Sumampouw Terancam Dipecat dari PNS

Jadi Ketua Panwaslu Minahasa Tanpa Ijin Pemkot Bitung
Humiang: Permohonan Ijinnya Belum Saya Terima 

Erwin Sumampouw

Bitung,KM-
Ditetapkannya Erwin Sumampouw sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Minahasa melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Stevanus Vreeke Runtu (SVR), masih meninggalkan tanda tanya terkait status yang bersangkutan.
Pasalnya, Sumampouw yang masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, terancam dipecat sebagai PNS, karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sumampouw hingga kini belum meminta ijin kepada Pemkot Bitung melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk menjadi Ketua Panwaslu Minahasa.
Menariknya, beberapa waktu lalu, dirinya pernah memberikan pernyataan jika telah mendapat ijin dari BKDD Bitung terkait pengangkatannya sebagai Ketua Panwaslu.
Sekretaris BKDD Kota Bitung Jerry Kalalo SH, mengatakan sampai saat ini Sumampouw tidak pernah meminta ijin kepada Pemkot Bitung melalui BKDD. Yang bersangkutan, tambahnya, hanya meminta ijin kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Bitung, Telly Lengkong, selaku atasan langsung dimana Sumampouw bertugas.
“Kami semantara membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap yang bersangkutan, karena hanya mengajukan ijin ke pimpinan SKPD-nya,”ungkap Kalalo.
Lanjutnya lagi, rencananya Senin (5/11) pekan depan, Sumampouw akan dipanggil menghadap BKDD, bersama kepala SKPD bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sekretaris Daerah Kota Bitung, Drs Edison Humiang MSi, selaku pembina PNS jajaran Pemkot Bitung menyatakan, yang berwenang memberi ijin adalah Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota.
“Sampai hari ini (kemarin,red), permohonan ijinnya belum saya terima,”ujar Humiang, sembari menambahkan dalam aturan PP 53 tahun 2010, tentang Disiplin PNS, Sumampouw bisa dikenakan pelanggaran akumulatif dan penyalahgunaan wewenang pimpinan, dengan sanksi berat berupa pemecatan.(yappiletto)

HAG-RJM Kuasai Tondano

RIBUAN warga Tondano dilantik menjadi
Tim Independen pemenangan HAG-RJM, kemarin.

7000 Warga Dilantik Jadi Tim Independen
Tondano, KM -
Dukungan terus mengalir bagi calon bupati dan wakil bupati Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM). Terbaru, saat pelantikan Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Tondano Raya di Pusgiat Pantekosta Kelurahan Lewet Tondano, Kamis (01/10) kemarin, daya tampung gedung Pusgiat yang hanya sekira 5 ribu tak mampu menampung banyaknya pendukung yang mencapai lebih dari 7 ribuan pendukung simpatisan dan anggota tim memenuhi sesak segala sisi ruang gedung tersebut.
Menurut penilaian warga Tondano, antusias warga terhadap pasangan HAG-RJM bukan tanpa alasan.”Masyarakat kebanyakan mendukung HAG-RJM karena bosan dengan pemerintahan sekarang, yang kebanyakan urus politik. Sementara pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan terkesan dibiarkan, ujar Frangky Turang, warga Tondano disalah satu sudut ruang. Sesuai data sementara yang kami terima, saat ini sekitar 7 ribu orang lebih yang hadir, hitung kasar saja jika satu anggota tim mendapat 2 orang dalam satu rumah berarti ada 20-an ribu lebih suara HAG-RJM di Tondano, saya yakin pasangan ini akan menguasai Tondano,” katanya.
Recky Janeman Montong (RJM) saat menbawa sambutan mengatakan, pertemuan dengan warga merupakan awal perjuangan HAG-RJM untuk memulai perubahan di tanah Minahasa.
“Banyak yang berpikir perubahan, tapi tidak pernah melakukan perubahan. Tujuan negara menciptakan rasa aman dan kesejahteraan. Republik berarti kesempatan rakyat untuk menentukan sikap nasib Minahasa kedepan,” ujar RJM.
Diuraikan putra Kombi ini, konsep Restorasi Minahasa yang dipakai HAG-RJM memiliki arti luas dan sangat tepat diterapkan di tanah Minahasa. “Konsep Restorasi meliputi arti pemulihan, pembaharuan, perubahan, dan reformasi, yang tujuannya untuk kebaikan rakyat Minahasa kedepan,” katanya.
Hal menarik diungkapkan RJM soal angka misteri pencalonan dirinya dengan HAG sebagai tanda-tanda yang diberikan Yang Maha Kuasa.
Dikatakannya, HAG-RJM dicalonkan dari Partai Gerindra nomor urut 5. Kemudian 25 Oktober 2112 lalu, KPUD memberi urutan ke 4 pencabutan nomor undian di urutan ke 3. Setelah itu, HAG-RJM beruntung mencabut nomor urut 2 sebagai calon bupati dan wakil bupati Minahasa.
“Terakhir yang kita tunggu nomor 1, yaitu sebagai Pemenang Pilkada Minahasa. Dan saya yakin, kalau Tuhan sudah memberikan angka 5,4,3, 2, maka pasti nomor 1 Tuhan juga akan mo kase,” ungkap RJM disambut riuh pendukung simpatisan dan  tim pemenangan yang hadir.
RJM juga menepis klaim yang mengatakan Tondano Ibukota Minahasa sebagai kota mati, kota preman, dan atau sebutan buruk lainnya.
“Tidak..! Tondano bukan kota mati, tetap kota diberkati karena memberi persembahan terbesar kepada Sinode GMIM,” katanya.
Sementara rumor soal Hangky Arther Gerungan (HAG) yang pernah menjadi kusir bendi, sopir, juga buruh petani, saat memberi sambutannya membenarkan bahwa itu masa lalu yang tak dapat dihapus dari sejarah dirinya.
“Sejarah hidup saya pernah menjadi kusir bendi, sopir dan buruh tani, sebenarnya lembaran sejarah keluarga saya. Tapi itu benar sejarah saya,” ungkap HAG yang juga mengaku terlahir dari anak petani.
Dikatakan, pencalonannya untuk maju di Pilkada Minahasa tidak gampang karena dihambat trik-intrik politik pihak-pihak tertentu.
“Pencalonan kami awalnya berusaha dihambat untuk tidak mendapatkan partai pengusung. Tapi puji Tuhan, upaya untuk menggagalkan kami yang bertekad melakukan perubahan di Minahasa, tidak direstui Tuhan. Sebab terbukti tanggal 27 Oktober 2012 lalu, HAG-RJM lolos sebagai calon,” ungkap HAG.
Pengusaha sukses ini memuji RJM pasangannya sebagai pelayan Tuhan yang senantiasa berbicara tentang kebenaran.
HAG bersyukur pendampingnya pelayan yang dekat dengan Tuhan yang mau membangun untuk daerah tercinta.
“Pencalonan HAG-RJM ini murni pemberian diri dan bukan untuk mencari keuntungan. Sebab pribadi kami HAG-RJM sudah mandiri dan tidak tergantung pada orang lain,” kata HAG.
Dia juga mengulang konsep restorasi Minahasa yang dipakai HAG-RJM tujuannya tidak lain untuk masyarakat.
“Restorasi Minahasa dimaksud antara lain adanya perbaikan infrastruktur, pemulihan pendidikan, penata-ulang layanan kesehatan masyarakat, pembaharuan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, serta kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan HAG lagi, dirinya kerap ditanyai warga soal simbol pakaian HAG-RJM corak garis vertikal warna merah-putih yang dikenakannya bersama tim.
“Warna putih mengartikan, kami akan bersih memimpin Minahasa. Dan warna merah artinya pemimpin Minahasa harus berani mengambil keputusan,” jelasnya.
Sebelum memukau warga Tondano Raya, HAG-RJM juga melantik Tim Pemenangan Independen HAG-RJM se wilayah Tombulu yang diikuti sekitar 850 Kodes dan Korjaga.
HAG-RJM disambut riuh warga Tombulu yang terdiri dari pendukung simpatisan serta tim pemenangan independen HAG-RJM wilayah itu.
Sambutan Ketua Umum Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw, pelantikan di dua tempat kemarin, dia yakin oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemuda yang hadir dilantik tetap setia dan tak terpengaruh bujuk rayu calon lain hingga saat pencoblosan 12 Desember nanti.
Hal menarik rangkaian kegiatan di dua tempat tersebut, HAG-RJM dan tim ikut dihadiri Komisaris Utama Media Sulut Group Melissa Gerungan, dan putra tercinta Andre Gerungan didampingi istri, Ayu Endey bersama-sama tim.(tim mc)

2013 Pemkot Tomohon Terima CPNS

Masna Pioh S,Sos

Tomohon, KM –
Pemerintah Kota Tomohon pada dua tahun terakhir ini tidak mengakomodir Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu dari jalur umum maupun dari jalur tenaga honorer daerah. Tapi dapat dipastikan pada tahun 2013 nanti, disesuaikan dengan jadwal penerimaan CPNS oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemungkinan besar Kota Tomohon akan ikut mendapat jatah penerimaan.
Pemkot Tomohon melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Masna Pioh S,Sos ketika di mintai tanggapan soal proses penerimaan pegawai pada tahun anggaran 2013 mendatang, tak menampik soal itu. Namun menurutnya proses penerimaan ini juga akan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) penerimaan.  Tetapi kata dia, prinsipnya prosesnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penerimaan sebelumnya serta disesuaikan dengan perturan perundang udangan yang berlaku tentang kepegawaian.
“Yang jelas proses penerimaan pegawai kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2013, apakah itu penerimaan jalur umum dan honoraroium. Tapi akan disesuaikan juga dengan aturan yang ada serta di tindak lanjuti dengan petunjuk teknis (juknis) soal proses penerimaan yang ada” ujarnya.
Terkait dengan seberapa besar tenaga honorer yang akan diakomodir pada penerimaan nanti, mantan kabag umum Pemkot Tomohon itu masih enggan untuk memastikan kuotanya. “Untuk penerimaan kali ini belum dilihat seperti apa mekanismenya. Namun bagi tenaga honorer sudah tentu diakomodir sebagai CPNS secara bertahap berdasarkan aturan yang ada.  Apalagi khusus Honorer di Tomohon sendiri masih masih yang belum diakomodir, karena waktu lalu hanya 3 CPNS yang lolos verifikasi,” tukas Pioh.(yongkie sumual)

Perekaman e-KTP tak Capai Target

Disdukcapil Kotamobagu Menyerah
Kotamobagu, KM-
Proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kotamobagu, diduga tidak capai target. Bahkan, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu terkesan menyerah menyelesaikan program pemerintah pusat ini.
Kepala Disdukcapil Kotamobagu,  Refly Mokoginta, mengaku mustahil mencapai target 100 persen perekaman e-KTP gratis tahun ini. Karena banyak kendala yang ditemui di lapangan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah ketidak beradaan warga di tempat dia berdomisili.
“Kita tahu bersama banyak warga yang wajib KTP berada di luar daerah, mulai dari yang sekolah di luar daerah hingga ke daerah Jawa, sampai yang berangkat ke luar daerah untuk mengadu nasib,” ujarnya.
Refly mengatakan, sangat sulit untuk mencari solusi masalah ini, sebab kecil kemungkinan warga yang berada jauh di luar daerah, mau pulang ke kampung halamannya hanya untuk melakukan perekaman e-KTP.
“Di pastikan masyarakat yang berada diluar daerah sekarang ini tidak mau pulang ke kampung halaman hanya untuk perekaman e-KTP ini,” tambahnya.
Dia sangat menyayangkan jika kesempatan tahun ini Disdukcapil tidak memungut biaya apapun namun tidak dimanfaatkan, karena pada kesempatan yang lain, sudah tidak ada gratisan lagi.
“Mau tidak mau mereka harus melakukan perekaman e-KTP tahun depan, itupun jika mereka bisa berkesempatan untuk pulang, dan tentu sudah tidak gratis lagi,” dia menandaskan.
Di ketahui, sampai dengan hari ini, perekaman e-KTP itu, baru sekira 70 persen yang sudah terekam, namun prosesnya akan berjalan terus sampai menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(tim km)

Warga Sorot Anggota Dewan “Makan Gaji Buta”

Satu Diantar Anggota DPRD Bolmut, Malas Ngantor
Boroko, KM-
Sebagai wakil rakyat yang dipercayakan duduk di Dewan legislasi, tentunya diharapkan dapat membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Meski begitu, hal tersebut harus dilakukan secara professional, termasuk menghadiri setiap angenda sidang paripurna dewan.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan salah satu anggota dewan di DPRD Bolmut. Fani Candra ST, yang diusung partai Demokrat ini terkesan malas masuk kantor. Masyarakat pun menilai, pria lajang ini “makan gaji buta” selama jadi anggota dewan.
Djunaidi Harunja SH warga Bolmut menuturkan, kelakukuan wakil rakyat ini harus diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolmut. Sebab  sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat, wajib hadir setiap agenda paripurna dewan. Dengan begitu kata dia, wakil rakyat bisa menyampaik aspirasi rakyat yang diwakilinya.
“Saya berharapa ada tindakan tegas berupa sanksi tegas dari Ketua BK, “ujar Harunja
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bolmut, Rahman Dontili mengaku tidak tahu soal kabar tersebut. Bakan kata dia, dirinya baru mendengar informasi itu.
“Saya baru mendegar informasi ini, nanti saya cek dulu,”ujar Rahman.
“Memang sebagai wakil rakyat yang membawa suara dan aspirasi masyarakat wajib untuk berada di kantor dan menjadi corong dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”tambahnya.
Dia juga mengatakan, Partai Demokrat tentu memiliki mekanisme bagi kader-kadernya yang tidak berusaha mendekatkan diri dan berjuang bagi rakyat.
“Tapi saya akan klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan, apa alasannya,”terang Rahman
Sementara itu, di lokasi berbeda Fani Candra ST yang berhasil dikonfirmasi menuturkan, ketidak hadirannya di beberapa agenda paripurna sudah diberitahukan kepada Ketua DPRD.
“Saya sudah meminta ijin kepada Ketua DPRD Bolmut, untuk mengurus dan melangsungkan pernikahan saya. Kalau tidak ada halangan, besok saya sudah aktif lagi di kantor,”tandas  Fani.(santo)

Boltim Mencekam, Warga Paret Membabibuta

Basecamp dan Seluruh Peralatan PT MPU Dibakar
Boltim, KM-
Lokasi basecamp karyawan, serta sejumlah kendaraan alat berat milik PT Meyta Perkasa Utama (MPU), di Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolmong (Boltim) hangus dibakar massa. Ribuan warga Paret yang mengamuk, menjadikan perusahaan pengolah pasir besi sasaran kemarahan warga, karena ulah para karyawan security yang diduga membuat ulah di Desa mereka.
Peristiwa ini terjadi pada, Kamis (01/11) dini hari sekira pukul 00.50 WITA, menurut saksi mata dan sumber di lokasi kejadian, ribuan warga bergerak dari kampung menuju arah pantai, setelah sebelumnya diumumkan di pengeras suara Mesjid Desa Paret.
Sambil membawa berbagai peralatan dan senjata tajam, massa yang terdiri dari pria dan wanita tersebut, langsung menyerbu membabibuta, bahkan beberapa warga yang ada di lokasi pantai dan dermaga untuk memancing ikan, nyaris jadi sasaran amuk.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, diketahui satu korban diduga kuat warga negara asing yang menjadi tenaga kontrak PT MPU, sedang dirawat intensif di Puskesmas Kotabunan. Menurut penuturan sejumlah warga, sebab kemarahan warga Desa Paret, karena tengah malam kemarin, Arifin yang katanya salah satu pimpinan perusahaan bersama beberapa security, menurunkan spanduk yang dipasang warga tepat di jalan masuk menuju pantai, lokasi pertambangan pasir besi.
Sialnya, para security yang direkrut dari beberapa Desa di Boltim, sempat membuat onar dan berteriak-teriak tengah malam pada saat warga kebanyakan sedang istirahat.
“Jadi itu orang kampung marah dan langsung membuat pengumuman di mesjid. Warga langsung ramai-ramai menuju basecamp dan mengamuk disana,”kata warga setempat.
Kerusuhan ini berusaha diamankan beberapa regu keamanan dari Polres Bolmong, Mako Brimob, serta TNI dan hingga pukul 02.00, massa terus bertahan tidak jauh dari lokasi. Kapolres Bolmong, AKBP Enggar Brotoseno, ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Urban Kotabunan, Kompol Hamdi Lobangon, membenarkan kejadian itu. Saat ini pihaknya berusaha mencegah kejadian susulan, dimana beberapa warga Desa di Boltim yang warganya menjadi karyawan perusahaan, dikhawatirkan akan melakukan serangan balasan.
“Yang pasti kita berusaha mengkondusifkan dulu keadaan, jangan sampai ada kejadian susulan. Khawatirnya akan ada aksi pembalasan, soal penindakan nanti menyusul,”kata Hamdi.
Mengenai penyebab kerusuhan ini, Hamdi mengaku sudah menerima informasi yang mana ada sikap arogan berlebihan dari perusahaan yang menyikapi kehendak warga yang memasang spanduk penolakan kegiatan perusahaan.
“Itu sebenarnya aspirasi warga, namun karena sikap arogan berlebihan, akhirnya peristiwa ini terjadi,” ujar Lobangon.
Perwira menengah yang membawahi beberapa Polsek di Kabupaten Bolmong Timur ini mengaku, belum mengidentifikasi pasti korban yang kini dirawat.
“Saya belum tahu pasti apa korban itu WNA atau bukan. Nanti kita kasih info lagi,” pungkas Lobangon.
Sampai saat ini, situasi di Desa Paret dan pesisir pantai masih tegang. Ribuan warga dan aparat keamanan masih berjaga-jaga, sementara kobaran api dari lokasi basecamp PT MPU yang membubung tinggi kini sudah padam.(tim km)

PSSI Bitung Minim Perhatian Pemerintah

Pdt Denny Sumolang

Targetkan Juara Suratin Nasional
Bitung,KM-
Untuk menggairahkan kembali olahraga dan menciptakan bibit baru cabang olahraga sepak bola, Persatuan Sepak Bola Bitung (Persbit) Umur 18 tahun (U-18), akan mengambil bagian dalam laga Suratin Cup di kota Bekasi. Seperti yang disampaikan ketua harian PSSI Bitung, Pdt Denny Sumolang, Kamis (1/11) kemarin, kepada sejumlah wartawan di Nicofee, kelurahan Madidir Ure. Menurutnya, tim berjumlah 25 personil, terdiri dari 5 Official dan 20 orang pemain. “Hari sabtu pekan ini, tim akan akan bertolak ke Jakarta selanjutnya menuju Bekasi, semua personil sudah siap mengikuti kejuaraan ini,”Ujar Sumolang. Lanjutnya juga, pihaknya targetkan merebut terbaik dalam kejuaraan nasional tersebut.
Ditanyakan perhatian dan bantuan pemerintah kota Bitung dalam keikutsertaan club bergengsi yang diutus provinsi Sulut tersebut, Sumolang mengatakan tidak ada bantuan dari pemerintah. “Saya memang orang dekat Walikota Bitung, namun saya tidak mempergunakan kedekatan tersebut, dana yang terkumpul swadaya pengurus dan bantuan para donatur,”Ujarnya lagi, sembari menambahkan, bantuan dari pemerintah kota Bitung bagi tim yang akan mengharumkan nama Kota Bitung, belum dikantongi.
“Syukur kalau kami akan dibantu KONI Bitung, karena sampai hari ini, belum ada bantuan yang masuk,”Ujarnya. Senada dengan Sumolang, Manager Persbit, Ite Madelu menambahkan, bantuan pemerintah kota Bitung hanya pada tahun 1993. “tahun 1993, pemerintah sempat membantu Persbit dalam ajang lomba di Gorontalo, namun sebagian besar di biayai Rosman Idris yang saat itu masih menjabat sebagai Adpel Bitung,”Ujar Madelu, sambil menambahkan, olahraga sepak bola seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.(yappiletto)

Rolling Kepsek, Dikpora Minahasa Dikecam

Drs Dennie Rompas M.Si

Tondano, KM -
Sejumlah elemen masyarakat menyanyangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minahasa, berkaitan dengan adanya roling kepala sekolah (Kepsek) belum lama ini. Mereka menilai, rolling kepsek tersebut sangat menggangu akan akatifitas belajar dan mengajar di sekolah.
Salah satu pemerhati pendidikan Minahasa, Jefry Sambur kepada harian ini mengatakan kebijakan yang dilakukan pihak Dikpora Minahasa sangat menggagu akan aktivitas pendidikan Minahasa. Menurutnya, pengadaan rolling kepsek dinilai tidak tepat sasaran.
“Dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, jika dilakukan roling terhadap para kepsek akan berdampak kepada dunia pendidikan di minahasa,dalam hal ini para siswa yang menjadi korban. Aktifitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah akan tergangu,”ujar Sambur.
Lanjut kata dia, selain menggangu aktifitas kegiatan belajar dan mengajar disekolah dampak lain dari pada roling tersebut, mempengaruhi akan prestasi yang dicapai para siswa.
“Sudah tentu roling kepsek akan berpengaruh dengan menurunnya prestasi dari para siswa, dilihat dari kondisi saat ini para siswa sementara mengikuti ujian,” ujar Sambur.
Diharapkannya, Dikpora Minahasa tidak akan lagi melakukan pergantian kepsek, agar supaya pendidikan dunia pendidikan di Minahasa dapat berjalan lebih baik dari saat ini.
Sebelumya, Kadis Dikpora Minahasa Drs Dennie Rompas M.Si mengatakan penggantian kepsek dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 38 Tahun 2010. Dalam aturan ini dijelaskan kepsek adalah jabatan tambahan yang berlaku selama empat tahun. Jika dalam empat tahun kepsek itu bisa berprestasi maka bisa diperpanjang satu periode lagi.(fernando kembuan)

Tinjau Lokasi Musibah, Wawali ‘Naik Motor’

DENGAN mengendarai sepeda motor milik salah satu kepala lingkungan
di Kelurahan Mapanget Barat, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan meninjau
lokasi musibah angin putting beliung, Kamis (1/11) kemarin.(Foto: ist)

Korban Putting Beliung Mapanget Terima Beras

Manado, KM –
Untuk menunjukan kepedulian terhadap warga kota yang ditimpa musibah, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, Kamis (1/11) kemarin, melihat dari dekat rumah korban angin putting beliung di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget.
Dalam kunjungan tersebut, Wawali didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Manado Drs Rum Dj Usulu dan jajaran, serta Camat Mapanget Lenda Pelealu dan Lurah Mapanget Baret, Anne Tumundo.
Seperti biasanya, dengan gayanya yang khas dan merakyat, Wawali mendatangi lokasi terjadinya musibah angin putting beliung di Lingkungan I Kelurahan Mapanget Barat, dengan mengendarai sepeda motor milik salah satu Kepala Lingkungan.
Saat tiba di lokasi, Ai sapaan akrab Wawali, mengaku sangat prihatin dengan musibah yang terjadi awal Oktober lalu. Bahkan, beberapa rumah warga yang menjadi korban tampak rusak berat.
“Sebagai pemerintah, kita ikut prihatin dengan musibah yang terjadi di Kelurahan Mapanget Barat ini. Tetapi namanya musibah, siapa yang sangka akan terjadi. Hanya saja, jika itu terjadi marilah kita bersama-sama saling membantu mereka yang kena musibah,”tandas Wawali.
Mengindaan mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terhadap berbagai ancaman bencana yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Namun, sebagai pemerintah tetap akan membantu warganya yang terkena musibah.
Dalam kesempatan itu, Wawali menyerahkan bantuan beras sebanyak 14 karung atau 700 Kilogram, kepada 32 Kepala Keluarga (KK) korban amukan angina putting beliung.(jan torindatu)

BK Deprov Akhirnya Mulai Berfungsi

Kode Etik DPRD Sulut ditetapkan
Manado, KM –
Meski bisa dikata terlambat, namun akhirnya DPRD Sulut resmi memiliki Kode Etik, setelah ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Sulut, Kamis (1/11) kemarin. Hal inipun ikut mempertegas keberadaan Badan Kehormatan (BK) untuk dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu alat kelengkapan di DPRD Sulut.
Hadirnya perda kode etik bagi kalangan legislator ini, setidaknya menjadi payung  hukum bagi BK, untuk menindaki sepak terjang para legislator Sulut. Itupun tercermin dari pernyataan ketua pansus Perda Kode etik, Paul Tirayoh ketika menyampaikan pandangan terhadap Peraturan Kode Etik.
Tirayoh yang juga berkapasitas selaku ketua BK DPRD Sulut mengatakan, kode etik akan menjadi tolak ukur pencitraan DPRD Sulut yang diibaratkan sebagai kristalisasi perilaku anggota dewan.
“Pada hakekatnya kode etik merupakan norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan aturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Sulut,” ujar Tirayoh ketika menyampaikan pandangan terhadap Peraturan Kode Etik.
Pengesahan Peraturan Kode Etik ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Deprov Meiva Salindeho-Lintang STh, bersama wakil ketua Sus Sualang-Pangemanan dan Drs Arthur Kotambunan.
Dibagian lain, dalam rapat paripurna internal DPRD Sulut itu, ikut menyepakati dua buah Ranperda Inisiatif usulan DPRD untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Ke-2 Ranperda tersebut adalah Ranperda Pembentukan Paraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Ranperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara.(JeffrieRM)

Tendean: Sulut Peringkat Dua Nasional

Dr. Noudy Tendean

Penyerapan Dana Dekonsentrasi Tahun 2012
Manado, KM-
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Noudy Tendean mengatakan, dari rekapitulasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) daerah secara nasional untuk penyerapan dana dekonsentrasi sampai bulan Agustus 2012, Sulut menempati peringkat ke-dua.
Menurut Tendean, hasil itu terungkap dalam evaluasi penyerapan dana dekonsentrasi, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jayakarta hotel, Jakarta yang dipimpin Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri Dr. Sirajuddin Nonci.
“Untuk Sulut sendiri sejak Januari sampai Agustus 2012, dana dekonsentrasi terserap 84,32 persen atau Rp. 6,434 Miliar, dari dana keseluruhan yang mencapai Rp. 6,7 Miliar,” terang Tendean.
Tendean menuturkan, untuk rekapitulasi TEPPA daerah soal serapan dana dekonsentrasi itu, posisi pertama ditempati Kepulauan Riau sebesar Rp 4,315 Miliar atau 93,60 persen, Sulawesi Utara Rp 6,434 Miliar atau 84,32 persen, Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar atau 82,20 persen, DI Yogyakarta Rp 3,200 Miliar atau 79,14 persen.
‘’Penyerapan anggaran itu, bukti bahwa pelaksanaan secara fisik terlaksana dengan baik. Begitu juga proses pertanggungjawaban keuangan, terselesaikan sebagaimana mestinya,”tandasnya.(onal)

Mubazir, Pembangunan Pasar Ikan Tradisional Tumpaan

Amurang, KM-
Pelaksanaan Proyek pembangunan pasar ikan tradisional di kompleks pasar Tumpaan, yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 sebesar Rp 646,500 juta, bulan November ini telah rampung. Namun anehnya yang dikerjakan CV Karya Beringin telah selesai, itu tak akan terpakai oleh para pedagang ikan Pasar Tumpaan sebab dalam waktu dekat ini Pasar Tumpaan akan segera dipindahkan.
Menurut Deice Tiwow, pedagang kelontongan di pasar Tumpaan saat dimintai keterangannya, Kamis (01/11) kemarin menuturkan, pihaknya bingung dengan pembangunan pasar ikan ini, sebab pembangunan belum digunakan sebentar lagi pasar Tumpaan akan Pindah di tempat lain (belakang Puskesmas). “Jadi seandainya lokasi pasar so pindah, namun pasar ikan masih ada di sini terus terang torang ndak mo pindah,” ujar Tiwow.
Tambah dia lagi, yang paling dikhawatirkan jika dirinya ikut pindah, masih ada aktivitas pasar ikan disini. “Pasti ada pedagang lain datang ba jual di sini dan akhirnya torang yang di pasar baru sepi pembeli,” ujar dia.
Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Ir Esry Wowor saat ditemui di ruang kerjanya, menuturkan pembangunan fasilitas pasar tradisional tersebut, untuk membantu para nelayan yang ada disekitar Tumpaan agar mereka mempunyai tempat untuk memasarkan hasil. Tapi dari pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan hanya membangun fasilitas dan setelah selesai akan dilimpahkan ke Pemda untuk mengelolanya.(dolvie)