Agar Dana Sertifikasi Guru Berjalan Lancar
Molibagu,KM -
Ada-ada saja yang diperbuat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Agar proses pencairan dana guru sertifikasi berjalan mulus, tiap guru harus menyetor uang pelicin sebesar Rp 150 ribu untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas (Kadis) Dipora, Hartati Maango.
Informasi ini disampaikan salah satu guru di Bolsel yang meminta namanya tidak dipu-blikasi dengan asalan keamanan. Dia menceritakan, dirinya tidak bisa mencairkan dana sertifikasi karena pihak Bank BRI Unit Molibagu menolak mencairkan kalau tidak ada lampiran rekomendasi Kepala Dinas.
“Sungguh sangat keterlaluan. Kami diwajibkan beru uang Rp 150 ribu agar dapat rekomendasi dari Kadis untuk mencairkan dana sertifikasi di Bank. Padahal ini hak kami. Sebagai guru sertifikasi malah kami dipersulit dengan pungutan liar seperti ini,”ujar guru, Rabu (24/10) kemarin.
Dikatakannya, kebijakan itu dibuat oleh salah satu oknum pejabat di Dikpora Bolsel. Kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
“Bayangkan saja kalau satu guru dipungut biaya Rp150. Sementara guru sertifikasi ada sekitar 141 orang. Itu berarti dana yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp 21juta lebih. Kami berharap, Pak Bupati Hi Herson Mayulu memberi pelajaran kepada oknum pejabat di Dikpora. Dan sebaiknya pejabat-pejabat seperti itu digenati saja,”tambah sang guru.
Guru itu juga menuturkan, selain pungutan yang berkedok rekomendasi pencairan dana sertifikasi, ada pungutan liar lainya. Dimana dalam pengurusan berkas dipungut biaya legalisir sebesar Rp 20 ribu per lembar. Padahal pengurusan berkas hanya SK pembagian tugas, surat keterangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dan foto kopi piagam sertifikasi.
“Tapi di Dinas masih banyak persyaratan lain yang harus dilegalisir. Bahkan nomornya berbeda-beda dalam satu hari,”ucapnya lagi.
Kadis Dikpora Bolsel, Hartati Maango ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pungutan liar di instansi yang dipimpinnya itu tidak berada di tempat.”Maaf ibu Kadis lagi tugas luar,”ujar staf Dikpora saat ditemui di kantor.(tox)
Molibagu,KM -
Ada-ada saja yang diperbuat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Agar proses pencairan dana guru sertifikasi berjalan mulus, tiap guru harus menyetor uang pelicin sebesar Rp 150 ribu untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas (Kadis) Dipora, Hartati Maango.
Informasi ini disampaikan salah satu guru di Bolsel yang meminta namanya tidak dipu-blikasi dengan asalan keamanan. Dia menceritakan, dirinya tidak bisa mencairkan dana sertifikasi karena pihak Bank BRI Unit Molibagu menolak mencairkan kalau tidak ada lampiran rekomendasi Kepala Dinas.
“Sungguh sangat keterlaluan. Kami diwajibkan beru uang Rp 150 ribu agar dapat rekomendasi dari Kadis untuk mencairkan dana sertifikasi di Bank. Padahal ini hak kami. Sebagai guru sertifikasi malah kami dipersulit dengan pungutan liar seperti ini,”ujar guru, Rabu (24/10) kemarin.
Dikatakannya, kebijakan itu dibuat oleh salah satu oknum pejabat di Dikpora Bolsel. Kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
“Bayangkan saja kalau satu guru dipungut biaya Rp150. Sementara guru sertifikasi ada sekitar 141 orang. Itu berarti dana yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp 21juta lebih. Kami berharap, Pak Bupati Hi Herson Mayulu memberi pelajaran kepada oknum pejabat di Dikpora. Dan sebaiknya pejabat-pejabat seperti itu digenati saja,”tambah sang guru.
Guru itu juga menuturkan, selain pungutan yang berkedok rekomendasi pencairan dana sertifikasi, ada pungutan liar lainya. Dimana dalam pengurusan berkas dipungut biaya legalisir sebesar Rp 20 ribu per lembar. Padahal pengurusan berkas hanya SK pembagian tugas, surat keterangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dan foto kopi piagam sertifikasi.
“Tapi di Dinas masih banyak persyaratan lain yang harus dilegalisir. Bahkan nomornya berbeda-beda dalam satu hari,”ucapnya lagi.
Kadis Dikpora Bolsel, Hartati Maango ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pungutan liar di instansi yang dipimpinnya itu tidak berada di tempat.”Maaf ibu Kadis lagi tugas luar,”ujar staf Dikpora saat ditemui di kantor.(tox)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar