Filipina Lirik Perhubungan Laut Minut

Bupati bersama Konjen Filipina pererat hubungan melalui kerjasama.

Bupati: Secepatnya Terealisasi

Minut, KM -
Dibawah kepemimpinan Bupati Drs Sompie SF Sinal MBA dan Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH, Minahasa Utara (Minut) semakin dikenal negara-negara sahabat karena potensinya yang luar biasa. Terbukti, Sabtu (10/12), Bupati kembali menerima kunjungan Konjen negara Filipina dan Kadin Davao dalam rangka membangun hubungan kerjasama.
Dalam kunjungan tersebut terungkap, pemerintah Negara Filipina hendak mengembangkan kerjasama dibidang perhubungan laut khususnya pengembangan fungsi pelabuhan khususnya yang ada di Munte Kecamatan Likupang Barat.
Filipina melirik pelabuhan Munte karena dilihat lebih memungkinkan dijadikan pelabuhan singgah kapal-kapal yang datang dari China melalui Davao untuk memasarkan bahan baku kelapa dibanding pelabuhan Manado dan Bitung.
Menurut Bupati,kerja sama ini diharapkan segeranya berlangsung seiring dengan persiapan infrastruktur pelabuhan Munte. “Ini sangat menguntungkan Minut dan Sulut. TUjuan mereka agar pekerjaan bisnis mereka lebih efektif dan efisien dan kapal-kapal mereka tidak perlu lagi masuk pelabuhan di Surabaya. Otomatis juga, Minut khususnya pelabuhan Munte jadi lebih dikenal hingga ke luar negeri,” tandas Singal. (hendrasamuel)

Pemprov Jajaki Kerjasama dengan India

GUBERNUR Sulawesi Utara Dr SH Sarundajang saat menjamu kedatangan
Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN Gurjit Singh di rumah dinas Gubernur, Minggu (11/11) kemarin.(foto ist)

GUBERNUR Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Minggu (11/11) Kemarin menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN, Gurjit Singh di rumah dinas Gubernur. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar India, Raveesh Kumar itu membahas hubungan kedekatan budaya sekaligus tindak lanjut kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan dan pariwisata antara Sulut dengan India.
Dalam bidang Pendidikan misalnya, Gubernur menawarkan pertukaran pelajar maupun tenaga pendidik antara Universitas yang ada di Sulut dengan di India.
‘’Beberapa Universitas telah menyatakan ketertarikan untuk mengirimkan pelajar maupun tenaga pendidik ke India,’’ jelas Gubernur.
Sarundajang memberikan apresiasi dengan komitmen pemerintah India dalam hal Peningkatan Kemampuan, sebagaimana berdasarkan penjelasan Duta Besar bahwa ada berbagai skema beasiswa di bawah Program ITEC yang ditawarkan Kedutaan Besar India. Kemungkinan kerja sama lainnya adalah pertukaran akademisi dan pelajar antara universitas. Gubernur menyambut ide tersebut dan menyatakan bahwa Sulut pada prinsipnya ingin memperdalam kerjasama dengan India. Ia mengatakan bahwa warga Sulut memiliki ikatan budaya dengan India dan wisata spiritual menjadi pertimbangan warga Sulut untuk mengunjungi India.
Gubernur juga menyampaikan keinginannya agar pihak India dapat terus menguatkan hubungan budaya dan ekonomi dengan Sulut. Sekalipun begitu, Sarundajang mengakui bahwa terkait perluasan investasi dan kemajuan pariwisata sebagai leading sejktor di Sulut masih terkendala pada masalah transportasi. Untuk penerbagan internasional baru 1 maskapai yakni ke Singapura. Dan saat ini sedang dijajaki serius untuk penerbangan ke Hongkong yang diharapkan akan aktif dalam waktu dekat ini.
‘’Selain pendidikan, pemasaran pariwisata menjadi bidang lain yang dipertimbangkan, bahkan Dubes Singh berharap kedua pihak bisa bertukar ide untuk meningkatkan sektor pariwisata di kedua negara. Ia juga mengatakan bahwa ada pontesi besar untuk menjual Sulut sebagai tujuan lokasi syuting Bollywood dan juga acara penghargaan film,’’ujarnya.
Sementara itu, Duta Besar dalam kesempatan tersebut menyinggung tentang berbagai acara yang akan diadakan di Indonesia bulan Oktober-November untuk merayakan 20 Tahun Kerjasama Dialog ASEAN India.
 Rangkaian acara itu termasuk Seminar Bisnis ASEAN India yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia dan KADIN, Seminar Akademis bersama Universitas Udayana dan festival budaya berjudul “India Bali Sangam”. Gelaran ini menampilkan film India, pertunjukan budaya, kuliner, dan lainnya. Selain itu Dubes Singh mengucapkan apresiasinya kepada gubernur atas sambutan yang hangat untuk INS Sudarshini, Kapal AL India, yang kini sedang merapat di Pelabuhan Bitung, yang dikomandai langsung oleh Komandan Kapal INS Sudarshini.
“Saya sangat mengharapkan agar kerjasama dengan Sulut akan semakin erat agar hubungannya yang ada selama ini bisa tambah akrab, mengingat Sulut termasuk wilayah pertama yang menjadi tujuan. Investor India tertarik dengan Indonesia untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, terutama infrastruktur pariwisata di Sulut,” ucap Dubes Singh yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Atase Pertahanan India Kolonel Sanjeev Langeh, Sekretaris Kedua Bagian Media N. Ramakrishnan.(onal)

Gubernur Sulut Mulai Tidak Adil

Ratusan Proyek Pemprov di Minahasa Sarat Kepentingan
Kabupaten Pemekaran Merasa Tak Lagi Diperhatikan
Minahasa, KM-
Di penghujung akhir tahun ini, ratusan paket pekerjaan yang diduga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, secara tiba-tiba “menyerbu” wilayah padat penduduk di Kabupaten Minahasa. Kedatangan ratusan proyek di tanah Toar Lumimuut terbilang aneh dan mengejutkan masyarakat Minahasa.
Banyak yang menduga, alokasi sejumlah proyek perbaikan infrastruktur yang sedang dikerjakan, disinyalir sarat kepentingan politik. Apalagi proyek tersebut hadir jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 12 Desember mendatang. Lepas dari itu, Pemprov Sulut juga dinilai telah melakukan ketimpangan dan diskriminasi anggaran.
Dimana pembangunan jadi tidak merata, karena skala priopritas sudah hilang dan sengaja dihilangkan demi kepentingan politik di satu daerah. Memang disadari, pertarungan politik di tanah Minahasa, merupakan harga diri. Harga diri antara dua putra mahkota, yakni Ivan Sarundajang (Ivansa) dan Careig N Runtu (CNR). Kedua anak kesayangan Bupati Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang (SHS) ini, dipastikan akan bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa.
Memang saat ini, dengan jabatan Bupati, SVR tidak bisa berbuat banyak. Apalagi yang dihadapi adalah SHS, sang penguasa 15 Kabupaten Kota di Sulut. Jabatan Gubernur yang melekat dipundak SHS, memiliki kewenangan mengambil kebijakan untuk menentukan segala sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari Kabupaten atau Kota.
Misalnya proyek-proyek Pemprov Sulut yang masuk di Minahasa.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui kalau proyek-proyek tersebut tidak diketahui. Artinya proyek tersebut tidak ada koordinasi dengan Dinas dan Pemkab setempat. SVR sepertinya “kebakaran jenggot” dengan sikap SHS ini. Namun apa mau dikata, ujung-ujungnya dari proyek tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang diuntung, tentu jawabannya adalah rakyat Minahasa juga pelaksana proyek itu sendiri.
Rakyat Minahasa memang rindu akan perubahan termasuk pembangunan. Namun apa yang dilakukan Pemprov Sulut, 10 tahun sekali ini dinilai sangat tidak etis dalam melaksanakan pembangunan dan ada diskriminasi pembangunan. Willian Luntungan, aktifis Pemuda di Minahasa Utara ini menilai, sebagai bagian dari warga Sulut, pihaknya melihat ada kepentingan yang ujung-ujungnya mengorbankan pemerataan pembanguan di daerah secara keseluruhan.
“Saya sebagai warga Sulut menilai ada sebuah kepentingan yang ujung-ujungnya itu adalah mengorbankan pemerataan pembangunan di Sulut,”ucapnya.
Dikatakannya, Kabupaten Minahasa bukan Kabupaten yang harus dianakemaskan. Apalagi kata dia, itu semua dikarenakan adanya muatan-muatan politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
“Seharusnya Pemprov Sulut melihat skala prioritas dimana masih banyak Kabupaten/Kota yang jarang terjamah oleh Pemprov Sulut,”tandasnya.
Sementara itu, sejumlah aktifis Bolmong Raya mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Sulut yang seakan-akan lupa dengan Bolmong Raya yang banyak dengan daerah pemekaran. Ketua GP Ansor Boltim, Chandra Modeong menilai mengatakan, proyek diakhir tahun dengan jumlah ratusan paket di Minahasa itu sangat tidak wajar. 
“Sungguh sangat tidak wajar. Kenapa di Bolmong Raya tidak ada paket proyek sebanyak itu. Padahal banyak daerah di Bolmong Raya yang baru dimekarkan dan butuh pembangunan. Apakah Bolmong Raya tidak masuk dalam peta Provinsi Sulawesi Utara? Jangan kepentingan politik kemudian mengorbankan Kabupaten Kota lain. Saya menilai SHS sebagai Gubernur sudah mulai tidak adil,”ujarnya.
Aktifis Bolmong Raya lainnya, Medy Makalunsenge menuturkan, Boltim dalam melanjutkan program pembangunan kurang dapat perhatian dari Pemprov. Bahkan untuk mendapatkan dana, Pemkab harus terjun langsung ke pemerintah pusat.
“Boltim saja dapat anggaran dari pusat dan itu bukan perjuangan Provinsi. Ini sungguh sangat aneh. Dan saya menilai ini namanya ketimpangan dan diskriminasi anggaran, sudah tidak wajar kalau seperti ini. Saya berharap, BPK RI tidak tutup mata dengan kondisi di Pemprov seperti ini,”tegasnya.
Menurut Fenny Parengkuan warga Pineleng Kabupaten Minahasa menuturkan, seharusnya pemimpin di Pemprov dan Pemkab itu tahu diri dan malu dengan sikap mereka. Apalagi proyek diduga ada kaitannya dengan calon dari kedua anak mereka.
“Jadi kalau tidak ada CNR dan Ivansa ba calon, berarti tidak ada proyek ini, kira-kira seperti itulah kata kasarnya. Dan ini sangat munafik, rakyat diajarkan hal-hal kotor oleh kedua pemimpin kita. Dan kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak dari dulu Pemprov dan Pemkab bekerja? Kenapa baru sekarang dilakukan. Ini namanya penipuan kepada rakyat. Dan rakyat itu tidak bisa dibohongi,”tandasnya.
Seperti diketahui, sejumlah proyek Provinsi dan Pemkab Minahasa berupa perbaikan infrastruktur dilakukan untuk merebut hati masyarakat secara bersamaan di satu Kecamatan yang ada di Langowan dan Kecamtan Pineleng yakni di Desa Sea. Manuver politik baik SHS dan SVR, tampaknya sedang berlomba mengambil hati rakyat Minahasa dengan bujukkan proyek. Sayangnya apa yang dilakukan kedua pemimpin ini, terbilang suatu pembelajaran pembohongan kepada masyarakat. Dengan berdalih bantuan, rakyat dibohongi. Padahal, rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas termasuk infrastruktur jalan dari pemerintah atas pajak yang diberikan selam bertahun-tahun.(nando/onal)

KPUD Minahasa Tetapkan Jadwal Kampanye

Tondano,KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, Kepolisiaan Resort Minahasa, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Minahasa dan tim kampanye pasangan calon, lewat rapat koordinasi di Sekretariat KPUD Minahasa menyepakati masa kampanye terhitung mulai 25 November sampai 8 Desember 2012.
Hal tersebut dikatakan Ketua KPUD Minahasa, Meidy Tinangon MSi kepada wartawan, Minggu (11/11) kemarin.
Dikatakannya, rapat koordinasi disepakati rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pasangan calon bupati dan wakil bupati selama masa kampanye.
Selain jadwal kampanye, juga akan dilaksanakan  debat calon bupati dan wakil bupati yang akan di laksanakan pada masa kampanye.
“Hasil kesepakan bersama, tanggal 26 November debat calon yang akan dilangsungkan di Wale ne tou Minahasa, kemudian 27 November - 1 Desember rapat umum (kampanye) di lapangan Samrat Tondano,” urai Tinangon.
Dia menjelaskan, dalam 1 hari hanya 1 pasangan calon yang rapat umum, dan dapat juga dilangsungkan kampanye terbatas atau tatap muka terbatas.
“Tatap muka dimaksud mengadakan dialog di empat wilayah berbeda, dan pada tanggal 3 - 7 Desember  rapat umum yang akan diselenggarakan di Tondano putaran kedua dengan urutan sesuai nomor urut. Hari terakhir tanggal 8 Desember debat pasangan calon di hotel Sedona,” jelas Tinangon.
Dia berharap, jadwal masa kampanye yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.(fernando kembuan)

Kasus Pemilukada Terancam tak Diproses

Tondano, KM –
Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa terancam tak diproses. Pelanggar aturan pemilihan dapat saja tak dikenai sanksi hukum sesuai aturan berlaku. Apa pasal, itu dikerenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tidak menganggarkan dana oprasional pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pada Pilkada Minahasa.
Hal itu dijelaskan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw SPi kepada wartawan, Jumat (09/11) pekan lalu.
Dikatakan, keberadaan sentra Gakumdu yang terdiri dari terdiri dari tiga pihak, yaitu Panwaslu, polisi, dan kejaksaan harus ada dalam setiap pelaksanaan pemilu umum. Tiga lembaga ini akan bekerjasama memproses jika ada kasus dugaan pidana Pemilu.
“Sentra Gakumdu menjadi wadah untuk memproses semua kasus dugaan pidana pemilu, namun pilkada Minahasa tidak dianggarkan dana untuk operasional Sentra Gakumdu oleh Pemkab Minahasa,” ungkap Sumampouw.
Lanjut dia, peran Sentra Gakumdu sangat penting karena penanganan kasus pidana pemilu cukup berbeda dengan tindak pidana umum. Sesuai aturan yang berlaku, pelaporan dan penanganan kasus pidana pemilu dibatasi waktu yang sempit.
Menurutnya, masyarakat harus bisa melaporkan dugaan pidana pemilu paling lambat tujuh hari sejak kejadian. Selanjutnya panwaslu harus memproses dengan mengumpulkan bukti dan keterangan paling lambat tujuh hari.
Selanjutnya polisi dan jaksa diberi kesempatan tujuh hari untuk memproses bukti tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan.
“Jika satu saja syarat tidak dipenuhi misalnya jangka waktu tidak bisa dipenuhi, maka dugaan kasus pidana pemilu langsung dinyatakan gugur dan tidak bisa diproses lagi. Semua harus bekerja mengejar keterbatasan waktu ini,” ujar Sumampouw.
Dampak tidak adanya Sentra Gakumdu pada pilkada Minahasa sangat besar, apalagi Sentra Gakumdu tidak ada.
“Kami kuatir laporan dugaan kasus pemilu tidak akan dipross selesai tepat waktu, atau tidak dapat dilanjutkan. Bisa saja Panwaslu Minahasa hanya memberikan rekomendasi yang tidak memberikan dampak hukum,” ujarnya lagi.
Terkait tak dianggarkannya Sentra Gakumdu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Minahasa, Ronny Manus dihubungi Sabtu, enggan berkomentar lebih.
“Saya belum bisa memberikan komentar. Nanti saja wawancara di kantor,” singkatnya.(fernando kembuan)

Bupati: Warga Jangan Terprovokasi Isu Sara

Bolmut, KM-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) tak henti-hentinya mengimbau masyarakat, agar tidak terprovokasi dengan maraknya isu-isu bernuansa suku, agama, ras (Sara) dan antar golongan, yang sengaja ditiupkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Imbauan tersebut disampaikan Bupati Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, melalui Kabag Humas Bolmut, Mohammad Fadly Binolombangan.
Menurutnya, apalagi isu-isu seperti ini sengaja diumbar menjelang pelaksanaan agenda Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang sedianya digelar pada 2013 mendatang.
“Bolmut harus belajar dengan kejadian di daerah lain. Apalagi, tidak lama lagi daerah kita akan segera menyambut pesta demokrasi lima tahunan, yakni Pemilukada. Jadi diharapkan, masayarakat jangan sampai terpancing dengan isu-isu negatif,” imbau Binolombangon.
Ditegaskannya, Pemilukada adalah pesta demokrasi yang dimana rakyat diberikan kebebasan menikmatinya dengan suka-cita, bukan malah membentuk kelompok yang melahirkan perselisihan, sehingga terjadi perpecahan. Sikap semacam itu salah, karena demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan pilihannya.
“Demokrasi kita kembalikan kepada rakyat, biarkan rakyat bersuka-cita dan bergembira dalam menjalankan dan mementukan pilihannya,” ujarnya.
Ditambahkannya, masyarakat harus bisa bersatu menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing, dari pengaruh buruk yang datang. Para tokoh dan elit politik harus bisa memberikan pencerahan tentang demokrasi. Sehingga, tidak terjadi perpecahan dan perselisihan.
“Kalau ada oknum yang ingin membangun perselisihan di tengah-tengah kita, maka kita wajib menasehatinya. Karena, perselisihan akan berakhir dengan cerai-berai,” tambahnya.(tim km)

Anggota Dewan Sorot Kinerja Eksekutif Bolmut

PNS Malas Ngantor, Karena TPP Belum Jelas
Boroko, KM –
Dengan belum adanya perhatian serta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) terhadap Tunjangan
Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) triwulan III, menjadikan salah satu alasan mereka untuk tidak hadir di kantor.
Kondisi kondisi seperti ini mengundang perhatian dari salah satu anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut, Suryansah Korompot SH. Dia mengatakan, hal tersebut pasti ada unsur sebabnya, dimana ada sebab pasti ada akibat.
“Ini mungkin ada penyebabnya, jika tidak mengapa juga PNS melakukan itu, mungkin saja karena hak mereka tidak ada kejelasan maka sikap merekapun mulai malas-malasan,” kata Uli begitu biasa dia disapa.
Dia berharap, Pemkab Bolmut dapat memperhatikan hak-hak para PNS, apalagi ini sudah masuk triwulan IV belum juga di bayarkan.
“Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib para PNS, karena kebutuhan yang mendesak dan mereka sangat membutuhkan tunjangan tersebut,”pintah Korompot.(Santo)

Bakas Tambang Mongondow Mandiri Berpotensi Konflik Sosial

Molibagu,KM -
Sikap pembiaran Pemerintah Daerah (Pemkab) atas lokasi eks tambang PT Mongondow Mandiri di Desa Tolondadu, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), kini diambil alih oleh masyarakat dinilai akan berpotensi terjadinya konflik sosial.
Apalagi saat ini masyarakat sudah merasakan akan ketergantungan pada hasil tambang. Darman Matara, salah satu pemerhati lingkungan Bolmong raya mengatakan, aktifitas tersebut sudah berlangsung beberapa bulan dengan dan jika ini dibiarkan oleh Pemkab akan berdapat buruk bagi stabilitas di daerah itu.
“Bila ini terus dibiarkan oleh pemerintah, lokasi tambang itu akan menjadi liar. Pemerintah sulit untuk mencegah karena akan berlawanan dengan masyarakat yang sudah bergantung atas hasil tambang emas itu,” ungkap Matara, Minggu kemarin.
Kepala Dinas Energi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Bolsel, Ir Sugeng Purwono mengatakan, PT MM sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan ijin operasional. Namun hingga saat ini permohonan tersebut belum disetujui, karena harus memenuhi banyak proses dan ketentuan. Disamping itu, pihaknya belum meninjau langsung lokasi tambang pasca tambang PT Mongondow Mandiri yang masa ijin operasional berakhir sejak Juni lalu.
“Dulu sempat turun ke lokasi tapi setelah sejauh ini belum diketahui bagaimana kondisi terakhir lokasi eks tambang termasuk soal adanya kegiatan tambang rakyat oleh masyarakat setempat,” tukas Sugeng. (Tox)

Nelayan Filipina Bebas Tangkap Ikan di Perairan Bolmong

Bolmong, KM-
Aksi pencurian ikan yang dilakukam kapal penangkap ikan dari luar negeri, yang kini marak terjadi di daerah perairan Kabupaten Bolmong, nampaknya semakin meresahkan warga, khusunya mereka yang berprofesi sebagai nelayan.
Menurut para nelayan, setiap kali melaut seringkali mereka bertemu dengan kapal penangkap ikan yang berasal dari luar negeri, yang berbendera Pilipina. Akibatnya, nelayan  yang melaut di perairan Bolmong, sering merasa terggangu, dan cukup resahkan. Ditambah lagi, ukuran kapal nelayan tidak sebanding dengan ukuran kapal-kapal luar itu.
Salah satu kapten kapal penangkap ikan asal Lolak, Samuda Paputungan mengaku, setiap kali mereka melaut sering bertemu dengan kapal asing.
“Kami pun tidak bisa berbuat lebih. Karena, kapal mereka jauh lebih besar dari kapal-kapal nelayan lokal. Memang, sejauh ini kapal-kapal asing tersebut, tidak pernah mengancam nelayan Indonesia, bahkan mereka terkesan ramah. Namun, tetap saja mengundang kekuatiran kami,’’ ujar Samuda.
Ditempat terpisah, tokoh pemuda Bolmong, Subagio Manggopa mengatakan, kemunculan kapal luar ini harus segera di hentikan. Karena telah berani mencuri kekayaan bahari di wilayah Bolmong. “Perlu ada tindakan antisipasi. Kami juga cukup mengapresiasi upaya dari TNI Angkatan Laut (AU), serta Polisi Air Indonesia, yang sering beroperasi diwilayah perairan Sulut. Tapi mungkin perlu di tingkatkan lagi, sehingga kedepan tidak terjadi lagi kebobolan seperti saat ini,’’ kata Subagio.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bolmong I Wayan, saat di konfirmasi terkait persoalan ini, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Polair untuk menginformasikan hal ini.
“Saya akan segera berkordinasi dengan Polair, terkait dengan masalah ini guna mancarikan menyelesaikannya, dan juga menyampaikan terima kasih kepada para nelayan yang telah menginformasikan hal ini kepada kami,’’ singkat Wayan.(tim km)

Pekerja Asing Wajib Kantongi IMTA

Bitung,KM-
Adanya keluhan dari Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI) beberapa waktu lalu terkait pemberlakuan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi perusahaan perikanan di Kota Bitung, ditanggapai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung, Oktavianus Kandoli SE MSi. Menurutnya, pemberlakuan IMTA sesuai dengan Undang-undang nomor 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. “Perusahaan atau Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), wajib mambayar jadi 100US Dolar perbulan/TKA, jika ada perusahaan atau pengusaha menolak, akan berurusan dengan Undang-undang yang berlaku,”tutur Kandoli, Lanjutnya juga seharusnya perusahaan atau pengusaha harus bertanggung jawab. “Ini juga diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 2/2008 tentang tatacara penggunaan TKA,”Ungkap mantan kepala bagian perekonomian ini.
Dirinya berharap, jika para pengusaha masih keberatan, silahkan membuat surat permohonan dan masukan ke disnaker, selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat untuk mendapat keringanan atau pengecualian. Kandoli juga menambahkan, dalam waktu dekat, akan mengundang pihak perusahaan dan pengusaha perikanan yang mempekerjakan TKA untuk membicarakan hal tersebut.(yappiletto)

Kepala Bapelitbang Kuras Uang Rakyat ke LN

Boyong Pejabat Ditengah-tengah Kesulitan Warga

William Luntungan

Minut, KM -
Budaya pelesir alias melancong ke Luar Negeri (LN), sepertinya menjadi tradisi tahunan yang wajib dilakukan Pejabat dilingkup Pemerintahan Minahasa Utara (Minut). Kali ini, giliran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelibang) Hanny Tambany.
Rencana keberangkatan Tambany bersama sejumlah pejabat ke LN, mendapat kritikan tajam masyarakat dan kalangan aktivis, mengingat saat ini tim Ekskutif dan Legislatif tengah fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) induk 2013.
“Dalam pembahasaan ini, Bappelitbang memiliki posisi sentral. Seharusnya, fokus mengikuti pembahasan biar hasilnya benar-benar menyentuh masyarakat, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana pembahsan APBD terburu-buru dan terkesan asal-asalan,” kritik aktivis pemuda Minut William Luntungan.
Luntungan juga menyesalkan, langkah Bupati Drs Sompie Singal MBA yang memberikan izin cuti kepada Kepala Bappelitbang dan kolega ke LN. Apa lagi izin cuti tersebut dinilai sangat diskriminatif karena tanpa melalui mekanisme dan prosedur, dimana untuk izin cuti harusnya melewati beberapa tahapan, seperti menyampaikan permohonan ke Sekretaris Daerah (Sekda) kemudian ke Wakil Bupati (Wabup), tapi toh oleh Bupati langsung disetujui. “Jangan mentang-mentang masuk dalam ring 1 Bupati, lantas mengindahkan Sekda dan Wabup alias mengikuti jalan tol,” kritik Luntungan yang juga ketua RSN Minut.
“Ini lucu, Pejabat yang berangkat pake uang daerah malah direstui dan tanpa sanksi. Sementara pejabat yang berangkat ke LN beberapa waktu lalu (Mantan Asisiten I Marthino Dengah SH, mantan kepala Inspektorat Dra Marieke Dengah, Kabag Umum Roy Kodoati dan Bendahara Sekretariat,red) dengan menggunakan uang pribadi, jabatan mereka langsung di Plh kan,” tandasnya, Minggu (11/11).
Sementara itu, dari informasi dirangkum Kepala Bappelitbang bersama sejumlah pejabat, akan melakukan kunjungan ke Amerika selama 10 hari terhitung sejak senin besok (hari ini,red) dalam rangka membahas agenda keperiwisataan. Namun sayangnya, Bappelitbang tidak mengikutsertakan instansi teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Sementara Kepala Bappelitbang Hanny Tambani, dihubungi lewat telephon selulernya, terdengar nada sambungan tapi tidak diangkat. (hendrasamuel)

Target Golkar Rekrut 4200 Kader Penggerak

Ir Junita Linda Wenur

Tomohon, KM —
Partai Golongan Karya (PG) Kota Tomohon tahun 2012 ini rencana mencetak 4200 kader penggerak melalui program kegiatan karakterdes partai tersebut.
Diutarakan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua GOlkar Tomohon, Ir Junita Linda Wenur kepada wartawan, saat ini PG Kota Tomohon sudah 2 kali selenggarakan karakterdes dengan jumlah baru sekitar 2000 kader. Dengan begitu, berarti masih ada target yang perlu direkrut lagi.
“Golkar Tomohon masih mencari sekitar 2 ribuan kader penggerak partai. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada berbagai pentas politik kedepan hingga pada proses pemilihan Presiden dan Wakil,” ujar Wenur.
Dikatakan, karakterdes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, juga akan dilaksanakan diklat kader dari semua unsure Golkar untuk dipersiapkan pada proses pemilihan umum legislative mendatang.(yongkie sumual)

BPMS GMIM: Pilkada Jangan Gunakan Fasilitas Gereja

Tondano, KM -
Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), menyampaikan seruan pastoral dalam rangka menghadapi pesta pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa.
Salah satunya melarang menggunakan fasilitas gereja, baik gedung, halaman gereja, halaman dan gedung pastori, gedung dan halaman sekolah, serta kendaraan dinas gereja yang menjadi aset GMIM.
“Semua fasilitas gereja harus steril dari pelbagai asesoris yang terkait pilkada Minahasa,” bunyi seruan GMIM se Sulawesi Utara, Minggu (11/11) kemarin.
Hal menarik dari seruan tersebut, BPMS melarang pasangan calon baik bupati dan wakil bupati pengerus pelayanan khusus (Pelsus) di lingkungan GMIM memimpin saat ibadah selama masa kampaye.
Begitu bunyi seruan pastoral BMPS GMIM yang ditandatangani Ketua BPMS GMIM, Pdt Piet M Tampi STh dan Sekretaris Pdt Arthur R Rumengan M Theol.
Seruan juga mengimbau warga GMIM untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan di tanah Toar Lumimuut. DIkatakan, politik dan demokrasi adalah bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran serta komponen intergral dalam pencapaian bangsa.(fernando kembuan)

Kue Rp1,3 Triliun, Pemprov Dituding tak Adil

James Sumendap Cs terus Dikritik

Ratahan, KM -
Kekecewaan terhadap Pemerintah Propinsi Sulut terbilang sudah diubun-ubun. Mengatpa tidak, kondisi jalan trans propinsi di ruas Pangu – Ratahan yang sangat memprihatinkan, tak mendapat perhatian dari Pemprov Sulut.
Pemkab Mitra melalui juru bicara Drs Esra Sengkey mengkritisi Gubernur SH Sarundajang harusnya memasukan jalan utama Kabupaten Mitra pada APBD 2012 Pemprov.
“Kondisi jalan utama sangat memprihatinkan Padahal APBD Sulut Rp1,3 triliun harusnya mengalokasi infrastruktur idealnya 1/11 dari anggaran APBD untuk Mitra,” tandas Sengkey.
Pemkab Mitra, katanya, tidak bisa berbuat banyak mengingat kewenangan jalan trans dimaksud adalah kewenangan pemprov Sulut.
“Kalau warga Mitra merasa di anak-tirikan, saya rasa itu wajar karena mereka juga merindukan perhatian Pemprov Sulut untuk dapat menikmati fasilitas yang sama dengan rakyat kabupaten-kota lainnya di Sulut,” ujar Sengkey.
Diketahui, sepanjang ruas jalan dari arah pintu masuk kabupaten Mitra di desa Pangu hingga kecamatan Belang, sudah dalam kondisi rusak parah, dan tak jarang menimbulkan kecelakaan.
Sementara warga mengaku menyesalkan sikap anggota DPRD Sulut asal daerah pemilihan Mitra-Minsel yang sama sekali tak peduli memperjuangkan wilayahnya.
“Sumendap cs harusnya membawa aspirasi rakyat Mitra. Tapi kenyataannya, tidak  ada perhatian sama sekali. Jangan nanti ada kepentingan baru berlagak pahlawan di Mitra,” kritik Ketua LSM Gema Mitra, Vidi ngantung.(marvel pandaleke)

Kawatu Didesak Mutasi Kendaraan dari Luar

Gemmy Kawatu

Manado, KM –
Banyaknya kendaraan berplat nomor luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Utara (Sulut), ternyata mendapat perhatian beberapa anggota Bandan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi Sulut. Salah satunya adalah Anton Mamonto. Menurutnya, dengan tidak dilakukan mutasi kendaraan-kendaraan tersebut telah menghilangkan potensi pendapatan pajak daerah.
“Yang rugi kita karena mereka (pemilik kendaraan) membayar pajak di daerah asal kendaraan, padahal sudah lama beroperasi di Sulut,” ujar Mamonto yang diiyakan Netty Pantow anggota Banggar Deprov.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulut, Gemmy Kawatu mengatakan, pihaknya masih mengupayakan para pemilik melakukan mutasi atas kendaraan mereka.
“Mestinya tiga bulan sudah harus dimutasi. Kami sementara mengupayakan, namun kalau mau jujur kendaraan berplat nomor Sulut juga banyak beredar di Provinsi lain, seperti di Kalimantan dan Maluku,” ujar Kawatu.(tim km/onal)

Sekprov Bantah, Dugaan Anggota Dewan Sulut Minta Jatah

Ir SR Mokodongan

Manado, KM –
Jika saat ini media nasional ramai dengan pemberitaan soal adanya dugaan pemerasan oknum anggota DPR RI kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lain lagi yang terjadi di di Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana sempat beredar kabar adanya oknum anggota DPRD yang meminta upeti dan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dinas terkait untuk melakukan kongkalingkong dalam sejumlah proyek. Namun kabar tersebut dibantah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Ir SR Mokodongan.
Dia menjelaskan, adanya dugaan pemerasan sejumlah perusahaan Negara di daerah itu tidak benar dan semua masih berjalan seperti biasa dan normatif.
“Itu tidak terjadi di Sulut. Selama ini berjalan normatif dan tidak ada anggota DPRD yang meminta-minta jatah seperti itu,”kata Mokodongan.
Dirinya juga membantah apabilah setelah penetapan oleh DPRD ada sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan Pemprov ke DPRD Sulut.
“Jadi sekali lagi, semua berjalan secara normative dan tidak ada pemberian kepada anggota DPRD Provinsi,”tandasnya.(onal)

Insentif Tenaga Medis Kepulauan Akan Dinaikkan

TENAGA medis dan dokter di daerah kepulauan kini mendapat
perhatian serius dari pemerintah provinsi.(foto ist)

Manado, KM –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut berencana akan menaikkan insentif bagi tenaga-tenaga medis yang ada di daerah kepulauan. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir SR Mokodongan kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu.
“Kami sudah mengusulkan ke DPRD Provinsi agar ada insentif khusus bagi tenaga-tenaga medis, tenaga dokter yang ada di daerah kepulauan. Kita mintakan itu menjadi pertimbangan untuk dikaji kembali, harus ada kekhusussan karena tingkat kesulitannya berbeda dibandingkan di daerah Kabupaten/Kota yang ada di daratan,”ujar Mokodongan.
Selain itu, kata Mokodongan, pihaknya juga sudah mengusulkan agar rumah sakit jiwa Ratumbuysang dipindahkan. Sementara untuk rumah sakit jiwa yang ada saat ini, akan tetap dan dijadikan rumah sakit umum.
“Sebab jika dilihat daerahnya sangat strategis,”tandasnya.
Disisi lain, untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemprov akan menekan tingkat pengunanya. Mokodongan menjelaskan, sesuai dengan pernyataan Komisi IX DPR RI sewaktu berkunjung ke Sulut beberapa waktu lalu, dengan data dan fakta yang ada, yang paling siap untuk badan pengelolahan jasa jaminan sosial dan kesehatan adalah daerah ini. Hal itu disampaikannya karena memang Provinsi Sulut sudah lama menggunakan Jamkesda dan Jamkesmas.
“Hanya saja kita akan menekan Jamkesmas, karena semakin dia ditekan berarti tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang. Karena justru kalau Jamkesmasnya lebih tinggi itu berarti suatu nilai yang tidak baik,”terang Mokodongan.(onal)

Dua Siswa Raih Prestasi Tingkat Nasional

Suasana HUT ke 32 SMAN 7 Manado. Tampak Kepala SMAN 7 Manado Ernst SQ Kairupan SPd MM
menyampaikan sambutan dan foto bersama guru dan Kepsek, Sabtu (10/11) lalu. (FOTO: OTNIE/KM)

SMPN 7 Manado Rayakan HUT ke 32

Manado,KM—
Banyak prestasi yg sudah digapai, namun banyak juga prestasi yang belum diraih. Karena itu momentum puncak perayaan HUT ke 32 SMPN 7 Manado harus diberikan apresiasi. Hal ini dikatakan Kepala SMPN 7 Manado, Ernst SQ Kairupan SPd MM pada perayaan HUT ke 32 SMPN 7 Manado pada Sabtu (10/11) pekan lalu.
Untuk kegiatan di berbagai lomba, lanjutnya, sudah banyak yang dilakukan seperti bidang akademik maupun olahraga. Ada dua siswa yang meraih prestasi di tingkat nasional yakni, di bidang otomotif, juara 2 Rising Star di Humpuss Kart Series tingkat Nasional, atas nama Mika Scothen kelas 7.
Selain itu siswa kelompok 12 umur tahun meraih juara nasional yang mengikuti lomba Sportma Junior Super Series lV atas nama Patrick Geraldo Mahune.
Sementara untuk bidang akademik, kita membentuk kelompok bidang matematika, fisika dan IPS.
Dibidang pendidikan kata mantan Wakepsek SMPN 1 Manado, pemerintah telah melakukan perhatian untuk sekolah melalui penyaluran dana BOS, sehingga siswa tidak dibebankan biaya untuk sekolah disini. Begitu juga untuk rehab ruang kelas di SMPN 7 telah mendapat bantuan Rp450 juta melalui Dinas Diknas Kota Manado.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada alumni yang memiliki komitmen untuk membantu pembangunan fasilitas studi di sekolah ini,” tandasnya.
Sementara untuk jumlah siswa di kelas 7 mencapai 512 orang, kelas 8 berjumlah 506 orang , dan 370 siswa untuk kelas 9, dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.188 siswa dan semuanya sekolah pagi. Begitu juga Guru mencapai 61 orang dan tata usaha 8 orang.
Sementara Kadis Diknas Kota Manado, melalui Kabid Dikdas, Drs Boyke Robot mengatakan, saya bangga dengan potensi yang diraih sekolah ini. Kedepan, saya percaya sekolah ini akan semakin eksis. “Siswa SMPN 7 Manado diharapkan terus belajar. Karena itu siswa harus dapat memberikan yang terbaik,” tandas Robot.
Sekarang ini banyak siswa yang sering mendapat hukuman. Ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi siswa. Dan guru juga harus ada batasan sesuai tata tertib sekolah.
Bagi guru yang profesional harus menunjukkan keteladanan kepada siswa maupun di masyarakat dan lima kompetensi harus dikuasai serta diterapkan. “Kedepan saya berharap SMPN 7 Manado semakin berjaya dan dapat menunjukkan prestasinyan” pungkas Robot.
Selain itu siswa SMPN 7 kelas 7 juga menampilakn hasil temuan mereka dalam bidang Fisika, tentang balon yang dialiri aliran listik dan pementasan teater mata anginyang bertajuk ‘Sayembara mencari perawan’ yang dilakonkan oleh siswa. Turut hadir dalam HUT ke 32 ini, mantan Kepala Sekolah, alumni, Guru dan siswa. (otnie)