Pemkot Gelar Dialog Orang Tua Bacirita

Kumpul Mantan Pejabat Kota Bitung

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, saat memberikan sambutan
dalam acara orang tua bacirita, Kamis (17/10) kemarin,
di BPU Kantor Walikota Bitung.(Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-

Dalam rangka mengingatkan kembali beberapa kejayaan Kota Bitung di masa lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, menggelar dialog terbuka Orang Tua Bacirita, Kamis (17/10), di BPU Kantor Walikota Bitung.

Acara tersebut menghadirkan para mantan pejabat Pemkot Bitung, Drs B Moniaga (Mantan Sekretaris Kota Administratif Bitung), Drs Max Pongoh (Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Kepala PDAM Bitung), Drs Iskandar Gobel (Mantan Sekretaris Kota dan Penjabat Sementara Walikota Bitung), DR Huibert Taroreh (Mantan Kadis PU dan Sekretaris Kota Bitung), Drs Budi Tujuwale (Mantan Ketua Bappeda Bitung), Drs S A Sondakh (Mantan Kepala Dinas Tata Ruang), dengan panelis Drs Robby Sigarlaki yang juga mantan kepala suku dinas kebersihan dan kepala suku dinas damkar.

Kegiatan fenomenal yang baru pertama kali digelar Pemkot Bitung ini, menuai sambutan yang sangat meriah dari para kepala SKPD, Camat dan Lurah, kepala sekolah dan peserta Diklat PIM III Angkatan III.

Dialog ini, dibuka Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Wakil Walikota Bitung Max J Lomban, dengan moderator Asisten I Fabian Kaloh SIP MSi.

Dalam sambutannya Sondakh memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para panelis walaupun telah memasuki usia senja, masih tetap bersemangat dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam dialog ini.

“Banyak informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota saat ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah tanah di kota Bitung dan aset yang menjadi milik Pemkot Bitung sejak zaman dahulu, ini forum dan kesempatan yang sangat langka,”ujar Sondakh.

Sementara, dari beberapa penjelasan panelis, seluruh pembangunan aset yang dilakukan oleh Pemkot Bitung di masa lampau, Pemkot Bitung tidak pernah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat dan semua ditempuh dengan administrasi yang jelas.

“Kota Bitung ini, telah memiliki teknologi perencanaan sejak tahun 50-an yang dibuat oleh Biro Karpi,”ujar Max Pongoh mantan pejabat kepala suku dinas tata kota.

Dalam kesempatan ini juga, para panelis juga secara silih berganti menceritakan tentang suka dan duka ketika menjabat di Pemerintah Kota Bitung untuk berbagi pengalaman dengan jajaran Pemkot Bitung saat ini. Acara tersebut ditutup Wakil Walikota Bitung Max Jonas Lomban sekalligus menyampaikan ucapan terima kasih. (yappiletto)

Sondakh Imbau SKPD Maksimalkan Capaian Target

Evaluasi PAD-PBB

Walikota Bitung, Hanny Sondakh, didampingi Wakil Walikota, Max J Lomban SE MSi,
dan Kadispenda Olga Makarau SE, saat memimppin rapat evaluasi
capaian PAD dan PBB, Kamis (17/10) kemarin,
di BPU Kantor Walikota Bitung (foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-

Dalam rangka mengecek capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP)  Periode Januari - 16 Oktober 2013, Pemerintah Kota Bitung melaksanakan rapat evaluasi, Kamis (17/10), di BPU Kantor Walikota Bitung, dipimpin Walikota Bitung, Hanny Sondakh.

Dalam sambutannya Sondakh mengatakan, pelaksanan program tahun anggaran 2013 tinggal dua bulan kedepan, karena itu seluruh kepala SKPD dapat melakukan langkah - langkah proaktif untuk capaian PAD yang maksimal hingga akhir tahun.

“Saya minta semua harus berusaha mencapai taget yang telah diberikan, capain PAD dan PBB sampai akhir tahun anggaran dapat tercapai,”ujar Sondakh, sambil berharap, jika menemukan kendala yang dihadapi dilapangan terkait SPT, segera dikoordinasikan ke Dispenda.

“Tahun 2014, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi Pajak Daerah, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ini butuh keseriusan dan persiapan langkah-langkah menyambutnya,”ungkap Sondakh.

Senada dengan Sondakh, Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban menambahkan, Seluruh kepala SKPD diharapkan mampu memberikan kiat - kiat untuk pencapaian target PAD dan PBB dengan sisa waktu dua bulan kedepan.

“Bagaimana para Lurah mempelajari potensi PBB diwilayahnya dan berapa luas wilayahnya, sangat diperlukan dalam proses persiapan, termasuk wilayah yang belum ada SPPT,"ungkap Lomban.

Kadispenda, Olga Makarau, dalam laporannya memaparkan, Evalausi PAD dan PBB-PP Hingga 16 Oktober 2013 sebesar Rp.37.049.611.882,-  atau capai 84,20 Persen dari target 44.000.000.000 selanjutnya  PBB-PP terealisasi hingga 16 Oktober 2013  Rp.9.344.920.701,- atau 95,27 Persen dari Target Rp.9.808.658.075.(yappiletto)

Bupati Diundang Menteri ESDM

Bicarakan Listrik Tenaga Surya

Drs Sompie SF Singal MBA

Minut, KM -

Bupati Drs Sompie SF Singal MBA, menghadiri pertemuan dengan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Kamis (17/10). Kehadiran bupati terkait undangan Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan listrik tenaga surya dengan sistem solar cell panel.

“Saya diundang untuk menghadiri pertemuan dengan menteri,” kata Singal.

Pertemuan itu digelar guna membahas perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Tahun Anggaran 2014.

Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang menggagas langsung acara yang bertemakan Sinkronisasi Program Energi Baru Terbarukan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Jasmine Lippo Karawaci Hotel Tangerang Banten.

Undangan tersebut kata bupati, sehubungan dengan pengembangan teknologi tenaga surya atau sistem solar cell.

“Ini teknologi tenaga surya yang mungkin akan dikembangkan,” tambah Singal. Dilanjutkannya, pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu sumber energi alternatif yang potensial dikembangkan saat ini.

Hal ini terkait dengan efesiensi bahan bakar minyak dan batu bara, yang selama ini menjadi sumber utama tenaga penghasil listrik.

“Tentunya hal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat,” tambah Singal.(hendralumanauw)

DPA Diminta Segera Dimasukkan

Armando Nuah

Minut, KM -

Dengan dikeluarkannya SK Gubernur Sulut Nomor 235 Tahun 2013 tentang hasil evaluasi APBD Perubahan (APBD-P), diharapkan semua SKPD segera memasukan Daftar Permintaan Anggaran (DPA), sehingga APBD Perubahan itu sudah bisa dijalankan.
Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Minut Drs Max Silinaung MSi melalui Kabid Anggaran Armando Nuah menyatakan, Minut tergolong salah satu kabupaten yang aktif koordinasi dengan Pemprov sehingga sudah dikeluarkan SK Gubernur untuk APBD Perubahan itu.
Dengan sudah adanya SK Gubernur, diharapkan setiap SKPD bisa memasukkan DPA untuk selanjutnya APBD perubahan sudah bisa dijalankan.
“Setiap penggunaan dana lewat APBD Perubahan itu, harus menyertakan DPA. Makanya kalau DPA ini sudah masuk, setiap permintaan dapat diproses,”tegas Nuah, baru-baru ini.
Dia menambahkan, setiap SKPD diharapkan dapat secepatnya membuat DPA, karena hal ini sangat penting. Jangan sampai ada SKPD yang akan melaksanakan sejumlah kegiatan fisik dapat terhambat akibat DPA belum masuk.
“Pada dasarnya dinas keuangan tidak menghambat kalau sudah ada usulan DPA yang masuk, sebab penjabaran anggaran sudah diketahui masing-masing SKPD, dan tentunya siap diproses kalau semua sudah lengkap,”pungkasnya. (hendralumanauw)

102 Santunan Kematian Telah Disalurkan

15 Hari Sejak Diberlakukan 

SEJAK diterapkan mulai Oktober 2013 ini, Pemkot Manado telah menyalurkan santunan duka sebanyak 102 santunan yang diberikan kepada warga yang berduka karena meninggalnya anggota keluarga. Walikota GS Vicky Lumentut (kanan) dan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan (kiri) selalu peduli kepada warga kota yang ditimpa dukacita.(Foto: ist)

Manado, KM -

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Walikota GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan untuk membantu warga kota yang ditimpa dukacita benar-benar terealisasi sejak memasuki Oktober 2013.

Sedikitnya sampai 15 Oktober 2013, sudah 102 santunan kematian disalurkan Pemkot Manado kepada keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Dimana, jika ada anggota keluarga yang meninggal, Pemkot memberikan santunan duka sebesar Rp2,5 juta.

Dari 102 santunan duka yang diberikan Pemkot Manado, Kecamatan Mapanget sebanyak 18 santunan, disusul Kecamatan Tuminting 16 santunan dan Kecamatan Wanea 15 santunan. Kemudian Kecamatan Singkil 13 santunan, Kecamatan Tikala 12 santunan, Kecamatan Wenang 11 santunan, Kecamatan Malalayang 8 santunan, Kecamatan Paal Dua 4 santunan, Kecamatan Bunaken dan Bunaken Kepulauan masing-masing 2 santunan serta Kecamatan Sario 1 santunan. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado Drs Manarsar Panjaitan, yang ditemui Koran Manado di ruang kerjanya, Rabu (16/10), menjelaskan dalam menyalurkan santunan kematian, Pemkot Manado mengacu pada Peraturan Walikota (Perwako) nomor 48 tahun 2013.

“Mereka yang berhak mendapat santunan duka dari Pemkot Manado harus sesuai persyaratan yakni yang meninggal benar-benar adalah penduduk Kota Manado, yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga,”ujar Panjaitan, seraya menambahkan mereka yang meninggal dunia karena gantung diri dan aborsi tidak dimasukkan dalam program ini.

Menariknya, tambah Panjaitan, ada dua pemohon di kecamatan Wenang dan Tuminting, yang tidak dapat diproses pembayaran santunannya, karena warga yang meninggal dunia tersebut tidak memiliki KTP atau Kartu Keluarga. 

“Itu memang tidak dapat diproses, karena kita tidak tahu apakah yang meninggal itu adalah warga Manado karena tidak memiliki KTP atau KK. Kalau KTPnya hilang kita memintakan surat keterangan hilang dari kepolisian,”ujarnya.

Lanjut dikatakan Panjaitan, anggaran untuk pembayaran santunan duka telah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2013 sebesar Rp3 Milyar.(jan torindatu)