no klik kanan

Selasa, 29 Oktober 2013

17 November, DPR RI Verifikasi Faktual PBMR

KOTA Kotamobagu terus dipersiapkan untuk menjadi ibu kota Provinsi 
Bolaang Mongondow Raya. Nampak suasana malam di Kota Kotamobagu.(foto ist)
Boltim, KM-
Rancangan Undang‑Undang (RUU) pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) telah disetujui DPR RI untuk dibahas, namun warga di Tanah Totabuan tidak bisa berleha‑leha. Dalam waktu dekat ini, calon provinsi baru ini akan menghadapi verifikasi faktual.
"Tanggal 17 November 2013 ini, Panitia Kerja (Panja) DPR RI akan mengunjungi BMR untuk melakukan verifikasi faktual calon provinsi ini,"ujar Ketua Divisi Sosialisasi dan Penggalangan Massa Panitia Pembentukan Provinsi BMR, Candra Modeong, Selasa (27/10).
Dikatakannya, kedatangan Panja DPR RI terutama untuk memerfikasi secara faktual Kotamobagu sebagai calon Ibu Kota Provinsi BMR. Satu di antaranya yang akan dilihat adalah kesiapan sarana dan prasarana di Kotamobagu. Candra mencontohkan seperti calon kantor-kantor pemerintahan provinsi.
Pria yang biasa disapa Can mengatakan, untuk sarana perkantoran pemerintahan provinsi sudah tidak ada masalah. Banyak asset-aset peninggalan Pemkab Bolmong yang kini ibu kotanya di Lolak.
"Kantor gubernur kan ada bekas Kantor Bupati. Bahkan untuk rumah dinas ada Gubernur sudah ada di Ilongkow," tambah dia.
Pada pekan ini, lanjutnya, pihaknya akan menyiapkan semua keperluan untuk menyambut Panja DPR. Pemancangan papan‑papan nama untuk calon-calon kantor pemerintahan akan  dilakukan. Pun demikian dengan spanduk-spanduk dukungan dari tiap daerah di wilayah BMR juga disiapkan.
Can mengatakan, selain dari Panja II DPR RI, BMR juga harus siap‑siap didatangi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Setelah RUU pembentukan Provinsi BMR, DPR menyerahkan kepada eksekutif dalam hal ini Kemendagri sampai akhirnya nanti ada persetujuan dari presiden," kata dia.
Sementara tokoh pemuda asal Bolmong, Ahmad Ishak mengatakan seluruh  elemen masyarakat di BMR perlu mendukung pembentukan provinsi di Tanah Totabuan yang sudah mendekati final. Gerakan‑ gerakan yang kontraproduktif harus diminimalisir.
"Kita dorong dulu agar provinsi ini terbentuk. Saya rasa akan lebih mudah nantinya untuk mewujudkan daerah otonom baru, seperti Kabupaten Bolteng (Bolmong Tengah)," katanya.
Bahkan, lanjut dia, bukan tidak mungkin ada daerah-daerah otonom baru terbentuk setelah Provinsi BMR.
"Selain rencana pembentukan Kabupaten Bolteng, muncul wacana pembentukan Kabupaten Modasi dan Kota Bintauna. Kabupaten Modasi terdiri dari wilayah Modayag dan Passi. Namun, yang paling penting sekarang adalah bagaimana agar Provinsi BMR ini terbentuk,”tandasnya.
Provinsi BMR masuk satu di antara delapan calon provinsi baru. Selain Provinsi BMR, ada Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.(timkm)

SHS “Tantang” Ivansa

DR Sinyo H. Sarundajang dan Ivan Sarundajang
 Manado, KM-
Hubungan ayah dan anak yang terbangun antara Gubernur Sulut DR Sinyo H. Sarundajang (SHS) dengan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang ternyata membawa keunikan tersendiri dalam memposisikan kapasitas sesuai struktur birokrasi pemerintahan.
Dimana, dalam kerangka hubungan yang sulit diputuskan itu, SHS kini menantang Ivansa untuk dapat mensinergikan langkah dan kebijakan strategis di Kabupaten Minahasa dengan apa yang telah dicapai oleh Provinsi Sulut.
Tantangan terhadap Ivansa itu sebagaimana digemakan SHS dalam menyikapi langkah maju yang ditorehkan Pemprov bersama DPRD Sulut lewat keberhasilan mengorbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut untuk periode 2013-2033, melalui rapat paripurna dewan yang helat Senin (28/10) baru-baru ini.
Tantangan itu sendiri dipicu karena Pemerintah Kabupaten Minahasa hingga saat ini belum juga menuntaskan atau belum memiliki Perda tentang RTRW sendiri untuk internal Kabupaten Minahasa.
“Karena kebetulan ikut hadir dalam rapat paripurna ini, diharapkan Wakil Bupati Minahasa dapat memperhatikan proses penerbitan Perda RTRW Kabupaten Minahasa untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi,” ujar SHS dalam paripurna.
SHS juga mengungkapkan, dari semua kabupaten/kota yang ada, baru 7 daerah yang telah mengajukan naskah akademik RTRW kepada pemerintah provinsi. Sedangkan yang lainnya termasuk Kabupaten Minahasa hingga kini belum menyampaikan laporannya.
“Sampai saat ini, baru tujuh usulan RTRW dari daerah kabupaten/kota yang telah dievaluasi dan saya tandatangani. Untuk itu pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengajukannya untuk dapat memperhatikan hal ini, termasuk Kabupaten Minahasa,” tutur SHS.(Jeffrie Montolalu)

Manado Tuan Rumah Konferensi Nasional DMO 2013

PEMBUKAAN pelaksanaan Konferensi Nasional DMO 2013 yang dihadiri 
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, kemarin.(Foto: ist)
Manado, KM -
Kota Manado terpilih sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Nasional Destination Management Organization (DMO) 2013. Konferensi tersebut melibatkan para pemangkuy kepentingan di bidang pariwisata se Indonesia.
“Terima kasih telah memilih Manado menjadi tempat penyelenggaraan DMO 2013. Semoga dengan perhelatan ini para pelaku wisata se-Indonesia dapat mengetahui, bahwa di Manado bukan hanya ada Bunaken tapi juga obyek-obyek wisata lain yang tak kalah memikat,”ujar Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, saat memberikan sambutan pada pembukaan DMO 2013, di Ballroom Grand Kawanua Hotel, Selasa (29/10) kemarin.
Wawali berharap, dengan dilaksanakannya DMO 2013, potensi pariwisata di Indonesia lebih dioptimalkan, serta mempercepat pembangunan pariwisata.
“Semoga dengan adanya DMO di Manado, dapat mengoptimalisasikan potensi lokal, mempercepat pembangunan pariwisata daerah, mengurangi egoisme otonomi sehingga manajemen destinasi lebih dinamis serta mendorong penguatan daya saing ditataran nasional dan internasional,”tukas Wawali.
Penyelenggaran DMO 2013 ini sendiri bertujuan meningkatkan keterpaduan dan kualitas pengelolaan destinasi, direncanakan akan membahas berbagai topik utama yang terkait dengan upaya mewujudkan lahirnya berbagai DMO dibeberapa destinasi wisata secara nasional dan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Ir Firmansyah Rahim MM, Direktur Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kemenparekraf Lokot Ahmad Enda MM, serta Mantan Menbudpar RI tahun 2000-2004 I Gde Ardika.(jan torindatu)

Penggunaan Dana APBD-P Rawan

Drs Johanes Rumambi
Minut, KM -
Persiapan digulirnya realisasi pos anggaran lewat APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2013 untuk pekerjaan fisik maupun non fisik di Minahasa Utara (Minut) menuai perhatian serius banyak kalangan. Aktivis pemuda Minut, Steven Rumengan, menilai, ketatnya pengawasan dari pihak SKPD penyelenggara dan pengelolah anggaran pembangunan harus benar-benar maksimal dan normatif.
"Proyek di anggaran perubahan tahun ini sangat rawan diselewengkan bila tak taat aturan. Dan akibat penyelewengan berbuntut pada kualitas pekerjaan yang tak sesuai bestek dan melanggar undang-undang," tandas Rumengan.
Panitia lelang dan pemeriksa pun harus objektif dan tidak boleh memberikan porsi berdasarkan suka atau tidak suka kepada kontraktor. Atau parahnya sampai ada deal atau kesepakatan yang didasarkan pembagian jatah berdasarkan fee yang diberikan.
"Info yang kami dapat dari investigasi bahwa ada proyek fisik yang sudah jatah-jatahan. Proses lelang pun hanya diduga formalitas," tandasnya.
Parahnya lagi, dari informasi lain didapat, kewajiban pemenang proyek yang diduga diserahkan kepada panitia bisa 2,5 hingga 5 persen.
"Jelas ini berbahaya dan merugikan daerah,"seru warga.
"Aparat hukum harus pro aktif lakukan pengawasan proyek di perubahan ini," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Drs Johanes Rumambi, yang ditanya terkait realisasi proyek anggaran perubahan mengatakan, pengawasan ketat dan normatif wajib diberlakukan.
"Kalau tidak benar kita Pemerintah tidak akan biarkan. Dari tingkat panitia sampai kontraktornya kita proses hukum," tegas Rumambi mengingatkan.
Sejauh ini, diakui Rumambi belum ada laporan soal indikasi ataupun penyalahgunaan dana dari APBD-P."Kita berharap semua berjalan baik sesuai aturan mainnya," pungkasnya.(hendralumanauw)