Rangan: Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Politeknik Wisuda 436 Lulusan

WISUDA: Direktur Politeknik Negeri Manado, Ir Jemmy Rangan MT,
saat melepas kepada 436 wisudawan di Hotel Novotel
Grand Kawanua Manado, Kamis (17/10). (FOTO: IST)

Manado,KM—
Saat ini tak bisa dipungkiri jumlah pengangguran di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Ini diakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang diberikan oleh industri-industri terutama perusahaan yang bergerak dibidang teknik. Keprihatinan pun bermunculan sebab banyak yang berpendidikan tinggi sampai menjadi sarjana tapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikatakan Direktur Politeknik Negeri Manado, Ir Jemmy Rangan MT, saat memberikan sambutan kepada 436 wisudawan di Hotel Novotel Grand Kawanua Manado, Kamis (17/10).
Dikatakannya, mahasiswa yang telah selesai melakukan studi di Perguruan Tinggi (PT) mempunyai tanggungjawab besar untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Menurutnya, generasi muda harus membuktikan diri sebagai manusia yang dewasa dan mampu mempunyai pemikiran daya saing yang lebih dari bangsa lain demi terciptanya integritas dalam lingkungan masyarakat luas.
“Seluruh wisudawan saat ini harus bisa bersaing di era globalisasi, sebab tak bisa dipungkiri lapangan kerja yang tersedia saat ini sudah sangat terbatas. Maka dari itu, gunakan waktu yang ada untuk bisa memanfaatkan pekerjaan yang tersedia,” katanya.
Rangan menambahkan, lulusan-lulusan Politeknik Negeri Manado sampai dengan saat ini terbukti bisa membuktikan diri dalam memerangi pengangguran. Berbagai lapangan kerja didapatkan sebelum mereka menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi (PT). Hal ini menjadi tantangan dikemudian hari bila mahasiswa tersebut tidak bisa memanfaatkan situasi yang telah didapatkannya.
“Sampai saat ini kadang rumor beredar kalau lulusan dari sini terus tidak dapat kerja, itu kebodohan mahasiswa tersebut. Kebanyakan dari mereka telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), jadi sangat mudah perusahaan merekrut mereka untuk bekerja. Tunjukkan kalau lulusan kampus Politeknik mempunyai peran dalam memajukan bangsa ini di dunia industri khususnya,” ujar Rangan. (otnie tamod)

SHS Desak Proses Hukum Pengguna Ijasah Instan

DR Sinyo H Sarundajang

Manado,KM—
Gubernur Sulut, DR Sinyo H Sarundajang (SHS) kembali menegaskan tak ada ampun bagi pengguna ijasah instan di Sulut. Dia menyebutkan, harus diproses hukum pejabat yang melebeli dirinya dengan ijasah instan. Hal ini dikatakan Sarundajang kepada wartawan saat menghadiri pelatihan Kepsek dan guru Kristen se-Sulut dan Gorontalo, Rabu (16/10) lalu di Sekolah Yayasan Kristen Eben Heazer Manado.
Dikatakannya, sampai hari ini pihaknya belum menerima laporan soal kasus tersebut. “Ya, memang sampai hari ini belum ada laporan tindaklanjut adanya pejabat yang menggunakan ijasah instan. Tapi bagi saya tindakannya harus proses hukum,” tergas Sarundajang.
Dia pun meminta pihak Dinas Pendidikan Sulut pro aktif menyikapi persoalan ini. “Kami tunggu langkah nyata dari Diknas tentang masalah itu,” jawabnya.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (MPKI), Drs Jopie JA Rorie SH mengatakan, soal ijasah instan yang pertama, bagaimana sikap instutisi penyelenggara pendidikan yakni melakukan pengetatan institusi. Kemudian kesadaran dari anak didik atau mahasiswa. “Ini harus kita cegah, karena pendidikan membutuhkan waktu dan dana. Kami sangat setuju penegasan gubernur harus di proses hukum,” tandasnya. (otnie tamod)

2014, Pemkab Talaud Targetkan Lima Ribu Hektar

Bakal Dibangun Pabrik Kertas

PEMKAB Talaud Siap lahan pisang abaka sebanyak
lima ribu hektar pada tahun 2014 mendatang. (FOTO: IST)

Melonguane,KM—
Produksi serat Abaka yang dijadikan salah satu produk unggulan Talaud, saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Bahkan pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pengembangan budidaya tanaman pisang abaka tersebut.
“2014 mendatang, pemerintah daerah (Pemda) telah menargetkan lahan tanaman pisang serat Abaka di Talaud akan dikembangkan mencapai 5000 hektar,” kata Bupati Drs Costantine Ganggali melalui Kabag Humas pemda Talaud, Prets Pareda SIP SKom MSi, Kamis (17/10).
Pareda mengatakan, dengan target tersebut, ada salah satu investor yang telah merencanakan untuk mendirikan pabrik kertas di wilayah yang berbatasan dengan Negara Fhilipina itu. “Apabila lahan tanaman abaka telah mencapai 5000 hektar, maka salah satu perusahaan kertas raksasa tersebut akan mendirikan pabrik di Kepulauan Talaud,” terang Pareda.
Ia menambahkan, untuk hasil produksi serat abaka Talaud saat ini langsung dibeli oleh salah satu perusahaan pabrik kertas raksasa di Negara Amerika, melalui mitra perusahaannya yang ada di Jakarta. (hendra ulalu)

DPPK Sitaro Minta Karantina Hewan Dioptimalkan

Pelabuhan Manado dan Bitung Lebih Selektif 

TERNAK anjing seperti ini diminta untuk dikarantina dan dilakukan
pengawasan di kawasan pelabuhan Bitung dan Manado sebelum di kirim
ke wilayah kepulauan agar tidak menyebar penyakit rabies. (FOTO: IST)

Sitaro KM—
Menyikapi dan mengantisipasi meluasnya penyebaran virus rabies pada hewan, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Sitaro meminta pihak karantina yang ada di pelabuhan Bitung dan juga Kota Manado untuk optimal dalam melaksanakan tugas.
Hal tersebut disampaikan Kepala DPPK Sitaro, Ir James E Makasenda MM pada wartawan belum lama ini. “Seperti kita tahu bersama Provinsi Sulut didalamnya termasuk Kabupaten Sitaro merupakan endemik penyebaran rabies, sehingga perlu ada pencegahan yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak terkait,” ujar Makasenda.
Namun Ia sangat menyayangkan, banyak hewan ternak terlebih anjing yang disinyalir sering lolos dari pemeriksaan. “Jadi kami berharap dan meminta pihak karantina yang ada di pelabuhan Bitung serta Manado, harus lebih optimal dan selektif melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” ungkap Makasenda.
Permintaan tersebut dikatakannya, mengingat Sitaro belum ada karantina untuk hewan ternak serta peliharaan. Karena itu pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lebih. “Wewenang itu ada pada pihak karantina bukan pada kami, jadi kami tidak bisa berbuat lebih. Jadi untuk saat ini perlu ada kerjasama dari karantina yang ada di Bitung dan Manado, sehingga baik hewan yang masuk maupun keluar dari Sitaro itu betul-betul sehat,” pungkas Makasenda. (fitri lumiu)

DPRD Sangihe Kawal Evaluasi dan Konsultasi APBD-P

Tahuna,KM—
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui Peraturan Dearah (Perda) Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2013, kini anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe kawal evaluasi APBD-P di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (18/10).
Menurut Wakil Ketua DPRD, RP Makagansa, kami sebagai wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan dan budjeting akan mengawal evaluasi dan konsultasi APBD-P ke Provinsi. “Kami berharap evaluasi dan konsultasi ini cepat final sehingga kepentingan rakyat dapat segera terakomodir,” tutupnya. (fitri lumiu)

Tak Maksimal, Sosialisasi Perda Tuai Sorotan

Taufik Tumbelaka

Manado, KM -
Diakui, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini  DPRD Sulut bersama Badan Legislasi (Baleg)  telah sukses menelorkan sejumlah peraturan daerah. sayangnya, pasca penetapan, Perda tersebut disinyalir hanya menjadi konsumsi internal baik oleh eksekutif maupun legislatif, dengan dibuktikan kurangnya kegiatan sosialisasi kepada publik terkait substansi Perda yang telah disahkan menjadi payung hukum di Sulut.
Diorbitkannya sejumlah Perda selang tahun 2013 ini, baik itu bersifat inisiatif dewan maupun produk dari badan Legislasi Daerah (Balegda) menjadi contoh konkrit. Dimana, Perda-Perda yang ditetapkan ternyata kurang diketahui oleh masyarakat. itu disebabkan mandeknya sosialisasi pasca ditetapkan.
“Kinerja  lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengorbitkan Perda memang patut dipresiasi. Tapi sayang, substansi dari Perda tersebut tidak maskimal disosialisasikan ke masyarakat. Imbasnya warga secara umum tidak tahu dan tidak paham terhadap Perda-Perda yang akan diberlakukan,” tukas pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka.
Lebih disesalkannya lagi, selain tak maksimalnya sosialisasi, Perda yang ditetapkan juga tidak jelas tindak-lanjut atau implementasinya. Bukan itu saja, dukungan dalam bentuk Paraturan Gubernur (Pergub) juga sangat jarang tersosialisasi. “Jangankan sosialisasi isi Perda, tindak lanjut dalam bentuk lahirnya pergub saja kurang sekali informasinya ke publik,” ujarnya.
Sebelumnya, ketua Baleg DPRD Sulut, Victor Mailangkay ikut membenarkan kurangnya sosialisasi Perda ke publik. “Pada dasarnya, Dewan hanya melakukan rumusan rancangan Perda, membahas kemudian menetapkannya menjadi Perda. Tetapi, untuk  kegiatan penyebarluasan informasinya atau sosialisasi adalah tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi (Setdeprov, red) Sulut,” ulas Mailangkay.
Dijelaskannya, dalam mengorbitkan Perda terdapat tiga tahapan untuk penyebarluasan informasi. Pertama upaya penyampaian seputar rancangan naskah akademik Perda, kedua penyampaian informasi untuk mendapatkan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kepentingan pembahasan, serta tahapan ketiga yaitu penyebarluasan informasi kepada masyarakat setelah Perda ditetapkan.(Jeffrie Montolalu)

10 Kabupaten/Kota Belum Bentuk Tim Pembina UKS

RAPAT Evaluasi dan Pemantapan Program UKS tingkat Provinsi
dan Kabupaten Kota Tahun 2013, Kamis (17/10) kemarin.(foto ist)

Manado, KM-
Sebanyak 10 Kabupaten Kota belum membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Ke 10 Kabupaten Kota yang belum membentuk Tim Pembina UKS masing-masing Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong, Kotamobagu, Bolmong Timur, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Talaud, Sangihe dan Sitaro.
Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sulut, mengimbau kepada 10 Kabupaten Kota segera mempercepat penguatan kelembagaan lewat SK Tim Pembina UKS.
Imbauan Wagub itu  disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan, dr Bahagia Mokoagow MSi Mkes, saat mewakili Kansil membuka rapat Evaluasi dan Pemantapan Program UKS tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2013, Kamis (17/10).
Kansil mengakui, pelaksanaan program UKS selama ini belum berjalan maksimal, karena kegiatan pendidikan kesehatan lebih bersifat pengajaran.
“Penambahan pengetahuan dan kurang menekankan pada segi praktis yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk koordinasi pelaksanaan program juga belum terjalin dengan baik pada setiap jenjang Tim Pembina UKS,”ujarnya.

Dikatakannya, pembinaan dan pengembangan UKS merupkan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan.
“Diharapkan melalui Evaluasi ini, dapat membantu Tim Pembina, Tim Pelaksana dan semua pihak dalam pelaksanaan program ini,”tandas Kansil yang dikutip dr Bahagia Mokoagow.
Ke 10 Kabupaten Kota yang belum membentuk Tim Pembina UKS yaitu Minut, Minsel, Bolmong, Kotamobagu, Boltim, Bolmut dan Bolsel, Talaud, Sangihe dan Sitaro. Kabag Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Biro Kesra, Dano R Warow SE MSi menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 50 peserta yaitu Bagian Kesra, Diknas dan Dinkes serta Kanwil Kemenag Sulut.(donal taliwongso)

Kemenkokesra Fasilitasi Rakor Persiapan WCRC 2014

Rakor World Coral Reef Conference di Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat turut dihadiri perwakilan Pemprov Sulut,
Rabu 16 Oktober lalu.(foto ist)

Manado, KM-
Perisiapan pelaksanaan World Coral Reef Conference (WCRC) yang akan digelar tahun depan di Sulawesi Utara terus dimatangkan. Pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan negara-negara yang memiliki terumbu karang di seluruh dunia ini, akan membicarakan kelestarian terumbu karang serta manfaatnya bagi kehidupan umat manusia dan alam semesta.
Kian dekatnya kegiatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi Rakor untuk mempersiapkan hal-hal teknis khususnya mengenai kepanitiaan. Rakor yang digelar, Rabu (16/10) lalu itu, dipimpin, DR Acep Djalambat selaku Staf Ahli Menkokesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana bersama Togap Simangunsong, MSi Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kemenkokesra.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut, Ir. Ronald Sorongan, yang hadir dalam Rakor tersebut mengatakan, WCRC ini diperkirakan pesertanya sama dengan pelaksanaan WOC 2009 lalu.
"Skalanya sama seperti WOC lalu dan direncanakan dihadiri oleh menteri-menteri atau pejabat tinggi setingkat menteri dari kurang lebih 50 negara. Ini juga dalam rangka merayakan 5 tahun CTI (Coral Triangle Initiative),”terang Sorongan.
"Waktu pelaksanaan sudah ditentukan tanggal 14-17 Mei 2014", tambahnya.
Hadir dalam rakor tersebut beberapa pejabat dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Luar Negeri bahkan dari Mabes TNI dan Mabes Polri. Dari Pemprov Sulut, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Ronald Sorongan, Direktur Kapet Manado-Bitung DR. Noldy Tuerah, Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy Tendean, MSi, Karo Perlengkapan Dra. Femmu Suluh, MSi dan Karo Umum Rudij Roring, SE.(donal taliwongso)

Polres Minsel Canangkan Zona Integritas

Amurang, KM –
Polres Minsel dibawah pimpinan Kapolres AKBP Iis Kristian SiK, melakukan pencanangan yang diberi nama Zona Integritas dan pelayanan Prima.
Kegiatan dihadiri seluruh Kapolsek (Minsel-Mitra), Kabag, Kasat, Inspektorat, LSM dan kalangan Pers. Saat diwawancarai sejumlah wartawan Biro Minsel, Kapolres Minsel AKBP Iis Kristian dalam sambutannya mengatakan bahwa program ini berlaku, mulai dari tingkatan Polri, Polda hingga Polres dan dijabarkan kepada seluruh jajaran kepolisian. “Hal ini dimaksudkan dalam rangka pelayanan prima pihak kepolisian yang bebas korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),“ ujar Kristian dihadapan Para Kabag, Kasat dan kapolsek jajaran Polres Minsel.
Lanjut dia, pencanangan Zona Integritas ini, diharapkan tak hanya sebatas slogan, ini harus di implementasikan oleh seluruh jajaran kepolisian RI. “ Dengan demikian hal ini perlu adanya pengawasan dari pihak eksternal dalam hal ini Inspektorat,LSM dan wartawan. Nah yang terpenting disini kita sudah memiliki niat untuk tidak melakukan KKN, “ ujar Kristian.
Usai kegiatan pencanangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding antara pihak Polres Minsel, Inspektorat, LSM dan Pers di Minsel. Kapolres Minsel dicecar beberapa pertanyaan menyangkut implikasi dalam menjalankan Program Zona Integritas ini.
Diantaranya, keluhan masyarakat menyangkut pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), kemudian keluhan masyarakat tentang resistensi di kalangan masyarakat menyangkut Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menanggapi itu Kapolres mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat khususnya SIM, dirinya meminta kepada masyarakat ketika ada anggota atau petugas yang meminta/atau menerima uang dari masyarakat melebihi ketentuan maka harus dilaporkan.
“Ini butuh kerjasama dari masyarakat, kalu ada laporkan kepada saya nanti saya akan tindak, kemudian mengenai keluhan warga tentang pelayanan pihak SPBU, kami sudah melakukan serangkaian tindakan hukum, akan tetapi kenapa hal ini terus berjalan, setelah kami cek ternyata ini adalah modus antara pemilik Jerigen dan petugas SPBU. Mereka (petugas SPBU) dihargai 10 ribu rupiah setiap Jerigen, ini kan take and Give yang terjadi, ini akan ilang dengan sendirinya bila petugas SPBU taat hukum. Hal ini juga butuh ada tindakan dari Owner SPBU,” ujar dia sembari menutup pembicaraan.
Diketahui hadir dalam kegiatan Polres Minsel tersebut, Kepala Inspektorat Minsel Adri Keintjem SH, Ketua LSM LP2TRI Provinsi Sulawesi Utara Koordinator Wilayah Minsel Jantje Durant SH, dan perwakilan Pers Minsel Dolvie Mangindaan. (dolviemangindaan)

Kelapa Minsel Terserang Busuk Pucuk

Perkebunan kelapa yang diduga diserang
hama busuk pucuk, ditepis Pemkab Minsel.

Amurang, KM –

Ratusan tanaman kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mulai dari wilayah Amurang Barat, Motoling Raya, Tenga, hingga Sinonsayang, selang bulan-bulan terakhir menunjukkan gejala segera mati.

Tanaman tahunan rakyat yang kini sebagian besar dikuasai perusahaan dan penguasa ini, diduga terserang hama busuk pucuk. Gejalanya terlihat dari daun bagian atas rontok dan tanaman kelapa perlahan-lahan mati.

Menurut sejumlah warga, kondisi tanaman kelapa seperti itu terjadi mulai dua bulan terakhir.

“Ya, saat ini tanaman kelapa kami sudah mulai mati. Sudah sekitar 50-an pohon kelapa yang mati, dengan gejala seperti terkena busuk pucuk. Terus terang ini merugikan, padahal harga kopra sudah mulai membaik,” ujar Regen Kumayas, Petani Kelapa asal Motoling Barat kepada sejumlah wartawan Biro Minsel,Kamis.

Menurutnya, kondisi itu belum mendapat perhatian dari instansi terkait Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Minsel.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, supaya tak tertambah banyak kelapa yang mati,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Pemkab Minsel Imanuel Tapang ketika dikonfirmasi, mengatakan, kematian pohon kelapa bukan karena hama busuk pucuk tetapi terkena sambaran petir.

“Dari pengamatan awal itu lebih dikarenakan sambaran halilintar. Meski memang gejalanya mirip hama busuk pucuk. Dan kasusnya bisa masif alias banyak. Tapi ini baru analisis awal, pastinya akan diturunkan tim pemeriksa di lokasi. Hasilnya akan jadi pegangan untuk ditindaklanjuti,” kata Tapang. (dolviemangindaan)

Sejumlah Kadis Bolmut Diboyong ke Provinsi

Asistensi APBD-Perubahan 2013

Boroko, KM-

Menyusul adanya jadwal asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) tahun 2013, dari Gubernur Sulut, melalui tim evaluasi Pemprov Sulut.

Membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut harus memboyong sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ikut dalam mengawal akan pembahasan tersebut. Dari hasil informasi harian ini, para pimpinan SKPD yang ikut dalam pembahasan tersebut yakni Kadis DPPKAD, PU, Dispertanakbuthun, Dinkes dan Dikpora Bolmut.

“Hal ini guna menjamin dalam pembahasan nanti jika terjadi kekurangan-kekurangan yang nanti diminta untuk melengkapi hasil evaluasi oleh tim evaluasi Pemprov Sulut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Bolmut, Rachmat Potoh, SH, Kamis (17/10).

Selain sejumlah pimpinan SKPD tersebut, dalam pembahasan evaluasi tersebut, turut juga di ikuti oleh para Anggota Dewan (Dekab) Bolmut yang termasuk dalam Tim Badan Anggaran (Banggar) Dekab Bolmut.

“Ya, pembahasan asistensi Ranperda dalam rangka pengesahan APBD-P Bolmut tahun anggaran 2013, bersama tim evaluasi Pemprov Sulut, turut juga dihadiri oleh tim Banggar Dekab Bolmut,” kata Sekwan, Irma Ginoga SPd Msi.

Sementara itu, warga Bolmut berharap agar Pemkab Bolmut dapat berupaya semaksimal mungkin sehingga anggaran APBD-P Bolmut di separuh penhujung tahun ini (2013, red), tidak terlalu lama tertahan di Provinsi Sulut.

“Sebab jika APBD-P terus terkatung-katung di provinsi, otomatis sangat berpengaruh pada kelangsungan program pembangunan pemerintah daerah di separuh penghujung tahun ini,” harap Gandhi Goma SH, pemerhati Bolmut.(Susanto mamonto)