no klik kanan

Selasa, 29 Oktober 2013

Pasulatan Nahkoda Baru Inspektorat Mitra

Kalumata Dinilai tak Efektif 
Bupati Mitra serahkan Surat perintah tugas kepala Inspektorat Mitra 
Ratahan, KM-
Sorotan tajam kurang maksimalnya kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang dijabat Jonas Kalumata, akhirnya jabatan tersebut berpindah ke Stenly Pasulatan.
Jabatan Kepala Inspektorat secara resmi dipindah tangankan Bupati Mitra James Sumendap SH di aula kantor bupati Mitra, Selasa (29/10) kemarin.
Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Pemkab Mitra diserahkan kepada Stenly Pasulatan yang juga merangkap Sekretaris DPRD Mitra. Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra, Ir Adrianus Tinungki MEng dikonfirmasi usai pelantikan memastikan pergantian jabatan tersebut mengacu pada upaya reformasi birokrasi di jajaran pemkab Mitra.
"Ini sudah sesuai kajian dan perlu dilakukan," tandasnya.
Dia tak menampik juga jika pergantian merupakan evaluasi kinerja Kepala Inspektorat Jonas Kalumata yang dinilai tak maksimal.
"Kan sudah ada kesempatan yang diberikan bupati. Akan tetapi sejauh ini masih jalan ditempat, maka perlu ada evaluasi," kata Tinungki.(marvelpandaleke)

Masyarakat Diminta Awasi Penggunaan DAK

Dante Tombeg SPd MPd
Manado,KM—
Pernyataan yang dilontarkan Kadis Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado, Dante Tombeg SPd MPd, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah dikucurkan di sekolah-sekolah agar jangan disalahgunakan. Hal ini mendapat dukungan dari Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Gempak), Jhon Pade. Menurutnya, himbauan Kepala Dinas merupakan acuan dari pemerintah kota untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin. "Saya dukung pernyataan pak Kadis, sebab dana yang terbilang cukup besar ini, merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan buat pembangunan sekolah," katanya.
Namun, ditambahkan Jhon, masyarakat pun harus mengawasi aliran dana tersebut agar betul-betul dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sekolah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. "Masyarakat pun wajib mengawasi dana dan proses pembangunan rehab sekolah. Sebab peran masyarakat sangat penting, agar aliran dananya digunakan pihak sekolah dengan baik,” tandasnya.
Pade juga mertegaskan agar masing-masing kepala sekolah harus bisa memanfaatkan DAK untuk melengkapi fasilitas sekolah. Ini dimaksudkan agar para siswa dan pengajar merasa nyaman di saat melakukan proses belajar dan mengajar.
"Jika para Kepsek menyalahi aturan dalam pemakaian dana ini, maka kami meminta agar pemerintah kota beserta Dinas Pendidikan untuk tidak segan-segan memberi sanksi. Sebab bila dana ini pun disalahgunakan, maka tidak terbayangkan perkembangan pendidikannya pun akan terhambat,” ungkapnya.
Sementara data jumlah sekolah penerima DAK baik SD, SMP dan SMA/K seolah-olah disembunyikan oleh pihak Dinas Pendidikan. Kabid Dikdas Drs Boyke Robot saat diminta data itu hanya mengarahkan ke Panitia Pembuat Komitmen (PPK) saudara Marten. “Sampai sekarang kami tak memiliki data jumlah sekolah dan berapa dananya persekolah penerima DAK. Tanyakan saja ke PPK,” singkatnya.
Kendati sebelumnya, Robot menyebutkan data sekolah penerima DAK nanti akan ditempelkan di papan pengumuman di Dinas Pendidikan, tapi hingga kini pembangunan proyek rehab sekolah sudah berjalan dua minggu data itu belum terpampang di Dinas Pendidikan.
Begitu juga ketika sejumlah wartawan meminta ke Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen). Menurut Kabid Dra Meiske Manoppo, saya tidak memiliki data sekolah penerima DAK, data itu ada di rumah dan saya lupa belum bawa ke kantor. “Nanti tanyakan saja ke PPK,” ujarnya singkat.  (otnie tamod)

Tomohon-Minahasa Berpotensi Konflik

Gara-gara Batas Wilayah Belum Tuntas
Manado, KM-
Menyusul belum disepakatinya batas wilayah antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, memaksa Pemprov Sulut turun lapangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kemendagri, ikut terseret untuk menyelesaikan batas wilayah yang berpotensi konflik antara daerah tersebut.
Karenanya, Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang, melalui Asisten 1 Setdaprov Edwin Silangen SE, mengimbau pemerintah kabupaten Minahasa dan pemerintah kota Tomohon untuk segera menuntaskan batas kedua daerah khususnya yang berada di Pilar Acuan Batas Utama 49 di Kasuang.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon harus secepatnya menuntaskan permasalahan batas wilayah ini,”imbau Silangen, Selasa (29/10) kemarin.
Karenanya, menurut Silangen, sebelum batas wilayah disepakati, diingatkan agar kedua daerah tersebut jangan dulu melakukan kegiatan atau aktifitas fisik sampai dengan adanya kesepakatan antara kedua bela pihak.
“Untuk menghindari terjadinya konflik, maka dimintakan pemerintah kedua bela pihak menjaga keamanan dan ketertiban serta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menciptakan suasana yang dapat menimbulkan konflik antar daerah serta diharapkan kedua pemerintah agar dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengantisipasi tindakan provokasi yang dapat memicu konflik antar masyarakat,”ingat Silangen yang didampingi Karo Pemerintahan DR Noudy Tendean.
Sementara, Kabag Pemerintahan Lucky Taju, Biro Pemerintahan yang menangani masalah ini, pada Rabu (30/10) hari ini, akan melakukan pembicaraan bersama dengan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, pukul 14:00 wita di Swiss Bellhotel Maleosan Manado.
“Diimbau agar kedua daerah tersebut harus hadir, karena pemerintah pusat melalui Direktur Wilayah Administrasi Perbatasan Ditjen PUM Kemendagri Eko Subowo, akan hadir untuk membantu menyelesaikan batas wilayah tersebut,”katanya.(donal taliwongso)

Komisi X DPR RI Seriusi Laporan SHS

 Terkait Pemberian Langsung DAK di Kabupaten Kota
Manado, KM-
Ketua tim Komisi X DPR RI, Syamsul Bahri kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan menseriusi laporan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk meninjau dan mengkaji kembali pemberian langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kabupaten dan Kota.
”Disarankan supaya ada model distribusi yang baru sehingga pengawasan bisa dilakukan,” katanya mengutip laporan SHS ketika dicegat wartawan usai dialog bersama Gubernur SHS, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil dan sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulut di ruang Huyula kantor gubernur, Selasa (29/10).
Diketahui, dalam dialog bersama tersebut, guberur SHS yang juga sebagai Ketua Umum AIPI ini menyampaikan agar bantuan-bantuan dari pusat berupa DAK dan lainnya yang diberikan langsung ke Kabupaten dan Kota agar dikaji kembali, karena tidak diketahui oleh pemerintah Provinsi, sehingga pembinaan, penga-wasan tidak bisa dilakukan dengan baik.
Selain itu, SHS juga meminta agar Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahra-ga, Pariwisata, Kesenian agar mendukung rencana pem-bangunan Kampus baru Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.(donal taliwongso)

Ingin Lulus CPNS, Bupati Dibujuk Rp 100 juta

Boroko, KM-
Menjelang tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), berbagai macam cara dilakukan para calon pelamar agar nanti bisa tetap mulus dalam tes perekrutan pada 3 November 2013 mandatang.
Mulai dari medekati para tim sukses, hingga para pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmut, hakan bupati, wakil bupati, ketua Dekab dan Sekda tak sedikit yang datang nengharapkan bantuan mereka. Bupati DP tentunya salah satu sasaran mereka bahkan sampai dibujuk dengan bayaran tidak sedikit, asal oknum tersebut di loloskan menjadi PNS.
“Saya mengetahui, banyak dari para calon pelamar yang ingin melakukan penyegokan terhadap para pejabat yang ada di lingkup Pemkab Bolmut. dan itu termasuk saya pula yang ingin disogok sebanyak Rp 100 juta, agar merka bisa tetap lolos pada perekrutan nanti,”ungkap DP.
Namun begitu dirinya berpendapat, sangat membenci akan cara-cara seperti itu. Sebab perekrutan CPNS di Bolmut, benar-benar harus transparan dan akuntabel.
“Jujur saya katakan memang banyak tawar penyegokan yang masuk kesaya. Dan tentunya saya paling alergi dan sangat membenci akan cara-cara tersebut, dan jika kedapatan ada yang bermain-main dengan CPNS maka orang tersebut akan diproses, dan pelamar akan langsung di coret,”ujar DP.
Untuk itu Papa Adit, sapaan akrabnya, menegaskan kepada para panitia dan pejabat yang ada lingkungan Pemkab Bolmut. Janganlah sekali-kali atau mencoba-coba untuk menerima penyuapan dari para calon pelamar CPNS. (Susanto mamonto)

Turambi: Keterangan Camat Tondano Selatan Tidak Rasional

PABU 49 Tapal Batas Tomohon-Minahasa
Judy Turambi,SH
Tomohon, KM-
Tarik menarik seputar tapal batasa wilayah antara Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon tepatnya diwilayah Kasuang, terus berpolemik. Jika sebelumnya Pemkab Minahasa menduga jika Tomohon telah menyerobot lahan, namun dari pihak Tomohon justru tetap bersikukuh dengan titik batas yang ditendai lewat Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 49.
Hal itu dinilai beralasan, mengingat PABU 49 merupakan kesepakatan yang disepakati Bupati Minahasa Drs Stevanus V Runtu dan Wakil Bupati Drs Jantje W Sajouw masih melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Penentuan itupun ikut disaksikan pihak Pemerintah Provinsi dan pihak Depdagri.
Koordinator EPW Kota Tomohon, Judy Turambi,SH, menjelaskan, Pabu 49 dipasang oleh Pemerintah Provinsi dan Depdagri bukan oleh Pemkot Tomohon. “Jadi sangat keliru kalau dikatakan Pemkot Tomohon telah menyerobot atau menarik 200-an meter wilayah Kabupaten Minahasa. Perlu diketahui bahwa PABU 49 sudah berdiri sejak tahun 2008 dan dipatok oleh Pemprov Sulut dan Depdagri,” ketus Turambi.
Dijelaskannya, berita acara pematokan itu ditandatangani oleh Drs Gerson Mamuaya waktu itu menjabat sebagai asisten I Pemkot Tomohon dan Drs FP Loing selaku asisten I Pemkab Minahasa. Lanjutnya, kenapa Pabu 49 berdiri tidak sejajar, dikarenakan pihak Depdagri saat itu telah menyatakan bahwa tidak selamanya garis batas itu harus lurus dan Pabu 49 merupakan titik koordinat antara Pabu 48 dan Pabu 50.
“Seandainya mengikuti keterangan Robert Ratulangi Camat Tondano Selatan yang menyebut jika ditarik garis lurus (PABU 48 ke PABU 50), berarti masih ada 200-an m dari lokasi yang ditentukan Tomohon,” jelas aktivis pemerhati pemerintahan itu.
Lanjut Turambi menekankan, bahwa penarikan garis lurus versi Camat Tondano Selatan sama sekali tidak rasional dan tidak masuk akal. Pasalnya, bilamana hal itu ditarik garis lurus berarti sejumlah wilayah perkebunan yang berada di Pabu 49 akan masuk wilayah Tondano Selatan (Tataaran II). Seperti, perkebunan Rokrok, perkebunan Kembuan, perkebunan Pandenderan, perkebunan Wawoh yang masuk kepolisian Matani I Kecamatan Tomohon Tengah hingga Wawo Kecamatan Tomohon Selatan. 
“Itu sama sekali keliru. karena catatan register desa sejak dulu menyebut perkebunan yang disebutkan itu berada di kepolisian Matani I sementara dalam register Tataaran II itu tidak tercantum nama perkebunan karena masuk wilayah Tomohon,” ujar Turambi.
Sementara itu Ketua komisi A DPRD Tomohon Drs Paulus Sembel mengatakan, untuk menyikapi persoalan tapal batas Tomohon dan Minahasa ini, kedua belah pihak harus duduk bersama mencarikan solusi terbaik.
“Karena kebijakan penentu itu merupakan ranahnya pemerintah, sehingga meminimalisir berbagai hak yang bisa berdampak buruk terhadap hubungan ditingkat sosial kemasyarakatan yang selama ini telah terjalin dengan baik,” ujar Sembel. (yongkie sumual)

Eman : Tidak Ada Titipan Pejabat

Penerimaan CPNSD
Tomohon, KM-
Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Kota Tomohon, dipastikan bersih dan tanpa ada titipan dari kalangan pejabat. Ini sebagaimana ditegaskan Walikota Jimmy F Eman SE,Ak.
“Proses penerimaan murni tanpa titipan pejabat. Juga diupayakan semaksimal mungkin berkualitas dan bisa diandalkan untuk kemajuan Kota Tomohon. Untuk itu, dimintakan kepada peserta tes CPNS untuk tidak percaya pada rayuan atau bujukan oknum yang bertindak sebagai makelar. Pemerintah Kota Tomohon lewat panitia sama sekali tidak akan bertanggung jawab, bilamana ada hal yang terjadi dalam kaitan penerimaan itu, dan sebagai pemerintah sangat mengharapkan peserta agar belajar sesuai disiplin ilmu dalam mengikuti proses tes ini,” ujar Walikota Tomohon.
Sementara di sisi lain Ketua Komisi A DPRD Tomohon Drs Paulus A Sembel berjanji akang melakukan pengawasan secara langsung dalam proses penerimaan CPNSD. “Pokoknya, pihak DPRD dalam hal ini komisi A akan memantau dari dekat mekanisme penerimaannya seperti apa, dan sangat mengharapkan sekali pihak panitia agar lebih transparan dalam penerimaan kali ini, sehingga terhindar dari berbagai asumsi dan praduga dari masyarakat akan proses penerimaan calon pegawai di tahun 2013 ini,” ujar Sembel.
Begitu pula katanya lagi, proses perekrutan tenaga kontrak K2 yang juga akan ikut tes ini perlu di awasi secara seksama. “Jangan sampai ada indikasi, prinsipnya tahapan harus berjalan secara fear dan diupayakan sama sekali tidak ada sorotan. Apalagi sudah ada dugaan yang masuk K2 itu tidak memenuhi syarat, terutama tahun dimulai kerja kebanyakan hanya direkayasa soal tahunnya dan ditetapkan sebagai tenaga kontrak,” sembur Ketua Komisi A itu.(yongkie sumual)

Tolak Rayonisasi, Pesat Gelar Demo Tahap II

Bitung,KM-
Setelah ratusan sopir ang-kutan kota (Mikrolet) Bitung, berunjuk rasa Senin (28/10) lalu, dalam rangka penolakan pemberlakuan Rayonisasi Mikrolet di Kota Bitung, unjuk rasa serupa berlangsung juga, Selasa (29/10) kemarin, di depan Kantor Walikota Bitung, dengan jumlah kendaran dan sopir yang lebih banyak di banding hari sebelumnya. Para perwakilan sopir kembali menolak pemberlakuan rayo-nisasi trayek, yang dianggap menimbulkan kerugian peng-hasilan para sopir.
“Rayonisasi belum diawali dengan kajian-kajian yang matang, ini akan merugikan kami sopir dan warga masya-rakat,”ujar para pendemo.
Aksi tersebut di terima, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Herry Benjamin SH, mewkili Pemerintah Kota Bitung.
“Pemerintah Kota Bitung menerima aspirasi para sopir, dan akan lakukan kajian-kajian dari tuntutan yang disampai-kan, saya yakin, pak Walikota memiliki pemahaman yang luas mengenai hal ini, dan pasti akan ada jalan keluar yang terbaik dari tuntutan para sopir ini,”ujar Benjamin, sambil mengucapkan terima kasih kepada para demonstran yang melaksanakan aksi damai, tanpa mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Bitung.
Akibat unjuk rasa ini, arus lalulintas di depan Kantor Walikota Bitung, agat tersendat, karena sebagian ruas jalan di pakai para pendemo untuk parkir kendaraan mereka. Aksi ini dilanjutkan di kantor DPRD Kota Bitung, di terima Ketua Komisi C, Drs Lexi Maramis bersama para rekan, dikawal ketat ratusan aparat Kepolisian Polresta Bitung. (yappiletto)

Ratusan Honda K2 Duduki Kantor DPRD Minahasa

Tondano, KM  –
Ratusan tenaga kerja Honorer Daerah (honda) Kategori 2 (K2) yang tak terakomodir, mendatangi dan duduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa untuk meminta keadilan dan kejelasan nasib mereka.
“Kami hanya meminta kejelasan dari pihak Pemkab Minahasa dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minahasa,” ungkap sejumlah tenaga Honda, Selasa (29/10) kemarin. 
Para tenaga Honda ini berha-rap, agar supaya pemerintah dapat memperhatikan nasib mereka, serta meminta kepada Dewan Minahasa untuk tetap memperjuangkan aspirasi mereka. “Pihak eksekutif dan legislatif kiranya bisa memindaklanjuti aspirasi kami, terkait tidak di akomodir menjadi tenaga tetap atau PNS di Pemkab Minahasa melalui instansi kami mengabdi sebagai tenaga honorer,” tutur salah satu Honda yang engan namanya dikorankan.
Menurut mereka, perekrutan CPNS dari tenaga Honda di Kabupaten Minahasa banyak kejangalan, atau tidak jelas. “Diantaranya banyak nama ganda yang lolos, yang bersangkutan sudah tidak di Minahasa namun tetap lolos dan banyak lagi. Sebenarnya ada apa ini?,” jelas sejumlah tenaga Honda K2. 
Sementara itu, Kaban BKDD Minahasa, Melky Rumate ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, aspirasi para tenaga Honda tentu saja telah ditampung, dan Pemkab Minahasa bersama perwakilan Honda malah sudah ke BKN.
“Hasilnya memang seperti itu yang dikeluarkan oleh BKN, dan itu bukan kesalahan dari Pemkab Minahasa dalam hal ini BKDD. Kami hanya mengusulkan,” jelas Rumate. (fernandokembuan)

KNPI Berikan Bantuan Kepada Kelompok Binaan

Jimmy Ring-kuangan,AP.Msi
Tondano, KM  -
Dalam rangka mengisi peringatan hari Sumpah Pemuda Ke-85, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa, Senin (28/10) kemarin, gelar penyerahan sertifikat kepada peserta pelatihan jurnalistik, penyambutan pemenang lomba duta smesco utusan Minahasa, serta sosialisasi dan penyerahan bantuan kepada kelompok kehu-tanan binaan KNPI.
Menurut Ketua KNPI Minahasa, Jimmy Ring-kuangan,AP.Msi ketika dikonfirmasi melalui Sekertaris KNPI Minahasa, Erwin Prtasik mengatakan, dalam rangkaian hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun Minahasa ke 585, KNPI Minahasa akan kembali mengelar berbagai lomba, yakni lomba Sepak Bola Mini, Fun Bike, Lomba Dayung Perahu Katinting, Apel Akbar Pemuda dan Kejuaraan Nasional Paralayang dan Gantole.
“Kami berharap pemuda dan masyarakat Minahasa dapat berpartisipasi dalam berbagai agenda ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pratasik menambahkan, sebagai tulang punggung bangsa dirinya bersama kepengurusan KNPI Minahasa tetap akan terus mendukung program Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow dan Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundajang dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik, terutama dalam peningkatan pereknomian masyarakat.
“Apa yang telah dilaksanakan pemerintah saat ini sudah bagus, baik itu bidang pembangunan sarana dan prasarana,” ungkap Pratasik. (fernandokembuan)