SBSI Tomohon Minta Upah Buruh Dinaikkan

Tomohon, KM-

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Tomohon meminta agar upah kalangan buruh di kota ini untuk dinaikkan. Pasalnya, upah yang saat ini berlaku sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan yang ada, apalagi naikknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta sejumlah harga komoditi pasaran.

Menurut Sekretaris SBSI Kota Tomohon Edwin Kambey,SIP mengungkapkan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap upah buruh yang ada di Kota Tomohon, maka sebagai masukan kepada pihak pemerintah kota serta sejumlah pengusaha yang menggunakan tenaga buruh untuk sedapat mungkin dapat menaikkan upah buruh. Alasannya, kenyataan sekarang ini upah buruh yang diterima sudah tidak sesuai dengan sejumlah harga yang menjadi kebutuhan pokok buruh.

"Memang kalau melihat keberadaan sekarang ini, apalagi memasuki hari kegamaan di Desember nanti, maka sudah sepantasnya pemerintah kota dan pengusaha serta masyarakat yang menggunakan jasa buruh untuk menaikkan upah buruh. Karena dari kalkulasi, upah yang diterima saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan harga-harga kebutuhan pokok. Paling tidak apa yang menjadi upah buruh ini perlu juga secara konprehensif dilakukan penghitungan secara sistimatis yang disesuaikan dengan objek kerja buruh yang menguntungkan pihak tertentu" ujar Kambey.

Lanjut di katakana, desakan dinaikkannya upah buruh ini tidak sekedar efouria tapi sudah merupakan tuntutan sesuai dengan kondisi yang ada. “Melalui masukan serta telaah dari para buruh, maka sepantasnya SBSI yang ada dibalik buruh ini ikut memberikan apresiasi terhadap menaikkan upah buruh. Jadi baik buruh swasta, negeri dalam hal ini tenaga honorer dan buruh lainnya wajar jika dinaikkan upahnya," ketusnya. (yongkie sumual)

Dinkes Minahasa Siap Bantu Miraychel

Miraychel Imanuel Paslima, bayi berusia 10 bulan yang
menderita  hydrosefalus atau pembesaran kepala dan tumor ganas

Tondano, KM -

Dinas Kesehatan (Dinkes) Minahasa langsung ambil langkah cepat terkait dengan ada pemberitaan dari media massa bayi berumur 10 bulan, Miraychel Imanuel Paslima yang mengindap penyakit hydrosefalus atau pembesaran kepala dan tumor ganas yang berada di mulut. Terbukti, pihak medis dari Puskesmas Langowan Selatan datang mengunjungi Miraychel Imanuel yang berada di Desa Kayuran Atas.

Kepala Dinkes Minahasa, dr Yuliana Kaunang, kepada harian ini mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya, pihaknya langsung menginstruksikan kepada puskesmas untuk melihat kondisi bayi tersebut.

"Tadi (kemarin, red) saya sudah memerintahkan para dokter dan para medis yang berada di puskesmas Langowan Selatan untuk mendatangi rumah keluarga Paslima-Londah. Dari kunjungan tersebut, Dinas Kesehatan Minahasa akan secepatnya mengatur segala persiapan, dan secepatanya untuk membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif," ujar Kaunang.

Lanjut Kaunang mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang menimpa bayi tersebut. Menurutnya, Pemkab Minahasa melalui Dinas kesehatan akan melengkapi segala sasuatu yang dibutuhkan oleh bayi Miraychel dan secepatnya membantu akan kesembuhan bayi malang tersebut.

Sementara itu, Ibu Miraychel, Helmy Londa membenarkan kedatangan pihak puskesmas untuk melihat kondisi Miraychel. "Tadi dokter sudah datang, katanya Miraychel harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif," ujarnya.

Menurut Helmy, keinginan untuk membawa anaknya ke rumah sakit telah dipikirkan mereka sejak lama, namun belum bisa dilakukan karena tidak punya biaya.

"Kami memang ingin membawa Miraychel ke rumah sakit, namun kami tidak punya biaya. Kami sangat berharap bantuan untuk biaya perawatan," ujar Helmy, sembari berharap adanya uluran tangan dari saudara-saudara untuk membantu meringankan kondisi dari Miraychel.(fernandokembuan)

JWS–Ivansa Dinilai Banyak Mengubar Janji

Kinerja Pemkab Minahasa Mulai Disorot

Bupati Jantje Wowiling Sajouw dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang

Tondano,KM -

Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang saat ini dinahkodai Bupati Jantje Wowiling Sajouw (JWS) dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang (Ivansa) terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, duet pemimpin Minahasa itu dinilai terlalu banyak mengumbar janji yang sifatnya hanya sebatas sorga telinga.

Tudingan itu dinilai berasalan, mengingat selang tujuh bulan menahkodai Minahasa, hingga kini belum juga menunjukan adanya perubahan sebagaimana visi dan misi yang digemakan disaat kampanye dalam Pilkada lalu.

“Pemerintahan saat ini lebih banyak mengubar janji–janji palsu, buktinya selama tujuh bulan menjabat tidak ada perubahan yang terlihat selain pemotongan pohon di sejumlah ruas jalan di pusat kota Tondano. Sebagai orang yang pernah dekat dengat bupati, saya sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena semenjak bupati menjabat kepala dinas Dikpora hingga menjabat wakil bupati waktu lalu, dirinya paling sering mengubar janji,” ungkap Jouke Lembong mantan PNS di Dikpora Minahasa

Jouke mengatakan, ada beberapa bukti bentuk pengingkaran yang dilakukan, seperti pengalokasian anggaran sebesar 15 juta rupiah untuk setiap desa yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua dan pemberian dana hibah sebesar 500 juta untuk pembentukan Kota Langowan dan Minahasa Tengah. Tapi kenyataannya, janji yang disampaikan disaat kampanye tersebut tidak di usulkan dalam APBD - Perubahan 2013.

"Sebagai masyarakat Minahasa, kita bisa melihat dan menilai sendiri apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ironinya kondisi daerah seperti ini malah bupati lebih sering keluar daerah ketimbang menyelesaikan persoalan di Minahasa," lugasnya. (fernandokembuan)

Walikota: Silahkan Serahkan Kwitansi, Uangnya Diganti

Terlanjur Bayar Biaya Pengobatan di Rumah Sakit UC

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut berharap program UC
berjalan dengan baik. Tampak Walikota saat memantau rumah
sakit mitra pemerintah, beberapa waktu lalu.(Foto: ist)

Manado, KM -

Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan gratis atau Universal Coverage (UC) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sejak Januari 2013 ini, Walikota Manado GS Vicky Lumentut menegaskan dirinya selalu memperhatikan setiap permasalahan yang timbul dalam program tersebut.

Walikota juga mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit (RS) yang menjadi mitra pemerintah dalam program UC. Menurutnya, yang paling banyak adalah keluhan keluarga pasien UC yang masih dipungut bayaran oleh RS.

“Dalam berbagai kesempatan, masyarakat sering mengeluh soal pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit yang bermitra dengan pemerintah untuk program UC. Ada yang dipungut biaya saat membawa keluarganya berobat. Saya tegaskan disini, pemerintah telah menyediakan dana untuk membayar biaya pengobatan masyarakat Kota Manado, yang tercover dalam program UC,”tukas Walikota.

Lanjut dikatakan, jika ada masyarakat yang terlanjur membayar biaya pengobatan, kwitansi pembayaran bisa diserahkan kepada PT Askes untuk mendapatkan biaya pengganti. Walikota juga berharap Dinas Kesehatan (Dinkes) Manado memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kembali biaya tersebut.

“Silahkan serahkan kwitansi biaya pengobatan ke PT Askes, nanti diganti. Saya berharap Dinas Kesehatan membantu masyarakat untuk mendapatkan pengembalian biaya pengobatan yang telah dibayarkan masyarakat,”tandas Walikota.

Meski demikian, Walikota kembali mengingatkan jika program UC hanya berlaku bagi warga Kota Manado, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Jika kartu identitas tersebut tidak ada, pasti tidak akan dilayani dalam program UC.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado, Drs Manarsar Panjaitan, kepada Koran Manado, mengatakan Pemkot Manado telah menyediakan dana untuk program UC yang diberikan melalui PT Askes.

“Dananya ada dan sudah kita serahkan kepada PT Askes, untuk membayar klaim rumah sakit atas biaya pengobatan dalam program UC ini,”pungkasnya.(jan torindatu)

Wawali Manado Pimpin Rakorev Triwulan III

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan memimpin
pelaksanaan Rakorev Triwulan III Tahun Anggaran 2013
di ruang Serbaguna Pemkot Manado, Kamis (17/10).(Foto: ist)

Manado, KM -               

Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) triwulan III Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di ruang Serbaguna kantor Walikota, Kamis (17/10), diikuti para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah se Kota Manado.

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan mengatakan, kegiatan Rakorev sangat penting dalam melakukan evaluasi capaian program kerja dan kinerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan di Kota Manado.

"Disini kita akan melihat seberapa efektif kinerja tiap-tiap SKPD, dalam melaksanakan kegiatan dan programnya masing-masing sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan mengukur berbagai indikator kinerja yang ada,”tandas Wawali.

Diharapkan, SKPD dapat meningkatkan kinerjanya serta berupaya untuk memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Manado Peter KB Assa PhD melalui Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Benny Raintung SE, dalam laporannya menjelaskan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun 2013, belanja tidak langsung mencapai Rp577,2 Milyar lebih, sedangkan belanja langsung Rp423,3 Milyar lebih, dari total APBD Rp1.000.640.515.000.

Dalam Rakorev tersebut, tambah Raintung, realisasi kinerja tertinggi diraih Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) mencapai 92,90 persen, sedangkan terendah Dinas Pendidikan yang hanya mencapai 8,05 persen.(jan torindatu)