no klik kanan

Rabu, 30 Oktober 2013

Pemkab tak Mungkin Cabut Izin PT Malta

Lolak, KM-
Adanya aspirasi segelintir  rakyat desa Poigar 3 untuk meminta kepada Pemerintah kabupaten Bolmong, untuk mencabut Izin eksplorasi Perusahaan Pasir Besi PT Malta. Ditanggapi dingin oleh Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan, kepada sejumlah Wartawan Selasa, (29/10) Lalu.
Salihi mengatakan, untuk mencabut izin PT Malta tidak membalikkan telapak tangan. Sebab, izinnya sudah melalui kementerian pertambangan di pusat.
”Pemerintah hanya memberikan rekomendasi izin tapi sepenuhnya ada pada pemerintah pusat,’’kata Salihi.
Dikatakan Salihi, pihaknya sebagai pimpinan daerah maju pun kena dan mundur pun kena, Karena jika di cabut izinnya perusahaan bisa saja menuntut kepada Pemkab.
”Mereka sebagai investor telah dilindungi oleh aturan – aturan negara, apabila Pemerintah daerah mengabaikan investor maka perusahaan bisa memPTUN-kan Bupati,’’ujar Salihi.
Diakui Salihi, sudah ada sekelompok masyarakat desa Poigar telah melaporkan kepadanya agar izin Perusahaan dicabut tapi tentu pemkab masih akan kaji dulu aspirasi rakyat tersebut.
”Tidak semua masyarakat yang ada didesa Poigar itu, Menolak keberadaan PT Malta, dimana hanya segelitintir orang saja yang tidak suka perusahaan,’’aku Salihi.
Meski demikian, kata Salihi pihaknya sudah sampaikan kepada perusahaan untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi.
”Pendekatan Perusahaan kepada warga sangat perlu, karena hadirnya investor di wilayah tersebut akan memberikan peluang para pekerja dan tentu desa yang berada disekitar perusahaan akan mendapatkan perhatian dari perusahaan,’’imbuh Salihi.(haryono tungkagi).

Kejaksaan Seriusi Dugaan Korupsi Rp 1,2 Miliar

Terkait Pengadaan Tronton PU Bolsel 2012
La Haja SH
Molibagu, KM –
Rupanya proyek pengadaan kendaraan berat jenis  truck tronton berbandrol Rp 1,2 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kini masuk di meja Kejaksaan Cabang Negeri (Kecabri) Dumoga-Bolsel.
Diketahui, pihak Kecabri sejak Senin pekan lalu sudah memanggil PPK (pejabat pembuat komitmen,red) terkait proyek pengadaan ini, untuk memeriksa kelengkapan berkas truck tronton tersebut, apakah sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang dikeluarkan atau tidak.
Kepala Kecabri Dumoga La Haja SH saat dikomfirmasi, Rabu (31/10) kemarin, mengatakan berkas mereka  belum lengkap.
"Ada beberapa berkas yang belum lengkap, sehingga pihaknya rencananya akan kembali memanggil yang bersangkutan,"kata La Haja.
Disinggung soal dokumen-dokumen apa saja yang belum lengkap, La Haja menjelaskan.
"Yang tidak sempat dibawa waktu lalu adalah bukti kontrak asli serta bukti pencairan dana proyek pengadaan truck tronton ini,"jawabnya.
Sementara itu Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bolsel Boy Poluan yang juga selaku PPK proyek ini saat dimintai tanggapannya menungkapkan, ketika dipanggil pihak Kecabri pekan lalu, semua berkas yang dibawanya lengkap.
"Dokumen yang saya bawa semua lengkap, tapi menurut pak jaksa masih ada yang belum lengkap dan masih ada berkas lagi yang diminta oleh pihak Kejaksaan, saya masih akan menghadap kembali ke Kecabri dan melengkapi berkas kembali. Saat ini dia mengaku sedang tugas luar di Denpasar Bali.
"Nanti sekembalinya dari Bali saya akan menghadap kembali ke Kejaksaan,"tutup Boy, kemarin. (sudarto manoppo)

Polda Diminta Seriusi Penyimpangan di Pemkab Bolmut

Boroko, KM-
Warga di Kabupaten Bolmong Utara, (Bolmut) meminta kepada aparat penegakdalam hal ini, pihak Kepolisian Derah (Polda) Sulut, untuk segerah menuntaskan dugaan kasus penyimpangan di lingkup Sekeretariat Daerah (Setda) Pemkab Bolmut.
Diketahui bersama pada dua tahun berturut - turut dari hasil laporan pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Bolmut, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat.
Dimana pada temuan BPK RI Perwakilan Sulut, tersebut, pada tahun 2011,terdapat temuan kerugian daerah, yaitu pertanggung jawaban belanja barang pada sekertariat daerah tidak memadai dan diduga terindikasi merugikan daerah sebesar Rp 104.505.089 Sedangkan temuan  BPK RI Perwakilan Sulut, pada tahun 2012, terdapat temuan yak ini Pengembalian atas belanja habis pakai kantor cetak dan pengadaan belanja bahan material, belanja perawatan kenderaan bermotor dan belanja makanan dan minuman sebesar Rp 8,110,614,885,00 yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga namun tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Sebagai warga Bolmut, saya meminta kepada penegak hukum dapat menuntaskan persoalan ini, ” tegas Aripin Bolota, salah satu pemerhati Bolmut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolmut, Suriansyah Korompot SH, mengatakan tetap menghormati proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polda Sulut, di lingkungan Setda Pemkab Bolmut, dengan harapan, agar kasus penyimpangan ini, secepatnya diselesaikan.
“Yah Sebagai warga negara yang menaati segala hukum yang berlaku di negeri ini, kami (Pemkab Bolmut, red), menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ini, dengan harapan agar kiranya persoalan ini, dapat secepatnya terselesaikan, ”singkat Korompot.
Seperti informasi yang berhasil dihimpun harian ini, Polda Sulut, sudah memanggil 8 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Bolmut, secara bergiliran untuk dimintakan klarifikasi sesuai dengan surat panggilan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Rerkimsus),p Senin (21/10) pekan lalu dengan  nomor surat panggilan B/435/X/2013/Dit Reskrimsus. Yang tertulis mengundang kepada pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), bendahara, pemeriksa barang dan sejumlah pegawai yang semuanya berjumlah 13 orang.(Susanto mamonto)

LJK CPNS 2013 Diperiksa Panpelnas

Amurang, KM-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Drs Roy Tiwa saat dihubungi wartawan Koran ini mengatakan, hasil Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 3 November 2013 setelah dikumpulkan langsung dikirim ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Jakarta.
"Setelah selesai pelaksanaan Ujian Lembar jawaban Komputer (LJK)-nya akan langsung dikirim ke Panitia Seleksi Nasional," ujar mantan Sekretaris Dinas Perkebunan Minsel ini, Rabu (30/10) kemarin.
Terkait instansi apa yang masuk dalam Panpelnas CPNS 2013, Tiwa menjelaskan, instansi-instansi yang tergabung dalam Panpelnas yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPan), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Mereka (Panpelnas) ini yang akan mengawasinya. LJK Ini akan diperiksa disana," kata Tiwa.
Sesuai mekanisme, hari Minggu itu juga langsung dibawa Tim ke Kantor BKDD Provinsi Sulut, selanjutnya diantar ke Jakarta. Pun quota-nya masih tetap menggunakan quota nasional yakni 30 persen. 
"Kami para Kepala BKDD di daerah telah berupaya membalikkan quota tersebut menjadi quota daerah namun jawabannya belum ada," kata Tiwa.(dolviemangindaan)

Sejumlah SKPD Dapat ‘Rapot Merah’

Terkendala Fisik Proyek
Tahuna, KM—
Sejumlah Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) mendapatkan catatan rapot merah dari Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 2013, dalam rapat evaluasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sangihe Ir Willy Kumentas MSi, di Aula Serba Guna Kantor Bupati, Rabu (30/10).
Pasalnya, banyak SKPD realisasi laporanya jauh dari devisiasi target penyerapan anggaran yang sudah ditentukan. Menurut Kumentas, setelah dikonfirmasi di SKPD banyak laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan dipengaruhi kegiatan fisik. Ada proyek menunggu APBD Perubahan, ada proyek terkendala pencairan dana dan juga proyek sudah selesai 100 persen, tetapi belum melakukan pencairan. “Saya minta SKPD yang mendapatkan ‘rapot merah’ untuk mempercepat proses realisasi anggarannya,” tegasnya.
Dikatakannya, bagi SKPD merah rapotnya, kami memberikan waktu hingga Oktober untuk memperbaiki laporan realisasi kegiatannya. Kalau perlu bulan Oktober semua SKPD tidak ada yang rapot merah lagi. “Semua harus dapat minimal hijau maksimal biru, sehingga laporan realisasi penyerapan anggaran tidak akan mempengaruhi penganggaran APBD 2014,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan, Drs JZ Warouw MM, mengatakan sampai 30 November laporan realisasi penyerapan anggaran SKPD rata-rata sekitar 70 persen. “Bulan November realisasi penyerapan anggaran ini akan naik seiring dengan akan terealisasinya berbagai kegiatan fisik dari SKPD,” tandasnya, sembari menambahkan, bulan November realisasi penyerapan anggaran dari Badan Pengelolaan Perbatasan akan normal, karena proyek yang anggaranya terhambat dengan APBD-P sudah akan terealisasi. (fitri lumiu)