Transaksi Antar Pulau Pemicu Kelangkaan MT

Diduga ada Permainan dengan APMS

MINYAK TANAH LANGKA: kelangkaan BBM khusus Minyak tanah di Sitaro
akibat transaksi penjualan ke pulau oleh pemilik pangkalan. (FOTO: IKUSTRASI)

Sitaro,KM—
Hasil penelusuran pemicu kelangkaan ternyata bukan karena minimnya pasokan BBM khusus Minyak Tanah (MT). Tapi transaksi atau penjualan ke pulau oleh pemilik pangkalan dengan memangkas jatah warga sebagai dalang atau penyebab utama.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, warga buka-bukaan mengaku ketika wawancarai, bahwa praktek ilegal itu sering terjadi. Ada pangkalan di Ulu sering menjual MT ke pulau dengan harga tinggi. “Setiap distribusi minyak tanah, jatah kami selalu tidak diberi. Kebanyakan mereka menjual ke pulau dengan harga tinggi. Bahkan ada yang menjual langsung satu drum penuh,” ungkap warga Siau yang meminta namanya tak dikorankan, serayakan menambahkan praktek ini sudah berlangsung lama.
Namun katanya, sampai sekarang masih dibiarkan oleh pihak-pihak terkait tanpa ada penertiban. “Pemilik pangkalan itu leluasa betindak, karena sampai sekarang tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait,” tambah sumber.
Warga pula menduga, praktek ini ada permainan dengan agen atau APMS Karya Maranatha yang mendistribusi MT. “Bisa saja demikian, karena jatah per trip untuk pangkalan yang menjual ke pulau empat drum, sedangkan pangkalan lain hanya tiga drum,” tandasnya.
Ketua Kagama Sitaro, Hardi Karia Tatodi SH menyayangkan adanya tindakan yang merugikan masyarakat seperti ini. Tatodi meminta kepada pemerintah dan untuk turun tangan menindak lebih tegas. Pihak kepolisian diharapkan, bisa membantu melakukan penyelidikan terhadap praktek yang mempersulit masyarakat umum. “Kalau sudah seperti ini harus ada tindakan tegas. Sayangkan masyarakat yang terus dirugikan,”tukas Tatodi. (fitri lumiu)

RUU DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan Disetujui DPR RI

Kota Tahuna

Tahuna,KM—
Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Nusa Utara, pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tahuna dan Talaud Selatan sudah di ketuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam sidang paripurna, Kamis (24/10).
Menurut Assisten I Sekkab Drs IN Sombounaung, kita harus bersyukur dengan diketuknya DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan akan memuluskan rencana pembentukan Provinsi Perbatasa Nusa Utara (PPNU).
“Sebab syarat pembentukan PPNU empat Kabupaten dan satu Kota sudah terpenuhi dengan di setujui RUU DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan oleh DPR RI,”ungkapnya.
Selanjutkan tinggal menunggu pengesahan, RUU pembentukan DOB oleh eksekutif dalam sidang paripurna berikutnya dan kita berdoa bersama untuk percepatan pembentukan PPNU. (fitri lumiu)

Pansus Dekab Fokus Selesaikan RTRW

Amurang, KM-
Setelah sebelumnya melakukan pembahasan sejumlah agenda, DPRD Minahasa Selatan (Minsel) kini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurut anggota Pansus Ranperda RTRW DPRD Minsel, Franco Gino Rumokoy S.Sos, pembahasan agenda ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Saat ini kita sementara melakukan pembahasan. Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Camat, Hukum Tua/Lurah dan BPD untuk mendengar masukan-masukan dari mereka,” ujar Rumokoy, kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya menjelaskan, ada banyak usulan yang disampaikan camat, hukum tua/lurah dan anggota BPD. Usulan-usalan tersebut, nantinya akan dilakukan pembahasan bersama.
“Ini adalah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan kabupaten Minsel yang sesuai fungsi, termasuk diantaranya peran serta Pemprov Sulut secara keseluruhan,” jelasnya.
Hal senada dikatakan anggota Pansus RTRW Minsel lainnya, Steven Lumowa. Menurut dia, Ranperda RTRW dituangkan kedalam rencana struktur dan rencana pola ruang, diantaranya harus membagi potensi yang ada di Minsel.
“Sementara tujuan RTRW agar supaya pembangunan Minsel terarah untuk menjaga arah yang lebih baik. Dengan demikian, dari hasil pertemuan dengan camat, hukum tua/lurah dan BPD, maka, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kami selaku Pansus akan menunggu hasil sosialisasi tersebut,” katanya.
Ditempat terpisah Sekretaris DPRD Drs Ben BT Watung menjelaskan, pembahasan RTRW Minsel sesuai peraturan batas tahun 2013 ini.
“Sebab, untuk mensahkan harus lebih dulu RTRW Provinsi Sulut. Baru setelah itu, RTRW Minsel. Jadi kita disini masih menunggu pengesahan RTRW Provinsi,” tutup dia. (Dolvie mangindaan)

DP-Syah Mantapkan Kinerja di Tahun 2014

3 Tahun Berturut Raih Opini Buruk dari BPK RI

Boroko, KM-
Pemerintahan baru Bolmut pasangan Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh (DP) bersama Wakil Bupati (Wabup) Suriansyah Korompot,SH (Syah) terus memacu perbaikan penyajian laporan keuangan daerah ditahun 2014 mendatang.
Hal ini dibuktikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) sosialisai tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2013 digelar selama 3 hari berturut di auditorium Pemkab Bolmut.
Acara yang langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut tersebut langsung mengundang lima pemateri khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan propinsi diantaranya Adil Hamobagan Pangihutan, Jhon Mottoh, Ikhwan Mulyawan, Lusiana Kapong dan Verra Lumi.
Bimtek sosialisasi ini dilakukan untuk mempermantap kinerja para bendahara, PPTK, KPA dan PA yang bekerja dilingkup Pemkab Bolmut, agar ditahun 2014 mendatang pengelolan keuangan daerah dapat diharapkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKRI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) DPPKAD Bolmut Aang Wardiman, AK kepada harian ini mengatakan,  sangat diharapkan Bimtek sosialisasi ini dapat mempertajam kinerja para bendahara, PPTK, KPA dan PA para SKPD yang bekerja dilingkup Pemkab Bolmut ditahun 2014 mendatang.
Ditempat terpisah, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh sedikit
Menambahkan, perlu ditegaskan kepada para bendahara, PPTK, KPA dan PA dilingkup Pemkab Bolmut untuk memperbaiki penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ditahun mendatang.
“Ini sangat perlu dilakukan, tiga tahun berturut daerah kita mendapat opini ‘Disclaimer’ oleh BPKRI. olehnya, kita harus bangun struktur pemerintahan yang handal dan teruji, “ singkat DP.(Susanto mamonto)

Hingga Oktober, 30 Kasus DBD Terjadi Boltim

Fogging

Boltim, KM-
Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, sebanyak 30 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang warga Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Kepala Dinas Kesehatan Boltim Dokter Jusnan Mokoginta, MARS saat dikonfirmasi membenarkan adanya jumlah kasus DBD tersebut.
Dikatakannya, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari  jumlah kasus DBD pada 2012 lalu.
"Data sudah ada 30 warga Boltim yang diserang virus yang mematikan ini. Jika tidak secara cepat dan tepat diatasi dapat menelan korban ini," ungkap Jusnan, baru-baru ini.
Dia mengatakan, pihaknya melalui tim gerak cepat terus melakukan upaya pemberantas penyakit menular tersebut secara ketat di Boltim.
"Ini terus kami lakukan sebab banyak warga yang positif diserang virus dengue yang dibawa nyamuk aedes agypti dan aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini disebut vektor karena membawa virus dengue yang dipindahkan ke tubuh manusia," tutur Mokoginta.
Katanya, tim gerak cepat tersebut hingga kini terus turun ke lapangan sejak pekan lalu. Tim melakukan surveilans ketat di setiap desa bekerja sama dengan petugas juru pemantau jentik (Jumantik).
"Kami belum mendapat adanya ketambahan kasus. Hingga kini kami terus melakukan fogging atau mengasapan di titik rawan kasus mulai dari Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag dan Berakhir di Kecamatan Nuangan tepatnya di Desa Jiko Molobog,"tandas Mokoginta.(timkm)

DPRD Bolmong Didesak Pindah ke Lolak

TAMPAK kantor DPRD Bolmong di Lolak sampai saat ini
belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Beberapa ruangan seperti
ruang komisi, ruang secretariat belum rampung.(foto ist)

Bolmong, KM-
Meski pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sudah berada di Lolak, namun sampai saat ini kantor dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong masih berada di Kota Kotamobagu.
Hal ini mengundang reaksi dari sejumlah elemen masyarakat Bolmong. Mereka mendesak Ketua DPRD Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat SE, angkat kaki dari wilayah Kota Kotamobagu dank e ibu Kota Kabupaten yang berada di Lolak.
”Kantor DPRD Bolmong sudah selesai sejak tahun lalu, seharusnya para anggota dewan sudah menempati kantor baru itu tahun ini. Jangan buat bangunan kantor DPRD itu jadi mubazir,”ujar, Ketua LSM Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) Ris Budi Damopolii, kepada Koran Manado, Kamis (24/10).
Dikatakannya, koordinasi dan fungsi pengawasan dari DPRD Bolmong terhadap pemerintahan yang dipimpin Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan dan Wakil Bupati Yani Tuuk terkesan tidak ada.
”Jangan heran jika pemerintahan bupati dua tahun berturut- turut mendapatkan hadiah opini disclaimer. Makanya, jangan salahkan Bupati tahun mendatang opini tahun depan akan sampa seperti tahun ini, sebab opini tanggung jawab bersama oleh wakil rakyat, bukan hanya eksekutif, ,’’imbuh Damopolii.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat SE kepada sejumlah wartawan menuturkan, Kantor DPRD belum bisa ditempati karena belum selesai dibangun. Dimana ada beberapa ruang seperti, ruang sekretariat, ruang komisi dan pimpinan DPRD belum ada.
“Yang ada sekarang baru ruang paripurna DPRD. Tahun ini tak akan mungkin gedung sekretariat DPRD selesai, kemungkinan nanti tahun depan anggota DPRD yang baru yang akan merasakan kantor DPRD dilolak,’’singkat Mangkat.(haryono tungkagi)

Pejabat Disperindag Nyambi Bantuan

Koperasi di Bolsel Harus Diberdayakan

Hamka Podomi

Molibagu, KM –
Keberadaan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari 50an koperasi yang beroperasi, kini hanya tingal 30 yang aktif.
Hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kepala Disperindagkop Hamka Podomi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terkendala dengan anggaran yang tersedia.
"Anggaran kita minim. Sehingga, untuk bembantu usaha koperasi sangat terbatas," kata Podomi.
Ditanya berapa anggaran yang dialokasikan ke Disperindagkop, ia mengaku, untuk 2013 hanya Rp1,4 miliar.
"Itu sudah termasuk gaji pegawai dan belanja rutin,"jelasnya.
Bahkan untuk pasar murah kata Podomi hanya dianggarkan Rp100 juta.
"Anggaran ini hanya cukup untuk dua kecamatan saja. Jadi tiga kecamatan tidak terlayani," akunya.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan pusat, kini menjadi sorotan sejumlah koperasi.
"Ada pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan mendapat bantuan dari pusat,"aku salah satu pengurus koperasi yang enggan namanya disebut.
Hamka sendiri saat disinggung persoalan tersebut, tidak mengelak. Menurutnya, saat ini ada lima koperasi yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Tapi dari lima koperasi ini baru tiga yang dapat, dan dua lainnya masih menunggu.
"Bansos ini masing-masing koperasi dapat Rp50 juta," jelasnya.
Diakuinya juga kalau memang ada pegawai dinas yang memiliki koperasi, tapi itu untuk kepentingan usaha.
"Yang bersangkutan memang orang koperasi dan koperasinya itu sudah lama," tandas Podomi. (sudarto manoppo)

Komisi C Pantau Realisasi Proyek Dana Bencana

Ratahan, KM-
Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kamis 24/10), meninjau sejumlah lokasi realisasi pengerjaan proyek dana Bencana Alam di Kecamatan Ratahan Timur.
Didampingi Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mitra Welly Munaiseche, komisi C mendatangi proyek pengerjaan pembuatan Talud penguatan tebing di kawasan hutan gunung potong yang diketahui merupakan daerah rawan longsor.
" Ada 3 titik pengerjaan yang kita sambangi tadi dan pengerjaannya baru sekitar 30 persen," kata Peleng.
Sementara terkait waktu pengerjaan, menurutnya pihak kontraktor diberikan waktu selama 2 bulan hingga November nanti. " Kan ada tiga titik, untuk satu titik pekerjaannya hampir rampung. Yang pasti harus sesuai dengan tenggang waktu pengerjaan," ujarnya.
Sementara diketahui, secara keseluruhan, proyek penanggulangan bencana untuk Kabupaten Mitra yang bersumber dari dana penanggulan Bencana pemerintah pusat, berjkumlah Rp.1,7 Miliar.(Marvelpanadaleke)

DPRD Tomohon Berguru ke Solo dan Surabaya

Tomohon,KM-
Mempelajari berbagai kemajuan dari berbagai sektor di sejumlah bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Penanggulangan Bencana, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melakukan study banding di Kota Solo dan Surabaya.
Rombongan yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Tomohon Andy Sengkey itu dialibikan untuk mensinkronkan kemajuan pengelolaan sektor yang tertuang dalam rencana jangka panjang, baik program maupun anggaran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diperbandingkan dengan  dua daerah itu.
"Solo dan Surabaya memiliki keunggulan tersendiri mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, penanggulan bencana dan kesehatan. Sehingga DPRD dalam kaitan study banding ini ingin mengetahui dari dekat sistem pengelolaan serta anggaran untuk kemudian dibandingkan dengan di Kota Tomohon. Dari studi banding ini secara konprehensif akan memberikan pandangan serta masukan terhadap SKPD terkait atas hal apa yang perlu diadopsi dari Solo dan Surabaya untuk oleh ditingkatkan pemerintah Kota Tomohon " ujar Ketua DPRD Kota Tomopon melalui Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel kepada koran ini.
Personil komisi lainnya Hofny S.C Kalalo SH menambahkan, kunjungan kerja komisi ini ingin mempelajari dari dekat keberhasilan yang dicapai oleh Kota Solo dan Surabaya terhadap beberapa item penting yang cocok di terapkan di Kota Tomohon. “Apa yang dicapai itu sangat mungkin diterapkan di Tomohon untuk kepentingan masyarakat.  Walaupun Kota Tomohon dinilai sudah cukup berhasil, tapi dibanding dengan capaian yang ditorehkan daerah lain masih sangat jauh. Sebab itu, sekembali nanti, hasil study banding akan langsung dibahas secara bersama dalam hal sinkronisasi keunggulan yang sudah dipelajari ini, sehingga kedepan ada yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Tomohon," ujar Kalalo.(yongkie sumual)

Lomban Lantik FKDM Kecamatan se-Kota Bitung

WAKIL Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, menyerahkan SK Penetapan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Se-Kota Bitung,
Kamis (24/10) kemarin, di ruang rapat lantai 4, Kantor Walikota Bitung.(Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Setelah dibentuk ditingkat Kecamatan Se-Kota Bitung, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan se-Kota Bitung, dilantik Wakil Walikota Bitung, Maximilian J Lomban SE MSi, Rabu (24/10), di ruangan Sidang  lantai 4, kantor Walikota Bitung.
Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan oleh Ketua FKDM Kota Bitung, Drs Moktar Parapaga.
“Dasar pembentukan FKDM, sesuai pasal 8 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2006, tentang FKDM,”ujar Parapaga, sambil menambahkan, FKDM merupakan forum untuk mendeteksi terjadinya konflik sosial, dan ganguan bencana alam yang akan mengancam keselamatan masyarakat.
Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban dalam sambutannya mengatakan, di era globalisasi saat ini, ancaman dan bencana harus disikapi sejak dini sehingga dapat dicegah sebelum terjadi dan atau diatasi dengan berbagai cara pendekatan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya kewaspadaan dini untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah selain itu untuk menjaga kesatuan dan kerukunan nasional , serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 “Dengan hadirnya FKDM, diharapkan dapat menampung atau mewadai elemen - elemen masyarakat untuk menyingkapi/mewaspadai hal- hal yang akan terjadi,”ujar Lomban. Selanjutnya, Lomban melantik 88 pengurus FKDM, yang terdiri dari 11 pengurus tiap kecamatan.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat, tampil sebagai pembicara, Wakil  Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, dengan materi peran serta pemerintah kota dalam pencegahan dan penanganan konflik/bencana, sedangkan Dandim 1310 Bitung, Letkol Inf Yarnedi Mulyono membawakan materi Membangun kepekaan terhadap kerawanan/bahaya faham komunis gaya baru di indonesia dan Kaban Kesbangpol Drs Jefry Sondakh menyajikan materi kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik. Pelantikan tersebut disaksikan para pejabat lingkup pemkot Bitung.(yapiletto)

Honda Ancam Boikot Ujian Seleksi CPNS

Tondano, KM  -
Honorer Daerah (Honda) K2 Pemkab Minahasa yang tidak lolos sebagai peserta seleksi CPNS mengancam akan memboikot pelaksanaan ujian seleksi 3 November mendatang.
Vivi Wakari, seorang tenaga honorer K2 mengatakan, jika mereka tidak menjadi peserta seleksi maka lebih baik semua tenaga honorer tidak mengikuti seleksi tersebut. "Kami akan terus berjuang untuk mendapat hak kami. Namun, jika tidak, kami akan mengambil tindakan. Kami akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen oleh sejumlah tenaga honorer K2 dan pimpinan mereka ke Polda Sulut," ujarnya.
Terpisah, Kepala BKDD Minahasa, Drs Maykel Rumate MSi saat dikonfirmasi mengenai permasalahan Honda K2 mengatakan, pihaknya mengakui bahwa telah mendapat  informasi akan ada tenaga honorer K2 di Minahasa yang tidak akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Namun, dirinya belum menerima  informasi tersebut secara resmi dari BKN.
"Sampai saat ini, kami masih menunggu daftar nama peserta seleksi CPNS yang akan dikirimkan BKN. Dari informasi yang kami dapat, daftar nama ini akan dikirimkan segera. Jika daftar nama itu telah ada maka bisa diketahui siapa yang tidak akan mengikuti seleksi," ujarnya.
Rumate menegaskan pihaknya tidak ambil bagian dalam penentuan daftar peserta ujian seleksi CPNS. Menurutnya kewenangan penentuan daftar ini sepenuhnya ada di BKN. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan 3 November mendatang. (fernandokembuan)

SBY: Saatnya Saya Hadapi Anas!

Jakarta, KM
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat geram dengan ulah Anas Urbaningrum beberapa tahun terakhir ini. Itu tersirat dari SMS yang dikirim SBY ke jajaran petinggi Partai Demokrat (PD). “Saatnya saya hadapi tindakan yang telah melampui batasnya itu,” tulis SBY dalam SMS nya, yang belakangan bocor ke pendukung Anas.

Jubir Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas, Ma'mun Murod Al-Barbasy mengaku mendapatkan SMS itu. "Jadi total SMS itu ada 10 poin. Saya dapat itu," kata Ma'mun kepada wartawan di lokasi konpers PPI di Bakso Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Ma'mun mengaku mendapat SMS itu dari salah seorang petinggi nasional. Dia tak mau mengungkap sumbernya. "Adalah seorang petinggi nasional," ujarnya. Dari 10 poin SMS SBY yang didapatnya, Ma'mun memposting satu poin dari SMS itu ke akun facebooknya.
Berikut isi SMS SBY poin nomor 4: Jahat sekali. Luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tetapi, pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Setelah hampir tiga tahun saya mengalah dan diam, saatnya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota PD di seluruh Indonesia.
Waketum PD Max Sopacua menyebut SMS yang dibocorkan tidak benar. "Nggak betul itu, dia ngarang aja," kata Max saat dihubungi, Rabu (23/10).
Max membantah ada isi SMS yang mengatakan SBY akan membalas serangan Anas. Namun, sayangnya, Max tak mau membuka isi SMS itu.
"Itu tidak terlalu urgent, hanya untuk kader," ujarnya. Max menegaskan SBY tak berkepentingan untuk membalas serangan Anas. Untuk kasus hukum yang menjerat Anas, SBY sudah menyerahkan ke penegak hukum. "Pak SBY sudah katakan biarlah hukum yang memproses," ujarnya.
Mengenai si pembocor isi SMS, Max memiliki penilaian sendiri. Dia menilai Ma'mud sebagai orang ekstrim. "Kalau Ma'mun Murod itu udah lebih ekstrim dari Anas," tuturnya.
Terpisah, politikus PD Ruhut Sitompul tak percaya SMS yang dibocorkan loyalis Anas Urbaningrum benar-benar dari Ketua Umum PD SBY. Dia yakin itu manuver anggota ormas PPI besutan Anas yang bagi Ruhut hanya menunggu waktu sebelum hilang ditelan waktu.
"Nggak ada itu SMS dari SBY, ge-er saja mereka. Udah bilang dari siapa petingginya yang bocorin dan lengkapnya," kata Ruhut.
Ruhut melihat PPI yang didirikan eks Ketum PD tersebut sedang hobi cari panggung. Kemarin baru saja membuat isu penjemputan Prof Subur Budhisantoso oleh BIN.
"Mereka kan jago gitu-gitu, lihat saja kemarin penjemputan Prof Subur, nyatanya mencla-mencle, kita sih ketawa aja," katanya.
Dia menyarankan ormas PPI jangan bermanuver mencari panggung. Karena Ruhut menduga tak lama lagi Anas ditahan.
"Dia pikir manuver begitu supaya Anas nggak dipenjara, padahal kalau pemberkasan selesai ditahan dia. Udah gitu Anas dipenjara, PPI habis," tandasnya.
Diberitakan kemarin, SBY mengingatkan internal PD agar tetap solid menjawab serangan Anas.
SBY diketahui mengirimkan SMS ke jajaran pengurus inti PD. Mereka yang menerima SMS adalah Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Direktur Eksekutif Toto Riyanto, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, dan 5 wakil ketua umum PD.
Disebut-sebut, ada 8 poin dalam sms itu yang menyatakan kegeraman SBY atas serangan Anas. SBY tak akan tinggal diam atas serangan Anas.
SBY juga disebut meminta Dewan Kehormatan PD untuk memeriksa kader-kader PD yang menjadi bagian ormas bentukan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Jika ditemukan pelanggaran, SBY meminta mereka diberi sanksi.
Waketum PD Max Sopacua membenarkan ada SMS yang dikirim SBY. Namun dia tak menjelaskan detail isi SMS tersebut. "Cuma peringatan untuk kita aja, pengurus partai," kata Max.(dtc/vvn)

Anut Politik Dinasti, Mendagri Bidik Sulut

Sinyo Harry Sarundajang

Jakarta, KM -
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mencatat, ada 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Tahun depan, Mendagri berjanji akan membeberkan politik dinasti para kepala daerah tersebut. Sulawesi Utara sendiri dikabarkan masuk bidikan dari Kemendagri.
"Kami punya data 57 kepala daerah melakukan politik dinasti, awal tahun akan kami sampaikan," kata Mendagri.  Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dalam pemerintahan daerah tersebut. Mendagri menjelaskan, konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.
"Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode," tambahnya.
Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika. "Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak melarang seperti pasal 27, tetapi ada prinsip pembatasan pada pasal 28 junto ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, politik dinasti terjadi di sejumlah daerah, antara lain: Provinsi Lampung, yang Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati.
Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru, Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru, Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja, serta Wakil Bupati Takalar, Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar.
Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, serta satu anaknya yang kini duduk di DPR RI Vanda Sarundajang, serta dua anak lagi yang kini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Fabian Sarundajang dan Eva Sarundajang sebagai calon anggota DPRD. Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
Di Sumatera Barat, Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Sumatera Selatan, Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli merupakan anak kandung dari mantan Walikota Pagar Alam Djazuli Kuris. Di Jawa Barat, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin merupakan menantu mantan bupati Bekasi, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri mantan bupati Indramayu, serta Walikota Cimahi, Ati Suharti merupakan istri mantan wali kota Cimahi.
Di Jawa Tengah, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti merupakan istri mantan bupati Kendal, serta Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten. Di Yogyakarta ada Bupati Bantul, Sri Suryawidati yang suaminya pernah menjabat sebagai bupati Bantul.
Di Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri mantan Bupati Kediri. Selain itu juga ada Bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
Nusa Tenggara Barat, Gubernur Zainul Majdi memiliki kakak yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi. Bahkan, Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. Abidin (Wali kota) dan A. Rahman H. Abdin (Wakil Walikota).
Di Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
Sementara Maluku, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.
Yang menjadi sorotan saat ini adalah dinasti politik di Provinsi Banten, di mana Gubernur Ratu Atut Chosiyah memiliki ibu tiri sebagai Wakil Bupati Pandeglang Heryani, adik kandungnya sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik iparnya sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta adik tirinya sebagai Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman.
Selain itu juga Bupati Tangerang terpilih Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Frederik Kaparang,Sip, pengamat politik pemerintahan Sulut menyebut, untuk membatasi dan menghentikan praktik politik dinasti pemerintah harus membuat aturanya. Antara lain pembatasan masa pencalonan keluarga kepala daerah satu periode.
Selain itu kata dia, persyaratan calon kepala daerah, termasuk legislatif, harus diperketat, menyangkut SDM, pendidikan dan integritas calon. Sehingga ketika mereka duduk sebagai kepala daerah dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Memang selama ini tidak ada aturan tentang politik dinasti. Tetapi ini menyangkut masalah etika dan ancaman terbukanya peluang KKN (kolusi, korupsi, nepotisme)," tuturnya.
Dia menilai praktik politik dinasti membahayakan roda pemerintahan, karena akan membuka peluang KKN dan terbentuknya rezim. "Sebenarnya hal ini tidak dapat disalahkan, karena tidak ada aturan. Apalagi kepala daerah terpilih melalui proses demokrasi pemilu kada langsung," ucapnya. (ant/tim km)

SHS: Kalau Itu Baik, Mengapa Tidak?

Gubernur Tanggapi Issu Dinasti Politik

Manado, KM-
Menyeruaknya gonjang-ganjing dinasti politik, menyusul praktek penggunaan kekuasaan jabatan seperti yang terjadi di Provinsi Banten, akhirnya ditanggapi Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS).
Saat ditanya wartawan terkait issu Dinasti Politik, SHS sendiri tidak membantahnya. Dia mengakui di Indonesia praktek politik dinasti itu ada.
“Memang praktek politik dinasti itu ada,”katanya, Rabu (23/10).
SHS kemudian membantah jika praktek dinasti politik seperti yang terjadi di Banten, atau di beberapa daerah lainnya juga terjadi di Sulut.
”Yang terjadi di Sulut lain, dan berbeda, karena tidak ada garis komandonya,“ ingatnya.
Pun dugaan praktek dinasti politik seperti pergunjingan orang terkait dirinya, ditepis SHS.
“Terserah orang mau melihat dan menilai itu, kalau saya pribadi, dinasti itu hanyalah ayah kepada (Mewariskan, red) anaknya,”kata gubernur.
Menurut SHS, pada kenyataan yang ada sekarang keluarganya berada pada tatanan pemerintah yang berbeda. “Kan yang satu Wakil Bupati di Minahasa (Ivan Sarundajang, anak Gubernur, red) dan lain ada anggota legislatif (Vanda Sarundajang, anak Gubernur,red),” jelasnya.
SHS kemudian menilai, walaupun bukan dinasti tapi kalau hubungan pemerintahannya terjadi kong kali kong, justru tidak baik dan menyusahkan rakyat.
“Namun, meski terjadi praktek dinasti, tapi kalau itu baik untuk rakyat mengapa tidak?. Tidak dinastipun kalau itu jelek, dan korupsi, yah menyusahkan rakyat, sama saja, tidak baik itu,”tegasnya.(donal taliwongso)

Pemkab Minahasa Dituding Pembohong

Soal Nasib Ratusan Honda K2 

Jantje Wowiling Sajow

Tondano, KM -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dibawah pimpinan Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow, dituding telah membohongi dan menyakiti hati warganya sendiri. Pasalnya, ratusan Honor Daerah (Honda) Kategori 2 (K2) yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi CPNS sebagai hasil dari perjuangan yang dilakukan di pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ternyata semua itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kepada sejumlah wartawan, Vivi Wakari mewakili sejumlah tenaga Honda mengatakan, informasi bahwa seluruh tenaga Honda 453 tenaga honorer K2 yang masuk dalam pangkalan data dan 190 tenaga honorer K2 tambahan bisa mengikuti seleksi CPNS sebagai hasil dari perjuangan di BKN, ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
"Kami merasa telah dibohongi oleh Pemkab Minahasa. Pasalnya, saat kami mencoba klarifikasi kepada BKDD Minahasa dan BKN terkait dengan pengumuman nama-nama yang sudah dinyatakan lolos, ternyata yang kami dapatkan, tidak semua tenaga honorer K2 di Minahasa akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Termasuk  didalamnya adalah nama kami," ungkapnya.
Lebih Lanjut, Wakari menjelasan tidak semua Honda K2 di Minahasa dinyatakan lolos seleksi. Sebab, informasi yang didapatnya melalui salah satu Kepala Bagian di BKN menyebutkan tenaga honorer yang mendapat sanggahan dari masyarakat tidak akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS.
"Jadi menurut kami, pernyataan dari Pemkab Minahasa bila hasil perjuangan waktu yang lalu seluruh Honda K2 yang diusulkan lolos seleksi untuk mengikuti ujian CPNS, ternyata tidak sesuai dan tidak benar," ungkapnya.
Tak hanya itu Wakari menuturkan bahwa pihaknya merasa heran, karena ratusan nama yang dinyatakan tidak lolos seleksi adalah nama-nama yang masuk di 453 tenaga honorer K2 yang diusulkan pada tahap pertama. Sementara 190 tenaga honorer tambahan yang dikirim belakangan dan tidak melewati uji publik, hanya itu yang dinyatakan lolos seleksi.
"Ini kan tidak adil. Kami yang sesuai dengan mekanisme tidak diloloskan, sementara yang tidak ikut uji publik itu yang diloloskan. Untuk itu, kami merasa telah dibohongi oleh Pemkab Minahasa karena ternyata kami tidak bisa mengikuti ujian seleksi ini padahal awalnya telah dijanjikan sudah lolos," terang Wakari, sembari menyayangkan akan sikap dari pihak Kepala BKDD Minahasa dan stafnya, yang terkesan lepas tangan akan akan hal tersebut.
Sementara itu, Kepala BKDD Minahasa, Melky Rumate sendiri, saat akan dimintai keterangan akan hal tersebut melalui telepon gengamnya sedang tidak aktif atau berada diluar jangkuan.
Diketahui, sesuai pembebritaan beberapa media massa sebelumnya, Pemkab Minahasa telah mengusulkan  453 nama tenaga honorer  ke BKN, dan kemudian disusul dengan 190 nama tambahan. Dari jumlah tersebut hanya 245 nama yang dinyatakan lolos oleh BKN untuk untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS. (fernandokembuan)

PAMI Duga Ada Korupsi di Pemkab Minsel

Tetty Paruntu

Amurang, KM-
Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), Noldy Pratasis kepada sejumlah wartawan Biro Minsel, mengatakan pihaknya menduga ada praktek Korupsi di Pemkab Minahasa Selatan. Jika pembayaran hutang di Minsel tak lunas akhir tahun ini.
“Kami curiga, kenapa pembayaran hutang pemkab begitu lama lunasnya, jangan-jangan sudah lunas itu hutang terus dibilang belum lunas, karena Bupati Minsel pernah mengatakan pembayaran hutang dimulai dari Januari 2013, sekarang kan sudah Oktober. Jangan sampai ada praktek menghimpun kekayaan pribadi atas nama hutang pemkab, apalagi dekat-dekat Pemilu 2014,” ujar Pratasis. PAMI juga meminta kepada pihak DPRD Minsel perlu mengontrol dengan seksama kinerja Pemkab Minsel. “Wakil rakyat perlu mengawasi jalannya pembayaran hutang pemkab, karena menggunakan uang rakyat itu, jangan karena kerakusan elit penguasa akhirnya uang rakyat disimpangkan,” tegas Pratasis.
Bupati Minsel Tetty Paruntu yang coba dikonfirmasi via seluler semalam tak mau merespon meski dalam keadaan aktif.
Sebelumnya, Bupati Minsel menyebut semasa Bupati Minsel Drs RM Luntungan (RML) dan Wakil Bupati Ventje Tuerah (VT), telah mewariskan hutang yang cukup banyak.
Bahkan Konferensi Pers yang digelar Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Minsel di salah satu Restoran terkenal di Kabupaten Minsel, terungkap soal utang warisan pemerintahan RML-VT.
Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel yang baru dilantik, Sonny Makaenas SiP Msi dihadapan sejumlah wartawan Biro Minsel, mengatakan, utang yang sering dibeber Pemkab ke Publik yakni bukan berasal dari Pemkab Minsel sendiri. Akan tetapi utang ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan Provinsi (BPKP).
”Jadi dengan demikian Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE tidak mengada-ngada. Statemen beliau ada dasarnya. Utang pemerintahan lama sebesar 106 miliar rupiah, itu peninggalan dibawah tahun 2010 lalu,” ujar Makaenas.
Ditempat yang sama, Pengacara Bupati Minsel Dantje Kaligis SH berpendapat, polemik mengenai utang Pemkab Minsel tahun 2010, 2009, 2008, merupakan utang peninggalan dari pemerintahan RML-VT.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaya tegaskan, hasil temuan BPK, itu utang dari tahun 2010 ke bawah. Pemerintahan siapa itu, dengan demikian saya tegaskan bahwa itu pemerintahan RML. Dan rekapitulasi utang sebesar 106 miliar. Teknisnya silahkan tanya di Bagian Keuangan,” ujar Kaligis.
Disentil upaya hukum yang akan diambil Pemkab Minsel soal opini yang dikembangkan RML, kata Kaligis, sekarang Pemkab belum memikirkan upaya hukum. Tapi yang pasti Pemkab memiliki data akurat.(dolvie mangindaan)

BP2T Diminta Tingkatkan Pelayanan Prima

Wawali Simulasi Proses Pengurusan Ijin

PENGECEKAN proses pengurusan ijin di kantor BP2T Manado dilakukan
langsung Wakil Walikota Harley AB Mangindaan dengan bersimulasi,
Rabu (23/10).(Foto: jan/KM)

Manado, KM -
Menanggapi banyaknya keluhan warga Kota Manado terkait pelayanan di kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Manado, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan secara mengejutkan melaksanakan simulasi pengurusan ijin, Rabu (23/10).
Dalam simulasi tanpa skenario itu, Wawali didampingi Kepala BP2T Manado Drs Harke Tulenan, menemukan ada kejanggalan dalam proses penerbitan ijin. Dimana, ada permohonan ijin yang masih tertahan di kantor BP2T cukup lama dan belum ditindaklanjuti. Padahal, dirinya dan Walikota Manado GS Vicky Lumentut telah mewarning instansi pelayanan publik untuk bekerja sesuai waktu yang ditentukan.
““Jangan sampai pengurusan izin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kasihan masyarakat yang harus bolak-balik mengecek. Kita mensosialisasikan ke masyarakat jika pengurusan ijin di BP2T tidak lama, paling lama tiga sampai lima hari atau paling tinggi satu minggu. Tapi ada berkas yang masih tertahan cukup lama dan belum ditindaklanjuti. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat menjadi baik, kalau kerjanya seperti ini,”tukas Wawali.
Lanjut dikatakan Ai, sapaan akrab Wawali, kantor BP2T harus kembali menata dan memperbaiki mana yang masih kurang. Wawali juga mengakui jika ada proses pengurusan ijin yang terhambat karena kinerja aparatnya.
“Saya minta maaf kepada masyarakat kalau ada keterlambatan dalam proses pengurusan ijin, memang diakui masih terdapat kekurangan dalam pelayanan perijinan. Kedepan, kita akan perbaiki untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,”tandas Wawali.
Sementara, Kepala BP2T Harke Tulenan tak menampik jika instansinya masih kurang dalam pelayanan. Pasalnya, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti personil yang terbatas, gedung yang belum memadai, serta masih ada instansi teknis yang menangani sendiri perijinan.Padahal sesuai Perwako 31 tahun 2013, semua perijinan di Pemkot Manado dilakukan satu atap di BP2T.(jan torindatu)

Kabupaten Wajo Salut Program Vicky-Ai

UC dan Santunan Duka Jadi Daya Tarik

Hans Tinangon

Manado, KM -
Kebijakan pro rakyat yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Walikota GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, seperti program Universal Coverage atau pelayanan kesehatan gratis dan pemberian santunan kematian, ternyata menarik minat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manado Drs Musa Hans Tinangon MSc, kepada Koran Manado mengatakan, instansinya didatangi tim dari Disdukcapil Kabupaten Wajo Rabu (23/10). Mereka salut dengan langkah-langkah yang dilakukan Vicky-Ai, sebutan akrab Walikota dan Wawali Manado, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dan santunan duka bagi masyarakat.
“Kedatangan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tadi (kemarin,red), mereka sangat tertarik dengan program UC dan santunan duka  yang diberikan Pemkot Manado bagi warga kota. Program tersebut akan dicoba untuk diusulkan dilaksanakan di Kabupaten Wajo,”jelas Tinangon.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, mereka mengatakan jika di Kabupaten Wajo dengan jumlah penduduk hampir sama dengan Manado, semua pelayanan kependudukan seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan semua akte kependudukan diberikan secara gratis.
Hanya saja, tambah Tinangon, kesadaran masyarakat untuk mengurus seluruh administrasi kependudukan masih minum. Makanya, mereka mencoba untuk menarik minat masyarakat di Kabupaten Wajo, akan dicoba penerapan UC dan santunan duka dengan memanfaatkan KTP dan KK seperti di Manado.
“Mereka berharap, jika syarat mendapat pelayanan kesehatan dan santunan duka harus memiliki KTP dan KK seperti di Manado, kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan akan meningkat. Apalagi, semua pelayanan kependudukan disana gratis,”pungkas Tinangon.(jan torindatu) 

Pemkot Dukung Penyelenggaraan Iven Pariwisata Masyarakat

Kepala Disparbud Manado Hendrik Warokka SPd DEA, ketika menyerahkan
penghargaan kepada anak-anak Manado yang berprestasi di tingkat nasional, usai
membuka iven pemilihan Nyong dan Nona Safe City 2013, Sabtu (19/10) pekan lalu.(Foto: ist)

Manado, KM -
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) selalu mendukung dan memberikan support berbagai kegiatan kreatif yang dilaksanakan masyarakat dalam menunjang pariwisata Kota Manado.
Seperti pemilihan Nyong dan Nona Safe City yang diselenggarakan I'Models Management Manado, di Atrium Mantos, 19 Oktober lalu.
Kepala Disparbud Manado Hendrik Warokka SPd DEA, kepada Koran Manado, Rabu (23/10), mengatakan dalam kegiatan yang berlangsung semarak tersebut, dirinya menyampaikan sambutan Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan.
Dimana, Pemkot Manado memberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai kalangan di masyarakat yang mau menyelenggarakan iven berkaitan dengan pariwisata di Kota Manado. Termasuk memberikan penghargaan kepada anak-anak Manado yang berprestasi ditingkat Nasional.
“Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota menyambut baik pelaksanaan iven-iven pariwisata yang dilaksanakan oleh masyarakat, karena ini sangat menunjang visi Kota Manado yakni Manado Kota Model Ekowisata,”ujar Warokka, didampingi Humas Disparbud Manado N Raymond Frans.(jan torindatu) 

Dinas Diknas Manado Jaring Sejumlah Siswa

SISWA BOLOS: Puluhan siswa terjaring oleh Dinas Diknas Manado
dan Satpol PP saat bolos sekolah di jam belajar. (FOTO: IST)

Manado,KM—
Dinas Diknas Manado bekerjasama dengan petugas satpol PP berhasil menjaring sejumlah siswa yang sedang asik nongkrong diluar saat jam sekolah berlangsung. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut dilakukan beberapa jam di lokasi yang menjadi target dimana para siswa sering melakukan aktifitas kumpul-kumpul. Sejumlah siswa yang terjaring dari berbagai sekolah dan paling banyak adalah siswa laki-laki ditingkat SMA dan SMK. Namun ada juga beberapa siswa perempuan dan juga siswa SMP. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Drs Dante Tombeg kepada sejumlah wartawan mengatakan, sidak ini dilakukan untuk melakukan kebersamaan dan pengembangan diri anak supaya selalu merasa bertanggungjawab sebagai siswa. “Sidak ini lebih menekankan pada bagaimana mereka sebagai siswa harus betul-betul menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang terpelajar. Kalau jam sekolah seharusnya mereka berada didalam lingkungan sekolah, bukan menghindari belajar dan nongkrong beramai-ramai disuatu tempat,”kata Dante. Para siswa yang dilakukan sidak terjaring ditempat sekitar lingkungan sekolah juga banyak yang didapati sedang kumpul-kumpul dipusat keramaian, seperti di kawasan boulevard tepat dibelakang tempat makan KFC. “Sebagian kami dapati sedang asik bermain dibelakng sekolah SMAN 1 Manado, dan sebagaian lagi didapat ditempat makan dikawasan boulevard. Jumlah siswa yang berhasil dijarig adalah 42 siswa,”ujarnya. Seluruh siswa yang terjaring dilakukan pembinaan di Dinas Diknas Manado dan memanggil masing masing kepala sekolah mereka, untuk selanjutnya mendata nama-nama siswa tersebut dan dilepaskan untuk diserahkan disekolah mereka. “Kami memberikan pembinaan mental kepada mereka, supaya hal yang serupa jangan sampai terjadi lagi, sebab hal ini akan mencoreng dunia pendidikan. Selanjutnya kami serahkan kepada setiap kepsek untuk dilakukan sanksi atau pembinaan juga,”jelas Dante. Lanjutnya, hasil dari sidak ini kiranya menjadi pembelajaran kepada semua siswa dan sekolah. Juga para kepsek dan wali kelas serta seluruh guru kiranya bisa memberikan pemahaman terhadap seluruh siswa agar tidak melakukan sebagaimana mestinya seorang pelajar. “Semua bertanggungjawab ketika siswa berada selama jam sekolah. Pengawasan terhadap mereka harus lebih ditingkatkan, agar para siswa tidak lagi bolos pada saat jam belajar,”pungkas Dante, sembari menambahkan sidak ini akan dilakukan terus-menerus bila masih ada laporan dari masyarakat terhadap siswa yang sering bolos. (otnie tamod)

Penerima Dana BSM Bervariasi

Manado, KM – 

Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah dicairkan oleh pemerintah kini sudah bisa dinikmati oleh siswa yang tergolong kurang mampu untuk bisa menggunakan dana tersebut dalam memenuhi kebutuhannya disekolah. Namun dalam penyaluran dana BSM tersebut ternyata berbeda-beda. Tidak semua dana tersebut terbagi rata sebab diketahui untuk penerima dana tahap kedua ini, terdata sudah ada siswa yang menerima sebagian tahap yang pertama. Kepala Dinas Pendidikan Nasional kota Manado, Drs Dante Tombeg Mengatakan, memang ada yang berbeda dalam penyalurannya. Sebab ada sejumlah tambahan data siswa yang berhak menerima dana BSM tersebut yang baru didata dan dimasukkan sekolah tersebut. “Memang terdapat variasi dalam penyaluran kali ini, dan itu bukannya dipotong melainkan ada sebagian siswa yang baru masuk tahun ajaran baru yang sekaligus menerima bantuan tersebut,”kata Dante. Sementara itu, Kepsek SMAN 1 Manado, Jacky Kojo mengatakan, penyaluran disekolah tersebut terdapat 99 siswa yang berhak menerima bantuan tersebut. “Untuk penerima bantuan saat ini disekolah kami terdata ada 99 siswa, dan mereka sudah mengambilnya melalui saya (kepsek-red) yang dipercaya. Ini dimaksudkan agar para siswa tidak sembrautan saat melakukan pengambilan dana tersebut dikantor post,”ujarnya. Lanjut Kojo, siswa yang menerima bantuan dana BSM untuk SMAN 1 Manado termasuk kategori bervariasi. Sebab siswa yang baru masuk masih terhitung pengambilan tahap kedua. “Untuk SMA/SMK memang yang berhak menerima dana tersebut sejumlah RP 1 juta perorang. Namun ada yang menerima Rp 500 ribu, untuk siswa yang telah menerima pada tahap pertama, jadi mereka tinggal mengambil sisanya saja,”lanjut Dante sembari menambahkan, bagi para orangtua yang telah menerima bantuan dana tersebut kiranya bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. (otnie tamod)

JS Tepis Isu Roling

James Sumendap

Ratahan, KM-
Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, menepis sejumlah informasi roling yang beredar di jajaran Pemerintahan Kabupaten Mitra.
Kepada sejumlah wartawan, JS sapaan akrabnya memastikan bahwa hingga sejauh ini, belum punya rencana untuk melakukan roling jabatan. " Belum ada wacana untuk melakukan pergantian. Biarlah mereka (Pejabat fokus dulu bekerja," tukas JS.
Pernyataan JS ini sendiri sekaligus menepis sejumlah spekulan bahwa usai dilantik, Bupati yang diusung PDI-P ini akan cuci gudang. Bahkan dalam agenda resmi paripurna bersama DPRD Mitra, JS menegaskan masih akan memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk berbenah, meski oleh pihak DPRD merekomendasikan untuk melakukan pergantian.  
"Saya menghargai apa yang direkomendasikan pihak DPRD, akan tetapi sampai saat ini saya masih akan memberikan kesempatan bagi mereka (Pejabat,red) untuk berbenah," pungkasnya.(marvelpandeleke)

SHS “Terbang” Urus Konvensi, Penetapan Perda RTRW Batal

SH Sarundajang

Manado, KM-
Setelah seblumnya ditunda untuk ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2013 lalu, penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut kembali batal. Padahal, undangan rapat paripurna telah diedarkan ke semua anggota DPRD Sulut dengan jadwal, Kamis (24/10) hari ini.
Tragisnya, dua kali pembatalan tersebut disebabkan satu alasan yang sama, yaitu karena Gubernur Sulut, Dr Sinyo H Sarundajang (SHS) sedang “terbang” ke di luar daerah. Bahkan, informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado menyebutkan, selain menghadiri kegiatan di Kementerian Perikanan di Jakarta, SHS juga akan menghadiri sejumlah agenda terkait urusan Konvensi Presiden Partai Demokrat bersama Ketuan Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden RI.
“Kalau tidak salah, Pak Gubernur hadiri acara di Kementerian Perikanan. Hari Jumat ada acara talk show di TVRI bersama pak Presiden. Kemduian, hari Minggu ada acara di MetroTV, itu terkait konvensi juga,”ujar sumber kepada, Koran Manado, Rabu (23/10).
Sementara itu, terkait pembatalan pelaksanaan rapat paripurna penetapan Perda RTRW, Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindeho Lintang menyebutkan, pembatalan tersebut belum diterimanya secara resmi.
“Saya belum mendapatkan pemberitahuan bahkan surat resmi tentang pembatalan pelaksanaan rapat paripurna untuk penetapan RTRW,” singkat Meiva ditemui di ruangannya, Rabu (23/10) kemarin.(Jeffrie /donal)

Perda DAS Tondano Akhirnya “Mubasir”

Pergub Diduga Belum Diterbitkan, Pansus Lepas Tangan

Manado, KM-
Proses penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang telah menguras banyak keuangan daerah, akhirnya “mubasir”. Bahkan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut yang dipimoin Edwin Lontoh, terkesan lepas tangan terhadap tindaklanjut implementasi Perda tersebut.
“Mubasirnya” Perda DAS Tondano itu disebut-sebut karena Pansus DPRD Sulut tak lagi peduli atas payung hukum yang telah diorbitkan. Parahnya lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum menebitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara substansial akan mengatur teknis dan penjabaran Perda tersebut di masyarakat.
Bukan itu saja, sosialisasi pasca Perda ditetapkan sepertinya tidak dilakukan meski ketentuannya harus dilakukan agar diketahui seluruh masyarakat Sulut.
Sementara itu, Edwin Lontoh, saat dikonfirmasi menampik jika Pansus lepas tangan soal tindak lanjut Perda itu. Hanya saja diakuinya, sosialisasi termasuk penerbitan Pergub merupakan kewenangan pemerintah.
“Itu sudah menjadi kewenangan pemerintah. Sebab, dewan dalam hal ini pansus hanya bertugas untuk membahas dan menerbitkan perda tersebut. Proses selanjutnya adalah kewenangan pihak ekekutif,” tutur Edwin seraya mengimbau agar pemerintah segera menerbitkan Pergub untuk Perda DAS Tondano.
“Itupun jika memang benar Pergub belum diterbitkan,”tandasnya.(Jeffrie Montolalu)

Wagub Menyurat 15 Kabupaten Kota Bentuk KPAD

Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Sulut

Djouhari Kansil

Manado, KM-
Menyusul penyebaran virus HIV/AIDS di Sulut, terus mengalami peningkatan, memaksa Pemprov Sulut, melalui Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) harus bekerja extra ketat. Berbagai cara, usaha dan upaya terus dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus yang belum ada obatnya tersebut.
Termasuk pembentukan KPAD, merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Sulut.
“Setidaknya bisa mendeteksi secara dini penyebaran virus HIV/AIDS, kemudian melakukan konseling pada penderita,”terang Pengelola Program KPAD Sulut, Drs Jones Oroh, Rabu (23/10).
Karenanya, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, yang juga sebagai Ketua pelaksana KPAD Sulut, telah menyurati 15 kabupaten dan kota untuk membentuk KPAD masing-masing.
Sayangnya, upaya yang dilakukan Pemprov Sulut, sepertinya belum ditanggapi secara serius 5 kabupaten yang ada di Sulut. Ke 5 kabupaten yang belum membentuk KPAD masing-masing tersebut, adalah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Boltim dan Kabupaten Bolsel.
“Padahal, surat wakil gubernur tersebut sudah sejak tahun 2012 lalu,”ungkap Oroh.
Sementara dari data KPAD yang diadopsi Bidang PMK Dinkes Sulut, menyebutkan dari total penderita HIV/AIDS di Sulut sebanyak 1346 orang, tercatat Kabupaten Talaud sebanyak 15 orang penderita, Kabupaten Sitaro 7 orang penderita, Kabupaten Bolmut 2 orang penderita, Kabupaten Boltim 1 orang penderita dan Kabupaten Bolsel belum terdeteksi.(donal taliwongso)

Tender Proyek TA 2014, Diupayakan Bulan Desember

Benny Pilat

Tahuna,KM—
Kebiasaan proyek di Sangihe yang sering dituntaskan kegiatannya di setiap bulan Desember alias diakhir tahun, mulai akan dirubah pemkab setempat. Hal ini menjadi salah satu topik utama yang dibicarakan peserta rapat koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang Serbaguna Kantor Bupati Sangihe, Rabu (23/10).
Asisten II Kantor Bupati Sangihe, Benny Pilat SE mengakui, upaya untuk menggelar tender proyek pada Desember 2013 ini memang memerlukan kesiapan yang matang dan hal ini mau tak mau harus mampu dilakukan, agar pada tahun anggaran berikut sudah tidak ada lagi proyek-proyek yang nanti selesai di setiap menjelang akhir tahun. “Kalau kita mampu menggelar tender pada bulan Desember, suda pasti pada pertengahan bulan seluruh proyek sudah selesai,” kata Pilat.
Sementara rapat yang dipimpin Sekda Ir Willy Kumentas tersebut, juga turut membicarakan akan keseragaman SKPD dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai persiapan penyusunan APBD Sangihe 2014.
“Soal keseragaman RKA juga menjadi pembicaraan penting dalam menghadapi penyusunan APBD Induk 2014 mendatang,” ujar Pilat. (fitri lumiu)

Pengembangan Pelabuhan Tahuna Bisa Terhambat

Rencana Pembangunan Jeti, tak ada Koordinasi

Mocodompis Muhaling

Tahuna,KM—
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sangihe yang hendak membangun Jeti atau tambatan perahu, sekaligus peredam ombak di beberapa titik pantai teluk Tahuna sebetulnya sangat bermanfaat bagi kepentingan nelayan.
Namun hal tersebut di satu sisi ternyata disayangkan, bangunan fisik tambatan perahu itu dinilai akan berimbas pada kepentingan perluasan dan pengembangan dermaga Pelabuhan Tahuna. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Pelabuhan Kelas II Tahuna, Mocodompis Muhaling SIP kepada wartawan, Rabu (23/10).
Ia mengakui, jika ukuran jeti yang menjorok ke laut terlalu panjang jaraknya, sudah pasti itu akan mengganggu aktivitas kapal, lebih khusus kapal kargo yang berukuran besar, termasuk kapal container yang direncanakan akan beroperasi di Kabupaten Sangihe.
Dengan nada yang pasrah Ia juga turut menyesalkan, karena  tidak adanya koordinasi maupun konsultasi dari instansi teknis dengan pihak Pelabuhan Tahun. Padahal saat ini tengah dilakukan penambahan dermaga sepanjang 100 meter, untuk persiapan pelayanan kapal container.
”Kalau memang kondisi jeti terlalu menjorok ke laut, ini akan menyulitkan kami kembali mendapat bantuan untuk dermaga Tahuna. Sebab ini jelas-jelas tim survey pusat akan mempertimbangkan soal adanya penyempitan teluk Tahuna,” tegas Muhaling.
Dikatakannya, tambatan perahu teluk Tahuna mudah-mudahan tak terlalu menjorok, karena terpaksa kapal container berukuran kecil yang hanya bisa masuk Tahuna dan ini akan sangat merugikan kegiatan perniagaan di daerah Sangihe.
"Kalu tidak memungkinkan untuk kapal container ukuran besar, terpaksa kapal container ukuran kecil yang hanya bisa datang di Tahuna, sebab pihak kapal juga mempertimbangkan kondisi olah gerak kapal saat bersandar di pelabuhan, jika sudah terbangun jeti di dalam teluk Tahuna," tandasnya. (fitri lumiu)

Oknum Legislator Sulut tak Taat Aturan

Bangun Ruko tak Miliki IMB

Felly Runtuwene

Amurang, KM- 

Membangun Rumah, Rumah Toko (Ruko) atau lainnya, seharusnya memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), lantas bagaimana jika seorang aparat apalagi berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, membangun Rumah Toko (Ruko), kemudian tanpa dilengkapi IMB.
Legislator Sulut Felly Runtuwene misalnya dia membangun Ruko di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, tanpa dilengkapi IMB oleh Pemerintah setempat.
Hal ini menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup Esry Wowor, kelakuan itu memberikan contoh tidak baik bagi masyarakat.
Masakan seorang sekelas Felly Runtuwene, anggota DPRD Sulut tidak taat aturan. “Seyogyanya Bangunan ruko miliknya itu memiliki izin dari Kantor Lingkungan Hidup, Dishubkominfo Minsel. Harusnya semua izin harus diselesaikan dulu. Supaya selesai dibangun, tidak ada masalah lagi, dan tidak ada yang dirugikan," kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemkab Minsel, Esry Wowor.
Ditempat terpisah salah seorang pelaksana proyek ruko, Jekly Sangare saat dihubungi wartawan mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan semua izin baru meneruskan pembangunan.
"Kami akan selesaikan dulu semua izin yang diperlukan, baru melanjutkannya," papar dia.(dolvie mangindaan)

Pengadaan Interior Setda Bolmut, Diperiksa Polda Sulut

Habiskan Dana Miliaran Rupiah

Markas Polda Sulut

Boroko, KM–
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sedang melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi pengadaan interior di Sekretariat Daerah (Setda) Bolmong Utara. Dari informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado dari berbagai sumber menyebutkan, pengadaan interior di Setda memang sarat penyimpangan.
Menurut sejumlah pemeriksa barang yang sempat dimintai keterangan, mereka hanya dimintai tandatangan dan tidak pernah melihat barang yang tersebut.
”Memang kami (pemeriksa barang, red) menandatangani pengadaan barang tetapi kami tidak pernah melihat barang yang di adakan,”ujar sejumlah pemeriksa barang yang meminta nama-nama mereka untuk tidak di ekspose.
Ditanya soal penandatanganan tersebut, mereka mengaku dengan terpaksa harus menandatanganinya lantaran perintah.
”Ya bendahara saat itu adalah orang dekat dengan bupati (Hamdan Datunsolang, red) dan kami selalu turut perintah,”ungkap mereka.
Demikian halnya Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), inisial SP, ketika dimintai keterangan soal pengadaan barang tersebut, dirinya mengaku tidak tahu manahu barang yang diadakan, sebab sering di intimidasi oleh bendahara yang memang dekat dengan pejabat teras itu.
“Saya selama ini merasa diintimidasi sehingga soal pengadaaan barang, kami dan peperiksa barang selalu diancam,”tambah mereka.
Sejumlah pegawai di sekretariat Bolmut, Selasa 22 Oktober lalu mulai menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dir Reskrimsus Polda Sulut. Sementara itu PPTK memenuhi undangan yang sama pada, Rabu (23/10).
”Saya akan menghadap sesuai dengan undangan,”tambah SP.(Susanto mamonto)

DPRD Bakal Polisikan Frangki Tindage

PAW Jemi Tjia Dinilai Terlalu Lama

Buntut Penyegelan Ruang Kerja Pimpinan DPRD Bolmong

NAMPAK ruangan Wakil Ketua DPRD Bolmong, Jemi-Tjia saat disegel
Selasa 22 Oktober lalu oleh sejumlah Kader PDIP Bolmong yang
dipimpin Frangki Tindage.(foto ist)

Lolak, KM-
Penyegelan ruang Wakil Ketua DPRD, Jacobus Jemi Tjia oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bolmong yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPC PDI-P Frangki Tindage, Selasa (22/10) lalu akhirnya berbuntut panjang.
Jemi Tjia menegaskan, sebagai pimpinan DPRD Bolmong yang masih melekat kepada dirinya akan melaporkan Frangki Tindage yang telah memimpin demo penyegelan.
”Secara lembaga DPRD dalam waktu dekat ini akan melaporkan secara resmi saudara Frangki Tindage, karena telah melecehkan Institusi lembaga DPRD yang terhormat,’’tegas Jemi, Rabu (23/10).
Dikatakannya, Frangki Tindage telah semena-mena menyegel ruangan pimpinan DPRD Bolmong tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang ada.
”Proses pergantian pimpinan DPRD yang disetujui oleh Pak Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarudayang sekarang ini gugatan saya kepada SHS lagi dalam proses di Mahkama Agung (MA) dan sampai sekarang ini belum ada putusan,’’kata Jemi.
Selain itu, kata Jemi, Frangki yang mengatasnamakan DPC PDI-Perjuangan Bolmong tidak melalui mekanisme di DPRD.
”Partai sampai dengan sekarang ini tidak mengusulkan PAW kepada saya, melalui Pimpinan DPRD. Demo yang dilakukan oleh PDIP telah melanggar dan melecehkan lembaga DPRD. Untuk itu, DPRD bakal melaporkan Frangki Tindage kepada Polres Bolmong,’’ujar Jemi.
Sementara itu, Frangki Tindage saat dihubungi wartawan mengatakan, penyegelan oleh PDI-Perjuangan, Selasa lalu itu merupakan bentuk keprihatinan kepada pimpinan DPRD yang memperlambat proses PAW kepada Jacobus Jemi Tjia.
”Jemi bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sekarang ini, Jemi telah pindah partai Demokrat dan mencalonkan sebagai legislatif DPRD Provinsi 2014 mendatang, Jemi telah resmi lolos DCT oleh KPU,”ucapnya.
“Secara prosedur ruangan Wakil Ketua I DPRD Bolmong bukan lagi milik Jemi. Sebab, bukan lagi anggota partai PDIP,’’tambah Frangki.
Dia menuturkan, partai telah mengikuti aturan. Dimana, telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan PAW kepada Jemi Tjia, tapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjuti dari DPRD.
”Penyegelan ruang Wakil Ketua sebagai bentuk ketidakpuasan PDIP terhadap langkah pimpinan DPRD dalam menanggapi usulan PAW dari PDIP kepada Jacobus Jemi Tjia,’’ungkap Frangki.
Terkait rencana DPRD Bolmong akan melaporkan dirinya ke polisi atas tindakan semena-mena, Tindage mengatakan dirinya siap menghadap.
”Saya siap jika DPRD laporkan kepada Polres Bolmong. Dan yang layak melaporkannya hanya pimpinan DPRD,”tandasnya.
Ditempat berbeda, Ketua DPRD Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat SE, mengungkapkan, soal rencana DPRD melaporkan Frangki Tindage ke Polres Bolmong masih akan dibahas.
”Nanti kita rapatkan dulu,’’singkat Mangkat.
Ditempat berbeda, Sekretaris DPD Perjuangan Sulut Frangky Wongkar ikut menanggapi aksi kader PDIP Bolmong terkait aksi penyegelan ruang kerja pimpinan DPRD Jemi Tjia. Menurutnya hal itu merupakan wujud akumulasi dari kekecewaan kader atas proses PAW, Jemi Tjia.
“PAW terlalu panjang dan lama. Ini yang membuat Kader jenuh. Jadi penyegelan itu bentuk kekecewaan kader atas lamanya proses PAW,”ujarnya.
Wongkar menilai, aksi penyegelan yang dilakukan kader PDIP Bolmong bukan sebuah aksi yang harus dipermasalahkan.
“Kecuali ada tindakan anarkis, itu baru masalah. Ini kan hanya memalang saja. Lihat saja aksi-aksi lain yang membakar ban di tengah jalan, tetap tidak masalah. Asalkan itu tadi, sejauh tidak disertai dengan aksi anarkis,”jelas Wongkar.
Terkait rencana pimpinan DPRD Bolmong, Jemmy Tjia yang akan melaporkan persoalan penyegelan tersebut ke pihak berwajib, Wongkar menyinggung soal sikap kearifan seorang politisi.
“Seharusnya Jemmy Tjia mampu menanggapi atas apa yang dilakukan para kader PDI Perjuangan secara arif dan bijaksana dan berusaha memahami apa yang terkandung di balik aksi para kader itu,” jelasnya.
Sementara adanya upaya Ketua DPRD Bolmong yang akan mengadakan rapat guna membahas masalah tersebut, Wongkar berpikir, ada pembahasan lain yang lebih penting yang perlu dibahas, dibandingkan membahas aksi penyegelan itu. Pembahasan yang dimaksud, yakni membahas PAW Tjia yang sudah sangat lama.
“Kenapa PAW lama? Ada muatan apa. Kan hak partai untuk melakukan pergantian?” pungkas Wongkar.(haryono tungkagi/okm)

Program PUMP DKP Bolsel Bermasalah

Molibagu, KM –
Program Usaha Mini Pedesaan (PUMP) dengan dana Rp 100 juta, untuk kelompok nelayan yang di fasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk desa-desa, ternyata tidak berjalan mulus.
Di Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Posigadan contohnya. Menurut Taufik Nasiki warga setempat, beberapa hari terakhir di desanya terjadi benturan antara sesama warga. Hal itu disebabkan, ada 10 anggota kelompok Desa Milangodaa Barat yang terdaftar di DKP, tiba-tiba diganti dengan anggota kelompok yang lain.
"Ada 10 orang dalam satu kelompok. Tapi anehnya, tiba-tiba nama-nama anggota diganti oleh ketua kelompok dengan nama yang lain, yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok sebelumnya,"terang Taufik.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan, 10 orang kelompok baru yang menggantikan kelompok sebelumnya ternyata bukan kelompok nelayan melainkan kelompok tani di Desa tersebut.
"Saat pencairan dana PUMP sebesar 100 juta rupiah, kelompok yang sudah terdaftar di DKP diganti dengan kelompok tani, yang jelas-jelas bukan kelompok nelayan,"ujar Taufik.
Sementara itu, Kepala DKP, Adharto Utiah saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kabar terkait persoalan tersebut. Namun, Utiah menegaskan, setiap kelompok nelayan PUMP tidak bisa diganti keanggotaanya yang sudah terdaftar di DKP.
"Itu bisa diganti ketika ada berita acara atau alasan tertentu, sehingga anggota kelompok tersebut bisa di ganti,"jelasnya.
Dikatakannya, pihaknya akan mengecek penggunaan dana PUMP di setiap desa yang disalurkan kepada kelompok nelayan.
"Nanti kita akan cek di lapangan. Saya belum tahu persis persoalannya. Sejauh ini, dana PUMP langsung diberikan ke rekening tiap-tiap kelompok,"terangnya.(sudarto manoppo)

Ketua TP-PKK Boltim Ajak Warga Konsumsi Pangan Beragam

Nursiwin Landjar-Dunggio

Boltim, KM-
Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (PKK) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Nursiwin Landjar-Dunggio mengajak warganya untuk mengkonsumsi pangan yang beragam.
Nursiwin dihadapan seratusan peserta sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilam peserta.
"Peningkatan diversifikasi pangan merupakan tujuan yang harus dicapai kementerian pertanian," jelas istri tercinta Bupati Boltim Sehan Landjar, baru-baru ini.
Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan strategi dengan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan industri pangan lokal.
“Ini sesuai peraturan presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasi sumber daya lokal. Makanya Pemkab Boltim menindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 23a tahun 2012 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal yang telah dicanangkan pada 2012. Sehingga kami mengajak semua warga untuk dapat melakukan konsumsi pangan secara beragam,"ujar Nursiwin.
Katanya, percepatan tersebut merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.  Sebab ketergantungan beras sangat besar, pertumbuhan penduduk terus meningkat dan pola makan belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Sementara produksi beras menurun akibat pemanasan global.
"Tingkat konsumsi beras per kapita sudah melebihi rekomendasi pola pangan harapan. Untuk itu, penganekaragaman konsumsi pangan ini dimaksudkan sebagai upaya menurunkan konsumsi beras," jelas Nursiwin.(timkm)

Dituding Keterangan Palsu, Runtuwene Memaafkan

Terjadi di Pilhut Kuwil

Minut, KM -
Penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat diwarnai saling serang khususnya dari pihak salah satu calon yakni, Heri Dondokambey dan Kuasa Hukumnya yang datang sebagai pelapor.
Henkie Runtuwene yang diketahui sebagai salah satu calon yang juga incumbent, sekaligus yang dituding bermasalah, dikonfirmasi Selasa (22/10), menyatakan, apa yang dilaporkan itu tidak benar, ini hanya faktor kecemburuan.
Sesuai aturan dalam Perda dan Perdes dirinya bisa maju sebagai calon Kumtua, dan hal ini juga sudah dikonfirmasi kepada pemerintah kabupaten lewat Asisten I dan BPMPD menyatakan bisa melanjuutkan proses Pilhut Kuwil ini.
‘’Kalaupun dirinya akan dipanggil oleh aparat kepolisian, saya siap untuk memberikan keterangan,’’ jelasnya. Dirinya mengaku senang bila dilaporkan demikian. Karena dengan sendirinya masyarakat yang akan menilai.
"Saya sudah berusaha bekerja maksimal. Saya kembalikan kepada masyarakat saja. Lagipula kenapa baru sekarang dipersoalkan padahal saya terpilih pada periode lalu. Tapi sudahlah, saya tetap menerima dan memaafkan mereka yang berusaha menjegal saya dalam pemilihan tahun ini," terang Runtuwene, sembari mengaku siap menghadapi tantangan ini.
Sebelumnya, indikasi adanya surat keterangan palsu salah satu calon yakni Henkie Runtuwene, akhirnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini Polres Minut, oleh calon Kumtua lainnya yakni Heri Dondokambey didampingi kuasa hukum Jelly Dondokambey SH.
Laporan tersebut, terkait dugaan surat keterangan palsu kelulusan SD, yang merupakan syarat wajib untuk maju dalam Pilhut. (hendralumanauw)

Rudis Bupati-Wabup Minut Mulai Dibangun

Dibangun Diketinggian, Lahirkan Pemandangan Indah

BUPATI Drs Sompie SF Singal, Sekda Drs Johanes Rumambi disaksikan
Wakapolres Minut dan pejabat Pemkab serta tamu undangan meninjau
langsung pembangunan Rudis Bupati dan Wakil Bupati di lokasi yang tak jauh
dari Bukit Doa Airmadidi. (Foto: hendra/KM)

Minut, KM -
Bupati Drs Sompie SF Singal MBA, Rabu (23/10), meninjau lokasi pembangunan rumah dinas (rudis) jabatan bupati dan wakil bupati, di Bukit Doa Airmadidi, kompleks kantor bupati Minahasa Utara (Minut). Lokasi rumah dinas tersebut memiliki pemandangan yang indah.
Dari lokasi tersebut, mata bisa memandang pemandangan Kota Airmadidi, pegunungan Tomohon dan Minahasa, serta pemandangan Manado dan Laut Manado.
“Pemandangan dari atas gunung ini, kita bisa melihat banyak pemandangan,” kata Bupati Drs Sompie SF Singal.
Seremoni peletakan batu pertama turut dihadiri Ketua DPRD Berty Kapojos, Wakapolres Minahasa Utara, Sekretaris Daerah Drs Johannes Rumambi, para asisten dan kepala SKPD, FKUB serta para undangan.(hendralumanauw)

10 Juta Tiap Lingkungan Dekati Mubasir

Dinas PU Dinilai Lemah Soal Pengawasan

Kantor Dinas PU Tomohon

Tomohon, KM-
Program pemberian bantuan 10 juta untuk setiap lingkungan di semua Kelurahan se-Kota Tomohon dinilai mendekati gagal dan mubasir. Pasalnya, program bantuan ini seakan tidak dikawal secara baik oleh instansi teknis, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dipercayakan untuk menyalurkan serta mengawasi pengelolaan dana itu.
Bukan hanya itu, sejumlah kelurahan dikabarkan telah merangkum dan menggabungkan anggaran tersebut untuk keperluan kelurahan. Padahal maksud pemberian dana bantuan ini untuk mendorong lingkungan yang belum tersentuh pembangunan. "Semestinya dana bantuan 10 juta ini diawasi secara konprehensif peruntukkannya, karena ada sejumlah lingkungan yang menjadi penonton saat dana ini disalurkan melalui rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di teruskan kepada tiap lingkungan yang ada," ujar pengurus LPM yang meminta namanya tak mau di korankan.
Sementara itu, kadis PU Ir Enos Pontororing MSi berjanji akan tetap mengawasi pengelolaan dan peruntukkan dana bantuan di tiap lingkungan. “Jika dikelola tidak sesuai proposal, maka akan dievaluasi terhadap lingkungan tersebut dengan tindakan tidak akan mendapat ploting anggaran pada tahun selanjutnya. Dan ini sudah merupakan komitmen pihaknya dan pemerintah kota, dimana lingkungan yang tidak optimal akan dikenai sanksi," tukas kadis.(yongkie sumual)

Sondakh Jadi Narasumber Temu Regional II

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, tampil sebagai nara sumber
kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Selasa (22/10) lalu, di Hotel Garden Palace Surabaya.(Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Walikota Bitung, Hanny Sondakh, diberikan kepercayaan sekaligus apresiasi BKKBN Pusat, menjadi nara sumber dalam acara temu regional kedua pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKKBN RI, Selasa (22/10) lalu, di Hotel Garden Palace Surabaya.
Kepercayaan tersebut diberikan karena Kota Bitung di anggap berhasil menerapkan program pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kota Bitung.
Apresiasi dan penghargaan yang di berikan bagi Sondakh yang tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan berkapasitas Nasional ini, juga didukung oleh karena pelaksanaan amanat UU 52 Tahun 2009 dengan terbentuknya BKKBD, sehingga lebih fokus pada program yg berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana, bahkan keseriusan Pemkot Bitung dengan dukungan anggaran dari kas daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Bitung, Saya mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Pusat yang telah memberikan kesempatan kepda saya untuk tampil sebagai salah satu nara sumber pada program BKKBN ini,”ujar Sondakh, usai kegiatan, sembari menambahkan, terwujudnya program BKKDN dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam rangka pembinaan keluarga menuju keluarga yang terencana, sehat, sejahtera dan mandiri. (yappiletto)

Lomban Salurkan Bansos Senilai Rp448 Juta

WAKIL Walikota Bitung, Maximeliaan Jonas Lomban SE MSi, didampingi Wakil Ketua
TP PKK Kota Bitung, Dra Khouny Lomban Rawung MSi dan Kadis Sosial,
Okto Berty Sandag SE ME, menyerahkan bantuan kepada panti sosial, Penyandang Cacat,
Lansia dan Korban Tindak Kekerasan, Rabu (23/10) kemarin, Aula Dinas Sosial.(Foto:yappi/KM)

Bitung,KM-
Pemerintah Kota Bitung (Pemkot) menyalurkan bantuan kepada Panti Sosial, Penyandang Cacat, Lansia dan Korban Tindak Kekerasan, Rabu (23/10) Kemarin di Aula Dinas Sosial, dalam acara sosialisasi dan penyerahan bantuan Pemerintah Kota Bitung kepada Lansia, penyandang cacat dan pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial serta bantuan bagi korban tindak kekerasan tahun anggaran 2013,
Penyaluran tersebut diserahkan Wakil Walikota Bitung, Maximeliaan Jonas Lomban SE MSi, didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Dra Khouny Lomban-Rawung MSi dan Kadis Sosial, Okto Berty Sandag SE ME.
Dalam laporannya, Sandag mengatakan, dasar pelaksanaan, kepedulian pemerintah terhadap penyandang cacat atau seseorang atau kelompok sosial yang memerlukan bantuan.
“Dasar pemberian bantuan, Peraturan Walikota nomor 11 tahun 2013 tentang penganggaran bantuan sosial dari APBD, dengan tujuan dapat meringankan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan kesehatan bagi para penerima,”ujar Sandag.
Lanjutnya juga, bantuan yang diberikan melalui APBD Pemerintah Kota Bitung sebesar Rp230 Juta, dibagi 4 panti asuhan dan masing-masing menerima 20 juta rupiah, penyandang cacat sebanyak 50 orang dan masing-masing menerima 2 juta rupiah, juga bagi Lansia sebanyak 50 orang yang masing-masing menerima Rp1 Juta/per orang.
Dari dana APBN juga dibagikan saat ini, sebesar Rp218 Juta dengan penerima 30 orang Korban tindak kekerasan dan masing-masing menerima Rp3 Juta, serta Bantuan Asistensi sosial Lansia Tahap II tahun 2013 sebanyak 76 Orang masing-masing menerima Rp200 ribu/bulan dengan total Rp.60.800.000.
Sedangkan Bantuan Asistensi Sosial bagi Orang Cacat Berat mendapat santunan Rp300 ribu/bulan dan penerima sebanyak 56 orang dari total bantuan sebesar Rp.67.200.000. total bantuan yang disalurkan, Rp 448 Juta.
Usai memberikan bantuan, Lomban memantau langsung kegiatan bimbingan pelatihan melalui Loka Bina Karya, Menjahit, Komputer, Tatarias dan bidang lainya, sekaligus memberikan motivasi bagi penyandang cacat agar untuk selalu memiliki kemauan dan keyakinan serta terus bersemangat dan jangan putus asa dan selalu berdoa kepada yang kuasa.
“Meski dalam kekurangan, kalian harus tunjukan, bisa ikuti dan praktek pelatihan ini dengan semangat,”ungkap Lomban. (yappiletto)