkan dua personil ke setiap TPS,” urai Toar lagi.
Menurut dia, GMB telah menerima banyak masukkan dari masyarakat terkait dugaan kecurangan Pilkada Minahasa, semisal, kasus dana bantuan bencana alam yang dimanipulasi atas nama salah satu calon.
“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat adanya pengerahan perangkat pemerintah yang digunakan untuk memenangkan calon tertentu. Tidak hanya itu, bahkan dana bencana alam pun diduga dipakai untuk kepentingan calon tertentu. Entah laporan itu benar atau tidak, tapi GMB akan membuktikan sendiri di lapangan kasus tersebut,” papar Toar.
Warga Minahasa sekarang, lanjut pengusaha sukses ini, butuh penyegaran budaya akibat degradasi yang terjadi belakangan ini.
“Semangat matombol-tombolan (topang menopang), malinga-lingaan (baku kase inga), mapalus (kebersamaan) dan beberapa sebutan lain sebagai khas Minahasa sudah tergerus. Berdasar kesadaran itulah sehingga para tokoh masyarakat Minahasa membentuk lembaga independent bernama Gerakan Minahasa Baru atau GMB),” urai Toar lagi.
GMB dasarnya bergerak di segala bidang, dimana  terkait mengawal Pilkada yang semakin dekat, GMN mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih untuk menentukan putera-puteri terbaik sesuai hati nurani pemimpin Minahasa.
Sekretaris Maxie Josef Sagay menambahkan, kehadiran GMB mendapat sambutan luar biasa tokoh-tokoh masyarakat Minahasa, antaranya Rudi Saerang yang sangat respek mendukung berdirinya GMB.
Menurut pemerhati politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan Sulawesi Utara, Henry Rambet menilai, kehadiran GMB sudah sangat tepat. Organisasi tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap daerah Minahasa.
“Di HUT yang ke 564 tahun, ternyata Kabupaten Minahasa tidak terdapat perubahan signifikan dibanding Minsel, Tomohon, Minut, Mitra. Karena itu, diharapkan GMB dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat demi kemajuan bersama,” kata Rambet.
Lanjut dia, GMB sebagai wadah berhimpun tokoh-tokoh sukses asal Minahasa, setidaknya dapat berpartisipasi langsung pada Pilkada Minahasa, 12 Desember 2012 mendatang.(vanny)

Panitia Kecewa, Rumokoy tak Hadiri Kongres Fokkermapi

Prof DR Donald Rumokoy SH MH

Manado,KM—
Meski berskala nasional, namun Kongres Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Fokkermapi) se-Indonesia yang dibuka secara resmi di Auditorium Unsrat Manado, Selasa (06/11) kemarin, tanpa kehadiran para tokoh nasional dan petinggi di daerah ini. Bahkan Rektor Unsrat Prof DR Donald Rumokoy SH MH pun tidak hadir. Absennya Rumokoy ini lantas mendapat kritikan dari pihak panitia penyelenggara dan peserta.
“Panitia sudah menghubungi Pak Rektor, namun beliau tidak bias hadir. Yang pasti kami kecewa dengan keadaan ini. Karena ini iven nasional, dan Unsrat bertindak sebagai tuan rumah,” ujar salah satu personil panitia.
Sementara itu, Humas Unsrat Daniel Pangemanan SH MH saat dikonfirmasi terkait hal ini, Rektor tidak bisa hadir karena ada tugas dinas keluar daerah. Namun pada prinsipnya kegiatan yang sifatnya akademik tetap didukung pihak Unsrat. “Mohon maaf karena Pak Rektor ada tugas dinas keluar daerah, rencana baru tiba hari ini (kemarin). Prinsipnya kegiatan sifatnya akademik Unsrat mendukung,” jawab Pangemanan via SMS, sore kemarin.     
Hanya saja saat ditelusuri lebih jauh, saat pembukaan Kongres dilakukan, Rumokoy tidak berada di luar daerah melainkan ada di Kantor Pusat Unsrat. 
Kongres Nasional Fokkermapi secara resmi dibuka oleh Kepala BKD Propinsi Sulut, Drs Roy Tumiwa MSi mewakili Gubernur Sulut. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti lebih dari 100 mahasiswa utusan dari 20 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. (otnie)

BRI Molibagu dan Diknas Diduga “Main Mata”

Terkait Proses Pencairan Gaji Sertifikasi
Molibagu,KM -
Pihak BRI Unit Molibagu seharusnya menolak permintaan kerjasama Diknas terkait pencairan gaji guru sertifikasi. Pasalnya tidak ada aturan  yang mengharuskan pencairan hak para guru mengharuskan meminta rekomendasi pihak Diknas.
Padahal gaji sertifikasi tersebut sudah masuk ke rekening pribadi guru sertifikasi. Sehingga tak ada alasan apapun untuk tak mencairkannya. Guru guru sertifikasi pun menduga ada kongkalingkong pimpinan BRI Unit Molibagu dengan Kadis Diknas.
“Kalau itu benar tentu patut disayangkan, kredibilitas BRI patut juga dipertanyakan,” keluh salah satu guru yang tak mau namananya ditulis kemarin.
Kepala Unit BRI Molibagu, Masyono Bidjuni mengatakan, kebijakan tersebut  diberlakukan atas dasar permintaan Diknas  melalui surat resmi bernomor 1151/C.01/DIK/ BOL-SEL/2012 perihal permohonan kerjasama dari Diknas Bolsel. Isinya, dalam rangka tertib administrasi pencairan dana sertifikasi.
“Sehingga pencairannya harus pakai rekomendasi Diknas,” jelas Bidjuni sambil menunjukan surat yang ditandatangani Kadis Diknas, Hartati Maango.
Ketika dikonfirmasi, Maango turut membenarkan pemberlakuan surat pengantar dari Dinas tersebut.
“Benar, rekom itu sebagai kontrol karena masih banyak guru sertifikasi yang belum menyelesaikan berkas sertifikasi. Sehingga keuangan sulit memproses berkas mereka,”terang Hartati Maango.
Terkait adanya pengutan liar sebesar Rp 150 ribu yang harus dibayarkan oleh guru untuk memuluskan proses pembayaran sertifikasi di Bank BRI, Maango mengatakan tidak diwajibkan.
“Tidak harus 150 ribu, seikhlas mereka. Cuma pengertian saja. Kasihan, staf yang mengurus berkas-berkas mereka juga cukup lelah,”ujar Maango enteng. (Tox)

Alat Geerbox Diganti dengan Alat Lain

18 Unit Bantuan Kapal Belum Disalurkan
Boroko, KM –
Pengadaan kapal penangkap ikan Tuna sebanyak 18 unit untuk nelayan di Kabupaten Bolmong Utara dengan anggaran Rp 2 Miliar lebih dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai saat ini belum disalurkan. Padahal batas jatuh tempo sudah berhair yakni 28 Oktober lalu.
CV Multi Cahaya Mania yang menjadi pihak ketiga pengadaan barang tersebut harus mendapat sorotan dari nelayan Bolmut. Apalagi salah satu warga yang memintan namanya tidak dipublikasi menduga, proyek pengadaan kapal penangkap ikan Tuna itu, banyak disisipkan kepentingan pribadi sehingga terjadi rekayasa.
“Sekarang ini, proses pekerjaan sudah berahir namun belum ada tanda-tanda barang yang disalurkan kekelompok nelayan,”ujar sumber yang berpfofesi sebagai nelayan.
Para nelayan juga mengatakan, dalam pengadaan mesin yang seharusnya memakai Geerbox, diganti dengan alat lain dan langsung dipasang ke mesin.
“Dengan begitu berarti perahu yang ada, hanya bergerak maju tidak bisa atrek atau mundur,”terang nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Ramlan Pontoh saat dikonfirmasi tidak membantah adanya perubahan itu. Dia juga mengatakan, tim teknis DKP setiap saat melakukan monitoring ke lokasi pekerjaan perahu.
“Memang Geerbox tidak lagi dipasang dan diganti dengan alat lain, tetapi Geer Box yang ditidak dipakai akan diserahkan kepada kelompok nelayan, terserah mereka akan pakai atau tidak,”jelas Pontoh.
Dia mengatakan, dikeluarkanya alat tersebut agar perahu penangkap tuna yang terbuat dari Fiber ini laju, seimbang dengan mesin dan tidak lamban,”kata Pontoh mengelak.
Pontoh juga menambahkan, dalam pekerjaan perahu sebanyak 18 unit ini sudah dalam tahap finishing.
“Staf  teknis saya telah meninjau langsung ke lokasi pembuatan. Tinggal dibawa ketepi pantai untuk diserhkan ke setiap nelayan. Nanti, diserahkan secara resmi oleh Pemkab,”tandasnya.(Santo)

28 Desa di Bolmut Terancam Tidak Terima ADD

Boroko KM –
Sebanyak 28 Desa yang ada di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) terancam tidak terima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kasbupaten (Pemkab). Dari informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado, dana ADD yang semestinya harus bayar bulan November ini, harus tertahan.
Bdana Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bolmut berdalih, dari 92 desa penerima dana ADD, ada 28 Desa yang belum memasukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) soal pemanfaatan angaran. Sementara SPJ itu harus dimasukkan paling lambat 15 Desember.
“Pencairan dana ADD untuk tahapan kedua semestinya sudah bisa dicairkan 40 persen. Tapi kami masih terkendala dengan SPJ dari 28 Desa,” ucap Kepala BPMD Bolmut, Drs Hardimas Lenda.
Dikatakannya, pencairan ADD 2012 ini, baru terealisasi sebesar 60 persen, ke setiap desa.
“Untuk tahap pertama sudah mencapai 60 persen yang sudah disalurkan ke desa-desa. Namun kami yakin juga kalau target hingga akhir tahun nanti semuanya sudah dicairkan 100 persen,”ujarnya.
Iya juga menambahkan pencapaian target ini didukung dengan selesainya sejumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh semua desa dalam kabupaten pada saat cair dana ADD tahap pertama.
“Mengenai fisik sudah tidak diragukan lagi karena dananya sudah cair pada tahap pertama dan sudah dilaksanakan. Total dana ADD 2012 yang dianggarkan lewat APBD 2012 mencapai Rp4,5 Miliar,”tandasnya.(Santo)

Uang Pelicin Rp 2,25 Miliar Diduga Mengalir ke Pejabat Boltim

Memuluskan Tambang Pasir Besi PT.MPU
Boltim, KM-
Guna memuluskan eksploitasi tambang pasir besi di wilayah pantai darat Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolmong (Boltim), PT Meytha Perkasa Utama (MPU) diduga kuat pernah menggelontorkan dana pelicin sebesar Rp2,25 Miliar kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Boltim.
Kalau sebelumnya diketahui, Sangadi di Desa Tombolikat Induk, Junaid Bogdadi yang diberi Rp25 juta dari seorang ibu yang ditemani beberapa lelaki dari perusahaan PT MPU, kini dana haram itu terindikasi mengalir ke rekening sejumlah pejabat tinggi Boltim baik eksekutif, legislatif dan perseorangan.
Jika di pesisir pantai sudah aman perijinannya. Namun operasional di wilayah darat yang menyentuh lahan mangroove, serta kegiatan di wilayah tambang emas Panang Kotabunan, menjadi indikasi dilucurkannya dana yang diduga suap itu.
“Ada 14 rekening penerima uang dari MPU ini. Sekiranya, digunakan untuk menutup mulut para pejabat berwenang dan pihak-pihak tertentu yang dianggap bisa menghalangi kegiatan-kegiatan perusahaan,”kata sumber.
“Kita tahu, bahwa eksploitasi PT MPU sudah merambah wilayah daratan pesisir Paret hingga hutan mangroove yang dilindungi ini sudah terancam. Belum lagi kegiatan MPU yang merambah ke areal tambang emas di wilayah Panang Kotabunan, dengan memboncengi pertambangan masyarakat lokal,” tutur  sumber lagi.
Tak pelak, nama Bupati Boltim, Sehan Landjar, juga turut disebutkan sebagai salah satu penerima dana pelicin PT MPU ini. Sehan dikatakan penerima terbanyak mencapai 70-80 persen dari jumlah dana tersebut. Namun ketika dikonfirmasi, Sehan justru menantang balik PT MPU untuk membeber ke publik nama-nama penerima uang sogok ini. Tanpa berusaha menampik kabar tersebut, Sehan mengaku tahu informasi yang menyudutkan dirinya ini, langsung dari mantan General Manajer (GM) PT MPU, bernama Abeng.
“Katanya, uang sejumlah Rp2,25 miliar saya minta lewat BB. Padahal, selama ini saya tidak menggunakan BB. Bagaimana saya meminta lewat BBM kalau saya tidak pernah gunakan BB. Apalagi, saya tidak tahu menggunakan BB. Saat itu juga, saya minta ke GM PT MPU agar segera melaporkan ke polisi,” aku Sehan.
Sehan menuturkan, dirinya heran, karena PT MPU tidak berani melaporkan hal itu kepada polisi dan tidak berani menyampaikan hal itu kepada pemilik perusahaan.
“Waktu itu, justru saya yang menawarkan diri untuk melaporkan hal itu ke pemilik perusahaan, agar pemilik perusahaan melaporkan ke kepolisian. Karena ada satu nomor rekening tercatat sebagai nomor rekening BRI di unit Kotabunan, jadi mudah dilacak,”tandasnya.(tim km)

Festival Klabat 2012 Digeber

Minut, KM -
Acara spektakuler bertajuk Festival Klabat 2012 yang digagas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara akan dimulai Rabu (07/11) hari ini. Sesuai rencana akan dibuka Bupati Drs Sompie SF Singal MBA di hotel Sutanraja. “Kegiatan yang bermaterikan seminar sadar wisata, sosialisasi kepariwisataan dan festival seni budaya ini akan didahului dengan dialog budaya yang akan membahas serta menggali kebudayaan Tonsea yang merupakan etnis terbesar yang ada di Minahasa Utara,” ujar Ketua Panitia Merry Rumambi-karouwan SH.
Tambahnya, Festival Klabat bertujuan mengangkat dan mengembangkan seni dan budaya Minahasa, khususnya Minut yang di dalamnya menunjang program Bupati Minut dalam sentuh budaya. Adapun berbagai perlombaan seni budaya yang akan dilombakan, yakni lomba pidato bahasa Tonsea, tari tumatenden, Maengket, kabasaran, musik kolintang dan lomba palakat. “Festival ini akan diikuti oleh ratusan sekolah, sanggar dan grup kesenian yang telah menyatakan kesiapannya melalui technical meeting yang akan diadakan baru-baru ini,” terang Karouwan optimis. “Untuk menambah semarak kebudayaan, Festival Klabat akan dilaksanakan di tiga desa teranak yaitu, Desa Tatelu, Desa Warukapas dan Desa Tatelu Rondor yang mendukung sepenuhnya lewat pemerintah dan masyarakat ketiga desa tersebut,” pungkas wanita enerjik yang juga istri dari Sekda Minut Drs Johannes Rumambi itu. (hendrasamuel)

Sondakh Raker Bersama KPK

Bitung,KM-
Dalam rangka sosialisasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Walikota Bitung, Hanny Sondakh, menghadiri rapat kerja (Raker) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa -Rabu (6-7/11) mendatang.
Dalam paparannya, Sondakh mengatakan, Kota Bitung sangat intens dengan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di raih pemerintah Kota Bitung dari hasil pemeriksaan keuangan BPK, merupakan salah satu pintu masuk meraih prestasi,”ungkapnya. Ketua DPK PKPI Kota Bitung ini juga menambahkan, Perjuangan meraih lebih banyak prestasi, belum berakhir disini sebab opini WTP merupakan salah satu indikator dari sebuah hasil kerja keras pemkot terhadap pengelolaan keuangan. “Yang paling utama, mari kita tanamkan budaya pengelolaan keuangan yang benar - benar sesuai ketentuan sehingga, apa yang kita lakukan berbuah hasil yang baik dimasa yang akan datang,”Ungkapnya, sambil berharap, tahun menadatang, proses pemerintahan dapat berjalan lancar dan nyaman dan dapat mewariskan perilaku baik tersebut. Sebelumnya, Sondakh bersama para kepala daerah di Indonesia, menghadiri menghadiri undangan Kementerian Keuangan dalam rangka sosialisasi kebijakan transfer daerah, di Hotel the media & towers, jl gunung sahari Jakarta.(yappiletto)

Singal Harus Waspada!

Drs Sompie SF Singal MBA

Diduga Ada Pejabat Manfaatkan Situasi
Minut, KM -
Bola salju rolling yang terus terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) akhir-akhir ini diduga kerap dimainkan oleh sejumlah oknum pejabat di pentas pemerintahan Minut yang terpantau pintar dalam memanfaatkan peluang dan situasi yang ada.
Menurut sumber resmi koran ini ada sejumlah pejabat yang memburu jabatan basah di Pemkab Minut, hingga menghalalkan segala cara. “Seperti pelaksanaan rolling eselon II banyak yang mencari perhatian pada bupati, termasuk membisikkan hal-hal buruk pejabat tertentu, ini tujuannya untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Bahkan ibu bupati (Ny Altje Singal-Polii) ikut dimanfaatkan untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan,” jelas sumber yang menyebutkan beberapa nama pejabat yang sering mencari perhatian pada bupati.
Lanjutnya imbas dari hal ini membuat sejumlah pihak justru memanuver hingga ke provinsi. “Lihat saja rolling eselon II tertahan di Pemprov, karena ada yang melakukan lobi-lobi tertentu hingga ke Pemprov. Menariknya lagi isu ini sengaja dimainkan orang-orang oportunis itu, untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang tidak disukai,” sambungnya lagi.
Akan hal ini mendapat perhatian serius pemerhati pemerintahan dan politik Sulut asal Minut, Taufik Tumbelaka SIP. Tumbelaka melalui wartawan malah meminta Bupati Drs Sompie SF Singal MBA lebih selektif dalam memilih pejabat. “Paling utama harus punya kualitas dan sesuai dengan prinsip ilmu hingga golongan dan kepangkatan. Dan paling penting harus loyal pada bupati,” tandas Tumbelaka.
“Karena saya melihat selama ini jika ada masalah di Pemkab, bahkan dari tingkat desa hingga dinas seolah bupati sendiri yang menghadapi. Ini sungguh ironis, karena pejabat-pejabat yang mencari perhatian hanya menginginkan jabatan, tapi tidak loyal pada atasan,” timpal Tumbelaka lagi.
Bupati Sompie Singal membantah jika dikatakan jabatan yang diberikan karena faktor kedekatan. “Semua tetap melalui kajian Baperjakat, tak ada yang namanya faktor senang atau tidak senang,” tegas Singal. (hendrasamuel)

‘Kelakuan’ Sekot Tomohon Disorot

DR Arnold Poli SH MAP

Arnold Diminta tak Ciptakan Kontroversi
Tomohon, KM –
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kembali memperingatkan Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Tomohon agar tidak lagi memberikan statemen-stetemen kontroversial ke publik terkait dengan sistem pemerintahan Kota Tomohon yang sifatnya bukan menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi selaku kepala adminstrasi.
Bukan cuma Sekdakot juga di minta membatasi sejumlah polimik ke publik terkait juga menyangkut kebijakan pemerintah yang sifatnya politis yang merupakan wewenang dari Walikota selaku jabatan publik dan politis. Hal ini yang perlu di ingatkan kepada Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP.
Ketua DPRD Kota Tomohon Andy R Sengkey SE dari Partai Golkar didampingi Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel yang di ketahui dari fraksi PDIP, dan Jeffry Montolalu dari fraksi Golkar mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait opini publik yang di lontarkan oleh Sekdakot Tomohon yang dari kacamata Dekot Tomohon terlalu kontroversial dengan kewenangan Walikota.
Ketua Dekot mengatakan, sebaiknya Sekdakot Tomohon membatasi diri beropini ke publik soal sejumlah statemen kontroversial yang bukan menjadi kewenangannya.
“Arnold sebaiknya tidak beropini jika tidak ditugaskan Walikota selaku user pemerintahan Kota Tomohon. Ada banyak pernyataan politis yang diajukan Sekot yang seharusnya diungkapkan Walikota, tapi buruh-buruh dilontarkan Sekdakot,” ungkap Sengkey.
Menurutnya, hal yang perlu dikoreksi dari diri Arnold Poli selaku Kepala Pengelola Administrasi membatasi pada tupoksinya, dan tidak terlalu berandai atau beropini.
Menurut Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel, memang tidak ada larangan Sekda memberikan tanggapan ke publik, tapi alangkah baiknya kewenangan. Tapi apakah kewenangan itu merupakan tugas wewenang Sekdakot atau tidak.
“Jika dinilai politik dan bukan nenjadi kewenangannya, sebaiknya Arnold menahan diri. Sebab pengelolaan administrasi pemerintahan tidak sama dengan mengelola LSM,” ujar Sembel.
Ditegaskan Sembel, secara tegas pihaknya memperingatkan Arnold Poli selaku Sekdakot agar tak melewati kewenangan yang bukan wewenangnya.
“Ingat.., DPRD juga bagian penyelenggaraan pemerintahan tapi memiliki batas-batas etika, mana-mana saja yang menjadi tupoksi,” tegas Sembel.
Sementara itu, Sekdakot Tomohon DR Arnold Poli SH MAP dikonfirmasi wartawan terkait hal itu tersebut, menampik pernyataan legislator yang memojokkannya.
“Masih melekat kepada saya, sebagai Ketua AGIS. Ini juga merupakan aspirasi guru-guru yang saya sampaikan dan bukan sebagai Sekot. Sehingga dapat ditanyakan, apa yang kontroversial saya sebagai Ketua AGIS,” ketus Poli.
Lanjut dikatakan, dirinya bukan bukan hanya sebagai Ketua AGIS Sulut saja tetapi juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Brigade Manguni Indonesia (BMI).
“Apa bedanya sebagai pengurus organisasi lain yang penting diaspirasikan sesuai kenyataan,” tukas kerabat dekat Tonaas Wangko Dicky Johanis Maengkom ini.(yongkie sumual)

Panwaslukada Warning Pasangan Calon

Pencitraan Calon Dibatasi
Tondano, KM -
Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Minahasa me-warning pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa untuk tidak mencuri start kampanye. Khusus untuk pemuatan iklan pencitraan di media massa, Panwaslu memberikan batas waktu hingga hari Minggu (11/11) malam.
Apabila himbauan tidak diindahkan, maka pasangan calon yang terancam pidana penjara kurungan tujuh bulan penjara dan denda Rp1 juta.
“Sesuai dengan kesepakatan Panwaslu dengan tim media center pasangan calon, untuk iklan dan pencitraan di media diberikan batas waktu sampai hari minggu 11 Oktober ini. Dan kalau ada yang masih kumabal, maka pasangan calon tersebut sesuai UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 115 bakal kena sanksi pidana,” apapar Vence Bawengan, personil Panwaslu Minahasa usai penandatanganan kesepakatan bersama dengan tim media center para calon.
Lanjut aktivis pers ini, pasangan calon bisa memasang iklan dan pencitraan di media dengan ketentuan nomor urut pasangan calon dapat dimuat dengan tidak memuat visi-misi dan tidak ada seruan tusuk, coblos, dan ajuran pilih.
Dikatakannya, nama pasangan calon dapat dimuat tetapi tidak menyebutkan, menuliskan, menayangkan calon bupati dan wakil bupati, dan atau dapat memuat lambang partai dengan tanpa menulis nama partai pengusung.(fernando kembuan)

Offroader Sulut Kehilangan Offroader Terbaik

Tomohon,KM—
Mantan penghuni club besar Tomohon Flower Offroad (TFO) Carlo Pandelaki yang diketahui adalah orffroder terbaik yang pernah dimiliki komunitas otomotif di Tomohon dikabarkan telah di panggil oleh Tuhan yang maha kuasa, Senin (5/11) kemarin.
Hal ini tidak hanya membuat para komunitas Offroad Tomohon ikut terkejut akan tetapi segenap keluarga besar Indonesia Offroad Federation (IOF) Sulawesi Utara merasa kehilangan atas meninggalnya offroader terbaik usai mengikuti iven Offroad di Kabupaten Minahasa, dan informasi yang dirangkum wartawan Koran ini almarhum sakit akibat serangan jantung.
Ketua Club TFO Kota Tomohon Irving RE Rumajar yang juga adalah Ketua IOF Tomohon yang ikut didampingi sejumlah pengurus lainnya seperti Arther Wuwung STh, Tonie Pandeirot mengungkapkan rasa prihatin dan belasungkawa sebesar-besarnya atas peristiwa yang dialami almarhum.
“Almarhum Carlo adalah offroder terbaik yang milik Sulawesi Utara. Oleh karena itu, komunitas offroder baik di Kota Tomohon maupun di Sulut sangat merasa kehilangan rekan offroader terbaik. Bukan cuma itu, almarhum Carlo banyak memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga dalam pengembangan olahraga otomotif jenis offroad ini di Sulawesi Utara dan Indonesia,” ujar Irving.
Ditambahakan, memang sebelum meninggal almarhum pernah tercatat sebagai offroader Tomohon Flower Offroad selang kurang lebih 4 tahun. Beberapa kali membawa nama TFO pada ivent tertentu baik dalam kejurnas maupun iven local yang diselenggaran club-club ternama di Sulut.
Senada Penasehat Tomohon Flower Offroder (TFO) Kota Tomohon Joudy Watung yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Sulut mengungkapkan, dirinya turut berduka atas peristiwa meninggalnya almarhum yang merupakan rekan offroader.
“Almarhum Carlo tidak hanya sebatas offroder local yang kita miliki, akan tetapi almarhum adalah offroder nasional. Beberapa kali dalam ivent-ivent local dan nasional Carlo pernah menorehkan prestasi yang membanggakan kami,” tukas Watung.(yongkie sumual)

Wawali: Buka Wawasan Berpikir Pengelolaan Sampah

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan dan rombongan
meninjau loaksi pengolahan sampah di Surabaya.(Foto: ist)

Kunker ke Surabaya
Manado, KM —
Kunjungan kerja (Kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang dipimpin Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, dan diikuti 11 Sekretaris Kecamatan (Sekcam) ke Surabaya, membuka wawasan berpikir dalam pengelolaan sampah yang benar, dan menguntungkan masyarakat serta pada gilirannya tidak membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena volume sampah telah minim.
Ai sapaan akrab Mangindaan menjelaskan, manfaat Kunker di Surabaya soal pengelolaan sampah, ikut disertai dengan pengenalan lingkungan. Dan penerapan pengelolaan sampah telah ada Bank Sampah Bina Mandiri yang hadir di tengah-tengah masyarakat Surabaya.
“Mereka telah ada ratusan nasabah individu dan 91 bank sampah binaan dari tingkat RT, RW, sekolah, dan perkantoran. Dan pada akhirnya, ada transaksi hasil sampah hingga ratusan juta rupiah,”terang Ai.
Pencapaian ini lanjut Wawali, tidak akan dapat terwujud tanpa partisipasi warga kota yang begitu antusias serta bantuan dari CSR-PLN distribusi Jatim.
“Bank Sampah Bina Mandiri bekerja sama dengan PT PLN mempunyai kegiatan “House of Recycle” yaitu inovasi dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota wisata lingkungan. Dan sampah bisa diolah menjadi barang siap pakai melalui home industri sampah, yang tentunya akan menguntungkan bagi warga pengelolah segi ekonomi. Artinya, akan ada peningkatan perekonomian bagi warga dan ini otomatis membantu warga yang kurang mampu,”ungkap Ai, yang juga sebagai Ketua Penanggulangan Kemiskinan Kota Manado.
Pada dasarnya, untuk mewujudkan pengelolaan sampah tersebut tidak rumit tapi perlu komitmen dan kerjasama.
“Misalkan, awalnya kita cari salah satu program dari kelurahan binaan yang membentuk bank sampah binaan untuk komunitas, sekolah, maupun intansi. Kelurahan yang mengikuti program ini dapat melakukan pengelolaan sampah sekaligus mendapatkan pembinaan. Mulai pengelolaan sampah, memilah sampah kering dan pembuatan kompos, pelatihan sampah menjadi kerajinan dan pelatihan memasarkan produk kerajinan dan kompos,”ujar Ai.
Tapi, tambah Wawali, harus ada program yang harus dikembangkan seperti, adanya laboratorium pengelolaan sampah kering, terkait dengan pemilahan sampah berdasarkan nilai ekonomis dan pengelolaan sampah plastik dan kertas menjadi kerajinan.
Sementara pengelolaan sampah organik, bertujuan untuk pembuatan bioetanol, pembuatan kerajinan seperti keranjang, serta pembuatan pupuk kompos melalui komposter.
“Untuk itu perlu digenjot sosialisasi program bank sampah terutama di sekolah. Edukasi pemilahan sampah kering di tataran rumah tangga dan bekerjasama dengan pengurus setempat. Saya mengajak, mari kita tingkatkan peran serta kita dalam mengurangi volume sampah dengan menabung sampah,”tandas Ai.(jan torindatu)

Sidang Majelis Tahunan Sinode di Ratatotok Resmi Dibuka

Wujudkan Visi GMIM Yang Inklusif dan Misioner
Ratahan,KM-
Sidang Majelis Tahunan Sinode GMIM Ke -25 resmi di buka pada Selasa 6/11 Kemarin di Ratatotok. Kegiatan tahunan ini di buka langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, Pdt. Piet Marten Tampi MTh ditandai dengan pemukulan tatengkoren, yang sebelumnya  diawali dengan ibadah yang di pimpin oleh Sekretaris Umum Pdt. Artur Rumengan, yang menekankan tentang perwujudan tujuan pelayanan GMIM yang inklusif dan misioner.
“ Tujuan hidup dan pelayanan bukan euvoria bergereja, namun bagaimana menjadi saksi Tuhan dan membuat umat manusia terpanggil dan percaya kepada Tuhan,” ujar Rumengan.
Penekanan perwujudan pelayanan inklusif dan misionaris pun kembali di sampaikan lewat sambutan Ketua PGI yang di bacakan oleh Sekum MPH PGI, PGI MPH PGI Pdt. Lisye Tamuntuan Makisanti, sembari berharap agar sidang ini dilakukan secara kritis sebagai bentuk evaluasi pelayanan GMIM.
Meski dalam rangkaian pembukaan diguyur hujan deras, namun tak kurang dari seratusan hamba Tuhan se sinode GMIM hadir dalam kegiatan pembukaan dan nantinya akan mengikuti sidang tahunan ini selama 4 hari.
Sementara Ketua Umum Panitia Sidang Majelis Sinode, Pnt Drs.Djeremia Damongilala Msi, dalam laporan memastikan saat ini, panitia yang  telah berupaya maksimal menyiapkan segala sesuatu terkait teknis pelaksanaan kegiatan.
“Kami sampaikan salamat datang bagi para peserta sidang, Tentunya juga harapan dari panitia maupun para peserta sidang berharap kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik, demikian pun para jemaat yang  di wilayah Ratatotok yang hingga sejauh ini sangat respon dan proaktif mendukung kegiatan ini,” ujar Damongilala.(marvel)

Hujan Deras, Proyek Pembangunan Ludes

Ratahan, KM –
Hujan deras yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), bukan hanya mengancam arus lalu lintas. Pasalnya, sejumlah pekerjaan fisik milik pemerintah pun ludes dihantam guyuran hujan deras, Selasa (6/11) kemarin.
Terpantau, dikawasan pusat kota Ratahan, kebanyakan material yang dipergunakan untuk perbaikan ruas jalan, mulai hanyut oleh air hujan.
Tak hanya itu, tanggul-tanggul yang baru selesai dibangun di pinggiran Ratahan atau tepatnya di depan pasar komoditi dan di Kantor Bupati Mitra mengalami longsor.
Kerugian material belum dapat dipastikan, namun pelaksanaan pembangunan dipastikan terhambat akibat hujan deras. Disatu sisi, arus lalu lintas cukup terganggu dengan adanya hanyutan material dijalan protokol Mitra.
“Ini memang perlu diwaspadai sebab dapat mengundang kecelakaan. Apalagi bagi pengguna jalan kendaraan bermotor, harus lebih hati-hati lagi,” ungkap Fenly Waas warga Mitra.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mitra Ir Welly Munaiseche melalui Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Erik Manaroinsong mengimbau masyarakat mewaspadai curah hujan yang tinggi saat ini, terutama warga yang tinggal di daerah dataran tinggi serta tinggal di lereng bukit yang rawan terjadinya longsor, agar memperhatikan keadaan sekitar guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.(marvel pandeleke)

Ketua Panwas Minahasa Mendadak Sakit Asma

BKDD Diperiksa Sumampow dari Pagi Hingga Malam
Bitung, KM-
Nasib Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bitung kini berada diunjung tanduk.
Sumampow yang kini masih tercatat sebagai PNS di BP4K Pemkot Bitung itu terancam dipecat dari PNS. Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang kembali menegaskan bahwa pihaknya selaku pembina kepegawaian di jajaran Pemkot Bitung, telah memerintahkan kepala BKD PP, Ferdinan Tangkudung untuk melakukan pemanggilan kepada Ketua Panwaslukada Minahasa, Erwin Sumampouw.
Pemanggilan itu untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran yang dibuatnya, yakni tidak memiliki rekomendasi dari Pembina Kepagawaian dalam hal ini Wali Kota, Wawali atau Sekertaris Kota, saat mencalonkan dari sebagai Ketua Panwas Minahasa beberapa waktu lalu.
‘’Saya telah perintahkan Kepala BKD untuk memanggil Erwin Sumampouw untuk di BAP. Ini sesuai dengan aturan dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS. Karena tidak mengantongi rekomendasi dari walikota, wakil dan saya sebagai Sekertaris Kota. Tidak ada yang lain yang dapat mengeluarkan rekomendasi selain Walikota dan Sekertaris Kota karena ini menyangkut hal-hal prinsip. Dan selama ini saya sebagai sekertaris Kota tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Erwin Sumampouw untuk pencalonnanya sebagai Ketua Panwaslu Minahasa,’’ tegasnya.
Sesuai Peraturan Presiden kata Humiang, setiap PNS harus bekerja selama 37 setengah jam perminggu. Sementara aturan sebagai anggota Panwas harus meluangkan waktu setiap hari dan ini jelas sangat bertentangan.
‘’Saya minta dalam waktu tidak terlalu lama, Sumampouw harus menghadap saya untuk klarifikasi,’’ tandasnya.
Humiang menyatakan, bahwa Erwin Sumampouw jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran dan mengangkangi aturan disiplin PNS, yakni tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagat birokrat.
“Pelanggarannya jelas, yakni melalaikan tugas sebagai PNS, karena sudah tidak masuk-masuk kantor. Dan dia harus diberi pilihan apakah memilih sebagai PNS atau Panwas,’’ katanya.
Sementara itu Kepala BKD PP Kota Bitung Ferdinand Tangkudung lewas pesan singkatnya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan.
“Sudah, tadi sudah diperiksa sejak pagi sampai pukul 19.30 Wita tadi (malam kemarin, red). Tapi akan  nanti dilanjutkan besok karena yang bersangkutan sakit asma. Jadi tadi itu Cuma ambil keterangan untuk pembuatan BPA,”tulis Tangkudung lewat Short Message Service (SMS).(tim km/onal)

Dikepung Putra Daerah, T2 Tetap Optimis

Telly Tjanggulung

 Ratahan,KM-
Posisi Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2), pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bakal diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Pasalnya, sejumlah putra daerah sudah menyatakan siap untuk memberi diri mengabdi di tanah pemulihan itu.
Sebut saja Djeremia Damongilala, Maxi Rondonuwu, Tonny Lasut, Vocke Ompi serta satu nama yang kini mulai menjual yakni Hesky Naray. Tak hanya sekedar ucapan saja, para putra-puta daerah ini tengah gencar melakukan manuver politik guna menarik simpati warga. Bahkan jauh-jauh sebelumnya telah menyiapkan dan melantik tim pemenangan.
Seperti halnya, Maxi Rondonuwu yang kini tenar dengan sebutan Maron,  terus melakukan aksi sosial pengobatan gratisnya. Begitu juga Djeremia Damongilala yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Mitra. Damongilala cukup optimis dengan masa militannya. Beliau pun kian rajin melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Sementara itu, Tonny Lasut, politisi Golkar ini memiliki kans. Apalagi pada Pemilihan Legeslatif (Pilcaleg) silam, Lasut perolehan suara yang signifikan. Demikian pun Vocke Ompi, di kalangan masyarakat dia mendesak maju bertarung mewakili etnis Pasan dan Ratahan. Menariknya, para putra daerah seperti halnya Damongilala, memberikan apresiasi bagi kandidat calon asal Mitra yang mau menyatakan siap untuk bertarung.
“Saya sangat mengapresiasi bagi para kandidat asal Mitra yang nantinya akan maju dalam Pilkada. Ini menandakan bahwa masyarakat Mitra punya potensi untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Damongilala belum lama ini.
Namun meski begitu, T2 selaku incumbent dalam menatap Pilkada 2013 mendatang, ternyata masih sangat dicintai masyarakat Mitra. Sejumlah program pemerintahan yang sukses dilakukan dan tepat menyetuh masyarakat, dinilai banyak kalangan T2 masih memiliki pendukung yang sangat besar. Bahkan saat launching tahapan di gelar oleg KPU belum lama ini dengan memastikan tanggal pencoblosan yakni 13 Juni 2013, Tjanggulung menuturkan tetap optimis.
“Saya kaget dengan tanggal yang di tetapkan, tetapi saya tidak takut,” ujar T2 dalam sambutannya kala itu.
Melihat konstalasi dan suhu politik Mitra menjelang 2013 yang kian memanas, salah satu tokoh generasi muda Mitra, Ronal Sahelangi, menilai masyarakat Mitra pada dasarnya adalah pemilih cerdas dan telah banyak belajar dari Pilkada sebelumnya, dan bisa menentukan pilihan bagi calon yang berkualitas dan punya komitmen untuk membangun.
“Intinya bagaimana nantinya kita menciptakan situasi kondusif dalam semua tahapan Pilkada, demikian pun para calon untuk bersikap bijak dan tidak saling memprovokasi,”ujar Sahelangi. (Marvel Pandaleke)

SVR: Saya Banyak Kekurangan

Tondano, KM-
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Minahasa ke 584 yang digelar di Wale Ne Tou, Tondano, Senin (5/11) kemarin menjadi hari terakhir bagi Bupati Minahasa, Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR). Pasalnya, Bupati berperawakan besar ini, tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya.
Selain itu, Bupati dua periode ini tidak lagi mencalonkan diri sebagai Bupati, karena terkendala aturan. Dihadapan Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd, serta para pejabat Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa dan para tamu undangan, SVR menyampaikan salam perpisahan.
Diakhir masa jabatannya sebagai Bupati, SVR mengucapkan selamat tinggal kepada rakyat Minahasa. dia juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Minahasa atas dukungan selama ini.
“Memang, selama dua periode memimpin Minahasa tentunya sebagai manusia masih banyak kekurangan,”ujarnya.
Bupati yang meniti karir dari dunia politik ini, meminta maaf kepada masyarakatnya. Dimana kata dia, jika selama masa kepemimpinannya itu telah berbuat yang tidak berkenan di hati masyarakat Minahasa.
“Saya maaf jika selama, jika selama saya memimpin telah berbuat yang tidak berkenan. Saya bukan malaikat namun saya memimpin dan bangun Minahasa dengan tulus, sekalipun di sana-sini masih banyak kekurangan,”katanya disambut aplaus para tamu undangan.(tim km)

Panwas Dituding Pilih Kasih

Ventje Bawengan

Ancam Lima Pasang Calon Bupati
Tondano, KM-
Ancaman hukum yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepada Daerah (Panwaslukada) Minahasa kepada lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, terkait alat peraga berupa baliho dan bendera calon yang masih terpasang, terus disampaikan.
Panwaslukada Minahasa melalui anggotanya, Ventje Bawengan mengatakan,  surat pemberitahuan berupa rekomendasi pemberhentian segala bentuk kampanye, Jumat (02/11) lalu hingga batas waktu pukul 24.00 Wita sudah disampaikan, namun baliho dan atribut ke lima pasang calon Bupati dan Wakil Bupati masih terpajang di sejumlah tempat.
Menurut Bawengan, saat ini Panwaslukada Minahasa akan menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa terkait segala bentuk pelanggaran ke lima pasang calon.
“Nantinya KPU, Pemkab, dan Polres Minahasa yang akan melakukan tindakan pembersihan. Tetapi setelah dilakukan pembersihan baliho dan bendera calon, masih yang melakukan pemasangan. Tentu saja ini akan ditindaki melalui jalur hukum,”tuturnya.Kata Banwengan, saat ini belum diperbolehkan melakukan pemasangan atribut Cabup dan Wabup Minahasa. Pemasangan atribut boleh dilakukan pada saat memasuki masa kampanye pada tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang.
“Ke lima pasangan Cabup Minahasa tentunya melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 116 Ayat 1. Mereka terancaman pidana penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta,”tegas Bawengan.
Sementara itu, sejumlah atribut kampanye pasangan calon di Daerah Pemilihan (Dapil) I sudah  dibersihkan pada, Jumat (2/11) tengah malam. Sayangnya pemberihan baliho dan bendera oleh Panwas Kecamatan terkesan pilih kasih.
“Panwas hanya menyuruh baliho HAG-RJM dan JWS-Ivansa yang suruh cabut. Sementara calon lain tidak,”ujar Ronny Kalalo warga Desa Pineleng Dua.
Dia menuturkan, sikap Panwas Kecamatan itu sudah sangat keterlalu. Bahkan kata dia, usai Panwas melakukan pencabutan atribut kampanye, dirinya sempat menegur sikap Panwas yang pilih kasih itu
“Panwas itu pilih kasih. Saya sempat mempertanyakan sikap mereka di kantor Kecamatan. Ada beberapa anggota Panwas disitu, ada juga polisi,”tandas Kalalo.(fernando kembuan)

Usai Youndri Dimakamkan, Tarkam Kembali Pecah

SEKELOMPOK warga yang sedang melakukan persiapan
untuk menyerang kelompok lain dalam tawuran antar kampung
di Desa Imandi dan Tambun.(foto KM)

Dua Warga Terkena Peluru Karet
Dumoga, KM-
Usai pemakanan korban tewas Youndri Lolaen (44) warga Desa Tambun, sekitar pukul 14.00  kemarin siang, Tawuran Antar Kampung (Tarkam) kembali antara Desa Imandi dan Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong kembali pecah.
Dari informasi yang berhasil di rangkum diketahui, Tarkam kembali terjadi ketika korban Youndri selesai dimakamkan. Sambil membawa senjata tajam berupa tombak, golok dan peralatan lainnya, sekelompok masyarakat Desa Tambun mulai bersiap-siap di alun-alun Desa. Kelompok ini diduga bersiap untuk melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Sekitar pukul 16.20 waktu setempat, warga Desa Tambun yang sementara meletakan karangan bunga di tempat korban meregang nyawa tepatnya di perbatasan Desa, warga lainnya sudah mulai melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Situasi mulai tak terkendali, aparat keamanan gabungan Polri dan TNI yang siaga di TKP, berusaha menghalau massa sambil menembakkan flash ball (gas airmata), untuk membubarkan massa. Namun tindakan ini rupanya tidak membuat kedua warga yang bertikai mundur, sehingga petugas menembakkan peluru karet untuk melumpuhkan beberapa oknum warga yang dianggap memancing kerusuhan.
Akibatnya, dua (2) warga Tambun, terkena tembakan peluru karet ini masing-masing, Fani Mantik (32), tertembak di betis kanan, serta April Poluan (24) terkena di atas lutut sebelah kanan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Datoe Binangkang Kotamobagu.
Kapolres Bolmong, Enggar Brotoseno SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penembakan tersebut. Menurut Enggar, penembakan itu bukan perbuatan sengaja untuk melukai masyarakat. Namun karena situasi semakin tidak terkendali, tanpa terelakkan senjata berisi peluru karet yang dimiliki petugas terpaksa digunakan.
“Karena massa yang bertikai sudah tidak lagi bisa dikendalikan, terpaksa anggota kita yang berjaga harus mengambil langkah lanjutan untuk membubarkan massa,” tandas Enggar.
Padahal Minggu malam sebelum pemakaman, Kapolda Sulut Brigjen Dicky Atotoy dan Kepala Badan Intelijen Daerah Sulut, Brigjen Sutangkad, sudah turun kelokasi kejadian untuk mengatasi pertikaian antara dua Desa di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, desa Tambun dan Imandi.
Seperti diketahui, satu korban tewas teridetifikasi warga desa Tambun, tewas tertembak diduga peluru nyasar saat anggota Kepolisian berusaha mengamankan tawuran kedua warga desa Jumat malam kemarin. Pada malam itu ikut digelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemkab) Bolmong serta masyarakat setempat, yang bertempat di kantor Kecamatan Dumoga Timur. (tim km)

Pemkab Bolsel Kekurangan Pejabat Profesional

Hi Herson Mayulu

Molibagu,KM –
Di akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) berencana akan melakukan rolling jabatan. Namun rencana tersebut bakal terkendala mengingat Pemkab Bolsel sendiri diketahui kehabisan stok pejabat yang memiliki kemampuan dan profesionalitas di bidang Pemerintahan.
Fenomena ini turut diakui Bupati Bolsel, Hi Herson Mayulu. Dia mengku, bahwa persoalan sekarang Pemkab kekurangan tenaga. Dan jika itu ada, kemampuan mereka masih diragukan.
“Rolling tetap akan saya lakukan mendekati akhir tahun ini. Namun, penyegaran ini hanya pindah tempat saja. Kalau kita ganti pejabat, di ganti dengan siapa?, kita ini masih daerah baru,” jelas Mayulu kepada sejumlah wartawan.
Dijelaskanya, untuk di tingkat pejabat eselon II, tidak ada masalah jika dilakukan rolling. Tapi yang menjadi persoalan adalah pejabat eselon III. “Persoalannya sekarang adalah pejabat eselon III diambil dari mana. Karena ini menyangkut pengelolah,” tambahnya. 
Namun, Bupati berharap meski Bolsel kekurangan tenaga, namun kinerja akan dimaksimalkan.
“Sebab, konsekwensi daerah baru salah satunya adalah kekurangan tenaga dan itu tidak bisa dijadikan alasan, karena kita harus terus membangun daerah ini,”tandasnya. (Tox)

Puluhan Orang Berambut Cepak Aniaya Warga Paku

SATU keluarga jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh
oknum yang diduga adalah anggota TNI.(foto dok)

Diduga Terikat Hutang Piutang

Boroko, KM –
Sejumlah warga di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diduga dianiaya oleh sekelompok orang berambut cepak. Korban penganiayaan bernama, Aisya Abdul Rasyid (40)  warga Desa Paku menceritakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 03.00 Wita dan berlangsung sangat cepat.
Dia menuturkan, pada pagi dini hari itu, dia didatangi puluhan orang yang berambut cepak. Dimana salah satu pelaku merupakan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kesehariannya bertugas di Provinsi Gorontalo. Kedatangan puluhan pria berambut cepak yang menggunakan 3 mobil itu diduga karena persoalan hutang piutang antara, Latif Abdul Rasyid (50) kakak Aisyah yang kebetulan pada hari kejadian itu menginap dirumahnya, bersama salah satu pengusaha kayu di Bolmut.
“Kami sekeluarga merasa kaget mengapa puluhan berambut cepat mengetuk pintu rumah kami dengan cara kasar. Mereka sudah dalam keadaan mabuk, sempat terjadi pertengakaran antara kakak saya dengan oknum anggota TNI itu. Saya terkena tamparan dari seorang oknum Anggota TNI lainnya yang teridentifikasi sudah dalam keadaan mabuk,”ujar Aisyah.
Dia menambahkan, dari kejadian ini anaknya mengalami trauma yang mendalam.
“Kita pe anak sakit gara-gara takut orang yang so ribut di dalam rumah dan sampai saat ini masih trauma dengan kejadian itu, dan kita suruh proses terus ini kasus,”tutur Aisyah lagi.
Sangadi Desa Paku, Syamsudin Gobel ketika dikonfirmasi mengaku kecewa atas tindakan sekelompok preman yang diduga anggota TNI. Aplagi sikap para oknum pelaku yang diduga aparat keamanan itu dilakukan dengan cara tidak beretika dan tidak sesuai adat istiadat. Selain itu kejadian ini sangat menggangu kenyamanan masyarakat Desa Paku.
“Saya selaku Sangadi Desa Paku tidak terimah atas tindakan para sekelompok preman, apalagi seorang anggota TNI yang nota bene pelindung masyarakat, namun bersikap seperti preman yang menakut-nakuti warga dengan berataskan korps TNI,”tegas Gobel.
Kapolsek Bolangitang AKP B Samin mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan dan akan memproses secara hukum apabila ini terbukti atas penganiyaan terhadap korban warga Desa Paku. Apalagi ada dugaan keterkaitan oknum TNI didalamnya.
“Masalah ini akan kami proses secara hukum, dan pihak kami masih dalam pengumpulan data sebagai bukti. Terkait ada dugaan keterlibatan oknum TNI, kami akan diteruskan ke Polisi Militer dan diproses sesuai kode etik anggota TNI,”ujar Samin.(Santo)

Partai Besar Incar Taufik Mokoginta

Kotamobagu,KM –
Semakin dekatnya momen Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK), aktifitas partai politik semakin naik untuk menentukan siapa figur yang akan diusung nantinya. Dari sekian kandidat yang telah muncul permukaan, nama Taufik Mokoginta yang paling ramai diperbincangkan.
Bahkan, birokrat senior yang telah banyak makan garam di berbagai jabatan birokrasi ini menjadi incaran utama partai-partai besar. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kabarya, petinggi partai berlambang moncong putih ini telah memasukan nama Taufik disalah satu kandidat yang sedang digodok.
“Beberapa kali Pak Taufik telah melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP Provinsi. Beliau sangat direspon untuk maju. Karena kriteria yang di inginkan PDIP rata-rata dipenuhi oleh beliau. Terutama soal pengalamannya di birokrat yang selama ini memang jadi incaran utama PDIP,” tandas salah satu pengurus DPC PDIP KK yang enggan identitasnya di korankan.
Nama mantan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) itu juga di incar oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, kemesraan Taufik dan Ketua DPW PAN Sulut Tatong Bara yang juga calon walikota (cawali) selama ini dipertontonkan disetiap hajatan di masyarakat KK. Seakan ingin menyampaikan pesan kalau keduanya akan berpasangan di Pilwako KK. (Mg1/Erwin)

Kantor Dishub-Rudis Kapolres Kena Jalur Tol

Minut, KM -
Pembangunan jalan tol Manado-Minut-Bitung pada tahun 2013 nanti dipastikan akan mengakibatkan sejumlah tempat atau kantor di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi korban. Seperti Kantor Dinas Perhubungan dan rumah dinas (Rudis) Kapolres Minut yang bakal ikut tergusur.
Seperti dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Benny Mengko sebagian kantornya masuk pada jalur pembangunan jalan tol tersebut. “Kemungkinan besar karena satu jalur, bersama rudis Kapolres juga akan kena pembebasan lahan jalan tol,” ungkap Mengko.
Lanjut Mengko melihat kondisi sisa tanah yang tak memadai lagi, maka kemungkinan besar Kantor Dishub akan dipindahkan dekat kompleks kantor bupati di wilayah Desa Matungkas. “Tapi kita perlu lahan yang besar. Makanya masih akan dicari,” lanjut Mengko, kemarin.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Johannes Rumambi membenarkan kabar akan tergusurnya kantor Dishub tersebut. “Ya, terpaksa akan kami pindahkan ke tempat lain, karena Pemkab Minut sangat mendukung proyek pembangunan jalan tol ini. Dan sejauh ini tak ada masalah,” kata Rumambi, sembari menambahkan pembebasan lahan yang dilakukan di Minut oleh panitia dari Pemprov Sulut berjalan dengan aman dan lancer.(hendrasamuel)

Gumolung Pertanyakan Status Alex Wattimena

Rangkap Jabatan Kadis Tataruang dan Kadis ESDM
Bitung,KM-
Sekretaris Komisi C DPRD Bitung, Superman B Gumolung, mempertanyakan status dan kinerja, Kepala Dinas Tataruang dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang di jabat Ir Alex Wattimena, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Kota Bitung, tahun 2013, Senin (5/11) kemarin, di ruang rapat DPRD Bitung.
“Saya mau bertanya kepada pihak eksekutif, apa payung hukum jika dua jabatan sekaligus dijabat satu orang, pak Alex kan Kepala Dinas ESDM, kenapa masih menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tataruang, apakah Pemerintah Kota Bitung, kehabisan orang,”ujarnya.
Mendengar pertanyaan tersebut, Wattimena tak mampu memberikan jawaban. Sementara, Asisiten II bidang perekonomian, Dra Dahlian Kaeng mengatakan, Wattimena hanya sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang. “Pak Alex Wattimena, statusnya di Dinas tataruang hanya sebagai pelaksana tugas, dia tetap kepala dinas ESDM, namun dari pantauan kami pemerintah, ini tidak menghambat tugas dan kerja beliau,”Ujar Kaeng, menjawab pertanyaan Gumolung.
Sementara Kepala badan kepegawaian dan diklat daerah, Ferdinan tangkudung SIP, saat dimintai tanggapannya mengatakan, kalau DPRD mengatakan ini ilegal, itu benar, karena Wattimena pejabat definitif di dinas ESDM, tapi selama ini tidak ada masalah. “Namun SK Walikota merupakan payung hukum, karena Wattimena, juga dilantik sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang, sambil menunggu pejabat baru yang masih dalam proses penggodokan,”Ujarnya, Tangkudung menambahkan, belum terisinya jabatan tersebut, merupakan pertanda kehati-hatian pimpinan dalam menempatkan pejabat, karena jabatan tersebut merupakan kepercayaan, karena dalam tugasnya harus mengatur Jalan Tol dan Kawasan Ekonomi khusus.(yappiletto)

Pelabuhan Munte Layani Rute Likupang-Sitaro

Benny Mengko

Minut, KM -
Terobosan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Minahasa Utara (Minut). Dengan menggandeng Dishub Provinsi, Satker LLASDP serta swasta jalur kapal penyeberangan dari Pelabuhan Likupang menuju Siau, Tahuna dan Biaro (Sitaro) telah dibuka sejak Kamis (01/11) lalu.
Rute ini menggunakan Kapal Motor (KM) Lohoraung dengan bobot 500 GT, dengan terdiri dari dua klas penumpang, yakni eksekutif dan ekonomi. “Kapalnya tiba Selasa malam, nanti Rabu pagi berangkat. Dalam sepekan tiga keberngkatan, yakni Rabu, Jumat dan Minggu,” ungkap Kadishub Benny Mengko, yang didampingi Kabidhub Darat Yefta S dan ER Kalengkongan, menjelaskan bahwa bahwa sejauh ini pihaknya terus memaksimalkan pelayanan, khususnya kesiapan di pelabuhan kapal feri terbesar di Indonesia Timur itu. “Masih banyak yang akan kami benahi, tapi yang penting saat ini bisa jalan dulu sudah bagus,” jelas Menko. “Paling utama pelayanan pada masyarakat harus optimal, sesuai program bupati dan Wabup,” lanjutnya, saat ditemui di kantornya kemarin siang.(hendrasamuel)

Usia ke-584, SVR Akui Minahasa Statis

Stevanus Vreeke Runtu

Tondano, KM -
Di usia ke 584 Kabupaten Minahasa, warga justru berharap perubahan signifikan di semua faktor. Perubahan dimaksud antaranya adanya daya tarik investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu warga Minahasa mengharapkan adanya perubahan besar ke arah yang lebih baik dari kondisi yang terbilang stagnan. Berbagai potensi dapat dipromosi, antaranya pariwisata, sosial, budaya, pertanian ciri khas masyarakat daerah.
Dikatakan Henly Monangin STh, salah satu tokoh pemuda Minahasa, bertambahnya usia Minahasa saat ini diharapkan dapat terjadi perubahan dari kondisi sekarang menjadi lebih baik lagi.
“Minahasa sudah baik, akan tetapi kami berharap menjadi lebih baik lagi dengan tolok-ukur perubahan yang jelas,” ujar Monangin.
Lanjut dia, perubahan di Minahasa tidaklah mudah. Pemkab Minahasa harusnya lebih proaktif mendatangkan investor yang diharapkan dapat menguntungkan tanah Toar Lumimuut.
“Salah satu penunjang kemajuan Minahasa saat, harus mengundang investor yang siap untuk membangun Minahasa,” tandas Monangin sembari berharap, Pemkab dapat menghadirkan para investor yang siap membangun Minahasa.
Sementara sambutan Stevanus Vreeke Runtu (SVR) di paripurna Istimewa HUT Minahasa, Senin (05/11) kemarin, diakui kurangnya investor masuk ke Minahasa telah menghambat kemajuan daerah yang dipimpinnya.
“Salah satu masalah sehingga investor di Minahasa kurang, itu karena masalah keamanan dan keteriban. Saya berharap, di HUT Minahasa kali ini akan menjadi perhatian tersendiri para investor dari luar Minahasa maupun dari dalam Minahasa, untuk  siap berinvestasi di daerah ini,” ujar SVR.(fernando kembuan)

APBD-P Tomohon Dibahas Pekan Depan

Ir Ervinz Liuw Msi

Tomohon, KM-
Sejumlah item belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah perubahan ternyata harus bersabar dulu. Hingga kini asistensi APBD-P Kota Tomohon masih tahap konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Namun hal itu dinilai tak mengganggu signifikan pengelolaan administrasi keuangan Pemkot Tomohon, kata Asisten III Pemkot Tomohon Ir Ervinz Liuw Msi, Senin (05/11) kemarin.
Menurutnya, sistem administrasi tidak terganggu meski hasil asistensi soal APBD-P dengan Pemprov Sulut belum turun.
“Walau belum terealisasi tapi adminitrasinya harus tetap jalan, dan kemungkinan pekan depan realisasi sejumlah administrasi keuangan, sudah akan terbayar termasuk Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) para pegawai,” papar Liuw.
Menguatkan pernyataan Asisten III pemkot Tomohon, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon DR Arnold Poli SH MAP terkaiat pengelolaan APBD-P tidak ada kendala. Kepada berbagai pihak Poli meminta untuk bersabar, karena tim dari Pemkot Tomohon masih terus melakukan asistensi dengan Pemprov Sulut.
“Kemungkinan besar mulai berjalan normal pada pekan depan,” tukas Poli.(yongkie sumual)

Guru Sertifikasi Pertanyakan Penyaluran Tunjangan

 Diharuskan Buat Rekening Baru
Tondano, KM -
Guru-guru penerima tunjangan sertifikasi mempertanyakan penyaluran sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(Dikpora).
Mereke mengeluhkan belum mendapatkan tunjangan dikarenakan harus membuat rekening baru.
“Kami mempertanyakan penyaluran dana sertifikasi, masakan kami harus kembali membuat rekening baru, sedangkan saat ini kami sudah memiliki rekening tempat penyaluran dana itu,” keluh Laura, salah satu guru penerima tunjangan sertifikasi.
Ia berharap, tunjangan segera disalurkan tanpa harus membuat rekening baru sebagai mana yang dianjurkan Dikpora Minahasa.
Anehnya Kepala Dikpora Drs Dennie Rompas dikonfirmasi wartawan mengaku, pihaknya sudah menyalurkan semua tunjangan sertifikasi triwulan ke -III.
Soal sejumlah guru yang berhak menerima tunjangan tapi belum menerimanya, kata Rompas, itu karena mereka harus membuat rekening tabungan yang baru.
Menariknya, Rompas enggan menjelaskan alas an yang detail dari syarat-syarat yang diajukannya.
“Kami sudah salurkan tunjangan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Kalau ternyata masih ada guru yang belum mendapat tunjangan mereka, silahkan ditanya ke bagian keuangan,” katanya.(fernando kembuan)

Pohon Penghijauan Masih Dijadikan Media Promosi

Manado, KM –
Jelang pemantauan satu (P1) Adipura 2013, masih banyak pohon penghijauan di Kota Manado yang menjadi media promosi. Padahal, ada aturan yang melarang siapapun yang memanfaatkan pohon penghijauan sebagai sarana pemasangan reklame.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Drs Josua Pangkerego MAP, menyayangkan adanya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang mempromosikan kegiatan maupun usaha mereka pada pohon yang ditanam di tepi jalan. Padahal, cara seperti itu akan justru mematikan pohon dan merusak estetika kota.
“Saat ini, kebanyakan pohon di Manado telah ditempeli materi iklan. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena menyalahi aturan,”pungkasnya.
Lanjut dikatakan Pangkerego, pihaknya sekarang ini tengah melakukan pembersihan materi iklan di pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Manado. Hanya saja, tambahnya, pembersihan itu dilaksanakan secara bergiliran.
Pangkerego mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam memelihara serta menjaga pohon penghijauan dari kerusakan, akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, biar bagaimanapun pohon adalah tumbuhan hidup, harus di jaga dan dipelihara. Maka itu, kita akan tertibkan materi iklan yang dipaku di pohon,”pungkasnya.(jan torindatu)

Wawali Belajar Pengelolaan Sampah di Surabaya

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan
saat mengunjungi salah satu lokasi pengelolaan sampah
di Kota Surabaya, kemarin.(Foto: ist)

Surabaya, KM –
Kunjungan Kerja (Kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang dipimpin Wakil Walikota Harley AB Mangindaan ke Pemkot Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Senin (5/11) kemarin, untuk bertukar ilmu mengenai pengelolaan sampah, termasuk Bank Sampah, dan pertamanan.
Kunker Pemkot Manado tersebut disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya dr H Muhlas Udin MKes mewakili Walikota Surabaya Ir Tri Rishmaharini MT.
Dalam pemaparannya, Udin menjelaskan kiat-kiat Pemkot Surabaya meraih Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan. Menurutnya, peran masyarakat sangat dominan, disamping motivasi yang terus diberikan Walikota kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Semuanya berasal dari kesadaran masyarakat. Ibu Walikota juga menjadi pioner dalam menggerakan kebersihan yang dimulai dari masing-masing SKPD. Karena keberhasilan meraih Adipura bukan hanya kebanggaan Pemerintah semata, namun juga kemenangan rakyat karena telah berhasil membentuk gaya hidup bersih dan sehat, berawal dari diri sendiri,”jelas Udin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Harley Mangindaan menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah memberi waktu kepada Pemkot Manado, dalam rangka sharing mengenai penanganan sampah.
“Manado memang telah beberapa kali meraih Adipura, namun kami tidak harus berpuas diri. Kami juga harus banyak belajar dari kota-kota lain seperti Surabaya, sehingga metode-metode lain yang belum pernah dicoba di Manado, dapat kita timba disini,”ujar Wawali, yang memboyong para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dari 11 kecamatan, dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Walikota Surabaya.
Wawali didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Ir Julises Oehlers SH, berkesempatan menyusuri Kota Surabaya, dan melihat dari dekat cara pengelolaan sampah dan proses pengangkutan sampah, bahkan sempat berdialog dengan beberapa petugas sampah.(jan torindatu/*)

UMP Sulut Masih Dikaji Disnakertrans

Manado, KM-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan saat ini untuk perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih dalam pengkajian.
Penetapan UMP itu harus mengacu pada Permen No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mencakup 60 komponen.
“Ada 60 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan diproses dan saat ini sudah 40 tahapan yang sudah diproses sesuai dengan arahan pusat,” jelas Kepala Disnakertrans Harold Monareh melalui Sekretaris Chris Sondakh, Senin (5/11) kemarin.
Ia juga menjelaskan, yang paling penting adalah penetapannya dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau sudah seperti itu, kedepan tidak menjadi permasalahan perburuan di daerah ini,”tandasnya.(onal)

PNS Pemprov Diminta Jaga Disiplin dan Etika Birokrasi

Ir Siswa R Mokodongan

Manado, KM-
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Pemerintah (Pemprov) Sulut diharapkan bisa menjaga etos kerja secara disiplin, guna mendukung etika birokrasi yang baik.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Provinsi, Ir Siswa R Mokodongan di dampingi Asisten Administrasi Umum, Edwin Silangen saat memimpin apel kerja awal bulan November di lingkup Pemprov Sulut, Senin (5/11) kemarin.
Apel kerja yang dilaksanakan di di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut itu  dihadiri seluruh pejabat srtuktural eselon II hingga IV di lingkup Pemprov Sulut.
“Dalam menjalankan tugas saya berharap setiap PNS bisa mengedepankan disiplin, bekerjasama sinergitas guna tercipta satu kolaborasi kerja yang baik antar sesama agar terwujud tujuan kerja yang maksimal tentunya dengan menghindari efek negatif yang dapat merusak citra pemerintah,”tegas Mokodongan.
Dikatakannya, etos kerja yang tinggi harus mewarnai setiap tugas yang diemban tiap hari. Perlu diingatkan kembali kedisiplinan, efektifitas, dan efisiensi kerja, responsibility yang semuanya merupakan tuntutan bagi satu organisasi profesional. Hal tersebut mutak didukung dengan yang dinamakan etika birokrasi.
Melalui pelaksanaan apel kerja bulanan ini, semakin bisa meningkatkan kesadaran diri dan institusi untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah dihasilkan sebagai landasan target dan visi pembangunan daerah.
“Seperti apel kerja bulan Oktober lalu, telah ditegaskan aspek kinerja pemerintahan, aspek pembangunan, dan beberapa aspek lainnya. Semuanya itu mutlak harus dicapai melalui peran aktif dan dukungan nyata dari semua pihak,” kata Mokodongan.
Karena itu Mokodongan berharap kepada seluruh PNS, agar  dapat menjadi contoh dan teladan baik dilingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mokodongan juga mengajak kepada seluruh PNS untuk terus berkarya memantabkan tekad dan komitmen untuk membangun Sulut yang menghasilkan inovasi dan terobosan.(onal)