Ribuan Anggota PDI Perjuangan Putar Haluan

FREDDY Sualang disetiap kesempatan selalu mendamping calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,
Hangky Arther Gerungan dan Recky Jeneman Montong (HAG-RJM).(foto dok)

 Bersatu Dukung HAG-RJM
Sualang: Pendukung Saya Masih Sangat Banyak

Manado, KM-
Ribuan anggota dan kader serta simpasitas PDI Perjuangan di Sulawesi Utara ternyata masih sangat loyal dan kagum dengan sosok pejuang partai Freddy Harry Sualang (FHS). Buktinya, semenjak menyatakan sikap mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan dan Recky Jeneman Montong (HAG-RJM), ribuan anggota kader dan simpatisan PDI Perjuangan di Minahasa langsung putar haluan.
Sualang dinilai banyak anggota partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini, memiliki semangat juang sama seperti Soekarno, ayah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kegigihannya mempertahankan kebenaran sudah teruji disaat dirinya membawa panji PDI di masa orde baru. Kini PDI yang berevolusi menjadi PDI Perjuangan, makin berkibar di tanah Minahasa berkat tangan dingin Sualang.
Kini sikap Sualang mendukung HAG-RJM membuktikan dirinya masih mencintai kebenaran untuk pembangunan. Baginya, perubahan di Minahasa harus dimulai dari sekarang bersama pilihannya.  Sualang ternyata tidak sendiri, ribuan anggota, kader dan simpatisan PDI Perjuangan ternyata ikut membela panji HAG-RJM. Hal ini terlihat disaat Sualang turun lapangan melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama HAG-RJM.
Wakil Gubernur dua periode ini pun mengakui hal itu. Keikutsertaan ribuan anggota dan kader PDI Perjuangan menunjukkan kalau partai yang dia besarkan itu masih memiliki etika dan moral berjuang mempertahankan kebenaran.
“Saya sudah turun di beberapa tempat di Minahasa bersama HAG-RJM, dan ternyata masih banyak ada ribuan anggita, kader dan simpatisan PDI Perjuangan memiliki pandangan yang sama dengan saya, yakni mendukung HAG-RJM,”ujarnya, Senin (12/11) kemarin.
Loyalitas pendukung setianya itu, mendapat apreseasi paling tinggi dari Sualang. Dia menilai, kerinduan ribuan mengikutnya untuk terus bersama-sama dengannya harus tetap dibina dan dijaga.
“Saya akan terus bersama-sama dengan mereka. Kebersamaan ini akan terus dipupuk dan dipelihara,”kata Sualang.  
Dia juga mengatakan, melihat kondisi dan dukungan yang begitu besar kepada dirinya, membuat Ketua non aktif DPD PDI Perjuangan Sulut ini, sedikit mengurungkan niat untuk mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya.
“Ini demi menjada solidalitas saya dengan ribuan pendukung saya. Demi menjaga soliditas saya dalam mendukung HAG-RJM. Sekaligus untuk memberikan perubahan yang sesungguhnya di Minahasa bersama dengan pilihan saya,”ucapnya.
Sebelumnya juga, dukungan dan loyalitas terhadap Sualang sudah terlihat jauh-jauh hari, dimana sejumlah anggota, kader dan pengurus partai terus memberikan dukungan kepada Sualang karena mendukung HA-RJM. Salah satunya, Ketua PAC Kakas Induk, Stevie Maindoka.
“Kami tetap setia dengan Sualang. Sebab ketokohannya menjadi panutan bagi kami untuk mengabdi kepada partai,”ujar Maindoka.
Menurut Maindoka, apa yang sering dilakukan oleh Sualang dalam membesarkan partai, selalu berpegang pada ajaran Soekarno.
“Hal itu kami sangat mengetahuinya,”tandasnya belum lama ini.(onal/timkm)

Damongilala Ngotot Pakai PDIP

Jeremia Damongilala

Ratahan, KM -
Demi mendapatkan legitimasi kendaraan politik untuk maju bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) 2013 mendatang, Wakil Bupati Mitra, Jeremia Damongilala dikabarkan mulai melakukan pendekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Informasi terkait pendekatan Damongilala ke PDI Perjuangan itu, diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Mitra, James Sumendap, ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Mintra, Senin (12/11).
“Pak Jeremia Damongilala, secara langsung sudah menyampaikan niatannya untuk maju lewat PDI Perjuangan,” ungkap Sumendap.
 Menurut Sumendap pada prinsipnya PDI Perjuangan sudah memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kandidat yang akan diusung bertarung dalam sebuah Pemilukada, sehingga setiap bakal calon yang berminat maju lewat PDI Perjuangan, akan diseleksi sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Setiap bakal calon tentu harus mengikuti aturan main yang ada di partai,” tegasnya.(tim km)

Dana Pengamanan-Panwas Tak Kunjung Cair

Kas Pemkab Diduga Kosong
Tondano,KM -
Tak kunjung direalisasikannya dana pengamanan 1,5 Miliar kepada pihak Polres Minahasa dan Dana Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menimbulkan spekulasi dari berbagai kalangan.Diduga belum di salurkan dana tersebut karena kas Pemkab Minahasa kosong.
“Kami curiga kas Pemkab lagi kosong dan mungkin dana pengamanan dan dana panwas sudah dipakai untuk kepentingan salah satu calon Bupati. Masa sampai hari ini belum cair, apalagi hari pemungutan suara sudah tidak sampai sebulan lagi,”sindir Marcel Wolayan tokoh pemuda Minahasa.
Senada diungkapkan Personil DPRD Minahasa,Dharma Palar.kepada harian ini mengatakan dana Panwas dan dana Pengamanan seharusnya sudah cair karena tidak ada masalah lagi dengan APBD-P.
APBDP sudah di setujui Gubernur bulan lalu, kenapa belum cair. Ini patut dipertanyakan dan kami minta Pemkab harus secepatnya merealisasikan,” ujar personil DPRD dari PDIP tersebut.
Sementara Kepala Dinas PPKAD Minahasa Drs Ronny Manus juga belum berhasil dikonfirmasi.(fernando kembuan)

Jadwal Kampanye Hari Minggu Dikritik

Tondano, KM -
Penetapan jadwal kampanye pada hari Minggu mendapat kritik kalangan gereja. Pantas kalau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa mendapat sorotan sejumlah kalangan.
KPUD Minahasa dinilai tidak menghargai umat Kristen, pasalnya sedikitnya telah diteapkan dua hari tahapan kampanye yang jatuh pada hari Minggu.
Salah satu personil DPRD Minahasa, Yanny Marentek Kepada wartawan, Senin (12/11) kemarin, mempertanyakan jadwal yang telah ditetapkan KPUD Minahasa.
Menurutnya, KPUD Minahasa sebenarnya harus memikirkan sebelumnya dalam menetapkan hari kampanye.
“Secara pribadi saya tidak terima jadwal kampanye pada hari Minggu. Itu karena kita tahu hari Minggu itu hari ibadah umat kristen, jadi sangat disayangkan hari Minggu ada jadwal kampanye,” tandasnya.
Hal serupa diutarakan Hendra Monangin STh salah satu tokoh pemuda Langowan. Kata dia, pihaknya menyayangkan penetapan jadwal kampanye KPUD Minahasa yang jatuh hari Minggu.
“KPUD harusnya menghormati hari Minggu untuk ibadah umat Kristen. Hari Minggu hari kita untuk Tuhan, jadi secara pribadi kami tidak menerima jadwal kampanye pada hari Minggu,” ujarnya.
Sementara Ketua KPUD Minahasa Meidy Tinangon MSi menuturkan, penetapan jadwal sudah menjadi kesepakatan bersama KPUD, Panwaslukada, dan Polres Minahasa, serta ditetapkan dalam SK penetapan tahapan jadwal kampanye.
“Memang sebelumnya telah kami pikirkan hal ini, namun setelah dihitung-hitung dari hari-H pemilihan, maka hari pertama kampanye tepatnya penyampaian visi-misi itu jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Nopember. Tidak hanya itu, sesuai undang-undang ketentuan hari kerja KPU itu adalah hari kalender,” terang Tinangon sembari menambahkan, pihaknya mempertimbangkan jam ibadah gereja. Jadi tidak akan bertabrakan dengan jadwal jam ibadah, baik pagi siang maupun malam.
Sebelummnya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPUD Minahasa, jadwal kampanye yang jatuh pada hari Minggu, diantaranya Minggu (25/11) yakni pemaparan visi dan misi para calon dan Minggu (2/12) yakni debat pasangan calon.(fernando kembuan)

Chandra Tewas Setelah Tombak Menembus Dada Kiri

Chandra Tewas Setelah Tombak Menembus Dada Kiri

Tarkam Pecah di Kotamobagu
1 Tewas, 3 Warga dan 2 Aparat ‘Tumbang’

Kotamobagu, KM-
Perkelahian antar kampung (Tarkam) pecah di wilayah Kota Kotamobagu tepatnya antara Desa Poyowa Kecil dan Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sekitar pukul 23.30 wita, Minggu (11/11) malam. Dalam bentrokan tersebut, tiga warga tumbang, terkena peluru karet dan batu, Et Gonibala (22), Handi Bono (20) Rio Mongilong (19), dan dua anggota Polres Bolmong, Brigadir Erik yang terkena batu di bagian mata kiri serta Brigadir Awaludin Paputungan, yang terkena lemparan batu di dada.
Parahnya lagi, satu warga Poyowa Kecil tewas, diduga kena tumbak di dada sebelah kiri, yang teridentifikasi bernama Chandra Suoth (17) warga Desa Poyowa Kecil yang juga siswa SMKN 1 Kotamobagu.
Informasi yang berhasil dirangkum wartawan koran ini menyebutkan, kejadian bermula saat sekelompok pemuda dengan menggunakan motor diduga dari Kelurahan Mengondow, berteriak di wilayah Desa Poyowa Kecil.  Aksi ini, langsung memicu kelompok pemuda Desa Poyowa Kecil keluar rumah dan berlari mengejar para pelaku.
Ternyata di wilayah perbatasan sejumlah pemuda Kelurahan Mengondow juga sudah siap menyambut kedatangan pemuda Poyowa Kecil. Hasilnya, aksi ‘baku lempar batu’ diantara kedua kelompok pemuda tak bisa terhindarkan.
Aparat Polres Bolmong yang mendengar kejadian tersebut, bergegas turun ke lokasi kejadian. Sayangnya, aksi baku lempar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bahkan lemparan batu berbalik mengarah ke sejumlah aparat yang berupaya melakukan peleraian.
Brigadir Awaluddin Paputungan, jatuh terkapar setelah terkena lemparan batu di dada kiri, sedangkan Brigadir Erik yang berupaya menyelamatkan Brigadir Awaluddin ikut terkapar, setelah sebuah bongkahan batu mendarat tepat di mata kanannya. Aksi masa yang semakin anarkhis akhirnya membuat aparat mengambil tindakan represif dengan menembakan flash ball (gas airmata) untuk memukul mundur warga dari Poyowa Kecil yang saat itu, berjumlah kurang lebih 500 orang dan sudah tergabung dengan Desa Motoboi Kecil.
“Sebelumnya, torang pe tamang lei dorang da tikam deng forok (Garpu, red) di bagian paha kanan. Waktu itu, dia da mo beli bakso di Kelurahan Mongondow,”ujar sejumlah warga Poyowa Kecil.
Tiga warga lainnya ikut jadi korban penembakan dari aparat kepolisian, masing-masing, Et Gonibala (22), kena tembak dengan peluru karet di bagian pantat, Handi Bono (20) kena tembak dengan peluru karet, di bagian pundak belakang, dan Rio Mongilong (19) kena tembak di bagian paha kanan.
Saat beberapa masa berhasil di lerai, belakangan di ketahui salah seorang warga Desa Poyowa Kecil tewas diduga kena Tombak di dada sebelah kiri, yakni  Chandra Suoth (17) yang masih tercatat sebagai siswa SMKN 1 Kotamobagu.
Wakapolres Bolmong Kompol Rustanto ketika dikonfirmasi mengatakan kalau korban meninggal, sudah di bawa ke RSUP Prof Kandow di Manado untuk dilakukan otopsi.
“Korban masih menunggu hasil otopsi, namun di duga kuat terkena tombak, serta untuk ke dua korban dari pihak kepolisian sementara di rawat di RSUD Datoe Binangkang, yang satunya di rujuk di Manado, dan tiga korban penembakan di duga akibat kena peluru nyasar,” ujarnya, seraya menambahkan kalau anggota kepolisian hanya dipersenjatai dengan peluru karet, dan flash ball.(Mg1/Erwin)

Jual Beli Lahan di Areal PT JRBM, Bakal Jadi Kasus Baru

LOKASI Tambang PT J Resources blok bakan yang menjadi sengketa kepemilikan warga.

Molibagu,KM –
Persoalan pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman di areal rencana lokasi penambangan bahan galian emas oleh PT. JResources Bolaang Mongondow (JRBM), hingga kini masih terus dipersoalkan oleh sejumlah kalangan.
Hasil investigasi Koran Manado, serta pengakuan dari sejumlah warga pemilik lahan mengku, proses ganti rugi tanaman yang dilakukan pihak perusahaan terkesan menyudutkan para pemilik lahan.
Bahkan, sejumlah warga menuturkan, ada beberapa lahan milik warga dibeli perusahaan kepada orang yang salah. Dimana bukan pemilik sebenarnya yang mendapat konpensasi ganti rugi, melaikan warga yang bukan pemilik lahan sebenarnya.
“Ada sejumlah lahan yang dibeli oleh perusahaan kepada pihak yang salah. Bukan kepada pemilik sebenarnya,” ujar beberapa warga yang enggan namanya disebut.
Sementara itu, persoalan tapal batas antara Bolmong Induk dan Bolsel, hingga kini belim juga tuntas. Konsultan yang dikirim oleh Kemendagri melalui Dirjen PUM, belum selesai melakukan survey, sudah kembali dan meninggalkan pekerjaan mereka.
Akibatnya, tapal batas antara dua Kabupaten ini, belum bisa ditentukan. Namun, sayangnya dengan berdalih Kontrak Karya (KK), pihak perusahaan terus melakukan aktivitas mereka tanpa memperdulikan berbagai persoalan yang ada.
Bahkan, saat ini pembuatan areal Leach Pad atau areal untuk melakukan produksi emas sudah dilakukan pihak JRBM. Itu artinya, lahan yang ada di areal tersebut, sudah dibebaskan.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu SIP, pada sosialisasi yang dilakukan JRBM di aula kantor Bupati pada Kamis (1/11) lalu, sempat menyentil sikap perusahaan-perusahaan yang memegang izin kontrak karya.
“Penyakit perusahaan dimana-mana , karena memegang izin kontrak karya, tidak mau lagi berkordinasi dengan daerah,” sindir Mayulu.
Mayulu juga sempat menyinggung persoalan ganti rugi tanaman yang ada di areal pertambangan tersebut. Menurut om Oku, sapaan akrabnya, jika Pemerintah Daerah  (Pemda) Bolsel, ingin mengangkat kasus ini, maka ini adalah kasus besar. Dimana Pemerintah Desa di wilayah Bolmong, sudah mengeluarkan Kart  (Surat dan gambar,red) Desa, kepada orang perseorangan. Padahal wilayah itu masuk daerah Bolsel.
“Ini kasus besar jika pemda Bolsel ingin mengangkatnya. Padahal tapal batas belum tuntas,” tegas Mayulu.
Menyikapi pernyataan Bupati, sejumlah aktivis pemerhati Bolmong Raya ikut mendukung. Seperti dikatakan Erwin Makalunsenge, bahwa persoalan batas wilayah sangat penting untuk kelangsungan kegiatan perusahaan. Bagaimana bisa belum jelas tapal batas, tapi perusahaan sudah membayar ganti rugi tanaman.
“Kalau benar masuk Bolsel, maka ini adalah persoalan besar. Sebab, konpensasinya sudah dibayarkan ke warga,”cetus Makalunsenge. (Tox)

Sibuk Urus Parpol, Agenda DPRD Molor

Kotamobagu,KM - 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu sudah seminggu tidak melakukan agenda pembahasan. Padahal, ada beberapa agenda kemasyarakatan yang begitu penting. Diantaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) belum dilakukan pembahasanya.
Hasil pantauan harian ini, terlihat kesibukan anggota legislative hanya pada Partai Poltik (Parpol) masing-masing jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemelihan Legislatif. (Pileg) 2014 mendatang.
“Dorang Hanya sibuk urus Partai sedangkan kepetingan Rakyat Dorang so Lupa akang,”ujar warga yang tak mau namanya di publikasi.
Sekretaris DPRD Kotamobagu, Drs  Irianto Patricia Mokoginta ketika dikonfirmasi mengatakan, para legislator belum memiliki agenda pembahasan baik Ranperda atau pembahasan lainnya. “Belum ada, yang kedepan mungkin pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS,red),” ujar  Irianto, Senin (12/11) kemarin.
Irianto juga mengatakan, bahwa Badan Musyawarah (Banmus) belum mengagendakan pembahasan KUA PPAS.
“Belum ada Rapat banmus untuk menentukan pembahasan KUA PPAS. Saat ini aleg masih mempelajari draf KUA PPAS ,” tambah Mantan Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu ini.
Disisi lain Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Dan Legislatif (LPKEL), Efendy Abdul Kadir mengatakan, kinerja para legislative bukan memintingkan kepentingan rakyat tetapi sibuk dengan urusan politik.
“Saat ini mereka lebih mementingkan urusan poltik ketimbang urusan kerakyatan. Dan saya pemantau kinerja eksekutif dan legislative berharap agar para Aleg dapat Konsen terhadap urusan Rakyat bukan lebih mengutaman Kepentingan yang lain, Karena semua ini  demi kepantingan Rakyat Kota Kotamobagu Nantinya,”ujar Ending.(Mg1/Erwin)

Boltim Upayakan 2013, Ada Penerimaan CPNS

Melsij Reefon Alung SE

Boltim, KM-
Sepertinya harapan warga yang hampir dua tahun menantikan penerimaan CPNS tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Pasalnya, Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) akan menerima calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Melsij Reefon Alung SE saat dikonformasi, membenarkan hal tersebut.
Alung mengatakan Boltim akan melakukan penerimaan CPNS pada 2013 nanti.
“Penerimaan CPNS nanti pada 2013. Tapi kemungkinan satu atau dua minggu ini kepala bidang satu akan mengusulkan semuanya ke pusat (Menpan),” ujar Alung, Senin (12/11).
Alung menjelaskan, proses perekrutan akan dilakukan setelah moratorium penerimaan CPNS akan berakhir Desember nanti. Untuk itu pihaknya akan memasukkan Analisis Jabatan (Anjab) penerimaan CPNS ke pusat agar dapat diketahui berapa formasi yang akan diterima.
“Setelah Anjab dilaporkan ke pusat, kita akan mengetahui berapa banyak yang akan diterima,” jelas Alung.
Alung menuturkan, dalam Anjab akan ada analisis beban kerja, pendistribusian dan peta CPNS di Boltim sebab kalau tidak dimasukkan maka pihaknya tidak bisa melakukan penerimaan CPNS.
“Dari anjab akab diketahui berapa tiap tahun yang kita terima,” katanya.
Alung juga mengatakan, hingga kini Boltim baru memiliki 1663 PNS padahal idealnya Boltim harus memiliki 2400 PNS. Sebab itu pihaknya akan melakukan penerimaan CPNS ke depan demi pelayanan prima terhadap masyarakat.
“Kita membutuhkan tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan,” ungkap Alung. (Ismail Mokodompit)

Rp 4 M TAPD Realisasi

Minut, KM
Penghormatan atas kinerja para perangkat desa yang terus diperjuangkan DPRD Minut dalam bentuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD), akhirnya berhasil dengan mulus.
Dimana, hasil kerja keras DPRD Minut dibawah pimpinan Berty Kapojos dan dibawah kendali Komisi A DPRD berbuah manis. Wujudnya, aparat desa yang tersebar di Kabupaten Minut, pada 116 desa, dalam minggu ini sudah bisa merasakan apa yang menjadi hak mereka.
“Dana sebesar Rp4 milyar sekarang sudah berada di bank, dan tinggal menunggu disalurkan dalam waktu dekat ini,” tutur Wowiling diamini Kapojos dan dua Wakil Ketua DPRD Ruddy Kululu dan Indrakusuma Oley, kemarin.
Ditambahkan Wowiling, tentu dengan akan terbayarnya TAPD ini, maka kinerja para perangkat atau aparat desa harus lebih bekerja dengan baik.
“Jangan sia-sia kan perjuangan dewan, dan nantinya dana ini tiap tiga bulan terealisasi,” pungkas Wowiling. (hendrasamuel)

SHS Puji Singal di Perayaan HKN se-Sulut

Sukses Angkat Kesehatan Minut
Minut, KM
Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2012 ke-48 tingkat provinsi berlangsung di Minahasa Utara (Minut), Senin (12/11) kemarin. Menariknya, Bupati Drs Sompie SF Singal MBA menuai pujian dari orang nomor satu di Sulut, Gubernur DR SH Sarundajang. Pasalnya, bersamaan dengan perayaan HKN, prestasi kembali diukir Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA, dengan mendapat penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada (MKBH), yang akan diserahkan langsung Menteri Kesehatan, pukul 19.00 WIB waktu Jakarta kemarin.
“Tema yang diangkat, sepertinya telah diterapkan di Minut. Saya (SHS) bangga dengan prestasi yang diraih Bupati Minut, yang mampu menciptakan kepedulian dalam masalah kesehatan, sehingga berhasil meraih penghargaan MIS,” tutur SHS, usai membacakan amanat Menteri Kesehatan.
Sementara dalam menyampaikan sambutan Menteri Kesehatan, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang mengatakan, hari kesehatan nasional ini harus dijadikan barometer dalam peningkatakan kesehatan, sebab Sulut saat ini merupakan peringkat kedua index kesehatan di Indonesia. Di satu sisi, Menurut Kadis Kesehatan Sulut dr Maxi Rondonuwu, HKN bisa menjadi atmosfir yang positif dalam meningkatkan kesehatan, dan bidang kesehatan itu memiliki multi deminsi, yang kalau sudah ada peningkatan bisa diikuti sektor lain. Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA dan Kadis Kesehatan Minut dr Sandra Rotty menyambut positif kegiatan HKN ini, dan Perayaan HKN ke 48 ini juga dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan bagi tenaga-tenaga medis di Sulut yang diserahkan langsung gubernur. Sendirinya, pesta tahunan kesehatan ini, mengambil tema Indonesia Cinta Sehat, Ibu Selamat Anak Sehat, sekaligus dirangkaikan dengan hari Cuci tangan pakai sabun sedunia dan hari osteoporosis nasional.(hendrasamuel)

Pemkab-Dekab Sorong Pelajar Pemerintahan Tomohon

Tomohon, KM -
Pemerintah Kota Tomohon menerima kunjungan kerja dari perwakilan anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Senin (12/11) kemarin.
Eksekutif dan legislative Sorong diterima di aula lantai III Pemkot Tomohon oleh Assisten III Pemkot Tomohon Ir Ervinz D Liuw MSi didampingi Kadis Pariwisata Drs Gerardus E Mogi, Kadis Perindag AJ Tulus SH, dan Kabid Pendapatan Dinas PPKAD Iren Podung Spi MSi.
Kunjungan kerja delegasi legislative dan eksekutif Pemkab Sorong dipimpin Max Izaak Fonataba SEMSi yang juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sorong.
Menurut Fanataba, tujuan kedatangan mereka ke Kota Tomohon adalah untuk mengenal lebih jauh tentang keberadaan Pemerintahan Kota Tomohon mengenai bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat di dalamnya terkait industri dengan pasar tradisionalnya.
Kunjungan para tamu dari Papua ini, dijelaskan Assisten III Pemkot Tomohon Ervinz D Liuw soal keberadaan Holtikultura dan Florikultura serta pasar tradisional, wisata dan juga keberhasilan-keberhasilan lain yang ditoreh Pemerintah Kota Tomohon.
Disela-sela kunjungan, Pemerintah Kota Tomohon menyerahkan cendera mata kepada Pemkab Sorong, begitu juga sebaliknya dilakukan saling tukar cendramata.(yongkie sumual)

TGR 3,2 Miliar Pemkot Tomohon Diusut

Drs AW Uguy MSc

Tomohon, KM –
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan Pemkot TOmohon tahun anggaran 2011 lalu, berimbas pada proses  hukum.
Kepolisian langsung melakukan upaya pengusutan dugaan kerugian negara tuntutan ganti rugi RP3,2 miliar yang dialami Pemkot Tomohon. Pasalnya, batas waktu yang ditetapkan sudah selesai namun TGR belum juga diselesaikan.
Pihak-pihak yang terkait TGR mulai ditangani penyidik kepolisian. Dan itu dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Tomohon Drs AW Uguy MSc, bahwa polisi benar menindak lanjuti temuan tuntutan ganti rugi (TGR) yang sudah melewati batas waktu.
“Pihak-pihak terkait sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait TGR yang belum di penuhi. Jika TGR belum direalisasikan, maka bisa saja berdampak proses hukum kepada bersangkutan,” ujar Uguy.
Lanjutnya lagi, kepolisian hanya sebatas memeriksa temuan BPK RI tahun anggaran 2011 saja.
Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) DR Arnold Poli SH MAP yang juga Sekdakot Tomohon dikonfirmasi terkait TGR yang dapat berimplikasi hukum mengatakan.
“Setelah di cek kepada para pejabat terkait TGR, mereka mengatakan temuan tersebut tidak digunakan pribadi mereka,” pungkas Poli.(yongkie sumual)

APBD-P Distanakan Melejit Rp4,8 Miliar

Tomohon, KM –
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kota Tomohon ternyata tidak serta merta melaksanakan himbauan Walikota Jimmy Eman soal penghematan anggaran.
Terbukti belanja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kota Tomohon dipimpin Ir Jemmy Matindas terjadi peningkatan jauh.
Jika di APBD Induk 2012 hanya Rp2,2 miliar, namun APBD Perubahan tahun 2012, meningkat drastis menjadi Rp4,8 miliar.
Alokasi anggaran diperuntukkan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sekitar Rp109 juta, pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija anggaran sekitar Rp247 juta, juga pengembangan diversifikasi tanaman Rp59.
Selain itu, belum lagi anggaran untuk pengembangan pertanian pada lahan kering sekitar Rp306 juta, serta biaya pembibitan Rp275 juta.
Pun begitu, masih ada biaya lain seperti peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan dan pertanian Rp2,5 miliar, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 153 juta, juga program produktivitas dan mutu produk pertanian pendamping DAK Rp881, serta pengembangan pertanian pada lahan kering pendamping DAK Rp 247 juta.
Sementara Koordinator TCW Kota Tomohon Ever Ponggawa tegas mengatakan, ploting anggaran tersebut sebaiknya dilaksanakan tepat sasaran. Kenaikan anggaran beberapa item di Distanakan, nilai dia, pengelolaannya perlu tranparan juga harus diawasi seksama.
Sementara Kadis Distanakan hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(yongkie sumual)

Pedagang Siap Duduki Pemkab Minahasa

Pasar Modern Dinilai Mubasir
Tondano, KM -
Usai dibangun, pasar Modern Tondano tak kunjung dioperasikan meski sudah diresmikan Bupati Minahasa, Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) belum lama ini.
Pedagang yang tergabung dalam asosiasi pedagang pasar Tondano merasa resah. Mereka berencana melakukan demo besar-besaran kepada Pemkab Minahasa menuntut dioperasikannya pasar yang dibangun bandrol Rp9 miliar.
Para pedagang juga akan meminta Kepala Dinas Pasar Tondano JL Languju untuk diberhentikan dari jabatannya.
“Kami meminta Pemkab Minahasa segera mengoperasikan pasar Tondano dalam minggu berjalan ini. Jika tak difungsikan, kami akan menduduki Kantor Bupati Minahasa,” sembur Rusli Pikoli, Ketua asosiasi pedagang pasar Tondano kepada wartawan, Senin (12/11)kemarin.
Lanjut dia, pedagang bosan mendengar janji-janji Pemkab Minahasa terkait dengan pengoperasian pasar tersebut. Apalagi kondisi tempat dagang sekarang ini sudah tidak layak lagi.
“Kami juga meminta segera mengganti Kadis Pasar yang tidak ada perhatian kepada para pedagang,” tandas Pikoli.
Kabag Humas Pemkab Minahasa Vicky Tanor MSi dikonfirmasi harian ini mengatakan, pihaknya meminta para pedagang untuk bersabar. Belum dioperasikan pasar tersebut dikarenakan masih akan dibuat pelataran pasar sebagai penunjang pengoperasian pasar tersebut.
“Kami berharap pedagang bersabar. Karena masih akan dibangun pelataran,” ujar mantan camat Pineleng dan camat Likupang ini.(fernando kembuan)

T2: Tak Baik Ambil Hak Daerah Lain

Telly Tjanggulung

Ratahan, KM
Menanggapi sejumlah isu terkait polemik tapal batas antara Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim), Bupati Mitra, Telly Tjanggulung menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah itu kepada Pemerintah Provinsi serta kehendak masyarakat.
Kepada sejumlah wartawan, perempuan yang biasa disapa T2 itu, menegaskan, bahwa masalah tapal batas wilayah yang dialami Mitra dan Boltim, sebetulnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila masing-masing pihak menghargai fakta sejarah dan bukti-bukti pendukung lainnya. “Pada pinsipnya tidaklah baik mengambil apa yang menjadi hak daerah lain,” tegasnya.
 Menurut Tjanggulung, tarik menarik masalah penetuan kordinat tapal batas itu, telah menimbulkan reaksi dan tanggapan berbagai pihak, termasuk warga Mitra yang ada disekitar wilayah perbatasan dengan Boltim. Dimana menurut isu yang berkembang, bahwa jika masalah tapal batas tak juga selesai dalam waktu dekat atau selesai tapi merugikan Mitra, maka masyarakat Mitra berencana memblokade akses jalan masuk wilayah mereka.
“Prinsipnya jika wacana itu benar muncul dari masyarakat, maka saya tidak akan menginterfensinya, karena masyarakatla yang paling tahu dimana dilayah mereka,” tandasnya.
 Tjanggulung ikut mengajak semua pihak untuk sama-sama berdoa agar Pemerintah Provinsi diberi hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keputusan yang diambil, benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kebenaran. “Saya berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat akal budi kepada Pemprov Sulut, agar keputusan yang diambil itu benar dan adil,” pintahnya. (tm/tim km)

Singh Jajaki Lokasi Syuting Bollywood di Sulut

Tawakan Pertukaran Pelajar dengan India

SELAIN lokasi syuting Bollywood, India juga menawarkan berbagai ide
untuk meningkatkan sector pariwisata. Nampak tarian Kathak yang menjadi tarian klassic  India.(foto ist)

Manado, KM-
Duta Besar India untuk Indonesia dan ASEAN Gurjit Singh bertemu Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang. Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Duta Besar India Raveesh Kumar.  Banyak yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya adalah pertukaran pelajar anatar Sulawesi Utara dengan India.
‘’Beberapa Universitas telah menyatakan ketertarikan untuk mengirimkan pelajar maupun tenaga pendidik ke India,’’ jelas Gubernur.
Selain pendidikan, pemasaran pariwisata menjadi bidang lain yang dipertimbangkan. Dubes Singh berharap kedua pihak bisa bertukar ide untuk meningkatkan sektor pariwisata di kedua negara.
“Ada pontesi besar untuk menjual Sulut sebagai tujuan lokasi syuting Bollywood dan juga acara penghargaan film,’’ujar Gubernur.
Sementara itu, Duta Besar dalam kesempatan tersebut menyinggung tentang berbagai acara yang akan diadakan di Indonesia bulan Oktober-November untuk merayakan 20 Tahun Kerjasama Dialog ASEAN India.(onal)

Pangkas Pohon, PLN Diminta Berkoordinasi

Pemkot Dukung Program 3P
Manado, KM –
Kerjasama yang terjalin antara pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam melakukan penataan pohon penghijauan, diharapkan terus berlanjut.
PLN dengan program 3P yakni Penanaman, Pemeliharaan dan Pemangkasan, setiap saat selalu berkoordinasi dengan Pemkot Manado. Pasalnya, untuk melakukan pemangkasan tidak boleh sembarangan.
“Koordinasi yang dilakukan PLN biasanya melalui telepon selular. Pada saat melakukan pemangkasan, kami menurunkan petugas untuk mengawasi, sehingga pemangkasannya mengandung unsur estetika, bukan penggundulan,”ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado Drs Frans Koagouw.
Lanjut dikatakan, pihaknya akan menghentikan pemangkasan yang dilakukan PLN, jika tidak berkoordinasi. Seperti contoh, tambah Koagouw, pemangkasan yang dilakukan di Kecamatan Wanea. Pihaknya, langsung memerintahkan untuk dihentikan.
“Pemangkasan di Wanea tidak ada koordinasi, sehingga petugas Satpol PP yang terdiri dari 6 regu berkeliling Kota Manado dalam rangka pengawasan dan pengendalian, langsung melarang pemangkasan pohon yang tidak masuk dalam wilayah koordinasi,”pungkas Koagouw.
Sementara, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, mengatakan sebelum melakukan pemangkasan, PLN wajib harus berkoordinasi lebih dulu dengan Pemkot Manado.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Manado tidak melarang kegiatan pemangkasan, tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh pihak PLN baik waktu pelaksanaan maupun lokasi pemangkasannya,”jelas Pangkerego.(jan torindatu)

Pergantian Kepsek SDN Kalasey Bernuansa Politis

Terjadi Penolakan Guru dan Siswa

Manado,KM—
Pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Minahasa yang digelar Dinas Dikpora dua pekan lalu terus mendapat penolakan oleh pihak guru dan siswa. Pasalnya, sebelumnya, SDN 4 Tondano juga melakukan hal yang sama pada dua pekan lalu. Kali ini, penolakan terhadap Kepsek yang baru terjadi di SD Negeri Kalasey Kecamatan Mandolang (Hasil Pemekaran dari Kecamatan Pineleng), dimana baik guru maupun siswa menolak Kepsek, yang baru dilakukan serah terima pada akhir pekan lalu.
Kepsek sebelumnya Harry D Wallah dinonjobkan dan menjadi guru Pembina di SD Inpres Kalasey sesuai SK Nomor 310/BM/X-2012 dan digantikan oleh Yul Waworundeng, yang sebelumnya Kepala SD Inpres Kalasey.
Waworundeng yang telah mengantongi SK Kepala SDN Kalasey mendapat penolakan keras baik guru maupun siswa di sekolah tersebut. Alasan penolakan terhadap Yul Waworundeng, menurut para guru di sekolah itu, karena Kepsek yang baru menjelek-jelekan Kepsek yang lama. Selain itu dia (Yul Warorundeng,red) memohon proposal untuk menjadi Kepsek di SDN Kalasey kepada salah satu anggota dewan. Pada poin ketiga pernyataan sikap, para guru di SDN Kalasey telah mengetahui karakter kepala sekolah yang baru, karena bertetangga dengan SD Inpres Kalasey jadi kami tahu persis Kepsek yang baru ini. “Saya seniri baru tadi menerima SK penempatan saya di SD Inpres sebagai guru bantu,” kata Wallah kepada wartawan, Senin (12/11).
Pergantian Kepsek dinilai oleh para guru SD Negeri Kalasey sangat tidak logis. Mereka menganggap, Harry Wallah merupakan Kepala Sekolah yang baik dan berhasil memajukan sekolah ini selama lima tahun. “Lihat saja hasil perjuangan yang dilakukan Pak Harry Wallah di sekolah ini sehingga sekolah ini sudah menjadi sekolah unggulan. Olehnya kami bersikap untuk menolak kedatangan Kepsek baru. Kami tidak terima dengan perlakuan ini,” tandas salah satu guru yang meminta namanya tak dikorankan.
Penolakan pergantian tersebut diwarnai dengan aksi demo para guru. Mereka menempelkan sejumlah famlet di lingkungan sekolah, yang bertuliskan menolak kepsek baru di depan sekolah dan di jendela-jendela ruang kelas. Sejumlah orang tua murid yang dimintai keterangan menilai bahwa pergantian Kepsek tersebut berkaitan dengan suhu politik menjelang Pilkada Minahasa yang akan berlangsung pada 12 Desember mendatang.
“Kami meminta jangan menyeret dunia pendidikan ke ranah politik, kasihan anak-anak kami yang bersekolah di sini, pasti mereka terganggu dengan kondisi seperti ini,” papar salah satu orangtua siswa.
Kepala Desa Kalasey Semuel A Lumi yang saat itu berada di SDN Kalasey kepada wartawan mengatakan, kami menghormati keputusan bupati, namun kebijakan yang dilakukan kurang bijaksana, karena dalam suasana menjelang Pilkada. Jadi kelihatan publik pergantian kepsek ada nuansa politik. Tapi keputusan bupati ini bukan kami komplain, tapi ini merupakan kewenangan bupati.
Diakuinya, Kepsek Harry Wallah dianggap berhasil menjalankan tuga dari segi pembangunan dan pendidikan di sekolah ini menglami kemajuan. Buktinya, siswa di sini lulus 100 persen dan perbaikan gedung fasilitas belajar. Bahkan Pak Wallah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepsek (K3S) SD Kecamatan Pineleng dan Ketua Gugus Kelompok Kerja Guru Kecamatan Pineleng-Mandolang. (otnie)