Basaan Masih Mencekam

Empat Rumah Dibakar

Isu SARA Beredar Melalui BBM

Mitra, KM-
Bentrok antar warga di desa Basaan, Minahasa Tenggara tersebar cepat ke seantero Sulawesi Utara, Jumat (18/10) melalui pesan singkat via Blackberry Messenger (BBM). Parahnya lagi, isi pesan singkat itu berbau Suku, Agama, dan Ras (SARA) tersebar secara berantai.
Pesan BBM itu berbunyi, "Basaan Ratatotok, Sulut. Dikabarkan bahwa dari lokasi tersebut saat ini telah terjadi perang antar agama. Menurut informasi, bahwa pasukan jihad yg berasal dari Kota Bitung telah bergabung di lokasi tersebut. Telah banyak korban jiwa. Tolong bagi teman/sahabat yang memiliki saudara/kenalan di Basaan Ratatotok agar dapat segera dihubungi dan mohon bantuan doanya."
Kapolda Sulut, Brigjen Robby Kaligis, yang mengetahui informasi itu langsung terjun ke dilokasi kejadian. Setiba di lokasi, Kapolda langsung disuguhi aksi saling hadang antar kelompok warga. Puluhan aparat dari Polres Minsel, yang telah berada terlebih dahulu di lokasi, langsung menghalau dan meminta warga bubar dan menyimpan senjata tajam yang mereka bawah.
Tak lama kemudian, Kapolda langsung bertemu dan berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan warga yang bertikai.
Usai pertemuan singkat itu, Kapolda kepada sejumlah wartawan menuturkan, kejadian tersebut itu dipicu masalah pribadi dan bukan masalah SARA seperti diisukan di media jejaring sosial.
Sementara itu, dari informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado di lokasi kejadian menyebutkan, bentrok antar warga ini diduga dipicu minuman keras dan masalah pribadi. Dua kelompok warga di desa Basaan Atas dan Basaan Pesisir saling serang. Kelompok pemuda dari Basaan Pesisir beberapa kali melemparkan bom molotof. Sedikitnya empat rumah warga hangus terbakar akibat pertikaian ini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas (Kesbangpolinmas) Minahasa Tenggaran, Hendrik Sompotan menyebutkan, peristiwa itu kini tengah ditangani pihak Kepolisian Resort (Polres) Minsel, bersama Polsek Ratatotok dan Kesbangpolinmas.
"Kami sudah mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial, untuk penanganan darurat dan tenda sudah dikirim oleh pihak dinas sosial," ungkap Sompotan.
"Meminimalisir dampak kejadian ini, kami telah mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut. Pak Kapolres juga sudah ada di lokasi kejadian untuk mengendalikan situasi," ungkapnya.
Dia berharap, masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu yang beredar luas di masyarakat.
"Konflik ini murni, masalah pribadi, jadi mohon jangan terpancing. Percayakan penangannya kepada pihak kepolisianm,”tambahnya.
Pantauan Koran Manado di Desa Basaan sekitar pukul 11.00 Wita siang kemarin berangsur kondusif. Namun demikian, suasana masih mencekam. Dibeberapa lokasi nampak jelas dua kelompok warga yang bertikai saling berjaga-jaga. Beberapa diantaranya menggunakan benda tajam. Sementara untuk kelompok dari Basaan Pesisir, jelas terlihat mengenakan ikat kepala putih.(timkm)

Bentrok di Basaan Bukan Karena SARA

Kapolda: Tak Ada Pembakaran Rumah Ibadah

 

Mitra, KM-
Pasca tawuran antar kelompok warga di Desa Basaan, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra), Jumat (18/10), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Brigjen Robby Kaligis, terjun langsung ke lokasi kejadian.
Setibanya di Basaan, Kapolda langsung disuguhi aksi saling hadang antar kelompok warga. Puluhan aparat dari Polres Minsel, yang telah berada terlebih dahulu di lokasi, langsung menghalau dan meminta warga bubar dan menyimpan senjata tajam yang mereka bawah.
Didampingi Kapolres Minsel, AKB Iis Kristian, Kaban Kesbangpolinmas Mitra, Hendrik Sompotan, Perwira Penghubung Kodim 1302 Minahasa, Mayor Inf Tampilang, Camat Ratatotok, Jani Rolos, Kapolsek Ratatotok, Ipda Farly Panambunan dan sejumlah anggota Polisi, Kaligis berdiskusi langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan warga yang bertikai.
Saat diiwawancarai usai pertemuan, Kapolda menyampaikan bahwa kejadian itu dipicu masalah pribadi dan bukan masalah SARA sebagaimana diisukan di media jejaring sosial.
"Kondisinya aman terkendali, anda bisa lihat sendiri kan, dan tidak ada pembakaran rumah ibadah, seperti yang merebak. Kami sudah minta tokoh masyarakat dan perwakilan warga, untuk sama-sama dapat menjaga stabilitas," ujar Kaligis.
"Kita sudah siapkan aparat secukupnya untuk pengamanan. Namun apabila diperlukan, kita akan tambah lagi. Yang pasti aparat akan terus melakukan patroli dan pengamanan di lokasi kejadian perkara,"tambah Kapolda.
Pantauan Koran Manado dilapangan, stabilitas di desa Basaan, pasca kedatangan aparat, berangsur pulih. Ratusan aparat kepolisian pun, termasuk Brimob Polda Sulut, ikut bersiaga di tengah kampung, lokasi yang menjadi tempat tawuran antar kelompok warga.(timkm)

Pumpente Resmi Gantikan Salindeho

PELANTIKAN Denny Pumpente dalam sidang paripurna DPRD Sitaro,.(Foto: ist)

Sitaro,KM—
Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 220 Tahun 2013 tertanggal 24 September, Jumat (18/10) pagi, Dewan Kabupaten (Dekab) Sitaro menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW).
PAW dilakukan terhadap Sisca Salindeho yang sekarang telah menjabat Wakil Bupati Sitaro, dengan penggantinya Denny Pumpente.
Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin Wakil Ketua Heronimus Makainas SE, didampingi Ketua Dekab Djibton B Tamudia BAc, Wakil Ketua Elians Bawole SE MM serta para anggota legislatif, dan turut hadir Bupati Sitaro Toni Supit SE MM, para asisten sekda, pimpinan-pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), tokoh msayarakat, dan tokoh agama.
Dalam kegiatan tersebut, Pumpente dilantik secara resmi oleh Ketua Dekab Sitaro Djibton B Tamudia BAc sekaligus memandu pengucapan lafal sumpah dan janji sebagai anggota DPRD antar waktu.
“Pumpente resmi menggantikan Siska Salindeho yang saat ini sudah menjabat dan telah dilantik menjadi Wakil Bupati Sitaro, dan juga Pumpente resmi meneruskan sisa masa tugas hingga tahun depan,” tukas Tamudia.(fitri lumiu)

Anggota Komisi IV DPR-RI Kunjungi Bunaken

Diantar Wakil Walikota Manado

KUNJUNGAN kerja Panja RTRW Komisi IV DPR RI di Pulau Bunaken
melihat dari dekat lokasi pemukiman warga. Tampak Wakil Walikota
Harley AB Mangindaan mendampingi pimpinan rombongan
Drs H Ibnu Multazam, Jumat (18/10).(Foto: ist)

Manado, KM -
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, mendampingi anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia ((DPR-RI) yang dipimpin Drs H Ibnu Multazam, mengunjungi Pulau Bunaken, di wilayah Kecamatan Bunaken, Jumat (18/10).
Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan serta Pangan tersebut dalam kapasitas sebagai Panitia Kerja (Panja) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk melakukan peninjauan langsung fisik lokasi dan peruntukan lokasi alih hutan di pulau wisata itu.
Menariknya, saat menginjakan kaki di pulau Bunaken, Komisi IV terlebih dulu mendatangi lahan pekuburan tua, dan melihat salah satu makam milik Keluarga Caroles yang telah ada sejak tahun 1936. Hal ini untuk memastikan jika sebelum disahkannya lokasi konservasi Taman Nasional Bunaken, telah ada penduduk yang mendiami lokasi itu.
Selanjutnya, diiringi alunan music bamboo, rombongan menuju lokasi dialog dengan warga Bunaken di kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan.
Dalam kesempatan itu, Wawali mewakili warga mempertanyakan luasan pemukiman warga yang tinggal 53 hektar dari luas pulau Bunaken 772 hektar.
"Warga tentu mempertanyakan kenapa sekarang tinggal 53 hektar saja, sedangkan sisanya dianggap sebagai hutan lindung,”tukas Wawali, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Manado Ir Ferry Siwi MSi, Kepala Dinas Tata Kota (Distakot) Drs BJ Mailangkay, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Ir Philip Sondakh, Camat Bunaken Reynold Takalamingan SSos serta para Lurah se Kecamatan Bunaken Kepulauan.
Menanggapi pertanyaan itu, Multazam mengatakan pemerintah tidak berniat untuk menggusur tempat tinggal warga dan mendesak warga keluar dari Pulau Bunaken. Menurutnya, pemerintah pusat berharap lahan seluas 53 hektar, dapat diolah menjadi lahan produktif. Selain itu, pemerintah berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
"Kami tidak berniat untuk memindahkan para warga keluar dari Bunaken. Justru kami akan memperkuat, memberi rasa aman dan hak bagi para warga yang tinggal di Pulau Bunaken ini. Salah satu cara, tanah yang sekarang didiami warga kita akan bebaskan dari hutan lindung dan taman nasional,”jelas Multazam.
Lanjut dikatakan, dengan cara demikian warga akan mudah mendapatkan sertifikat dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena status tanahnya jelas.
Dalam kesempatan itu, usai dialog anggota Komisi IV DPR-RI berkesempatan menikmati pemandangan bawah laut yang menakjubkan dengan menggunakan perahu katamaran, sebelum kembali ke Manado dan bertolak ke Jakarta.(jan torindatu)

Pipa PDAM Bocor, Proyek IPAL Timbulkan Kemacetan

Wawali Pantau Lalu Lintas di Jalan Sarapung

PROYEK galian pipa IPAL di jalan Sarapung sempat memacetkan ruas jalan
tersebut akibat pipa PDAM yang bocor. Wakil Walikota Harley AB Mangindaan
melihat langsung kondisi di lapangan, Jumat (18/10).(Foto: ist)

Manado, KM -
Adanya proyek galian pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di jalan Sarapung yang tidak sesuai kesepakatan, membuat Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, turun langsung melihat dari dekat, Jumat (18/10) sekira pukul 12.00 Wita.
Pasalnya, sesuai kesepakatan dengan kontraktor, penggalian badan jalan untuk pipa IPAL dilaksanakan mulai pukul 20.00 Wita atau jam delapan malam sampai jam 05.00 subuh. Namun, sampai sekarang jalan Sarapung depan Rumah Makan Minang Putra belum ditimbun ataupun diaspal, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
“Memang benar ada proyek IPAL dilokasi ini (jalan Sarapung,red), namun akibat penggalian ini salah satu jalur pipa air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) terkena eskavator saat penggalian, sehingga airnya meluber,”jelas Ai, sapaan akrab Wawali, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manado Ir Ferry Siwi MSi dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Manado AKP Aidit Djafar SH MH.
Menurut Wawali, kontraktor pelaksana IPAL terkesan tidak professional dalam melaksanakan pekerjaan. Padahal, dari informasi yang diterima mereka memiliki alat untuk mendeteksi logam. Tetapi, ketika dilakukan penggalian oleh kontraktor IPAL berakibat bocornya pipa PDAM.
“Ini yang menyebabkan sehingga pekerjaan mereka sampai siang hari, saat banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Akibatnya, terjadilah kemacetan di jalan Sarapung. Tapi, sudah ada upaya perbaikan oleh PDAM,”tukas Wawali.(jan torindatu)

Disparbud Gelar Manado Teennagers Competition 2013

Iven Perdana, Libatkan 20 Pelajar Terpilih

MADTCO tahun 2013 dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Manado
Harley AB Mangindaan di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota,
Jumat kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM -
Guna menanamkan kecintaan para pelajar terhadap pariwisata di Kota Manado, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk pertama kalinya, melaksanakan pemilihan putra putri pariwisata yang dikemas dalam gelaran Manado Teennagers Competision (MADTCO) tahun 2013.
Pembukaan kegiatan yang diikuti 20 peserta perwakilan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat itu, dilakukan Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota, Jumat (18/10).
Dalam sambutannya, Wawali meminta para peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Selain memiliki kecantikan dan kegantengan, faktor kepintaran menjadi penentu kepribadian seseorang. Sehingga, peserta diharapkan mampu bersaing dan menunjukan jati diri dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengembangan pariwisata di Kota Manado.
“Jadilah remaja dan pemuda yang tangguh serta berani dan bertanggung jawab dalam menghadapi persaingan. Ciptakan kreatifitas dalam mengenal pariwisata Manado, tidak hanya sekedar tahu tetapi mengerti system yang harus dilaksanakan mengembangkan obyek wisata seperti Bunaken,”ujar Wawali.
Sementara, Kepala Disparbud Manado Hendrik Waroka, dalam laporannya mengatakan pelaksanaan MADTCO tahun 2013, merupakan kegiatan pengganti dari pemilihan putra putri Bahari yang tidak jadi dilaksanakan tahun ini.
“Ini adalah ide dan gagasan dari pak Wakil Walikota, untuk melibatkan pelajar di Kota Manado dalam ajang pemilihan putra-putri pariwisata,”pungkas Waroka, seraya menambahkan jika babak final akan dilaksanakan 26 Oktober mendatang.(jan torindatu)

Mahasiswa Dapat Kembangkan Bisnis Mandiri

Worshop Kewirausahaan di Unika Della Salle Tuntas

REKTOR Unika De La Salle Manado, Pst Revi Tanod foto bersama
Direktur Humber The Business School Mary Heather White
dan pemateri serta peserta workshop kewirausahaan usai penutupan,
pada Jumat (18/10). (FOTO: OTNIE/KM)

Manado,KM—
Applied Entrepreneurship Curriculum Design hasil kerjasama Humber Business School, Canada dan Unika De La Salle Manado yang menggelar pelatihan, dan berakhir pada Jumat (18/10)  Universitas Katolik (Unika) Del La Salle Manado. Para peserta yang berasal dari utusan berbagai program studi di Unika De La Salle telah memperoleh berbagai pengetahuan dan ‘insight’ mengenai arti dari Entrepreneurship (Kewirausahaan).
Direktur Humber The Business School Mary Heather White mengatakan, dalam pengembangan bisnis di Sulawesi yang diterapkan pada mahasiswa untuk mandiri. “Untuk tingkat kesuksesan terngantung dari diri mahasiswa. Maka harus mengetahui apa yang akan digeluti sesuai produk yang diembannya,” katanya.
Humber sendiri telah membina mahasiswa di Indonesia lebih dari tiga ribu mahasiswa. Lanjut White, kerjasama yang telah terjalin dengan 7 Universitas di Sulut, diantaranya De La Salle, Unsrat, Unklab, Unima dan Sulsel 3 kampus, yang telah melaksanakan Memorandum Understanding (MoU) yang ditandatangani masing-masing kampus.
Kegiatan yang sama juga lanjutnya,  akan kami gelar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada, Senin (21/10).
Hal senada dikatakan pemateri workshop Prof Shery Beatle, pelaksanaan ini juga telah dilakukan di banglades, tansania.  Pada intinya yang ikut memulai bisnis sendiri, sudah kisaran 20-30 persen yang telah terbentuk, sudah memulai bisnis sendiri. “Jadi tergantung bagaimana kemauan seseorang untuk membuka bisnis, apakah cocok keadaan lingkungan dengan bisnis, itupun jika cocok akan berhasil,” paparnya.
Diakuinya, kalau tingkat sukses mereka yang mau ingin maju tergantung dari pribadi mereka. Sebab membuat bisnis dari pada mengubah pasar ataupun menjual ke pasar tergantung nilai konsumsi daerah itu sendiri. Kalau di daerah itu konsumtifnya tinggi maka bisnisnya bisa berjalan lancar.
Dia juga menyebutkan, kalau pihak Humber tak mengevaluasi peserta yang telah sukses. Namun hanya menerapkan bahan ajar saja pada peserta didik. “Kunci dalam penerapan tergantung dua cara yakni pada guru mengajar dan centernya pada mahasiswa dalam penerapan pengembangan bisnis,” tandasnya.
Tampil sebagai pembawa materi dalam international workshop, Prof Sheryn Beattie dan Prof Stephen Lichty. Keduanya merupakan pakar kewirausahaan dari Humber Business School Canada yang secara intens memberikan pengajaran mata kuliah entrepreneurship di Unika De La Salle dan enam project partners lainnya yang tergabung dalam Sulawesi Economic Development Strategy (SEDS) Project di wilayah Sulawesi Utara dan Selatan.
Sementara Rektor Unika De La Salle Manado, Pst Revi Tanod memberikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini, dimana tentunya dapat membantu para mahasiswa menjadi pengusaha serta membawa dampak pada pembangunan Ekonomi. (otnie tamod)

Tugas Guru Membina dan Mendidik Siswa

Ernst Kairupan SPd MM

Manado,KM—

Sebagai guru yang profesional tugas kita adalah membina dan mendidik anak didik di sekolah dengan tulus dan penuh bijaksana. “Orangtua menitipkan anak mereka kepada sekolah, berarti tugas kita untuk membimbing, membina dan mendidik mereka agar kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa,” kata Kepala SMPN 7 Manado, Ernst Kairupan SPd MM, kepada wartawan, Jumat (18/10).
Terkait dengan adanya guru yang sering ‘dendam’ kepada siswa karena perlakuan siswa yang mungkin mengecewakan guru tersebut. Kairupan berharap, tidak boleh terjadi hal demikian. Jika terjadi di lingkungan SMPN 7 Manado, maka saya akan memberi sanksi kepada guru itu. “Orangtua mempercayakan anak mereka untuk dititipkan ke sekolah, seharusnya kita mendidik siswa itu, agar menjadi lebih baik, bukannya kita menaruh dendam dan memberikan nilai yang jelek kepada siswa,” ungkapnya.
Mantan Wakepsek SMPN 1 Manado ini menyebutkan kalau, guru-guru di SMPN 7 Manado, selalu di warning tentang Undang-Undang perlindungan anak, agar guru tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya selalu mengingatkan guru, agar bisa mengendalikan emosi jika ada siswa yang melanggar aturan. Lebih baik kita bicarakan secara baik-baik dan kita bina siswa tersebut, agar tidak lagi melanggar aturan. Karena jika kita tidak menjaga emosi, maka akan berhubungan dengan aparat kepolisian,” tegas Kairupan.
Ia menambahkan, saya pribadi sangat menyangkan jika ada guru yang dendam terhadap siswa dan memberikan siswa tersebut nilai rendah dalam ujian. “Dalam Kurikulum 13, guru harus menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa,” tandasnya. (otnie tamod)

Siagian Kunjungi Pinangunian dan Kasawari

Tinjau Tanah Konservasi

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ian Siagian, didampingi Walikota Bitung, Hanny Sondakh,
saat menngunjungi Kelurahan Pinangunian, Jumat (18/10) kemarin.

Bitung,KM-

Usai disetujuinya 50,2 Hektar oleh Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada masyarakat yang sejak dulu menduduki tanah kawasan konservasi yang saat ini sementara berproses di DPR RI dan untuk meminta persetujuaannya terkait penetapan kawasan konservasi yang telah diduduki masyarakat menjadi hak milik tersebut. 

Ian Siagian, Anggota Komisi IV DPR RI mengunjungi lahan yang rencananya akan dibebaskan oleh pemerintah pusat di Kelurahan Pinangunian dan Kawari tersebut.

“Kedatangan saya kemari untuk mengecek kebenaran mengenai permohonan pemerintah kota Bitung agar melakukan pembebasan tanah Cagar Alam ataupun tanah kawasan Lindung yang besarannya untuk kota Bitung yang mencapai 50.2 Ha,” katanya, didampingi oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh.

Namun demikian seperti halnya di Pinangunian, anggota DPR RI ini mendapatkan bukti kalau lahan yang disetujui tersebut sangat kecil.

“Lahan konservasi yang direstui oleh kementerian kehutanan sangat kecil karena total luas area yang telah disetujui oleh masyarakat adalah 1000 Ha,” kata Sekretaris Lurah Pinangunian Jamal Sahempa.

Mendengar pernyataan Sekretaris Lurah tersebut, Siagian mengatakan kalau warga masyarakat tidak usah takut.

“Saya sudah bicara dengan Walikota untuk segera masukan permohonan pengusulan secara parsial ke kementerian kehutanan biar nanti saya yang mengawasinya sebab bagaimanapun itu akan melalui proses di DPR RI,” kata Siagian.

Dia sendiri mengatakan jika komisi 4 DPRD  RI ini hanya mempunyai 2 keputusan dalam pengusulan ini.

“Pada pekerjaan ini sesuai undang-undang DPR RI hanya memutuskan menyetujui atau tidak dan tidak ada negosiasi luasan. Dan setelah kami melihat persoalan disini ternyata yang didata pemerintah pusat lahannya masih kurang, seperti dikatakan ada sekitar 1000 an Ha yang harusnya dibebaskan bukan hanya 2000 M untuk kelurahan Pinangunian ini,” kata Legislator PDI Perjuangan ini.

Sementara Walikota Bitung Hanny Sondakh yang ditemui ditempat tersebut mengatakan, Kota Bitung ada pembebasan lahan konservasi yang diberikan ke warga masyarakat yang telah lama mendudukinya.

“Dari total 1000ha yang kami usulkan hanya mendapatkan 50 Ha, sementara yang lainnya nanti kami usulkan kembali seperti permintaan Anggota DPR RI ini,” kata Sondakh sambil berharap DPR RI menyetujui ditetapkannya 50,2 Ha tersebut. (yappiletto)

APBD Tahun 2014, Prioritaskan RSUD Bitung

Bitung,KM-

Menghadapi perkembangan Kota Bitung mendatang, juga perkiraan perkembangan jumlah penduduk yang akan menjadi 220 ribu jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, akan diprioritaskan untuk pengembangan fisik dan beberapa fasilitas, diantaranya, pelayanan fasilitas umum, meski RSUD Bitung kelas II kini masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sulut.

Direktur RSUD Bitung dr Jeaneste Watuna MKes, ketika dikonfirmasi Kamis (17/10) mengungkapkan, tahun 2013 APBD kota Bitung mengalokasikan dana Rp.1,6 Milliar. Sedangkan untuk tahun 2014 diusulkan sebanyak Rp.1,8 Milliar untuk penambahan ruangan pasien, tempat tidur, alat kesehatan dan peralatan khusus instalasi gawat darurat dan Generator Set (Genset).

Terkait usulan anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Ir Maurits Mantiri mendukung usulan tersebut. “Ini fasilitas penunjang kesehatan, harus menjadi prioritas,”ujar Mantiri.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Drs Edison Humiang MSi mengatakan, kebutuhan RSUD Bitung, akan secepatnya di akomodir APBD, pasalnya RSUD Bitung akan dijadikan Rumah Sakit Pusat Kota Bitung. (yappiletto)

Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tertahan

Sejak Januari Nihil Realisasi

Minut, KM -

Drs Maximelian Tapada

Tunjangan bagi guru non sertifikasi di Minahasa Utara (Minut) yang sampai saat ini belum dibayarkan instansi terkait, ternyata terus mengundang pertanyaan seri

us sejumlah kalangan. Pasalnya, angggaran tersebut sudah ditata dalam APBD, tapi kenapa belum dibayarkan, dan praktis dari Bulan Januari, guru-guru di Minut yang belum sertifikasi belum pernah menerima hak mereka.

Diungkap Aktivis Pemuda Minut William Simon Luntungan, sangat disayangkan kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembayaran tunjangan guru non sertifikasi, tapi kenapa sampai sekarang belum disalurkan. Masalah ini seharusnya juga menjadi perhatian Bupati, dan kalau perlu langsung turun tangan mengecek ketertundaan itu ada di pihak mana.

“Sebab kasihan para guru yang sudah bekerja tapi tidak menerima tunjangan itu,”tegas Luntungan.

Lebih lanjut dikatakan Luntungan, prinsipnya kalau sudah menjadi hak dari guru harus dibayarkan, sebab mereka juga sudah menjalankan tugas, apalagi tunjangan guru non sertifikasi ini sudah sejak Januari belum terealisasi.

“Kalau sampai ada oknum yang sengaja menghambat pencairan tunjangan non sertifikasi itu, harus diberi sanksi keras, sebab masalah ini berhubungan dengan nasib orang banyak dan perlu secepatnya diselesaikan,”tandasnya.

Diketahui, belum cairnya tunjangan non sertifikasi itu, akibat laporan dari sejumlah guru di Lukpang dan di Kalawat. Dimana sampai saat ini mereka belum merasakan tunjangan non sertifikasi yang sudah masuk 10 bulan. Mengenai ini, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minut Drs Maximelian Tapada menyatakan, hal ini akan dicek langsung yang menyebabkan keterlambatan itu. Dan pihak dinas akan menseriusi ini.

“Setahu saya itu sudah direalisasi. Tapi nanti akan dicek kembali secara keseluruhan,”terang Tapada.(hendralumanauw)