HAG-RJM Lantik 1.500 Tim Independen

Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong saat bersama Agung Laksono

Terdiri dari 12 Desa se Kecamatan Pineleng
Manado, KM-
Dukungan arus bawa kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan dan Ricky Janeman Montong (HAG-RJM) kian deras. Satu per satu masyarakat Minahasa mulai menegok kedua sosok pembawa perubahan di tanah Toar Lumimuut.
Bukan hanya itu, dukungan sukarela pun makin kencang dihembuskan oleh masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) I, khususnya di 12 Desa yang ada di Kecamatan Pineleng. Buktinya, Kamis (25/10) hari ini, ribuan masyarakat yang tergabung dalam tim independen akan di-lantik oleh HAG-RJM di Sekretariat Independen Kecamatan Pineleng.
Koordiantor Kecamatan Tim Independen HAG-RJM (Korcam), Drs Eddy Lumi MSi menyatakan, sebanyak 1.500 sukarelawan yang terdiri dari 12 Desa di Kecamatan Pineleng, akan berkumpul untuk dilantik dalam satu tim Independen HAG-RJM.
“Tak banyak harapan kami selain ingin mensukseskan pesta demokrasi di tanah Minahasa. Dan lebih penting lagi adalah restorasi di Minahasa. Restorasi disemua lini termasuk pembangunan, keseha-tan, pendidikan dan banyak lagi yang tak nampak selama sepuluh tahun terakhir ini,”ucap Lumi.
Dia juga mengatakan, dengan jumlah 1500 orang yang masuk dalam tim Independen HAG-RJM, menjadi bukti kerinduan masyarakat di Kecamatan Pineleng akan adanya peubahan secara menyeluruh.
 “Pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WITA. Kami mengundang seluruh simpatisan HAG-RJM untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan perlu dicacat, bergabungnya ribuan orang sukarelawan ini merupakan ungkapan hati dan pemberian diri tulus dari masyarakat untuk perubahan Minahasa kedepan,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Dapil I, Koropit ‘Opit’ Lasut menuturkan, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memenangkan HAG-RJM di Dapil I, terutama di Kecamatan Pineleng yang memiliki basis masa.
“Jumlah pemilih di Kecamatan Pineleng sekitar 37 ribu jiwa lebih. Belum lagi di Kecamatan-kecamatan lain di Dapil Satu. Kini sambutan masyarakat kepada HAG-RJM kian positif. Saya mengajak seluruh masyarakat di Dapil Satu, untuk bersama-sama bergabung dengan kami dalam rumah restorasi untuk Minahasa kedepan,”ucap Lasut.
Ditempat berbeda, Ketua “Cendrawasi Muda” Desa Pineleng II, Ruddy Pangemanan menuturkan, besok (hari ini,red) sekitar 70 anggota Cendrawasi Muda akan dilantik bersama-sama dengan Minahasa Youth Cominuty (MYC) Kecamatan Pineleng.
“Kalau di Desa Pineleng Dua, kami memiliki anggota 70 orang, itu semua orang muda yang terdiri dari pria dan wanita. Kami akan dilantik bersama-sama dengan MYC Kecamatan Pineleng, informasi terakhir anggota MYC anggotanya ada sekitar 160 orang,”ujar Pangemanan.
Dia juga menambahkan, Candrawasi Muda akan allout memenangkan HAG-RJM di Desa Pineleng Dua. Langkah itu merupakan upaya kami dalam mengamankan calon Bupati dan Wakil Bupati kami di Desa.
“Kami berharap upaya-upaya ini juga bisa di tiru oleh rekan-rekan lain di Desa-desa yang ada di Minahasa. Kami mengajak seluruh orang mudah di Minahasa untuk bersama-sama member diri menuju restorasi Minahasa yang lebih baik,”pungkas Pengemanan yang didampingi Irianto Willem, Allan Taroreh dan pengurus Cendrawasi Muda lainnya.(onal)

Ivansa Kecam Pemerintahan SVR

IVAN Sarundajang saat bertatap muka dengan komunitas
Sahabat-Ivansa di Romboken, Tondano, Rabu kemarin.(foto ist)

10 Tahun Minahasa Terkebelakang

80 Persen Jalan di Minahasa Rusak
 Tondano, KM –
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa selang sepuluh tahun terakhir ini terbilang jalan ditempat. Berbagai sara dan prasarana pendukung seperti jalan, masih banyak yang rusak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang dinilai bertanggungjawab atas pengelolaan dan perbaikan sarana masyarakat umum itu, dinilai gagal.
Akibat dari kegagalan itu, calon Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundajang (Ivansa), harus angkat suara. Dia mengecam tindakan Pemkab Minahasa dibawa kepemimpinan Bupati, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) yang seakan membiarkan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang semestinya.
“Kecuali jalan raya, hampir 80 persen ruas jalan di pedesaan se Kabupaten Minahasa saya temukan rusak. Ada berbuat apa pemerintah selama ini,” sesal Ivansa.
Dikatakannya, dari sisi politik Kabupaten Minahasa sekarang ini telah mengalami keterkebelakangan selama 10 tahun dibanding daerah-daerah pemerkaran dari Kabupaten Minahasa.  Hal yang paling mencolok adalah institusi pendidikan dan kerohanian.
Menurutnya, hal yang sangat ironis sekolah harus dicat berwarna kuning, demikian juga gereja harus di cat dengan warna kuning saat akan dilakukan peresmian.
“Hal seperti ini tidak bisa!. Sendi-sendi kemasyarakatan kalau kita sudah rasuki dengan politik, mau jadi apa daerah kita,” ujar Ivansa, dalam tatap muka dengan umat muslim yang tergabung dalam solidaritas Muslim Minahasa for Ivan Sarundajang, di Tondano, Rabu (24/10) kemarin.
Menurutnya, politik adalah sebenarnya baik. Hanya oknum-oknum saja yang menjadikan politik itu tidak baik.
“Politik sebenarnya sama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bedanya, politik melibatkan orang didalamnya, sedangkan yang lainnya mempelajari alam benda dan lainnya,” ujarnya yang kemudian melanjutkan dengan penyerahan kurban sapi bagi jemaah Al Falah Kyai Modjo Tondano.(JeffrieRM)

FHS Tinggalkan Partai, Suara PDIP Terganggu

Janes Parengkuan

Tondano, KM -
Ketua Dewan Pim-pinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi In-donesi Perjuangan (PDIP) Janes Parengkuan, menegaskan sangat rugi jika PDIP Sulut ditinggalkan oleh ketua  DPD PDIP non aktif Sulut, Fredy Sualang. Sebab hal tersebut akan berpe-ngaruh terhadap perolehan suara dari PDIP dalam pemilukada di Minahasa.
“Saya berharap pak sualang tetap berada di PDIP, dengan tetap menunggu keputusan ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, berkaitan dengan  keputusannya untuk meninggalkan PDIP,” ujarnya.
Lanjut,Parengkuan menjelaskan dirinya bersama dengan dengan Sualang, sudah lama menjadi pendiri partai PDIP di sulut, menurutnya, sumbangsi pikiran dan nyawa dipertaruhkan dalam membesarkan partai berlambang kepala banteng moncong putih di Sulut. “Sangat rugi jika PDIP ditinggalkan oleh orang yang telah lama membesarkan partai tersebut,”ujar wakil Ketua DPRD Minahasa tersebut.
Disinggung mengenai, akan berpengaruhnya suara pasanngan calon yang diusung oleh PDIP Minahasa, dalam memperebutkan kursi nomor satu di Minahasa,jika Sualang meningggalkan PDIP, Parengkuan tidak mengelak.
Menurutnya, pengunduran Sualang pasti akan berpengaruh dalam perolehan suara dari PDIP di Minahasa. “Sudah pasti pengunduran diri pak Sualang akan beperngaruh dipilkada Minahasa,”ujar Parengkuan,sembari menam-bahkan dalam waktu dekat dirinya akan beretemu dengan Sualang.(fernando kembuan)

Hangky : Tim Adalah Tokoh Pejuang Untuk Perubahan Minahasa

Hangky A Gerungan (HAG) bersama-sama masyarakat komit menjadi tokoh perubahan bagi Kabupaten Minahasa yang lebih baik lagi.

Ratusan Tim Pemengan HAG-RJM di Latim dan 
Langsel Resmi Dilantik
Langowan, KM —

Kurang lebih sebanyak 600 tim pemenangan HAG-RJM tingkat desa dan jaga di 7 desa di Kecamatan Langowan Timur (Latim) dan 10 desa di Kecamatan Langowan Selatan (Langsel), Rabu (24/10) kemarin, bertempat di gedung pertemuan umum desa Waleure Kecamatan Langowan Timur, resmi dilantik oleh ketua tim independen HAG-RJM Kabupaten Minahasa, Tito Sumampouw.
Menariknya, dalam pelantikan yang dihadiri langsung oleh HAG dan RJM itu, turut dilantik sejumlah tokoh masyarakat Langowan, seperti Herry Mukuan dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda lainnya. Dalam sambutan yang disampaikan oleh ketua tim Independen, Tito Sumampouw menuturkan bahwa pemberian diri para tim pemenangan untuk dilantik, telah membuktikan bahwa tim tersebut adalah pedukung fanatic HAG-RJM, yang menginginkan adanya perubahan di tanah Minahasa.
“Kehadiran bapak, ibu, saudara dan saudarai saat ini, telah menandatakan akan kepedulian kita untuk adanya perubahan dan peningkatan kesejahteraan di Minahasa,” ujar Tito sembari meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa bekerja kompak serta bersatu hati bertekad memenangan HAG-RJM pada 12 Desember 2012
Mendatang.
Sementara itu, RJM sendiri dalam sambutannya berharap tim pemenangan yang telah dilantik, nantinya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta bisa saling topang-menopang satu sama lain, untuk memenangkan HAG-RJM.
“Yang terpenting dalam kita melaksanakan tugas adalah marilah kita berpikir terlebih dahulu dalam mengambil tindakan untuk merubah Minahasa ini lebih baik dari sekarang,” terang RJM.
HAG sendiri dalam sambutanya tak lupa meminta kepada seluruh pendukungnya termasuk tim pemenangan tingkat desa dan jaga yang telah dilantik, untuk bisa melaksanakan tugas dengan elegan tanpa menjatuhkan satu sama lain, termasuk para calon lain. Tak hanya itu,
dirinya pun berharap, para tim pemenangan nantinya bisa menyampaikan akan kelebihan dan kebaikan dari HAG dan RJM, ketimbang menjelekan kandidat lainnya.
“Marilah kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya yakin, tim yang telah dilantik ini, adalah tokoh-tokoh pejuang untuk perubahan di Minahasa,” ungkap suami tercinta dari asisten bendahara W/KI Sinode GMIM, Meita Gerungan Wallaini. (tim km)

Ada Jebakan Untuk Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Amurang, KM
Upaya dari sejumlah oknum tertentu untuk menjebak Christiany Eugenia Paruntu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati Minahasa Selatan, semakin terang benderang. Hal ini menjadi kian jelas setelah Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI, red) Hens Ruus menuturkan, disekitaran bupati Minsel ada beberapa pejabat yang menjalankan kewenanganya terkesan menjebak Bupati.
“Saya kasih tahu, pertama pak Sekda Drs MC Kairupan, masa dinasnya sudah selesai, ini seharusnya diberhentikan tidak perlu lagi ditahan-tahan, karena setiap kewenangannya dalam mengambil keputusan pastinya illegal. Itu satu, kemudian Kadis Pertanian dan Peternakan Minsel Ir Decky Keintjem, setahu saya ada jatah japre terhadap kelompok tani, trus kemudian rangkap jabatan dari sejumlah pejabat Minsel,” ujar dia.
Lanjut Ruus, semua ini secepatnya diseriusi, sebab jika tidak persoalan ini akan menjadi bumerang buat Bupati sendiri. “Bupati harus cepat bertindak dan mengambil langkah tegas. Jika tidak ada orang-orang yang bisa memainkan persoalan ini,” tandasnya. (DolvieMangindaan)

DPT Minahasa 263.527 Pemilih

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupa-ten Minahasa, mene-tapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 263.527 pemilih untuk pemilihan kepala dae-rah yang rencananya akan dilaksanakan 12 Desember 2012.
Ketua KPU Kabu-paten Minahasa, Meydi Tinangon M.Si mengatakan, jumlah pemilih tersebut telah ditetapkan oleh KPU untuk pemilih Pilkada. Jumlah itu juga lebih banyak jika dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS) yang mencapai 258.225  pemilih.
“Kami sudah tetapkan DPT pilkada. Untuk saat ini, kami meneruskan untuk agenda lain, seperti penetapan calon kepala daerah serta pengundian nomor urut,” ucapnya.
Tinangon mengatakan, untuk DPT, terdapat sejumlah daerah yang jumlah pemilihnya cukup banyak di antaranya di Kecamatan Pineleng yang jumlah DPT nya mencapai 37.939 pemilih, Kecamatan Tombariri dengan 20.787 pemilih, dan Kecamatan Tondano Selatan dengan 16.296 pemilih.
Selain itu, terdapat sejumlah daerah yang terendah di antaranya Kecamatan Langowan Selatan dengan 6.252 pemilih, Kecamatan  Langowan Utara dengan 6.690 pemilih, dan Kecamatan Kawangkoan Utara dengan 6.422 pemilih.
Hadir dalam penetapan DPT tersebut, sejumlah tim sukses pasangan calon dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Minahasa serta Panitia Pengawas Pemilukada Minahasa.(fernando kembuan)

SMKN 2 Manado Bebas Narkoba

Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno saat memberikan
 penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru serta pegawai di
SMKN 2 Manado, Rabu (24/10) kemarin. (FOTO: IST)

Manado,KM—
Narkoba merupakan perusak generasi muda di Indonesia, hal ini membuat badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Manado melakukan penyuluhan kepada ratusan siswa dan guru di SMKN 2 Manado. Selain melakukan penyuluhan, pihak BNN juga melakukan pengambilan sampel melalui tes urine bagi 34 siswa dan 14 guru dan pegawai, pada Rabu (24/10) kemarin.
Kepala SMKN 2 Manado, Julian Watung SPd kepada Koran Manado menjelaskan, para siswa dan guru yang mengikuti penyuluhan ini sangat antusias. Sebab kgiatan seperti ini sangat penting dilakukan kepada siswa, agar siswa sejak dini menjauh dan menghindar dari barang haram ini. “Selaku Kepsek, sangat memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh pihak BNN Kota manado yang menginisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada siswa kami,” kata Julian.
Dia menyebutkan, dari hasil tes urine bagi siswa, pimpinan sekolah dan guru, hasilnya sangat memuaskan. Sebab tidak ada yang terindikasi pemakai narkoba. “Kegiatan seperti ini bagi siswa dan guru  dimaksudkan agar sejak dini mereka tak terlibat Narkoba dan memahami kalau mereka menggunakan barang haram ini, akan merusak masa depan mereka sendiri,” tandasnya, sembari menyarankan agar siswa tak terlibat hal-hal negative, seperti jadi pecandu narkoba.
Sementara Kepala BNN Kota Manado, AKBP Parktikno dalam materi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menjelaskan, Kota Manado perlu untuk diwaspadai. Sebab Narkotika ini sangat berpeluang untuk diedarkan di daerah ini, karena daerah kita berbatasan langsung dengan wilayah Philipina dan Papua Gini. Selain itu pintu masuk peredarannya, dari Tawawo, Malaysia Timur.
“Siswa disarankan untuk tidak merokok. Sebab jalan menuju untuk siswa ini menggunakan Narkotika, karena berawal dari merokok. Karena itu mendekat saja pada narkotika, jangan coba-coba dilakukan. Apalagi sekarang ini pengedar mengincar siswa untuk menjadi target mereka,” paparnya.
Selain AKBP Parktikno, pembicara yang lain juga memberikan materi antara lain, Kepala Seksi Pencegahan Narkotik , Wayan Munggah SH dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Diana. (otnie)

Oknum PNS di Bolmut Terancam Dipecat

Drs Reky Posumah MSi

Boroko, KM –
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara me-ningkatkan kinerja dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mendapat perhatian seius Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Reky Posumah MSi.
“PNS adalah percontohan bagi masyarakat untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal,”tegas Po-sumah.
Dikatakannya, dalam pelaksa-naan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) baik itu kehadiran mau-pun kinerja harus lebih baik lagi.
“Disiplin merupakan kunci keberhasilan, baik pribadi maupun organisasi disatu tempat bekerja. Dan lebih luas lagi tentu adalah daerah kita dipastikan akan lebih baik,”ujar Posumah.
Dikatakannya, Pemkab Bolmut dalam memberikan teguran dan tindakan disiplin kepada PNS, dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010.
“Saat ini ada satu PNS dengan inisial dr HC alias Can yang tinggal menunggu putusan soal pemecatan. Kami sudah mengajukan berkasnya ke Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tinggal mengguh hasilnya. Jika sudah ada langsung dilakukan pemecatan,”tegas Posumah.
Selain itu, kata Posumah, ada juga beberapa PNS yang sedang dalam pengawasan soal kehadiran. Sekda berharap, seluruh PNS di lingkugan Pemkab Bolmut mematuhi aturan kepegawaian yang ada.(Santo)

141 Guru Wajib Beri “ Uang Pelicin” Rp 150 Ribu

Agar Dana Sertifikasi Guru Berjalan Lancar
Molibagu,KM -
Ada-ada saja yang diperbuat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Agar proses pencairan dana guru sertifikasi berjalan mulus, tiap guru harus menyetor uang pelicin sebesar Rp 150 ribu untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas (Kadis) Dipora, Hartati Maango.
Informasi ini disampaikan salah satu guru di Bolsel yang meminta namanya tidak dipu-blikasi dengan asalan keamanan. Dia menceritakan, dirinya tidak bisa mencairkan dana sertifikasi karena pihak Bank BRI Unit Molibagu menolak mencairkan kalau tidak ada lampiran rekomendasi Kepala Dinas.
“Sungguh sangat keterlaluan. Kami diwajibkan beru uang Rp 150 ribu agar dapat rekomendasi dari Kadis untuk mencairkan dana sertifikasi di Bank. Padahal ini hak kami. Sebagai guru sertifikasi malah kami dipersulit dengan pungutan liar seperti ini,”ujar guru, Rabu (24/10) kemarin.
Dikatakannya, kebijakan itu dibuat oleh salah satu oknum pejabat di Dikpora Bolsel. Kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
“Bayangkan saja kalau satu guru dipungut biaya Rp150. Sementara guru sertifikasi ada sekitar 141 orang. Itu berarti dana yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp 21juta lebih. Kami berharap, Pak Bupati Hi Herson Mayulu memberi pelajaran kepada oknum pejabat di Dikpora. Dan sebaiknya pejabat-pejabat seperti itu digenati saja,”tambah sang guru.
Guru itu juga menuturkan, selain pungutan yang berkedok rekomendasi pencairan dana sertifikasi, ada pungutan liar lainya. Dimana dalam pengurusan berkas dipungut biaya legalisir sebesar Rp 20 ribu per lembar. Padahal pengurusan berkas hanya SK pembagian tugas, surat keterangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas dan foto kopi piagam sertifikasi.
“Tapi di Dinas masih banyak persyaratan lain yang harus dilegalisir. Bahkan nomornya berbeda-beda dalam satu hari,”ucapnya lagi.
Kadis Dikpora Bolsel, Hartati Maango ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pungutan liar di instansi yang dipimpinnya itu tidak berada di tempat.”Maaf ibu Kadis lagi tugas luar,”ujar staf Dikpora saat ditemui di kantor.(tox)

Orang Tua Murid “Goyang” Dekot Kotamobagu

Pertanyakan 

Transparansi Dana BOS
Kotamobagu,KM-
Puluhan orang tua murid (Wali murid) dan komite SDN 1 Gogagoman, Selasa (23/10) lalu  menyambangi  Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu untuk meminta agar para Wakil Rakyat ini dapat menerima beberapa aspirasi  mereka.
Deni Mokodompit SE selaku Ketua Komite, SDN 1 Gogago-man, Kecamatan Kotamobagu Barat dalam orasinya menga-takan, bahwa sampai saat ini tidak ada penyelasaian terkait masalah internal sekolah yang terjadi selama ini, seperti ketidak transparan atau secara tertutup soal pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)  Oleh Oknum  Kepala Sekolah.
 “Saya sudah melakukan verifikasi dan investigasi dilapangan dan melaporkan Hal ini langsung Ke Dikpora Kota Kotamobagu  tapi sampai saat ini belum juga ada penyelasian baik aparat hukum Kepolisian dan kejaksaan tentang adanya penyimpangan Dana Bos oleh Oknum kepsek,”ujar Denny
Denny  juga menambahkan, ada permasalahan lain yang terjadi di lingkup  SDN 1 Gogagoman, dimana soal minimnya gedung sekolah  sehingga ada beberapa murid tidak bisa di tertampung.  Alasannya jumlah siswa melamar tidak sepada dengan ruang kapasitas belajar atau  berkisar 1 banding 5.
Menagapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Agus Suprijanta mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan dan aspirasi Komite Sekolah.
“Tetapi kami belum bisa melangkah sejauh itu karena belum ada penyelasaian pihak eksekutif (Dinas Pendidikan Dan Olahraga,red) Kota Kotamobagu  untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang terjadi di SDN 1 Gogagoman.(Mg I/Erwin)

Dekot Suport Provinsi Bolmong Raya

Kotamobagu,KM –
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Rabu ( 24/10) kemarin untuk membahas pembentukan Provinsi Bolmong Raya (BMR). Nampak hadir dalam rapat paripurna itu para tokoh-tokoh masyarakat serta pihak pihak yang mengiginkan Provinsi Totabuan.
Ketua Komisi II Kota Kotamobagu, Hi Rudini Sako SE mengatakan, bahwa pihaknya cukup mensuport terwujudnya Provinsi Tota-buan, hal ini dikatakannya jika Provinsi di Bolmong Raya terbentuk tingkat pela-yanan kepada masyarakat serta pembangunan akan lebih maju dengan kondisi saat ini.
“Sikap kami selaku wakil rakyat sangat mendukung penuh adanya cita cita rakyat Totabuan menunju Provinsi,” ujarnya.
Sekretaris Panitia Peme-karan BMR, Nayodo Kurnia-wan SH, saat ini pihaknya lagi berupaya mengumpulkan dana dalam pengurusan adminitrasi atau kelengkapan mewujudkan pembentukan Provinsi.
“Kami panitia berharap agar pihak tertentu dapat juga mendukung aspirasi ini menuju Provinsi Totabuan termasuk membantu adanya keperluan penting dalam kebutuhan mewujudkan provinsi,”Harap Nayodo.
Kalangan mudah Kotamo-bagu juga ikut mendorong terciptanya Provinsi BMR, Rolli Lasabuda, Audi Kerap, Yodi Damopolii merupakn sebagian kaum mudah yang ingin adanya perubahan.
“Jika semua elemen penting di Bolmong Raya akan bersatu, dapat diyakini Provinsi Totabuan  terwujud sesuai dengan harapan, terutama pihak pemerintah daerah di Bolmong Raya dan Provinsi Sulut,”rarap ketiga tokoh pemuda Kotamobagu itu.(ewin)

Sertifikat Adipura Terus Digaungkan

Nova Rompas

Tomohon, KM—
Antusiasnya Pemerintah Kota Tomohon untuk mendapatkan predikat sebagai Kota Adipura ternyata tidak dipandang sebelah mata oleh jajaran penggiat sertifikat adipura itu.
Kali ini, Sekot Tomohon DR Arnold Poli SH,MAP terus menggaungkan proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut kepada instansi terkaiat dan masyarakat Tomohon secara umum.
“Kepada instansi teknis seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tatakota, PU dan instansi teknis lainnya harus saling mendukung soal niat mendapatkan sertifikat tersebut, begitupun masyarakat luas di Kota Tomohon agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan keindahannya karena itu merupakan prasyarat jika mengingnkan sertifikat adipura tersebut,” ujar Poli.
Senada dengan itu Kaban BLH Ir Nova Rompas mengatakan, memang sampai dengan saat ini gaung untuk mendapatkan sertifikat adipura terus dipubliskasikan kepada masyarakat. “Masyarakat juga memiliki semangat tersendiri dalam meraih predikat adipura itu,” ujar kaban BLH itu.(yongkie sumual)

KPUD Pleno Penetapan Cabub dan Cawabub

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, akan mengelar pleno penetapan  calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup), Kamis (25/10) hari ini. Demikian dikatakan Ketua KPUD Mina-hasa Meidy Tinangon SSi M.Si, kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, pihakanya ber-sama kempat anggota komi-sioner KPUD lainnya akan mengelar rapat pleno penetapan cabub dan cawabup. Dijelas-kan, pleno penetapan tersebut dilakukan secara tertutup. “Pleno penetapan akan di lakukan secara tertutup,” ujar Tinangon.
Lanjut, Tinangon mengata-kan pihaknya sudah membe-rikan undanngan kepada pasangan calon terkait dengan akan dilakukan penetapan cabup dan cawabup. Menurutnya, pleno penetapan calon hanya berdasarkan hasil penelitian berkas.
Sementara itu, sejumlah pasangan calon yang diprediksi akan mengikuti pertarungan untuk mempe-rebutkan DB 1 B dan DB 5 B yang bakal dihelat, pada desember mendatang dian-taranya, pasangan yang diusung oleh Partai Gabungan (Pargap) Gerindra, Barnas dan PDS, Hangky Arthur Gerungan (HAG) dan Ricky Janeman Montong (RJM). Janjtce Wowiling Sajouw (JWS) dan Ivan Sarundajang (Ivansa) yang diusung oleh PDIP Perjuangan. Careigh Naichel Runtu(CNR) dan Denny Jonly Tombeng (DJT) yang diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Pasangan Jouce Kaseger(JC) dan Ferdinand Mewengkang (FM) dari partai gabungan non sit parlemen. Serta  pasangan dari jalur perseorangan atau independen Ariane Fredrick Nangoi (AFN) dan Jefry J Mentu (JJM). (fernando kembuan)

Harga Tanah Dibayar Sesuai NJOP

Mega Proyek Tol Manado-Bitung

Drs Edison Humiang MSi

Bitung,KM-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dalam waktu dekat ini akan membayar seluruh lahan dan perkebunan milik warga, yang masuk dalam rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung. Pemerintah akan memprioritaskan lahan kosong milik warga. Untuk pembayarannya disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Hal tersebut dikatakan Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang MSi, saat diwawancarai, Rabu (24/10), diruang kerjanya.
“Sebagai pemerintah, kami tetap akan membayar lahan warga yang terkena dalan rencana pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, dengan harga sesuai dengan NJOP Rp30.000/meter,”ungkap Humiang.

Lanjutnya juga, dasar pembayaran tersebut, diyakini tidak akan merugikan masyarakat. “Sekarang tim sementara turun lapangan untuk menemui para pemilik lahan, namun dari pembayaran tersebut, nantinya ada kriteria yang di berikan dan semua sudah diperhitungkan pemerintah, pkoknya dalam waktu dekat akan di bayar,”ujar putra Sitaro ini.

Humiang juga menambahkan, Pemkot Bitung, menyediakan dana pembebasan lahan, sebesar Rp10 miliyar, disamping Rp100 miliyar yang disediakan Pemerintah Provinsi Sulut.(yappiletto)

Kadis Capilduk Cari Kambing Hitam

4 Mesin e-KTP Rusak

Minut, KM -
Program pemerintah pusat soal elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), sepertinya kurang dicermati Pemkab Minut, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discalpiduk) Minut.
Hal ini ditandai dengan rusaknya mesin pencetak e-KTP di empat kecamatan, dan sepertinya tidak ada perhatian dari dinas terkait.
Dimana dari data yang dirangkum, empat kecamatan yang mengalami kerusakan, masing-masing, Kalawat, Kema, Likupang Selatan (Liksel), Likupang Timur (Liktim).
"Benar, ada empat kecamatan, mengalami kerusakan mesin, dan sementara dicarikan solusinya,"tutur Kadiscapilduk Arie ngangi.
Akibat kerusakan tersebut, Ngangi mengklaim kesalahan tersebut datangnya dari oknum kontraktor yang melakukan pengadaan mesin e-KTP tersebut.
"Ini bukan kesalahan pihak Discalpiduk, tapi kesalahan oknum pihak kontraktor tentunya, dimana untuk tiap kecamatan dapat dua alat mobile dan sekarang rusak,"elak Ngangi terkesan cuci tangan.
Mirisnya, hingga saat ini masih ada 10 kecamatan belum sama sekali melakukan pembuatan e-KTP, tanpa alasan jelas.(hendrasamuel)

Temuan Tim Investigasi Pemkot di SPBU

PENGISIAN BBM jenis solar kendaraan di Kota Manado

ternyata ada yang melebihi kapasitas normal.(Foto: ilustrasi)

Tangki Kendaraan Modifikasi, Tampung 400 Liter Solar
Manado, KM —

Adanya laporan masyarakat terkait ulah oknum karyawan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah besar, kepada pemilik kendaraan modifikasi tangki minyak, ternyata bukan sekedar isapan jempol.
Faktanya, melalui tim investigasi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menemukan salah satu kendaraan jenis truk memiliki volume tangki minyak yang tidak normal, karena telah dimodifikasi bisa menampung sedikitnya 400 liter solar, sedang melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Manado.
“Temuan dilapangan, ada kendaraan jenis truk yang telah direkayasa tangkinya sedang mengisi di SPBU Kairagi. Kendaraan tersebut rupanya dalam sehari telah bolak-balik di SPBU tersebut hingga 4 kali, dan herannya tangkinya bisa menampung 400 liter solar. Itu memang benar sesuai kecurigaan kami selama ini,”ungkap Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Manado, Drs Helmy Bachdar, Rabu (24/10).
Menurutnya, sesuai data dari Pertamina, stok BBM jenis solar untuk Kota Manado cukup bahkan melebihi kuota. Sehingga, dalam kondisi normal dipastikan tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang ini.

“Itu sesuai dengan data yang kami peroleh dari pertamina. Tapi pada kenyataanya di setiap SPBU kerap terjadi kelangkaan, sehingga terjadi antrian panjang, dan imbasnya pada gangguan pada arus kendaraan. Kecurigaan adanya permainan di SPBU itu sendiri, kami peroleh dari Pertamina, sehingga kami melakukan uji petik dilapangan, dan ternyata benar,”jelas Bachdar.
Sementara, Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan yang dimintai tanggapannya menegaskan, dirinya berharap ada aksi dari pihak kepolisian.

“Dugaan awal yang kami peroleh dari Pertamina memang kita langsung bentuk tim untuk mengecek langsung di SPBU-SPBU di wilayah Manado. Temuannya benar, sehingga ini patut di telusuri oleh pihak aparat kepolisian. Karena kelangkaan solar sudah meresahkan masyarakat dan jelas mengganggu, untuk itu perlu ada ketegasan,”pungkas Wawali, kemarin.(jan torindatu)

Warga Perbatasan Jadi Komoditi Politik

Miliki KTP Ganda 

Ventje Pontoh SH

Manado, KM –

Masyarakat yang tinggal di perbatasan dua wilayah pemerintahan, sering dimanfaatkan berbagai elemen untuk kepentingan sesaat, seperti menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), maupun Pemilu legislative (Pileg).

Menghadapi momen pesta demokrasi seperti itu, masyarakat perbatasan sering dijadikan komoditi politik. Padahal, hari-hari biasanya permasalahan perbatasan tidak pernah disinggung. Hal ini wajar terjadi karena terkait dengan peolehan suara kandidat yang bertarung dalam Pemilu.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menegaskan, masyarakat perbatasan seperti Desa Tikela dan Kelurahan Paal IV, harus menentukan sikap. Jika ingin menjadi warga Kota Manado, harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Manado.

“Yang diperlukan disini adalah sikap tegas masyarakat. Kalau menyangkut tapal batas sebenarnya tidak ada masalah karena sudah jelas. Tetapi, masyarakat ini yang sering menimbulkan masalah. Jadi tergantung dari masyarakatnya, jika ingin jadi warga Kota Manado harus memiliki identitas seperti KTP Manado,”tandas Kepala Disdukcapil Manado Ventje Pontoh SH, kepada Koran Manado, Rabu (24/10).

Menurutnya, persoalan kependudukan yang timbul akibat masyarakat memiliki KTP ganda. Memang, untuk Kota Manado telah diberlakukan KTP elektronik (e-KTP). Namun, di Kabupaten Minahasa belum dan masih menggunakan KTP Siak.

“Untuk pengawasan masyarakat yang ber KTP ganda agak sulit dilakukan. Meskipun, kita di Manado telah menggunakan e-KTP. Tapi persoalannya, di Kabupaten Minahasa belum ada e-KTP. Kalau semua sudah e-KTP, kepemilikan KTP ganda tidak akan terjadi. Karena di e-KTP akan menentukan mereka berdomisili dimana, harus pilih salah satu,”pungkas Pontoh.(jan torindatu)     

Bangunan Liar Bakal Ditertibkan Satpol PP Manado

Beri Waktu Pemilik Bongkar Sendiri

Frans Koagouw

 Manado, KM -

Sejumlah bangunan liar yang ada di Kota Manado bakal dibongkar. Pasalnya, bangunan-bangunan itu selain tidak ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), juga merusak wajah Kota Manado sehingga terlihat semrawut. Itulah sebabnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado berencana membongkar semua bangunan liar dengan melakukan penertiban.

"Kita akan panggil yang punya bangunan-bangunan tersebut. Kami akan berikan waktu untuk dibongkar sendiri,”ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado Frans ‘Vicky’ Koagouw.

Koagouw mencontohkan bangunan liar yang terletak disamping mesjid eks Kampung Texas. Menurutnya, keberadaan bangunan itu tidak berijin dan menggunakan lahan milik pemerintah. Makanya, warga yang menempati bangunan itu diminta untuk meninggalkan tempat tersebut.

“Sementara ini, kami sedang melakukan pendataan bangunan-bangunan liar yang ada. Tetapi, untuk bangunan di samping masjid eks Kampung Texas akan dipanggil. Kalau tidak ada itikad baik dari masyarakat untuk membongkarnya sendiri, maka dengan secara paksa akan dibongkar. Karena itu telah melanggar aturan yang berlaku," tandasnya.

Diakui Koagouw, masih banyak bangunan liar yang belum terdata secara pasti. Sehingga, pihaknya akan melakukan penertiban pada pekan ini, secara keseluruhan.

"Saya berharap para pemilik bangunan yang dimaksud bisa memahami dan bisa membongkarnya sendiri. Kami masih memberikan waktu, jangan sampai masyarakat tidak mematuhinya, kami tidak segan-segan akan membongkarnya karena memang telah melanggar aturan,"pungkas Koagouw.(jan torindatu)