Kecurangan Pemilukada Mulai Muncul

Diduga Banyak DPT Ganda

PESTA demokrasi di tanah Minahasa tak lama lagi akan digelar. Banyak bendera dan baliho partai politik
kini mulai dipajang di jalan-jalan, tak terkecuali di jalan protocol. Meski ini terlihat amburadul dan terkesan kotor,
namun para pendukung tiap calon memandang suatu hal yang wajar. Seperti di jalur Manado-Tomohon
atau tepatnnya di Desa Pineleng Dua,  banyak bendera Parpol dan baliho yang hampir menutupi jalan.(foto onal/km)

Minahasa, KM-
Aksi kecurangan dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terindikasi mulai muncul di awal pentahapan pe-laksanaannya. Inipun diperkuat atas dugaan terjadinya mani-pulasi penyusunan Daftar Pemi-lih Tetap (DPT) yang dikabarkan banyak mencantumkan data pemilih ganda.
Dugaan ini langsung mendapat respon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa, yang berniat akan melakukan penelitian kembali hasil pleno DPT yang telah diselesaikan di tingkat PPS dan PPK.
“Kalau memang ada kecurigaan dari masyarakat, atau tim sukses silahkan menyampaikan kepada pihak KPU dengan memberikan data pemilih ganda tersebut. Nantinya KPU akan teliti, karena gampang untuk mencari pemilih ganda lihat saja di Nomor Induk Kependudukan (NIK) kalau sama, berarti itu ganda. Karena memang ada yang sama nama dan tanggal kelahiran tapi beda NIK. Seperti Meidy Tinangon di Tondano ada dua orang dan tanggal lahir sama tapi beda NIK,” tandas Tinangon.
Terpisah, Ketua Panwaslukada Minahasa, Erwin Sumampouw ketika dimintai tanggapan menegaskan bagi masyarakat yang menemukan ada kecurangan DPT silahkan melapor dan pihaknya akan memproses.
“Silahkan kepada masyarakat untuk melapor ke Panwas. Pasti kami akan proses jika ditemukan hal-hal yang demikian,”ujar Sumampouw.

HAG BERHARAP PNS NETRAL

Sementara itu, Calon Bupati Minahasa periode 2013-2018, Hangky Arther Gerungan (HAG) berharap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Minahasa bersikap netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada).
“Saya berharap seluruh PNS di Pemkab Minahasa bersikap netral jelang Pemilukada di Minahasa. Artinya disini, PNS tak boleh memihak pada pasangan calon tertentu,” tutur calon Bupati dari Partai Gabungan ini.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepega-waian, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sudah diatur tentang sikap netral PNS dalam pelaksanaan pemilukada.
“Itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, saya hanya berharap semua yang terlibat dalam Pemilukada untuk netral. Itu saja sudah cukup,”tandas HAG kepada wartawan, Senin (22/10) kemarin. (Fernando/ JeffrieRM)

Anggota DPRD Sulut Dihadiahi Kepala Anjing

Tolak Pertambangan di Pulau Bangka
Manado, KM –
Menyadari aksi demostrasi berbentuk mimbar bebas kurang menuai hasil maksmimal, warga Pulau Bangka menempuh cara baru dalam menyuarakan aspirasi penolakan kegiatan pertambangan di pulau tersebut. Uniknya, itu diapresiasikan dalam bentuk penyerahan bingkisan berisi kepala seekor anjing sebagai kado spesial bagi para wakil rakyat Sulut.
Aksi itu dilakoni ratusan warga Pulau Bangka ketika menyam-bangi Kantor DPRD Sulut, Senin (22/10) siang. Selain hadiah itu, warga juga menyerahkan 1.410 kartu pos dari warga beberapa Desa di Pulau Bangka, sebagai simbol penolakan kegiatan pertambangan di pulau tersebut.
Hadiah kepala seekor anjing dan kartu pos dibawa langsung oleh warga ke Komisi 1 DPRD Sulut, yang membidangi peme-rintahan. Sasaran itupun dilatarbelakangi atas komposisi Panitia Pansus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) termasuk pimpinan Pansus yang memang didominasi oleh anggota Komisi I DPRD Sulut.
Menurut sejumlah warga, pemberian kado pada dasarnya untuk memotivasi para legislator, agar secepatnya menetapkan Perda RTRW sekaligus menyelesaikan masalah di Pulau Bangka terkait adanya aktivitas pertambangan.
“Tujuan kami Pansus RTRW yang kebetulan ketua Pansus ada di komisi 1. Maksud kepala anjing kami berikan agar anggota dewan jangan terlalu banyak bicara. Secepatnya harus selesaikan masalah Pulau Bangka melalui penetapan Perda RTRW,” tukas salah-satu warga Pulau Bangka.
Menyadari peliknya aspirasi warga itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Jhon Dumais menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga. Bahkan, Dumais menilai masalah ini harus diselesaikan secara lintas komisi.  “Aspirasi penolakan tambang sudah sering disampaikan warga Pulau Bangka, dan diterima oleh Dewan. Sebagai ketua komisi, saya menilai masalah ini harus diselesaikan oleh lintas komisi, sambil menunggu Perda RTRW,” tutur Dumais didampingi Lexie Solang.
Ditambahkan politisi Partai Demokrat asal Kota Bitung ini, pada prinsipnya apa yang diaspirasikan warga, adalah kewenangan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
“Sebenarnya masalah utamanya ada di Pemkab Minut, karena yang memberikan ijin eksplorasi adalah bupati Minut,” tutur Dumais.
Dilain kesempatan, Anggota Komisi IV Benny Rhamdany, potensi pariwisata Pulau Bangka lebih pantas dan menguntungkan ketimbang dijadikan pertambangan.  “Jika dijadikan asset pariwisata, Pulau Bangka akan lebih bermanfaat dan menguntungkan dari pada pertambangan biji besi. Pertambangan itu tidak membawa keuntungan bagi warga,” ujar  Rhamdani.(JeffrieRM)

Uang 20 Jutaan untuk Pembahasan di DPRD

Kwitansi Bercap, Tertanda Kadis Capil Minut
Minut, KM -
Boleh disebut memiriskan. Satu lagi, modus pengambilan dana secara sepihak untuk kepentingan pribadi tapi mengatasnamakan dinas, diduga dilakukan oknum Kadis Capilduk Minut Arie Ngangi. Bahkan, dana yang diambil ada bukti pengambilan lewat kwitansi yang ditandatangani dan menggunakan cap dinas, serta dana tersebut diperuntukkan dengan alasan pembahasan di dewan.
Ada tiga kali kwitansi yang diambil dan dengan jumlah yang berbeda, yang pertama Rp16 juta untuk pembahasan dewan, kedua Rp 6 juta dibagi untuk pembayaran lokus kebersihan, utang pri-badi kadis, dan pembahasan di dewan, dan ketiga Rp 6,5 juta, lagi-lagi untuk pembahasan dewan. Ditotal, sekitar Rp 20-an juta diperuntukkan untuk DPRD.
Hal ini pun mengundang tanda tanya, berarti dana sekitar Rp 201-an juta itu diambil Kadiscapilduk untuk dibayar kepada anggota de-wan. Ketika coba dikonfirmasi, Kadiscapil Minut Ari Ngangi SPd, tak menampik namun berkelit uang tersebut untuk kepentingan pribadi meski jelas tertera dalam kwitansi untuk pembahasan di dewan sebagaimana permintaan Kadis. “Memang permintaan dana di bendahara pernah dilakukan, tapi sebenarnya bukan untuk pembahasan di dewan, itu untuk keperluan pribadi dan kwitansi itu sengaja dibuat begitu supaya bendahara tidak lupa,” ujar Ngangi, Senin (22/10) kemarin yang langsung memanggil bendaharanya dan menanya-kan kenapa hal ini sudah diketahui wartawan.
Dia melanjutkan, dana ini tidak diberikan di dewan, sebab hanya untuk urusan Kadis, sebab namanya Kadis, banyak kepentingan untuk kebutuhan dana. “Permintaan dana itu memang sudah digunakan, dan bendahara mengetahui itu,” kata Ngangi sembari menyebutkan kepada bendahara, ini sama saja sudah membongkar rahasia dinas.
Bendahara Penerimaan Discapil juga bingung saat dipanggil kadis di ruangannya, kwitansi pengambilan dana oleh kadis sudah diketahui wartawan. “Kunci lemari tem-pat simpan barang memang sudah hilang, sehingga saya juga tidak tahu kenapa sudah bocor kwitansi itu,” ujar bendahara.
Aktivis Minut Ruly Dodie mengkritik keras kenyataan ini. Menurutnya, seharusnya kwitansi tersebut tak perlu dibubuhi cap dinas. “Ini berbahaya! Dan seharusnya tidak perlu ada cap dinas di kwitansi itu. Ini jelas perlu diseriusi Bupati dan memberikan teguran kepada yang bersangkutan,” sembur Dodie.(hendrasamuel)

Pemerintahan HD-DP Dinilai Gagal

Drs Hi Hamdan Datunsolang MM

Boroko, KM-
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun  oleh Bupati Bolmut Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, (HD) dinilai sejumlah kalangan merupakan kegagalan dari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Drs Hi Depri Pontoh (DP) .
Banyaknya sektor-sektor pembangunan fisik maupun non yang bersinggungan langsung dengan publik belum menun-jukan hasil siginifikan. Dalam LPJ yang disampaikan Bupati dipandang hanya menceritakan keberhasilan, tanpa didukung fakta di lapangan.
“Pelayanan publik di Kabu-paten Bolmut dari tahun ke tahun tidak mengalami peruba-han yang berarti. contohnya, proses pengajuan dan pembuatan berbagai perijinan, harus melalui birokrasi berbelit-belit,”ujar, Djunaidi Harunja SH.
Diakatakannya, dari LPJ yang disampaikan Bupati Bolmut meni-lai masih banyak persoalan pemba-ngunan fisik dan non fisik belum terlaksana dengan baik dan bahkan masih diluar harapan masyarakat.
“Pembangunan belum sepenuhnya merata. Sektor-sektor vital, seperti pembenahan sarana dan pra sarana pendidikan atau kesehatan belum menyeluruh. Sebab terbukti dengan masih banyaknya bangunan sekolah rusak atau anak usia wajib belajar tidak melanjutkan sekolah. Sejauh ini kami masih melihat ada peningkatan. Laporan Bupati itu tidak cocokan dengan kenyataan di lapangan,”tandas Harunja.(Santo)

Landjar: Kalau Batas di Sungai Buyat, Itu Bukan Solusi

PEMPROV Sulut beberapa kali melakukan mediasi untuk  membahas persoalan tapal batas Boltim dan Mitra,
namun sampai saat ini belum ada titik temu.(foto ist)

Pekan Ini, Pemprov tetapkan Batas Boltim-Mitra

Boltim, KM-
Penetapan tapal batas antara Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam waktu dekat ini segera diputuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Hal ini diperkuat dengan kedatangan tim dari Pemprov Sulut yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Meckli Onibala yang didam-pingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Dr Noudy Tendean, Senin (22/10) kemarin di Tutuyan.
Onibala dan Tendean bertemu dengan Bupati Boltim, Sehan Landjar. pada kesempatan itu, Landjar didampingi, Asisten I Amin Musa, Asisten II Denny Mangala, Asisten III Djainudin Mokoginta, Kabag Tapem Rusdi Gumalangit, Camat Kotabunan, Irwan K.D, dan Kabag Humas Boltim.
Kepada Bupati, Onibala me-ngatakan, bahwa dalam waktu dekat ini persoalan tapal batas antara Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra segera di putuskan. “Satu dua hari Pemprov akan memutuskan sengketa tapal batas antara dua daerah,”kata Onibala.
Dirinya menambahkan bahwa, pada prinsipnya apapun keputusan yang diambil oleh Provinsi maka harus di patuhi oleh kedua daerah yakni Boltim dan Mitra. Sebelum ada kepu-tusan, Pemprov akan mengu-mumkan titik koordinat tapal batas, sesuai petunjuk Gubernur agar tidak ada riak-riak dimas-yarakat.
“Ini harus dilakukan secepat-nya agar tidak berlarut-larut. Jadi apapun keputusan sebentar sudah sesuai dengan kajian yang sudah  seadil-adilnya. Jadi tidak ada salah satu daerah yang di istimewakan, sebab yang jelas keputusan yang diambil sudah berdasarkan berbagai kajian,”terang Onibala.
Sementara itu Bupati Landjar mengaku sangat memahami dengan dengan upaya Pemprov Sulut dalam menyelesaikan persoalan tapal batas kedua wilayah itu.
“Tentunya kami dari Pemkab sangat beterima kasih. Saya selaku Bupati dan atas nama masyarakat Boltim berharap, keputusan nanti tidak merugikan salah satu belah pihak baik Boltim maupun Mitra. Sebab pada dasarnya rakyat Boltim, sangat berharap batasnya bukan di sungai Buyat dan jika Pemkab Mitra mematok batas tepat di sungai Buyat, itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan tapal batas,”tegasnya.(Ismail Mokodompit)

Pemkot Tomohon Raih USO Award dan Mobil Internet

Arline Tandiapa SSos

Tomohon, KM-
Prestasi kembali diukir Pemerintah Kota Tomohon dibawah kepemimpinan Walikota Jimmy F Eman SE Ak.
Sebuah penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berupa Universal Service Obligation (USO) Award untuk dua kategori yakni Pembina Plik Terbaik Tingkat Provinsi dan Penulis Makalah Pemberdayaan Plik/MPlik terbaik tingkat provinsi.
Penghargaan USO Award diserahkan Menteri Kominfo RI Tifatul Sembiring di Medan Sumatera Utara Rabu (18/10) pekan lalu kepada Walikota Tomohon yang diwakilkan kepada Kepala Dnas Perhubungan Kominikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Dra Lilly E Solang MM.
Pemerintah Kota Tomohon dinilai concern terhadap pembangunan teknologi informasi khususnya kepedulian untuk mengenalkan internet ke masyarakat.
“Pengenalan internet di kota Tomohon sudah dilakukan hingga ke kecamatan-kecamatan dan masyarakat Tomohon termasuk sangat antusias dalam menerima perkembangan teknologi informasi,” kata Walikota Jimmy F Eman SE Ak.
Karena itu, Eman mengatakan penghargaan Pembina Plik Terbaik yang diterima pemerintah kota Tomohon ini diharapkan bisa lebih memotivasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan informasi.
Untuk kategori penulis makalah terbaik tingkat provinsi diraih Arline Tandiapa SSos, Staf di Dinas Perhubungan dan Kominfo yang dikenal sebagai mantan wartawati.
Terkait dengan diterimanya USO Award tersebut, Kota Tomohon juga menerima satu unit mobil internet yang dikenal dengan M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Mplik ini dilengkapi dengan 6 unit laptop dan tersambung dengan Visat untuk jaringan internet.
“Nantinya mobil internet ini akan dimanfaatkan untuk pelayanan ke kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang belum terjangkau internet. Untuk teknisnya akan dikelola oleh Dishubkominfo,” kunci Eman didampingi Kadishubkominfo Lilly Solang. (ark)

Jerman Akan Bangun Pembangkit Listrik di Tomohon

Jimmy F Eman SE Ak

Tomohon, KM-
Potensi Panas Bumi yang dimiliki Kota Tomohon terus dilirik. Kali ini dilirik negara Eropa Jerman yang meren-canakann pembangunan Pembngkit Listrik Teknologi Binner Recycle. Untuk maksud tersebut, akhir pekan lalu Walikota Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak menerima kunjungan dari Tim Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi yang bertempat di Rumah DinasWalikota Tomohon.Drs I Nyoman Gusti Ketut Astana selaku Kepala Biro Umum dan Humas mengatakan akan dilakukan kerja sama antara Jerman – Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik dengan menggunakan Teknologi Binner Recycle dengan status pinjam pakai tanah di Danau Linow.
‘’Tinggal menunggu proses dari Direktorat Jenderal Ke-kayaan Negara untuk pembersihan lokasi yang rencananya dilaksanakan pertengahan tahun 2014 mendatang. Kami minta kesediaan pemerintah Kota Tomohon untuk memfasi-litasinya,’’ katanya.
Sementara Ir Andhika MSEE dari BPPT menam-bahkan, BPPT akan merevi-talisasi pembangkit listrik yang sudah ada di Lahendong yang sudah terlantar. Hasil revitalisasi ini rencananya akan difungsikan selain sebagai pembangkit listrik juga sebagai tempat penelitian.
‘’Pembangkit listrik yang menggunakan teknologi binner recycle ini memiliki daya 500 KW dengan pemba-gian 200 KW yang diman-faatkan PT Pertamina Geothermal Energi dan rencananya 300 KW akan disalurkan ke jaringan setempat melalui PLN.
Jika lokasi pembangunan memungkinkan rencananya akan digabungkan dengan jaringan setempat,’’ ujar Andhika.
Proyek ini diharapkan menjadi demo design dan sebagai objek latihan dan penelitian.
Untuk pelaksanaan proyek ini Indonesia melalui BPPT – PGE bekerja sama dengan Jerman.
Pertengahan tahun depan akan dilaksanakan pekerjaan fisik berupa pembersihan lokasi pembangunan pembangkit listrik ini nantinya akan memberikan kontribusi berupa tambahan penyediaan listrik untuk Kota Tomohon serta dapat menjadi objek kunjungan wisata dalam bentuk wisata edukasi di Kota Tomohon.
Masalah lingkungan harus menjadi perhatian khusus untuk itu perlu dibuat MoU dengan pihak lingkungan hidup untuk menghindari masalah lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.
Ditambahkannya, pembersihan lahan akan dimulai tahun depan yang rencananya memakan waktu 6 – 8 bulan. Diharapkan awal tahun 2014 sudah bisa beroperasi. (mtc/epeng)

Ribuan PNS Pemkot Bitung Ucapkan Sumpah-Janji

WALIKOTA Bitung Hanny Sondakh, memimpin pengucapan sumpah/janji 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota Bitung, Senin (22/10) kemarin, 

di lapangan upacara kantor Walikota Bitung.(Foto: yappi/KM)

Bitung,KM-
Walikota Bitung Hanny Sondakh, mengambil sumpah-janji ribuan PNS lingkup Pemerintah Kota Bitung, Senin (22/10), dilapangan upacara kantor Walikota Bitung.

Dalam sambutannya, Sondakh mengatakan, pengambilan sumpah janji ini, bukanlah semata-mata seremonial atau memenuhi satu ketentuan saja, melainkan merupakan agenda pembinaan aparatur negara di seluruh Indonesia.
"Ini merupakan moment tepat bagi seorang PNS untuk jujur dan objektif guna melakukan refleksi dan merenung mengenai pengabdiannya. Sumpah janji PNS harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya, teraktualisasi secara nyata, menjadi komitmen dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, bersikap proaktif dan antisipatif, bekerja tuntas bersama dan loyal serta setia dalam memberikan yang terbaik dimanapun PNS tersebut mengabdikan diri,”ujar Sondakh.
Walikota berharap, seluruh PNS Kota Bitung dapat mempertahankan integritas moral karena akan diperhadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, yang tidak hanya membutuhkan perhatian tetapi juga perlu mendapatkan penanganan, loyalitas serta kejujuran.
Sebelumnya, Kepala BKD Ferdinand Tangkudung SIP MSi, mengatakan pengambilan sumpah janji PNS sesuai dengan PP No 21 tahun 1975, yang bertujuan mewujudkan aparatur pemerintahan yang memiliki semangat pengabdian, loyal dan setia dalam memberikan yang terbaik dimanapun ditempatkan.(yappiletto)

Mendadak, Mangindaan Sidak Ruangan Asisten I dan II

TAK henti-hentinya Wakil Walikota Harley AB Mangindaan 

melakukan Sidak disejumlah ruangan di Pemkot Manado. 

Tampak dalam gambar Sidak yang dilakukan di ruang Asisten I.(Foto: ist

Manado, KM—

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, Senin (22/10) siang, secara mengejutkan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), dengan mendatangi ruangan Asisten I dan Asisten II Pemkot Manado.

Kedatangan Wawali tanpa direncanakan itu sempat mengagetkan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, serta beberapa pejabat lainnya yang sedang rapat membahas persoalan lalu lintas serta rencana kerjasama dengan PT Pelindo, di ruang kerja Asisten I. 

"Saya tidak hanya melakukan pengecekkan di lapangan seperti beberapa waktu lalu, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta mensosialisasikan bagaimana hidup sehat, tapi juga ikut inspeksi kinerja pejabat di Pemkot,"tandas Ai, sapaan akrab Wawali.
Lanjut dikatakan, inspeksi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari koordinasi kinerja, terkait pembangunan Kota Manado.

“Dengan adanya inspeksi ini juga saya bisa mengetahui pasti apa yang tengah diupayakan para pejabat Manado dalam rangka melayani masyarakat. Saya apresiasi kinerja para pejabat kita, dan saya berharap tingkatkan koordinasi agar semua kendala bisa dipecahkan,”ujar Ai, kepada Asisten I Franky Mewengkang.
Selanjutnya, di ruang kerja Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs Helmy Bachdar, Wawali mendapat masukan soal rencana pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Tapi selain membahas soal itu, saya juga sedikit memberikan masukan agar pelaku usaha tetap diberikan kesempatan dengan permudah perijinan, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”terang Asisten II Helmy Bachdar.
Bachdar mengakui, kunjungan Wawali tersebut sangat baik, untuk memacu kinerja aparatur pemerintah. “Ini teladan pemimpin daerah, tidak sungkan-sungkan melakukan koordinasi langsung ke ruang kerja para asisten dan pejabat yang ada di Pemkot Manado,”pungkas Bachdar.(jan torindatu)

Walikota Manado Bertemu Wakil Ketua MPR RI

DALAM kapasitas sebagai Ketua APEKSI, Walikota Manado GS Vicky Lumentut bertemu 

Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli di Jakarta, Senin kemarin.(Foto: ist)

Perjuangkan BKSAUA dan BETA dalam MoU 

Manado, KM –

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, dalam kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Senin (22/10), bertemu Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli di Jakarta, untuk mengikuti rapat persiapan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rencananya, pelaksanaan rapat MPR dengan para Bupati/Walikota akan dilaksanakan 19 November mendatang, di gedung MPR RI Senayan.
“Jadi rapat siang tadi, adalah pemantapan untuk menyepakati hal-hal yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November mendatang,”jelas Lumentut, seperti dikutip Koran Manado dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
Labih lanjut dikatakan Walikota, tujuan pelaksanaan sosialisasi empat pilar tersebut, untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menunjang tugas-tugas MPR RI, dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lumentut juga mengusulkan agar budaya kerukunan antara umat beragama di Sulawesi Utara (Sulut) atau Manado, melalui wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), agar dimasukkan dalam agenda rencana sosialisasi yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) nanti.
“Begitu juga dengan program bela negara seperti kehadiran Bela Eksistensi Tanah Air (BETA) di Manado, bisa ditiru oleh daerah lain,”pungkas Lumentut.(jan torindatu)

Camat Diminta Temui Pelaku Usaha

Tingkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat menyampaikan sambutan

dalam acara Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Senin (22/10) kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –

Untuk melakukan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, meminta Camat untuk sering turun lapangan dan bertemu dengan pelaku usaha, serta mengajak mereka untuk membayar pajak sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Cara seperti itu, menurut Wawali, sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Disamping itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat jika pajak merupakan kewajiban sebagai warga Kota Manado.

“Camat harus rajin turun lapangan dan bertemu dengan masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya membayar pajak, sebagai bentuk kewajiban warga kota dalam menunjang pembangunan di Kota Manado,”tandas Ai, sapaan akrab Wawali, saat membuka kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Manado, Senin (22/10), di Hotel Sintesa Peninsula.

Wawali juga mengajak pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Karena dengan pajak yang dibayar, akan dikembalikan pemerintah melalui program pembangunan di Kota Manado.

“Saya mengajak pelaku usaha di Kota Manado untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan dengan membayar pajak. Karena, apa yang diberikan para pelaku usaha dalam bentuk pembayaran pajak, akan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Manado,”ujar Wawali.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari itu, diikuti para Camat dan Lurah se Kota Manado, tokoh masyarakat serta pelaku usaha di daerah ini. Tampak mendampingi Wawali, Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth, dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado Bismark Lumentut SE.(jan torindatu)