Polres Minsel Canangkan Zona Integritas

Amurang, KM –
Polres Minsel dibawah pimpinan Kapolres AKBP Iis Kristian SiK, melakukan pencanangan yang diberi nama Zona Integritas dan pelayanan Prima.
Kegiatan dihadiri seluruh Kapolsek (Minsel-Mitra), Kabag, Kasat, Inspektorat, LSM dan kalangan Pers. Saat diwawancarai sejumlah wartawan Biro Minsel, Kapolres Minsel AKBP Iis Kristian dalam sambutannya mengatakan bahwa program ini berlaku, mulai dari tingkatan Polri, Polda hingga Polres dan dijabarkan kepada seluruh jajaran kepolisian. “Hal ini dimaksudkan dalam rangka pelayanan prima pihak kepolisian yang bebas korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),“ ujar Kristian dihadapan Para Kabag, Kasat dan kapolsek jajaran Polres Minsel.
Lanjut dia, pencanangan Zona Integritas ini, diharapkan tak hanya sebatas slogan, ini harus di implementasikan oleh seluruh jajaran kepolisian RI. “ Dengan demikian hal ini perlu adanya pengawasan dari pihak eksternal dalam hal ini Inspektorat,LSM dan wartawan. Nah yang terpenting disini kita sudah memiliki niat untuk tidak melakukan KKN, “ ujar Kristian.
Usai kegiatan pencanangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding antara pihak Polres Minsel, Inspektorat, LSM dan Pers di Minsel. Kapolres Minsel dicecar beberapa pertanyaan menyangkut implikasi dalam menjalankan Program Zona Integritas ini.
Diantaranya, keluhan masyarakat menyangkut pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), kemudian keluhan masyarakat tentang resistensi di kalangan masyarakat menyangkut Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menanggapi itu Kapolres mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat khususnya SIM, dirinya meminta kepada masyarakat ketika ada anggota atau petugas yang meminta/atau menerima uang dari masyarakat melebihi ketentuan maka harus dilaporkan.
“Ini butuh kerjasama dari masyarakat, kalu ada laporkan kepada saya nanti saya akan tindak, kemudian mengenai keluhan warga tentang pelayanan pihak SPBU, kami sudah melakukan serangkaian tindakan hukum, akan tetapi kenapa hal ini terus berjalan, setelah kami cek ternyata ini adalah modus antara pemilik Jerigen dan petugas SPBU. Mereka (petugas SPBU) dihargai 10 ribu rupiah setiap Jerigen, ini kan take and Give yang terjadi, ini akan ilang dengan sendirinya bila petugas SPBU taat hukum. Hal ini juga butuh ada tindakan dari Owner SPBU,” ujar dia sembari menutup pembicaraan.
Diketahui hadir dalam kegiatan Polres Minsel tersebut, Kepala Inspektorat Minsel Adri Keintjem SH, Ketua LSM LP2TRI Provinsi Sulawesi Utara Koordinator Wilayah Minsel Jantje Durant SH, dan perwakilan Pers Minsel Dolvie Mangindaan. (dolviemangindaan)

Kelapa Minsel Terserang Busuk Pucuk

Perkebunan kelapa yang diduga diserang
hama busuk pucuk, ditepis Pemkab Minsel.

Amurang, KM –

Ratusan tanaman kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mulai dari wilayah Amurang Barat, Motoling Raya, Tenga, hingga Sinonsayang, selang bulan-bulan terakhir menunjukkan gejala segera mati.

Tanaman tahunan rakyat yang kini sebagian besar dikuasai perusahaan dan penguasa ini, diduga terserang hama busuk pucuk. Gejalanya terlihat dari daun bagian atas rontok dan tanaman kelapa perlahan-lahan mati.

Menurut sejumlah warga, kondisi tanaman kelapa seperti itu terjadi mulai dua bulan terakhir.

“Ya, saat ini tanaman kelapa kami sudah mulai mati. Sudah sekitar 50-an pohon kelapa yang mati, dengan gejala seperti terkena busuk pucuk. Terus terang ini merugikan, padahal harga kopra sudah mulai membaik,” ujar Regen Kumayas, Petani Kelapa asal Motoling Barat kepada sejumlah wartawan Biro Minsel,Kamis.

Menurutnya, kondisi itu belum mendapat perhatian dari instansi terkait Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Minsel.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, supaya tak tertambah banyak kelapa yang mati,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Minsel Imanuel Tapang ketika dikonfirmasi, mengatakan, kematian pohon kelapa bukan karena hama busuk pucuk tetapi terkena sambaran petir.

“Dari pengamatan awal itu lebih dikarenakan sambaran halilintar. Meski memang gejalanya mirip hama busuk pucuk. Dan kasusnya bisa masif alias banyak. Tapi ini baru analisis awal, pastinya akan diturunkan tim pemeriksa di lokasi. Hasilnya akan jadi pegangan untuk ditindaklanjuti,” kata Tapang. (dolviemangindaan)

Sejumlah Kadis Bolmut Diboyong ke Provinsi

Asistensi APBD-Perubahan 2013

Boroko, KM-

Menyusul adanya jadwal asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) tahun 2013, dari Gubernur Sulut, melalui tim evaluasi Pemprov Sulut.

Membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut harus memboyong sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ikut dalam mengawal akan pembahasan tersebut. Dari hasil informasi harian ini, para pimpinan SKPD yang ikut dalam pembahasan tersebut yakni Kadis DPPKAD, PU, Dispertanakbuthun, Dinkes dan Dikpora Bolmut.

“Hal ini guna menjamin dalam pembahasan nanti jika terjadi kekurangan-kekurangan yang nanti diminta untuk melengkapi hasil evaluasi oleh tim evaluasi Pemprov Sulut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Bolmut, Rachmat Potoh, SH, Kamis (17/10).

Selain sejumlah pimpinan SKPD tersebut, dalam pembahasan evaluasi tersebut, turut juga di ikuti oleh para Anggota Dewan (Dekab) Bolmut yang termasuk dalam Tim Badan Anggaran (Banggar) Dekab Bolmut.

“Ya, pembahasan asistensi Ranperda dalam rangka pengesahan APBD-P Bolmut tahun anggaran 2013, bersama tim evaluasi Pemprov Sulut, turut juga dihadiri oleh tim Banggar Dekab Bolmut,” kata Sekwan, Irma Ginoga SPd Msi.

Sementara itu, warga Bolmut berharap agar Pemkab Bolmut dapat berupaya semaksimal mungkin sehingga anggaran APBD-P Bolmut di separuh penhujung tahun ini (2013, red), tidak terlalu lama tertahan di Provinsi Sulut.

“Sebab jika APBD-P terus terkatung-katung di provinsi, otomatis sangat berpengaruh pada kelangsungan program pembangunan pemerintah daerah di separuh penghujung tahun ini,” harap Gandhi Goma SH, pemerhati Bolmut.(Susanto mamonto)

Wabup Bolmut Buka Sosialisasi Standar Pelayanan Public

Suriansyah Korompot SH

Boroko, KM-

Bertempat di Randy Palace Kecamatan Bolangitang Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kamis (17/10), Wakil Bupati (Wabup), Suriansyah Korompot SH, membuka Sosialisasi Standar Pelayanan Public (SSPP).

Kegiatan yang dimotori Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekeretariat Kabupaten (Setkab) Bolmut ini, menghadirkan pemateri dari Biro Organisasi Provinsi Sulut dengan peserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Kabupaten Bolmut.

Wabup dalam sambutanya, saat membuka acara tersebut mengatakan, SSPP adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal itu mencakup jenis pelayanan, indikator atau nilai tolok ukur yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dengan demikian, katanya, indikator SSPP berupa masukan, proses, hasil dan manfaat suatu pelayanan.

“Karena itu, pelayanan dasar harus diimplementasikan sebagai jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan,”ujarnya.

Korompot juga mengatakan, SSPP hendaknya bersifat sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dan dilaksanakan secara bertahap.

”Harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah kita serta kemampuan kelembagaan dan personil dalam bidang yang bersangkutan. Kami berharap melalui sosialisasi ini seluruh peserta dapat menjadikan kegiatan ini sebagai titik awal untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang SSPP

dengan baik,"ujar Korompot.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) program area perubahan pada reformasi Birokrasi Indonesia, salah satunya adalah Pelayanan Publik. Pada area perubahan ini hasil yang diharapkan adalah Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Road Map Reformasi Birokrasi  dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Kepala Bagian Ortal, Santoro SPd mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan kompetensi peserta tentang SSPP. Serta untuk mempersiapkan pelayanan prima kedepan.

”Memang selama kurun waktu 7 tahun Bolmut menjadi daerah otonom, pelayanan sudah cukup baik, tetapi hal ini dilakukan guna lebih mekasimalkan pelayanan disetiap SKPD.

"Setelah ini, tentu setiap SKPD wajib melakukan SSPP agar pelayanan dapat ditingkatkan, dan hasil sosialisasi diharapkan mampu membangun pemahaman peserta terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang lebih terarah,"ujarnya.(Susanto mamonto)

Dishub Tomohon Benahi Sistem Transportasi

Raih Penghargaan WTN 

Andrikus Wuwung,S.Sos

Tomohon, KM-

Diterimanya penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk ketegori kota kecil,  menjadi motivasi bagi jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tomohon untuk terus melakukan pembenahan sistem transportasi yang lebih baik lagi.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Andrikus Wuwung,S.Sos mengungkapkan, lewat penghargaan dibidang tranportasi yang diterima, akan memotivasi seluruh jajaran Dinas Perhubungan di Kota Tomohon untuk melakukan pembenahan lebih baik lagi terhadap sistem transportasi yang ada. “Karena itu hal yang penting dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dishub," ujar Wuwung.

Dikatakan lagi, sosialisasi dan pembenahan akan disampaikan kepada semua stakeholder jasa transportasi yang keluar masuk di Kota Tomohon. “Akan menjadi sia-sia penghargaan yang diterima oleh masyarakat kemudian kenyataan dilapangan tidak ada tindak lanjut perbaikan. Karena itu kami menghimbau kepada semua pemangku jasa transportasi untuk bersama-sama terus melakukan pembenahan ini. Pemerintah dan masyarakat pengguna jasa harus sejalan dalam proses perbaikan ini," ketusnya.

Diketahui pemerintah dan masyarakat Tomohon pada Rabu (16/10) sudah menerima pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang di pusatkan di Kota Tomohon.(yongkie sumual)