Ekspedisi Restorasi Minahasa
Minahasa Baru, Janji HAG-RJM di Puncak Lembean 

Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa yang dipimpin Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM), taklukkan puncak Lembean

Manado, KM
Hangky Arther Gerungan dan Ricky Janeman Montong (HAG-RJM) buktikan sesukaran warga Minahasa melalui petualangan keras Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa (TERM), Selasa (16/10) kemarin.
Perjalanan tim ekspedisi diikuti langsung Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Minahasa HAG-RJM bersama tim, sedari start Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi hingga berakhir di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur menempuh perjalanan tak kurang dari 15 kilometer.
Pun medan berat yang dilewati tim ekspedisi, terbilang sebuah petualangan berat penuh tantangan.
Sekira 2 mil perjalanan dari desa Kinaleosan, HAG bergumam soal beratnya pendakian hingga perhentian pertama tim ekspedisi untuk istirahat sejenak.
“Puncak Lembean sangat menantang sehingga terasa berat untuk dilewati. Tapi inilah tantangan yang harus ditaklukan sekaligus turut merasakan beratnya kehidupan rakyat kita sekarang ini,” gumam HAG.
Sebagai seorang pemimpin, HAG didampingi RJM mengendalikan tim ekspedisi agar tetap dalam barisan serta terus memegang komitmen menaklukan puncak Lembean yang kelihatan angkuh.
Lanjutan perjalanan tim ekspedisi melintasi bukit terjal berbatu dengan tingkat kesukaran yang terbilang berat. Melintasi akar besar pohon, melindas celah tebing, menerobos rimbunan daun hutan. Tim menyusuri jalan yang mulai jarang dilewati orang.
“Jalan ini dibangun pengerasan pada tahun 1981 lalu. Sampai sekarang terhitung sudah 31 tahun dibiarkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah,” papar Jelfy Sumanti diiyahkan Fecky Mondiringin dan Stenly Rumbay bersama solidaritas puluhan warga termasuk ibu-ibu Desa Kinaleosan mengikuti Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa hingga Kelurahan Papakelan.
Pertualangan berat tim ternyata melintasi beberapa kali perhentian sebagai tonggak refleksi sekaligus istirahat tim ekspedisi.
Tim dipimpin langsung HAG bersama RJM yang tampak tetap bersemangat menyepakati lima kali tempat perhentian, dimana setiap kali mendekati tempat perhentian tim menyepakati refleksi sejenak kemudian melanjutkan perjalanan dengan arti-arti yang mendalam.
“Perjalanan dari perhentian ke empat yang cukup melelahkan, ada tim yang mengaku sudah melihat danau Tondano pertanda perhentian ke lima sudah dekat. Tapi setelah sama-sama buktikan, ternyata masih sangat jauh,” ungkap RJM langsung disambut derai tawa semua yang hadir.
Dikatakan RJM setelah tim istirahat diperhentian kelima di rumah Charles Sumanti (82) di Kelurahan Papakelan, perjalanan cukup menantang tim ekspedisi akan menjadi nazar HAG-RJM membangun Minahasa kedepan.
“Ekspedisi Restorasi Minahasa akan menjadi janji HAG-RJM untuk membangun Minahasa baru yang lebih baik,” tandas Kiki, sapaan akrab RJM.
Terkait perjalanan berat yang ditaklukan tim ekspedisi yang dipimpinnya, HAG kepada wartawan membenarkan jika perjalanan timnya menjadi ikrar HAG-RJM membangun Minahasa.
“Perjalanan tadi (kemarin), bersama-sama kami lewati lembah terjal, bebatuan tajam sehingga melintasinya harus berhati-hati supaya tidak terperosok. Begitulah ikrar HAG-RJM membangun Minahasa, kami akan bersama rakyat menjaga semua kepentingan masyarakat,” pungkas HAG.(tim)

Hans Tinangon

Langgar PP 53/2010, 6 PNS Telah Dipecat
Pemecatan Enny Sesuai Aturan Kepegawaian

Manado, KM –

Terkait pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Enny Umbas, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado, Kepala BKD Manado, Drs Musa Hans Tinangon MSc, kembali menegaskan keputusan tersebut telah sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Tinangon, yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan yang ditandatangani Walikota GS Vicky Lumentut.

“Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan jika PNS tidak hadir selama 46 hari setelah diakumulasi, maka yang bersangkutan mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Enny sendiri bukan hanya 46 hari tetapi hampir setahun tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS,”tandas Tinangon.

Lanjut dikatakan pejabat yang akrab dengan kalangan pers tersebut, apa yang dilakukan Pemkot Manado sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan, sebelumnya sudah berapa kali surat teguran diberikan kepada Enny.

Menurutnya, Enny sudah 2 kali di berikan sanksi disiplin, yaitu 1 kali sanksi disiplin ringan dan 1 kali sanksi disiplin sedang, dan terakhir bulan September 2012 di berikan sanksi disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Semua itu di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No 53 thn 2010 tentang sisiplin PNS. Sebelumnya juga yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sebagai PNS sewaktu menjadi Bendahara di Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado,”ujar Tinangon.

Tinangon menjelaskan, Enny juga terkait dengan kasus menerima uang dari beberapa pihak ketiga dengan janji memberikan proyek namun tidak di realisasi sehingga masalah ini telah di adukan ke Polda dan sementara di proses pihak Polda.

“Eny Umbas pernah merekayasa kepangkatan untuk memperoleh pembayaran TPP (tunjangan tambahan penghasilan pegawai) lebih besar. Enny hanya golongan II/b tapi jadi golongan III/a. Jadi perilaku dan perangai Enny memang sudah tidak baik sebagai PNS,”jelasnya.

Tinangon mengaku tidak gentar dengan niat Enny, yang menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Manado melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.  

“Silahkan saja itu hak dia, kita siap memberikan keterangan dan menyampaikan bukti-bukti, jika dipanggil pengadilan,”ujar Tinangon.

Menurutnya, pemecatan terhadap Enny bukanlah yang pertama. Sebelumnya, selang tahun 2010 sampai Agustus 2012 ini, Pemkot Manado telah memberhentikan dengan tidak hormat enam PNS lainnya. Dimana, satu PNS dipecat pada masa pemerintahan Penjabat Walikota SH Sarundajang, kemudian dua PNS pada masa Penjabat Walikota Robby Mamuaja, dan tiga PNS dimasa Walikota GS Vicky Lumentut.

Sedangkan, masih ada tujuh PNS lainnya yang sedang diproses pemecatannya oleh Pemkot Manado. Mereka dijatuhi sanksi disipilin karena melanggar PP 53 tahun 2010.(jan torindatu)

Ribuan Ha Sawah di Bolmut Krisis Air
Pemprov Kurang Perhatikan Swasembada Beras

Manado, KM –

Semangat Gubenur Provinsi Sulut DR Sinyo H. Sarundajang untuk mewujudkan swasembada beras nampaknya masih kurang serius dilakukan. Terbukti, ribuan hektar sawah di daerah lumbung padi terabaikan meski mengalami krisis air, seperti dialami di lima desa di Kecamatan Pinoguloman Bolmong Utara.

Fenomana memiriskan itu terungkap, ketika lima Sangadi masing-masing sangadi Buko, sangadi Buko Selatan, Sangadi Dalapuli, Sangadi Dalapuli Timur dan Sangadi Batu Tagam bertandang dan menyampaikan keluhan atas kondisi itu kepada DPRD Sulut, Selasa (16/10) kemarin.

Menurut Sangadi Buko Wensi WJ,  kelima desa tersebut selalu mengalami kegagalan panen padi. “Kami sering mengalami karena kekurangan air. Imbasnya, jika dibandingkan dengan  beberapa trahun silam, produksi padi atau hasil panen yang dilkakukan sekarang mengalami penurunan sebanyak 40 persen,” ujarnya mewakili para Sangadi.

Dijelaskannya, lahan sawah padi yang ada di lima desa kurang lebih seluas 1260 hektar. Namun hanya sekitar 600 hektar yang terairi. Diakuinya, sebenarnya ada bendungan yang dibangun sekitar tahun 1984, tapi sampai saat ini tidak diperbaiki dan kurang perawatan akibatnya debit air turun samapai 50 persen.

“Bendungan yang dibangun di desa Buko kurang sekali diperhatikan. Memang ada program pembangunan lanjutan berupa irigasi di dalapuli dengan anggaran sebesar 2,4 milyar rupiah, tetapi fungsinya belum iptimal menjawab kebutuhan air.

Sementara anggota Komisi IV Raski Mokodompit berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga itu. ‘’Inikan bukan hanya kebutuhan petani tapi juga kebutuhan masyarakat Sulut. Kalau tak ada irigasi tentu akan berpengaruh pada swasembada beras,’’ katanya.

Kunjungan itu diterima anggota komisi I Farid Lauma, anggota Komisi II Soenardi Soemantha, anggota Komisi IV Raski Mokodompit, Ketua Komisi I Jhon Dumais dan Anggota Komisi I Mikson Tilaar.(JeffrieRM)

Terkait Aksi Mahasiswa
Bohohang: Disclaimer, Bupati harus Salahkan BPK Sulut

Boroko, KM –

Aksi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolmut sebagai pengguna anggaran serta Dekab tupoksi sebagai pengawasan kinerja Pemkab, mendapat kritik tokoh muda Bolmut Fajri Bohahang.

Dikatakan Bohohang, tupoksi legislatif dan eksekutif apabila difungsikan opini disclaimer dari BPK-RI Perwakilan Sulut pada pemeriksaan tidak akan terjadi.

“Kami datang untuk mempertanyakan kinerja legislatif dan eksekutif yang tidak maksimal sehingga kenapa Bolmut meraih opini dislaimer,” kritik Bohohang.

Dijelaskannya, hasil dengar pendapat bersama eksekutif dan legislative di ruangan kerja Ketua DPRD Bolmut, Jumat pekan lalu, dipertanyakan mahasiswa kemudian dijawab bupati dinilai tidak terarah.

“Jawaban bupati kemarin mengambang, malah menyalahkan BPK-RI Perwakilan Sulut,” beber Bohohang, Selasa (16/10) kemarin.

Ditambahkannya, contohnya seperti penjelasan Bupati mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK- RI, tentang  BOP yang ketambahan Rp200 juta, Bupati mengelak itu bukan BOP miliknya, tetapi BOP dari Sekertariat Daerah.

“LPJ dari bupati tentang BOP yang ketambahan 200 juta, ternyata tidak diakui oleh Bupati sendiri,” pungkasnya.

Sementara bupati Hamdan Datunsolang  hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(Santo)

Golkar Bolsel Dijatah Dana Banpol Terbanyak

Molibagu, KM -

Partai lambang beringin menjadi partai memperoleh dana bantuan politik (Banpol) paling banyak di Bolmong Selatan (Bolsel).

“Untuk dana Banpol kami sudah salurkan kepada 11 partai pemilik kursi di DPRD Bolsel minggu lalu,” jelas Sofian Amu kepala badan Kesbangpol Bolsel, Selasa (16/10,) kemarin.

Dijelaskannya, sebelum disalurkan 11 partai tersebut sudah melewati proses verifikasi berkas.

“Dan kami sudah masukkan permohonan ke bupati melalui dinas keuangan, dan sudah disalurkan,” kata dia.

Ia menambahkan, dana bantuan Parpol tersebut akan dianggarkan setiap tahun.

“Tapi tergantung dari kemampuan keuangan daerah, karena pastinya akan memengaruhi,pada jumlah anggaran APBD,” ucapnya.

Dijelaskannya, dari 11 partai penerima dana bantuan Parpol, Golkarlah yang mendapatkan dana paling besar, kemudian diikuti oleh PDI-P dan partai Hanura. Sementara partai buruh, PPRN dan gerindra mendapatkan dana paling sedikit.

“Semuanya tergantung dari jumlah suara pada pemilihan lalu, bukan kami yang tentukan sendiri,” paparnya.

Ditambakannya, setelah disalurkan partai berhak menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan partai.

“Penggunaan dananya terserah partai, tapi pastinya mereka harus masukkan laporan pertanggungjawaban atas pengunaan dana bantuan parpol tersebut,” cetusnya.(tox)

01. Golkar           Rp169.358.250,-
02. PDIP             Rp 47.175.000,-
03. Hanura           Rp 40.806.375,-
04. PAN              Rp 23.351.625,-
05. Demokrat         Rp 23.949.175,-
06. PKPI             Rp 17.973.675,-
07. PPP              Rp 12.815.875,-
08. Gerindra         Rp 11.038.950,-
09. PPRN             Rp  9.985.375,-
10. P.Buruh          Rp  9.010.425,-
Jumlah               Rp 400.0012.550,-

Polhut Amankan Kayu tak Bertuan
Hutan Klabat Terus Dibabat

Kayu hasil sitaan Polhut Minut langsung diamankan di Dinas Kehutanan Minut.

Minut, KM -

Keberadaan hutan di gunung Klabat terus terusik tangan-tangan liar. Terbukti, Selasa (16/10)kemarin sekitarpukul 13.00 Wita, pihak Dinas Kehutanan(Dishut)Minut melalui petugas Polisi Kehutanan (Polhut)berhasil mengamankan dan menyita sekitar 1 kubik lebih kayu berbagai jenis yang diduga kuat hasil penebangan liar di hutan gunung Klabat.

Penyitaan kayu tersebut dilakukan aparat Polhut dalam kondisi sudah terpotong rapih menjadi ukuran papan dan balok yang siap diperdagangkan. Lokasi diamankannya potongan kayu tersebut tepat berada dikaki gunung di Desa Kaima Kecamatan Kauditan. “Kami menduga kayu baru diturunkan dari kawasan hutan di gunung dengan menggunakan hewan sapi sebagai alat tarikkayu,” terang Andaria, Kabid Pengawasan Hutan Dishut Minut.

Kadis Kehutanan Minut Ir Joppy Lengkong yang ditemui dilokasi penampungan kayu sitaan Dishut Minut menjelaskan, aksi penebangan liar ini akan ditindak dan diusut.”Kamiakan lakukan pengecekkan lanjutan.dan pastinya akan diketahui asal muasal kayu tersebut,” tandas Lengkong.

Lengkong menghimbau para pelaku pembalakkan liar untuk menghentikan setiap aksi yang merugikan lingkungan ini. “Patroli terus dilakukan. Kayu yang ditebang dan tidak dilengkapi surat-surat resmi pasti akan diamankan,” tegasnya. (hendrasamuel)

Sumampouw Warning Panwascam
Tondano,KM -
Sorotan dari masyarakat kali ini mengarah kepada para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), karena diduga sebelumnya ada oknum Panwascam yang diduga merupakan salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon.
“Ada oknum yang sudah dilantik menjadi Panwascam, dulunya merupakan tim sukses salah satu pasangan calon, bahkan sempat memberikan orasi-orasi ke masa terkait dukungan ke calon tersebut, kami berharap Panwaslukada Minahasa bisa jeli dengan hal-hal seperti ini, agar intergritas panwas sebagai lembaga pengawas tidak dipertanyakan dengan hadirnya orang-orang yang tidak netral,” ungkap sebuah sumber yang tak ingin namanya dikorankan.
Ketua Panwaslukada Minahasa,Erwin Sumampouw SP,  pada Selasa (16/10), ketika dikonfirmai terkait hal ini, menegaskan jika Panwaslukada Minahasa sendiri akan menindaki oknum-oknum tersebut jika memang terbukti tidak netral.
“Kalau kedapatan tidak netral tentunya kami akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut, tak tanggung-tanggung langsung di PAW,” tegas Sumampouw yang didampingi oleh Fentje Bawengan Ssos.
Sumampouw dan Bawengan pun menyatakan peringatan keras kepada  kepada para Panwascam yang sudah dilantik. “Mereka wajib netral, kalau ada laporan dari masyarakat tentunya akan kami proses dan bila terbukti terancam di PAW,”  beber Sumampouw.(fernando kembuan)

Deteksi Penggunaan Narkoba Pejabat Pengguna Narkoba

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

150 Pejabat Tomohon Tes Urine

Tomohon, KM —

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015,.   Pemerintah Kota Tomohon melakukan tes urine bagi 150 pejabat.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak mengatakan, kegiatan tes urine ini merupakan contoh bagi para generasi muda dan masyarakat umum lainnya, dalam menopang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Lanjutnya, ada beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dapat dilakukan seperti tindakan Preventif (pencegahan) untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba serta pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.

“Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya tindakan represif (penindakan) untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat dan bilamana masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. Sama hal dengan tindakan Kuratif (pengobatan) dalam kaitan erat dengan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain,” ujar Eman.

Pada bagian lain dikatakan Eman, salah satu bentuk pencegahan juga melalui rehabilitatif (rehabilitasi). Ini dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba lagi, sehingga rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. “Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba” pungkas Walikota dalam pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan senin (16/10) kemarin.(yongkie sumual)

Gubernur Belum Sahkan APBD-P Minahasa
Duel SHS Vs SVR Kembali Memanas
Tondano,KM –
Memang “perang dingin” antara Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dengan Bupati Minahasa, Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR) sudah menjadi rahasia umum. Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur 2010 lalu menjadi awal kedua pemimin beda wilayah ini “bertarung” di dunia politik.
Waktu itu, SVR takluk dengan satu putaran. Skor pun berubah 1-0 untuk kemenangan SHS. Beda Pemilihan Gubernur beda pula Pemilihan Bupati. Pengalaman panjang SVR di dunia politik sekaligus memegang kendali para top birokrat di tanah Toar Lumimuut, menjadi “senjata pamungkas” SVR di Minahasa sekaligus menghantar putra kesayangannya, Careig Naichel Runtu (CNR) menjadi Bupati pada Pemilukada Minahasa Desember mendatang. Selain itu, kemenangan CNR dipastikan menjadi harga diri SVR selaku Ketua DPD Partai Golkar (PG) Sulut. Apalagi “pertarungan” kali ini berada di kandang SVR. Sejarah buruk 2010 lalu, tentu tidak inginkan dialami Bupati dua periode ini.
Sementara, SHS yang sudah membuktikan dua periode sebagai orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai, dipastikan tidak akan tinggal diam. Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini, akan menjadi mimpi buruk, SVR di Minahasa. Apalagi kekuasaan penuh yang diberikan pemerintah pusat kepada SHS selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menjadi “alat” sekaligus “sejata perang” untuk meraih poin 2-0 atas SVR, sekaligus memberikan kemenangan bagi anaknya, Ivan Sarundajang (IvanSa) di Pemilukada Minahasa.
Posisi di lingkungan pemerintahan, SHS terbilang sangat kuat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, SHS berhak menegur sekaligus merekomendasi ke Presiden agar memberhentikan kepala-kepala daerah yang “nakal”. Berbagai kebijakan dan intervensi berselimut aturan ke daerah pun bisa dia diambil. Satu diantaranya soal rolling jabatan eselon II di Pemkab dan Pemkot. Dimana Bupati atau Wali Kota harus berkonsultasikan ke Provinsi sebelum melakukan rolling pejabat eselon II. Dan yang paling terbaru adalah soal pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2012.  
Pemkab Minahasa yang dipimpin SVR itu, kini mulai panik dengan kondisi keuangan diakhir tahun ini. Berbagai kegiatan dan bantuan yang direncanakan disalurkan jelang Pemilukada, tidak berjalan seperti yang direncanakan.
Belum ditandatangani APBD-P 2012 oleh Gubernur Sarundajang, diduga menjadi penyebap. Sebut saja, dana operasional untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) kini belum disalurkan. Belum lagi pembayaran tunjangan guru sertifikasi, bantuan dana duka, serta beberapa bantuan sosial ke masyarakat, belum bisa direalisasikan oleh Pemkab Minahasa. Akibatnya, “manuver politik” SVR berbalut bantuan ke masyarakat seakan “tertahan” diatas meja SHS.
Akhirnya Pemkab Minahasa pun “berteriak kesakitan” atas apa yang dilakukan oleh sang Doktor Politik itu. Tak tanggung-tanggung permintaan agar Pemprov segera melakukan pengesahan APBD-P disampaikan Pemkab lewat media. Kali ini Asisten Tiga Pemkab Minahasa, Frits Muntu, “dipaksa” bicara. Kepada wartawan, dia mengatakan, beberapa pembiayaan yang menggunakan dana APBD Minahasa memang belum bisa dilakukan, karena masih menunggu disahkan oleh Gubernur Sulut, SH Sarundajang.
“Sesuai aturan Pemkab Minahasa tidak bisa melakukan penggunaan dana untuk beberapa kegiatan karena Pemprov Sulut belum mengesahkan APBD-P Minahasa. Harus menunggu pengesahan sebelum menggunakan dana,” ujarnya.
Bukan hanya Pemkab yang “berteriak” legislator Minahasa juga angkat suara. Anggota DPRD Minahasa, Yanny Marentek mengatakan, jangka waktu pemasukan APBD-P Minahasa ke Pemprov Sulut sudah lebih dari satu bulan. Kata politisi Partai Golkar ini, jangka waktu itu sudah cukup lama. Akibatnya pembiayaan daerah belum bisa dilakukan.
“Kami rasa jangka waktu menunggu pengesahan sudah cukup panjang. Berbagai bentuk pembiayaan yang menggunakan anggaran dalam APBD-P belum bisa digunakan. Kondisi ini cukup mengganggu kegiatan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat Minahasa,” ujar Marentek.
Pihak  Pemprov Sulut saat dikonfirmasi menjelaskan soal APBD-P Minahasa 2012. Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan menuturkan, pengesahan APBD-P tahun ini tidak hanya Kabupaten Minahasa yang belum disahkan, tapi ada sekitar 14 Kabupaten Kota yang senasib dengan Minahasa. “Ada 14 Kabupaten Kota yang tinggal ditandatangani oleh Gubernur. Jadi bukan hanya Minahasa. Dan Provinsi tugasnya bukan menahan-nahan pengesahan ABPD-P 2012,” tegasnya.
Dikatakannya, pengesahan APBD-P 2012 itu akan dilakukan sesuai dengan nomor urut yang masuk di Provinsi. Pihaknya juga berupaya minggu dekan semuanya bisa terealisasi.
“Pak Gubernur berupaya minggu ini selesai, paling lambat minggu depan. Tapi ingat, penandatanganan pengesahan ADPB-P 2012 itu sesuai dengan nomor urut, artinya harus antri. Siapa yang lebih dulu, itu yang akan ditandatangai,”jelasnya.
Pengamat Politik Sulut Taufiek Tumbelaka saat diminta tanggapannya menyebut, kalau tak ingin dicurigai ada kepentingan politik, Pemprov harus segera memproses cepat APBD-P Minahasa. 
“Nanti ada prasangka politik kan nanti yang rugi rakyat. Memang kita tau bersama ada putera mahkota pak Gubernur yang akan maju di Minahasa, kalau tak mau ada prasangka buruk harus segera cepat proses, karena  hal itu akan sangat berpengaruh bagi rakyat Minahasa,” paparnya.(onal/fernando)

Dirayakan Secara Sederhana
HUT RJM Digelar di Posko Pemenangan
Tondano, KM
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44, salah satu bakal calon Wakil Bupati Minahasa, Recky Janeman Montong (RJM), Rabu (3/10) kemarin, digelar di Posko Pemenangan HAG-RJM di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur dengan penuh kesederhanaan.
Perayaan yang digelar lewat ibadah syukur yang dipimpin Ketua BPMJ GMIM Tomou Tou Kendis, Pdt Jolly Sondakh tersebut, dihadiri seluruh pelayan khusus GMIM Tumou Tou Kendis, serta turut dihadiri ratusan warga Kendis dan warga sekitar.
Dalam ibadah itu, para Pendeta dan Pelayan Tuhan yang turut hadir ikut mendoakan RJM yang nantinya akan ikut bertarung dalam Pemilukada Minahasa 2012 berpasangan dengan bakal calon Bupati Minahasa Hangky Arther Gerungan (HAG).
Sementara itu, RJM dalam kesaksian yang disampaikan tak lupa mengucapkan syukur akan Kasih Karunia yang diberikan Tuhan pada dirinya dan keluarga.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, RJM tak lupa meninggalkan pesan kepada masyarakat  yang hadir dalam acara tersebut, untuk bisa membantu dirinya bersama HAG dalam pertarungan Pilkada Minahasa mendatang.
“Dalam kesempatan yang indah ini, saya mau katakan bila tujuan saya dan pak Hangky Gerungan untuk maju sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, bukanlah semata-mata untuk mencari popularitas, melainkan lebih memperluas daerah pelayanan kami dan bukanlah untuk mencari sesuatu tetapi akan memberikan apa yang sebenarnya harus menjadi hak masyarakat Minahasa,” ujar RJM yang didampinggi istri tercinta, Vitha Montong Worek. (tim km)

Careig N Runtu

Anggota Fraksi DPRD Dukung Calon PDIP
PG Minahasa Dipermalukan Lagi
Tondano,KM –
Persoalan demi persoalan terus melilit Partai Golkar (PG) Mi-nahasa jelang Pemilukada Minahasa. Setelah ditinggalkan kader-kader militan seperti Tito Sumampouw, Jems Lewu, Jeffry Mambu, Refli Salangka, Agusti-nus Sinaulan dan Steven Galag, yang semuanya memegang peran vital di PG Minahasa, dan telah menetapkan sikap bergabung dengan kubu HAG-RJM, persoalan baru muncul lagi.
Salah satu anggota Fraksi PG di DPRD Minahasa Herson Walukow, terang-terangan menyatakan tak akan mendukung jagoan PG di Pemilukada Minahasa. Dia lebih memilih pasangan PDIP JWS-Ivansa. Memalukan lagi buat PG, pernyataan itu disampaikan langsung Walukouw di sela-sela acara PDIP yang kala itu dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati.
Menanggapi aksi Walukow itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II PG  Minahasa menyebut akan melakukan pembahasan terkait sikap Herson Walukouw.
Yanny Marentek, wakil Ketua DPD PG Minahasa, kepada sejumlah wartawan, Rabu (3/10) kemarin, menga-takan tindakan Walukouw yang hadir pada kegiatan Partai berlambang kepala banteng tersebut adalah bentuk pelanggaran pada aturan partai. Dia menje-laskan, keinginan untuk hadir dalam kegiatan apapun adalah hak dari semua kader PG.
“Semua kader memiliki hak pribadi untuk hadir dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan dari parpol lain. Namun PG memiliki aturan yang membatasi tindakan masing-masing kader. Kehadiran Walukouw akan kami bahas karena telah melanggar aturan partai partai golkar,” ujar Merentek.
Ditanya apakah akan ada sanksi yang akan diberikan PG kepada Walukouw, Marentek mengatakan pasti akan ada sanksi yang akan diberikan, tetapi menurutnya bentuk sanksi yang akan diberikan tergantung hasil pembahasan.
“Kami akan memproses temuan ini karena Walukouw adalah kader Golkar. Semua kader harus tunduk pada aturan dan ada konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Bisa saja surat teguran atau sanksi pemecatan,” ujar Marentek sembari menam-bahkan, kondisi yang terjadi pada Walukouw yang juga merupakan Wakil Ketua DPD PG jangan diartikan sebagai bentuk perpecahan pada PG Minahasa, tetapi sikap yang ditunjukkan Walokouw ada-lah sikap pribadi. Menurutnya, secara kelembagaan PG tetap mendukung pasangan Careig N Runtu (CNR) - Denie J Tombeng (DJT).
Sementara itu, Walukouw yang dikonfirmasi mengenai kehadirannya dihajatan PDIP tersebut, mengakui jika kehadirannya dalam kegiatan tersebut murni keputusan pribadi, bukan dalam kaitan sebagai kader PG.
“Saya hadir dalam kegiatan PDIP di Tompaso dan itu adalah sikap pribadi saya. Sebelum melakukan tindakan tersebut saya telah mem-pertimbangkan konsekuensi yang akan didapat dan saya siap untuk menanggung sanksi yang bisa diberikan pada saya,” ujarnya.
Ditanya alasan kenapa dirinya hadir dalam kegiatan tersebut, dirinya mengatakan secara pribadi, dirinya simpati dan mendukung pasangan Jantje W Sajouw - Ivan Sarundajang dalam Pilkada Minahasa tahun ini.(fernando kembuan)

Dinilai Sukses Wujudkan Percepatan Pembangunan di Papua

Komunitas Papua
Galang Dukungan HAG-RJM
Tomohon, KM –
Dukungan kepada pasangan Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky J. Montong terus bermunculan dikalangan warga Minahasa. Menariknya, seakan tak mau kalah dengan warga lokal, komunitas maha-siswa Papua di tanah Minahasa yang berjumlah ribuan orang, kini angkat suara dan secara terang-terangan mulai meng-galang dukungan untuk meme-nangkan duet yang dilahirkan gabungan partai ini.
Apinus. P salah satu warga Papua yang sudah memiliki hak pilih di Pemilukada Kabupaten Minahasa, mengungkapkan konsistennya mendukung serta akan memberikan hak suaranya kepada sosok calon Bupati HAG. “Warga Minahasa harus berbangga memiliki tokoh sekelas HAG. Calon Bupati ini telah sukses menghantar percepatan pembangunan di Papua tepatnya di Sorong, karenanya  sangat mungkin jika kelak memimpin Kabupaten Minahasa,  daerah ini  akan lebih maju lagi di banding dengan masa lalu,” ujar Apinus dengan dialeg Papuanya.
Seiring dengan itu, Apinus menyerukan dan mengajak gene-rasi muda Papua di Minahasa untuk dapat berpartisipasi menopang kesuksesan HAG-RJM dalam Pilkada.  ”Kami akan menggalang semua kekuatan apakah mahasiswa Papua atau sejumlah keluarga besar organisasi sejenis yang tersebar di Minahasa untuk mendukung HAG-RJM, karena secara garis emosional warga Papua rata-rata tahu persis sosok HAG. Jadi kami akan terus berkampanye untuk kalangan intelektual muda Papua memenangkan HAG pada Pemilukada Minahasa itu,” pungkasnya.  
Senada dengan itu, para Mahasiswa Papua di Kota Bunga Tomohon berkomitmen untuk menggalang kekuatan di Kabupaten Minahasa atas semua komponen warga Papua apalagi para mahasiswa asal Papua di Minahasa. “Jadi walau kami berdomisili di Tomohon tapi kekompakan kami dengan teman-teman mahasiswa di Tondano akan berkomitmen mendukung dan memberikan hak terhadap HAG,” ujar Sandra Habage.(yongkie sumual)

Berty Kapojos

Persoalan Malah Dilempar ke PDI-P
Kasus Bangka, Ketua DPRD Minut Diam
Minut, KM
Meski polemik makin tajam dan meresahkan, adanya gerakan peno-lakan pertambangan biji besi oleh PT Migro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka tak membuat DPRD Minut bergeming untuk menyikapinya. Seperti halnya Ketua DPRD Minut Berty Kapojos yang terkesan enggan mendalami kasus ini.
Pernyataan politisi PDI-Perjuangan ini seperti diam mefungsikan peran dewan yang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kami (DPRD,red) belum dapat mengambil tindakan lanjutan karena tak pernah dilibatkan dalam masalah ini,” akunya.
Ditanya adanya demo di kantor DPRD Minut pada Selasa (02/10) lalu, yang dapat dijadikan dasar bagi dewan untuk menindaklanjutinya, karena merupakan aspirasi rakyat, justru Kapojos memberikan tanggapan berlawanan. “Tapi ada juga kan masyarakat yang mendukung?” jawabnya dengan nada bertanya.
Lebih jauh, Kapojos mengaku soal masalah ini sudah diserahkan ke partainya. “Masalah ini sudah diserahkan ke DPD PDI-Perjuangan Sulut, khususnya yang membidani pertambangan. Sikap kami tergantung dari partai yang menentukan,” terang Kapojos, yang membantah keras kabar adanya pembiayaan dari pihak PT MMP terhadap salah satu perjalanan dinas DPRD Minut. “Itu tidak benar, karena kalau urusan kedinasan kami punya SPPD resmi,” tepisnya.
Praktis berbicara soal pertambangan di Pulau Bangka, seperti menjadi hal yang tabu bagi para personil dewan. Pada umumnya banyak yang no comment atau hanya berbicara sebatas off the record saja. Namun khusus Herman Papia dan Sarhan Antili secara pribadi menolak adanya pertambangan di Pulau Bangka. “Karena kami partai hijau, tentunya tolak!,” tegas Sarhan Antili Selasa (2/10) lalu. (hendrasamuel)

Perkebunan Kelapa Sawit Sangkub Ditolak
Boroko, KM -
Rencana PT Anugerah Bolmut Perkasa (ABP) yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit membuka lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sangkub Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mendapat penolakan warga.
Penolakan masyarakat tersebut berdasarkan per-timbangan ekologi. Meski dihitung berdasarkan pertim-bangan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja dari desa sekitar, dampak ekologi dari perkebunan kelapa sawit tetap menelan biaya yang besar.
“Keuntungan secara ekonomi yang diberikan oleh perusahaan kepada masya-rakat di desa kami, tetap tidak mampu mengganti biaya bencana yang akan ditimbulkan nanti,” kata Patris Babay, pemerhati lingkungan sekaligus tokoh pemuda Bolmut.
Patris menjelaskan, posisi lahan kelapa sawit itu berdekatan dengan lokasi perkebunan warga apalagi di Kecamatan Sangkub meru-pakan kawasan pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bolmut.
Tentunya, jika dibiarkan dapat memicu konflik agraria antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.
“Pemerintah harus belajar dengan kasus Mesuji yang menyebabkan masyarakat petani dengan pengusaha perkebunan terjadi. Karena itu, dengan tegas kami menolak rencana perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta itu,” jelas Patris.
Semetara upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan PT ABP, belum mendapat respon.(Santo)

Raskin Bongkudai Barat Diduga Menyimpang 
Tutuyan, KM -
Penyaluran beras keluarga miskin (Raskin) di Desa Bongkudai Utara Kecamatan Modayag, akhir-akhir ini menuai sorotan masyarakat. Sejumlah warga menilai proses penyaluran Raskin dilakukan Sangadi Feine Kawengian tidak tepat sasaran.
Hal tersebut membuat warga kecewa dan mengakibatkan stabilitas keamanan di desa tersebut terganggu. Buntut dari kekesalan, wargapun membe-ranikan diri mengadu ke pihak berwajib Polsek Modayag.
Soal ini Kapolsek Modayag Iptu Romel Pontoh SIP ketika dikonfirmasi, Rabu (03/10) kemarin membenarkan laporan tersebut. Keterangan Pontoh, penyaluran Raskin yang tidak benar membuat masyarakat kecewa. Mereka kesal dengan oknum Sangadi, karena banyak warga tergolong miskin tidak mendapat pembagian Raskin.
Dilain pihak, warga menduga telah terjadi penyelewengan. Hal demikian menjadi pemicu konflik ditengah masyarakat, sampai-sampai warga yang diancam terpaksa memberikan laporan ke polisi.
“Benar sudah ada laporan pengancaman dari warga. Karena masalah Raskin diduga penyaluranya tidak tepat sasaran. Saat ini sedang kami lidik,” jelas Pontoh.
Tegasnya, jika dalam penyeli-dikan ada indikasi penyimpangan Raskin, maka pihaknya akan melanjutkan ke proses hukum. “Tentu pihak-pihak yang terkait, mulai dari Sangadi dan perangkat atau pengelolah raskin akan dimintai keterangan,” pungkas Kapolsek.(Ismail Mokodompit)

Potensi Perikanan Jadi Primadona
Lomban Terima Kunjungan Walikota Angels City
Bitung,KM-
Ketertarikan pada potensi perikanan serta kemajuannya, Walikota Angeles city Philipina, Brigido Simon Jr, yang juga sebagai pengusaha dinegaranya, melakukan kunjungan ke kota Cakalang, Selasa (2/10) lalu.
“Kota Bitung sangat luar biasa, memiliki pelabuhan alam yang sangat representatif sehinga menunjang pengembangan industri baik perikanan maupun industri lainnya sebab sarana transportasi memiliki pengaruh besar untuk berinvestasi, belum lagi ditunjang dengan posisi kota Bitung yang berada di bibir pacifik yang dekat dengan negaranya,”ujar Simon.
Disinggung mengenai potensi pariwisata dikota Bitung, Simon mengakui, jika dirinya sangat kagum dengan lokasi wisata pulau Lembeh serta satwa langka Tarsius Spectrum. “mempesona dan lengkap, sebab memiliki pemandangan viewing selat lembeh, hewan yang hidup di cagar alam sangat unik,”Ujarnya.
Kesempatan tersebut juga, Lomban menjelaskan kondisi wilayah kota Bitung dan memperkenalkan berbagai potensi yang ada, disela - sela menerima kunjungan Lomban memberikan apresiasi atas kunjungannya dan berharap keinginan Simon untuk berinvestasi di kota Bitung dapat diwujudkan. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan semoga pertemuan ini bisa bukam hamya semata seremoni belaka akan tetapi bisa terwujud kerjasama dalam bidang perdagangan,”harap Lomban, didampingi kadis pariwisata, Drs Benny Lontoh MA.(yappiletto)

FIRST Lady Minut, Ny Altje Singal Polii, kedapatan wartawan sedang membersihkan sampah di sejumlah pot bunga dan lantai depan teras kantor Bupati Minut

First Lady Minut Kedapatan Angkat Sampah
Minut, KM -
Perlu menjadi anutan. First Lady Minahasa Utara (Minut), Ny Altje Singal Polii SH MSc, didapati sejumlah wartawan, Rabu (03/10) sore kemarin, sedang membersihkan sampah yang berserakkan di lantai dan sejumlah pot bunga di teras depan kantor Bupati Minut.
Isteri tercinta Bupati Minut Drs Sompie SF Singal MBA ini, mengaku kaget melihat masih ada sampah yang sengaja dibuang di pot bunga dan lantai khususnya di kantor Bupati. “Harusnya tidak begini. Tapi yaa, demi keindahan harus ada kesadaran dari setiap orang yang berkunjung di kantor ini khususnya lagi para PNS,” tutur Ketua TP PKK Minut ini.
Ny Aljte Singal Polii bertekad untuk memunculkan rasa akan keindahan dalam diri setiap mereka yang datang di kantor Bupati. “Saya berharap besok-besok tidak ada lagi sampah di depan kantor Bupati. Semua karena kesadaran semua orang. Kita kan harus mendukung program pemerintah untuk Adipura,” kata dia, sambil memungut sejumlah sampah dan puntung rokok yang berserakkan.(hendrasamuel)

300 Berkas Beasiswa Minahasa tak Memenuhi Syarat
Tondano, KM
Sekitar 300 berkas administrasi pendaftaran beasiswa Pemkab Minahasa pada program mahasiswa strata satu (S1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Panitia penjaringan calon penerima beasiswa Pemkab Minahasa, Adri Paat saat diwawancarai Rabu (3/10) menjelaskan, total mahasiswa (S1) yang memasukkan berkas pendaftaran mencapai lebih dari 3.000 orang. Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi, panitia menemukan sekitar 300 berkas pendaftaran yang tidak memenuhi syarat.
“Sekitar 300 berkas pendaftaran dari mahasiswa S1 dinyatakan tidak lulus berkas karena tidak lengkap. Mereka tidak memasukkan administrasi persyaratan seperti yang disyaratkan. Mereka tidak akan lagi masuk dalam daftar calon penerima beasiswa,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, verifikasi yang dilakukan baru sebatas pemeriksaan kelengkapan administrasi pendaftaran. Selanjutnya panitia akan melakukan verifikasi lanjutan untuk meneliti lebih cermat soal kualifikasi calon penerima beasiswa. Menurutnya, mahasiswa miskin akan lebih diprioritaskan dalam pemberian beasiswa ini.
Total mahasiswa S1 yang memasukkan berkas pendaftaran mencapai lebih dari 3.000 orang. Sekitar 2.800 mahasiswa S1 dinyatakan dinyatakan lolos verifikasi awal. Selain itu, mahasiswa S2 dan S3 yang mendaftar sebanyak 350 orang.(tim km)

Gerindra Kocok Calon Wawali Tomohon
Tomohon, KM
Lima bulan lamanya Jimmy Eman dilantik sebagai Wali Kota Tomohon sisa masa jabatan 2010-2015, oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andy Sengkey, Rabu (9/5) lalu.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda akan ada nama-nama calon Wakil Wali Kota diusulkan partai pengu-sung kepada Wali Kota, untuk diteruskan ke DPRD guna dipilih dalam rapat paripurna sesuai amanat undang-undang.
Ferdinand Mono Turang, Ketua DPC Partai Gerindra Tomohon mengatakan pihak-nya sedang mempersiapkan pengusulan kembali nama-nama calon Wakil Wali Kota, untuk diserahkan kepada Wali Kota. “Kami akan melakukan pengusulan kembali, nama-nama calon saat ini sementara digodok,” katanya, Rabu (3/10).
Ia mengungkapkan tiga nama calon yang diusulkan Partai Gerindra pada Jumat (6/7) lalu, Wenny Lumentut, Ferdinand Mono Turang, Sekretaris Piet Arabaa, akan mengalami perubahan, dan kemungkinan akan muncul nama-nama baru. “Gerindra sebagai partai pengusung akan beperan aktif dalam proses pengisian Wakil Wali Kota, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan kepada konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan Wakil Wali Kota sangat mendesak diisi, untuk kepentingan stabilnya jalannya peerintahan dan pembangunan di Kota Tomohon. “Jabatan Wakil Wali Kota sangat penting perannya, nah atas itulah maka Gerindra akan mebe-rikan individu terbaiknya untuk mengisi jabatan Wakil Wali Kota yang kosong. Mudah-mudahan dalam wak-tu dekat pengusulan yang baru tersebut dapat dilaksa-nakan,” ujar Turang.
Andy Sengkey, Ketua DP-RD Kota Tomohon menjelas-kan pihaknya sudah menyurat ke Wali Kota agar pengisian jabatan Wakil Wali Kota bisa berjalan cepat, namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya. “Sebenarnya DPRD ber-kerinduan agar pengisian jabatan Wakil Wali Kota segera dilasakanakan,” katanya sembari menambahkan Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota masih akan melakukan konsultasi ke Kemendagri, untuk menjamin proses pemilihan nantinya berjalan lancar.(tim km)

Pemimpin Rendah Hati akan Ditinggikan
HAG Dielu-elukan Warga 

 Hangky Arther Gerungan biasa disapah HAG semakin banyak menarik simaptik warga Minahasa. Pengusaha sukses yang rendah hati ini dieluh-eluhkan nahkodai Kabupaten Minahasa periode 2013-2018.

Langowan, KM –
Hangky Arthur Gerungan (HAG), Selasa (02/10) kemarin, memenuhi undangan tokoh-tokoh masyarakat Langowan Timur. Diawali kunjungan pertama ke Desa Walantakan, kemudian di Desa Toraget dilanjutkan kunjungan mengesankan di desa Tempang. Setelah itu, rombongan HAG didampingi setia Ketua Relawan Langowan Jack Londa bersama tim melanjutkan kunjunganb ke rumah duka salah satu warga desa Karumenga.
Di tempat yang dikunjungi HAG selain menyalurkan bantuan diakonia, dan ia juga diminta warga untuk memapar maksud dan tujuan sehingga dirinya bertekad memimpin Minahasa.
Pertemuan di tiga tempat berlainan itu HAG disambut hangat ratusan warga dengan teriak yelyel “Hidup HAG-RJM”. Setiap rombongan HAG melintasi kerumunan warga, ia selalu disapah ramah. Bahkan sesekali bakal calon bupati Partai Gerindra dan koalisi 3 partai lainnya terpaksa harus turun dari mobil melayani jabatan tangan pendukung dan simpatisannya.
Pertemuan dengan warga Walantakan, Toraget, dan Tempang, dengan rendah hati HAG meminta restu melalui dukungan bahwa dirinya putra Minahasa yang lahir, sekolah, dan menanjak dewasa di Langowan. Diungkapkan kalau dia berniat menjadi bupati Minahasa, sehingga butuh dukungan dari masyarakat.
“Langowan sangat berkesan bagi saya pribadi. Saya sekolah dan bergaul dengan kawan-kawan kebanyakan di Langowan, Bahkan saya sendiri lahir di Langowan,” ungkap HAG.
Menjawab pertanyaan Joppy Sumilat yang berprofesi sebagai Kusir Bendi Langowan desa Walantakan, HAG memaparkan soal kendala infrastruktur kawasan yang terkendala political will pengambil kebijakan yang terlalu banyak beban.
Selain itu, masalah lain soal jatidiri tou-Minahasa karena kebudayaan Minahasa yang seharusnya lestari kini mulai tergerus karena perkembangan zaman. Dikatakan pengusaha sukses ini, dirinya bertekad maju di Pilkada Minahasa semata-mata hanya untuk membangun daerah saja.
“Saya tidak berjanji muluk-muluk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sebab hal itu teramat sulit dan tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi kalau diberi kesempatan memimpin Minahasa, saya akan berupaya meningkatkan infrastruktur perekonomian yang menunjang kesejahteraan melalui perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan umum, dan beberapa sektor lainnya,” urai HAG disambut tepuk tangan warga.
Lanjut dikatakan, dirinya terlahir dari keluarga kecil yang bertekad memperjuangkan hak-hak orang kecil ketika dirinya dipercaya menjadi bupati Minahasa.
Minahasa dapat maju bersaing jika tidak ada korupsi. Karena itu, dirinya bertekad me-restorasi Minahasa menuju era baru, menjadi Minahasa yang lebih baik tanpa praktek korupsi.
Pertemuan dilanjutkan di rumah keluarga Robot-Payouw di desa Toraget. Warga yang hadir sambut baik kehadiran HAG, kemudian tak lama disambangi Ricky Janeman Montong (RJM) menambah riuh tepuk tangan panjang warga.
Hal menarik dari kunjungan HAG bersama timnya ketika dia disambut di rumah Hernie Joner Kaawoan, tokoh masyarakat Desa Tempang.
“Kami masyarakat desa Tempang sudah tidak sabar menunggu bapak Hangky dan Ricky (HAG-RJM) untuk segera memimpin Minahasa. Kami tidak akan keliru menentukan pilihan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12,” ujar Kaawoan bahwa angka tersebut sewaktu dirinya di Jakarta, disebut-sebut hari kiamat dunia.
Hanya saja, lanjut dia, angka tersebut memiliki arti besar bagi rakyat Minahasa dan tidak benar disebut hari kiamat.
“Tetapi 12-12-12 itu berarti hari Perubahan Besar bagi rakyat Minahasa dengan pemimpin baru HAG-RJM,” teriak Kaawoan dibarengi yel-yel warga.
Lanjut dikatakan, calon pemimpin Minahasa sudah sepatutnya meneladani ajaran Alkitab yang diyakini umat kristiani dengan kerendahan hari.
“Orang yang rendah hati ini, kami yakin  akan di tinggikan Tuhan,” tandas Kaawoan.
Pertemuan di Desa Tempang dihadiri ratusan Lansia serta Ketuanya Piet Tumilaar, Ketua Gerindra Langowan Timur, Toyib, serta warga yang berjubel.(vanny)

Stevanus Vreeke Runtu

Diduga Tolak Dukung CNR
SVR Galang Penggulingan Winsu
Manado, KM
Ketika Partai Golkar sibuk menghadapi Pemilukada di Minahasa, isu musyawarah daerah luar biasa (musdalub) partai lambang pohon beringin di Kabupaten Sangihe berhembus.
Selentingan informasi, Ketua DPD II Partai Golkar  Kabupaten Sangihe, Winsu Salindeho bakal di-musdalub segelintir orang Golkar.
Soal benar tidaknya, namun figur pengganti Winsu mulai didengungkan, antaranya HR Makagansa yang tak lain Bupati Sangihe saat ini. Konon, isu musdalub ditiup karena alasan Winsu sudah tak efektif lagi menjadi Ketua partai Golkar Kabupaten Sangihe.
Alasan lain, karena Winsu tak loyal terhadap Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Stevanus Vreeke Runtu (SVR).
Hanya saja, Wakil Ketua  DPD I Partai Golkar Sulut Ruben Saerang menepis soal adanya musdalub di Kabupaten Sangihe.
“Memang ada permintaan dari pengurus kecamatan dan fraksi Partai Golkar di Kabupaten Sangihe, tapi DPD I Partai Golkar tidak merestui itu. Musdalub tidak akan pernah ada di Kabupaten Sangihe,” tegas Saerang.
Saerang juga mengungkapkan, untuk menepis gerakan musdalub, tim dari DPD I Partai Golkar Sulut sudah diturunkan di Kabupaten Sangihe.
“Sudah ada tim yang turun, dan DPD I Partai Golkar Sulut tetap pada kesimpulan, tidak ada musdalub,” jelasnya.
Informasi lain berkembang, gerakan musdalub dilatarbelakangi sikap tak mendukung Winsu terhadap pencalonan Ketua Partai Golkar Minahasa Careig N Runtu yang notabene adalah putra sulung SVR.
“Mungkin hal ini yang menyebabkan posisi Winsu sebagai Ketua Partai Golkar Sangihe digoyang,” ujar sumber di DPD I Partai Golkar Sulut.
Tapi, ada kader Partai Golkar di Sangihe yang berkeyakinan musdalub sengaja dimainkan untuk kepentingan Pemilukada Minahasa meski kepentingan apa itu, dia enggan menjelaskannya.
“Pokoknya ada konspirasi antara SVR dengan Makagansa untuk musdalub Golkar Sangihe,” ujarnya sembari mewanti-wanti identitasnya tak dipublikasi.
Soal itu, Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Rene Manembu juga Koordinator PG Sulut membantah ada upaya musdalub di Kabupaten Sangihe.
“Ngak ada info tentang itu. Musdalub kan ada prosedurnya, ndgak bisa sembarangan,” tegas Manembu.
Menurut dia, isu seperti itu tidak menguntungkan Partai Golkar yang lagi menghadapi hajatan Pemilukada di Minahasa.
“Kita mesti menjaga keutuhan dan semangat kader Golkar di Sulut untuk bersatu memenangkan Pemilukada di Minahasa. Bukan sebaliknya, malah merusak keutuhan dan semangat para kader,” imbaunya.(tim-ms)

Pejabat Pemprov “Manuver Politik” di Minahasa
Manado, KM -
Kabar banyaknya pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang melakukan “manuver politik” di Kabupaten Minahasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa 12 Desember mendatang, disambut dingin Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil MPd.
Menurut Wagub Kansil, seluruh pegawai Pemprov Sulut masih pada komitmennya yakni tetap netral dan tidak berpihak pada siapapun. Dikatakannya, jika ada pejabat Pemprov yang ke Kabupaten Minahasa juga tidak ada aturan untuk melarang.
“Kalau dia (pejabat) hanya pulang kampung, siapa yang mau larang? kan tidak bisa. Karena di sana ada orang tuanya, papa, mama, opa, oma yang harus dikunjungi,”ujarnya.
Kansil juga mengatakan, persoalan pejabat Pemprov yang pulang kampung ke Minahasa, sudah terjadi sangat lama dan bukan baru kali ini terjadi apalagi saat Pemilukada.
“Mereka (pejabat) itu yang pulang-pulang kampung bukan cuma sekarang (Saat Pemilukada,red). Sebelumnya juga, tiap Sabtu dan Minggu mereka mudik. Atau istilah dorang bilang, pulang gunung,”tandas Kansil didampingi Sekprov Sulut, Ir SR Mokodongan.
Fenomena pulang kampung (pulang gunung) ini mulai marak dibicarakan di lingkungan Pemprov Sulut saat salah satu anak dari Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang yakni Ivan Sarundajang, nekat maju dalam Pemilukada di Kabupaten Minahasa sebagai calon Wakil Bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ivan mencoba peruntungan dengan berpasangan dengan, Jantje Sajow Wowiling (JWS) yang juga Wakil Bupati Minahasa. Kuat dugaan para pejabat Pemprov yang saat pulang gunung itu dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi massa guna mendukung calon JWS-Ivansa.(onal)

Kegiatan Tambang PT MMP Ditolak

Kantor Bupati Minut Dilempari ‘Tai’ Sapi 

massa demo buang tai sapi didepan ktr bupati terkait tambang biji besi minut

Minut, KM
Kembali warga yang mengatasnamakan peduli pulau Bangka melakukan aksi demo penolakan penambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Selasa (02/10) kemarin.
Parahnya, warga yang kesal dengan kebijakan pemerintah kabupaten yang masih mengijinkan PT MMP beroperasi, memberikan hadiah yang tak mengenakkan seperti kotoran sapi dan tomat busuk.
Pelemparan tahi sapi dan tomat ke arah pintu masuk kantor Bupati Minut, sontak membuat suasana semakin panas, bahkan nyaris saja tahi sapi mengenai Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Drs Johanes Rumambi yang saat itu bersama Kabag Humas Drs Sem Tirajoh mewakili Bupati dan Wakil Bupati menerima massa pendemo. “Pokoknya kami menolak pengoperasian pertambangan PT MMP, karena imbasnya akan merusak lingkungan. Cabut izin usaha pertambangan eksplorasi Bupati Minut No 152 tahun 2012 yang terindikasi melanggar undang-undang,” teriak massa pendemo.
Menariknya lagi, salah satu figur yang menjadi bulan-bulanan sindiran massa pendemo adalah Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH. “Mana janjimu Ibu Yulisa, saat kampanye di Likupang lalu kamu berjanji akan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kini disaat masyarakat membutuhkan tak ada tindakan yang dilakukan,” teriak sejumlah massa pendemo saat melakukan aksinya di Kantor Bupati.
Yulisa Baramuli yang coba dikonfirmasi wartawan kemarin, gagal ditemui. “Ibu lagi ada terima tamu,” ujar salah satu stafnya. Ditunggu sampai hampir petang, Wabup tak kunjung keluar dari kantornya. Sedangkan Johannes Rumambi membenarkan adanya pelemparan tahi sapi dan tomat padanya. “Hanya tomat yang mengenai tangan saya,” aku Rumambi yang menyayangkan aksi pendemo yang tidak sopan.
Lagi disampaikan Rumambi, SK izin ekplorasi tak akan dicabut oleh Pemkab Minut. “Ijin itu tidak bias dicabut. Dan ditegaskan Pemkab tidak pernah mengeluarkan ijin eksploitasi,” tegas Rumambi.
Diketahui sebelumnua, para pendemo telah mendatangi kantor DPRD Minut, untuk meminta perhatian wakil rakyat. Kehadiran mereka diterima sejumlah legislator, antara lain Herman Papia, Fransisca Tuwaidan, Sarhan Antili dan Vonny Wullur. “Kami akan menindaklanjuti untuk dilakukan hearing terkait penolakan ini,” terang politisi Dapil Likupang Herman Papia, yang secara pribadi memberikan sinyalemen kurang mendukung adanya pertambangan di Pulau Bangka.
Politisi Dapil Likupang lainnya Sarhan Antili juga tegas mengatakan penolakan. “Tapi saya berdasarkan partai, karena partai kami adalah partai hijau alias memliki kepedulian dengan alam. Saya menolak karena saya tahu keadaan disana,” timpalnya.
Lain lagi Fransisca Tuwaidan yang lebih bijak memberikan tanggapan.
“Seharusnya sudah ada master plan Minut ke depan agar konsep daerah ini bisa terarah, dan tak membingungkan masyarakat dan investor yang hendak membangun di Minut,” tukas Tuwaidan.(hendrasamuel)

Siksa Warga Dengan Limbah

PT Club Hindari Sidak Legislator

Instalasi pembuangan air limbah minuman mineral Club cemari lingkungan.

Minut, KM -
Adanya pencemaran yang dilakuan PT Club di wilayah pemukiman warga, tepatnya di Airmadidi, mendapat perhatian DPRD Minut. Dimana secara lantang, salah satu anggota DPRD Minut Piet Luntungan mengatakan pihak PT Club harus bertanggung jawab, atas terjadinya kebocoran limbah yang mengalir ke pemukiman warga.
“Saya baru mengetahui hal ini dari media, PT Club harus bertanggung jawab dengan keadaan ini, mengingat limbah yang mengalir ke pemukiman warga, dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan,” tutur Luntungan.
Penasaran dengan apa yang terjadi, Piet Luntungan langsung mendatangi PT Club dan melakukan pengecekan. Namun sayang, takut apa yang mereka perbuat diketahui, pihak PT Club langsung melakukan pengeringan bak penampung limbah yang bocor tersebut, dalam arti kata mempecundangi wakil rakyat dengan mencoba bersembunyi dari kesalahan.
“Saya sudah melakukan pengecekan, tapi bak penampungan limbah sudah kering. Termasuk aliran limbah yang mengalir ke pemukiman warga sudah kering. Tolong kalau ada bukti foto seperti yang dimuat belum lama ini, dicetak saja sebagai bukti dan kita akan memanggil hearing mereka,” kesal Luntungan, Selasa (02/10) kemarin.
Sementara dari PT Club saat coba dikonfirmasi, masih enggan berkomentar dengan persoalan yang terjadi saat ini, dan seakan terlihat kebal hukum.
Pihak Pemkab sendiri terkait ini, melalui Kabag Humas SEm Tirajoh mengatakan, akan berkordinasi dengan instansi teknis untuk melakukan tindak lanjut dan pengecekkan di lokasi. (hendrasamuel)

Diduga Diback-up Petinggi Parpol Besar

Tiga Tersangka Kasus KUT 2006 Berkeliaran

Dolfi Rumampuk

Bitung,KM-
Kasus korupsi berbanderol Rp190,1 juta lebih, yang melibatkan HL alias Herman, HM alias Hendrik dan HL alias Hend, ketiganya warga Minahasa Utara (Minut) yang merupakan pengurus koperasi Kerta Mas, yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Kredit Usaha Tani (KUT), kembali mencuat.
Pasalnya, ketiga terdakwa ditetapkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 1391 K/Pid/2008 yang isinya mengabulkan permohonan kasasi jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tondano, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado nomor 26/Pid.B/PN.Mdo tanggal 6 November 2006, yang memberikan hukuman penjara masing-masing 4 tahun karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, hingga kini masih berkeliaran dan belum direalisasikan pihak Pengadilan Negeri Tondano.
Putusan tersebut dibuktikan dengan beberapa catatan putusan, diantaranya, ketiga terdakwa, pada tanggal 30 september 1999, berdasarkan surat keputusan MA, pada tanggal 23 september 1999, ketiga terdakwa selaku pengurus kopersai Kerta Mas desa Suwaan, kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minut, menerima pencairan KUT senilai Rp. 190.107.815, yang terdiri dari, Komoditas padi Rp.40.126.565 dan komoditas jagung Rp.149.981.250, yang dicairkan BRI Cabang Bitung dengan persetujuan dinas koperasi dan PKM kabupaten Minahasa.
Parahnya lagi, ketiga terdakwa tidak menyalurkan KUT tersebut sesuai dengan besarnya dana KUT yang cair kepada 8 kelompok tani, Maesaan, Suka maju, Gencita, Nila mas, Saputen waya, Karya tani dan Sengkanaung.
Seharusnya kelompok tersebut harus menerima sebesar Rp 180.625.000, namun para terdakwa hanya menyalurkan Rp.150.558.300, total KUT yang ditahan para terdakwa, Rp.30.036.700. Para terdakwa menahan dana tersebut dengan dalih uang administrasi, iuran, obat dan pupuk, sedangkan para petani tidak pernah menerima bantuan pupuk dan obat, dengan perbuatan tersebut para petani dan negara, sama-sama dirugikan.
Anehnya, sejak putusan tersebut di terbitkan MA, yang ditandatangani, Dr H Abdurahman SH MH, anggota H M Zaharuddin Utama SH MM dan Prof Dr Mieke Komar SH MCL, penitera pengganti Endang Wahyu Utami SH MH dan panitera muda pidana khusus Suhadi SH MH, para terdakwa tidak pernah dikenakan sangsi penahanan. Diduga, salah satu terdakwa, HL alias Hend, merupakan kerabat dekat seorang petinggi partai besar yang memegang jabatan penting, ditambah lagi istri dari HL merupakan pejabat salah satu badan di Pemkot Bitung.
Sekretaris Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-Tipikor) Sulawesi Utara, Dolfi Rumampuk mengatakan, PN Tondano harus tegas dalam tindakan hukum. “Jangan pilih bulu, hukum harus ditegakkan, karena ini sudah merugikan masyarakat, kami sinyalir, ini ada permainan pihak PN Tondano dengan para terdakwa,”Ungkap Rumampuk, sembari menambahkan, dalam waktu dekat, akan bertolak ke Jakarta, mempertanyakan hal tersebut di MA.(yappiletto)

Pencapaian PAD, Bahan Evaluasi Kinerja Pejabat

DR Arnold Poli SH,MAP

Tomohon, KM –
Bebagai evaluasi terhadap sejumlah kinerja para pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ternyata menjadi perhatian dari top eksekutif dan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Tomohon.
Pasalnya salah satu tugas pokok dan fungsi kepala SKPD adalah memenuhi Pendapatan Asli Daerah terhadap instansi yang ditargetkan. Namun demikian, bilamana ada instansi yang tanpa target PAD tentunya memiliki kompetensi atau penilaian tersendiri akan evaluasi dan kinerja yang di sesuaikan. Demikian diungkapkan kepala Baperjakat DR Arnold Poli SH,MAP terkait dengan penilian dan mengevaluasi kinerja dari pejabat lingkup Pemkot.
“Salah satu variabel penilaian adalah melihat sejauh mana pencapaian PAD terhadap SKPD yang memiliki target. Tapi, bukan tentu pejabat SKPD yang tak memiliki target tidak ada penilaian tersendiri tapi ada variabel-variabel yang ikut di jadikan penilaian, tapi prinsipnya semuanya di nilai sepatutnya, ungkap Poli.
Hal senada juga sudah di katakan Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE,Ak, menurutnya pada prinsipnya semua pejabat di nilai sesuai dengan tugan dan fungsi. "Semua pejabat di nilai sesuai tugas pokok termasuk pencapaian dan realisasi PAD, karena itu termasuk tugas yang tidak dapat di abaikan serta bahan evaluasi yang ada" ujar Walikota.(yongkie sumual)

PG Minahasa Terancam Pecah

Herson Walukou

Tondano,KM -
Ada yang menarik di sela-sela acara Konsolidasi dan pemantapan tiga pilar partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se Provinsi Sulut yang dilangsungkan di Aula SMA Tompaso,Selasa(2/10) kemarin. Dimana sejumlah kader Partai Golkar (PG) ikut hadir dalam hajatan partai berlambang bateng moncong putih, yang dihadiri oleh ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Mantan Sekretaris DPD II PG Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajouw, dan juga salah satu Anggota DPRD Minahasa dari PG Herson Walukou terlihat hadir dalam acara tersebut. Sajouw yang kini akrab disapa JWS, langsung disematkan dengan memakai jas merah oleh Megawati Soekarno Putri menjadi kader PDIP. Sementara, Walukou yang hadir dalam acara tersebut, terlihat memakai pakaian bermotif kotak-kotak yang menjadi trade mark dari PDIP saat ini. Akan hal tersebut, menghisyaratkan adanya perpecahan di kubu PG di Minahasa, menjelang pilkada yang tidak lama lagi akan di gulir.
Herson Walukouw, ketika dikonfirmasi harian ini, menyebutkan kehadirannya dalam acara tersebut, hanya sebatas memenuhi undangan. Namun disinggung apakah yang bersangkutan akan mendukung calon bupati dari PG, dengan gamblang Walu-kow menyatakan menolak  mendukung pasangan CNR-DJT di pilkada Minahasa nanti. "Minahasa perlu ada perubahan," ujar Walukouw sembari tersenyum.
Lanjut, Walukouw meng-ungkapkan dirinya tidak takut dengan  dengan ancaman sanksi serta PAW yang nantinya  akan dijatuhkan partai, atas sikapnya yang tidak mendukung keputusan Golkar yang mengusung CNR-DJT. "Saya siap mengahadapi semua konsekuensi karena tdiak mendukung keputusan partai," ungkapnya.
Ditambahkannya, setahunya bukan hanya dirinya saja yang melakukan serupa. Banyak anggota dewan lainnya yang pernah melakukan hal yang sama, dengan mendukung serta mencalonkan diri dari partai lain. " Saya siap diberi sanksi dan saya minta teman-teman lain yang melakukan hal yang sama juga diberi sanksi," tandas Walukow.
Sekretaris DPD II PG Minahasa Febri Suoth, ketika dikonfirmasi terkait adanya isu-isu keretakan PG dalam mendukung pasangan calon bupati bukan dari PG, mem-bantah secara tegas bahwa PG tetap solid. Menurutnya, jika ada ada keder yang tidak mendukung calon CNR- DJT itu hanya pribadi masing-masing. "Sampai saat ini Golkar Minahasa tetap solid.Jika ada kader yang tidak mengamankan keputusan partai,itu hanya pribadi masing-masing," ujar Suoth.
Lanjut, terkait dengan  Walu-kouw yang sudah menyatakan mendukung calon yang bukan dari PG ,pihaknya akan mengambil tindakan tegas akan hal tersebut. "Sejak beberapa waktu yang lalu,kami sudah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan,dengan begitu PG akan mengambil sikap tegas,yang pasti bersangkutan sudah mengetahui onsekwan-sinya," ujar South.(fernando kembuan)

Proyek Air Bersih Desa Karimbow, 2,3 M Mubazir

Motoling, KM-
Warga Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan, mengeluhkan soal penyelesaian Proyek Air Bersih di Desa tersebut. Proyek yang dibangun dengan anggaran 2,3 miliar Rupiah itu, dibangun tahun 2009/2010 lalu. 
“Bayangkan saja proyek air bersih ini dibangun dengan anggaran 2,3  Miliar rupiah tersebut tahun 2009/2010, hingga kini tak kunjung diselesaikan padahal masyarakat didesa kami sangat membutuhkan pasokan air bersih. Seharusnya minimal tahun 2011 lalu sudah selesai, dan masyarakat dapat menikmati air bersih tersebut,’ ujar masyarakat Ferbry Umboh saat dimintai keterangannya Selasa (02/10/2012) kemarin.
Lanjut dia, dengan demikian pihak kepoiisian resor Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengungkap kasus ini. “Terus terang keberadaan air bersih ini sangat kami butuhkan. jadi tolong pihak kepolisian Minsel, untuk ungkap kasus ini,”ujar Umboh.
Sementara itu legislator Dapil 2 Kabupaten Minsel Jopie Monkaren saat dimintai keterangannya, mengatakan bahwa Tahun 2011 tersebut, dalam reses DPRD Minsel, pernah disampaikan. “ Dan itu sudah kami teruskan kepada pihak berkompeten, memang setahu saya itu proyek Dinas Pekerjaan Provinsi Sulawesi Utara. Dan kelanjutannya silakan tanya pa dorang. Saya tinjau di Lapangan, pipa-pipa proyek sudah ada di lokasi. Dan dari penuturan warga. Mata air yang hendak diambil itu, sesuai rencana awal akan diambil dari Motoling. Namun lantaran Debet air disitu sangat kurang. Maka untuk sementara akan dicarikan lokasi mata air yang baru,mar jelasnya silakan tanya kepada pihak Dinas PU Provinsi,” ujar dia. (dolvie)

Desember, Masalah Honda Sulut Dikaji Kembali

Manado, KM-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Drs Roy Tumiwa MPd menyatakan, secara teknis pihaknya telah melaporkan permasalahan Honorer Daerah (Honda) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Atas laporan tersebut diharapkan akan dikaji kembali. Dimana penetapan selanjutnya kata Tumiwa, akan dilakukan pihak BKN dan kemungkinan dilakukan pada bulan Desember tahun ini.
“Kita tinggal menunggu mekanisme dari BKN, karena secara teknis kita sudah kirim kepusat, dan dari pusat tinggal verifikasi data kembali pada bulan Desember tahun ini,”jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Honda Pemprov Sulut yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 535 orang, BKD Sulut telah memintakan ke pihak inspektorat agar melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana keterangan laporan dari tim dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana berkas 535 tenaga Honda yang dulunya dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) pada umumnya dari segi data serta dokumen lainnya dikatakan tidak jelas atau tidak lengkap.(onal)

Nomor: 025/3827/SJ Tentang Hari Batik Nasional

Surat Edaran Mendagri tak Berlaku di Pemprov Sulut

WAKIL Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Ir SR Mokodongan, Selasa (2/09) kemarin) terlihat tidak memakai batik seperti surat edaran yang dikeluarkan Mendagri, Gamawan Fauzi.(foto onal/km)

Manado, KM-
Surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi, Nomor: 025/3827/SJ tentang Hari Batik Nasional, Selasa 2 Oktober 2012 bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, rupanya tidak berlaku di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Buktinya, Selasa kemarin sejumlah pejabat teras Pemprov Sulut, rata-rata menggunakan pakaian keki. Bahkan beberapa staf saat diminta keterangan, menuturkan kalau sebenarnya mereka itu tidak menerima instruksi dari atasan untuk menggunakan pakain batik.
“Tidak ada instruksi untuk menggunakan pakaian batik hari ini (kemarin,red). Kalau ada kan tidak mungkin kami tidak dipakai,”ujar salah satu
Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil MPd saat diminta keterangan terkait peringatan Hari Batik Nasional oleh sejumlah wartawan, Selasa (2/09) kemarin menuturkan, penggunaan pakaian batik jangan disalahartikan. Sebab, di Pemprov Sulut sudah lama menerapkan pegawai harus menggunakan pakaian batik setiap minggunya, yakni batik asal Sulut berupa kain bentenan.
“Jadi sekali lagi, jangan disalahartikan tentang batik itu. Setiap minggu kita kenakan batik, dalam hal ini adalah kain bentenan,”ungkap Kansil yang didampingi Sekretaris Provinsi, Ir SR Mokodongan.(onal)

Terkait Pemilukada di Minahasa

Wowor Minta Guru Cerdas Menentukan Pilihan

Drs J Star J Wowor MSi

Manado,KM—
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut, Drs J Star J Wowor MSi mengatakan, guru diminta cerdas dalam menentukan pilihannya saat Pemilukada Minahasa,akhir tahun ini. Lebih dari itu, kata Wowor, guru harus mampu untuk memberikan contoh bagaimana berdemokrasi yang baik.
“Guru harus mampu untuk memberikan contoh bagaimana berdemokrasi. Artinya, kemungkinan ada perbedaan pilihan dalam masyarakat, tapi hal itu tidak merusak kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat,” kata Wowor kepada wartawan bari-baru.
Terkait pilihan figur yang tampil di Pemilukada Minahasa, lanjut dia, biarlah para guru secara cerdas mengevaluasi, menilai dan akhirnya menentukan pilihan siapa yang dirasa peduli dan berkomitmen, untuk mengembangkan sektor pendidikan termasuk didalamnya kepentingan para guru. “Silahkan secara cerdas memilih figur yang tepat, yang kiranya juga berkomitmen terhadap sektor pendidikan dan nasib guru,” tukas Wowor.
Dia juga mengingatkan, agar guru tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dan menjadi korban politik. “Sebagai warga negara guru mempunyai hak memilih, tanpa ada tekanan. Apalagi sampai jadi korban politik,” pungkas Wowor sambil mengingatkan guru harus tetap menjaga netralitas dan tidak boleh menjadi juru kampanye calon tertentu.(otnie)

Pemkot Gelar Apel Mobil Dinas

Pemeriksaan terhadap kendis milik Pemkot Manado

‘Kendis’ Tidak Boleh Dimodifikasi

Manado, KM –
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk kesekian kalinya melaksanakan apel kendaraan dinas (kendis) di pelataran parker kantor Walikota Manado, Selasa (2/10) kemarin. Apel kendis tersebut dipimpin Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth dan Kepala Bagian (Kabag) Aset Teddy Salindeho SE MSi.
Pemeriksaan terhadap kendis milik Pemkot Manado itu dilakukan secara bergilir. Kendis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sasaran pemeriksaan, kemarin. Dari data yang ada, kendis yang ada di Satpol PP berjumlah 26 buah dengan rincian 18 mobil dan 7 kendaraan roda dua (motor) dalam keadaan baik, sedangkan 1 kendis rusak.
“Pemeriksaan barang milik daerah, termasuk mobil dinas adalah dalam rangka pengelolaan aset di jajaran Pemerintah Kota Manado agar menjadi tertib,”ujar Giroth. Dari hasil pemeriksaan, menurutnya, ditemukan 4 buah kendaraan roda empat administrasinya belum lengkap. Olehnya, Giroth mengingatkan agar pemeliharaan kendis diikuti dengan kelengkapan administrasi bagi pengemudi kendis. Termasuk, tidak boleh memodifikasi kendis milik pemerintah.
“Kendaraan roda dua jangan diubah atau dimodifikasi wujudnya. Kembalikan wujudnya kebentuknya semula,”ingat Giroth.
Sementara, Kabag Aset Teddy Salindeho menambahkan, tujuan apel pemeriksaan Kendis dalam rangka pendataan, penataan, penggunaan dan pemeliharaan Kendis secara tertib. Pemeriksaan kendaraan dilakukan secara bergilir pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk pemeriksaan berikutnya giliran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP), Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.
“Apel pemeriksaan mobil dinas berikutnya akan dilanjutkan ke SKPD lain. Selain mobil dinas juga akan dilakukan pemeriksaan pada barang inventaris lainnya, yang merupakan aset Pemerintah Kota Manado,”pungkas Salindeho.(jan torindatu)

HAG-RJM Lantik Tim Independen

Pelantikan tim independen Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Minahasa

Tondano, KM-
Bertempat di aula kediaman Keluarga Gerungan Walla di Desa Wasian Kecamatan Kakas, Senin (1/10) kemarin, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM) dengan resmi melantik tim independen Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Minahasa.
Dari data yang didapat oleh wartawan koran ini, tim independen Kabupaten dan tim independen di 25 Kecamatan yang dilantik oleh HAG-RJM, berjumlah kurang lebih sebanyak 800 personil, dengan diketuai langsung oleh Tito Sumampouw, Sekretaris, James Lewu dan Bendahara, Jones Rumangkang.
Sementara itu, Ketua Tim Independen dalam sambu-tannya mengajak kepada seluruh tim yang telah dilantik, untuk benar-benar memberi diri bagi kemenangan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa, 12-12-2012 mendatang.
“Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman yang sehati dan seperjuangan yang baru saja dilantik, agar kita bisa bersatu bekerja keras serta kompak untuk membuat perubahan di Minahasa ditangan HAG-RJM,” ungkap Tito.
Dilain pihak, RJM sendiri dalam sambutannya singkatnya meminta kepada para tim independen yang telah dilantik, untuk bisa berkerja tanpa kekerasan.
“Marilah kita bekerja dengan penuh iklas dan tanpa kekerasan. Dan untuk meraih kemenangan itu harus dimulai dulu dari diri kita sendiri. Jadi saya minta kepada teman-teman yang baru dilantik, marilah kita bekerja bersama-sama, agar apa yang kita dambakan untuk membuat perubahan di Minahasa bisa tercapai,” ujar RJM. HAG sendiri dalam sambutannya, tak lupa memberikan apresiasi dan ucapan terima-kasih kepada tim independen, yang telah memberi diri dan siap mengawal serta memenangkan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa, 12-12-2012 mendatang.
“Saya sangat bangga, karena semangat tim independen HAG-RJM, bisa terbukti pada malam ini dengan kehadiran yang sebenarnya saya tidak pikirkan sebelumnya. Untuk saya secara pribadi dan pak RJM tak lupa menyampaikan terima-kasih atas pemberian diri dari bapak, ibu, saudara, saudari sekalian,” jelas HAG.
Lebih lanjut, HAG pun mengimbau kepada tim yang telah dilantik, untuk mengetahui akan apa yang dikerjakan hingga pada hari pemilihan nanti. “Saya kira tim yang telah dibentuk ini sudah mengerti apa yang akan dibuat nanti. Yang pasti, jangan lupa kita harus menyakini para masyarakat bahwa kami (HAG-RJM red) siap akan merestorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi dan serta tentunya untuk membuat peningkatan kesejahteraan bagi Minahasa,” terang HAG seraya berharap kepada tim independen dalam tugas yang akan dikerjakan dilapangan nanti, bisa membawa damai kepada masyarakat Minahasa. (*)

Tempat Budaya Pinawelaan yang dirusak waktu lalu

Mamoto: Situs Budaya Jangan Dirusak

Manado, KM –
Keberadaan situs warisan budaya di daerah ini memang butuh untuk disikapi secara bijak dan proporsional. Pasalnya, peninggalan tersebut sedikit banyaknya ikut memberikan penegasan soal jati diri dan cerminan kehidupan generasi di masa lalu, tentang keberadaan daerah nyiur melambai ini.
Terkait hal itu, tokoh nasional sekaligus budayawan Sulut DR Benny Jusua Mamoto, menyerukan agar masyarakat diera sekarang, untuk lebih cermat menyikapi warisan leluhur. Salah satunya lokasi yang diklaim sebagai warisan budaya yakni Pinawelaan dan Kameya di Kota Tomohon yang akhinya menuai kontroversial, menyangkut proses pelestarian dan pembongkaran situs karena dianggap telkah disalahgunakan.
“Jika memang watu pinawelaan dan watu kameya di kota Tomohon adalah cagar budaya, semestinya harus dijaga karena merupakan bukti atas rekam jejak budaya dalam rangka mencari kebenaran warisan leluhur,” ujarnya.
Karenanya, Mamoto menghimbau agar masyarakat untuk tidak menjadikan cagar budaya sebagai tempat pesta miras yang berujung pada perbuatan krimanal, bahkan perbuatan maksiat ataupun penyembahan keyakinan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya.
“Peristiwa pengrusakan cagar budaya jangan sampai merusak kerukunan dan kebersamaan masyarakat kota Tomohon dan sulawesi utara pada umumnya,” harapnya.
Diketahui, lokasi Pinawelaan dan Kameya di kota Tomohon akhir-akhir ini menjadi topic hangat di daerah ini, menyusul aksi pembongkaran situs yang diprakarsai oleh  Lurah Kakaskasen I Emma Polii  yang berada ditempat itu. Kejadian itupun dipicu keresahan yang melanda masyarakat Kota Tomohon karena tempat tersebut dituding telah disalahgunakan untuk kiegiatan-kegiatan atau ritual aliran sesat.
Disisi lain, pembongkaran situs tersebut justru ditentang oleh pelaku dan penggiat adat dan budaya Minahasa di Kota Tomohon. Itu dibuktikan lewat rekasi penolakan dan demostrasi yang dilakukan beberapa kali di Kota Tomohon, sebagai bentuk protes terhadap aksi pembongkaran yang dilakukan pemerinatah kelurahan dimana situs itu berada.(JeffrieRM)

 APBDP Tahun 2012 Ketambahan Rp 142 Miliar

Kantor Gubernur Sulut

Manado, KM-
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2012 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, ketambahan yang dana sebesar Rp 142 Miliar lebih. Jumlah tersebut disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir. Siswa Rachmad Mokodongan, kepada sejumlah wartawan di lobi Kantor Gubernur.
Dikatakannya , dana tersebut dibagi ke seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut untuk memenuhi kebutuhan anggaran sampai akhir tahun 2012 mendatang.
“Kalau sudah dibagi ke seluruh SKPD tentu diharapkan seluruh pembangunan di daerah ini bisa terpenuhi,” terang Mokodongan.
Mokodongan juga menuturkan, SKPD yang paling banyak mendapatkan penambahan anggaran dari APBD-Perubahan 2012 yanki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut.
“PU yang paling banyak. Namun itu disetujui pihak eksekutif maupun legislatif,”jelasnya.
Mokodongan mengatakan, untuk APBD-Perubahan Sulut tahun ini, sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, pihak Kemendagri melalui Direktur Anggaran Daerah memberikan aspresiasi atas ketepatan waktu Pemprov Sulut dalam mengajukan Ranperda APBD-Perubahan.
“Tim sudah ke Kemendagri menyampaikan pengajuan Ranperda APBD-Perubahan. Bahkan disana tim mendapat pedoman penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013,”tandasya.(onal)