Ketua Panwas Minahasa Mendadak Sakit Asma

BKDD Diperiksa Sumampow dari Pagi Hingga Malam
Bitung, KM-
Nasib Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bitung kini berada diunjung tanduk.
Sumampow yang kini masih tercatat sebagai PNS di BP4K Pemkot Bitung itu terancam dipecat dari PNS. Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang kembali menegaskan bahwa pihaknya selaku pembina kepegawaian di jajaran Pemkot Bitung, telah memerintahkan kepala BKD PP, Ferdinan Tangkudung untuk melakukan pemanggilan kepada Ketua Panwaslukada Minahasa, Erwin Sumampouw.
Pemanggilan itu untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran yang dibuatnya, yakni tidak memiliki rekomendasi dari Pembina Kepagawaian dalam hal ini Wali Kota, Wawali atau Sekertaris Kota, saat mencalonkan dari sebagai Ketua Panwas Minahasa beberapa waktu lalu.
‘’Saya telah perintahkan Kepala BKD untuk memanggil Erwin Sumampouw untuk di BAP. Ini sesuai dengan aturan dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS. Karena tidak mengantongi rekomendasi dari walikota, wakil dan saya sebagai Sekertaris Kota. Tidak ada yang lain yang dapat mengeluarkan rekomendasi selain Walikota dan Sekertaris Kota karena ini menyangkut hal-hal prinsip. Dan selama ini saya sebagai sekertaris Kota tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Erwin Sumampouw untuk pencalonnanya sebagai Ketua Panwaslu Minahasa,’’ tegasnya.
Sesuai Peraturan Presiden kata Humiang, setiap PNS harus bekerja selama 37 setengah jam perminggu. Sementara aturan sebagai anggota Panwas harus meluangkan waktu setiap hari dan ini jelas sangat bertentangan.
‘’Saya minta dalam waktu tidak terlalu lama, Sumampouw harus menghadap saya untuk klarifikasi,’’ tandasnya.
Humiang menyatakan, bahwa Erwin Sumampouw jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran dan mengangkangi aturan disiplin PNS, yakni tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagat birokrat.
“Pelanggarannya jelas, yakni melalaikan tugas sebagai PNS, karena sudah tidak masuk-masuk kantor. Dan dia harus diberi pilihan apakah memilih sebagai PNS atau Panwas,’’ katanya.
Sementara itu Kepala BKD PP Kota Bitung Ferdinand Tangkudung lewas pesan singkatnya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan.
“Sudah, tadi sudah diperiksa sejak pagi sampai pukul 19.30 Wita tadi (malam kemarin, red). Tapi akan  nanti dilanjutkan besok karena yang bersangkutan sakit asma. Jadi tadi itu Cuma ambil keterangan untuk pembuatan BPA,”tulis Tangkudung lewat Short Message Service (SMS).(tim km/onal)

Dikepung Putra Daerah, T2 Tetap Optimis

Telly Tjanggulung

 Ratahan,KM-
Posisi Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2), pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bakal diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Pasalnya, sejumlah putra daerah sudah menyatakan siap untuk memberi diri mengabdi di tanah pemulihan itu.
Sebut saja Djeremia Damongilala, Maxi Rondonuwu, Tonny Lasut, Vocke Ompi serta satu nama yang kini mulai menjual yakni Hesky Naray. Tak hanya sekedar ucapan saja, para putra-puta daerah ini tengah gencar melakukan manuver politik guna menarik simpati warga. Bahkan jauh-jauh sebelumnya telah menyiapkan dan melantik tim pemenangan.
Seperti halnya, Maxi Rondonuwu yang kini tenar dengan sebutan Maron,  terus melakukan aksi sosial pengobatan gratisnya. Begitu juga Djeremia Damongilala yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Mitra. Damongilala cukup optimis dengan masa militannya. Beliau pun kian rajin melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Sementara itu, Tonny Lasut, politisi Golkar ini memiliki kans. Apalagi pada Pemilihan Legeslatif (Pilcaleg) silam, Lasut perolehan suara yang signifikan. Demikian pun Vocke Ompi, di kalangan masyarakat dia mendesak maju bertarung mewakili etnis Pasan dan Ratahan. Menariknya, para putra daerah seperti halnya Damongilala, memberikan apresiasi bagi kandidat calon asal Mitra yang mau menyatakan siap untuk bertarung.
“Saya sangat mengapresiasi bagi para kandidat asal Mitra yang nantinya akan maju dalam Pilkada. Ini menandakan bahwa masyarakat Mitra punya potensi untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Damongilala belum lama ini.
Namun meski begitu, T2 selaku incumbent dalam menatap Pilkada 2013 mendatang, ternyata masih sangat dicintai masyarakat Mitra. Sejumlah program pemerintahan yang sukses dilakukan dan tepat menyetuh masyarakat, dinilai banyak kalangan T2 masih memiliki pendukung yang sangat besar. Bahkan saat launching tahapan di gelar oleg KPU belum lama ini dengan memastikan tanggal pencoblosan yakni 13 Juni 2013, Tjanggulung menuturkan tetap optimis.
“Saya kaget dengan tanggal yang di tetapkan, tetapi saya tidak takut,” ujar T2 dalam sambutannya kala itu.
Melihat konstalasi dan suhu politik Mitra menjelang 2013 yang kian memanas, salah satu tokoh generasi muda Mitra, Ronal Sahelangi, menilai masyarakat Mitra pada dasarnya adalah pemilih cerdas dan telah banyak belajar dari Pilkada sebelumnya, dan bisa menentukan pilihan bagi calon yang berkualitas dan punya komitmen untuk membangun.
“Intinya bagaimana nantinya kita menciptakan situasi kondusif dalam semua tahapan Pilkada, demikian pun para calon untuk bersikap bijak dan tidak saling memprovokasi,”ujar Sahelangi. (Marvel Pandaleke)

SVR: Saya Banyak Kekurangan

Tondano, KM-
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Minahasa ke 584 yang digelar di Wale Ne Tou, Tondano, Senin (5/11) kemarin menjadi hari terakhir bagi Bupati Minahasa, Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR). Pasalnya, Bupati berperawakan besar ini, tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya.
Selain itu, Bupati dua periode ini tidak lagi mencalonkan diri sebagai Bupati, karena terkendala aturan. Dihadapan Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd, serta para pejabat Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa dan para tamu undangan, SVR menyampaikan salam perpisahan.
Diakhir masa jabatannya sebagai Bupati, SVR mengucapkan selamat tinggal kepada rakyat Minahasa. dia juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Minahasa atas dukungan selama ini.
“Memang, selama dua periode memimpin Minahasa tentunya sebagai manusia masih banyak kekurangan,”ujarnya.
Bupati yang meniti karir dari dunia politik ini, meminta maaf kepada masyarakatnya. Dimana kata dia, jika selama masa kepemimpinannya itu telah berbuat yang tidak berkenan di hati masyarakat Minahasa.
“Saya maaf jika selama, jika selama saya memimpin telah berbuat yang tidak berkenan. Saya bukan malaikat namun saya memimpin dan bangun Minahasa dengan tulus, sekalipun di sana-sini masih banyak kekurangan,”katanya disambut aplaus para tamu undangan.(tim km)

Panwas Dituding Pilih Kasih

Ventje Bawengan

Ancam Lima Pasang Calon Bupati
Tondano, KM-
Ancaman hukum yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepada Daerah (Panwaslukada) Minahasa kepada lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, terkait alat peraga berupa baliho dan bendera calon yang masih terpasang, terus disampaikan.
Panwaslukada Minahasa melalui anggotanya, Ventje Bawengan mengatakan,  surat pemberitahuan berupa rekomendasi pemberhentian segala bentuk kampanye, Jumat (02/11) lalu hingga batas waktu pukul 24.00 Wita sudah disampaikan, namun baliho dan atribut ke lima pasang calon Bupati dan Wakil Bupati masih terpajang di sejumlah tempat.
Menurut Bawengan, saat ini Panwaslukada Minahasa akan menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa terkait segala bentuk pelanggaran ke lima pasang calon.
“Nantinya KPU, Pemkab, dan Polres Minahasa yang akan melakukan tindakan pembersihan. Tetapi setelah dilakukan pembersihan baliho dan bendera calon, masih yang melakukan pemasangan. Tentu saja ini akan ditindaki melalui jalur hukum,”tuturnya.Kata Banwengan, saat ini belum diperbolehkan melakukan pemasangan atribut Cabup dan Wabup Minahasa. Pemasangan atribut boleh dilakukan pada saat memasuki masa kampanye pada tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang.
“Ke lima pasangan Cabup Minahasa tentunya melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 116 Ayat 1. Mereka terancaman pidana penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta,”tegas Bawengan.
Sementara itu, sejumlah atribut kampanye pasangan calon di Daerah Pemilihan (Dapil) I sudah  dibersihkan pada, Jumat (2/11) tengah malam. Sayangnya pemberihan baliho dan bendera oleh Panwas Kecamatan terkesan pilih kasih.
“Panwas hanya menyuruh baliho HAG-RJM dan JWS-Ivansa yang suruh cabut. Sementara calon lain tidak,”ujar Ronny Kalalo warga Desa Pineleng Dua.
Dia menuturkan, sikap Panwas Kecamatan itu sudah sangat keterlalu. Bahkan kata dia, usai Panwas melakukan pencabutan atribut kampanye, dirinya sempat menegur sikap Panwas yang pilih kasih itu
“Panwas itu pilih kasih. Saya sempat mempertanyakan sikap mereka di kantor Kecamatan. Ada beberapa anggota Panwas disitu, ada juga polisi,”tandas Kalalo.(fernando kembuan)

Usai Youndri Dimakamkan, Tarkam Kembali Pecah

SEKELOMPOK warga yang sedang melakukan persiapan
untuk menyerang kelompok lain dalam tawuran antar kampung
di Desa Imandi dan Tambun.(foto KM)

Dua Warga Terkena Peluru Karet
Dumoga, KM-
Usai pemakanan korban tewas Youndri Lolaen (44) warga Desa Tambun, sekitar pukul 14.00  kemarin siang, Tawuran Antar Kampung (Tarkam) kembali antara Desa Imandi dan Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong kembali pecah.
Dari informasi yang berhasil di rangkum diketahui, Tarkam kembali terjadi ketika korban Youndri selesai dimakamkan. Sambil membawa senjata tajam berupa tombak, golok dan peralatan lainnya, sekelompok masyarakat Desa Tambun mulai bersiap-siap di alun-alun Desa. Kelompok ini diduga bersiap untuk melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Sekitar pukul 16.20 waktu setempat, warga Desa Tambun yang sementara meletakan karangan bunga di tempat korban meregang nyawa tepatnya di perbatasan Desa, warga lainnya sudah mulai melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Situasi mulai tak terkendali, aparat keamanan gabungan Polri dan TNI yang siaga di TKP, berusaha menghalau massa sambil menembakkan flash ball (gas airmata), untuk membubarkan massa. Namun tindakan ini rupanya tidak membuat kedua warga yang bertikai mundur, sehingga petugas menembakkan peluru karet untuk melumpuhkan beberapa oknum warga yang dianggap memancing kerusuhan.
Akibatnya, dua (2) warga Tambun, terkena tembakan peluru karet ini masing-masing, Fani Mantik (32), tertembak di betis kanan, serta April Poluan (24) terkena di atas lutut sebelah kanan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Datoe Binangkang Kotamobagu.
Kapolres Bolmong, Enggar Brotoseno SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penembakan tersebut. Menurut Enggar, penembakan itu bukan perbuatan sengaja untuk melukai masyarakat. Namun karena situasi semakin tidak terkendali, tanpa terelakkan senjata berisi peluru karet yang dimiliki petugas terpaksa digunakan.
“Karena massa yang bertikai sudah tidak lagi bisa dikendalikan, terpaksa anggota kita yang berjaga harus mengambil langkah lanjutan untuk membubarkan massa,” tandas Enggar.
Padahal Minggu malam sebelum pemakaman, Kapolda Sulut Brigjen Dicky Atotoy dan Kepala Badan Intelijen Daerah Sulut, Brigjen Sutangkad, sudah turun kelokasi kejadian untuk mengatasi pertikaian antara dua Desa di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, desa Tambun dan Imandi.
Seperti diketahui, satu korban tewas teridetifikasi warga desa Tambun, tewas tertembak diduga peluru nyasar saat anggota Kepolisian berusaha mengamankan tawuran kedua warga desa Jumat malam kemarin. Pada malam itu ikut digelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemkab) Bolmong serta masyarakat setempat, yang bertempat di kantor Kecamatan Dumoga Timur. (tim km)

Pemkab Bolsel Kekurangan Pejabat Profesional

Hi Herson Mayulu

Molibagu,KM –
Di akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) berencana akan melakukan rolling jabatan. Namun rencana tersebut bakal terkendala mengingat Pemkab Bolsel sendiri diketahui kehabisan stok pejabat yang memiliki kemampuan dan profesionalitas di bidang Pemerintahan.
Fenomena ini turut diakui Bupati Bolsel, Hi Herson Mayulu. Dia mengku, bahwa persoalan sekarang Pemkab kekurangan tenaga. Dan jika itu ada, kemampuan mereka masih diragukan.
“Rolling tetap akan saya lakukan mendekati akhir tahun ini. Namun, penyegaran ini hanya pindah tempat saja. Kalau kita ganti pejabat, di ganti dengan siapa?, kita ini masih daerah baru,” jelas Mayulu kepada sejumlah wartawan.
Dijelaskanya, untuk di tingkat pejabat eselon II, tidak ada masalah jika dilakukan rolling. Tapi yang menjadi persoalan adalah pejabat eselon III. “Persoalannya sekarang adalah pejabat eselon III diambil dari mana. Karena ini menyangkut pengelolah,” tambahnya. 
Namun, Bupati berharap meski Bolsel kekurangan tenaga, namun kinerja akan dimaksimalkan.
“Sebab, konsekwensi daerah baru salah satunya adalah kekurangan tenaga dan itu tidak bisa dijadikan alasan, karena kita harus terus membangun daerah ini,”tandasnya. (Tox)

Puluhan Orang Berambut Cepak Aniaya Warga Paku

SATU keluarga jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh
oknum yang diduga adalah anggota TNI.(foto dok)

Diduga Terikat Hutang Piutang

Boroko, KM –
Sejumlah warga di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diduga dianiaya oleh sekelompok orang berambut cepak. Korban penganiayaan bernama, Aisya Abdul Rasyid (40)  warga Desa Paku menceritakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 03.00 Wita dan berlangsung sangat cepat.
Dia menuturkan, pada pagi dini hari itu, dia didatangi puluhan orang yang berambut cepak. Dimana salah satu pelaku merupakan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kesehariannya bertugas di Provinsi Gorontalo. Kedatangan puluhan pria berambut cepak yang menggunakan 3 mobil itu diduga karena persoalan hutang piutang antara, Latif Abdul Rasyid (50) kakak Aisyah yang kebetulan pada hari kejadian itu menginap dirumahnya, bersama salah satu pengusaha kayu di Bolmut.
“Kami sekeluarga merasa kaget mengapa puluhan berambut cepat mengetuk pintu rumah kami dengan cara kasar. Mereka sudah dalam keadaan mabuk, sempat terjadi pertengakaran antara kakak saya dengan oknum anggota TNI itu. Saya terkena tamparan dari seorang oknum Anggota TNI lainnya yang teridentifikasi sudah dalam keadaan mabuk,”ujar Aisyah.
Dia menambahkan, dari kejadian ini anaknya mengalami trauma yang mendalam.
“Kita pe anak sakit gara-gara takut orang yang so ribut di dalam rumah dan sampai saat ini masih trauma dengan kejadian itu, dan kita suruh proses terus ini kasus,”tutur Aisyah lagi.
Sangadi Desa Paku, Syamsudin Gobel ketika dikonfirmasi mengaku kecewa atas tindakan sekelompok preman yang diduga anggota TNI. Aplagi sikap para oknum pelaku yang diduga aparat keamanan itu dilakukan dengan cara tidak beretika dan tidak sesuai adat istiadat. Selain itu kejadian ini sangat menggangu kenyamanan masyarakat Desa Paku.
“Saya selaku Sangadi Desa Paku tidak terimah atas tindakan para sekelompok preman, apalagi seorang anggota TNI yang nota bene pelindung masyarakat, namun bersikap seperti preman yang menakut-nakuti warga dengan berataskan korps TNI,”tegas Gobel.
Kapolsek Bolangitang AKP B Samin mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan dan akan memproses secara hukum apabila ini terbukti atas penganiyaan terhadap korban warga Desa Paku. Apalagi ada dugaan keterkaitan oknum TNI didalamnya.
“Masalah ini akan kami proses secara hukum, dan pihak kami masih dalam pengumpulan data sebagai bukti. Terkait ada dugaan keterlibatan oknum TNI, kami akan diteruskan ke Polisi Militer dan diproses sesuai kode etik anggota TNI,”ujar Samin.(Santo)

Partai Besar Incar Taufik Mokoginta

Kotamobagu,KM –
Semakin dekatnya momen Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK), aktifitas partai politik semakin naik untuk menentukan siapa figur yang akan diusung nantinya. Dari sekian kandidat yang telah muncul permukaan, nama Taufik Mokoginta yang paling ramai diperbincangkan.
Bahkan, birokrat senior yang telah banyak makan garam di berbagai jabatan birokrasi ini menjadi incaran utama partai-partai besar. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kabarya, petinggi partai berlambang moncong putih ini telah memasukan nama Taufik disalah satu kandidat yang sedang digodok.
“Beberapa kali Pak Taufik telah melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP Provinsi. Beliau sangat direspon untuk maju. Karena kriteria yang di inginkan PDIP rata-rata dipenuhi oleh beliau. Terutama soal pengalamannya di birokrat yang selama ini memang jadi incaran utama PDIP,” tandas salah satu pengurus DPC PDIP KK yang enggan identitasnya di korankan.
Nama mantan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) itu juga di incar oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, kemesraan Taufik dan Ketua DPW PAN Sulut Tatong Bara yang juga calon walikota (cawali) selama ini dipertontonkan disetiap hajatan di masyarakat KK. Seakan ingin menyampaikan pesan kalau keduanya akan berpasangan di Pilwako KK. (Mg1/Erwin)

Kantor Dishub-Rudis Kapolres Kena Jalur Tol

Minut, KM -
Pembangunan jalan tol Manado-Minut-Bitung pada tahun 2013 nanti dipastikan akan mengakibatkan sejumlah tempat atau kantor di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi korban. Seperti Kantor Dinas Perhubungan dan rumah dinas (Rudis) Kapolres Minut yang bakal ikut tergusur.
Seperti dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Benny Mengko sebagian kantornya masuk pada jalur pembangunan jalan tol tersebut. “Kemungkinan besar karena satu jalur, bersama rudis Kapolres juga akan kena pembebasan lahan jalan tol,” ungkap Mengko.
Lanjut Mengko melihat kondisi sisa tanah yang tak memadai lagi, maka kemungkinan besar Kantor Dishub akan dipindahkan dekat kompleks kantor bupati di wilayah Desa Matungkas. “Tapi kita perlu lahan yang besar. Makanya masih akan dicari,” lanjut Mengko, kemarin.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Johannes Rumambi membenarkan kabar akan tergusurnya kantor Dishub tersebut. “Ya, terpaksa akan kami pindahkan ke tempat lain, karena Pemkab Minut sangat mendukung proyek pembangunan jalan tol ini. Dan sejauh ini tak ada masalah,” kata Rumambi, sembari menambahkan pembebasan lahan yang dilakukan di Minut oleh panitia dari Pemprov Sulut berjalan dengan aman dan lancer.(hendrasamuel)

Gumolung Pertanyakan Status Alex Wattimena

Rangkap Jabatan Kadis Tataruang dan Kadis ESDM
Bitung,KM-
Sekretaris Komisi C DPRD Bitung, Superman B Gumolung, mempertanyakan status dan kinerja, Kepala Dinas Tataruang dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang di jabat Ir Alex Wattimena, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Kota Bitung, tahun 2013, Senin (5/11) kemarin, di ruang rapat DPRD Bitung.
“Saya mau bertanya kepada pihak eksekutif, apa payung hukum jika dua jabatan sekaligus dijabat satu orang, pak Alex kan Kepala Dinas ESDM, kenapa masih menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tataruang, apakah Pemerintah Kota Bitung, kehabisan orang,”ujarnya.
Mendengar pertanyaan tersebut, Wattimena tak mampu memberikan jawaban. Sementara, Asisiten II bidang perekonomian, Dra Dahlian Kaeng mengatakan, Wattimena hanya sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang. “Pak Alex Wattimena, statusnya di Dinas tataruang hanya sebagai pelaksana tugas, dia tetap kepala dinas ESDM, namun dari pantauan kami pemerintah, ini tidak menghambat tugas dan kerja beliau,”Ujar Kaeng, menjawab pertanyaan Gumolung.
Sementara Kepala badan kepegawaian dan diklat daerah, Ferdinan tangkudung SIP, saat dimintai tanggapannya mengatakan, kalau DPRD mengatakan ini ilegal, itu benar, karena Wattimena pejabat definitif di dinas ESDM, tapi selama ini tidak ada masalah. “Namun SK Walikota merupakan payung hukum, karena Wattimena, juga dilantik sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang, sambil menunggu pejabat baru yang masih dalam proses penggodokan,”Ujarnya, Tangkudung menambahkan, belum terisinya jabatan tersebut, merupakan pertanda kehati-hatian pimpinan dalam menempatkan pejabat, karena jabatan tersebut merupakan kepercayaan, karena dalam tugasnya harus mengatur Jalan Tol dan Kawasan Ekonomi khusus.(yappiletto)

Pelabuhan Munte Layani Rute Likupang-Sitaro

Benny Mengko

Minut, KM -
Terobosan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Minahasa Utara (Minut). Dengan menggandeng Dishub Provinsi, Satker LLASDP serta swasta jalur kapal penyeberangan dari Pelabuhan Likupang menuju Siau, Tahuna dan Biaro (Sitaro) telah dibuka sejak Kamis (01/11) lalu.
Rute ini menggunakan Kapal Motor (KM) Lohoraung dengan bobot 500 GT, dengan terdiri dari dua klas penumpang, yakni eksekutif dan ekonomi. “Kapalnya tiba Selasa malam, nanti Rabu pagi berangkat. Dalam sepekan tiga keberngkatan, yakni Rabu, Jumat dan Minggu,” ungkap Kadishub Benny Mengko, yang didampingi Kabidhub Darat Yefta S dan ER Kalengkongan, menjelaskan bahwa bahwa sejauh ini pihaknya terus memaksimalkan pelayanan, khususnya kesiapan di pelabuhan kapal feri terbesar di Indonesia Timur itu. “Masih banyak yang akan kami benahi, tapi yang penting saat ini bisa jalan dulu sudah bagus,” jelas Menko. “Paling utama pelayanan pada masyarakat harus optimal, sesuai program bupati dan Wabup,” lanjutnya, saat ditemui di kantornya kemarin siang.(hendrasamuel)

Usia ke-584, SVR Akui Minahasa Statis

Stevanus Vreeke Runtu

Tondano, KM -
Di usia ke 584 Kabupaten Minahasa, warga justru berharap perubahan signifikan di semua faktor. Perubahan dimaksud antaranya adanya daya tarik investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu warga Minahasa mengharapkan adanya perubahan besar ke arah yang lebih baik dari kondisi yang terbilang stagnan. Berbagai potensi dapat dipromosi, antaranya pariwisata, sosial, budaya, pertanian ciri khas masyarakat daerah.
Dikatakan Henly Monangin STh, salah satu tokoh pemuda Minahasa, bertambahnya usia Minahasa saat ini diharapkan dapat terjadi perubahan dari kondisi sekarang menjadi lebih baik lagi.
“Minahasa sudah baik, akan tetapi kami berharap menjadi lebih baik lagi dengan tolok-ukur perubahan yang jelas,” ujar Monangin.
Lanjut dia, perubahan di Minahasa tidaklah mudah. Pemkab Minahasa harusnya lebih proaktif mendatangkan investor yang diharapkan dapat menguntungkan tanah Toar Lumimuut.
“Salah satu penunjang kemajuan Minahasa saat, harus mengundang investor yang siap untuk membangun Minahasa,” tandas Monangin sembari berharap, Pemkab dapat menghadirkan para investor yang siap membangun Minahasa.
Sementara sambutan Stevanus Vreeke Runtu (SVR) di paripurna Istimewa HUT Minahasa, Senin (05/11) kemarin, diakui kurangnya investor masuk ke Minahasa telah menghambat kemajuan daerah yang dipimpinnya.
“Salah satu masalah sehingga investor di Minahasa kurang, itu karena masalah keamanan dan keteriban. Saya berharap, di HUT Minahasa kali ini akan menjadi perhatian tersendiri para investor dari luar Minahasa maupun dari dalam Minahasa, untuk  siap berinvestasi di daerah ini,” ujar SVR.(fernando kembuan)

APBD-P Tomohon Dibahas Pekan Depan

Ir Ervinz Liuw Msi

Tomohon, KM-
Sejumlah item belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah perubahan ternyata harus bersabar dulu. Hingga kini asistensi APBD-P Kota Tomohon masih tahap konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Namun hal itu dinilai tak mengganggu signifikan pengelolaan administrasi keuangan Pemkot Tomohon, kata Asisten III Pemkot Tomohon Ir Ervinz Liuw Msi, Senin (05/11) kemarin.
Menurutnya, sistem administrasi tidak terganggu meski hasil asistensi soal APBD-P dengan Pemprov Sulut belum turun.
“Walau belum terealisasi tapi adminitrasinya harus tetap jalan, dan kemungkinan pekan depan realisasi sejumlah administrasi keuangan, sudah akan terbayar termasuk Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) para pegawai,” papar Liuw.
Menguatkan pernyataan Asisten III pemkot Tomohon, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon DR Arnold Poli SH MAP terkaiat pengelolaan APBD-P tidak ada kendala. Kepada berbagai pihak Poli meminta untuk bersabar, karena tim dari Pemkot Tomohon masih terus melakukan asistensi dengan Pemprov Sulut.
“Kemungkinan besar mulai berjalan normal pada pekan depan,” tukas Poli.(yongkie sumual)

Guru Sertifikasi Pertanyakan Penyaluran Tunjangan

 Diharuskan Buat Rekening Baru
Tondano, KM -
Guru-guru penerima tunjangan sertifikasi mempertanyakan penyaluran sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(Dikpora).
Mereke mengeluhkan belum mendapatkan tunjangan dikarenakan harus membuat rekening baru.
“Kami mempertanyakan penyaluran dana sertifikasi, masakan kami harus kembali membuat rekening baru, sedangkan saat ini kami sudah memiliki rekening tempat penyaluran dana itu,” keluh Laura, salah satu guru penerima tunjangan sertifikasi.
Ia berharap, tunjangan segera disalurkan tanpa harus membuat rekening baru sebagai mana yang dianjurkan Dikpora Minahasa.
Anehnya Kepala Dikpora Drs Dennie Rompas dikonfirmasi wartawan mengaku, pihaknya sudah menyalurkan semua tunjangan sertifikasi triwulan ke -III.
Soal sejumlah guru yang berhak menerima tunjangan tapi belum menerimanya, kata Rompas, itu karena mereka harus membuat rekening tabungan yang baru.
Menariknya, Rompas enggan menjelaskan alas an yang detail dari syarat-syarat yang diajukannya.
“Kami sudah salurkan tunjangan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Kalau ternyata masih ada guru yang belum mendapat tunjangan mereka, silahkan ditanya ke bagian keuangan,” katanya.(fernando kembuan)

Pohon Penghijauan Masih Dijadikan Media Promosi

Manado, KM –
Jelang pemantauan satu (P1) Adipura 2013, masih banyak pohon penghijauan di Kota Manado yang menjadi media promosi. Padahal, ada aturan yang melarang siapapun yang memanfaatkan pohon penghijauan sebagai sarana pemasangan reklame.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Drs Josua Pangkerego MAP, menyayangkan adanya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang mempromosikan kegiatan maupun usaha mereka pada pohon yang ditanam di tepi jalan. Padahal, cara seperti itu akan justru mematikan pohon dan merusak estetika kota.
“Saat ini, kebanyakan pohon di Manado telah ditempeli materi iklan. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena menyalahi aturan,”pungkasnya.
Lanjut dikatakan Pangkerego, pihaknya sekarang ini tengah melakukan pembersihan materi iklan di pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Manado. Hanya saja, tambahnya, pembersihan itu dilaksanakan secara bergiliran.
Pangkerego mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam memelihara serta menjaga pohon penghijauan dari kerusakan, akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, biar bagaimanapun pohon adalah tumbuhan hidup, harus di jaga dan dipelihara. Maka itu, kita akan tertibkan materi iklan yang dipaku di pohon,”pungkasnya.(jan torindatu)

Wawali Belajar Pengelolaan Sampah di Surabaya

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan
saat mengunjungi salah satu lokasi pengelolaan sampah
di Kota Surabaya, kemarin.(Foto: ist)

Surabaya, KM –
Kunjungan Kerja (Kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang dipimpin Wakil Walikota Harley AB Mangindaan ke Pemkot Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Senin (5/11) kemarin, untuk bertukar ilmu mengenai pengelolaan sampah, termasuk Bank Sampah, dan pertamanan.
Kunker Pemkot Manado tersebut disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya dr H Muhlas Udin MKes mewakili Walikota Surabaya Ir Tri Rishmaharini MT.
Dalam pemaparannya, Udin menjelaskan kiat-kiat Pemkot Surabaya meraih Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan. Menurutnya, peran masyarakat sangat dominan, disamping motivasi yang terus diberikan Walikota kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Semuanya berasal dari kesadaran masyarakat. Ibu Walikota juga menjadi pioner dalam menggerakan kebersihan yang dimulai dari masing-masing SKPD. Karena keberhasilan meraih Adipura bukan hanya kebanggaan Pemerintah semata, namun juga kemenangan rakyat karena telah berhasil membentuk gaya hidup bersih dan sehat, berawal dari diri sendiri,”jelas Udin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Harley Mangindaan menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah memberi waktu kepada Pemkot Manado, dalam rangka sharing mengenai penanganan sampah.
“Manado memang telah beberapa kali meraih Adipura, namun kami tidak harus berpuas diri. Kami juga harus banyak belajar dari kota-kota lain seperti Surabaya, sehingga metode-metode lain yang belum pernah dicoba di Manado, dapat kita timba disini,”ujar Wawali, yang memboyong para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dari 11 kecamatan, dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Walikota Surabaya.
Wawali didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Ir Julises Oehlers SH, berkesempatan menyusuri Kota Surabaya, dan melihat dari dekat cara pengelolaan sampah dan proses pengangkutan sampah, bahkan sempat berdialog dengan beberapa petugas sampah.(jan torindatu/*)

UMP Sulut Masih Dikaji Disnakertrans

Manado, KM-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan saat ini untuk perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih dalam pengkajian.
Penetapan UMP itu harus mengacu pada Permen No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mencakup 60 komponen.
“Ada 60 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan diproses dan saat ini sudah 40 tahapan yang sudah diproses sesuai dengan arahan pusat,” jelas Kepala Disnakertrans Harold Monareh melalui Sekretaris Chris Sondakh, Senin (5/11) kemarin.
Ia juga menjelaskan, yang paling penting adalah penetapannya dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau sudah seperti itu, kedepan tidak menjadi permasalahan perburuan di daerah ini,”tandasnya.(onal)

PNS Pemprov Diminta Jaga Disiplin dan Etika Birokrasi

Ir Siswa R Mokodongan

Manado, KM-
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Pemerintah (Pemprov) Sulut diharapkan bisa menjaga etos kerja secara disiplin, guna mendukung etika birokrasi yang baik.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Provinsi, Ir Siswa R Mokodongan di dampingi Asisten Administrasi Umum, Edwin Silangen saat memimpin apel kerja awal bulan November di lingkup Pemprov Sulut, Senin (5/11) kemarin.
Apel kerja yang dilaksanakan di di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut itu  dihadiri seluruh pejabat srtuktural eselon II hingga IV di lingkup Pemprov Sulut.
“Dalam menjalankan tugas saya berharap setiap PNS bisa mengedepankan disiplin, bekerjasama sinergitas guna tercipta satu kolaborasi kerja yang baik antar sesama agar terwujud tujuan kerja yang maksimal tentunya dengan menghindari efek negatif yang dapat merusak citra pemerintah,”tegas Mokodongan.
Dikatakannya, etos kerja yang tinggi harus mewarnai setiap tugas yang diemban tiap hari. Perlu diingatkan kembali kedisiplinan, efektifitas, dan efisiensi kerja, responsibility yang semuanya merupakan tuntutan bagi satu organisasi profesional. Hal tersebut mutak didukung dengan yang dinamakan etika birokrasi.
Melalui pelaksanaan apel kerja bulanan ini, semakin bisa meningkatkan kesadaran diri dan institusi untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah dihasilkan sebagai landasan target dan visi pembangunan daerah.
“Seperti apel kerja bulan Oktober lalu, telah ditegaskan aspek kinerja pemerintahan, aspek pembangunan, dan beberapa aspek lainnya. Semuanya itu mutlak harus dicapai melalui peran aktif dan dukungan nyata dari semua pihak,” kata Mokodongan.
Karena itu Mokodongan berharap kepada seluruh PNS, agar  dapat menjadi contoh dan teladan baik dilingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mokodongan juga mengajak kepada seluruh PNS untuk terus berkarya memantabkan tekad dan komitmen untuk membangun Sulut yang menghasilkan inovasi dan terobosan.(onal)

Sualang Lawan Megawati

Tolak Dukung Pasangan PDIP
Manado, KM-
Keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Puteri, yang mengusung Jantje Wowiling Sajow dan Ivan Sarundajang (JWS-Ivansa) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  di Minahasa, benar-benar dilawan Ketua PDIP Sulut non aktif Freddy Harry Sualang.
Terbukti, Sualang secara terbuka melawan instruksi Megawati itu, dan memilih mendukung Hangky Ather Gerungan dan Recky Jeneman Montong (HAG-RJM), sebagai jagoannya di Minahasa.
Perlawanan mantan Wakil Gubernur Sulut tunjukannya saat tak mau menghadiri kedatangan Megawati ke Minahasa, diapun memilih membawa surat pengunduran diri ke DPP PDIP, yang sampai saat ini kabarnya belum ada jawaban. Yang terakhir, secara terbuka dikatakan Sualang dihadapan ribuan pendukung HAG-RJM, Sualang menyebut diap dipecat PDIP hanya untuk mendukung HAG dan RJM.
“Saya siap dipecat PDIP,” koar Sualang saat pelantikan tim pemenangan HAG-RJM di Kecamatan Eris, Selasa (30/10) pekan lalu.
Dia menambahkan, resiko dipecat dari PDIP memang sudah dipikirkan matang-matang. Namun langkah yang diambilnya, tidak lepas dari upaya untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa.
“Ini adalah resiko politik. Apapun yang akan diberikan oleh partai, saya terima! Perlu diketahui, pilihan saya kepada HAG-RJM adalah yang terbaik untuk rakyat Minahasa. Dan Minahasa harus dipimpin orang-orang yang lebih matang, seperti HAG-RJM, karena bukan gampang memimpin ratusan ribu warga di Minahasa,” paparnya seraya mengingatkan, seluruh pendukung HAG-RJM untuk bisa tetapkan hati mendukung dan memenangkan HAG-RJM.
Sualang pun tak lupa mengajak pendukungnya.
“Kepada seluruh pendukung saya, bapak, ibu, saudara, saudari yang telah dilantik hari ini, marilah kita bersama-sama bekerja untuk mengamankan pasangan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa 12 Desember mendatang,” ujar Sualang seraya menuturkan, pasangan HAG-RJM adalah pasangan yang benar-benar peduli masyarakat dan benar-benar akan merubah Minahasa menjadi lebih baik.
Menanggapi dukungan terbuka Sualang pada HAG-RJM, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) Janes Parengkuan yang dikonfirmasi terpisah menegaskan,  sangat rugi jika PDIP Sulut ditinggalkan Fredy Sualang. Sebab hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan suara PDIP dalam Pemilukada di Minahasa.
“Saya berharap pak Sualang tetap berada di PDIP, dengan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, berkaitan dengan  keputusannya untuk meninggalkan PDIP,” ujarnya.
Lanjut Parengkuan menjelaskan, dirinya bersama Sualang, sudah lama menjadi pendiri partai PDIP di Sulut. Menurutnya, sumbangsih pikiran dan nyawa dipertaruhkan dalam membesarkan partai berlambang kepala banteng moncong putih di Sulut.
“Sangat rugi jika PDIP ditinggalkan orang yang telah lama membesarkan partai tersebut,” ujar wakil Ketua DPRD Minahasa tersebut.
Disinggung mengenai, berpengaruhnya suara pasangan calon yang diusung PDIP Minahasa dalam memperebutkan kursi nomor satu di Minahasa, Parengkuan tidak mengelak.
“Pasti akan berpengaruh,” paparnya.
Sementara itu, Bendahara DPP PDIP Olly Dondokambey yang diminta tanggapan soal hal tersebut, secara singkat menjawab kalau soal itu adalah hak pribadi Sualang.
“Itu hak politik pribadi pak Sualang, kami tidak bisa paksakan karena akan bertentangan dengan HAM,”elak Olly.(fernando kembuan)

Gerindra All Out Dukung HAG-RJM

JAJARAN pengurus DPC Gerindra Minahasa, dibawa pimpinan Man Rambitan, foto bersama HAG-RJM
dan Ketua tim Independen Tito Sumampouw usai melakukan
pertemuan sekaligus menyampaikan komitmen memenangkan
HAG-RJM di Minahasa.(foto: dok/km) 

Lantik Pengurus Ranting se Minahasa
Tondano, KM-
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Minahasa, nampaknya tak mau diam untuk mengamankan keputusan partai yang mengusung Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Jenaman Montong (RJM) maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Selain telah menyatakan komitmen mendukung HAG-RJM, partai yang diarsiteki Prabowo Subianto ini juga mulai melakukan pelantikan pengurus ranting se Minahasa.
“Beberapa waktu lalu seluruh jajaran pengurus DPC Minahasa sudah melakukan pertemuan dengan HAG-RJM, yang intinya jajaran struktural dari DPC, PAS hingga ranting siap bekerja all out untuk memenangkan pasangan ini,” tegas Septy Saroinsong, Wakil Ketua DPC Gerindra kemarin.
Sementara itu, Sabtu (3/11) pekan lalu bertempat di Pantai Indah Kalasey, ribuan pengurus ranting serta kader Gerindra yang ada di Dapil 1 yang meliputi 5 kecamatan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Mandolang dan Tombariri Timur dilantik Ketua DPC Gerindra Minahasa, Man Toyo Rambitan.
Pelantikan ini dilakukan sekaligus memberi legitimasi pada kader Partai berlambang Kepala Burung Garuda sebagai pengurus ranting. Sebanyak 1.392 pengurus dari 58 ranting yang ada di Dapil 1 hadir mengikuti acara pelantikan yang ikut dihadiri Mayjen (Purn), Glenny Kairupan selaku Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara serta jajarannya.
Dalam sambutannya Kairupan menegaskan, Gerindra adalah Partai yang menginginkan perubahan dalam segala hal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
“Gerindra memiliki jati diri yang intinya siap berkorban untuk kesejahteraan rakyat dengan tidak korupsi karena salah satu jati diri partai adalah anti korupsi dan anti KKN,” tegasnya sembari menyebut salah satu alasan mengapa Gerindra mau mengusung HAG dan RJM.
RJM sendiri saat didaulat membawa sambutan mengatakan, dengan mengusung Restorasi Minahasa, pasangan HAG-RJM akan membawa Minahasa kedepan bisa berubah, bisa bersaing dengan daerah lain dan yang paling penting tekad pasangan nomor urut 2 ini adalah bagaimana rakyat Minahasa sejahtera.(tim km)

Pemkot Bitung Beri Pilihan

Bitung, KM-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung akhirnya member pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Erwin Sumampouw atas statusnya saat ini. Melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung, Edison Humiang, Erwin Sumampouw diberi pilihan apakah akan tetap di Panwas atau tetap menjadi PNS di Kota Bitung.
Pernyataan Humiang ini, berkaitan dengan posisi Erwin yang sudah terlanjur menjadi Ketua Panwas di Kabupaten Minahasa.
“Kami akan proses, dan akan memberikan pilihan apakah tetap Ketua Panwas Minahasa, atau berhenti dari PNS di Bitung,” tegas Humiang.
Humiang menuturkan, kasus Sumampouw ini merupakan pelanggaran berat yang telah dilakukan PNS  dan melanggar aturan PP 53 tahun 2010. Dimana secara terang-terangan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan bagi seorang PNS, yakni tanpa ijin atasannya menjadi Ketua Panwas di Minahasa yang bukan wilayah dari Pemkot Bitung.
“Yang dilakukan Sumampouw ini merupakan gambaran indisipliner yang telah dilakukan seorang staf terhadap pimpinannya. Seharusnya Sumampouw itu mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam PP 53 tahun 2010, PNS harus mengantongi ijin dari atasanya dalam hal ini Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Pembina Kepagawaian dalam hal ini Sekretaris Kota. Namun justru Sumampouw menjadi Panwas tanpa izin,” ucapnya lagi sembari menyatakan segera memutuskan nasib Sumampouw secepatnya atas tindakan indisipliner itu.
Pernyataan Humiang mengenai status Ketua Panwas di Minahasa dan ancaman dipecat dari PNS, mendapat perlawanan dari, Erwin Sumampouw. Sebagai PNS pada Badan Penyuluh Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan di Kota Bitung, dirinnya mengaku, semua syiarat mengurus segala kelengkapan berkas untuk masuk Panwas Minahasa sudah terpenuhi. Termasuk surat izin dari Pemkot Bitung.
“Seleksinya kan oleh Banwas, dan syarat utama seleksi adalah kelengkapan berkas termasuk izin, dan semuanya telah saya penuhi. Jadi mengenai saya tidak memiliki izin cuti sebagai PNS di Pemkot Bitung, itu tidak benar,” ujar Sumampouw.
Ketua Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Bitung, Ferdinan Tangkudung memastikan Ketua Panwas Minahasa itu akan diberi sanksi. Hal ini karena jelas Sumampouw tidak pernah melapor bahkan meminta izin terlebih dahulu di pemkot Bitung.
“Dalam waktu dekat ini kami akan segera memanggil Erwin Sumampouw untuk meminta klarifikasinya mengenai hal ini,” kata Tangkudung.
Dikatakannya, sanksi sudah pasti akan diberikan kepada PNS yang dinilai tidak disiplin serta melalaikan tugas.
“Kalau dia sudah Ketua Panwas di Minahasa, berarti tugas-tugasnya sebagai PNS di Bitung akan terbengkalai. Apalagi tidak pernah meminta izin. Sanksi sudah pasti akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukas Tangkudung sembari menambahkan, sanksi yang bakal diberikan mulai dari pencopotan dari jabatan eselon jika sementara menjabat, sampai pada pemecatan.(tim km)

Pasir Pantai Dikeruk, Obyek Wisata Ponii Terancam

Molibagu,KM –
Lokasi wisata pantai Ponii di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) mulai terancam. Pasalnya, pasir pantai di tempat wisata yang di apit Dua Desa yakni Desa Dudepo dan Pinolantungan, terus dikeruk oleh sejumlah kontraktor dan masyarakat setempat, untuk  keperluan pembangunan proyek pemerintah.
Menurut pengakuan sejumlah warga, jika pengerukan pasir pantai terus dibiarkan berlangsung maka objek wisata akan rusak dan terganggu kelestarian dan ke indahan pantai.
“Seharusnya tempat wisata seperti ini, di jaga kelestariannya. Bukannya dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika ini dibiarkan akan mengakibatkan kerugian besar bagi daerah. Selain itu, pasir pantai tidak bisa di gunakan untuk bangunan,” ujar Gardamon Gobel.
Lanjutnya, potensi wisata di Bolsel, khususnya wisata pantai, sangatlah besar dan dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sehingga, perlu dijaga dan dirawat oleh semua pihak. Namun, peran pemerintah sangatlah penting untuk melestarikan lingkungan serta objek wisaya yang potensial.
Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surahmat Sugeng Purwono, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan pelarangan terhadap pengerukan pasir di lokasi tersebut.
“Memang ada pengerukan yang di lakukan oleh masyarakat di lokasi wisata itu, dan dinas sudah melakukan pelarangan,” terang Sugeng.
Dikatakannya lagi, pihaknya sudah menyurat ke Camat lewat Sekda, agar melarang masyarakat Pinolantungan untuk tidak mengambil pasir di pantai Ponii.
“Sejak bulan lalu, dinas sudah mengambil langkah untuk melakukan pelarangan terhadap warga yang mengeruk pasir di lokasi wisata tersebut. Tak hanya di pantai Ponii yang dilarang, bahkan semua lokasi wisata pantai dilarang keras untuk mengambil pasir,” tutupnya.(tox)

Mantan Pejabat Bolmut Terancam Ditahan

Dugaan Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas
Boroko KM –
Pihak Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu cabang Bolmong Utara (Bolmut), menetapkan mantan Kepala Bidang (Kabid) anggaran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut berinisial SM, Kamis (01/11) kemarin atas kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Dinas tahun 2008 dengan total kerugian sebesar Rp 88 juta.
Kepala Cabang Kejasaan Negeri Kotamobagu di Boroko, M Suranta Ginting SH menagatakan, pihaknya telah memeriksa SM sebagai tersangka dalam kasus ini.
“Kami memang sedang memeriksa SM,”ujar Ginting.
Dikatakannya, Kejaksaan masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi ini, sehingga belum melakukan penahanan terhadap tersangka.
“Untuk penahanan, kita liat dulu, dikarenakan kami masih melakukan pengembangan kasus ini,”jelasnya.
Dirinya menjelaskan dalam kasus ini, SM dijerat dengan Undang-Undang (UU) Korupsi 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat 1, 3 UU Korupsi 31 1999 junto UU 20 2001, junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Informasi yang berhasil dirangkum harian ini, Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Boroko, sudah melakukan penyitaan sebuah kendaraan roda empat, Isuzu Panter pic up warna putih dengan nomor polisi DB 863x F. Selain itu, Kejaksaan sudah menetapkan dan memeriksa salah satu tersangka berinisial LD yang Asisten III Bolmut. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah saksi. (Santo)

Dekab Boltim Minta Gubernur Hadirkan Bakorsutanal

Terkait Batas Wilayah Boltim-Mitra
Boltim, KM-
Persoalan batas wilayah Bolmong Timur (Boltim) dengan Minahasa Tenggara (Mitra) tepatnya di Desa Buyat dan Ratatotok kembali diseriusi DPRD Boltim. Melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Boltim yang dipimpin Ketua Dewan Ny. Hj. Sumardiah Modeong,SE, bersama Pemerintah Daerah (Pemda), Jumat (02/11) kemarin, menghasilkan rekomendasi dewan.
Intinya, agar Bupati Boltim Sehan Landjar meminta kepada Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang untuk menghadirkan Tim Bakorsutanal RI agar segera menentukan  titik koordinat batas wilayah Boltim dengan Mitra. Kata Modeong, ditentukan titik koordinat oleh Bakorsutanal dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama antara warga Boltim dengan Mitra.
Personil Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhbasy, Jemi Tine, Saptono Paputungan,SH dengan menghadirkan Bakorsutanal tidak ada kaitan dengan tarik-menarik batas wilayah.
“Apapun yang menjadi keputusan titik koordinat batas Boltim-Mitra pasti disetujui. Asalkan Bakorsutanal hadir langsung di lokasi bersama-sama dengan Pemerintah Boltim dan Mitra,”jelas Tine.
Ditempat terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Drs. Rusdi Gumalangit dan Kepala Bagian Hukum Pryamos SH mengatakan, sebetulnya keputusan batas wilayah dua daerah ini sudah ditanda-tangani Gubernur saat rapat koordinasi di Provinsi beberapa waktu lalu. Tetapi, Bupati Sehan Landjar meminta waktu kepada Gubernur untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kabarnya, dalam keputusan tersebut titik nol batas Boltim-Mitra tidak berubah yakni Sungai Buyat sekarang ini.(Ismail Mokodompit)

Yondri Tewas Terkena Peluru Nyasar

KORBAN tewas, Youndry Lolaen warga Desa Tambus.
Korban tewas diduga akibat terkena peluru nyasar dari aparat keamanan.(foto ist)

Tarkam Imandi-Tambun Kembali Memanas
Kotamobagu, KM –
Keheningan malam di perbatasan antara Desa Tambun (Pinonobatuan) dan Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumat (02/11) lalu pecah. Tawuran Antar Kampung (Tarkam) antar dia warga di Desa itu memakan korban. Youndri Lolaen warga (44) Desa Tambun (Pinonobatuan) yang kesehariannya berprofesi sebagai petani, tewas tertembak.
Kuat dugaan, Yondri tewas akibat kena peluru nyasar yang masuk dari bagian lengan kiri merengsek masuk ke dada hingga menembus jantung. Tarkam ini terjadi berawal sekelompok pemuda dari Kelurahan Imandi datang memasuki kawasan Desa Tambun dan sengaja memancing amarah warga.
Sontak para pemuda Desa Tambun langsung mengejar para oknum pemuda hingga ke perbatasan antara dua Desa. Kondisi kian mencekam ini membuat pihak kepolisian yang berjaga-jaga langsung membubarkan massa. Rentetan tembakan peringatan pun ikut terdengar. Massa kedua Desa yang bertikai, langsung mundur ke wilayah masing-masing. Tiba-tiba salah satu warga yang diketahui bernama Youndri (44) Desa Tambun sudah terkapar tak bergerak. Keadaan kembali tegang.
“Saat kami mulai mundur, tiba-tiba ini om Nyong, (panggilan akrab Yondri Lolaen-red) sudah jatuh terkapar. Teman-teman semua kaget, karena kami tidak ada kontak fisik dengan Desa Imandi hanya saling jaga,” ujar saksi yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan. Saksi menuturkan, kemungkinan korban tewas karena tembakan dari salah satu petugas yang menembakan senjata tanda peringatan.
“Kami menduga peluru itu dari senjata polisi, karena luka bekas peluru sebesar batang rokok,”ungkapnya.
“Selama tarkam terjadi antara kedua desa, kami hanya menggunakan senjata angin. Itu pun jika situasi sudah benar-benar tegang dan ingin membela diri,”ungkap saksi
Ditempat terpisah, Kapolres Bolmong Enggar Brotoseno SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun menurut Enggar, jenis senjata yang mengenai korban belum diketahui pasti, karena masih menunggu penyidikan lanjutan.
“Belum tahu jenis peluru apa yang bersarang di tubuh korban, karena masih menunggu hasil otopsi,” tandas Enggar.(Mg1/Erwin)

Dirpolair Polda Sulut Amankan 4 Kapal Asing

Laksanakan Operasi Jaring 2012
Bitung,KM-
Operasi kepolisian yang dinamakan Jaring 2012, berhasil mengukir prestasi, pasalnya, sejak dimulainya operasi ini mulai tanggal 17 September - 1 Oktober 2012, sudah 18 unit kapal ikan yang ditangkap pihak Direktorat polisi perairan (dirpolair) Polda Sulut. Hal ini disampaikan, komandan Dirpolair Polda Sulut, Kombespol Makhruzi, kepada sejumlah wartawan, saat diwawancarai, Jumat (2/11) pekan lalu, di Mako Dirpolair Polda Sulut, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga.
“Dalam kurun waktu ini, kami berhasil meangkap 18 kapal penangkan ikan, dari luar dan dalam negeri, yang jadi fokus utama operasi ini, kapal-kapal yang beroperasi dan datang dari luar Indonesia, seperti Philipina, tanggal 31 Oktober, kami juga menganmankan 4 unit kapal penangkap ikan di perbatasan laut Sulawesi,”Ujar Perwira tiga melati ini, sambil menunjukan barang bukti kapal tersebut.
Makhruzi juga menambahkan, empat kapal tersebut, satu paket dalam melakukan aktifitas, yang terdiri dari kapal penangkap, penampung, Lampu dan Logistik, dengan tonase 6 – 12 GT. “Para Anak Buah Kapal sedang kami proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku,”Ungkap kasatgas tindak Sulut ini, sambil menambahkan, dalam penangkapan ini, kapal tanpa dokumen Indonesia ini, sudah masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dan sudah menangkan 16 Ton ikan campuran, sementara barang bukti berupa kapal dan muatannya, diamankan dirpolair polda sulut di dermaga milik mereka.(yappiletto)

Bupati Tak Gentar Hadapi Bahu Nasdem

Terkait Izin Eksplorasi Pertambangan Pulau Bangka
Minut, KM -
Gelombang permasalahan yang timbul pasca pemberian izin eksplorasi pertambangan di Pulau Bangka pada PT Migro Metal Perdana (MMP) ditanggapi secara dingin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut). Terbukti Bupati Drs Sompie Singal MBA tak gentar dengan adanya sejumlah proses hukum yang dihadapi saat ini.
Mengenai pemeriksaan bergilir sejumlah pejabat terkait di Pemkab Minut oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, menurut Singal hanya sebatas klarifikasi saja. “Itu bukan adanya masalah hukum, tapi pihak kepolisian hanya meminta keterangan sebatas klarifikasi saja,” jelas Singal.
Lanjutnya, sebab dalam pemberian izin ke PT MMP tak ada masalah hukum yang terjadi, karena sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. “Inikan baru izin eksplorasi, bukan izin eksploitasi. Itu pun kalau akan ada izin eksploitasi harus menunggu kajian dari kementerian, jadi itu tidak sembarang,” terang bupati pilihan rakyat itu.
Demikian pula dengan langkah somasi yang dilakukan oleh pihak Bantuan Hukum (Bahu) Nasdem atas nama warga Pulau Bangka yang menolak adanya pertambangan, menurut Singal siap dihadapi. “Akan kami hadapi, karena apa yang kami lakukan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Singal.
Sekda Drs Johannes Rumambi juga mengatakan hal yang sama. “Aktivitas di Pulau Bangka baru sebatas eksplorasi, jadi kami kira sebenarnya tak ada pelanggaran hukum yang terjadi,” kata pria familiar itu.
Sebelumnya sejumlah proses hukum terjadi pasca pemberian izin perpanjangan eksplorasi di Pulau Bangka. Mulai dari pemeriksaan sejumlah pejabat terkait oleh Polda Sulut, hingga somasi yang dilakukan Bahu Nasdem yang menilai pemberian izin tersebut melanggar aturan karena Pulau Bangka sesuai RTRW Nasional, Provinsi hingga Kabupaten Minut adalah potensi pariwisata.(hendrasamuel)

Penilaian Adipura Kota Tomohon Dimulai

Tomohon, KM —
Kota Tomohon sudah siap untuk memasuki babak penilaian untuk target Adipura. Demikian diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tomohon Ir Nova Rompas didampingi Kebid Lingkungan  Reine Gosal ST,MM
“Untuk penilaian sertifikat Adipura ini sudah akan dilaksanakan mulai senin (5/11) pekan ini oleh tim penilai adipura. Sekarang ini tim penilai sudah selesai melakukan penilaian di Kabupaten lain, sehingga dijadwalkan mulai pekan ini proses penilaiannya akan segera di mulai,” ujar Kaban BLH itu.
Rompas juga memberikan himbauan kepada semua lapisan masyarakat Kota Tomohon agar menyambut penilaian terkait dengan adipura. Ini agar sedapat mungkin berusaha membersihkan lingkungan masing-masing sekitar tempat tinggal.
“Ayo semua masyarakat Kota bunga Tomohon agar senantiasa melakukan pembersihan lingkungan masing-masing, sehingga harapan Kota Tomohon mendapat sertifikat adipura dapat terpenuhi dan dikembangkan sampai pada merebut piala adipura. Tidak hanya itu sikap bersih lingkungan tidak semata karena adipura semata namun sedapat mungkin oleh masyarakat Tomohon dijadikan modal serta bekal setiap hari, adipura hanya sebuah rangsangan atau motivasi saja,” harap Rompas.(yongkie sumual) 

Umboh: Panwaslukada tak “Bertaring”

TePI Desak Pembentukan PPL
Tondano, KM –
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Sulut, Rendy Umboh mendesak agar Pihak Panwaslukada Minahasa segera membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
Dinilainya, sejak dilantik 13 Oktober lalu, Panwascam tidak kunjung menuntaskan pembentukan PPL.
Menurutnya, pembentukan PPL itu merupakan amanat dari  undang-undang. Dirinya juga menilai Pembentukan panwascam saja oleh Panwaslu itu sudah sangat terlambat.
“Jadi dalam hal pembentukan PPL apalagi yang ditunggu oleh panwascam saat ini?. Tahapan sudah sampai pada penetapan calon, tapi PPL belum juga dibentuk. Selang kurang lebih 20 hari yang telah lewat, Panwascam tidak berbuat apa-apa,” ujarnya Kecewa.
Lanjut, dirinya berharap pihak  Panwaslu Minahasa juga proaktif, dengan mengingatkan Panwascam untuk proses perengkrutan PPL jangan terkesan membiarkan. Menurutnya, Pemilukada tanpa adanya pengawasan itu ilegal, dan pengawasan itu berstruktur sampai ditingkatan desa/kelurahan dimana (ditingkatan desa kelurahan) fungsinya dijalankan oleh Pengawas Pemilu Lapangan!. “Jadi seharusnya PPL itu sudah lama ada, pasca dilantiknya panwascam,” ujar Umboh.
Dirinya mengatakan Panwaslukada Ibaratnya, sekarang Panwaslu memiliki gigi tapi tidak punya taring!. “Yang ada sekarang hanya gigi seri dan geraham, gigi taringnya tidak ada.Panwascam itu gigi serinya, dan PPL itu gigi taringnya. Jadi nantinya tidak bisa mencabik atau memakan makan yang kenyal atau agak berat, hanya bisa makanan yang lembek-lembek atau atau yang biasa saja,” ujar Umboh.
Menurut Umboh, banyak persoalan yang mungkin terjadi baik sejak penetapan DPT maupun penetapan calon, bahkan ada juga dugaan-dugaan sedikit kesalahan administrasi tetang TPS dan DPT, belum lagi persoalan curi start kampanye, alat peraga kampanye yang bertebaran pada masa sebelum kampanye. Permasalahan ini kebanyakan ada di tingkatan desa dan kelurahan, bukannya kabupaten saja. Jadi jangan sampai ada Panwas, tapi fungsi dan semangat pengawasan itu tidak jalan. Hal ini sangat menyesalkan tentunya. (Fernando kembuan)

RUU Kamnas Bisa Mengekang Kebebasan Pers

DISKUSI: Suasana diskusi RUU Kamnas AJI Manado
dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsrat Manado,
Jerry Sambuaga pekan lalu. (FOTO: IST)

Terjadi Penolakan Mahasiswa
Manado,KM—
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang terus terjadi penolakan berbagai elemen mahasiswa di berbagai daerah termasuk di Sulut. Pasalnya, jika RUU ini dijabarkan bisa mengekang kebebasan pers dan akan melahirkan berbagai tindak kekerasan terhadap jurnalis.
Hal ini dikatakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsrat Manado, Jerry Sambuaga ketika berdiskusi dengan pengurus dan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, Kamis pekan lalu di Rumah Kopi Pakatuan, Boulevard Manado.
Salah satu butir dalam RUU Kamnas, kata Putra Theo Sambuaga ini, pemerintah akan bertindak tegas kepada siapa saja jika dinilai menganggu keamanan negara. Kalimat itu akan bersinggungan dengan para aktivis buruh saat berdemo, atau pemberitaan media yang dinilai menganggu keamanan negara dan lain-lain.
“Hal ini yang harus diwaspadai. Banyak kawan-kawan jurnalis yang belum tahu tentang isi RUU Kamnas tersebut,” tandas Sambuaga yang sempat studi S1 dan S2 di Harvart University, USA sembari mengajak, Pengurus AJI Manado untuk membuat diskusi lanjutan tentang RUU Kamnas itu.
Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun pun mengaku terkejut dengan pencerahan dari Bung Jerry Sambuaga. “Jujur saja saya sendiri baru tahu kalau RUU Kamnas seperti itu. Saya kira ini menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi. Tak heran kemudian AJI Jakarta beberapa hari lalu menggelar demo di Kementerian Pertahanan RI, yang ternyata RUU Kamnas menganggu keberlangsungan kerja jurnalis,” papar Ikanubun. (otnie)

Kondisi Jalan Sam Ratulangi Dikeluhkan Warga

JALAN Sam Ratulangi yang rusak parah
akibat galian IPAL.(Foto: jan/KM)

Proyek IPAL Rusaki Fasilitas Umum
Manado, KM –
Kondisi jalan Sam Ratulangi yang rusak parah akibat pekerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mulai dikeluhkan warga Kota Manado, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Umumnya, mereka mengeluhkan pekerjaan yang dianggap tidak professional, mengakibatkan kerusakan pada kendaraan mereka.
Warga berharap, pemerintah selaku pengawas proyek memberikan warning bagi kontraktor pelaksana yang tidak peka dengan kepentingan umum. Mestinya, jalan yang digali ditutup dengan rapi agar tidak terkesan bergelombang dan berlubang-lubang. Apalagi, jika musim penghujan seperti ini, jalan Sam Ratulangi tampak seperti kubangan.
“Kami bukan tidak suka adanya pembangunan, tetapi mestinya pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kepentingan umum. Karena, fasilitas yang dirusak adalah fasilitas umum milik masyarakat,”tandas pemerhati Kota Manado, Djamal Sasoeng SE, kepada Koran Manado, Jumat (2/11) kemarin.
Menurutnya, kontraktor pelaksana proyek seharusnya memikirkan dampak dari proyek yang dikerjakan, apalagi dilakukan menggunakan fasilitas jalan. Ditambah lagi, jalan Sam Ratulangi merupakan salah satu jalan tersibuk di Kota Manado.
“Harus ada kajian dulu sebelum melaksanakan pekerjaan. Ini dilakukan supaya proyek yang dilaksanakan tidak mengganggu kenyamanan orang banyak. Berbeda jika proyek ini dilaksanakan di hutan-hutan,”tukas Sasoeng.
Pernyataan Sasoeng itu, dibenarkan para pemilik kendaraan. Menurut mereka, jalan yang berlubang-lubang sering mengakibatkan rusaknya kendaraan milik mereka.
“Kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kendaraan, karena setiap hari melewati jalan Sam Ratulangi yang berlubang,”ujar Merry, warga Paal Dua.
Seperti terpantau kemarin, ruas jalan Sam Ratulangi, khususnya dari depan gereja Katedral hingga BCA, terlihat bergelombang penuh kubangan akibat hujan deras yang melanda daerah ini. Kendaraan yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati, sehingga kemacetan tidak dapat dihindarkan. Apalagi, ditempat itu terdapat rumah sakit, dan beberapa tempat belanja, serta kantor pelayanan publik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir Ferry Siwi MSi, menandaskan jalan Sam Ratulangi adalah jalan Negara yang dibiayai melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sehingga, perbaikan jalan yang rusak berdasarkan pada usulan Propinsi Sulut ke pemerintah pusat. Lanjut dikatakan Siwi, galian jalan pada proyek IPAL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian.
“Sesuai dengan waktu meeting konstruksi, pelaksana proyek akan melakukan perbaikan, setelah galian dilakukan dibeberapa ratus meter. Tapi perbaikan tidak dilaksanakan segera. Penimbunan yang dilakukan tidak akan banyak membantu, karena ketika hujan terjadi kubangan-kubangan disepanjang jalan, sehingga itu menghambat arus transportasi,”jelas Siwi.
Olehnya, tambah Siwi, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Satker di Cipta Karya yang menangani proyek IPAL. Awalnya, lanjut Siwi, dijanjikan beberapa ruas yang sudah digali itu, diperbaiki sebelum lebaran, tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan.
Dirinya berharap, pelaksana proyek dapat segera memperbaiki galian tersebut, karena izin yang diberikan adalah setelah gali, langsung diperbaiki kembali.
“Kalau untuk ruas jalan Samrat, ditangani oleh Balai Jalan karena jalan Negara, sementara untuk jalan Piere Tendean ditangani oleh Dinas PU Sulut,”pungkas Siwi.
Dengan adanya galian yang belum diperbaiki itu, sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Manado. “Mestinya sudah ada action, sesuai perjanjian itu,”tandasnya.(jan torindatu)

Sumampouw Terancam Dipecat dari PNS

Jadi Ketua Panwaslu Minahasa Tanpa Ijin Pemkot Bitung
Humiang: Permohonan Ijinnya Belum Saya Terima 

Erwin Sumampouw

Bitung,KM-
Ditetapkannya Erwin Sumampouw sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Minahasa melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Stevanus Vreeke Runtu (SVR), masih meninggalkan tanda tanya terkait status yang bersangkutan.
Pasalnya, Sumampouw yang masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, terancam dipecat sebagai PNS, karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sumampouw hingga kini belum meminta ijin kepada Pemkot Bitung melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk menjadi Ketua Panwaslu Minahasa.
Menariknya, beberapa waktu lalu, dirinya pernah memberikan pernyataan jika telah mendapat ijin dari BKDD Bitung terkait pengangkatannya sebagai Ketua Panwaslu.
Sekretaris BKDD Kota Bitung Jerry Kalalo SH, mengatakan sampai saat ini Sumampouw tidak pernah meminta ijin kepada Pemkot Bitung melalui BKDD. Yang bersangkutan, tambahnya, hanya meminta ijin kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Bitung, Telly Lengkong, selaku atasan langsung dimana Sumampouw bertugas.
“Kami semantara membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap yang bersangkutan, karena hanya mengajukan ijin ke pimpinan SKPD-nya,”ungkap Kalalo.
Lanjutnya lagi, rencananya Senin (5/11) pekan depan, Sumampouw akan dipanggil menghadap BKDD, bersama kepala SKPD bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sekretaris Daerah Kota Bitung, Drs Edison Humiang MSi, selaku pembina PNS jajaran Pemkot Bitung menyatakan, yang berwenang memberi ijin adalah Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota.
“Sampai hari ini (kemarin,red), permohonan ijinnya belum saya terima,”ujar Humiang, sembari menambahkan dalam aturan PP 53 tahun 2010, tentang Disiplin PNS, Sumampouw bisa dikenakan pelanggaran akumulatif dan penyalahgunaan wewenang pimpinan, dengan sanksi berat berupa pemecatan.(yappiletto)

HAG-RJM Kuasai Tondano

RIBUAN warga Tondano dilantik menjadi
Tim Independen pemenangan HAG-RJM, kemarin.

7000 Warga Dilantik Jadi Tim Independen
Tondano, KM -
Dukungan terus mengalir bagi calon bupati dan wakil bupati Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM). Terbaru, saat pelantikan Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Tondano Raya di Pusgiat Pantekosta Kelurahan Lewet Tondano, Kamis (01/10) kemarin, daya tampung gedung Pusgiat yang hanya sekira 5 ribu tak mampu menampung banyaknya pendukung yang mencapai lebih dari 7 ribuan pendukung simpatisan dan anggota tim memenuhi sesak segala sisi ruang gedung tersebut.
Menurut penilaian warga Tondano, antusias warga terhadap pasangan HAG-RJM bukan tanpa alasan.”Masyarakat kebanyakan mendukung HAG-RJM karena bosan dengan pemerintahan sekarang, yang kebanyakan urus politik. Sementara pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan terkesan dibiarkan, ujar Frangky Turang, warga Tondano disalah satu sudut ruang. Sesuai data sementara yang kami terima, saat ini sekitar 7 ribu orang lebih yang hadir, hitung kasar saja jika satu anggota tim mendapat 2 orang dalam satu rumah berarti ada 20-an ribu lebih suara HAG-RJM di Tondano, saya yakin pasangan ini akan menguasai Tondano,” katanya.
Recky Janeman Montong (RJM) saat menbawa sambutan mengatakan, pertemuan dengan warga merupakan awal perjuangan HAG-RJM untuk memulai perubahan di tanah Minahasa.
“Banyak yang berpikir perubahan, tapi tidak pernah melakukan perubahan. Tujuan negara menciptakan rasa aman dan kesejahteraan. Republik berarti kesempatan rakyat untuk menentukan sikap nasib Minahasa kedepan,” ujar RJM.
Diuraikan putra Kombi ini, konsep Restorasi Minahasa yang dipakai HAG-RJM memiliki arti luas dan sangat tepat diterapkan di tanah Minahasa. “Konsep Restorasi meliputi arti pemulihan, pembaharuan, perubahan, dan reformasi, yang tujuannya untuk kebaikan rakyat Minahasa kedepan,” katanya.
Hal menarik diungkapkan RJM soal angka misteri pencalonan dirinya dengan HAG sebagai tanda-tanda yang diberikan Yang Maha Kuasa.
Dikatakannya, HAG-RJM dicalonkan dari Partai Gerindra nomor urut 5. Kemudian 25 Oktober 2112 lalu, KPUD memberi urutan ke 4 pencabutan nomor undian di urutan ke 3. Setelah itu, HAG-RJM beruntung mencabut nomor urut 2 sebagai calon bupati dan wakil bupati Minahasa.
“Terakhir yang kita tunggu nomor 1, yaitu sebagai Pemenang Pilkada Minahasa. Dan saya yakin, kalau Tuhan sudah memberikan angka 5,4,3, 2, maka pasti nomor 1 Tuhan juga akan mo kase,” ungkap RJM disambut riuh pendukung simpatisan dan  tim pemenangan yang hadir.
RJM juga menepis klaim yang mengatakan Tondano Ibukota Minahasa sebagai kota mati, kota preman, dan atau sebutan buruk lainnya.
“Tidak..! Tondano bukan kota mati, tetap kota diberkati karena memberi persembahan terbesar kepada Sinode GMIM,” katanya.
Sementara rumor soal Hangky Arther Gerungan (HAG) yang pernah menjadi kusir bendi, sopir, juga buruh petani, saat memberi sambutannya membenarkan bahwa itu masa lalu yang tak dapat dihapus dari sejarah dirinya.
“Sejarah hidup saya pernah menjadi kusir bendi, sopir dan buruh tani, sebenarnya lembaran sejarah keluarga saya. Tapi itu benar sejarah saya,” ungkap HAG yang juga mengaku terlahir dari anak petani.
Dikatakan, pencalonannya untuk maju di Pilkada Minahasa tidak gampang karena dihambat trik-intrik politik pihak-pihak tertentu.
“Pencalonan kami awalnya berusaha dihambat untuk tidak mendapatkan partai pengusung. Tapi puji Tuhan, upaya untuk menggagalkan kami yang bertekad melakukan perubahan di Minahasa, tidak direstui Tuhan. Sebab terbukti tanggal 27 Oktober 2012 lalu, HAG-RJM lolos sebagai calon,” ungkap HAG.
Pengusaha sukses ini memuji RJM pasangannya sebagai pelayan Tuhan yang senantiasa berbicara tentang kebenaran.
HAG bersyukur pendampingnya pelayan yang dekat dengan Tuhan yang mau membangun untuk daerah tercinta.
“Pencalonan HAG-RJM ini murni pemberian diri dan bukan untuk mencari keuntungan. Sebab pribadi kami HAG-RJM sudah mandiri dan tidak tergantung pada orang lain,” kata HAG.
Dia juga mengulang konsep restorasi Minahasa yang dipakai HAG-RJM tujuannya tidak lain untuk masyarakat.
“Restorasi Minahasa dimaksud antara lain adanya perbaikan infrastruktur, pemulihan pendidikan, penata-ulang layanan kesehatan masyarakat, pembaharuan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, serta kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan HAG lagi, dirinya kerap ditanyai warga soal simbol pakaian HAG-RJM corak garis vertikal warna merah-putih yang dikenakannya bersama tim.
“Warna putih mengartikan, kami akan bersih memimpin Minahasa. Dan warna merah artinya pemimpin Minahasa harus berani mengambil keputusan,” jelasnya.
Sebelum memukau warga Tondano Raya, HAG-RJM juga melantik Tim Pemenangan Independen HAG-RJM se wilayah Tombulu yang diikuti sekitar 850 Kodes dan Korjaga.
HAG-RJM disambut riuh warga Tombulu yang terdiri dari pendukung simpatisan serta tim pemenangan independen HAG-RJM wilayah itu.
Sambutan Ketua Umum Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, pelantikan di dua tempat kemarin, dia yakin oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemuda yang hadir dilantik tetap setia dan tak terpengaruh bujuk rayu calon lain hingga saat pencoblosan 12 Desember nanti.
Hal menarik rangkaian kegiatan di dua tempat tersebut, HAG-RJM dan tim ikut dihadiri Komisaris Utama Media Sulut Group Melissa Gerungan, dan putra tercinta Andre Gerungan didampingi istri, Ayu Endey bersama-sama tim.(tim mc)

2013 Pemkot Tomohon Terima CPNS

Masna Pioh S,Sos

Tomohon, KM –
Pemerintah Kota Tomohon pada dua tahun terakhir ini tidak mengakomodir Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu dari jalur umum maupun dari jalur tenaga honorer daerah. Tapi dapat dipastikan pada tahun 2013 nanti, disesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemungkinan besar Kota Tomohon akan ikut mendapat jatah penerimaan.
Pemkot Tomohon melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Masna Pioh S,Sos ketika di mintai tanggapan soal proses penerimaan pegawai pada tahun anggaran 2013 mendatang, tak menampik soal itu. Namun menurutnya proses penerimaan ini juga akan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) penerimaan.  Tetapi kata dia, prinsipnya prosesnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penerimaan sebelumnya serta disesuaikan dengan perturan perundang udangan yang berlaku tentang kepegawaian.
“Yang jelas proses penerimaan pegawai kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2013, apakah itu penerimaan jalur umum dan honoraroium. Tapi akan disesuaikan juga dengan aturan yang ada serta di tindak lanjuti dengan petunjuk teknis (juknis) soal proses penerimaan yang ada” ujarnya.
Terkait dengan seberapa besar tenaga honorer yang akan diakomodir pada penerimaan nanti, mantan kabag umum Pemkot Tomohon itu masih enggan untuk memastikan kuotanya. “Untuk penerimaan kali ini belum dilihat seperti apa mekanismenya. Namun bagi tenaga honorer sudah tentu diakomodir sebagai CPNS secara bertahap berdasarkan aturan yang ada.  Apalagi khusus Honorer di Tomohon sendiri masih masih yang belum diakomodir, karena waktu lalu hanya 3 CPNS yang lolos verifikasi,” tukas Pioh.(yongkie sumual)

Perekaman e-KTP tak Capai Target

Disdukcapil Kotamobagu Menyerah
Kotamobagu, KM-
Proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kotamobagu, diduga tidak capai target. Bahkan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu terkesan menyerah menyelesaikan program pemerintah pusat ini.
Kepala Disdukcapil Kotamobagu,  Refly Mokoginta, mengaku mustahil mencapai target 100 persen perekaman e-KTP gratis tahun ini. Karena banyak kendala yang ditemui di lapangan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah ketidak beradaan warga di tempat dia berdomisili.
“Kita tahu bersama banyak warga yang wajib KTP berada di luar daerah, mulai dari yang sekolah di luar daerah hingga ke daerah Jawa, sampai yang berangkat ke luar daerah untuk mengadu nasib,” ujarnya.
Refly mengatakan, sangat sulit untuk mencari solusi masalah ini, sebab kecil kemungkinan warga yang berada jauh di luar daerah, mau pulang ke kampung halamannya hanya untuk melakukan perekaman e-KTP.
“Di pastikan masyarakat yang berada diluar daerah sekarang ini tidak mau pulang ke kampung halaman hanya untuk perekaman e-KTP ini,” tambahnya.
Dia sangat menyayangkan jika kesempatan tahun ini Disdukcapil tidak memungut biaya apapun namun tidak dimanfaatkan, karena pada kesempatan yang lain, sudah tidak ada gratisan lagi.
“Mau tidak mau mereka harus melakukan perekaman e-KTP tahun depan, itupun jika mereka bisa berkesempatan untuk pulang, dan tentu sudah tidak gratis lagi,” dia menandaskan.
Di ketahui, sampai dengan hari ini, perekaman e-KTP itu, baru sekira 70 persen yang sudah terekam, namun prosesnya akan berjalan terus sampai menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(tim km)

Warga Sorot Anggota Dewan “Makan Gaji Buta”

Satu Diantar Anggota DPRD Bolmut, Malas Ngantor
Boroko, KM-
Sebagai wakil rakyat yang dipercayakan duduk di Dewan legislasi, tentunya diharapkan dapat membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Meski begitu, hal tersebut harus dilakukan secara professional, termasuk menghadiri setiap angenda sidang paripurna dewan.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan salah satu anggota dewan di DPRD Bolmut. Fani Candra ST, yang diusung partai Demokrat ini terkesan malas masuk kantor. Masyarakat pun menilai, pria lajang ini “makan gaji buta” selama jadi anggota dewan.
Djunaidi Harunja SH warga Bolmut menuturkan, kelakukuan wakil rakyat ini harus diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolmut. Sebab  sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat, wajib hadir setiap agenda paripurna dewan. Dengan begitu kata dia, wakil rakyat bisa menyampaik aspirasi rakyat yang diwakilinya.
“Saya berharapa ada tindakan tegas berupa sanksi tegas dari Ketua BK, “ujar Harunja
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bolmut, Rahman Dontili mengaku tidak tahu soal kabar tersebut. Bakan kata dia, dirinya baru mendengar informasi itu.
“Saya baru mendegar informasi ini, nanti saya cek dulu,”ujar Rahman.
“Memang sebagai wakil rakyat yang membawa suara dan aspirasi masyarakat wajib untuk berada di kantor dan menjadi corong dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”tambahnya.
Dia juga mengatakan, Partai Demokrat tentu memiliki mekanisme bagi kader-kadernya yang tidak berusaha mendekatkan diri dan berjuang bagi rakyat.
“Tapi saya akan klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan, apa alasannya,”terang Rahman
Sementara itu, di lokasi berbeda Fani Candra ST yang berhasil dikonfirmasi menuturkan, ketidak hadirannya di beberapa agenda paripurna sudah diberitahukan kepada Ketua DPRD.
“Saya sudah meminta ijin kepada Ketua DPRD Bolmut, untuk mengurus dan melangsungkan pernikahan saya. Kalau tidak ada halangan, besok saya sudah aktif lagi di kantor,”tandas  Fani.(santo)

Boltim Mencekam, Warga Paret Membabibuta

Basecamp dan Seluruh Peralatan PT MPU Dibakar
Boltim, KM-
Lokasi basecamp karyawan, serta sejumlah kendaraan alat berat milik PT Meyta Perkasa Utama (MPU), di Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolmong (Boltim) hangus dibakar massa. Ribuan warga Paret yang mengamuk, menjadikan perusahaan pengolah pasir besi sasaran kemarahan warga, karena ulah para karyawan security yang diduga membuat ulah di Desa mereka.
Peristiwa ini terjadi pada, Kamis (01/11) dini hari sekira pukul 00.50 WITA, menurut saksi mata dan sumber di lokasi kejadian, ribuan warga bergerak dari kampung menuju arah pantai, setelah sebelumnya diumumkan di pengeras suara Mesjid Desa Paret.
Sambil membawa berbagai peralatan dan senjata tajam, massa yang terdiri dari pria dan wanita tersebut, langsung menyerbu membabibuta, bahkan beberapa warga yang ada di lokasi pantai dan dermaga untuk memancing ikan, nyaris jadi sasaran amuk.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, diketahui satu korban diduga kuat warga negara asing yang menjadi tenaga kontrak PT MPU, sedang dirawat intensif di Puskesmas Kotabunan. Menurut penuturan sejumlah warga, sebab kemarahan warga Desa Paret, karena tengah malam kemarin, Arifin yang katanya salah satu pimpinan perusahaan bersama beberapa security, menurunkan spanduk yang dipasang warga tepat di jalan masuk menuju pantai, lokasi pertambangan pasir besi.
Sialnya, para security yang direkrut dari beberapa Desa di Boltim, sempat membuat onar dan berteriak-teriak tengah malam pada saat warga kebanyakan sedang istirahat.
“Jadi itu orang kampung marah dan langsung membuat pengumuman di mesjid. Warga langsung ramai-ramai menuju basecamp dan mengamuk disana,”kata warga setempat.
Kerusuhan ini berusaha diamankan beberapa regu keamanan dari Polres Bolmong, Mako Brimob, serta TNI dan hingga pukul 02.00, massa terus bertahan tidak jauh dari lokasi. Kapolres Bolmong, AKBP Enggar Brotoseno, ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Hamdi Lobangon, membenarkan kejadian itu. Saat ini pihaknya berusaha mencegah kejadian susulan, dimana beberapa warga Desa di Boltim yang warganya menjadi karyawan perusahaan, dikhawatirkan akan melakukan serangan balasan.
“Yang pasti kita berusaha mengkondusifkan dulu keadaan, jangan sampai ada kejadian susulan. Khawatirnya akan ada aksi pembalasan, soal penindakan nanti menyusul,”kata Hamdi.
Mengenai penyebab kerusuhan ini, Hamdi mengaku sudah menerima informasi yang mana ada sikap arogan berlebihan dari perusahaan yang menyikapi kehendak warga yang memasang spanduk penolakan kegiatan perusahaan.
“Itu sebenarnya aspirasi warga, namun karena sikap arogan berlebihan, akhirnya peristiwa ini terjadi,” ujar Lobangon.
Perwira menengah yang membawahi beberapa Polsek di Kabupaten Bolmong Timur ini mengaku, belum mengidentifikasi pasti korban yang kini dirawat.
“Saya belum tahu pasti apa korban itu WNA atau bukan. Nanti kita kasih info lagi,” pungkas Lobangon.
Sampai saat ini, situasi di Desa Paret dan pesisir pantai masih tegang. Ribuan warga dan aparat keamanan masih berjaga-jaga, sementara kobaran api dari lokasi basecamp PT MPU yang membubung tinggi kini sudah padam.(tim km)

PSSI Bitung Minim Perhatian Pemerintah

Pdt Denny Sumolang

Targetkan Juara Suratin Nasional
Bitung,KM-
Untuk menggairahkan kembali olahraga dan menciptakan bibit baru cabang olahraga sepak bola, Persatuan Sepak Bola Bitung (Persbit) Umur 18 tahun (U-18), akan mengambil bagian dalam laga Suratin Cup di kota Bekasi. Seperti yang disampaikan ketua harian PSSI Bitung, Pdt Denny Sumolang, Kamis (1/11) kemarin, kepada sejumlah wartawan di Nicofee, kelurahan Madidir Ure. Menurutnya, tim berjumlah 25 personil, terdiri dari 5 Official dan 20 orang pemain. “Hari sabtu pekan ini, tim akan akan bertolak ke Jakarta selanjutnya menuju Bekasi, semua personil sudah siap mengikuti kejuaraan ini,”Ujar Sumolang. Lanjutnya juga, pihaknya targetkan merebut terbaik dalam kejuaraan nasional tersebut.
Ditanyakan perhatian dan bantuan pemerintah kota Bitung dalam keikutsertaan club bergengsi yang diutus provinsi Sulut tersebut, Sumolang mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintah. “Saya memang orang dekat Walikota Bitung, namun saya tidak mempergunakan kedekatan tersebut, dana yang terkumpul swadaya pengurus dan bantuan para donatur,”Ujarnya lagi, sembari menambahkan, bantuan dari pemerintah kota Bitung bagi tim yang akan mengharumkan nama Kota Bitung, belum dikantongi.
“Syukur kalau kami akan dibantu KONI Bitung, karena sampai hari ini, belum ada bantuan yang masuk,”Ujarnya. Senada dengan Sumolang, Manager Persbit, Ite Madelu menambahkan, bantuan pemerintah kota Bitung hanya pada tahun 1993. “tahun 1993, pemerintah sempat membantu Persbit dalam ajang lomba di Gorontalo, namun sebagian besar di biayai Rosman Idris yang saat itu masih menjabat sebagai Adpel Bitung,”Ujar Madelu, sambil menambahkan, olahraga sepak bola seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.(yappiletto)

Rolling Kepsek, Dikpora Minahasa Dikecam

Drs Dennie Rompas M.Si

Tondano, KM -
Sejumlah elemen masyarakat menyanyangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minahasa, berkaitan dengan adanya roling kepala sekolah (Kepsek) belum lama ini. Mereka menilai, rolling kepsek tersebut sangat menggangu akan akatifitas belajar dan mengajar di sekolah.
Salah satu pemerhati pendidikan Minahasa, Jefry Sambur kepada harian ini mengatakan kebijakan yang dilakukan pihak Dikpora Minahasa sangat menggagu akan aktivitas pendidikan Minahasa. Menurutnya, pengadaan rolling kepsek dinilai tidak tepat sasaran.
“Dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, jika dilakukan roling terhadap para kepsek akan berdampak kepada dunia pendidikan di minahasa,dalam hal ini para siswa yang menjadi korban. Aktifitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah akan tergangu,”ujar Sambur.
Lanjut kata dia, selain menggangu aktifitas kegiatan belajar dan mengajar disekolah dampak lain dari pada roling tersebut, mempengaruhi akan prestasi yang dicapai para siswa.
“Sudah tentu roling kepsek akan berpengaruh dengan menurunnya prestasi dari para siswa, dilihat dari kondisi saat ini para siswa sementara mengikuti ujian,” ujar Sambur.
Diharapkannya, Dikpora Minahasa tidak akan lagi melakukan pergantian kepsek, agar supaya pendidikan dunia pendidikan di Minahasa dapat berjalan lebih baik dari saat ini.
Sebelumya, Kadis Dikpora Minahasa Drs Dennie Rompas M.Si mengatakan penggantian kepsek dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 38 Tahun 2010. Dalam aturan ini dijelaskan kepsek adalah jabatan tambahan yang berlaku selama empat tahun. Jika dalam empat tahun kepsek itu bisa berprestasi maka bisa diperpanjang satu periode lagi.(fernando kembuan)