SHS Diminta Ambil Alih Jabatan Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Tetty Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov Dibelakang Demo
Amurang, KM –
Aksi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Pembela Masyarakat Minsel  (ARPMM, red) kembali menggoyang kepemimpinan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di Depan Kantor Bupati Minsel Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Senin (29/10) kemarin.
Dalam aksi demo tersebut, mereka meminta Bupati beserta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan tiga Assisten di Setdakab untuk mundur dari jabatannya. Pantauan wartawan, sedikitnya 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja bersama ratusan personel Polisi di Polres Minsel melakukan penjagaan dan penertiban terhadap aksi demo tersebut.
Menurut, Treny Rungkat dan Niko Lonteng koordinator aksi Demo tersebut, bupati harus segera turun dari jabatannya dalam tempo 3x24 jam dan peran wakil bupati difungsikan tugasnya.
“Kami  meminta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan para asisten untuk turun dari jabatannya,” ujar keduanya.
Menurut dia, pihaknya berencana menduduki kembali Kantor Bupati sampai ketemu dengan Paruntu. Sebenarnya, pendemo akan menginap di Kantor Bupati, namun tak diizinkan kepolisian.
 “Kami tetap menduduki pemkab sampai bertemu dengan bupati. Esok, kami kembali dengan jumlah yang lebih banyak,” ujar Rungkat.
Ditekankan, Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang segera mengambilalih pemerintah di Kabupaten Minsel. Karena Paruntu ditengarai tak mampu lagi menjalankan pemerintahan yang baru dijalani sekitar dua tahun.
Pada kesempatan terpisah, salah seorang Korlap lainnya, Jackson Roringpandey menyatakan, pihaknya akan mendesak agar bisa ketemu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Jika tidak pendemo akan menduduki Kantor Bupati.
Terpisah, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam BBM-nya, Senin (29/10) sekitar pukul 17.35 Wita mengatakan, semua tuntutan pendemo seperti Aliansi Reformasi Peduli Masyarakat Minsel (ARPMM) tidak benar.
‘’Selain itu, ini fitnah. Dan semua yang disampaikan adalah tidak benar. Justru ini ditunggangi oleh lawan politik dan elit pejabat. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pejabat di Provinsi Sulawesi Utara,’’ ujar bupati Tetty.
Lanjut Tetty, selain itu semua yang disampaikan ARPMM melalui korlap Trenny Rungkat dan lainnya adalah rekayasa publik. Serta pembunuhan karakter untuk pemerintahan Minsel.
‘’Karena aktor dibalik  intelektualnya sudah  ketahuan. Namun, kami  menyikapi semuanya dengan bijak. Bahkan, biarlah nanti Tuhan yang beracara. Karena, hak Tuhan yang akan menghukum mereka. Karena telah mengusik hamba Tuhan yang sudah diurapi,’’ ungkap istri tercinta Decky Palinggi, SE ini.
Ditambahkannya, selain ada oknum di Provinsi Sulut. Dimana, Sabtu (27/10) dilaksanakan rapat tertutup di Kecamatan Tareran.
“Nah, oknum-oknum intelektual tersebut sudah terekam siapa dalangnya. Oleh sebab itu, unjuk rasa ini dipastikan ikut terlibat wakil bupati Minsel dan oknum pejabat Provinsi Sulut. Selain itu, bisa saya duga kalau ternyata banyak pejabat Provinsi Sulut. Termasuk ada anggota DPRD Provinsi Sulut kenapa hal ini bisa terjadi? Ingat, demo ini adalah untuk ketiga kalinya. Dan semua tuntutan, seperti saya katakan adalah rekayasa. Serta ingin membunuh karakter saya sebagai bupati. Ingat, saya dipilih rakyat Minsel,’’ tutup Paruntu.(dolvie mangindaan/bm)

HAG-RJM Ajak Pendukung Santun di Masyarakat

CALON Bupati Hangky Arther Gerungan saat menyampaikan sambutan
pada acara pelantikan tim pemenangan independen di Tompaso II, Senin kemarin.(foto ist)

Tompaso, KM
Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw melantik ratusan tim pemenangan independen 14 Desa se Wilayah Tompaso, Senin (29/10) kemarin. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Advent (GPA) Tompaso II, diikuti sekira 850 tim pemenangan, pendukung, serta simpatisan wilayah itu.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan penegasan-penegasan terkait tugas tim yang dipimpinnya dengan penegasan politik cantik yang harus dimainkan para anggota tim yang dilantik.
“Oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante, serta para pemuda yang hadir dilantik saat ini, kalian adalah ujung tombak pemenangan HAG-RJM di masyarakat nanti. Untuk itu, komitmen serta kerja keras kita semua sangat diharapkan demi perubahan besar di Minahasa,” ujarnya.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan pesan-pesannya, giliran Recky Janeman Montong (RJM) kembali menegaskan, pencalonan HAG-RJM pasti membuahkan hasil yang baik kalau mendapat dukungan masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap rakyat Minahasa tidak salah pilih agar tidak menyesal. Marilah kita tentukan pilihan yang cerdas demi perubahan yang sama-sama kita inginkan ,” tandas RJM.
Senada dikatakan HAG, Minahasa dapat berubah jika konsep restorasi menuju Minahasa era baru tanpa korupsi benar-benar diwujud-nyatakan melalui sikap politik saat memilih di TPS-TPS.
“Upaya merestorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi merupakan pilihan HAG-RJM yang juga disukai masyarakat. Dan pilihan ada di tangan masyarakat untuk menentukan sikap,”ujar HAG menawarkan.
Lanjut dia, restorasi bertujuan menciptakan Minahasa lebih baik, lebih aman, peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur peninjang ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta faktor lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Jadi kami tidak hanya menawarkan konsep, tetapi itu sudah menjadi tekad HAG-RJM ketika dipercaya memimpin daerah ini (Minahasa),” tandas HAG.
Dia juga berpesan kepada tim serta segenap pendukung dan sipamtisan untuk menghindari black- campaigne terhadap calon lain.
“Biarlah mereka melontarkan kampanye hitam kepada HAG-RJM, kita jangan membalasnya. Tetapi sebagai umat percaya, biarlah semua berproses sesuai kehendak Tuhan,” kata HAG.
HAG malah mengajak para pendukung HAG-RJM untuk santun di lingkungan masyarakat, serta katakan apa adanya tentang HAG-RJM di masyarakat.(vanny)

Walikota Tomohon Wakili Indonesia di Inggris

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

Bahas Koperasi InternasionalTomohon, KM—
Kunjungan kerja Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak bersama beberapa perwakilan pejabat lingkungan Pemkot Tomohon ke Manchester Inggris, dalam kaitan ICA ekpo festival koperasi internasional, sekaligus menjadi utusan Indonesia di negaranya Pangeran Charles itu.
Dihubungi via seluler, Walikota Tomohon mengatakan, terobosan-terobosan penting harus selalu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui Koperasi dan UMKM.
“Program UMKM ternyata sangat berhasil dan diakui pemerintah pusat, bahkan kami mendapat kehormatan untuk mengikuti kegiatan koperasi tingkat dunia di Inggris, apalagi Walikota Tomohon merupakan satu-satunya Walikota di Indonesia yang mendapat penghargaan dan kesempatan melalui Kementerian Koperasi RI untuk mengikuti hajatan penting di Inggris,” ujar Eman.
Disisi lain Kadis Koperasi Tomohon Drs Ronny Lumowa mengatakan, penghargaan pemerintah pusat ini merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tomohon dalam perkoperasian apalagi Lembaga Pengelola Bantuan Dana Bergulir (LPBDB) sebesar Rp.500 Juta bagi koperasi berprestasi Kota Tomohon yaitu Koperasi Gelora Pendidikan menjadi suatu tolok ukur majunya perkoperasian di Tomohon dan Sulawesi Utara pada umumnya.
Lanjut dikatakannya, agenda kegiatan yang akan diikutinya antara lain  pemilihan pengurus koperasi tingkat dunia, mengikuti kongres koperasi tingkat dunia serta melihat peluang-peluang yang dapat diaplikasikan berkaitan dengan ditetapkannya Tomohon sebagai Kota Koperasi. “Dalam kunjungan tersebut Walikota Tomohon termasuk dalam 48 orang delegasi dari Indonesia bersama salah satu Bupati yaitu Kabupaten Kampar, yang akan mewakili Indonesia dalam ajang internasional itu,” tukas Lumowa.(yongkie sumual)

SHS Yakin E-Audit Bantu Pemprov Raih WTP

GUBERNUR SUlut Dr SH Sarundajang bersama Kepala BPK RI
Perwakilan Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak melakukan
penandatanganan nota kesepahaman.(foto ist)

Manado, KM-
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama 15 Kabupaten/Kota se Sulut.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak dengan Gubernur Dr. S.H. Sarundajang di Aula BPK Perwakilan, Senin kemarin yang di saksikan  Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak dan Sekjen BPK Ri, Hendar Ristriawan, SH, MH.
Nampak hadir, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, para Ketua DPRD Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota serta Sekretaris Daerah Kab/Kota se Sulut.
Penendatanganan ini sebagai langkah strategis BPK RI untuk mewujudkan, sinergitas dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Apalagi melalui E-Audit ini, BPK dapat meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dengan strategi link and match melalui jaringan internet.
Gubernur Sarundajang memberikan apresiasi atas upaya BPK ini. Dia berjanji akan bersinergi dengan BPK untuk mengembangkan pusat-pusat data termasuk di Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem yang akan dikembangkan.
“Pemerintah Provinsi tekad untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun yang akan datang dan tentunya sistem E-Audit ini akan membantu untuk mencapai hal tersebut,”ujarnya.(onal)

Deprov Diminta Bentuk Pansus Pertambangan

Manado, KM –
Polemik seputar akitivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) memang kian kompleks. Apalai hal tersebut ditopang dengan beragam bentuk penolakan warga. Terkait hal itu, legislator Sulut dituntut lebih mencermati permasalahan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Termasuk mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pecarian solusi.
Pembentukan Pansus itu dinilai sangat tepat, mengingat banyak kekecewaan yang dialami warga dengan adanya pertambangan. Salah satuny contoh akivitas pertambangan di Pulau Bangka, termasuk beberapa kegiatan di wilayah Totabuan, Minsel, Minut dan Kota Bitung. “Masyarakat telah secara nyata menyuarakan aksi penolakan pertambangan. Seperti yang dilakoni warga beberapa waktu lalu dengan menghadiahkan hal-hal unik dan tak lazim kepada para wakil rakyat. Itu sebenarnya harus segera dicermati oleh anggota dewan provinsi. Paling tidak, dalam bentuk pencarian solusi dan pemecahan masalah Dewan dapat membentuk Pansus untuk menguak sisi positif dan negatif dari pertambangan,” ujar James R, dan Fangky B.N, dua tokoh pemuda asal Minahasa Utara.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, pembentukan Pansus Pertambangan bukan hanya membantu masyarakat. Tetapi pihak perusahaan maupun lembaga eksekutif akan dapat menuai hasilnya. Dimana, lewat Pansus tentu akan dapat mempertemukan titik-titik bermasalah, serta melahirkan bentuk atau konsep pemanfaatan ruang yang representative bagi semua pihak.
“Pembentukan Pansus pertambangan tidak ada salahnya dilirik oleh anggota dewan. Sebab, hasil dari pencarian fakta maupun pemecahan masalah tentu akan dapat menyatukan pemahaman antara berbagai pihak yang berseteru dan berbeda pendapat,” ulas mereka.
Kepada Sementara itu, saat berdialog dengan wartawan,  legislator Sulut, Herry Tombeng,SH merespon baik adanya usulan pembentukan pansus pertambangan. Menurutnya, untuk dapat membantu penyelesaian malasah termasuk bentuk pencarian solusi terkait masalah pertambangan, memang penting untuk dibentuk Pansus pertambangan. “Itu usualn yang baik, dan mungkin tepat untuk memecahkan masalah pertambangan yang mencuat di daerah ini,” ujar Tombeng, seraya berjanji akan mengangkat usulan pembentukan pansus itu ke internal DPRD Sulut.(JeffrieRM)

Wakil Rakyat Desak Usut Tuntas

Fransisca M Tuwaidan

Penganiayaan Wartawan Minut
Minut, KM
Anarkisme yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab terhadap tiga wartawan, yakni Risky Pogaga (SKH Media Sulut,red), Hendra Lumanauw (SKH Koran Manado,red) yang sehari-hari bertugas sebagai kepala Biro Minahasa Utara (Minut) dan satu rekan lagi, Bryan Sondakh beberapa waktu lalu diarea parkiran Bahu Mall, rupanya mendapat perhatian serius personil DPRD Minut Fransisca M Tuwaidan.
Menurut Tuwaidan, seharusnya wartawan atau jurnalis tidak diperlakukan semena-mena seperti ini, mengingat tugas-tugas kewartawanan begitu mulia dalam menyebar-kan informasi kepada masyarakat. “Ini bentuk pelanggaran dan harus diusut tuntas aparat berwajib,” pungkas Tuwaidan, Minggu (28/10) saat membesuk Risky Pogaga yang hingga kini masih terbaring lemah di RS Siloam, Manado.
Lanjut srikandi yang dikenal dekat dengan kalangan kuli tinta ini, pemukulan terhadap wartawan merupakan bentuk kriminalisasi berat, mengingat wartawan harusnya dilindungi bukan dianiaya. “Jika memang ada dugaan keterilbatan oknum berwajib, kiranya kapolda bisa memperhatikan hal ini,” jelasnya, sembari menghimbau semua pihak untuk menghen-tikan aksi-aksi pemukulan terhadap wartawan. (*)

Mamesah Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak

Proyek SMKN 2 Tinggalkan Masalah
Bitung,KM-
Pengadaan ruangan belajar di SMK Negeri 2 Bitung, dengan anggaran Rp11,5 Miliyar bantuan luar negeri yang diterima sekolah teknik tersebut tahun 2011 lalu, masih menyisahkan persoalan.
Pasalnya, dana yang menjadi swakelola dan dikerjakan pihak ketiga, diduga belum sepenuhnya diterima kontraktor pelaksana, bahkan dana miliyaran ini langsung masuk ke rekening pribadi mantan kepala sekolah, Drs WK alias Wel.
Hal tersebut diungkap, Sekretaris LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Provinsi Sulut, Jemmy Mamesah. Menurutnya, persoalan tersebut sangat riskan jika tidak ada tindakan dari aparat hukum.
“Ini sangat berhubungan erat dengan korupsi, kami minta pihak penegak hukum di kota Bitung menyelesaikan kasus ini, agar dana bantuan yang masuk lainnya akan dimanfaatkan dengan baik,”ujarnya, sambil menambahkan hasil investigasinya, beberapa kontraktor pelaksana juga mengeluhkan masalah yang sama.
“Salah satu kontraktor yang saya temui, pekerjaannya sudah selesai, namun dana yang belum cair masih tersisa 100 juta rupiah lebih, sementara kontraktor tersebut baru diberikan Rp300juta, sedangkan kontrak kerja Rp 400 juta,”ungkap Mamesah.
Sekretaris Komite SMKN 2 Bitung, Absalom Budiman, saat dimintai keterangan menjelaskan, persoalan tersebut hanya salah paham saja. Mantan kepsek tidak memberikan dana sisa, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai.
“Setahu saya, pekerja yang tinggalkan tanggungjawab, sehingga penyelesaiannya terkatung-katung, jadi mantan kepsek pak Wel bertindak menanganinya, jangan sampai lewat batas pekerjaan dan kena Tuntutan Ganti Rugi,”ujar Budiman.
Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Maesa, Bawiling ketika dimintai tanggapan mengatakan, dirinya tak tahu kalau ada bantuan yang masuk di SMKN 2.(yappiletto)

5 Kelurahan Terima Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata

Drs Gerardus E Mogi

Tomohon, KM—
Dalam rangka meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi masalah kemiskinan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon melaksanakan kegiatan penyerahan dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon Drs Gerardus E Mogi menjelaskan, sasaran kegiatan ini salah satunya untuk terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM, dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut dikatakan Mogi, saat ini ada 5 kelurahan Wisata yang mendapat Dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yaitu LKM
Wisata Mahawu Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Tri Colour Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Sayok Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan dengan jumlah bantuan 75 juta, LKM Tumimperas Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah dan LKM Pinaesaan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara dengan Jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah.
Lanjut dikatakan dia, ditetapkannya 5 Kelurahan ini oleh Dirjen Distenasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, setelah melewati proses seleksi dan dilihat dari berbagai potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kelurahan-Kelurahan tersebut berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia serta fasilitas usaha pariwisata dan industry kreatif yang menjadi penggerak kepariwisataan, apalagi diketahui mekanisme pencarian dana bantuan desa Wisata dikirim langsung ke Rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah memenuhi sejumlah criteria sesuai pedoman PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan pelaksanaan teknis kegiatan mengacu pada petunjuk teknis operasional pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Assisten Ekonomi Dan Pembangunan Dra Truusje Kaunang mewakili Walikota Tomohon mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat luas, dimana dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Pariwisata mengunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran bantuan desa wisata kepada kelompok masyarakat.
Bantuan ini bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. (yongkie sumual)

DPRD Minahasa Plesir, Sekwan Mengaku tak Tahu

Royke Kaloh

Tondano,KM -
Pasca APBD Minahasa ditetapkan pemerintah Provinsi Sulut, kebijakan kurang populis kembali dilakukan para wakil rakyat yang berkantor di gedung manguni. Tak tanggung-tanggung, 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa diduga menghamburkan uang rakyat dengan mengadakan pelisir di kota Bekasi Jawa Barat dan dilanjutkan ke kota Serang Provinsi Banten.
Akan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyangkan kinerja dari para anggota DPRD, yang terkesan hanya menghamburkan uang rakyat, tanpa ada kontribusi kepada masyarakat Minahasa pada umumnya.
“Kami sayangkan apa yang dilakukan para anggota DPRD, disaat kondisi perekonomian rakyat Minahasa kurang stabil saat ini, dengan seenaknya para wakil rakyat menghamburkan uang rakyat hanya untuk pelesir ke luar daerah. Kami berharap apa yang dilakukan para wakil rakyat tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setau kami, setiap para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja tidak pernah hasil dari kunjungan kerja tersebut diaplikasikan kepada masyarakat,” ujar Rival Luli tokoh pemuda Langowan.
Herson Walukouw, salah satu personil DPRD Minahasa, dari Fraksi Partai Golkar, tidak mengelak saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Menurut dia, pihaknya bersama dengan anggota DPRD mengadakan kunjungan kerja ke Bekasi dan Serang. “Ya benar, kami mengadakan kunjungan kerja,” ujar Walukouw.
Ironisnya, Sekwan Minahasa Royke Kaloh, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan anggota DPRD Minahasa, malah mengelak. Parahnya lagi, Sekwan mengaku dirinya tidak mengetahui keberangkatan para anggota DPRD. “Saat ini saya ada bersama dengan pak ketua DPRD, coba tanya saja pada para anggota dewan,” ujar Kaloh.(fernando kembuan)

Peserta Askes Tomohon tak Berlaku di RS Swasta

Manado, KM-
Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Kota Tomohon nampaknya harus gigit jari untuk mengklaim hak-hak asuransi di Rumah Sakit (RS) swasta yang berkedudukan di Kota Manado. Pasalnya, pelayanan pemberian pengembalian biaya pengobatan bagi pasien peserta Askes, hanya berlaku di RS milik pemerintah.
Hal tersebut sebagimana penegasan staff PT Askes Kota Tomohon yang terindetifikasi bernama Nyong dan receptionis bernama Lydia. Menurut keduanya, pelayanan bagi peserta Askes hanya berlaku bagi peserta yang menjadi pasien di RS milik pemerintah termasuk puskesmas. “Pasien peserta Askes yang memilih untuk langsung berobat rawat nginap di RS Swasta tidak bisa dilayani, apalagi yang RS yang berkedudukan di Kota Manado, termasuk Siloam Hospital,” tutur keduanya.
Dijelaskannya, sesuai prosedur, pasien peserta askes harus melalui pengobatan di puskesmas dan RS pemerintah, atau dari puskesmas merujuk ke RS pemerintah. Selain itu, Akses Tomohon tidak bisa memberikan rekomendasi atau menerbitkan surat pengantar bagi paserta Askes yang berobat di luar wilayah kota Tomohon.
“Aturannya, pasien harus ke RS Malalayang, kenapa ke RS Siloam. Jadi pasien peserta askes yang langsung ke RS Swasta tetap tak bisa mendapatkan pelayanan Askes,” tegas mereka.
Dikonfirmasi terpisah, A. Pelealu salah satu staff PT Askes di Siloam Hospital menjelaskan bahwa peserta askes yang masuk di RS Siloam, atas permintaan sendiri tidak menjadi jaminan Askes. “Itu harus sesuai prosedur, kalau pasien itu masuk ke RS lewat unit Gawat darurat, dia harus melalui RS terdekat diwilayah tempat tinggal pasien,” ujar Pelealu.
Ditambahkannya, sesuai prosedur Askses, kalalu kalau bukan gawat darurat itu harus melalui rujukan dokter keluarga atau puskesmas. “ jadi kalau pasien itu misalnya berdomilisi di kabupaten Minahasa, rujukannya harus ke RS Prof Kandou atau RS Ratumbuisang,” jelasnya, seraya mengingatkan bahwa untuk kasus gawat darurat, jaminan askes dapat berlaku di RS dimana saja, lewat klaim perorangan. Tapi kalau itu bukan kasus gawat darurat, tak ada jaminan akses di RS Swasta. (JeffrieRM)

KPU Bolmut Gelar Rekrutmen PPK

Boroko, KM-
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), mulai melakukan penjaringan Panitia  Pemungutan Kecamatan (PPK). Kegiatan yang berlangsung di kantor KPUD Bolmut itu, sebagai bagian dari tahapan perisiapan pelaksaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di daerah itu.
Demikian disampaikan Sekretaris KPUD Bolmut, Nazarudin Maloho SPd kepada wartawan, Senin (29/10) kemarin.
“KPUD Bolmut sudah melaksanakan penjaringan PPK, dan itu bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada mendatang,”ujar Maloho.
Dikatakannya usai penjaringan PPK dilanjutkan dengan penjaringan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkatan Desa se Kabupaten Bolmut.
“Jadi selain penjaringan PPK akan dilanjutkan dengan penjaringan PPS,”tandas Maloho. (santo)

Dukung Pembentukan PBMR, Warga Kumpul Koin

Kotamobagu, KM-
Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat di Kota Kotamobagu. Senin (29/10), sejumlah warga sukarela mengumpulkan koin (uang koin) untuk pembentukan Provinsi BMR di simpang empat Kampus UDK.
“Ini untuk kepentingan kita juga bersama. Kami rela menjadi sukarelawan untuk penggalangan dana ini,” ujar Meitry Ferreto, seorang relawan, kepada Koran Manado di sela pengumpulan dana.
Dia mengatakan, akan ada keuntungan jika Provinsi BMR terbentuk. Dia memberikan contoh dalam pengelolaan sumber daya alam. Wilayah Bolmong yang kaya potensi akan bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.
“Begitu juga dengan lapangan pekerjaan akan lebih banyak,”ujarnya.
Sebab itu, kata Ferreto, dia dan beberapa teman-temanya tergerak untuk mendukung pembentukan Provinsi BMR.
“Untuk saat ini yang tergabung memang baru beberapa orang saja. Namun kami yakin ini bisa mendorong agar keinginan masyarakat Bolmong bisa terwujud,” kata dia.
Meitri menambahkan, pembentukan Provinsi BMR harus secepatnya didorong mengingat adanya wacana moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah.
“Jangan sampai moratorium tersebut terjadi dan Provinsi BMR tidak terwujud,”kata dia mengingatkan.
Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Bayu Sagita Damopolii mengatakan, kegiatan pengumpulan itu sangat bagus.
“Itu berarti adanya motivasi dari masyarakat Bolmong Raya Khususnya di Kotamobagu untuk mewujudakan Provinsi BMR nanti,”tandasnya. (Mg1/Erwin)

Bupati: TKD November, Desember tak Akan Dibayar

Molibagu,KM -
Bupati Kabupaten Bolmong Selatan, Herson Mayulu menyatakan, dua Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkugan Pemkab Bolsel bulan November dan Desember tidak akan dibayarkan.
Pernyataan Mayulu itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 48, Senin (29/10) kemarin.
“Jadi TKD untuk dua bulan, November Desember tak akan dibayarkan,” ujarnya.
Penegasan Bupati Bolsel itu, buntut dari keterlambatan pengelolah keuangan memasukan laporan pertanggungjawaban APBD 2011 ke Kementeriaaan Keuangan, hingga berimbas sanksi  Pemerintah Pusat akan menahan 25 persen Dana Alokasi Umum(DAU) 2013.
“Aparat pengelolah seharusnya bertanggungjawab atas keterlambatan memasukan laporannya,”kata Mayulu.
Sekretaris Daerah (Sekda), Gunawan Lombu saat dikonfirmasi menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah memasukan laporannya.
“Kita sudah memasukannya, bahkan batas terakhir pemasukannya akhir Oktober,”jelas Lombu.
Sementara itu, Kadis PPKAD, Berlian Potabuga juga mengatakan, pihaknya sudah memasukan laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan sejak dua pekan lalu.
“Kita berangkat ke Jakarta tujuannya memasukan laporan keuangan,” ucap Potabuga.
Sebelumnya, Bupati Mayulu sempat mengaku kecewa dengan kinerja Kadis PPKAD yang keseringan tugas luar. Sementara tugas dan tanggungjawab sering diabaikan.(Tox)

Warga Bolsel Minta Bupati “Buka Mata”

Rolling Pejabat Eselon II, Sebaiknya Tidak Ditunda

Hi Herson Mayulu

Molibagu,KM –
Baik tidaknya penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah, serta peningkatan pembangunan, itu tergantung dari sumberdaya manusia (SDM) didalamnya. Termasuk penyediaan SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel).
Menyikapi hal itu, Pemkab yang dipimpin Bupati, Hi Herson Mayulu itu diminta tidak boleh menutup mata dengan persoalan yang terjadi di lingkugan kerjanya.
Apalagi beberapa tahun terkahir ini, persoalan pelayanan prima yang layak diterima masyarakat makin hilang dan seakan tidak dapat dirasakan masyarakat Bolsel.
“Coba bayangkan, kami datang untuk melakukan konsultasi. Eh, dikira kami mau minta proyek. Kami pun tak mau diterima untuk bertemu. Apakah ini yang namanya abdi Negara dan masyarakat? pejabat-pejabat itu tidak layak disebut pembantu bupati? Memang, kami tak mau sebut siapa nama pejabat eselon 2 tersebut,’’ ujar Sujarwan Mokoagow warga Pinolosian.
Dikatakannya, kejadian ini sering terjadi ketika Bupati sedang melakukan tugas ke luar daerah. Kesempatan itu dipergunakan oleh pejabat-pejabat itu ikut “terbang” keluar daerah dengan alasan tugas luar.
“Kalau Bupati tugas luar, pejabat-pejabat itu juga tugas luar. Meski tidak tahu tugas luar kemana mereka. Kami berharap Bupati tidak lagi menunda rolling pejabat eselon II. Kami berharapa pejabat-pejabat malas seperti itu di mutasi,”ujar Mokoagow.
Hal senada juga disampaikan Stevi Darongke, warga Kecamatan Pinolosian Timur. Dikatakannya, Bupati sebaiknya melakukan penyegaran di jajaran Pemkab Bolsel.
“Memang itu yang terbaik, pejabat yang malas dan hanya cari muka harus diganti. Kami juga sudah bosan dengan muka-muka seperti mereka yang tak mau bekerjasama. Tidak tahu program apa yang mereka kerjakan,’’ucap Darongke.
Dikatakannya, dengan dilakukan penyegaran di  tubuh Pemkab Bolsel, khususnya para pejabat eselon II, dipastikan kinerja pejabat-pejabat yang baru itu akan semakin bergairah dan memiliki ide-ide baru untuk pembangunan Bolsel kedepan.
“Sebab jika pejabat-pejabat malas seperti ini dipertahankan, Bolsel tidak akan maju. Tidak ada inovasi-inovasi dari pejabat. Sampai saat ini tidak ada pejabat eselon II di Bolsel yang kratif memajukan daerah ini. Kalau seperti ini, masyarakat juga yang menderita,”kata Darongke.
Dia juga menuturkan, dengan banyaknya pejabat-pejabat eselon II yang jarang masuk kantor berakibat kebutuhan masyarakat dan segala keperluan warga terbengkalai.
“Kami butuh pelayanan prima dari Pekmab Bolsel, termasuk pejabat-pejabat eselon II. Tapi kalau seperti ini, yang rugi kami juga. Sementara mereka (pejabat,red) itu digaji dengan uang Negara dari pajak rakyat. Kami menilai rolling jabatan eselon II sudah sangat mendesak dilakukan oleh Bupati. Dan sebaiknya pejabat yang tidak maksimal harus dipangkas,”tandasnya Darongke.(tox)

Walikota Bertemu Pengurus PHBI

Luruskan Isu Larangan Pemakaian Lapangan Tikala 

Manado, KM –

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut berjabat tangan
dengan Ketua PHBI Sulut H Ismail Mo’o
usai pertemuan di ruang Toar Lumimuut, kemarin.(Foto: ist)

Untuk menyikapi persoalan isu berdampak SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yang dihembuskan pihak tak bertanggung jawab terkait adanya kabar pelarangan menggunakan lapangan Sparta Tikala untuk shalat ied Idul Adha, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, mengadakan pertemuan dengan Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado, di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota, Senin (29/10).

Selain PHBI, tampak hadir pengurus Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Manado dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Manado.

Pertemuan yang dilaksanakan penuh kekeluargaan itu, dimaksudkan untuk meluruskan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Walikota menguraikan kronologis timbulnya isu tersebut. 

“Semuanya hanya miss komunikasi saja. Tidak ada niat dari saya, untuk menyakiti hati para umat Muslim yang juga adalah warga Kota Manado.”ujar Walikota.

Lumentut berharap, pimpinan PHBI dapat menjelaskan kepada umat Muslim di Kota Manado mengenai akar permasalahan yang sebenarnya. Karena, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado tidak pernah melarang siapapun untuk menggunakan lapangan Tikala, karena fasilitas tersebut adalah milik publik.

Mendengar pernyataan Walikota, PHBI Sulut yang diketuai H Ismail Mo’o dan PHBI Manado H Amir Liputo, menanggapi positif. Bahkan, PHBI menghargai dan memahami apa yang dikatakan Walikota.

“Walikota bertindak sangat elegan,”ujar Mo’o, mengakhiri pertemuan yang penuh dengan suasana persaudaraan.(jan torindatu)

Dermaga Manado Tua Segera Dibangun

Fery Siwi

Manado, KM –

Harapan masyarakat pulau Manado Tua agar pemerintah menyediakan fasilitas dermaga representatif seperti yang disampaikan kepada Wakil Walikota Harley AB Mangindaan beberapa waktu lalu, terjawab sudah. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menganggarkan lanjutan pembangunan dermaga tersebut dalam APBD perubahan tahun 2012 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manado, Ir Fery Siwi, Senin (29/10), mengatakan, pihaknya telah memplot anggaran untuk pembangunan lanjutan dermaga di pulau Manado Tua tahun 2012. “Saya pastikan ada pembangunan dermaga lanjutan pada tahun 2012 ini,” terang Siwi.

Sebelumnya, Ai sapaan akrab Wakil Walikota menegaskan, di Manado Tua yang warganya kebanyakan menyandarkan hidupnya sebagai nelayan, harus ada dermaga yang representatife.

“Karena kedepan bukan hanya Bunaken yang akan kita promosikan ke luar daerah dan internasional, karena potensi pulau Manado Tua juga begitu banyak. Ada hutan lindung dengan aneka ragam tumbuhan dan hewan khas Manado Tua, begitu juga gunung Manado Tua bisa untuk olahraga mendaki,”jelas Ai.

Untuk itu lanjut Ai, pemerintah akan memberikan sentuhan dalam pengembangan dunia pariwisata di pulau Manado Tua.(jan torindatu)

Sembilan Kecamatan Terima Mesin Pengolah Sampah

SEMBILAN unit mesin pengolah sampah diserahkan
Wakil Walikota Harley AB Mangindaan kepada sembilan Camat.
Tampak Wawali menyaksikan pengoperasian mesin tersebut.(Foto: ist)

Minus Paal Dua dan Bunaken Kepulauan

Manado, KM –

Untuk menunjang pengelolaan kebersihan yang lebih efektif dan memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) memberikan bantuan mesin pengolah sampah kepada sembilan kepala kecamatan se Kota Manado, Senin (29/10), di lapangan Sparta Tikala Manado.

Penyerahan bantuan alat pengolah sampah itu dilakukan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan. Dalam kesempatan itu, Wawali berharap mesin pencacah sampah itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo.

“Mudah-mudahan mesin pengolah sampah ini dapat membantu dalam penanganan kebersihan di Kota Manado. Jika sampah yang ada diseluruh wilayah Kota Manado diolah dengan baik, pasti volume sampah yang masuk TPA Sumompo akan berkurang. Ini sangat baik bagi kita serta memiliki nilai ekonomis terhadap pendapatan masyarakat,”ujar Mangindaan.

Apalagi, tambah Ai, sapaan akrab Wawali, sekarang ini Kota Manado sedang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI melalui tim penilai Adipura Ekoregion Sumapapua (Sulawesi Maluku dan Papua), yang sedang melakukan pemantauan tahap satu (P1).

Sementara, Kepala BPMPK Manado Frans Mawitjere SH, menjelaskan mesin pengolah sampah tersebut tertata dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) instansinya. Diakui Mawitjere, hanya sembilan kecamatan yang menerima bantuan alat pengolah sampah, sedangkan dua kecamatan baru belum. Pasalnya, saat penyusunan anggaran Manado masih terdiri dari sembilan kecamatan.

“Memang hanya sembilan alat yang kita serahkan, karena saat penyusunan anggaran, Manado baru miliki sembilan kecamatan, meskipun sekarang ini sudah menjadi 11 kecamatan,”tukas mantan Camat Wanea itu.

Kesembilan kecamatan minus Paal dan Bunaken Kepulauan yang menerima bantuan mesin pengolah sampah yakni, Malalayang, Sario, Wanea, Wenang, Tikala, Singkil, Tuminting, Mapanget dan Bunaken.(jan torindatu)

SMA Katolik Aquino Amurang Belajar di Kota Bitung

Tingkatkan Pengetahuan Pengelolaan Kebersihan

KADIS Kebersihan Drs Yossi Kawengian MSi,
menunjukan cara kerja alat pengola sampah.(Foto: Yappi/KM)

Bitung,KM- 

Untuk rangka meningkatkan pengetahuan mata pelajaran Geografi dalam hal pengelolaan lingkungan, 26 perwakilan siswa kelas 11, 12, dan 13, SMA Khatolik Aquino Amurang dan mahasiswa Hugeschool, Ultrect Amsterdam, Joe Whittington, mengunjungi kota Bitung, Kamis (25/10) pekan lalu. Rombongan siswa dan guru dari sekolah berbsasis kompetensi tersebut, di terima langsung Kepala Dinas (kadis) kebersihan, Drs Yossi Kawengian MSi, di BPU kantor Walikota Bitung. Dalam presentasinya, Kawengian mengatakan, pengelolaan kebersihan di kota Bitung, berhubungan erat dengan sampah. “Setiap hari warga kota Bitung, memproduksi 59 kubik sampah, namun penangannya sementara kami terapkan dengan pengadaan alat pengelola sampah karena sebelum di buang ke TPA dilakukan pemilahan terlebih dahulu,”Ujar Kawengian, sambil menambahkan, pemilahan sampah palstik yang bisa di daur ulang, akan menghasilkan uang, karena dinas kebersihan sudah membentuk bank sampah Promirah (program pemilahan dan pengelolaan sampah). “Ini akan mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA, misalnya sampah jenis plastik, Gelas air dan botol air mineral bersih, dihargai Rp.5.000,-/kilo, sedangkan plastik campur Rp 1800/kilonya, selanjutnya kami akan fasilitasi ke pihak ketiga untuk di bayarkan, uangnya masuk di bank promirah sebagai tabungan, uang tersebut kapan saja bisa diambil di Bank Sulut, melalui rekomendasi dari promirah,”Ungkap Kawengian. Sembari menambahkan, bank sampah menerima sampah dari pihak manapun, termasuk sekolah-sekolah. “SMA Khatolik Aquino Amurang, sekolah yang pertama yang belajar kebersihan di Kota Bitung,”Tutup Kawengian.
Selanjutnya, rombongan diajak menuju lokasi pengelolaan kompos dan melihat aktivitas bank sampah promira. Sementara, Koordinator rombongan, Raymon Katuuk, saat diwawancarai para wartawan mengatakan, Kota Bitung dipilih karena memiliki segudang prestasi dalam bidang kebersihan, karena sudah enam kali merebut piala Adipura. “Kami sangat gembira diterima di kota Bitung ini, karena kami mempunyai program pengelolaan lingkungan, pak kadis sudah menjelaskan bagi kami pengelolaan kebersihan dan sampah, ini akan kami terapkan di sekolah kami, ini merupakan program bina lingkungan proyek Geografi, dan kami juga akan laporkan hasil kunjungan kami ini ke Belanda sebagai bukti kerjsama dalam bidang lingkungan,”Ujar Katuuk, yang juga guru mata pelajaran Geografi didampingi Doni Runtuwene.(yappiletto)

Bupati dan Wabup Bantu 10 Hewan Qurban

Minut, KM -
Perayaan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh, Jumat (26/10) lalu, berlangsung hikmah dan penuh dengan kebersamaan khususnya di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA dan Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH memberikan bantuan 10 ekor sapi, disepuluh kecamatan.
Penyerahan 10 ekor sapi secara simbolis dilakukan di halaman Polres Minut, yang dihadiri para pemuka agama dan muspida. Dikatakan Singal, dengan adanya perayaan
Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang dilaksanakan umat muslim, akan semakin mempererat hubungan antar umat beragama.
"Dari perayaan ini juga, umat muslim memberi kurban kepada mereka yang membutuhkan, sebagai salah satu wujud rasa kepedulian dan kebersamaan, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan," tutur Singal, saat memberikan bantuan.
Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Tumatenden Fransisca M Tuwaidan (FMT) mewakili Dekab Minut, memberikan bantuan sapi yang diberikan Pemkab Minut kepada sejumlah masyarakat Kema di Masjid Nurul Hidayah, yang ditemani Camat Kema Jack Paruntu.
"Idul Adha sangat memiliki makna penting, terutama dalam kehidupan. Dan ini perlu kita renungkan dalam-dalam, karena bukan cuma bermakna bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya, akan tetapi juga mendekatkan diri kepada sesama," pungkas FMT.(hendrasamuel)

Pertisar Sario Siapkan Petinju Masa Depan Manado

Manado, KM -

Sasana Persatuan tinju Pertisar Sario

Sempat mati suri, Sasana Persatuan Tinju Sario (Pertisar) yang sempat membuahkan petinju Bonix Saweho, Herry Makawimbang, Marcel Lukas, Richard Kundiman, Troy Areros dan Helen Toar, akhirnya bangkit dari tidur panjangnya.

Kini Pertisar dengan pelatih Eddison Areros telah memiliki 40 atlit tinju dari berbagai umur. “Atlit yang kami didik saat ini ada yang berumur 4 tahun yang masuk dalam pembinaan school boys. Ini adalah bibit mudah kita yang nantinya diharapkan bisa membawa harum nama Kota Manado,” terang Areros.

Bukan hanya itu, rupanya untuk ada beberapa atlit tengah dipersiapkan untuk pertandingan tinju yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 2012 mendatang.

“Latihan tengah kita lakukan kepada atlit yang dipersiapkan untuk pertandingan Desember nanti,”tambah mantan peraih medali emas di PON Kaltim, Bonix Saweho.

Lebih lanjut di katakana Bonix, ide membangkitkan kembali Pertisar muncul berkat keinginan yang keras dari para mantan petinju yang ada di Sario dan di wilayah Manado lainnya.

Pasalnya, menurut Bonix, sudah sejak lama kehadiran sasana tinju Pertisar memberikan kesempatan kepada remaja muda untuk dilatih dalam bidang olah raga tinju amatir, namun sangatlah disayangkan keberadaan sarana dan prasarana penunjang dalam latihan di sasana sangatlah minim.

“Inilah yang menjadi kendala utama kami selama ini, diharapkan kedepan para pengusaha yang berdomisili di wilayah Sario dapat tergerak untuk mendukung keberlangsungan pembinaan tinju amatir di Sario. Begitu juga pemerintah, terkait bisa memberikan support penuh dalam pengembangan bakat petinju muda Kota Manado,”ujar Bonix.(jan torindatu)

Lumentut akan Bicarakan dengan Menteri ESDM

Atasi Kelangkaan Solar 

GS Vicky Lumentut

Manado, KM - 

Menyangkut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kota Manado, akhir-akhir ini, Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandaskan dirinya akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan menemui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di Jakarta.

Meski demikian, tambah Walikota, sebelum bertemu menteri, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado akan melakukan penelusuran penyebab terjadinya kelangkaan. Jika karena pasokan untuk Kota Manado kurang, dirinya akan meminta penambahan kuota. Namun, jika karena masalah penimbunan dan berimplikasi kriminal, tentunya hal itu menjadi tanggung jawab aparat kepolisian untuk mengungkap.

“Saya juga belum tau pasti mengapa terjadi kelangkaan, mungkin karena pasokan dari Pertamina kurang, atau karena adanya penimbunan solar. Jika itu karena kuota kita kurang, saya akan membicarakan hal ini dengan Menteri ESDM agar kuota untuk Manado ditambah,”tandas Lumentut.

Seperti diberitakan, kelangkaan BBM jenis solar mulai melanda Kota Manado belakangan ini. Bahkan, puluhan hingga ratusan kendaraan harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkan solar.

Pemkot Manado langsung menurunkan tim investigasi untuk mengecek langsung di lapangan. Disalah satu SPBU dibilangan Paal Dua, tim sempat menyaksikan sebuah mobil truck yang tangki telah dimodifikasi.

Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Helmy Bachdar, tangki kendaraan itu bisa diisi dengan BBM sebanyak 400 liter.(jan torindatu)

HAG-RJM Lantik 1.500 Tim Independen

Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong saat bersama Agung Laksono

Terdiri dari 12 Desa se Kecamatan Pineleng
Manado, KM-
Dukungan arus bawa kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan dan Ricky Janeman Montong (HAG-RJM) kian deras. Satu per satu masyarakat Minahasa mulai menegok kedua sosok pembawa perubahan di tanah Toar Lumimuut.
Bukan hanya itu, dukungan sukarela pun makin kencang dihembuskan oleh masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) I, khususnya di 12 Desa yang ada di Kecamatan Pineleng. Buktinya, Kamis (25/10) hari ini, ribuan masyarakat yang tergabung dalam tim independen akan di-lantik oleh HAG-RJM di Sekretariat Independen Kecamatan Pineleng.
Koordiantor Kecamatan Tim Independen HAG-RJM (Korcam), Drs Eddy Lumi MSi menyatakan, sebanyak 1.500 sukarelawan yang terdiri dari 12 Desa di Kecamatan Pineleng, akan berkumpul untuk dilantik dalam satu tim Independen HAG-RJM.
“Tak banyak harapan kami selain ingin mensukseskan pesta demokrasi di tanah Minahasa. Dan lebih penting lagi adalah restorasi di Minahasa. Restorasi disemua lini termasuk pembangunan, keseha-tan, pendidikan dan banyak lagi yang tak nampak selama sepuluh tahun terakhir ini,”ucap Lumi.
Dia juga mengatakan, dengan jumlah 1500 orang yang masuk dalam tim Independen HAG-RJM, menjadi bukti kerinduan masyarakat di Kecamatan Pineleng akan adanya peubahan secara menyeluruh.
 “Pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WITA. Kami mengundang seluruh simpatisan HAG-RJM untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan perlu dicacat, bergabungnya ribuan orang sukarelawan ini merupakan ungkapan hati dan pemberian diri tulus dari masyarakat untuk perubahan Minahasa kedepan,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Dapil I, Koropit ‘Opit’ Lasut menuturkan, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memenangkan HAG-RJM di Dapil I, terutama di Kecamatan Pineleng yang memiliki basis masa.
“Jumlah pemilih di Kecamatan Pineleng sekitar 37 ribu jiwa lebih. Belum lagi di Kecamatan-kecamatan lain di Dapil Satu. Kini sambutan masyarakat kepada HAG-RJM kian positif. Saya mengajak seluruh masyarakat di Dapil Satu, untuk bersama-sama bergabung dengan kami dalam rumah restorasi untuk Minahasa kedepan,”ucap Lasut.
Ditempat berbeda, Ketua “Cendrawasi Muda” Desa Pineleng II, Ruddy Pangemanan menuturkan, besok (hari ini,red) sekitar 70 anggota Cendrawasi Muda akan dilantik bersama-sama dengan Minahasa Youth Cominuty (MYC) Kecamatan Pineleng.
“Kalau di Desa Pineleng Dua, kami memiliki anggota 70 orang, itu semua orang muda yang terdiri dari pria dan wanita. Kami akan dilantik bersama-sama dengan MYC Kecamatan Pineleng, informasi terakhir anggota MYC anggotanya ada sekitar 160 orang,”ujar Pangemanan.
Dia juga menambahkan, Candrawasi Muda akan allout memenangkan HAG-RJM di Desa Pineleng Dua. Langkah itu merupakan upaya kami dalam mengamankan calon Bupati dan Wakil Bupati kami di Desa.
“Kami berharap upaya-upaya ini juga bisa di tiru oleh rekan-rekan lain di Desa-desa yang ada di Minahasa. Kami mengajak seluruh orang mudah di Minahasa untuk bersama-sama member diri menuju restorasi Minahasa yang lebih baik,”pungkas Pengemanan yang didampingi Irianto Willem, Allan Taroreh dan pengurus Cendrawasi Muda lainnya.(onal)

Ivansa Kecam Pemerintahan SVR

IVAN Sarundajang saat bertatap muka dengan komunitas
Sahabat-Ivansa di Romboken, Tondano, Rabu kemarin.(foto ist)

10 Tahun Minahasa Terkebelakang

80 Persen Jalan di Minahasa Rusak
 Tondano, KM –
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa selang sepuluh tahun terakhir ini terbilang jalan ditempat. Berbagai sara dan prasarana pendukung seperti jalan, masih banyak yang rusak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang dinilai bertanggungjawab atas pengelolaan dan perbaikan sarana masyarakat umum itu, dinilai gagal.
Akibat dari kegagalan itu, calon Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundajang (Ivansa), harus angkat suara. Dia mengecam tindakan Pemkab Minahasa dibawa kepemimpinan Bupati, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) yang seakan membiarkan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang semestinya.
“Kecuali jalan raya, hampir 80 persen ruas jalan di pedesaan se Kabupaten Minahasa saya temukan rusak. Ada berbuat apa pemerintah selama ini,” sesal Ivansa.
Dikatakannya, dari sisi politik Kabupaten Minahasa sekarang ini telah mengalami keterkebelakangan selama 10 tahun dibanding daerah-daerah pemerkaran dari Kabupaten Minahasa.  Hal yang paling mencolok adalah institusi pendidikan dan kerohanian.
Menurutnya, hal yang sangat ironis sekolah harus dicat berwarna kuning, demikian juga gereja harus di cat dengan warna kuning saat akan dilakukan peresmian.
“Hal seperti ini tidak bisa!. Sendi-sendi kemasyarakatan kalau kita sudah rasuki dengan politik, mau jadi apa daerah kita,” ujar Ivansa, dalam tatap muka dengan umat muslim yang tergabung dalam solidaritas Muslim Minahasa for Ivan Sarundajang, di Tondano, Rabu (24/10) kemarin.
Menurutnya, politik adalah sebenarnya baik. Hanya oknum-oknum saja yang menjadikan politik itu tidak baik.
“Politik sebenarnya sama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bedanya, politik melibatkan orang didalamnya, sedangkan yang lainnya mempelajari alam benda dan lainnya,” ujarnya yang kemudian melanjutkan dengan penyerahan kurban sapi bagi jemaah Al Falah Kyai Modjo Tondano.(JeffrieRM)

FHS Tinggalkan Partai, Suara PDIP Terganggu

Janes Parengkuan

Tondano, KM -
Ketua Dewan Pim-pinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi In-donesi Perjuangan (PDIP) Janes Parengkuan, menegaskan sangat rugi jika PDIP Sulut ditinggalkan oleh ketua  DPD PDIP non aktif Sulut, Fredy Sualang. Sebab hal tersebut akan berpe-ngaruh terhadap perolehan suara dari PDIP dalam pemilukada di Minahasa.
“Saya berharap pak sualang tetap berada di PDIP, dengan tetap menunggu keputusan ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, berkaitan dengan  keputusannya untuk meninggalkan PDIP,” ujarnya.
Lanjut,Parengkuan menjelaskan dirinya bersama dengan dengan Sualang, sudah lama menjadi pendiri partai PDIP di sulut, menurutnya, sumbangsi pikiran dan nyawa dipertaruhkan dalam membesarkan partai berlambang kepala banteng moncong putih di Sulut. “Sangat rugi jika PDIP ditinggalkan oleh orang yang telah lama membesarkan partai tersebut,”ujar wakil Ketua DPRD Minahasa tersebut.
Disinggung mengenai, akan berpengaruhnya suara pasanngan calon yang diusung oleh PDIP Minahasa, dalam memperebutkan kursi nomor satu di Minahasa,jika Sualang meningggalkan PDIP, Parengkuan tidak mengelak.
Menurutnya, pengunduran Sualang pasti akan berpengaruh dalam perolehan suara dari PDIP di Minahasa. “Sudah pasti pengunduran diri pak Sualang akan beperngaruh dipilkada Minahasa,”ujar Parengkuan,sembari menam-bahkan dalam waktu dekat dirinya akan beretemu dengan Sualang.(fernando kembuan)

Hangky : Tim Adalah Tokoh Pejuang Untuk Perubahan Minahasa

Hangky A Gerungan (HAG) bersama-sama masyarakat komit menjadi tokoh perubahan bagi Kabupaten Minahasa yang lebih baik lagi.

Ratusan Tim Pemengan HAG-RJM di Latim dan 
Langsel Resmi Dilantik
Langowan, KM —

Kurang lebih sebanyak 600 tim pemenangan HAG-RJM tingkat desa dan jaga di 7 desa di Kecamatan Langowan Timur (Latim) dan 10 desa di Kecamatan Langowan Selatan (Langsel), Rabu (24/10) kemarin, bertempat di gedung pertemuan umum desa Waleure Kecamatan Langowan Timur, resmi dilantik oleh ketua tim independen HAG-RJM Kabupaten Minahasa, Tito Sumampouw.
Menariknya, dalam pelantikan yang dihadiri langsung oleh HAG dan RJM itu, turut dilantik sejumlah tokoh masyarakat Langowan, seperti Herry Mukuan dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda lainnya. Dalam sambutan yang disampaikan oleh ketua tim Independen, Tito Sumampouw menuturkan bahwa pemberian diri para tim pemenangan untuk dilantik, telah membuktikan bahwa tim tersebut adalah pedukung fanatic HAG-RJM, yang menginginkan adanya perubahan di tanah Minahasa.
“Kehadiran bapak, ibu, saudara dan saudarai saat ini, telah menandatakan akan kepedulian kita untuk adanya perubahan dan peningkatan kesejahteraan di Minahasa,” ujar Tito sembari meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa bekerja kompak serta bersatu hati bertekad memenangan HAG-RJM pada 12 Desember 2012
Mendatang.
Sementara itu, RJM sendiri dalam sambutannya berharap tim pemenangan yang telah dilantik, nantinya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta bisa saling topang-menopang satu sama lain, untuk memenangkan HAG-RJM.
“Yang terpenting dalam kita melaksanakan tugas adalah marilah kita berpikir terlebih dahulu dalam mengambil tindakan untuk merubah Minahasa ini lebih baik dari sekarang,” terang RJM.
HAG sendiri dalam sambutanya tak lupa meminta kepada seluruh pendukungnya termasuk tim pemenangan tingkat desa dan jaga yang telah dilantik, untuk bisa melaksanakan tugas dengan elegan tanpa menjatuhkan satu sama lain, termasuk para calon lain. Tak hanya itu,
dirinya pun berharap, para tim pemenangan nantinya bisa menyampaikan akan kelebihan dan kebaikan dari HAG dan RJM, ketimbang menjelekan kandidat lainnya.
“Marilah kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya yakin, tim yang telah dilantik ini, adalah tokoh-tokoh pejuang untuk perubahan di Minahasa,” ungkap suami tercinta dari asisten bendahara W/KI Sinode GMIM, Meita Gerungan Wallaini. (tim km)

Ada Jebakan Untuk Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Amurang, KM
Upaya dari sejumlah oknum tertentu untuk menjebak Christiany Eugenia Paruntu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati Minahasa Selatan, semakin terang benderang. Hal ini menjadi kian jelas setelah Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI, red) Hens Ruus menuturkan, disekitaran bupati Minsel ada beberapa pejabat yang menjalankan kewenanganya terkesan menjebak Bupati.
“Saya kasih tahu, pertama pak Sekda Drs MC Kairupan, masa dinasnya sudah selesai, ini seharusnya diberhentikan tidak perlu lagi ditahan-tahan, karena setiap kewenangannya dalam mengambil keputusan pastinya illegal. Itu satu, kemudian Kadis Pertanian dan Peternakan Minsel Ir Decky Keintjem, setahu saya ada jatah japre terhadap kelompok tani, trus kemudian rangkap jabatan dari sejumlah pejabat Minsel,” ujar dia.
Lanjut Ruus, semua ini secepatnya diseriusi, sebab jika tidak persoalan ini akan menjadi bumerang buat Bupati sendiri. “Bupati harus cepat bertindak dan mengambil langkah tegas. Jika tidak ada orang-orang yang bisa memainkan persoalan ini,” tandasnya. (DolvieMangindaan)

DPT Minahasa 263.527 Pemilih

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupa-ten Minahasa, mene-tapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 263.527 pemilih untuk pemilihan kepala dae-rah yang rencananya akan dilaksanakan 12 Desember 2012.
Ketua KPU Kabu-paten Minahasa, Meydi Tinangon M.Si mengatakan, jumlah pemilih tersebut telah ditetapkan oleh KPU untuk pemilih Pilkada. Jumlah itu juga lebih banyak jika dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS) yang mencapai 258.225  pemilih.
“Kami sudah tetapkan DPT pilkada. Untuk saat ini, kami meneruskan untuk agenda lain, seperti penetapan calon kepala daerah serta pengundian nomor urut,” ucapnya.
Tinangon mengatakan, untuk DPT, terdapat sejumlah daerah yang jumlah pemilihnya cukup banyak di antaranya di Kecamatan Pineleng yang jumlah DPT nya mencapai 37.939 pemilih, Kecamatan Tombariri dengan 20.787 pemilih, dan Kecamatan Tondano Selatan dengan 16.296 pemilih.
Selain itu, terdapat sejumlah daerah yang terendah di antaranya Kecamatan Langowan Selatan dengan 6.252 pemilih, Kecamatan  Langowan Utara dengan 6.690 pemilih, dan Kecamatan Kawangkoan Utara dengan 6.422 pemilih.
Hadir dalam penetapan DPT tersebut, sejumlah tim sukses pasangan calon dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Minahasa serta Panitia Pengawas Pemilukada Minahasa.(fernando kembuan)

SMKN 2 Manado Bebas Narkoba

Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno saat memberikan
 penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru serta pegawai di
SMKN 2 Manado, Rabu (24/10) kemarin. (FOTO: IST)

Manado,KM—
Narkoba merupakan perusak generasi muda di Indonesia, hal ini membuat badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Manado melakukan penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru di SMKN 2 Manado. Selain melakukan penyuluhan, pihak BNN juga melakukan pengambilan sampel melalui tes urine bagi 34 siswa dan 14 guru dan pegawai, pada Rabu (24/10) kemarin.
Kepala SMKN 2 Manado, Julian Watung SPd kepada Koran Manado menjelaskan, para siswa dan guru yang mengikuti penyuluhan ini sangat antusias. Sebab kgiatan seperti ini sangat penting dilakukan kepada siswa, agar siswa sejak dini menjauh dan menghindar dari barang haram ini. “Selaku Kepsek, sangat memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh pihak BNN Kota manado yang menginisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada siswa kami,” kata Julian.
Dia menyebutkan, dari hasil tes urine bagi siswa, pimpinan sekolah dan guru, hasilnya sangat memuaskan. Sebab tidak ada yang terindikasi pemakai narkoba. “Kegiatan seperti ini bagi siswa dan guru  dimaksudkan agar sejak dini mereka tak terlibat Narkoba dan memahami kalau mereka menggunakan barang haram ini, akan merusak masa depan mereka sendiri,” tandasnya, sembari menyarankan agar siswa tak terlibat hal-hal negative, seperti jadi pecandu narkoba.
Sementara Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno dalam materi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menjelaskan, Kota Manado perlu untuk diwaspadai. Sebab Narkotika ini sangat berpeluang untuk diedarkan di daerah ini, karena daerah kita berbatasan langsung dengan wilayah Philipina dan Papua Gini. Selain itu pintu masuk peredarannya, dari Tawawo, Malaysia Timur.
“Siswa disarankan untuk tidak merokok. Sebab jalan menuju untuk siswa ini menggunakan Narkotika, karena berawal dari merokok. Karena itu mendekat saja pada narkotika, jangan coba-coba dilakukan. Apalagi sekarang ini pengedar mengincar siswa untuk menjadi target mereka,” paparnya.
Selain AKBP Parktikno, pembicara yang lain juga memberikan materi antara lain, Kepala Seksi Pencegahan Narkotik , Wayan Munggah SH dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Diana. (otnie)

Oknum PNS di Bolmut Terancam Dipecat

Drs Reky Posumah MSi

Boroko, KM –
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara me-ningkatkan kinerja dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mendapat perhatian seius Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Reky Posumah MSi.
“PNS adalah percontohan bagi masyarakat untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal,”tegas Po-sumah.
Dikatakannya, dalam pelaksa-naan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) baik itu kehadiran mau-pun kinerja harus lebih baik lagi.
“Disiplin merupakan kunci keberhasilan, baik pribadi maupun organisasi disatu tempat bekerja. Dan lebih luas lagi tentu adalah daerah kita dipastikan akan lebih baik,”ujar Posumah.
Dikatakannya, Pemkab Bolmut dalam memberikan teguran dan tindakan disiplin kepada PNS, dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010.
“Saat ini ada satu PNS dengan inisial dr HC alias Can yang tinggal menunggu putusan soal pemecatan. Kami sudah mengajukan berkasnya ke Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tinggal mengguh hasilnya. Jika sudah ada langsung dilakukan pemecatan,”tegas Posumah.
Selain itu, kata Posumah, ada juga beberapa PNS yang sedang dalam pengawasan soal kehadiran. Sekda berharap, seluruh PNS di lingkugan Pemkab Bolmut mematuhi aturan kepegawaian yang ada.(Santo)

141 Guru Wajib Beri “ Uang Pelicin” Rp 150 Ribu

Agar Dana Sertifikasi Guru Berjalan Lancar
Molibagu,KM -
Ada-ada saja yang diperbuat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Agar proses pencairan dana guru sertifikasi berjalan mulus, tiap guru harus menyetor uang pelicin sebesar Rp 150 ribu untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas (Kadis) Dipora, Hartati Maango.
Informasi ini disampaikan salah satu guru di Bolsel yang meminta namanya tidak dipu-blikasi dengan asalan keamanan. Dia menceritakan, dirinya tidak bisa mencairkan dana sertifikasi karena pihak Bank BRI Unit Molibagu menolak mencairkan kalau tidak ada lampiran rekomendasi Kepala Dinas.
“Sungguh sangat keterlaluan. Kami diwajibkan beru uang Rp 150 ribu agar dapat rekomendasi dari Kadis untuk mencairkan dana sertifikasi di Bank. Padahal ini hak kami. Sebagai guru sertifikasi malah kami dipersulit dengan pungutan liar seperti ini,”ujar guru, Rabu (24/10) kemarin.
Dikatakannya, kebijakan itu dibuat oleh salah satu oknum pejabat di Dikpora Bolsel. Kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
“Bayangkan saja kalau satu guru dipungut biaya Rp150. Sementara guru sertifikasi ada sekitar 141 orang. Itu berarti dana yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp 21juta lebih. Kami berharap, Pak Bupati Hi Herson Mayulu memberi pelajaran kepada oknum pejabat di Dikpora. Dan sebaiknya pejabat-pejabat seperti itu digenati saja,”tambah sang guru.
Guru itu juga menuturkan, selain pungutan yang berkedok rekomendasi pencairan dana sertifikasi, ada pungutan liar lainya. Dimana dalam pengurusan berkas dipungut biaya legalisir sebesar Rp 20 ribu per lembar. Padahal pengurusan berkas hanya SK pembagian tugas, surat keterangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dan foto kopi piagam sertifikasi.
“Tapi di Dinas masih banyak persyaratan lain yang harus dilegalisir. Bahkan nomornya berbeda-beda dalam satu hari,”ucapnya lagi.
Kadis Dikpora Bolsel, Hartati Maango ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pungutan liar di instansi yang dipimpinnya itu tidak berada di tempat.”Maaf ibu Kadis lagi tugas luar,”ujar staf Dikpora saat ditemui di kantor.(tox)

Orang Tua Murid “Goyang” Dekot Kotamobagu

Pertanyakan 

Transparansi Dana BOS
Kotamobagu,KM-
Puluhan orang tua murid (Wali murid) dan komite SDN 1 Gogagoman, Selasa (23/10) lalu  menyambangi  Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu untuk meminta agar para Wakil Rakyat ini dapat menerima beberapa aspirasi  mereka.
Deni Mokodompit SE selaku Ketua Komite, SDN 1 Gogago-man, Kecamatan Kotamobagu Barat dalam orasinya menga-takan, bahwa sampai saat ini tidak ada penyelasaian terkait masalah internal sekolah yang terjadi selama ini, seperti ketidak transparan atau secara tertutup soal pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)  Oleh Oknum  Kepala Sekolah.
 “Saya sudah melakukan verifikasi dan investigasi dilapangan dan melaporkan Hal ini langsung Ke Dikpora Kota Kotamobagu  tapi sampai saat ini belum juga ada penyelasian baik aparat hukum Kepolisian dan kejaksaan tentang adanya penyimpangan Dana Bos oleh Oknum kepsek,”ujar Denny
Denny  juga menambahkan, ada permasalahan lain yang terjadi di lingkup  SDN 1 Gogagoman, dimana soal minimnya gedung sekolah  sehingga ada beberapa murid tidak bisa di tertampung.  Alasannya jumlah siswa melamar tidak sepada dengan ruang kapasitas belajar atau  berkisar 1 banding 5.
Menagapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan dan aspirasi Komite Sekolah.
“Tetapi kami belum bisa melangkah sejauh itu karena belum ada penyelasaian pihak eksekutif (Dinas Pendidikan Dan Olahraga,red) Kota Kotamobagu  untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang terjadi di SDN 1 Gogagoman.(Mg I/Erwin)

Dekot Suport Provinsi Bolmong Raya

Kotamobagu,KM –
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Rabu ( 24/10) kemarin untuk membahas pembentukan Provinsi Bolmong Raya (BMR). Nampak hadir dalam rapat paripurna itu para tokoh-tokoh masyarakat serta pihak pihak yang mengiginkan Provinsi Totabuan.
Ketua Komisi II Kota Kotamobagu, Hi Rudini Sako SE mengatakan, bahwa pihaknya cukup mensuport terwujudnya Provinsi Tota-buan, hal ini dikatakannya jika Provinsi di Bolmong Raya terbentuk tingkat pela-yanan kepada masyarakat serta pembangunan akan lebih maju dengan kondisi saat ini.
“Sikap kami selaku wakil rakyat sangat mendukung penuh adanya cita cita rakyat Totabuan menunju Provinsi,” ujarnya.
Sekretaris Panitia Peme-karan BMR, Nayodo Kurnia-wan SH, saat ini pihaknya lagi berupaya mengumpulkan dana dalam pengurusan adminitrasi atau kelengkapan mewujudkan pembentukan Provinsi.
“Kami panitia berharap agar pihak tertentu dapat juga mendukung aspirasi ini menuju Provinsi Totabuan termasuk membantu adanya keperluan penting dalam kebutuhan mewujudkan provinsi,”Harap Nayodo.
Kalangan mudah Kotamo-bagu juga ikut mendorong terciptanya Provinsi BMR, Rolli Lasabuda, Audi Kerap, Yodi Damopolii merupakn sebagian kaum mudah yang ingin adanya perubahan.
“Jika semua elemen penting di Bolmong Raya akan bersatu, dapat diyakini Provinsi Totabuan  terwujud sesuai dengan harapan, terutama pihak pemerintah daerah di Bolmong Raya dan Provinsi Sulut,”rarap ketiga tokoh pemuda Kotamobagu itu.(ewin)

Sertifikat Adipura Terus Digaungkan

Nova Rompas

Tomohon, KM—
Antusiasnya Pemerintah Kota Tomohon untuk mendapatkan predikat sebagai Kota Adipura ternyata tidak dipandang sebelah mata oleh jajaran penggiat sertifikat adipura itu.
Kali ini, Sekot Tomohon DR Arnold Poli SH,MAP terus menggaungkan proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut kepada instansi terkaiat dan masyarakat Tomohon secara umum.
“Kepada instansi teknis seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tatakota, PU dan instansi teknis lainnya harus saling mendukung soal niat mendapatkan sertifikat tersebut, begitupun masyarakat luas di Kota Tomohon agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan keindahannya karena itu merupakan prasyarat jika mengingnkan sertifikat adipura tersebut,” ujar Poli.
Senada dengan itu Kaban BLH Ir Nova Rompas mengatakan, memang sampai dengan saat ini gaung untuk mendapatkan sertifikat adipura terus dipubliskasikan kepada masyarakat. “Masyarakat juga memiliki semangat tersendiri dalam meraih predikat adipura itu,” ujar kaban BLH itu.(yongkie sumual)

KPUD Pleno Penetapan Cabub dan Cawabub

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, akan mengelar pleno penetapan  calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup), Kamis (25/10) hari ini. Demikian dikatakan Ketua KPUD Mina-hasa Meidy Tinangon SSi M.Si, kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, pihakanya ber-sama kempat anggota komi-sioner KPUD lainnya akan mengelar rapat pleno penetapan cabub dan cawabup. Dijelas-kan, pleno penetapan tersebut dilakukan secara tertutup. “Pleno penetapan akan di lakukan secara tertutup,” ujar Tinangon.
Lanjut, Tinangon mengata-kan pihaknya sudah membe-rikan undanngan kepada pasangan calon terkait dengan akan dilakukan penetapan cabup dan cawabup. Menurutnya, pleno penetapan calon hanya berdasarkan hasil penelitian berkas.
Sementara itu, sejumlah pasangan calon yang diprediksi akan mengikuti pertarungan untuk mempe-rebutkan DB 1 B dan DB 5 B yang bakal dihelat, pada desember mendatang dian-taranya, pasangan yang diusung oleh Partai Gabungan (Pargap) Gerindra, Barnas dan PDS, Hangky Arthur Gerungan (HAG) dan Ricky Janeman Montong (RJM). Janjtce Wowiling Sajouw (JWS) dan Ivan Sarundajang (Ivansa) yang diusung oleh PDIP Perjuangan. Careigh Naichel Runtu(CNR) dan Denny Jonly Tombeng (DJT) yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Pasangan Jouce Kaseger(JC) dan Ferdinand Mewengkang (FM) dari partai gabungan non sit parlemen. Serta  pasangan dari jalur perseorangan atau independen Ariane Fredrick Nangoi (AFN) dan Jefry J Mentu (JJM). (fernando kembuan)

Harga Tanah Dibayar Sesuai NJOP

Mega Proyek Tol Manado-Bitung

Drs Edison Humiang MSi

Bitung,KM-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dalam waktu dekat ini akan membayar seluruh lahan dan perkebunan milik warga, yang masuk dalam rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung. Pemerintah akan memprioritaskan lahan kosong milik warga. Untuk pembayarannya disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Hal tersebut dikatakan Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang MSi, saat diwawancarai, Rabu (24/10), diruang kerjanya.
“Sebagai pemerintah, kami tetap akan membayar lahan warga yang terkena dalan rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, dengan harga sesuai dengan NJOP Rp30.000/meter,”ungkap Humiang.

Lanjutnya juga, dasar pembayaran tersebut, diyakini tidak akan merugikan masyarakat. “Sekarang tim sementara turun lapangan untuk menemui para pemilik lahan, namun dari pembayaran tersebut, nantinya ada kriteria yang di berikan dan semua sudah diperhitungkan pemerintah, pkoknya dalam waktu dekat akan di bayar,”ujar putra Sitaro ini.

Humiang juga menambahkan, Pemkot Bitung, menyediakan dana pembebasan lahan, sebesar Rp10 miliyar, disamping Rp100 miliyar yang disediakan Pemerintah Provinsi Sulut.(yappiletto)