Pemimpin Rendah Hati akan Ditinggikan
HAG Dielu-elukan Warga 

 Hangky Arther Gerungan biasa disapah HAG semakin banyak menarik simaptik warga Minahasa. Pengusaha sukses yang rendah hati ini dieluh-eluhkan nahkodai Kabupaten Minahasa periode 2013-2018.

Langowan, KM –
Hangky Arthur Gerungan (HAG), Selasa (02/10) kemarin, memenuhi undangan tokoh-tokoh masyarakat Langowan Timur. Diawali kunjungan pertama ke Desa Walantakan, kemudian di Desa Toraget dilanjutkan kunjungan mengesankan di desa Tempang. Setelah itu, rombongan HAG didampingi setia Ketua Relawan Langowan Jack Londa bersama tim melanjutkan kunjunganb ke rumah duka salah satu warga desa Karumenga.
Di tempat yang dikunjungi HAG selain menyalurkan bantuan diakonia, dan ia juga diminta warga untuk memapar maksud dan tujuan sehingga dirinya bertekad memimpin Minahasa.
Pertemuan di tiga tempat berlainan itu HAG disambut hangat ratusan warga dengan teriak yelyel “Hidup HAG-RJM”. Setiap rombongan HAG melintasi kerumunan warga, ia selalu disapah ramah. Bahkan sesekali bakal calon bupati Partai Gerindra dan koalisi 3 partai lainnya terpaksa harus turun dari mobil melayani jabatan tangan pendukung dan simpatisannya.
Pertemuan dengan warga Walantakan, Toraget, dan Tempang, dengan rendah hati HAG meminta restu melalui dukungan bahwa dirinya putra Minahasa yang lahir, sekolah, dan menanjak dewasa di Langowan. Diungkapkan kalau dia berniat menjadi bupati Minahasa, sehingga butuh dukungan dari masyarakat.
“Langowan sangat berkesan bagi saya pribadi. Saya sekolah dan bergaul dengan kawan-kawan kebanyakan di Langowan, Bahkan saya sendiri lahir di Langowan,” ungkap HAG.
Menjawab pertanyaan Joppy Sumilat yang berprofesi sebagai Kusir Bendi Langowan desa Walantakan, HAG memaparkan soal kendala infrastruktur kawasan yang terkendala political will pengambil kebijakan yang terlalu banyak beban.
Selain itu, masalah lain soal jatidiri tou-Minahasa karena kebudayaan Minahasa yang seharusnya lestari kini mulai tergerus karena perkembangan zaman. Dikatakan pengusaha sukses ini, dirinya bertekad maju di Pilkada Minahasa semata-mata hanya untuk membangun daerah saja.
“Saya tidak berjanji muluk-muluk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sebab hal itu teramat sulit dan tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi kalau diberi kesempatan memimpin Minahasa, saya akan berupaya meningkatkan infrastruktur perekonomian yang menunjang kesejahteraan melalui perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan umum, dan beberapa sektor lainnya,” urai HAG disambut tepuk tangan warga.
Lanjut dikatakan, dirinya terlahir dari keluarga kecil yang bertekad memperjuangkan hak-hak orang kecil ketika dirinya dipercaya menjadi bupati Minahasa.
Minahasa dapat maju bersaing jika tidak ada korupsi. Karena itu, dirinya bertekad me-restorasi Minahasa menuju era baru, menjadi Minahasa yang lebih baik tanpa praktek korupsi.
Pertemuan dilanjutkan di rumah keluarga Robot-Payouw di desa Toraget. Warga yang hadir sambut baik kehadiran HAG, kemudian tak lama disambangi Ricky Janeman Montong (RJM) menambah riuh tepuk tangan panjang warga.
Hal menarik dari kunjungan HAG bersama timnya ketika dia disambut di rumah Hernie Joner Kaawoan, tokoh masyarakat Desa Tempang.
“Kami masyarakat desa Tempang sudah tidak sabar menunggu bapak Hangky dan Ricky (HAG-RJM) untuk segera memimpin Minahasa. Kami tidak akan keliru menentukan pilihan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12,” ujar Kaawoan bahwa angka tersebut sewaktu dirinya di Jakarta, disebut-sebut hari kiamat dunia.
Hanya saja, lanjut dia, angka tersebut memiliki arti besar bagi rakyat Minahasa dan tidak benar disebut hari kiamat.
“Tetapi 12-12-12 itu berarti hari Perubahan Besar bagi rakyat Minahasa dengan pemimpin baru HAG-RJM,” teriak Kaawoan dibarengi yel-yel warga.
Lanjut dikatakan, calon pemimpin Minahasa sudah sepatutnya meneladani ajaran Alkitab yang diyakini umat kristiani dengan kerendahan hari.
“Orang yang rendah hati ini, kami yakin  akan di tinggikan Tuhan,” tandas Kaawoan.
Pertemuan di Desa Tempang dihadiri ratusan Lansia serta Ketuanya Piet Tumilaar, Ketua Gerindra Langowan Timur, Toyib, serta warga yang berjubel.(vanny)

Stevanus Vreeke Runtu

Diduga Tolak Dukung CNR
SVR Galang Penggulingan Winsu
Manado, KM
Ketika Partai Golkar sibuk menghadapi Pemilukada di Minahasa, isu musyawarah daerah luar biasa (musdalub) partai lambang pohon beringin di Kabupaten Sangihe berhembus.
Selentingan informasi, Ketua DPD II Partai Golkar  Kabupaten Sangihe, Winsu Salindeho bakal di-musdalub segelintir orang Golkar.
Soal benar tidaknya, namun figur pengganti Winsu mulai didengungkan, antaranya HR Makagansa yang tak lain Bupati Sangihe saat ini. Konon, isu musdalub ditiup karena alasan Winsu sudah tak efektif lagi menjadi Ketua partai Golkar Kabupaten Sangihe.
Alasan lain, karena Winsu tak loyal terhadap Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Stevanus Vreeke Runtu (SVR).
Hanya saja, Wakil Ketua  DPD I Partai Golkar Sulut Ruben Saerang menepis soal adanya musdalub di Kabupaten Sangihe.
“Memang ada permintaan dari pengurus kecamatan dan fraksi Partai Golkar di Kabupaten Sangihe, tapi DPD I Partai Golkar tidak merestui itu. Musdalub tidak akan pernah ada di Kabupaten Sangihe,” tegas Saerang.
Saerang juga mengungkapkan, untuk menepis gerakan musdalub, tim dari DPD I Partai Golkar Sulut sudah diturunkan di Kabupaten Sangihe.
“Sudah ada tim yang turun, dan DPD I Partai Golkar Sulut tetap pada kesimpulan, tidak ada musdalub,” jelasnya.
Informasi lain berkembang, gerakan musdalub dilatarbelakangi sikap tak mendukung Winsu terhadap pencalonan Ketua Partai Golkar Minahasa Careig N Runtu yang notabene adalah putra sulung SVR.
“Mungkin hal ini yang menyebabkan posisi Winsu sebagai Ketua Partai Golkar Sangihe digoyang,” ujar sumber di DPD I Partai Golkar Sulut.
Tapi, ada kader Partai Golkar di Sangihe yang berkeyakinan musdalub sengaja dimainkan untuk kepentingan Pemilukada Minahasa meski kepentingan apa itu, dia enggan menjelaskannya.
“Pokoknya ada konspirasi antara SVR dengan Makagansa untuk musdalub Golkar Sangihe,” ujarnya sembari mewanti-wanti identitasnya tak dipublikasi.
Soal itu, Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Rene Manembu juga Koordinator PG Sulut membantah ada upaya musdalub di Kabupaten Sangihe.
“Ngak ada info tentang itu. Musdalub kan ada prosedurnya, ndgak bisa sembarangan,” tegas Manembu.
Menurut dia, isu seperti itu tidak menguntungkan Partai Golkar yang lagi menghadapi hajatan Pemilukada di Minahasa.
“Kita mesti menjaga keutuhan dan semangat kader Golkar di Sulut untuk bersatu memenangkan Pemilukada di Minahasa. Bukan sebaliknya, malah merusak keutuhan dan semangat para kader,” imbaunya.(tim-ms)

Pejabat Pemprov “Manuver Politik” di Minahasa
Manado, KM -
Kabar banyaknya pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang melakukan “manuver politik” di Kabupaten Minahasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa 12 Desember mendatang, disambut dingin Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil MPd.
Menurut Wagub Kansil, seluruh pegawai Pemprov Sulut masih pada komitmennya yakni tetap netral dan tidak berpihak pada siapapun. Dikatakannya, jika ada pejabat Pemprov yang ke Kabupaten Minahasa juga tidak ada aturan untuk melarang.
“Kalau dia (pejabat) hanya pulang kampung, siapa yang mau larang? kan tidak bisa. Karena di sana ada orang tuanya, papa, mama, opa, oma yang harus dikunjungi,”ujarnya.
Kansil juga mengatakan, persoalan pejabat Pemprov yang pulang kampung ke Minahasa, sudah terjadi sangat lama dan bukan baru kali ini terjadi apalagi saat Pemilukada.
“Mereka (pejabat) itu yang pulang-pulang kampung bukan cuma sekarang (Saat Pemilukada,red). Sebelumnya juga, tiap Sabtu dan Minggu mereka mudik. Atau istilah dorang bilang, pulang gunung,”tandas Kansil didampingi Sekprov Sulut, Ir SR Mokodongan.
Fenomena pulang kampung (pulang gunung) ini mulai marak dibicarakan di lingkungan Pemprov Sulut saat salah satu anak dari Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang yakni Ivan Sarundajang, nekat maju dalam Pemilukada di Kabupaten Minahasa sebagai calon Wakil Bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ivan mencoba peruntungan dengan berpasangan dengan, Jantje Sajow Wowiling (JWS) yang juga Wakil Bupati Minahasa. Kuat dugaan para pejabat Pemprov yang saat pulang gunung itu dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi massa guna mendukung calon JWS-Ivansa.(onal)

Kegiatan Tambang PT MMP Ditolak

Kantor Bupati Minut Dilempari ‘Tai’ Sapi 

massa demo buang tai sapi didepan ktr bupati terkait tambang biji besi minut

Minut, KM
Kembali warga yang mengatasnamakan peduli pulau Bangka melakukan aksi demo penolakan penambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Selasa (02/10) kemarin.
Parahnya, warga yang kesal dengan kebijakan pemerintah kabupaten yang masih mengijinkan PT MMP beroperasi, memberikan hadiah yang tak mengenakkan seperti kotoran sapi dan tomat busuk.
Pelemparan tahi sapi dan tomat ke arah pintu masuk kantor Bupati Minut, sontak membuat suasana semakin panas, bahkan nyaris saja tahi sapi mengenai Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Drs Johanes Rumambi yang saat itu bersama Kabag Humas Drs Sem Tirajoh mewakili Bupati dan Wakil Bupati menerima massa pendemo. “Pokoknya kami menolak pengoperasian pertambangan PT MMP, karena imbasnya akan merusak lingkungan. Cabut izin usaha pertambangan eksplorasi Bupati Minut No 152 tahun 2012 yang terindikasi melanggar undang-undang,” teriak massa pendemo.
Menariknya lagi, salah satu figur yang menjadi bulan-bulanan sindiran massa pendemo adalah Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH. “Mana janjimu Ibu Yulisa, saat kampanye di Likupang lalu kamu berjanji akan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kini disaat masyarakat membutuhkan tak ada tindakan yang dilakukan,” teriak sejumlah massa pendemo saat melakukan aksinya di Kantor Bupati.
Yulisa Baramuli yang coba dikonfirmasi wartawan kemarin, gagal ditemui. “Ibu lagi ada terima tamu,” ujar salah satu stafnya. Ditunggu sampai hampir petang, Wabup tak kunjung keluar dari kantornya. Sedangkan Johannes Rumambi membenarkan adanya pelemparan tahi sapi dan tomat padanya. “Hanya tomat yang mengenai tangan saya,” aku Rumambi yang menyayangkan aksi pendemo yang tidak sopan.
Lagi disampaikan Rumambi, SK izin ekplorasi tak akan dicabut oleh Pemkab Minut. “Ijin itu tidak bias dicabut. Dan ditegaskan Pemkab tidak pernah mengeluarkan ijin eksploitasi,” tegas Rumambi.
Diketahui sebelumnua, para pendemo telah mendatangi kantor DPRD Minut, untuk meminta perhatian wakil rakyat. Kehadiran mereka diterima sejumlah legislator, antara lain Herman Papia, Fransisca Tuwaidan, Sarhan Antili dan Vonny Wullur. “Kami akan menindaklanjuti untuk dilakukan hearing terkait penolakan ini,” terang politisi Dapil Likupang Herman Papia, yang secara pribadi memberikan sinyalemen kurang mendukung adanya pertambangan di Pulau Bangka.
Politisi Dapil Likupang lainnya Sarhan Antili juga tegas mengatakan penolakan. “Tapi saya berdasarkan partai, karena partai kami adalah partai hijau alias memliki kepedulian dengan alam. Saya menolak karena saya tahu keadaan disana,” timpalnya.
Lain lagi Fransisca Tuwaidan yang lebih bijak memberikan tanggapan.
“Seharusnya sudah ada master plan Minut ke depan agar konsep daerah ini bisa terarah, dan tak membingungkan masyarakat dan investor yang hendak membangun di Minut,” tukas Tuwaidan.(hendrasamuel)

Siksa Warga Dengan Limbah

PT Club Hindari Sidak Legislator

Instalasi pembuangan air limbah minuman mineral Club cemari lingkungan.

Minut, KM -
Adanya pencemaran yang dilakuan PT Club di wilayah pemukiman warga, tepatnya di Airmadidi, mendapat perhatian DPRD Minut. Dimana secara lantang, salah satu anggota DPRD Minut Piet Luntungan mengatakan pihak PT Club harus bertanggung jawab, atas terjadinya kebocoran limbah yang mengalir ke pemukiman warga.
“Saya baru mengetahui hal ini dari media, PT Club harus bertanggung jawab dengan keadaan ini, mengingat limbah yang mengalir ke pemukiman warga, dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan,” tutur Luntungan.
Penasaran dengan apa yang terjadi, Piet Luntungan langsung mendatangi PT Club dan melakukan pengecekan. Namun sayang, takut apa yang mereka perbuat diketahui, pihak PT Club langsung melakukan pengeringan bak penampung limbah yang bocor tersebut, dalam arti kata mempecundangi wakil rakyat dengan mencoba bersembunyi dari kesalahan.
“Saya sudah melakukan pengecekan, tapi bak penampungan limbah sudah kering. Termasuk aliran limbah yang mengalir ke pemukiman warga sudah kering. Tolong kalau ada bukti foto seperti yang dimuat belum lama ini, dicetak saja sebagai bukti dan kita akan memanggil hearing mereka,” kesal Luntungan, Selasa (02/10) kemarin.
Sementara dari PT Club saat coba dikonfirmasi, masih enggan berkomentar dengan persoalan yang terjadi saat ini, dan seakan terlihat kebal hukum.
Pihak Pemkab sendiri terkait ini, melalui Kabag Humas SEm Tirajoh mengatakan, akan berkordinasi dengan instansi teknis untuk melakukan tindak lanjut dan pengecekkan di lokasi. (hendrasamuel)

Diduga Diback-up Petinggi Parpol Besar

Tiga Tersangka Kasus KUT 2006 Berkeliaran

Dolfi Rumampuk

Bitung,KM-
Kasus korupsi berbanderol Rp190,1 juta lebih, yang melibatkan HL alias Herman, HM alias Hendrik dan HL alias Hend, ketiganya warga Minahasa Utara (Minut) yang merupakan pengurus koperasi Kerta Mas, yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Kredit Usaha Tani (KUT), kembali mencuat.
Pasalnya, ketiga terdakwa ditetapkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 1391 K/Pid/2008 yang isinya mengabulkan permohonan kasasi jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tondano, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado nomor 26/Pid.B/PN.Mdo tanggal 6 November 2006, yang memberikan hukuman penjara masing-masing 4 tahun karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, hingga kini masih berkeliaran dan belum direalisasikan pihak Pengadilan Negeri Tondano.
Putusan tersebut dibuktikan dengan beberapa catatan putusan, diantaranya, ketiga terdakwa, pada tanggal 30 september 1999, berdasarkan surat keputusan MA, pada tanggal 23 september 1999, ketiga terdakwa selaku pengurus kopersai Kerta Mas desa Suwaan, kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minut, menerima pencairan KUT senilai Rp. 190.107.815, yang terdiri dari, Komoditas padi Rp.40.126.565 dan komoditas jagung Rp.149.981.250, yang dicairkan BRI Cabang Bitung dengan persetujuan dinas koperasi dan PKM kabupaten Minahasa.
Parahnya lagi, ketiga terdakwa tidak menyalurkan KUT tersebut sesuai dengan besarnya dana KUT yang cair kepada 8 kelompok tani, Maesaan, Suka maju, Gencita, Nila mas, Saputen waya, Karya tani dan Sengkanaung.
Seharusnya kelompok tersebut harus menerima sebesar Rp 180.625.000, namun para terdakwa hanya menyalurkan Rp.150.558.300, total KUT yang ditahan para terdakwa, Rp.30.036.700. Para terdakwa menahan dana tersebut dengan dalih uang administrasi, iuran, obat dan pupuk, sedangkan para petani tidak pernah menerima bantuan pupuk dan obat, dengan perbuatan tersebut para petani dan negara, sama-sama dirugikan.
Anehnya, sejak putusan tersebut di terbitkan MA, yang ditandatangani, Dr H Abdurahman SH MH, anggota H M Zaharuddin Utama SH MM dan Prof Dr Mieke Komar SH MCL, penitera pengganti Endang Wahyu Utami SH MH dan panitera muda pidana khusus Suhadi SH MH, para terdakwa tidak pernah dikenakan sangsi penahanan. Diduga, salah satu terdakwa, HL alias Hend, merupakan kerabat dekat seorang petinggi partai besar yang memegang jabatan penting, ditambah lagi istri dari HL merupakan pejabat salah satu badan di Pemkot Bitung.
Sekretaris Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-Tipikor) Sulawesi Utara, Dolfi Rumampuk mengatakan, PN Tondano harus tegas dalam tindakan hukum. “Jangan pilih bulu, hukum harus ditegakkan, karena ini sudah merugikan masyarakat, kami sinyalir, ini ada permainan pihak PN Tondano dengan para terdakwa,”Ungkap Rumampuk, sembari menambahkan, dalam waktu dekat, akan bertolak ke Jakarta, mempertanyakan hal tersebut di MA.(yappiletto)

Pencapaian PAD, Bahan Evaluasi Kinerja Pejabat

DR Arnold Poli SH,MAP

Tomohon, KM –
Bebagai evaluasi terhadap sejumlah kinerja para pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota Tomohon ternyata menjadi perhatian dari top eksekutif dan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Tomohon.
Pasalnya salah satu tugas pokok dan fungsi kepala SKPD adalah memenuhi Pendapatan Asli Daerah terhadap instansi yang ditargetkan. Namun demikian, bilamana ada instansi yang tanpa target PAD tentunya memiliki kompetensi atau penilaian tersendiri akan evaluasi dan kinerja yang di sesuaikan. Demikian diungkapkan kepala Baperjakat DR Arnold Poli SH,MAP terkait dengan penilian dan mengevaluasi kinerja dari pejabat lingkup Pemkot.
“Salah satu variabel penilaian adalah melihat sejauh mana pencapaian PAD terhadap SKPD yang memiliki target. Tapi, bukan tentu pejabat SKPD yang tak memiliki target tidak ada penilaian tersendiri tapi ada variabel-variabel yang ikut di jadikan penilaian, tapi prinsipnya semuanya di nilai sepatutnya, ungkap Poli.
Hal senada juga sudah di katakan Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE,Ak, menurutnya pada prinsipnya semua pejabat di nilai sesuai dengan tugan dan fungsi. "Semua pejabat di nilai sesuai tugas pokok termasuk pencapaian dan realisasi PAD, karena itu termasuk tugas yang tidak dapat di abaikan serta bahan evaluasi yang ada" ujar Walikota.(yongkie sumual)

PG Minahasa Terancam Pecah

Herson Walukou

Tondano,KM -
Ada yang menarik di sela-sela acara Konsolidasi dan pemantapan tiga pilar partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se Provinsi Sulut yang dilangsungkan di Aula SMA Tompaso,Selasa(2/10) kemarin. Dimana sejumlah kader Partai Golkar (PG) ikut hadir dalam hajatan partai berlambang bateng moncong putih, yang dihadiri oleh ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Mantan Sekretaris DPD II PG Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajouw, dan juga salah satu Anggota DPRD Minahasa dari PG Herson Walukou terlihat hadir dalam acara tersebut. Sajouw yang kini akrab disapa JWS, langsung disematkan dengan memakai jas merah oleh Megawati Soekarno Putri menjadi kader PDIP. Sementara, Walukou yang hadir dalam acara tersebut, terlihat memakai pakaian bermotif kotak-kotak yang menjadi trade mark dari PDIP saat ini. Akan hal tersebut, menghisyaratkan adanya perpecahan di kubu PG di Minahasa, menjelang pilkada yang tidak lama lagi akan di gulir.
Herson Walukouw, ketika dikonfirmasi harian ini, menyebutkan kehadirannya dalam acara tersebut, hanya sebatas memenuhi undangan. Namun disinggung apakah yang bersangkutan akan mendukung calon bupati dari PG, dengan gamblang Walu-kow menyatakan menolak  mendukung pasangan CNR-DJT di pilkada Minahasa nanti. "Minahasa perlu ada perubahan," ujar Walukouw sembari tersenyum.
Lanjut, Walukouw meng-ungkapkan dirinya tidak takut dengan  dengan ancaman sanksi serta PAW yang nantinya  akan dijatuhkan partai, atas sikapnya yang tidak mendukung keputusan Golkar yang mengusung CNR-DJT. "Saya siap mengahadapi semua konsekuensi karena tdiak mendukung keputusan partai," ungkapnya.
Ditambahkannya, setahunya bukan hanya dirinya saja yang melakukan serupa. Banyak anggota dewan lainnya yang pernah melakukan hal yang sama, dengan mendukung serta mencalonkan diri dari partai lain. " Saya siap diberi sanksi dan saya minta teman-teman lain yang melakukan hal yang sama juga diberi sanksi," tandas Walukow.
Sekretaris DPD II PG Minahasa Febri Suoth, ketika dikonfirmasi terkait adanya isu-isu keretakan PG dalam mendukung pasangan calon bupati bukan dari PG, mem-bantah secara tegas bahwa PG tetap solid. Menurutnya, jika ada ada keder yang tidak mendukung calon CNR- DJT itu hanya pribadi masing-masing. "Sampai saat ini Golkar Minahasa tetap solid.Jika ada kader yang tidak mengamankan keputusan partai,itu hanya pribadi masing-masing," ujar Suoth.
Lanjut, terkait dengan  Walu-kouw yang sudah menyatakan mendukung calon yang bukan dari PG ,pihaknya akan mengambil tindakan tegas akan hal tersebut. "Sejak beberapa waktu yang lalu,kami sudah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan,dengan begitu PG akan mengambil sikap tegas,yang pasti bersangkutan sudah mengetahui onsekwan-sinya," ujar South.(fernando kembuan)

Proyek Air Bersih Desa Karimbow, 2,3 M Mubazir

Motoling, KM-
Warga Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan, mengeluhkan soal penyelesaian Proyek Air Bersih di Desa tersebut. Proyek yang dibangun dengan anggaran 2,3 miliar Rupiah itu, dibangun tahun 2009/2010 lalu. 
“Bayangkan saja proyek air bersih ini dibangun dengan anggaran 2,3  Miliar rupiah tersebut tahun 2009/2010, hingga kini tak kunjung diselesaikan padahal masyarakat didesa kami sangat membutuhkan pasokan air bersih. Seharusnya minimal tahun 2011 lalu sudah selesai, dan masyarakat dapat menikmati air bersih tersebut,’ ujar masyarakat Ferbry Umboh saat dimintai keterangannya Selasa (02/10/2012) kemarin.
Lanjut dia, dengan demikian pihak kepoiisian resor Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengungkap kasus ini. “Terus terang keberadaan air bersih ini sangat kami butuhkan. jadi tolong pihak kepolisian Minsel, untuk ungkap kasus ini,”ujar Umboh.
Sementara itu legislator Dapil 2 Kabupaten Minsel Jopie Monkaren saat dimintai keterangannya, mengatakan bahwa Tahun 2011 tersebut, dalam reses DPRD Minsel, pernah disampaikan. “ Dan itu sudah kami teruskan kepada pihak berkompeten, memang setahu saya itu proyek Dinas Pekerjaan Provinsi Sulawesi Utara. Dan kelanjutannya silakan tanya pa dorang. Saya tinjau di Lapangan, pipa-pipa proyek sudah ada di lokasi. Dan dari penuturan warga. Mata air yang hendak diambil itu, sesuai rencana awal akan diambil dari Motoling. Namun lantaran Debet air disitu sangat kurang. Maka untuk sementara akan dicarikan lokasi mata air yang baru,mar jelasnya silakan tanya kepada pihak Dinas PU Provinsi,” ujar dia. (dolvie)

Desember, Masalah Honda Sulut Dikaji Kembali

Manado, KM-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Drs Roy Tumiwa MPd menyatakan, secara teknis pihaknya telah melaporkan permasalahan Honorer Daerah (Honda) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Atas laporan tersebut diharapkan akan dikaji kembali. Dimana penetapan selanjutnya kata Tumiwa, akan dilakukan pihak BKN dan kemungkinan dilakukan pada bulan Desember tahun ini.
“Kita tinggal menunggu mekanisme dari BKN, karena secara teknis kita sudah kirim kepusat, dan dari pusat tinggal verifikasi data kembali pada bulan Desember tahun ini,”jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Honda Pemprov Sulut yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 535 orang, BKD Sulut telah memintakan ke pihak inspektorat agar melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana keterangan laporan dari tim dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana berkas 535 tenaga Honda yang dulunya dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) pada umumnya dari segi data serta dokumen lainnya dikatakan tidak jelas atau tidak lengkap.(onal)

Nomor: 025/3827/SJ Tentang Hari Batik Nasional

Surat Edaran Mendagri tak Berlaku di Pemprov Sulut

WAKIL Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Ir SR Mokodongan, Selasa (2/09) kemarin) terlihat tidak memakai batik seperti surat edaran yang dikeluarkan Mendagri, Gamawan Fauzi.(foto onal/km)

Manado, KM-
Surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi, Nomor: 025/3827/SJ tentang Hari Batik Nasional, Selasa 2 Oktober 2012 bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, rupanya tidak berlaku di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Buktinya, Selasa kemarin sejumlah pejabat teras Pemprov Sulut, rata-rata menggunakan pakaian keki. Bahkan beberapa staf saat diminta keterangan, menuturkan kalau sebenarnya mereka itu tidak menerima instruksi dari atasan untuk menggunakan pakain batik.
“Tidak ada instruksi untuk menggunakan pakaian batik hari ini (kemarin,red). Kalau ada kan tidak mungkin kami tidak dipakai,”ujar salah satu
Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil MPd saat diminta keterangan terkait peringatan Hari Batik Nasional oleh sejumlah wartawan, Selasa (2/09) kemarin menuturkan, penggunaan pakaian batik jangan disalahartikan. Sebab, di Pemprov Sulut sudah lama menerapkan pegawai harus menggunakan pakaian batik setiap minggunya, yakni batik asal Sulut berupa kain bentenan.
“Jadi sekali lagi, jangan disalahartikan tentang batik itu. Setiap minggu kita kenakan batik, dalam hal ini adalah kain bentenan,”ungkap Kansil yang didampingi Sekretaris Provinsi, Ir SR Mokodongan.(onal)

Terkait Pemilukada di Minahasa

Wowor Minta Guru Cerdas Menentukan Pilihan

Drs J Star J Wowor MSi

Manado,KM—
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut, Drs J Star J Wowor MSi mengatakan, guru diminta cerdas dalam menentukan pilihannya saat Pemilukada Minahasa,akhir tahun ini. Lebih dari itu, kata Wowor, guru harus mampu untuk memberikan contoh bagaimana berdemokrasi yang baik.
“Guru harus mampu untuk memberikan contoh bagaimana berdemokrasi. Artinya, kemungkinan ada perbedaan pilihan dalam masyarakat, tapi hal itu tidak merusak kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat,” kata Wowor kepada wartawan bari-baru.
Terkait pilihan figur yang tampil di Pemilukada Minahasa, lanjut dia, biarlah para guru secara cerdas mengevaluasi, menilai dan akhirnya menentukan pilihan siapa yang dirasa peduli dan berkomitmen, untuk mengembangkan sektor pendidikan termasuk didalamnya kepentingan para guru. “Silahkan secara cerdas memilih figur yang tepat, yang kiranya juga berkomitmen terhadap sektor pendidikan dan nasib guru,” tukas Wowor.
Dia juga mengingatkan, agar guru tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dan menjadi korban politik. “Sebagai warga negara guru mempunyai hak memilih, tanpa ada tekanan. Apalagi sampai jadi korban politik,” pungkas Wowor sambil mengingatkan guru harus tetap menjaga netralitas dan tidak boleh menjadi juru kampanye calon tertentu.(otnie)

Pemkot Gelar Apel Mobil Dinas

Pemeriksaan terhadap kendis milik Pemkot Manado

‘Kendis’ Tidak Boleh Dimodifikasi

Manado, KM –
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk kesekian kalinya melaksanakan apel kendaraan dinas (kendis) di pelataran parker kantor Walikota Manado, Selasa (2/10) kemarin. Apel kendis tersebut dipimpin Asisten III bidang Administrasi Umum Dra Henny Giroth dan Kepala Bagian (Kabag) Aset Teddy Salindeho SE MSi.
Pemeriksaan terhadap kendis milik Pemkot Manado itu dilakukan secara bergilir. Kendis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sasaran pemeriksaan, kemarin. Dari data yang ada, kendis yang ada di Satpol PP berjumlah 26 buah dengan rincian 18 mobil dan 7 kendaraan roda dua (motor) dalam keadaan baik, sedangkan 1 kendis rusak.
“Pemeriksaan barang milik daerah, termasuk mobil dinas adalah dalam rangka pengelolaan aset di jajaran Pemerintah Kota Manado agar menjadi tertib,”ujar Giroth. Dari hasil pemeriksaan, menurutnya, ditemukan 4 buah kendaraan roda empat administrasinya belum lengkap. Olehnya, Giroth mengingatkan agar pemeliharaan kendis diikuti dengan kelengkapan administrasi bagi pengemudi kendis. Termasuk, tidak boleh memodifikasi kendis milik pemerintah.
“Kendaraan roda dua jangan diubah atau dimodifikasi wujudnya. Kembalikan wujudnya kebentuknya semula,”ingat Giroth.
Sementara, Kabag Aset Teddy Salindeho menambahkan, tujuan apel pemeriksaan Kendis dalam rangka pendataan, penataan, penggunaan dan pemeliharaan Kendis secara tertib. Pemeriksaan kendaraan dilakukan secara bergilir pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk pemeriksaan berikutnya giliran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP), Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.
“Apel pemeriksaan mobil dinas berikutnya akan dilanjutkan ke SKPD lain. Selain mobil dinas juga akan dilakukan pemeriksaan pada barang inventaris lainnya, yang merupakan aset Pemerintah Kota Manado,”pungkas Salindeho.(jan torindatu)