Biaya BBM Mahal, PLN Disubsidi

Ir Santoso Januwarsono

Manado,KM –
Sampai saat ini PLN khususnya masih sulit membukukan keuntungan.Sebab antara harga jual energi listrik dengan harga pokok produksi listrik berbanding hampir 3 kali lipat.Yakni biaya produksi mencapai RP 2143 kWh sedangkan dijual ke konsumen rata-rata hanya Rp 744,68 kWh. “Selisihnya masih disubsidi pemerintah, “ujar Direktur Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) Bagiyo Riawan dalam pertemuan dengan komisi VI DPR bidang perdagangan, perindustrian, investasi koperasi.UKM,BUMN dan standarisai nadional di aula Mapaluse kantor Gubernur. Biaya tinggi ini menurut Bagiyo yang didampingi GM PT PLN (persero) Wilayah Suluttenggo Ir Santoso Januwarsono dan GM UIP Ring Sulmapa Suaib Zakaria disebabkan mayoritas atau 49 persen pembangkit di Sulut masih PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) .”Karena masih pakai BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mahal,”terang Bagiyo.Oleh sebab itu PLN sementara menggenjot pembangunan pembangkit dari energi primer non BBM seperti panas bumi,tenaga air,tenaga surya,batu bara dan energi terbarukan”. “Investasinya besar maka kami mohon dukungan Komisi VIuntuk memperjuangkan pendanaanya. Karena ada beberapa pembangkit yang sedang menunggu pendanaan, ujar Bagiyo.(ferry balao)

Senin, Kedutaan India Gelar Seminar IT di Unsrat

Wakil Kedutaan Besar India di Indonesia, Mr Raveesh Kumar dan Sekretaris Kedua Bagian Media,
N Ramakrishnan saat melakukan konferensi pers bersama wartawan pos liputan Pendidikan,
di Hotel Sintesa Peninsula, Manado pada Jumat (9/11) semalam. (foto: otnie/KM)

Manado,KM—
Perayaan kerjasama antara India dengan ASEAN di Indonesia akan berlangsung selama dua bulan, yakni bulan Oktober dan November. Dari jadwal yang telah ditetapkan oleh kedutaan besar (kedubes) India, salah satu Universitas yang akan dikunjungi yaitu Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado untuk menggelar seminar Informasi dan Teknologi (IT).
Hal ini dikatakan Wakil Duta Besar India, Mr Raveesh Kumar kepada wartawan di sela-sela konferensi pers di Hotel Sintesa Peninsula, Manado Jumat (9/11). “Memang Unsrat dipilih menjadi salah satu Universitas yang akan dikunjungi untuk menggelar seminar IT pada Senin pekan depan,” kata pria yang sudah 10 tahun menetap di Indonesia ini.
Dia menyebutkan seminar IT ini akan dihadiri langsung Konsulat India dan puluhan pengusaha dari India. “Kami berharap ada juga pengusaha yang ikut hadir, karena kami ingin berbagi dengan para pengusaha di Sulut,” paparnya.
Ditambahkannya juga, bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia. “Sebelumnya kami di Padang, Bali, Jakarta kemudian Manado,” tandasnya.
Kumar juga menjelaskan bahwa Sulawesi Utara adalah daerah ke-5 yang dikunjungi tim ekspedisi setelah Padang, Bali, Jakarta dan Bandung. “Kami memandang Sulawesi Utara sebagai provinsi yang penting di Pulau Sulawesi dalam rangka memperkuat kerjasama India dengan Indonesia,” ujar Kumar.
Selain itu lanjutnya, terkait rencana kedatangan kapal layar INS Sudarshini pada Sabtu 10 November hari ini membawa misi persahabatan. Kami juga mengajak para wartawan untuk mengikuti bersama-sama menyaksikan kapal Sudarshini yang akan berlabuh di pelabuhan Bitung.
Dia menambahkan, tujuan kedatangan kapal layar India dan acara seminar terbuka digelar untuk memperingati 20 tahun hubungan kerjasama antara India-Indonesia. India memandang Indonesia punya banyak kesamaan dalam bidang ideologi dan budaya termasuk kesamaaan dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika. (otnie)

Sualang: Satukan Hati Untuk HAG-RJM

Ketua DPD PDIP non aktif Freddy Harry Sualang memberikan sambutan
dalam acara pelantikan 2000 tim pemenangan HAG-RJM se Kecamatan Langowan dan Tompaso.

2.000 Tim Pemenangan Langowan dan Tompaso Dilantik 

Tondano, KM -
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM), Kamis (8/11) kemarin resmi melantik 2.000 tim pemenangan tingkat jaga dan desa HAG-RJM se Kecamatan Langowan Barat, Langowan Utara dan Tompaso Raya.
Pelantikan yang digelar di aula pertemuan Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur itu, juga turut dihadiri Ketua PDIP Sulut non aktif Freddy Harry Sualang, Tokoh Partai Golkar Sulut, Jost Patti, Vanny Kaparang, serta Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw dan sejumlah tokoh masyarakat Langowan, diantaranya Rudi Saerang putra mantan Bupati Minahasa, Alm. Laurens Saerang, Robby Rewah, Uta Memah dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Saat menyampaikan sambutannya, Sualang menuturkan HAG-RJM adalah kandidat terbaik yang mampu mensejahterakan masyarakat Minahasa. “Untuk itu satukan hati kita tetapkan pikiran kita untuk HAG dan RJM serta bulatkan tekad kita untuk kemenangan bersama rakyat Minahasa,” ujarnya.
Lebih lanjut Sualang pun meminta seluruh pendukung HAG-RJM untuk bisa bekerja baik tanpa melakukan kampanye hitam. “Permaian kotor tidak akan menjadi berkat bagi kita semua, untuk itu marilah kita bekerja dengan baik dan benar, untuk kemenangan HAG-RJM,” pinta mantan Wakil Gubernur Sulut dua periode ini.
Sementara itu, HAG sendiri dalam sambutanya menuturkan bahwa siapapun yang mau bergabung dalam tim pemenangan HAG-RJM adalah pejuang-pejuang untuk perubahan di Minahasa. “Untuk itu, saya mengajak kepada semua yang telah dilantik untuk marilah kita berjuang dan bekerja secara bersama-sama, hingga pada hari waktunya. Dan saya secara pribadi, mengucapkan terima-kasih atas, pemberiaan diri dari bapak, ibu, saudara dan saudari untuk menjadi tim independen HAG-RJM, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai,” ungkapnya.
Dilain pihak, RJM sendiri meminta kepada tim yang telah dilantik, bisa bekerja dengan kompak serta saling menghargai satu sama lain. “Marilah kita bekerja dengan elegan tanpa kekerasan, dan menurut kami, orang-orang yang hadir ditempat ini, terutama bagi mereka yang telah dilantik adalah orang benar yang berada ditempat yang benar dan yang menginginkan adanya pembaharuan dan perubahan di Minahasa,” terang RJM.
Tito sendiri, mengajak kepada tim yang telah dilantik untuk bisa bekerjasama dengan baik untuk memenangkan HAG-RJM. “Kita semua adalah pejuang-pejuang restorasi, yang menginginkan Minahasa lebih baik lagi, untuk itu saya meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa melaksanakan tugas, kerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” tutup Tito. (tim mc)

Panwaslu Minahasa Tindaklanjuti Keterlibatan PNS

Fentje Bawengan

Terkait Pelanggaran Pemilukada
Tondano,KM -
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Minahasa, hingga kini telah menerima sepuluh laporan temuan pelanggaran Pemilukada yang telah dilaporkan  ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa.
Dimana, dari sepuluh laporan tersebut, sekitar delapan pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi.
Fentje Bawengan, anggota Panwalukada Minahasa, kepada sejumlah wartawan, menjelaskan pihaknya sangat terbuka untuk menerima laporan dugaan penyimpangan dari masyarakat. Dirinya menjelaskan, beberapa laporan yang masuk adalah dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam aktifitas Partai Politik (Parpol), dugaan penyimpangan bukti dukungan calon perseorangan, dugaan kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai yang terbaru adalah dugaan penyimpangan pemberian bantuan oleh pasangan calon tertentu.
Menurutnya,laporan yang mereka terima mulai dari proses pendaftaran pasangan calon di KPUD Minahasa, Agustus lalu.
“Semua dugaan penyimpangan itu berasal dari laporan masyarakat dan temuan Panwaslukada Minahasa. Kami telah memproses laporan yang masuk, dan sebagian besar telah dibuatkan rekomendasi kepada KPUD Minahasa dan pihak terkait lainnya,”ujar Bawengan.
Lanjut Bawengan, Panwaslukada Minahasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pada oknum yang melanggar aturan. Kewenangan Panwaslukada hanyalah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dalam hal ini KPUD.
Dirinya mencontohkan, beberapa surat rekomendasi yang telah disampaikan ke pihak KPUD, diantaranya surat rekomendasi yang diberikan kepada atasan PNS yang kedapatan hadir dalam kegiatan pendaftaran pasangan calon.
Selain itu juga, rekomendasi lain yang telah dikeluarkan adalah rekomendasi kepada KPUD Minahasa untuk mengakomodir dalam DPT warga Desa Tikela dan Sawangan, Kecamatan Tombulu yang belum sempat terdata.
Bawengan menjelaskan, dalam proses pengawasan, Panwaslukada Minahasa lebih menekankan pada tindakan pencegahan. Menurutnya, pencegahan dianggap lebih tepat untuk meminimalisir pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Minahasa.
“Contoh tindakan pencegahan yang telah kami lakukan adalah memberi penjelasan dan peringatan pada beberapa tim sukses, untuk tidak menyampaikan visi dan misi serta mengajak warga untuk memilih pasangan calon tertentu dalam acara pelantikan tim pemenangan,”ujar aktifis pers tersebut.
Bawengan juga  menjelaskan, walau menekankan pada tindakan pencegahan, namun bukan berarti pihaknya tidak tegas dalam memproses semua laporan dan temuan penyimpangan. Langkah tegas tetap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pihak yang melanggar aturan.(fernando kembuan)

Belanja Pelayanan Walikota Turun 1,4 Miliar

Jimmy F Eman SE,Ak

Tomohon, KM –
Bentuk komitmen Walikota Tomohon untuk melakukan penghematan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada ternyata tidak main-main.
Betapa tidak salah satu item anggaran kegiatan seperti Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang sebelum dilakukan perubahan anggaran tertata sekitar Rp 6.356.350.000.00 miliar, dan setelah dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini mengalami penurunan anggaran menjadi sekitar Rp.4.926.980.000.00 miliar rupiah atau berkurang sekitar 22.49 persen.
Jika sebelumnya Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE,Ak terus menggaungkan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penghematan dalam artian tidak mengurangi item kegiatan tetapi melakukan penghematan biaya anggaran kegiatan.
Ketua Komisi A Dekot Tomohon Drs Paulus Sembel sudah mengungkapkan, dimana penghematan anggaran sedapat mungkin bisa dilakukan oleh Walikota Tomohon selaku pemangku kebijakan pemerintahan daerah secara menyeluruh, namun dalam hal penghematan sedapat mungkin di usahakan
tidak menggangu atau menyurutkan kegiatan yang sudah terprogramkan, kemungkinan
dikandung maksud penghematan ini dalam hal pembiayaan kegiatan, tapi sekali lagi tidak menggangu proses kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Sembel.(yongkie sumual)

Komisi IX DPRD RI Serap Aspirasi Masyarakat Kotamobagu

Kotamobagu, KM -
Kunjungan Kerja (Kunker)  Komisi IX DPR-RI di Kotamobagu, Kamis (08/11) kemarin ke Kotamobagu, disambut Wali Kota Kotamobagu, Drs Djelantik Mokodompit di rumah dinas.
Pada kesempatan itu, Komisi IX DPR-RI  datang bersama-sama dengan mitra kerja dari Kementrian Kesehatan, BPPOM, PT Askes, PT Jamsostek, Kemenetrans, serta BKKBN.
Selain Walikota Kotamobagu, hadir juga Wakil Bupati Bolmut, Depri Pontoh serta seluruh anggota DPRD Kotamobagu dan Bolmong dan Forkopimda. Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Drs Hi  Irgan Khairul Mahfiz Msi mengatakan,  kunjungan  mereka ke Kotamobagu merupakan agenda reses.
“Kami datang dengan membawa mitra kerja, biar semua aspirasi masyarakat kotamobagu bisa langsung di terima dan mendapat Respon,”ujar Irgan.
Dia juga menuturkan, untuk Kotamobagu sendiri dengan adanya penyerapan aspirasi masyarakat ini, dipastikan semuanya akan di tindak lanjuti.
“Contohnya, Kotamobagu langsung dapat bantuan satu unit mobil ambulance dari Kementrian Kesehatan dan terbukti inilah hasil Kunker kami,”pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kotamobagu yang direncanakan akan di jadikan rumah sakit rujukan.(Mg1/Erwin)

SHS Setujui Datangkan Bakosurtanal

Masalah Tapal Batas Jadi Polemik di Buyat
Boltim, KM-
Sampai dengan saat ini, persoalan tapal batas antara Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) belum juga tuntas, padahal sudah disepakati dua daerah tersebut untuk di tangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), akan tetapi masih berlarut-larut karena belum ada kepastian penentuan tapal batas dua daerah itu sendiri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boltim, Ir Mohamad Assagaf, kepada beberapa wartawan, Kamis (8/11) kemarin mengungkapkan untuk penentuan tapal batas, saat ini sudah ada rekomendasi DPRD Kabupaten Boltim, yang meminta eksekutiv melalui Bupati untuk jangan dulu menandatangani masalah penentuan batas itu sendiri.
“Hasil rekom DPRD sudah diusulkan ke Gubernur Pemprov Sulut, yang meminta Bupati jangan dulu menandatangani soal tapal batas, yang sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu didua daerah , agar jelas penentuannya,”pungkas Assagaf.
Dia juga mengungkapkan bahwa hal ini sudah disetujui oleh Gubernur termasuk nantinya akan mendatangkan pihak Badan Koordinator Survey Pertanahan Nasional (Bakosurtanal).
“Usulan pemkab Boltim sudah disetujui oleh Gubernur  termasuk nantinya untuk mendatangkan pihak Bakosurtanal yang akan dibiaya oleh Pemprov Sulut,”beber Assagaf. (Ismail Mokodompit)

13 Honorer Kotamobagu LuLus Verifikasi

Kotamobagu, KM -
Sekertaris Kota (Sekot) Kotamobagu, Mustafa Limbalo menyampaikan, sebanyak 13 Honor Daerah (Honda) dinyatakan lulus tahap pertama. Kelulusan ini kata Limbalo, berdasarkan surat BKN No K26-30/V.302-5/99 tanggal 28 Agustus 2012 perihal pengadaan Calon PNS Formasi tahun anggaran 2012.
Sekkot juga mengatakan, data tersebut juga telah diumumkan secara resmi di situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat  , www.bkn.go.id pada, Jumat (30/03) lalu yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu.
“Selasa 6 November pukul 15.00 di BKDD Kotamobagu untuk segerah memenuhi persyaratan administrasi,”tandas Limbalo.
Nama-nama Honda yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, Utin Paputungan,  Tiwi Kolopita,  Jolanda Budiman,  Olyvia V Komaling,  Ledia Makalalag,  Rosdiana Kawuwung,  Titin P Binol, Julaeha Gaib,  Patra Mamonto, Moh Ramli Paputungan, Jusdiansa Dadu, Romi A Mokodongan, Sri W Damopolii.(Mg1/Erwin)

Proyek Jalan Lingkar Toluaya Disorot

Molibagu,KM –
Pekerjaan proyek fisik peningkatan jalan lingkar di Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki diduga kuat tidak memiliki kualitas yang baik. Indikasi buruknya pekerjaan jalan aspal jenis hotmix ini, dapat dilihat secara fisik. Dimana, lapisan aspal yang tipis serta lapisan material dasar kualitasnya sangat buruk dan mudah rusak.
Pagu anggaran pada proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kimpraswil  Bolsel ini, mencapai Rp 2,257 Miliar lebih. Namun, pada tingkat realisasi pekerjaan di lapangan bahan yang dipakai disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi dan bestek di dalam kontrak.
“Ada tahapan pengerjaan yang tidak dilakukan oleh kontraktor. Sehingga, kualitas jalan jadi buruk dan mudah rusak,” ungkap sejumlah warga di Desa Toluaya.
Pantauan Koran Manado, disepanjang jalan lingkar Desa Toluaya tersebut, kondisinya sangat buruk karena jalanya bergelombang dan mudah hancur. Pori-pori lapisan permukaan aspal nampak terbuka lebar dan berpotensi mudah terbongkar dalam kurun waktu tidak lama.
Disisi lain, proyek peningkatan jalan lingkar yang ditangani oleh CV Bentara Prima aneh dan misterius, karena merupakan proyek lanjutan dari sumber anggarannya yang juga tidak jelas.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kuat dugaan proyek tersebut menggunakan dana bencana alam. Sementara proyek sebelum lanjutan ini anggarannya bersumber dari dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Bila ini benar, pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi penyimpangan maka sudah pasti akang berhadapan dengan hukum.
Sementara, menurut warga setempat, jalan lingkar ini harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan besaran dana yang digunakan.
“Kalau hasilnya buruk, kami (warga) sendiri yang nantinya akan membongkar  jalan itu,” ancam warga. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kadis PU Sahril Gaib belum berhasil dikonfirmasi dihubungi melalui telpon gengamnya dalam keadaan tidak aktif.(tox)

Pasca Tawuran, Kondisi Imandi-Tambun Kondusif

PROSESI penguburan salah satu warga yang menjadi korban dalam Tarkam
antara Desa Tambun dan Imandi beberapa waktu lalu.(foto ist)

Dumoga, KM-
Pasca Tawuran Antar Kampung (Tarkam) yang terjadi antara Desa Pinonobatuan (Tambun) dan Imandi Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong, berangsur-angsur kondusif. Seperti diketahui, sepekan terakhir, korban jatuh sudah 3 orang, 1 di antaranya tewas diduga terkena peluru nyasar dan dua lagi terkena peluru karet aparat keamanan yang berusaha menghentikan pertikaian, pasca pemakaman korban pertama.
“Sejak malam kemarin saya sudah bisa sedikit tidur setelah terus memantau di dua desa tersebut. Situasi keamanan di daerah tersebut kini sudah kondusif,” ujar Timur Yohanis, Camat Dumoga Timur.
Sementara itu, Kepala Biro Ops Polda Sulawesi Utara, Kombes Polisi Adhi S Putra menyatakan, pihaknya telah menempatkan aparat keamanan, khususnya Brigade Mobil, di beberapa titik rawan di antara kedua desa agar terus menjaga keamanan pasca rusuh yang sudah mulai menurun tensinya.
“Kita siaga 1 di antara kedua desa, mencegah peristiwa ini terjadi lagi,” kata Adhi.
Seperti diketahui, Polda Sulut telah menambah personil untuk pengamanan di daerah yang sudah beberapa tahun bertikai itu. Polda menurunkan 130 personil brigade mobil (brimob), 30 personil Sabhara dan tim khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditresum). Bahkan, empat pejabat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang ada di Polda, turut diikutsertakan dalam pengamanan di Dumoga Timur tersebut.(tim km)

Pemilukada Bolmut Mulai Memanas

Boroko, KM –
Nuansa politik di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 mendatang mulai memanas. Beberapa nama mulai digadang-gadangkan menjadi pemimpin di Kabupaten Kota Pemekaran dari Bolaang Mongondouw (Bolmong) itu.
Tak tanggung-tanggung, nama yang mencuat seperti Karel Bangko SH. Bahkan, diketahui Ketua DPRD Bolmut ini telah mensosialisasikan dirinya untuk duduk di kursi orang nomor satu di Bolmut. Sementara itu, incumbent Bupati, Drs Hamdan Datunsolang  (HD) dan Wakil Bupati, Drs Depri Pontoh (DP) terus mendapat dukungan dari para simpatisan untuk maju memperebutkan orang nomor satu di Kabupaten padi ini.
Bahkan informasi yang berhasil dihimpun harian koran ini menyebutkan, HD saat ini digadang-gadangkan akan berpasangan dengan  Farid Lauma anggota DPRD Provinsi Sulut dari Partai Amanat Nasiolan (PAN), Ketua DPD II PG Bolmut, Karel Bangko SH berpasangan dengan Sekab Bolmut, Recky Posumah MSi, dan Wakil Bupati Drs Depri Pontoh (DP) berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Bolmut, Cristofel Popo Buhang SSos.
Kabar tersebut langsung mendapat tanggapan dari Depri Pontoh, dan wakil Ketua Dekab Bolmut Cristofel Popo Buhang. Menurut mereka informasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah lumrah dalam menghadapi pesta demokrasi.
“Saya dengar-dengar masyarakat mulai berani memprediksi pasangan yang akan maju,”ujar Buhang.
Diberbagai kesempatan, Depri selalu mengimbau untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Bolmut untuk tetap menjaga persatuan-dan kesatuan,”ajak Pontoh.
Sementara Datunsolang yang masi berpeluang besar dalam mempertahankan DB I H mengatakan, tidak akan tergesa-gesa.
“Memang benar banyak masyarakat yang datang meminta saya untuk maju kembali. Bahkan beberapa partai besar telah meminta saya untuk melanjutkan pemerintahan ini. Namun sikap yang diambil sekarang ini, lebih memilih untuk bersabar menunggu timing yang tepat, kapan pernyataan akan maju dan dengan siapa,”tandasnya. (Santo)

Tim Penilai Adipura Periksa Minut

Minut, KM -
Penilaian tahap I Adipura, sudah dijalankan, termasuk melihat kondisi kebersihan dan pelestarian di Minut yang menjadi salah satu daerah untuk meraih titel lingkungan tertinggi di Indonesia itu. Kamis (08/11) kemarin, tim penilai Adipura melihat langsung kondisi kebersihan lingkungan di Minut yang langsung didampingi Kepala BPLH Minut Theo Lumingkewas dan bertemu langsung Bupati Drs Sompie Singal MBA. “Ada beberapa catatan yang diberikan tim penilai kepada daerah, sehingga tahap berikut bisa dibenahi,” jelas Lumingkewas. Tim penilai itu sendiri, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan BLH provinsi. Lanjutnya, dalam waktu dekat ini, semua itu sudah mulai ditangani dan catatan yang diberikan tim penilai akan segera dibenahi termasuk kondisi titik lokus yang masih kotor. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin ketika memasuki penilaian tahap II semua itu sudah bersih,” ungkap Theo. Ada beberapa kecamatan yang wilayahnya masih kotor termasuk pasar dan juga TPA yang perlu ditata, sejumlah hal itu menjadi catatan penting yang diberikan tim penilai.(hendrasamuel)

Proyek Pasar Tradisional Tandurusa Diduga Bermasalah

LEGISLATOR PDI Perjuangan, Viktor Tatanude SH dan
politisi PKPI Suparman Boy Gumolung (keduanya baju singlet),
meninjau lokasi pembangunan pasar Tandurusa yang diduga bermasalah.(Foto: Yappi/KM)

Bitung,KM-
Pembangunan gedung pasar tradisional tandurusa, dengan anggaran Rp.990.750.000,- dari alokasi dara APBN tahun anggaran 2012, melalui dinas perindustrian dan perdagangan (perindag) di pertanyakan warga, pasalnya, proyek yang dikerjakan CV Enola tersebut, diduga tidak sesuai bestek. Seperti yang terlihat di lokasi, rangka besi untuk pengecoran slof sudah terpasang, sementara bagian bawah belum di bangun pondasi, padahal truktur tanah di lokasi tersebut berpasir karena hanya sekitar 30 meter dari pinggiran pantai, kondisi tersebut membuat anggota DPRD Bitung, Viktor Tatanude SH turun lapangan dan mellihat langsung kejanggalan ini.
“Sudah sejak awal saya peringatkan, pekerjaan proyek harus dengan baik jangan asal-asalan, kami minta in diperbaiki dulu, jangan kerjakan yang lain,”Ungkap Tatanude, Demikian juga disampaikan Politisi PKPI Bitung, Suparman Gumolung, pemborong pekerjaan harus paham gambar bangunan, sehingga jangan terjadi salah kerja. “Ini hanya salah informasi saja, tapi kami tetap pantau pekerjaan ini, jangan sampai bangunan yang akan kami pakai ini, sudah rusak dalam waktu singkat, inikan kepentingan masyarakat,”Ujar Boy, sapaannya. Baik Tatanude, maupun Gumolong, bertekad membangun kelurahan tandurusa yang merupakan daerah domisili kedua dengan baik.
Sementara, Kadis Perindag, Ferry Bororing SE MSi, saat dikonfoirmasi mengatakan, pekerjaan tersebut masih dalam kontrak. “Kalau masih ada kekurangan dalam pekerjaan ini, akan diperbaiki,”Ujar Suami Politisi PKPI, Sumisan Sundana ini.(yappiletto)

Dana Bencana CNR Peduli Diminta Diusut

Dharma Palar

Langowan, KM –
Berbagai elemen masyarakat Langowan mendesak kepolisian (Polres) Minahasa mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bencana alam, yang dibagikan kepada warga Kecamatan Langowan Barat baru-baru ini.
Menurut para elemen, Kapolres Minahasa AKBP Dra Henny Posumah sebaiknya berkoordinasi dengan Panwaslu Minahasa untuk menindaklanjuti laporan kasus yang disampaikan masyarakat Desa Ampreng dan Raringis.
Pun kasus terbilang benderang karena dana bencana alam yang digelontor dari Kas Pemkab Minahasa, selain disalurkan tidak tepat sasaran juga disalurkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon tertentu.
“Kami berharap Polres Minahasa segera mengusut tuntas dugaan penyaluran dana bencana yang dinilai tidak tepat sasaran karena sarat kepentingan politik,” sembur Rival Luli, salah satu tokoh pemuda Langowan.
Terpisah anggota DPRD Minahasa, Dharma Palar kepada harian ini mengatakan, aparat kepolisian sudah seharusnya segera menindaklanjuti kasus yang dilaporkan masyarakat, meski laporan diajukan ke Panwaslu Minahasa.
“Jangan karena menunggu aduan dari masyarakat, karena kasus ini terindikasi kuat telah terjadi menyalahgunakan anggaran,” ujar Sekretaris DPC PDIP Minahasa ini.
Lanjut dikatakan Palar, sebagian besar masyarakat Langowan Barat kini sedang dihingga perasaan kuatir berurusan dengan penegak hukum. Mereka resah karena takut dipanggil terus kepolisian meski hanya sebagai saksi kasus tersebut.
Pun kasus mencuat, terungkap kalau dana bantuan bencana alam Pemkab Minahasa senilai Rp450 juta di salurkan variatif kepada masyarakat oleh komunitas yang menamakan diri CNR-Peduli.
Sementara CNR sendiri, berpasangan dengan DJT sebagai salah satu calon bupati Minahasa.(fernando kembuan)

BPBD Gelar Rakor Bencana

Ir Royke A Roeroe

Tomohon, KM —
 Meningkatkan antisipasi penanggulangan daerah rawan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan program lintas SKPD, maka Pemkot Tomohon melalui menggelar rapat koordinasi, Kamis (8/11) kemarin.
Kegiatan bertempat di lantai III Kantor Pemkot Tomohon, hemat Kepala BPBD Kota Tomohon Ir Royke A Roeroe, kegiatan rakor perencanaan daerah rawan bencana dihelat seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.
“Penanganan bencana tidak lagi pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana,” ujar Roeroe.
Ketentuan umum disebutkan, penyelengaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkaitan dengan kegiatan pra-bencana, bencana, dan pasca bencana.
“Ketiga hal ini merupakan tahapan dari pelaksanaan penanggulangan bencana dei Indonesia,” jelas Roeroe.
Menurutnya, secara geografis dan demografis Kota Tomohon umumnya terlalu potensi menerima resiko bencana alam karena faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).
Selain itu bencana karena faktor biologi (wabah ternak, tanaman, hama tanaman), dan faktor kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi, kecelakaan industri), serta faktor kebakaran gedung dan hutan.
Walikota Kota Tomohon diwakili Asisten I Pemkot Tomohon Drs Gerson Mamuaja menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama. Antaranya soal kesadaran penanggulangan bencana itu sendiri masih jauh dari harapan.
“Padahal Kota Tomohon tergolong sangat rawan bencana yang dapat mengancam nyawa dan kerugian material maupun non material,” urai mantan penjabat Walikota Tomohon ini.
Rakor kali ini dihadiri peserta Sekretariat Daerah, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Badan, Kantor,  Lembaga, serta Kepala Sub Bagian Setda Kota Tomohon.(yongkie sumual)

Dana Parpol Siap Dikucur, Sebagian Bakal Tereliminasi

Ratahan, KM-
Belum lengkapnya berkas sejumlah partai Politik yang dimasukan ke Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), mengakibatkan bakal tereliminasinya sejumlah parpol untuk mendapatkan dana dari Pemerintah.
Hal ini diakui Kepala Kesbangpolinmas Hendrik Sompotan lewat Kepala Bidang Politik, Ferry Batubuaya kepada sejumlah wartawan Kamis (8/11) kemarin, dimana hingga kini tercatat baru sekitar 5 Parpol yang melengkapi berkas. “Sebenarnya yang berhak menerima dana Parpol ada sekitar 5 Parpol, akan tetapi dari hasil verifikasi, baru 5 yang lengkap berkas, sementara 4 lainnya berkas dipulangkan untuk di lengkapi,” ujar Batubuaya.
Juga dikatakannya, 1 parpol hampir pasti tidak akan mendapatkan dana mengingat belum memasukan sama sekali berkas yang diminta. “Kalaupun semuanya sudah lengkap, sebenarnya langsung kami ajukan ke Bupati untuk disetujui, kemudian parpol yang bersangkutan bisa langsung mengambilnya di keuangan (PPKAD, red),” ujarnya lagi.
Meski tak merinci nama nama parpol, namun diakuinya, semua Parpol yang berhak menerima kucuran dana, adalah yang memiliki kursi di DPRD Mitra. “Kita sih berharap sudah tuntas. Tapi kembali lagi ke partai yang bersangkutan untuk kelengkapan berkasnya,” pungkas Batubuaya. (marvel pandaleke)

Petani Salut Sikap Bupati

Amurang, KM –
Menyusul aksi demonstrasi ratusan massa yang menamakan diri Inisiatif Petani Kopra di Kantor DPRD Minsel dan PT Cargill beberapa waktu lalu, yang dipicu anjloknya harga Kopra, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, Kamis (08/11) lalu, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para petani Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan.
“Saya dukung perjuangan masyarakat, khususnya petani kopra di Minsel. Namun dengan kenaikan yang wajar,” ujar Bupati perempuan Pertama Minsel ini.
Penanggung Jawab Aksi Demonstrasi, Robby Sangkoy Mpd saat dimintai keterangannya mengatakan, dirinya mengatasnamakan seluruh petani Kopra se- Kabupaten Minsel mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Minsel. “Ini dukungan nyata dari Bupati Minsel terhadap perjuangan petani kelapa Minahasa Selatan,” kata Sangkoy. (dolvie mangindaan)

Kotambunan Yakin PDS Tetap Lolos

Arthur Kotambunan

Manado, KM –
Ketua DPW PDS Sulut, Arthur Kotambunan tetap merasa yakin partainya akan lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Kayakinan Kotambunan bukan tak beralasan pasca turunnya surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU Pusat menyertakan 12 parpol termasuk PDS pada tahapan verifikasi faktual.
“Jika tidak ditindaklanjuti KPU maka KPU diancam sanksi pidana sesuai Pasal 296 UU Nomor 8 Tahun 2012. Juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memeriksa, dan jika terbukti ada pelanggaran administrasi maka ke-tujuh komisioner KPU dapat dieksekusi,” tutur Kotambunan.
Lanjut Kotambunan, PDS memenuhi syarat untuk masuk pada tahapan selanjutnya karena telah memasukkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Selain diakui Bawaslu, keabsahan persyaratan PDS juga diakui Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan rekomendasi.
“KIP juga akan mengeluarkan rekomendasi, bahkan secara resmi PDS telah melakukan gugatan ke PTUN. Dengan kekeliruan KPU Pusat, PDS telah menderita kerugian materiil sampai miliaran rupiah. Makanya tuntutan ganti rugi kami melalui PTUN sebesar satu triliun rupiah,” pungkasnya.(tim km)

Sekretaris DPRD Sulut Masih Sakti

Diduga Gubernur Sengaja Mengulur Penggantian Watung
Manado, KM-
Isu pergantian Sekretaris DPRD Sulut, Nixon Watung sudah lama diwacanakan. Watung sendiri, diwacanakan dicopot dari jabatan Sekwan, karena diduga sudah tidak memiliki kecocokan dengan sebagian besar Anggota DPRD Sulut. Namun hingga saat ini, kabar pergantian tersebut tak kunjung direalisasikan.
Menurut salah satu Wakil Anggota DPRD Sulut, Arthur Kotambunan, Pemprov sudah lama mengirim tiga nama untuk dipilih salah-satu dari tiga nama tersebut. Namun menurutnya, pergantian Sekwan tidak serta merta dapat dilakukan.
“Harus dirapatkan dulu oleh pimpinan DPRD. Namun hingga sekarang belum ada jadwal rapat pimpinan untuk membahas pergantian pak Watung,”kata dia.
Walau akan segera diganti, Ketua PDS Sulut ini menilai kinerja Sekwan Adrianus Watung masih cukup baik.
Adapun pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Drs Taufik Tumbelaka menengarai tak kunjung digantinya Watung dari jabatan Sekwan meski telah ditolak sebagian besar anggota DPRD Sulut karena campur tangan top eksekutif Sulut. Menurutnya, Gubernur SH Sarundajang sengaja menahan penggantian Watung karena masih memiliki kepentingan jangka pendek terhadapnya.
“Saat ini sangat tidak mungkin mengganti Watung karena tahapan Pilkada Minahasa sementara berjalan. Pak Watung yang memiliki pengaruh besar di desa Toliang Kakas masih dibutuhkan untuk mengamankan Ivansa di suksesi kepala daerah Minahasa,” ujarnya.
Jika Watung diganti, lanjutnya, maka dipastikan akan secara langsung mempengaruhi perolehan suara Ivansa di Toliang Kakas.
“Warga kerabat Watung akan kecewa dan imbasnya akan mengalihkan dukungan dari Ivansa ke calon lain,” pungkasnya. (tim km)

Mendagri Ancam Copot Inspektorat Nakal

MENDAGRI Gamawan Fauzi saat menyampaikan sambutan pada
acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas)
Tahun 2012 di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, (8/11) kemarin.(foto patris/km)

Jakarta, KM-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi ancam copot Inspektorat daerah yang membiarkan korupsi tetap berlangsung bahkan bekerjasama sama dengan koruptor. Hal ini diutarkan Gamawan dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2012 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, (8/11) kemarin.
Menurut Gamawan, jika pemerintah sering dikritik oleh berbagai pihak, itu disebabkan kinerja yang belum baik.
“Dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 dari 179 negara, Indonesia menempati posisi ke 111, tahun 2010 pada posisi 108 dan tahun 2011 Indonesia melorot pada posisi ke 124,” tutur Mendagri.
Kata Gamawan, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Indonesia tertinggal jauh. Dimana Singapura diposisi 26, Brunei  Darussalam diposisi 33, Malaysia diposisi 61, Thailand diposisi 103 dan Philipina diposisi 112.
Mendagri menambahkan, penyimpangan/korupsi (Indeks Persepsi Korupi Indonesia tahun 2011 memperoleh nilai tiga. Sementara untuk kemudahan berusaha tahun 2011 rangking Indonesia berada di 129 dari 185 negara, pelayanan publik (survey Integritas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KPK tahun 2011 untuk daerah mendapatkan nilai 6,00.
“Melihat kondisi seperti ini, saya minta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah,red) lebih berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja,”ujar Mendagri.
Mendagri mengakui, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas baik LK Kementerian/Lembaga maupun entitas LK Pemerintah Daerah.
“Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya lagi.
Diakui Mendagri, kualitas akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang dikelola Pemerintah daerah mengalami kecenderungan membaik. Terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas, opini WDP atas 316 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 5 entitas, dan opini TMP atas 38 entitas.
Untuk itu, kata Mendagri, dalam rangka pencapaian peran APIP yang optimal diperlukan beberapa kunci keberhasilan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders yaitu, SDM aparat Pengawas Internal Pemerintah yang professional dengan menerapkan dan memenuhi standard dan kode etik profesi.
“APIP hendaknya dapat berperan efektif dalam mendeteksi, mencegah korupsi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan/penyimpangan,” ujarnya.
Acara Rakor ini diikuti Ketua BPK RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, para Wakil Gubernur se Indonesia, Inspektur Jenderal Kementenan/Inspektur ulama LPNK, para Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri, para Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota.(patrispangaila)

Rapat Paripurna Ranperda APBD 2013 Digelar

Manado, KM –
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun 2013, dilaksanakan di ruang paripurna Dewan Kota Manado, Kamis (8/11) kemarin.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Denny Sondakh, dan dihadiri Walikota GS Vicky Lumentut, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Haefrey Sendoh, serta para pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat serta lurah se Kota Manado. 
Dalam sambutannya, Walikota GS Vicky Lumentut mengapresiasi kemitraan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini. Walikota juga mengajak anggota dewan untuk bersama membangun Kota Manado, demi kesejahteraan rakyat.
“Mari kita bersatu membangun pola piker dan tindakan serta kebersamaan yang sinergis dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang terkait dengan dinamika perubahan dan pembaharuan pengelolaan keuangan daerah,”ujar Lumentut.
Lanjut dikatakan Walikota, APBD disusun berdasarkan basis kinerja yang konkrit, jelas sistematis dan terukur. Setipa program yang dibuat harus memberi manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kemampuan APBD kita sangatlah terbatas, sehingga kita harus cerdas dalam memilih mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang tidak,”tandas Walikota.
Lanjut dikatakan Lumentut, total pendapatan Kota Manado Rp1.000.640.515.000, bersumber dari tiga jenis penerimaan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan danlain-lain pendapatan yang sah.(jan torindatu) 

Pleno BPM FE Unsrat Belangsung Ricuh

Ch Kojo SE MSi

PD lll Akan Minta Klarifikasi ke Senat
Manado,KM-
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi (Fekon) Unsrat pada Jumat pekan lalu, menggelar Sidang Pleno III dengan agenda sidang Mendengarkan dan Membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan serta kinerja dari Senat Mahasiswa FE Unsrat. Namun sidang yang dilaksanakan secara terbuka di depan ratusan mahasiswa dikotori dengan perbuatan yang tidak etis dari Ketua Senat Daniel Tampi dan jajarannya. Merasa tidak nyaman dalam suasana sidang yang sempat memanas dengan ‘perkelahian’ mulut, pengurus senat yang seharusnya memaparkan laporan dan kinerja mereka sampai triwulan III keluar dari ruang sidang dan tidak kembali tanpa meminta skors kepada pimpinan sidang.
Adu mulut pun terjadi di luar persidangan antara beberapa mahasiswa yang kecewa dengan perilaku tidak etis dari pengurus senat mahasiwa. “Kenapa harus keluar dari ruang sidang? Apakah kalian takut mempertanggung jawabkan kinerja kalian? Atau kalian takut seluruh mahasiswa sadar dan tahu dengan kinerja kalian yang sebenarnya?,” tutur seorang mahasiswa yang kecewa sambil berteriak-teriak didepan ruang senat mahasiswa.
Tampi dan jajarannya pun pergi dan tak kembali lagi dalam ruang persidangan. Sungguh memilukan dan memalukan, proses demokrasi yang tak patut di contoh. “Kenapa harus keluar dan lari? Apakah ada penyimpangan di tubuh senat mahasiswa FE Unsrat? Secara tidak langsung terlihat bahwa Senat Mahasiswa FE Unsrat tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Inikah yang akan kalian ajarkan kepada generasi selanjutnya? Jika dari sejak dini kita sudah tidak beretika, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab bagaimana nantinya di dunia kerja,” papar seorang pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa FE Unsrat yang meminta namanya tak dikorankan.
Dalam pleno ini juga ada oknum dosen yang hampir memukuli seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi yaitu Dika Daud. Daud ditarik kerak bajunya oleh oknum dosen di FE Unsrat tapi untung saja ada seorang dosen yg menahan dan meleraikannya.
Kejadian ini berlangsung di tengah kericuhan diluar lokasi sidang pleno mahasiswa yang diselenggarakan BPM FE Unsrat. Saat itu Daud berada di tengah kerumunan ratusan mahasiswa yang berorasi menyampaikan aspirasi kepada Senat Mahasiswa dan meminta Senat Mahasiswa FE untuk kembali ke ruang sidang. Hanya berbekal alasan bahwa Daud menatapnya dengan tatapan sinis, si dosen mudah ini mau memukuli Daud.
Daud yang dimintai keterangan oleh beberapa dosen dan rekan-rekan aktivis mahasiswa mengatakan bahwa, mungkin saja waktu itu dia (dosen tersebut) sudah dipanas-panasi oleh Pengurus Senat dan tatapan saya biasa saja namun tak sengaja bertatapan dengan dia. “Tapi saya tidak takut waktu dia menarik kerak baju saya sebab saya hanya tersenyum sesaat hampir ditonjok dan berpikir dia pasti masuk penjara dan terkena sanksi pegawai/dosen karena memukuli mahasiswa tanpa sebab yang jelas dan om saya kebetulan seorang jaksa,” pungkas daud dengan tertawa.
Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD lll) Fekon Unsrat Ch Kojo SE MSi saat dikonfirmasi wartawan kemarin menjelaskan, soal LPJ senat mahasiswa dan pleno yang dilakukan MPM itu saya sudah berikan kewenangan kepada mereka dan saya selaku PD lll tidak menginterfensi baik senat mahasiswa maupun MPM. “Saya hanya menerima laporan hasil kegiatan mereka, tapi kalaupun mereka (senat mahasiswa,red) ini tak mampu untuk mempertanggunng jawabkan program kerja, maka saya juga akan minta klarifikasi kepada senat mahasiswa,” tandas Kojo. (otnie)

Arogan, Panwas Bongkar Sekretariat Gerindra di Pineleng

SEJUMLAH atribut partai yang dibongkar menjadi alat bukti pengurus Partai Gerindra
untuk melaporkan tindakan arogansi Panwas Kecamatan Pineleng.(foto onal/km)

Pineleng, KM-
Upaya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kecamatan Pineleng dalam melakukan penertiban sejumlah alat peraga calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Rabu (7/11) kemarin sore dinilai sejumlah warga terlalu arogan dan salah sasaran.
Pasalnya, Panwas Kecamatan Pineleng yang dipimpin salah satu anggota Panwas Kabupaten,  dan beberapa anggota Polisi serta Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Minahasa melakukan pembongkaran di Sekretariat Pantai Gerindra Kecamatan Pineleng, yang terletak di Desa Pineleng Dua.
Meski sudah mengetahui tempat tersebut adalah sekretariat Partai Gerindra, namun amukan Panwas tak bisa dihentikan. Sejumlah ibu-ibu rumah tangga yang berada di Sekretariat mengaku, Panwas membabibuta membongkar Sekretariat Gerindra. Bahkan beberapa atribut Partai seperti bendera, papan Sekretariat Kecamatan diturunkan paksa.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada Pol PP yang arogam. Panwas juga pilih-pilih dalam melakukan penertiban. Padahalkan ini Sekretariat, bukan Posko. Kalau Pokso bisa dilakukan penertiban dan bukan pembongkaran seperti ini,”ujar Feybe Ingkiriwang dan Maya Taliwongso yang saat kejadian berada di lokasi.
Syanne Kuhu, saksi lain yang melihat kejadian itu juga mengatakan, pembongkaran disusupi beberapa orang yang bukan anggota Panwas, namun tim sukses dari calon  lain.
“Ada juga beberapa polisi tapi mereka tidak turun. Polisi-polisi itu hanya ada di dalam mobil,”ujarnya.
Rocky Tawaang, warga Desa Pineleng kepada harian ini mengatakan, alasan Panwas melakukan pembongkaran karena menilai, Sekretariat Gerindra itu terlalu mencolok yang mengusung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Panwas bilang kata terlalu mencolok, jadi musti bongkar,”ujarnya.
Menanggapi kejadian tersebut, salah satu anggota Panwas Minahasa, Ventje Bawengan mengatakan, Panwas dalam melakukan penertiban alat peraga calon Bupati dan Wakil Bupati dibantu beberapa tim dari Kepolisian dan Pol PP.
“Tapi penertiban, bukan pembongkaran. Beda itu penertiban dan pembongkaran. Dan Panwas juga hanya menertibkan Posko bukan sekretatiat. Apalagi melakukan pembongkaran Sekretariat, itu tidak dibenarkan,”jelasnya.
Dikatakannya, penertiban yang dilakukan Panwas itu menyusul surat edaran yang disampaikan kepada tim sukses calon Bupati dan Wakil Bupati di tiap-tiap Kecamatan. Dimana seluruh alat peraga dan atribut partai diturunkan sementara sampai pada masa kampanye, baru bisa dipasang.
“Jadi sekali lagi, Sekretariat itu tidak bisa dibongkar. Kecuali Posko pasangan calon itu ditertibkan bukan di bongkar. Sekretariat itu kan kantor, memang sekretariat ada kriterianya, ada ruang rapatnya, ada lambang Negara Burung Garuda, ada gambar Presiden dan Wakil Presiden, pokoknya kriterianya seperti itu,”jelasnya.
Bawengan juga menuturkan, dengan adanya tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Pineleng di salah satu Sekretariat tim independen dan Sekretariat Partai Gerindra, pihaknya akan melakukan teguran keras atas sikap dan tindakan oknum-oknum Panwas tersebut.
“Pasti, pasti ada teguran kepada mereka,”tandansya.
Sebelumnya, sejumlah anggota dan pengurus Partai Gerindra Kecamatan melakukan aksi protes ke Panwas yang ada di Kantor Kecamatan Pinelang. Sempat terdengar, kalau pengurus partai Gerindra ini akan melaporkan aksi Panwas itu ke pihak Kepolisian.
“Pasti kami akan lapor, sebab ini dikategorikan pembongkaran. Ini bukan penertiban. Ada beberapa atribut partai yang dirusak oleh Panwas, makanya kami melapor untuk minta keadilan,”ujar salah satu pengurus partai.(onal)

Sualang: Calon Lain Sulit Merestorasi Minahasa

KEHADIRAN tokoh dan pejuang PDI Perjuangan di Sulut, Drs Freddy Sualang
di Kecamatan Mandolang pada pelantikan tim independen HAG-RJM ikut memdapat
sambutan warga PDI Perjuangan di daerah itu.(foto dok)

HAG-RJM Lantik 2000 Anggota Tim Kecamatan Mandolang
Tateli, KM-
Pelantikan tim pemenangan independen HAG-RJM se Kecamatan Mandolang, Rabu (07/11) di Desa Tateli, dihadiri sekitar 2000 anggota tim yang berasal dari 12 desa.
Menariknya pelantikan dihadiri langsung Freddy H Sualang bersama para kader PDIP masih setia, serta tokoh-tokoh masyarakat se wilayah Kecamatan Mandolang.
Kata Sualang, kehadirannya ditengah-tengah HAG-RJM sebagai bukti dia cinta tanah Minahasa. Karena HAG-RJM calon yang mencintai tanah Minahasa.
“Saya memilih calon terbaik HAG-RJM karena mereka berdua sangat mencintai tanah Minahasa. Secara ekonomi HAG-RJM sudah mapan sehingga saya yakin tidak akan korupsi,” ujar Sualang.
Dikatakan, calon ini sudah mandiri, sementara yang lain belum tentu mandiri. HAG-RJM keduanya pengusaha profesional, pasangan harmonis yang tidak akan gonta-ganti atau bongkar pasang kabinet setelah terpilih.
Sualang juga menyentil soal dirinya dengan PDIP yang terancam dipecat karena tak mendukung calon yang diusung partainya.
“Resiko saya disini sangat besar, tapi dipecatpun saya siap hadapi,” tantangnya.
Lanjut dedengkot PDIP Sulut ini, sebodoh-bodohnya dirinya tapi dia mampu menilai mana calon terbaik untuk memimpin Minahasa.
“HAG-RJM paling cocok melaksanakan restorasi, kalau calon lain adalah anak-anak pejabat,- tentu tidak mungkin dapat melaksanakan restorasi di Minahasa,” tandas Sualang disambut tepuk riuh yang hadir.
Kehadiran Sualang di pelantikan tersebut diakui Hangky Arther Gerungan (HAG) sebagai sebuah pengorbanan pemimpin besar yang benar-benar peduli dengan nasib Minahasa kedepan.
“Saya salut sikap politik Freddy H Sualang yang berani mengambil sikap tidak mendukung calon yang diusung PDIP tetapi mendukung HAG-RJM,” ujar HAG.
“Orang bilang HAG-RJM tidak dimana-mana, tapi dukungan besar ini membuktikan ternyata HAG-RJM ada dimana-mana,” ujar HAG.
Kepada tim yang baru dilantik, dia mengingatkan untuk tetap solid memenangkan suara rakyat kepada HAG-RJM.
“Kalau kita semua komit satu tekad, maka Restorasi Minahasa yang diusung HAG-RJM dapat kita laksanakan secara bersama-sama,” tandas HAG.
Diakuinya, pencalonannya dengan RJM banyak ditawari bantuan oleh pengusaha-pengusaha besar, tapi itu tidak ditanggapi.
“Sebab kalau HAG-RJM menerima bantuan yang mereka tawarkan, itu sama artinya torang so gadai torang pe tanah Minahasa,” ujarnya.
Sama halnya HAG, Ricky Janeman Montong (RJM) bersama moto, “upah pelayananku tanpa upah” dalam sambutannya mengatakan, kita yang hadir disini adalah agen-agen perubahan tanah Minahasa.
Tujuan negara ada dua, yakni menjamin rasa aman dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Republik arti simpelnya, rakyat yang menentukan sikap sendiri memilih kekuasaan. Tapi setelah kekuasaan tercapai, sebaliknya sikap demokrasi rakyat mudah saja dibeli oleh kekuasaan.
“Tinggallah bersama kami, masuklah bersama-sama untuk merestorasi tanah Minahasa yang sama-sama kita cintai,” ujar RJM.
Pelantikan tim independen kemarin dilakukan langsung Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw bersama Djems Lewuh selaku Sekretaris.
Sambutan Tito dikatakan, sambutan luar terhadap HAG-RJM yang turut dihadiri Mantan Gubernur dua periode Freddy Sualang, merupakan hal luar biasa.
“Saya bangga dengan kalian semua. Dan saya sangat salut dengan pak Sualang yang berkenan hadir bersama tim HAG-RJM,” katanya.
Menurut Tito, secara ekonomi dia tahu HAH-RJM sangat matang.
“Jadi saya yakin mereka tidak akan korupsi. Kita harus baku-baku bae, baku dengar, dan hindari saling baku kase kecewa hanya karena hal-hal kecil. Mari rapatkan barisan memenangkan HAG-RJM,” pungkasnya.
Menurut Koorwil kecamatan Mandolang Ronny Kukus, tim yang hadir mendekati seribu orang yang berasal dari wilayah itu.
“Hampir seribuan yang hadir, dan semua berasal dari 12 Kecamatan se Mandolang,” tandas Kukus.(tim mc)

Palar dan Kawilarang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang

Jakarta,KM -
Menteri Sosial Dr Salim Segaf Al Jufri MA mengusulkan Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang dan Lambertus Nicodemus Palar dari Provinsi Selawesi Utara (Sulut) bersama tujuh nama lainnya diusulkan ke Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono untuk masuk dalam kategori pahlawan nasional.
Dalam surat pengusulan No.20/MS/A/09/2012 tertulis pengusulan sembilan nama calon pahlawan nasional tahun 2012 yakni, Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang dari Selawesi Utara, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima)dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gusti Ngurah Made agung dari Provinsi Bali. Prof. DR. Dr. M. Sardjito, MD., MP. H dari Provinsi D.I Yogyakarta, Jendral Mayor TKR (Purn) H. R Mohamad Mangoendjiprjo dari Provinsi Jawa Timu, Lambertus Nicodemus Palar dari Provinsi Selawesi Utara, Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa tengga Timur, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko) dari Provinsi Selawesi Tenggara, dan abdul Rahman Baswedan dari Provinsi D. I Yogyakarta.
Pengusulan ini diajukan Mensos sehubungan dengan pemberian gelar pahlawan Nasional oleh SBY kepada Soekarno-Hatta, dalam rangka memperingati hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November nanti.
Mensos menjelaskan, pemberian gelar kepada Soekarno-Hatta menjadi pahlawan nasional ini tidak melalui Kementerian Sosial tetapi langsung dari Presiden. “Baru tahun ini yang tidak melalui mekanisme dan prosedur UU 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Kehormatan (GTK) dan PP 35/2010 tentang pelaksanaan UU GTK,”ujar Salim saat konfrensi pers di gedung Kementerian Sosial, Rabu (07/11).
Menurutnya, dalam UU 20 Tahun 2009 menjawab akan pasal 15 UUD 1945, dimana Presiden punya hak preoregatif untuk menentukan siapa saja yang bisa menjadi Pahlawan Nasional.
Sebelumnya dia menambahkan, Soekarno-Hatta sudah dinyatakan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Keppres 081/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986 yang artinya pahlawan proklamator Soekarno-Hatta sudah include kedalam pahlawan nasional tetapi DPR, MPR da beberapa elemen masyarakat menginginkan agar pemberian gelar ini di ucapkan secara definitif. “Untuk tahun ini hanya Soekarno-Hatta”, tegasnya.
Pemberian hak-hak sebagai pahlawan nasional sudah diberikan seperti tunjangan rutin setiap bulannya yang langsung diberikan kepada Bayu Soekarno Putra, tunjangan kesehatan, pembugaran dan pemeliharaan makan Almarhum sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
Hal lain diungkap Mensos, ada beberapa kriteria khusus dalam pemberian gelar kepada seseorang untuk mejadi pahlawan nasional. Orang tersebut haruslah seseorang yang sudah meninggal dunia dan melihat pengabdian serta perjuangan yang berlangsung selama hidupnya untuk NKRI dan juiga memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi.
Mantan Kedubes Indonesia di Arab Saudi ini menambahkan, ada sembilan usulan nama sebagai calon pahlawan nasional kepada Presiden untuk tahun ini tetapi masih dalam proses kemungkinan untuk tahun 2013.(patrispangaila)

Roling Pejabat Berhembus di Pemkab Bolmut

Drs Hi Recky Posumah

Boroko, KM –
Roda pemerintahkan yang dipimpin Bupati, Hamdan Datunsolang dan Wakil Bupati, Depri Pontoh di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) tak lama lagi akan berakhir. Jelang akhir masa kepemimpinan, ada kabar yang berhembus dimana sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bolmut masuk dalam daftar rolling.
Menanggapi hal itu, Pemkab Bolmut  menyatakan hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun Pemkab berdalih, yang akan dilakukan bukan rolling jabatan, tapi lebih kepada pengisihan jabatan.
“Bukan rolling jabatan, tapi ini hanya pengisihan kursi jabatan yang kosong,”ujar Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Hi Recky Posumah, selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), Rabu (7/11) kemarin.
Dia mengatakan, pihaknya setiap saat jika dimintai Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang, selaku pemegang hak perogatif didaerah selalu siap memberikan apa yang dimintakan.
“Baperjakat setiap saat melakukan kajian teknis soal pejabat yang dimintakan Bupati,” kata Posumah.
Menurut Posumah, bahwa soal roling merupakan hal yang wajar. Namun untuk kali ini, hanya menyangkut pengisian kekosongan jabatan.
“Dipemkab Bolmut masi ada kekosongan jabatan, sehingga Pemkab sendiri masi akan melihat pejabat yang dinilai mampu untuk pengisian jabatan,” terang Posumah.(Santo)

13 Saksi Pembakaran Basecamp MPU Diperiksa

Puing-puing Basecamp milik TP. MPU yang dibakar warga

Boltim, KM-
Kasus penyerangan warga Desa Paret Kecamatan, Kecamatan Kotabunan, Kapaten Bolmong Timur (Boltim), yang berujung pada pembakaran basecamp milik  PT Meytha Perkasa Utama (MPU), beberapa waktu lalu, kini penanganan telah diambil alih pihak Kepolisian Daerah (Polda), Sulawesi Utara (Sulut).
Hal ini dikatakan langsung Kepala Kepolisian Resort (Polres), Bolaang Mongondow (Bolmong), AKBP Enggar Broto Seno Kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/11) kemarin.
“Penanganan kasus pembakaran PT.MPU akan ditangani langsung pihak Polda Sulut,”ungkap Enggar.
Lanjut perwira berpangkat tiga melati ini mengatakan, dalam kasus tersebut pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi.
“Saat ini sudah ada 13 orang saksi yang diperiksa,” terangnya.
Ketika ditanya terkait adanya permintaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, agar warga yang terlibat dalam aksi penyerangan tersebut tidak diproses hukum karena dikhawatirkan bisa menimbulkan permasalahan baru, Enggar menjawab permintaan itu nanti belakangan.
“Kita lakukan dulu langkah-langkah hukum, proses kasus ini masih  terus berjalan dan akan didalami, soal permintaan itu nantilah belakangan,”pungkas Enggar.(Ismail Mokodompit)

Pasukan Brimod Dipindahkan ke Desa Tambun

Kerusuhan yang terjadi waktu lalu

Dumoga, KM –
Kepala Biro Operasional (Karo ops) Polda Sulut, Komisaris besar  Adhi  S Putra mengatakan, sekitar 30 personil dari kesatuan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Sulut, Selasa (06/11) dipindahkan untuk siaga 1 di Desa Tambun atau Pinonotabuan.
“Sebagian personil Brimob dari Polda Sulut, telah saya perintahkan untuk siaga di dalam Desa Tambun,” ujar  Adhi  S Putra.
Dia menuturkan, hal itu dilakukan karena permintaan langsung dari warga dari Desa Tambun. Masyarakat merasa iri hati dengan di dirikannya pos penjagaan yang hanya berada tepat di Kelurahan Imandi.
“Kami tetap selalu dan langsung menurunkan tugas agar pasukan Brimod langsung membuat pos penjagaan di Tambun karena merakan merasa iri hati, sebab pos yang ada hanya di Kelurahan Imandi,” pungkasnya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya menggelar operasi rutin untuk sajam dan knal pot bising (racing).
“Operasi tadi berhasil mendapatkan dua Knalpot bising (racing), serta sejumlah senjata ajam,”tandas Adhi Putra.
Selain itu, kata dia, dalam penyitaan beberapa barang  bukti sajam dan Knalpot racing, pihaknya selalu memberikan pembinaan secara persuasive.
“Penyitaan sajam dan knalpot racing itu, langsung diambil gambarnya, biar dijadikan bukti dan para pelaku tidak di tahan hanya diberikan arahan atau pembinaan,”tandasnya.(Mg1/Erwin)

Bupati Tugas Luar, Kepala SKPD Menghilang

Molibagu,KM -
Ada pemandangan menarik saat Bupati Bolmong Selatan (Bolsel), Herson Mayulu melakukan tugas luar daerah, Rabu (7/11) siang kemarin. Dimana sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut ramai-ramai melakukan “tugas luar” kantor. Hal ini terlihat dengan isi kantor yang tidak lagi berpenghuni.
Sejumlah Kepala SKPD itu tiba-tiba menghilang saat mengetahui pimpinan mereka sedang berada di luar daerah. Hasil pantauan Koran Manado, sebagian besar kantor SKPD kosong. PNS yang juga mengetahui pimpinan mereka tidak ada ditempat, ikut keluyuran.
Sikap PNS dan Kepala SKPD ini, turut mengundang reaksi dari sejumlah kalangan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan di kantor Pemkab Bolsel.
‘’Sejak Bolsel dipimpin Bupati Hi Herson Mayulu, banyak sekali pejabat baik eselon II dan III yang suka keluyuran ke Jakarta dan daerah lainya. Bahkan, berkedok tugas keluar daerah. Ternyata, hanya suka jalan-jalan. Dan siapa tahu, semua pejabat yang suka jalan-jalan ada maksudnya,” ungkap Sujarwan dan Anwar, keduanya warga Bolsel.
Menurut Anwar, merasa kalau Bolsel tertinggal dengan daerah lain. Sebab, kalau Bupati sedang bertugas keluar daerah. Pejabat pun ikut berfoya-foya keluar daerah dengan alasan tugas atau panggilan sejumlah Dirjen.
‘’Kami minta Bupati menindaklanjuti pejabat-pejabat yang sering keluar daerah. Selain itu, pejabat-pejabat yang tak berada di SKPD harus dievaluasi,”tandas Sujarwan.(Tox)

Pembentukan PBMR Didukung Gubernur

Hi Abdul Kadir Mangkat.

Mangkat: Pak Gubernur Pesan, Kita Jaga Keamanan
Kotamobagu, KM –
Perjuangan Panitia Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) untuk mewujudkan empat Kabupaten dan satu Kota di Bolmong Bersatu (Bolmong, Boltim, Bolmut, Bolsel dan Kotamobagu) menjadi Provinsi Baru di wilayah Indonesia Timur, mendapat dukungan penuh Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Hi Abdul Kadir Mangkat.  Dikatakannya, dalam pertemuan dengan Gubernur, Rabu kemarin berlangsung baik.
“Dia  (Gubernur,red) sangat mendukung dan akan memimpin langsung perjuangan rakyat Bolmong mewujudkan provinis baru. Pak SHS mengharapkan agar masyarakat Bolmong Raya dapat menjaga bersama keamanan dan ketertiban daerah,” ujar Mangkat selaku Bendahara P-BMR.
Mangkat juga menjelaskan, saat ini panitia BMR tinggal melakukan pembenahan administrasi.
“Tujuan utama dalam pemekaran ini kan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini panitia tinggal melakukan pembenahan administrasi. Gubernur juga sudah perintahkan ke Sekprov dan Asisten 1 untuk membantu proses perjuangan panitia dan masyarakat bolmong raya,” jelasnya.
Sebelumnya, Mangkat juga menegaskan bahwa pembentukan PBMR adalah sebuah kebutuhan yang harus di penuhi dan tak bisa di tawar-tawar lagi.
“Soal pembentukan Provinsi di Bolmong Raya, ini sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat,” ungkap Mangkat.
Bahkan ia juga menegaskan bahwa saat ini proses perjuangan panitia PBMR, belum mendapati kendala berarti.
“Tidak ada yang menghalang-halangi perjuangan pemekaran provinsi. Untuk logo provinsi akan disayembarakan. Panitia juga akan turun ke wilayah-wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Soal dana saat ini panitia mengantongi bantuan dari Bupati Boltim Rp 100 juta dan dari HMI untuk pembukaan rekening,” urainya.
“Berkas juga sudah sampai ke Kemendagri. Anggota DPR RI dari Bolmong juga terus memantau perkembangan ini,” tambah Humas P BMR, Junius Dilapanga.
Seperti diketahui, selain panitia P BMR, perwakilan kepala daerah empat kabupaten dan satu kota di Bolmong bersatu, juga turut hadir dalam agenda audens itu.
“Salut dan apresiasi untuk perjuangan panitia P BMR dalam mendorong terwujudnya provinsi. Ini wajib di kawal seluruh elemen masyarakat di Bolmong Raya, mari kita berjuang bersama mewujudkan cita-cita mulia ini,”tambah Ketua HMI Bolmong Raya, Eko Satrio Paputungan.(Mg1/Erwin)

Guru Minut Protes Dianaktirikan

Tunjangan Sertifikasi Triwulan II Tertahan
Minut, KM -
Tenaga pendidik di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), khususnya mereka yang sudah sertifikasi sepertinya kembali dianaktirikan. Betapa tidak, sampai sekarang guru-guru sertifikasi Minut belum menerima tunjangan sertifikasi triwulan II.
Kembali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minut diminta bertanggungjawab. “Besar harapan kami kiranya pemerintah kabupaten dapat secepatnya membantu guru agar segera menerima tunjangan sertifikasi tahap kedua, sebab guru juga butuh uang untuk kepentingan sehar-hari,” keluh sejumlah guru SMP di Minut, Rabu (07/11) kemarin. Mereka sangat menyesalkan dengan tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi ini, padahal dana tersebut sudah tersedia lewat APBD dan ini juga sudah termasuk lama, bayangkan saja tahap II belum diterima bagaimana dengan tahap ketiga dan keempat nantinya. “Lihat saja triwulan II sudah selesai dan sekarang sudah masuk triwulan IV, tapi dana sertifikasi kami triwulan II belum pernah dirasakan. Tolong pemerintah memfasilitasi dan berkoordinasi sehingga masalah ini cepat selesaikan dan jangan korbankan guru,” kesal guru sembari meminta perhatian bupati dan wakil bupati terkait masalah ini. Sementara itu, Kadis Dikpora Minut Drs Maximelian Tapada mengatakan, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan II sudah sementara diproses, karena dananya masih menunggu konsultasi APBD Perubahan dari provinsi, kalau itu sudah ada tentunya akan segera ditransfer ke rekening guru masing-masing. “Dinas akan terus menempuh cara apapun agar secepatnya dicairkan,” tegas Tapada.(hendrasamuel)

KPUD Minahasa Persiapkan Jadwal Kampanye

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa saat ini sedang mempersiapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa 12 Desember 2012 mendatang.
Ketua KPUD Minahasa, Meidy Tinangon MSi kepada wartawan menjelaskan, pelaksanaan penyusunan jadwal kampanye rencana dilaksanakan 17 November mendatang dengan melibatkan tim pasangan calon, Panwaslu, dan semua pihak terkait.
“Pelaksanaan jadwal kampanye masih akan kami susun 17 November mendatang. Disitu akan ditetapkan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon,” ujarnya.
Lanjut Tinangon, sesuai jadwal umum yang disusun KPUD Minahasa, kampanye akan dimulai 25 November mendatang diawali deklarasi kampanye damai semua pasangan calon.
“Tanggal 17 November nanti ada pertemuan tim pasangan calon untuk membahas jadwal kampanye termasuk ketentuan-ketentuan teknis. Namun sebelumnya akan dibahas bersama,” ujarnya.(fernando kembuan)

Dana Bencana Alam Untungkan CNR

Careig Naichel Runtu

Sedakan Diusut Penegak Hukum 

Tondano,KM -
Laporan puluhaan warga Desa Raringis dan Desa Ampreng Kecamatan Langowan Barat ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Minahasa, adanya penyaluran dana bantuan bencana alam, ternyata menguntungkan calon tertentu, khususnya Careig Naichel Runtu (CNR). Penyaluran dinilai tak tepat sasaran. Seharusnya dana tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang terkena bencana erupsi gunung Soputan 18 September lalu.
Olehnya tokoh masyarakat Langowan Henly Monangin STh mengaku sangat menyayangakan sikap sengaja lalai atau tidak sengaja lalai dari Pemkab Minahasa.
“Seharusnya meyalurkan dana tersebut tidak terjadi meresahkan masyarakat. Sebab pada akhirnya, kalau kasus ini sampai ke ranah hukum, masyarakat yang akan dirugikan bolak-balik kepolisian untuk diperiksa,” ujarnya.
Dirinya menyesalkan, dana bersumber dari APBD Minahasa itu dipolitisir untuk kepentingan politik salah satu calon yang diduga kuat berkedok CNR-Peduli.
“Sangat disayangkan dana bantuan bencana alam dipolitisir oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnanamakan bantuan pasangan calon tertentu. Lebih parah lagi, dana tersebut telah membuat resah masyarakat,” tutur Monangin.
Lanjut dia, dana tersebut dipertanggung-jawabkan Pemkab Minahasa sehingga kemudian tidak membuat kuatir masyarakat Desa Ampreng dan Desa Raringis.
“Saya berharap perhatian dari pemerintah sehingga dapat membawa suasana kondusif di desa-desa tersebut,” katanya.
Dia berharap, laporan masyarakat terkait dugaan money-politic harus diusut tuntas. Jika terbukti ada hal-hal yang ditemukan bermuatan politis, maka penegak hukum dapat menindak-lanjuti sesuai ketentuan.
Personil Panwaslu Minahasa, Jefry Mamengko kepada harian ini mengatakan, pihaknya masih mengkaji laporan tersebut sembari melihat apakah tindakan tersebut melanggar aturan Pemilu atau murni pidana.
“Kami masih melakukan kajian kasus ini, beberapa saksi akan kami panggil dimintai keterangan. Jika masuk kategori pelanggaran pemilu, kami akan proses, tapi jika kategori pidana murni, maka itu wewenang polisi,” ujarnya.
Terpisah Kadis Pertanian, Perkebuan dan Peternakan Minahasa, Ir Refly Mambu kepada wartawan mengatakan, tidak ada masalah bantuan dana bencana yag dimasalahkan, sebab penyalurannya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Jadi sampai saat ini tidak ada masalah, karena penyaluran dana bantuan dari bencana dari pos pemkab sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mambu.
Lanjut Mambu, berdasarkan laporan masyarkat terkait dugaan penyalahguanaan dana bantuan, pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan laporan itu.
“Jadi kami akan tindak lanjuti berkaitan dengan laporan tersebut, kami harus menginventarisirnya,” ujar Mambu sembari menegaskan dana tersebut harus ada pertanggungjawaban pemerintah desa penerima.
Dugaan kasus money-politik dana bantuan bencana alam, hingga berita ini diturunkan belum ditanggapi DPD II Partai Golkar Minahasa.(fernando kembuan)

Tetty Dukung Perjuangan Petani Kopra

Amurang, KM –
Aksi Demonstrasi petani Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor DPRD Minsel dan PT Cargill Selasa (06/11) kemarin, ternyata mendapat dukungan dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu SE. Buktinya, saat menanam padi ladang di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat, dia menyatakan mendukung keinginan warga Minsel terkait perbaikan harga Kopra.
“Ya soal perbaikan harga Kopra Minsel, saya dukung. Karena Kopra adalah menyangkut harkat hidup masyarakat petani di Minsel, saya juga mendukung” ujar dia.
Kata dia, meski harga Kopra sering menyesuaikan dengan Fluktuasi harga Kopra, dirinya tetap meminta agar pihak PT Cargill dapat mendahulukan petani. “Saya sadar bahwa itu akan sulit, karena ketika harga Kopra Anjlok petani Minsel mengalami kesulitan,” ujar Tetty.
Disisi lain Camat Amurang Barat Hendri Lumempow saat melakukan konsultasi dengan pihak PT Cargil kemarin, mendapatkan hasil positif.
“Saya sudah sampaikan keluhan Petani jual langsung dengan beberapa kali konsultasi dengan pihak PT Cargiil,” ujar dia. 
Diketahui Selasa lalu, pihak PT Cargill didemo oleh sekitar 500-san warga petani Kopra di Kabupaten Minsel.(dolvie mangindaan) 

Mitra Koleksi Proyek Asal Jadi

Inilah salah satu bukti banyaknya proyek
yang dikerjakan asal jadi di Mitra

Warga Minta Legislatif Maksimalkan Pengawasan
Ratahan,KM-
Meski terbilang kabupaten baru yang kini tengah gencar dengan sejumlah proyek pengadaan infrastruktur, namun hal tersebut tak dibarengi dengan kwalitas pengerjaan yang sesuai spesifikasi proyek.
Sebut saja sejumlah proyek fisik  DAK Pendidikan sejak dari 2010 hingga 2012, pengadaan gedung baru hingga rehab gedung sekolah yang hasil pengerjaannya sangat jauh dari standarisasi pengerjaan proyek sesuai bestek.
Hal ini pun sempat disuarakan sejumlah masyarakat lewat Ketua Dewan Pendidikan Mitra Mitra Sonny Mandagi, yang beberapa waktu lalu gencar menyuarakan permasalahan ini. Namun sayangnya, hingga kini seolah berlalu tanpa  ada tindak lanjut.
Pantauan Koran Manado, proyek asal asalan pun banyak ditemui pada proyek penguatan tebing di sepanjang ruas jalan Langowan- Ratahan yang kini tengah dilaksanakan pengerjaannya. Dari sejumlah titik pengerjaan, yang belum sampai sebulan, sudah ambruk.
Melihat hal ini, sejumlah masyarakat mendesak DPRD dan juga instansi terkait lainnya untuk menindak lanjuti hal ini. “Permasalahan ini harus diseriusi, kalau tidak anggaran proyek yang terserap dari APBD yang merupakan uang rakyat akan mubasir dengan proyek asal jadi,” ujar Veppy Rambi selaku Ketua RSN Mitra, yang juga salah satu aktivis generasi muda asal Mitra, sembari meminta pihak DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.(Marvel Pandaleke)

“2014, Provinsi Bolmong Raya Harus Jadi”

Pemekaran Harus Mengacu Nilai History
Manado, KM –
Keinginan dan desakan dari masyarakat di Bolmong Raya agar daerah Kabupaten/Kota disatukan menjadi Provinsi Bolmong Raya mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan mengatakan, sesuai hasil rapat konsultasi bersama dengan para Bupati dan Walikota se Bolmong, Gubernur Sulut (Dr Sinyo Harry Sarundajang) sudah menyatakan dukungan penuh rencana pembentukan Provinsi Bolmong Raya tersebut.
“Hanya saja pernyataan dukung pembentukan Provinsi Bolmong harus mengacu pada nilai history daerah itu sendiri. Maksudnya agar nama Provinsi harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondouw) karena daerah tersebut sejarahnya terdiri dari dua kerajaan yang berbeda yaitu Kerajaan Bolaang dan Kerajaan Mongondow dan telah disatukan hinggah menjadi Bolaang Mongondow,”jelas Mokodongan.
Kata Mokodongan, hal itu perlu dilakukan untuk mengenang sejarah Bolaang Mongondouw, sebagai dua nama yang tidak bisa dipisahkan.
“Jadi terserah, bagaimana nantinya, mau pakai Raya dibelakang atau tidak, yang penting harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondow),”jelas Mokodongan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulut Drs Mecky M Onibala mengatakan, Pemprov Sulut akan membentuk panitia khusus untuk mengawal rencana pembentuan Provinsi Bolmong Raya. Dia menjelaskan, Gubernur Sulut telah berjanji akan kawal berkas pengusulan pemekaran Bolmong Raya sampai di Jakarta.
“Nantinya pada tahun 2013 akan dibantu dana melalui APBD soal tambahan dana untuk Administrasi,”ujarnya.
Dikatakannya, gubernur juga berkomitmen, sebelum masa akhir jabatannya, Provinsi Bolmong harus sudah jadi.
“Pokoknya, 2014 Provinsi Bolmong Raya harus sudah jadi. Namun tergantung kecepatan panitia Bolmong Raya itu sendiri,”kata mantan Pejabat Bupati Minsel ini.(onal)

SHS Sorot Realisasi Dana CSR Disejumlah BUMN

Dr. Sinyo Harry Sarundajang

Manado, KM-
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyoroti sejumlah realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) di beberapa BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Menurut Sarundajang, banyak BUMN di Sulut, tak mengkoordinasikan soal realisasi dana itu, dengan Pemprov Sulut maupun Pemkab dan Pemkot dimana BUMN itu beroperasi.
“Banyak BUMN tak koordinasikan penyaluran CSRnya dengan kami,”ujar Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI baru-baru ini.
Padahal, menurut Sarundajang, apabila dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, peruntukan dana itu dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.
“Contohnya seperti perbaikan perumahan kumuh. Tapi BUMN itu tak mengkoordinasikannya,” ucap Sarundajang, tanpa menyebut BUMN-BUMN itu.
Kata dia, BUMN yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut contohnya, adalah pihak Perbankan, PLN, dan Pertamina.
“Artinya realisasi dana CSR mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pihaknya berharap kedepan seluruh BUMN yang beroperasi di Sulut, dapat mengkoordinasikan penggunaan anggaran dana mereka untuk masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan masyarakat di daerah ini, demi terwujudnya Sulut yang berdayasaing dan sejahtera.
“Mari berkolaborasi dengan pemerintah, soal pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.(onal)

BPBD: Curah Hujan Tinggi, Waspada Banjir

Hoyke Makarawung

Manado, KM-
Curah hujan di Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya intensitasnya akhir-akhir ini, terus mengalami peningkatan. Adapun Sulut secara nasional, merupakan salah satu daerah yang langganan dilanda banjir dan tanah longsor.  Menghadapi fenomena tersebut, warga Sulut diminta untuk waspada.
“Kami harapkan, masyarakat waspada terhadap bencana yang tak dapat diprediksikan kapan terjadi,” imbau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Hoyke Makarawung, Rabu (7/11) kemarin.
Kata dia, warga yang tinggal di bantaran sungai serta di daerah perbukitan, untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila hujan terjadi sudah berhari-hari.
Kata dia, BPBD Sulut akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta BPBD kabupaten/kota dan terus  berjaga dengan kemungkinan terjadinya bencana.
“Kami terus standby dengan kondisi cuaca saat ini. Jika terjadi bencana, kami segera turun ke lokasi untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana,”pungkasnya.(onal)

Pengusaha Jepang Harapkan Penerbangan Langsung ke Manado

KUNJUNGAN ke Jepang membawa
nilai tambah yang besar bagi Kota Manado.(Foto: ist)

Kunjungan Pemkot Manado ke Negeri Sakura
Jakarta,KM -
Walikota Manado GSVicky Lumentut mengaku terkesan dengan system pendidikan yang ada di Saporo dan Saga City, dimana fasilitas sekolah yang lengkap dan Sport Hall sangat representatif. Sementara untuk pariwisata, menurut Lumentut, Saporo dan Manado seperti kota kembar karena sama-sama memiliki teluk dan lima jalur sungai.
“Tantangan Kota Saga sama seperti Kota Manado,”ungkap Lumentut, Koran Manado di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (07/11) kemarin, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) proyek percontohan Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan KPK.
Menurutnya, Pemkot Manado telah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Jepang, khususnya dalam bidang pariwisata, pendidikan, serta membuka penerbangan langsung dari Jepang ke Manado.
Walikota Manado sempat diundang oleh Manager Garuda dan atase RI di Tokyo, guna membahas penjajakan kerjasama penerbangan langsung dari Jepang ke Manado. “Para pengusaha Jepang ingin akses langsung ke Manado. Menurut mereka, terlalu jauh bila harus melewati Jakarta, khususnya dalam bisnis perikanan,”tukas Lumentut.
Lanjut dikatakan Lumentut, selain penerbangan hal lainnya yang menarik adalah penanganan sampah dan kebersihan di Kota Saga, yang perlu diadopsi Manado. Olehnya, Pemkot Manado akan mengirim orang untuk megikuti pelatihan dan pendidikan disana guna transfer knowledge.
“Tidak ada sampah disemua wilayah, baik di stasiun, terminal, sekolah, pertokoan, dan tempat lainnya,”tandasnya.
Warga Jepang, tambah Lumentut, telah mengajarkan pendidikan kebersihan kepada anaknya sejak dini.
“Warga Jepang sejak umur tiga tahun sudah diajarkan orang tua pentingnya menjaga kebersihan, dan kemudian dikembangkan selanjutnya disekolah,”jelas Lumentut.(patrispangaila/jan)

Anggaran Kunker DPRD Manado Harus Jelas

Markho Tampi

Manado, KM –
Agenda pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding yang dilakukan personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, mulai dipertanyakan sesama anggota dewan. Pasalnya, manfaat kunker dengan penggunaan anggaran yang terpakai tidak sebanding. Padahal, pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat kepada masyarakat sangat penting.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Manado, Markho Tampi, mengatakan DPRD Manado perlu melaukakn penataan anggaran kunker. Jangan sampai anggaran yang ditata dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Manado tidak terlalu banyak atau terlampau sedikit.
“Kalau dibilang anggaran ini dipergunakan untuk tugas mengabdi para masyarakat, saya sapakat itu benar. Namun saja, dalam hal penataan efektifitas anggaran ini pun penting kita perhatikan bersama, jangan sampai terlalu banyak plot anggaran untuk itu, atau bahkan terlalu sedikit,”tandas pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manado itu.
Lanjut dikatakan Tampi, aktivitas kunker dan studing yang dilakukan personil DPRD Manado, mestinya sebanding dengan anggaran yang digunakannya. Karena penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab anggota dewan.
“Tapi kontribusi kita terkait penggunaan anggaran Kunker juga harus jelas. Belum lagi, kontribusi kita pada masyarakat. Ini artinya, keseriusan Dewan dalam menjalankan Kunker harus jelas. Kalau tidak, anggaran Kunker dalam penataan APBD berikutnya perlu dikurangi,”ujar Tampi.(jan torindatu)