Arogan, Panwas Bongkar Sekretariat Gerindra di Pineleng

SEJUMLAH atribut partai yang dibongkar menjadi alat bukti pengurus Partai Gerindra
untuk melaporkan tindakan arogansi Panwas Kecamatan Pineleng.(foto onal/km)

Pineleng, KM-
Upaya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kecamatan Pineleng dalam melakukan penertiban sejumlah alat peraga calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Rabu (7/11) kemarin sore dinilai sejumlah warga terlalu arogan dan salah sasaran.
Pasalnya, Panwas Kecamatan Pineleng yang dipimpin salah satu anggota Panwas Kabupaten,  dan beberapa anggota Polisi serta Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Minahasa melakukan pembongkaran di Sekretariat Pantai Gerindra Kecamatan Pineleng, yang terletak di Desa Pineleng Dua.
Meski sudah mengetahui tempat tersebut adalah sekretariat Partai Gerindra, namun amukan Panwas tak bisa dihentikan. Sejumlah ibu-ibu rumah tangga yang berada di Sekretariat mengaku, Panwas membabibuta membongkar Sekretariat Gerindra. Bahkan beberapa atribut Partai seperti bendera, papan Sekretariat Kecamatan diturunkan paksa.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada Pol PP yang arogam. Panwas juga pilih-pilih dalam melakukan penertiban. Padahalkan ini Sekretariat, bukan Posko. Kalau Pokso bisa dilakukan penertiban dan bukan pembongkaran seperti ini,”ujar Feybe Ingkiriwang dan Maya Taliwongso yang saat kejadian berada di lokasi.
Syanne Kuhu, saksi lain yang melihat kejadian itu juga mengatakan, pembongkaran disusupi beberapa orang yang bukan anggota Panwas, namun tim sukses dari calon  lain.
“Ada juga beberapa polisi tapi mereka tidak turun. Polisi-polisi itu hanya ada di dalam mobil,”ujarnya.
Rocky Tawaang, warga Desa Pineleng kepada harian ini mengatakan, alasan Panwas melakukan pembongkaran karena menilai, Sekretariat Gerindra itu terlalu mencolok yang mengusung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Panwas bilang kata terlalu mencolok, jadi musti bongkar,”ujarnya.
Menanggapi kejadian tersebut, salah satu anggota Panwas Minahasa, Ventje Bawengan mengatakan, Panwas dalam melakukan penertiban alat peraga calon Bupati dan Wakil Bupati dibantu beberapa tim dari Kepolisian dan Pol PP.
“Tapi penertiban, bukan pembongkaran. Beda itu penertiban dan pembongkaran. Dan Panwas juga hanya menertibkan Posko bukan sekretatiat. Apalagi melakukan pembongkaran Sekretariat, itu tidak dibenarkan,”jelasnya.
Dikatakannya, penertiban yang dilakukan Panwas itu menyusul surat edaran yang disampaikan kepada tim sukses calon Bupati dan Wakil Bupati di tiap-tiap Kecamatan. Dimana seluruh alat peraga dan atribut partai diturunkan sementara sampai pada masa kampanye, baru bisa dipasang.
“Jadi sekali lagi, Sekretariat itu tidak bisa dibongkar. Kecuali Posko pasangan calon itu ditertibkan bukan di bongkar. Sekretariat itu kan kantor, memang sekretariat ada kriterianya, ada ruang rapatnya, ada lambang Negara Burung Garuda, ada gambar Presiden dan Wakil Presiden, pokoknya kriterianya seperti itu,”jelasnya.
Bawengan juga menuturkan, dengan adanya tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Pineleng di salah satu Sekretariat tim independen dan Sekretariat Partai Gerindra, pihaknya akan melakukan teguran keras atas sikap dan tindakan oknum-oknum Panwas tersebut.
“Pasti, pasti ada teguran kepada mereka,”tandansya.
Sebelumnya, sejumlah anggota dan pengurus Partai Gerindra Kecamatan melakukan aksi protes ke Panwas yang ada di Kantor Kecamatan Pinelang. Sempat terdengar, kalau pengurus partai Gerindra ini akan melaporkan aksi Panwas itu ke pihak Kepolisian.
“Pasti kami akan lapor, sebab ini dikategorikan pembongkaran. Ini bukan penertiban. Ada beberapa atribut partai yang dirusak oleh Panwas, makanya kami melapor untuk minta keadilan,”ujar salah satu pengurus partai.(onal)

Sualang: Calon Lain Sulit Merestorasi Minahasa

KEHADIRAN tokoh dan pejuang PDI Perjuangan di Sulut, Drs Freddy Sualang
di Kecamatan Mandolang pada pelantikan tim independen HAG-RJM ikut memdapat
sambutan warga PDI Perjuangan di daerah itu.(foto dok)

HAG-RJM Lantik 2000 Anggota Tim Kecamatan Mandolang
Tateli, KM-
Pelantikan tim pemenangan independen HAG-RJM se Kecamatan Mandolang, Rabu (07/11) di Desa Tateli, dihadiri sekitar 2000 anggota tim yang berasal dari 12 desa.
Menariknya pelantikan dihadiri langsung Freddy H Sualang bersama para kader PDIP masih setia, serta tokoh-tokoh masyarakat se wilayah Kecamatan Mandolang.
Kata Sualang, kehadirannya ditengah-tengah HAG-RJM sebagai bukti dia cinta tanah Minahasa. Karena HAG-RJM calon yang mencintai tanah Minahasa.
“Saya memilih calon terbaik HAG-RJM karena mereka berdua sangat mencintai tanah Minahasa. Secara ekonomi HAG-RJM sudah mapan sehingga saya yakin tidak akan korupsi,” ujar Sualang.
Dikatakan, calon ini sudah mandiri, sementara yang lain belum tentu mandiri. HAG-RJM keduanya pengusaha profesional, pasangan harmonis yang tidak akan gonta-ganti atau bongkar pasang kabinet setelah terpilih.
Sualang juga menyentil soal dirinya dengan PDIP yang terancam dipecat karena tak mendukung calon yang diusung partainya.
“Resiko saya disini sangat besar, tapi dipecatpun saya siap hadapi,” tantangnya.
Lanjut dedengkot PDIP Sulut ini, sebodoh-bodohnya dirinya tapi dia mampu menilai mana calon terbaik untuk memimpin Minahasa.
“HAG-RJM paling cocok melaksanakan restorasi, kalau calon lain adalah anak-anak pejabat,- tentu tidak mungkin dapat melaksanakan restorasi di Minahasa,” tandas Sualang disambut tepuk riuh yang hadir.
Kehadiran Sualang di pelantikan tersebut diakui Hangky Arther Gerungan (HAG) sebagai sebuah pengorbanan pemimpin besar yang benar-benar peduli dengan nasib Minahasa kedepan.
“Saya salut sikap politik Freddy H Sualang yang berani mengambil sikap tidak mendukung calon yang diusung PDIP tetapi mendukung HAG-RJM,” ujar HAG.
“Orang bilang HAG-RJM tidak dimana-mana, tapi dukungan besar ini membuktikan ternyata HAG-RJM ada dimana-mana,” ujar HAG.
Kepada tim yang baru dilantik, dia mengingatkan untuk tetap solid memenangkan suara rakyat kepada HAG-RJM.
“Kalau kita semua komit satu tekad, maka Restorasi Minahasa yang diusung HAG-RJM dapat kita laksanakan secara bersama-sama,” tandas HAG.
Diakuinya, pencalonannya dengan RJM banyak ditawari bantuan oleh pengusaha-pengusaha besar, tapi itu tidak ditanggapi.
“Sebab kalau HAG-RJM menerima bantuan yang mereka tawarkan, itu sama artinya torang so gadai torang pe tanah Minahasa,” ujarnya.
Sama halnya HAG, Ricky Janeman Montong (RJM) bersama moto, “upah pelayananku tanpa upah” dalam sambutannya mengatakan, kita yang hadir disini adalah agen-agen perubahan tanah Minahasa.
Tujuan negara ada dua, yakni menjamin rasa aman dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Republik arti simpelnya, rakyat yang menentukan sikap sendiri memilih kekuasaan. Tapi setelah kekuasaan tercapai, sebaliknya sikap demokrasi rakyat mudah saja dibeli oleh kekuasaan.
“Tinggallah bersama kami, masuklah bersama-sama untuk merestorasi tanah Minahasa yang sama-sama kita cintai,” ujar RJM.
Pelantikan tim independen kemarin dilakukan langsung Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw bersama Djems Lewuh selaku Sekretaris.
Sambutan Tito dikatakan, sambutan luar terhadap HAG-RJM yang turut dihadiri Mantan Gubernur dua periode Freddy Sualang, merupakan hal luar biasa.
“Saya bangga dengan kalian semua. Dan saya sangat salut dengan pak Sualang yang berkenan hadir bersama tim HAG-RJM,” katanya.
Menurut Tito, secara ekonomi dia tahu HAH-RJM sangat matang.
“Jadi saya yakin mereka tidak akan korupsi. Kita harus baku-baku bae, baku dengar, dan hindari saling baku kase kecewa hanya karena hal-hal kecil. Mari rapatkan barisan memenangkan HAG-RJM,” pungkasnya.
Menurut Koorwil kecamatan Mandolang Ronny Kukus, tim yang hadir mendekati seribu orang yang berasal dari wilayah itu.
“Hampir seribuan yang hadir, dan semua berasal dari 12 Kecamatan se Mandolang,” tandas Kukus.(tim mc)

Palar dan Kawilarang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang

Jakarta,KM -
Menteri Sosial Dr Salim Segaf Al Jufri MA mengusulkan Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang dan Lambertus Nicodemus Palar dari Provinsi Selawesi Utara (Sulut) bersama tujuh nama lainnya diusulkan ke Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono untuk masuk dalam kategori pahlawan nasional.
Dalam surat pengusulan No.20/MS/A/09/2012 tertulis pengusulan sembilan nama calon pahlawan nasional tahun 2012 yakni, Kol. (Purn) Alex Evert Kawilarang dari Selawesi Utara, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima)dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gusti Ngurah Made agung dari Provinsi Bali. Prof. DR. Dr. M. Sardjito, MD., MP. H dari Provinsi D.I Yogyakarta, Jendral Mayor TKR (Purn) H. R Mohamad Mangoendjiprjo dari Provinsi Jawa Timu, Lambertus Nicodemus Palar dari Provinsi Selawesi Utara, Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa tengga Timur, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko) dari Provinsi Selawesi Tenggara, dan abdul Rahman Baswedan dari Provinsi D. I Yogyakarta.
Pengusulan ini diajukan Mensos sehubungan dengan pemberian gelar pahlawan Nasional oleh SBY kepada Soekarno-Hatta, dalam rangka memperingati hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November nanti.
Mensos menjelaskan, pemberian gelar kepada Soekarno-Hatta menjadi pahlawan nasional ini tidak melalui Kementerian Sosial tetapi langsung dari Presiden. “Baru tahun ini yang tidak melalui mekanisme dan prosedur UU 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Kehormatan (GTK) dan PP 35/2010 tentang pelaksanaan UU GTK,”ujar Salim saat konfrensi pers di gedung Kementerian Sosial, Rabu (07/11).
Menurutnya, dalam UU 20 Tahun 2009 menjawab akan pasal 15 UUD 1945, dimana Presiden punya hak preoregatif untuk menentukan siapa saja yang bisa menjadi Pahlawan Nasional.
Sebelumnya dia menambahkan, Soekarno-Hatta sudah dinyatakan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Keppres 081/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986 yang artinya pahlawan proklamator Soekarno-Hatta sudah include kedalam pahlawan nasional tetapi DPR, MPR da beberapa elemen masyarakat menginginkan agar pemberian gelar ini di ucapkan secara definitif. “Untuk tahun ini hanya Soekarno-Hatta”, tegasnya.
Pemberian hak-hak sebagai pahlawan nasional sudah diberikan seperti tunjangan rutin setiap bulannya yang langsung diberikan kepada Bayu Soekarno Putra, tunjangan kesehatan, pembugaran dan pemeliharaan makan Almarhum sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
Hal lain diungkap Mensos, ada beberapa kriteria khusus dalam pemberian gelar kepada seseorang untuk mejadi pahlawan nasional. Orang tersebut haruslah seseorang yang sudah meninggal dunia dan melihat pengabdian serta perjuangan yang berlangsung selama hidupnya untuk NKRI dan juiga memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi.
Mantan Kedubes Indonesia di Arab Saudi ini menambahkan, ada sembilan usulan nama sebagai calon pahlawan nasional kepada Presiden untuk tahun ini tetapi masih dalam proses kemungkinan untuk tahun 2013.(patrispangaila)

Roling Pejabat Berhembus di Pemkab Bolmut

Drs Hi Recky Posumah

Boroko, KM –
Roda pemerintahkan yang dipimpin Bupati, Hamdan Datunsolang dan Wakil Bupati, Depri Pontoh di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) tak lama lagi akan berakhir. Jelang akhir masa kepemimpinan, ada kabar yang berhembus dimana sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bolmut masuk dalam daftar rolling.
Menanggapi hal itu, Pemkab Bolmut  menyatakan hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun Pemkab berdalih, yang akan dilakukan bukan rolling jabatan, tapi lebih kepada pengisihan jabatan.
“Bukan rolling jabatan, tapi ini hanya pengisihan kursi jabatan yang kosong,”ujar Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Hi Recky Posumah, selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), Rabu (7/11) kemarin.
Dia mengatakan, pihaknya setiap saat jika dimintai Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang, selaku pemegang hak perogatif didaerah selalu siap memberikan apa yang dimintakan.
“Baperjakat setiap saat melakukan kajian teknis soal pejabat yang dimintakan Bupati,” kata Posumah.
Menurut Posumah, bahwa soal roling merupakan hal yang wajar. Namun untuk kali ini, hanya menyangkut pengisian kekosongan jabatan.
“Dipemkab Bolmut masi ada kekosongan jabatan, sehingga Pemkab sendiri masi akan melihat pejabat yang dinilai mampu untuk pengisian jabatan,” terang Posumah.(Santo)

13 Saksi Pembakaran Basecamp MPU Diperiksa

Puing-puing Basecamp milik TP. MPU yang dibakar warga

Boltim, KM-
Kasus penyerangan warga Desa Paret Kecamatan, Kecamatan Kotabunan, Kapaten Bolmong Timur (Boltim), yang berujung pada pembakaran basecamp milik  PT Meytha Perkasa Utama (MPU), beberapa waktu lalu, kini penanganan telah diambil alih pihak Kepolisian Daerah (Polda), Sulawesi Utara (Sulut).
Hal ini dikatakan langsung Kepala Kepolisian Resort (Polres), Bolaang Mongondow (Bolmong), AKBP Enggar Broto Seno Kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/11) kemarin.
“Penanganan kasus pembakaran PT.MPU akan ditangani langsung pihak Polda Sulut,”ungkap Enggar.
Lanjut perwira berpangkat tiga melati ini mengatakan, dalam kasus tersebut pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi.
“Saat ini sudah ada 13 orang saksi yang diperiksa,” terangnya.
Ketika ditanya terkait adanya permintaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, agar warga yang terlibat dalam aksi penyerangan tersebut tidak diproses hukum karena dikhawatirkan bisa menimbulkan permasalahan baru, Enggar menjawab permintaan itu nanti belakangan.
“Kita lakukan dulu langkah-langkah hukum, proses kasus ini masih  terus berjalan dan akan didalami, soal permintaan itu nantilah belakangan,”pungkas Enggar.(Ismail Mokodompit)

Pasukan Brimod Dipindahkan ke Desa Tambun

Kerusuhan yang terjadi waktu lalu

Dumoga, KM –
Kepala Biro Operasional (Karo ops) Polda Sulut, Komisaris besar  Adhi  S Putra mengatakan, sekitar 30 personil dari kesatuan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Sulut, Selasa (06/11) dipindahkan untuk siaga 1 di Desa Tambun atau Pinonotabuan.
“Sebagian personil Brimob dari Polda Sulut, telah saya perintahkan untuk siaga di dalam Desa Tambun,” ujar  Adhi  S Putra.
Dia menuturkan, hal itu dilakukan karena permintaan langsung dari warga dari Desa Tambun. Masyarakat merasa iri hati dengan di dirikannya pos penjagaan yang hanya berada tepat di Kelurahan Imandi.
“Kami tetap selalu dan langsung menurunkan tugas agar pasukan Brimod langsung membuat pos penjagaan di Tambun karena merakan merasa iri hati, sebab pos yang ada hanya di Kelurahan Imandi,” pungkasnya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya menggelar operasi rutin untuk sajam dan knal pot bising (racing).
“Operasi tadi berhasil mendapatkan dua Knalpot bising (racing), serta sejumlah senjata ajam,”tandas Adhi Putra.
Selain itu, kata dia, dalam penyitaan beberapa barang  bukti sajam dan Knalpot racing, pihaknya selalu memberikan pembinaan secara persuasive.
“Penyitaan sajam dan knalpot racing itu, langsung diambil gambarnya, biar dijadikan bukti dan para pelaku tidak di tahan hanya diberikan arahan atau pembinaan,”tandasnya.(Mg1/Erwin)

Bupati Tugas Luar, Kepala SKPD Menghilang

Molibagu,KM -
Ada pemandangan menarik saat Bupati Bolmong Selatan (Bolsel), Herson Mayulu melakukan tugas luar daerah, Rabu (7/11) siang kemarin. Dimana sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut ramai-ramai melakukan “tugas luar” kantor. Hal ini terlihat dengan isi kantor yang tidak lagi berpenghuni.
Sejumlah Kepala SKPD itu tiba-tiba menghilang saat mengetahui pimpinan mereka sedang berada di luar daerah. Hasil pantauan Koran Manado, sebagian besar kantor SKPD kosong. PNS yang juga mengetahui pimpinan mereka tidak ada ditempat, ikut keluyuran.
Sikap PNS dan Kepala SKPD ini, turut mengundang reaksi dari sejumlah kalangan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan di kantor Pemkab Bolsel.
‘’Sejak Bolsel dipimpin Bupati Hi Herson Mayulu, banyak sekali pejabat baik eselon II dan III yang suka keluyuran ke Jakarta dan daerah lainya. Bahkan, berkedok tugas keluar daerah. Ternyata, hanya suka jalan-jalan. Dan siapa tahu, semua pejabat yang suka jalan-jalan ada maksudnya,” ungkap Sujarwan dan Anwar, keduanya warga Bolsel.
Menurut Anwar, merasa kalau Bolsel tertinggal dengan daerah lain. Sebab, kalau Bupati sedang bertugas keluar daerah. Pejabat pun ikut berfoya-foya keluar daerah dengan alasan tugas atau panggilan sejumlah Dirjen.
‘’Kami minta Bupati menindaklanjuti pejabat-pejabat yang sering keluar daerah. Selain itu, pejabat-pejabat yang tak berada di SKPD harus dievaluasi,”tandas Sujarwan.(Tox)

Pembentukan PBMR Didukung Gubernur

Hi Abdul Kadir Mangkat.

Mangkat: Pak Gubernur Pesan, Kita Jaga Keamanan
Kotamobagu, KM –
Perjuangan Panitia Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) untuk mewujudkan empat Kabupaten dan satu Kota di Bolmong Bersatu (Bolmong, Boltim, Bolmut, Bolsel dan Kotamobagu) menjadi Provinsi Baru di wilayah Indonesia Timur, mendapat dukungan penuh Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Hi Abdul Kadir Mangkat.  Dikatakannya, dalam pertemuan dengan Gubernur, Rabu kemarin berlangsung baik.
“Dia  (Gubernur,red) sangat mendukung dan akan memimpin langsung perjuangan rakyat Bolmong mewujudkan provinis baru. Pak SHS mengharapkan agar masyarakat Bolmong Raya dapat menjaga bersama keamanan dan ketertiban daerah,” ujar Mangkat selaku Bendahara P-BMR.
Mangkat juga menjelaskan, saat ini panitia BMR tinggal melakukan pembenahan administrasi.
“Tujuan utama dalam pemekaran ini kan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini panitia tinggal melakukan pembenahan administrasi. Gubernur juga sudah perintahkan ke Sekprov dan Asisten 1 untuk membantu proses perjuangan panitia dan masyarakat bolmong raya,” jelasnya.
Sebelumnya, Mangkat juga menegaskan bahwa pembentukan PBMR adalah sebuah kebutuhan yang harus di penuhi dan tak bisa di tawar-tawar lagi.
“Soal pembentukan Provinsi di Bolmong Raya, ini sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat,” ungkap Mangkat.
Bahkan ia juga menegaskan bahwa saat ini proses perjuangan panitia PBMR, belum mendapati kendala berarti.
“Tidak ada yang menghalang-halangi perjuangan pemekaran provinsi. Untuk logo provinsi akan disayembarakan. Panitia juga akan turun ke wilayah-wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Soal dana saat ini panitia mengantongi bantuan dari Bupati Boltim Rp 100 juta dan dari HMI untuk pembukaan rekening,” urainya.
“Berkas juga sudah sampai ke Kemendagri. Anggota DPR RI dari Bolmong juga terus memantau perkembangan ini,” tambah Humas P BMR, Junius Dilapanga.
Seperti diketahui, selain panitia P BMR, perwakilan kepala daerah empat kabupaten dan satu kota di Bolmong bersatu, juga turut hadir dalam agenda audens itu.
“Salut dan apresiasi untuk perjuangan panitia P BMR dalam mendorong terwujudnya provinsi. Ini wajib di kawal seluruh elemen masyarakat di Bolmong Raya, mari kita berjuang bersama mewujudkan cita-cita mulia ini,”tambah Ketua HMI Bolmong Raya, Eko Satrio Paputungan.(Mg1/Erwin)

Guru Minut Protes Dianaktirikan

Tunjangan Sertifikasi Triwulan II Tertahan
Minut, KM -
Tenaga pendidik di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), khususnya mereka yang sudah sertifikasi sepertinya kembali dianaktirikan. Betapa tidak, sampai sekarang guru-guru sertifikasi Minut belum menerima tunjangan sertifikasi triwulan II.
Kembali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minut diminta bertanggungjawab. “Besar harapan kami kiranya pemerintah kabupaten dapat secepatnya membantu guru agar segera menerima tunjangan sertifikasi tahap kedua, sebab guru juga butuh uang untuk kepentingan sehar-hari,” keluh sejumlah guru SMP di Minut, Rabu (07/11) kemarin. Mereka sangat menyesalkan dengan tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi ini, padahal dana tersebut sudah tersedia lewat APBD dan ini juga sudah termasuk lama, bayangkan saja tahap II belum diterima bagaimana dengan tahap ketiga dan keempat nantinya. “Lihat saja triwulan II sudah selesai dan sekarang sudah masuk triwulan IV, tapi dana sertifikasi kami triwulan II belum pernah dirasakan. Tolong pemerintah memfasilitasi dan berkoordinasi sehingga masalah ini cepat selesaikan dan jangan korbankan guru,” kesal guru sembari meminta perhatian bupati dan wakil bupati terkait masalah ini. Sementara itu, Kadis Dikpora Minut Drs Maximelian Tapada mengatakan, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan II sudah sementara diproses, karena dananya masih menunggu konsultasi APBD Perubahan dari provinsi, kalau itu sudah ada tentunya akan segera ditransfer ke rekening guru masing-masing. “Dinas akan terus menempuh cara apapun agar secepatnya dicairkan,” tegas Tapada.(hendrasamuel)

KPUD Minahasa Persiapkan Jadwal Kampanye

Tondano, KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa saat ini sedang mempersiapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Minahasa 12 Desember 2012 mendatang.
Ketua KPUD Minahasa, Meidy Tinangon MSi kepada wartawan menjelaskan, pelaksanaan penyusunan jadwal kampanye rencana dilaksanakan 17 November mendatang dengan melibatkan tim pasangan calon, Panwaslu, dan semua pihak terkait.
“Pelaksanaan jadwal kampanye masih akan kami susun 17 November mendatang. Disitu akan ditetapkan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon,” ujarnya.
Lanjut Tinangon, sesuai jadwal umum yang disusun KPUD Minahasa, kampanye akan dimulai 25 November mendatang diawali deklarasi kampanye damai semua pasangan calon.
“Tanggal 17 November nanti ada pertemuan tim pasangan calon untuk membahas jadwal kampanye termasuk ketentuan-ketentuan teknis. Namun sebelumnya akan dibahas bersama,” ujarnya.(fernando kembuan)

Dana Bencana Alam Untungkan CNR

Careig Naichel Runtu

Sedakan Diusut Penegak Hukum 

Tondano,KM -
Laporan puluhaan warga Desa Raringis dan Desa Ampreng Kecamatan Langowan Barat ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Minahasa, adanya penyaluran dana bantuan bencana alam, ternyata menguntungkan calon tertentu, khususnya Careig Naichel Runtu (CNR). Penyaluran dinilai tak tepat sasaran. Seharusnya dana tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang terkena bencana erupsi gunung Soputan 18 September lalu.
Olehnya tokoh masyarakat Langowan Henly Monangin STh mengaku sangat menyayangakan sikap sengaja lalai atau tidak sengaja lalai dari Pemkab Minahasa.
“Seharusnya meyalurkan dana tersebut tidak terjadi meresahkan masyarakat. Sebab pada akhirnya, kalau kasus ini sampai ke ranah hukum, masyarakat yang akan dirugikan bolak-balik kepolisian untuk diperiksa,” ujarnya.
Dirinya menyesalkan, dana bersumber dari APBD Minahasa itu dipolitisir untuk kepentingan politik salah satu calon yang diduga kuat berkedok CNR-Peduli.
“Sangat disayangkan dana bantuan bencana alam dipolitisir oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnanamakan bantuan pasangan calon tertentu. Lebih parah lagi, dana tersebut telah membuat resah masyarakat,” tutur Monangin.
Lanjut dia, dana tersebut dipertanggung-jawabkan Pemkab Minahasa sehingga kemudian tidak membuat kuatir masyarakat Desa Ampreng dan Desa Raringis.
“Saya berharap perhatian dari pemerintah sehingga dapat membawa suasana kondusif di desa-desa tersebut,” katanya.
Dia berharap, laporan masyarakat terkait dugaan money-politic harus diusut tuntas. Jika terbukti ada hal-hal yang ditemukan bermuatan politis, maka penegak hukum dapat menindak-lanjuti sesuai ketentuan.
Personil Panwaslu Minahasa, Jefry Mamengko kepada harian ini mengatakan, pihaknya masih mengkaji laporan tersebut sembari melihat apakah tindakan tersebut melanggar aturan Pemilu atau murni pidana.
“Kami masih melakukan kajian kasus ini, beberapa saksi akan kami panggil dimintai keterangan. Jika masuk kategori pelanggaran pemilu, kami akan proses, tapi jika kategori pidana murni, maka itu wewenang polisi,” ujarnya.
Terpisah Kadis Pertanian, Perkebuan dan Peternakan Minahasa, Ir Refly Mambu kepada wartawan mengatakan, tidak ada masalah bantuan dana bencana yag dimasalahkan, sebab penyalurannya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Jadi sampai saat ini tidak ada masalah, karena penyaluran dana bantuan dari bencana dari pos pemkab sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mambu.
Lanjut Mambu, berdasarkan laporan masyarkat terkait dugaan penyalahguanaan dana bantuan, pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan laporan itu.
“Jadi kami akan tindak lanjuti berkaitan dengan laporan tersebut, kami harus menginventarisirnya,” ujar Mambu sembari menegaskan dana tersebut harus ada pertanggungjawaban pemerintah desa penerima.
Dugaan kasus money-politik dana bantuan bencana alam, hingga berita ini diturunkan belum ditanggapi DPD II Partai Golkar Minahasa.(fernando kembuan)

Tetty Dukung Perjuangan Petani Kopra

Amurang, KM –
Aksi Demonstrasi petani Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor DPRD Minsel dan PT Cargill Selasa (06/11) kemarin, ternyata mendapat dukungan dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu SE. Buktinya, saat menanam padi ladang di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat, dia menyatakan mendukung keinginan warga Minsel terkait perbaikan harga Kopra.
“Ya soal perbaikan harga Kopra Minsel, saya dukung. Karena Kopra adalah menyangkut harkat hidup masyarakat petani di Minsel, saya juga mendukung” ujar dia.
Kata dia, meski harga Kopra sering menyesuaikan dengan Fluktuasi harga Kopra, dirinya tetap meminta agar pihak PT Cargill dapat mendahulukan petani. “Saya sadar bahwa itu akan sulit, karena ketika harga Kopra Anjlok petani Minsel mengalami kesulitan,” ujar Tetty.
Disisi lain Camat Amurang Barat Hendri Lumempow saat melakukan konsultasi dengan pihak PT Cargil kemarin, mendapatkan hasil positif.
“Saya sudah sampaikan keluhan Petani jual langsung dengan beberapa kali konsultasi dengan pihak PT Cargiil,” ujar dia. 
Diketahui Selasa lalu, pihak PT Cargill didemo oleh sekitar 500-san warga petani Kopra di Kabupaten Minsel.(dolvie mangindaan) 

Mitra Koleksi Proyek Asal Jadi

Inilah salah satu bukti banyaknya proyek
yang dikerjakan asal jadi di Mitra

Warga Minta Legislatif Maksimalkan Pengawasan
Ratahan,KM-
Meski terbilang kabupaten baru yang kini tengah gencar dengan sejumlah proyek pengadaan infrastruktur, namun hal tersebut tak dibarengi dengan kwalitas pengerjaan yang sesuai spesifikasi proyek.
Sebut saja sejumlah proyek fisik  DAK Pendidikan sejak dari 2010 hingga 2012, pengadaan gedung baru hingga rehab gedung sekolah yang hasil pengerjaannya sangat jauh dari standarisasi pengerjaan proyek sesuai bestek.
Hal ini pun sempat disuarakan sejumlah masyarakat lewat Ketua Dewan Pendidikan Mitra Mitra Sonny Mandagi, yang beberapa waktu lalu gencar menyuarakan permasalahan ini. Namun sayangnya, hingga kini seolah berlalu tanpa  ada tindak lanjut.
Pantauan Koran Manado, proyek asal asalan pun banyak ditemui pada proyek penguatan tebing di sepanjang ruas jalan Langowan- Ratahan yang kini tengah dilaksanakan pengerjaannya. Dari sejumlah titik pengerjaan, yang belum sampai sebulan, sudah ambruk.
Melihat hal ini, sejumlah masyarakat mendesak DPRD dan juga instansi terkait lainnya untuk menindak lanjuti hal ini. “Permasalahan ini harus diseriusi, kalau tidak anggaran proyek yang terserap dari APBD yang merupakan uang rakyat akan mubasir dengan proyek asal jadi,” ujar Veppy Rambi selaku Ketua RSN Mitra, yang juga salah satu aktivis generasi muda asal Mitra, sembari meminta pihak DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.(Marvel Pandaleke)

“2014, Provinsi Bolmong Raya Harus Jadi”

Pemekaran Harus Mengacu Nilai History
Manado, KM –
Keinginan dan desakan dari masyarakat di Bolmong Raya agar daerah Kabupaten/Kota disatukan menjadi Provinsi Bolmong Raya mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan mengatakan, sesuai hasil rapat konsultasi bersama dengan para Bupati dan Walikota se Bolmong, Gubernur Sulut (Dr Sinyo Harry Sarundajang) sudah menyatakan dukungan penuh rencana pembentukan Provinsi Bolmong Raya tersebut.
“Hanya saja pernyataan dukung pembentukan Provinsi Bolmong harus mengacu pada nilai history daerah itu sendiri. Maksudnya agar nama Provinsi harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondouw) karena daerah tersebut sejarahnya terdiri dari dua kerajaan yang berbeda yaitu Kerajaan Bolaang dan Kerajaan Mongondow dan telah disatukan hinggah menjadi Bolaang Mongondow,”jelas Mokodongan.
Kata Mokodongan, hal itu perlu dilakukan untuk mengenang sejarah Bolaang Mongondouw, sebagai dua nama yang tidak bisa dipisahkan.
“Jadi terserah, bagaimana nantinya, mau pakai Raya dibelakang atau tidak, yang penting harus tetap ada nama Bolmong (Bolaang Mongondow),”jelas Mokodongan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulut Drs Mecky M Onibala mengatakan, Pemprov Sulut akan membentuk panitia khusus untuk mengawal rencana pembentuan Provinsi Bolmong Raya. Dia menjelaskan, Gubernur Sulut telah berjanji akan kawal berkas pengusulan pemekaran Bolmong Raya sampai di Jakarta.
“Nantinya pada tahun 2013 akan dibantu dana melalui APBD soal tambahan dana untuk Administrasi,”ujarnya.
Dikatakannya, gubernur juga berkomitmen, sebelum masa akhir jabatannya, Provinsi Bolmong harus sudah jadi.
“Pokoknya, 2014 Provinsi Bolmong Raya harus sudah jadi. Namun tergantung kecepatan panitia Bolmong Raya itu sendiri,”kata mantan Pejabat Bupati Minsel ini.(onal)

SHS Sorot Realisasi Dana CSR Disejumlah BUMN

Dr. Sinyo Harry Sarundajang

Manado, KM-
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyoroti sejumlah realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) di beberapa BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Menurut Sarundajang, banyak BUMN di Sulut, tak mengkoordinasikan soal realisasi dana itu, dengan Pemprov Sulut maupun Pemkab dan Pemkot dimana BUMN itu beroperasi.
“Banyak BUMN tak koordinasikan penyaluran CSRnya dengan kami,”ujar Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI baru-baru ini.
Padahal, menurut Sarundajang, apabila dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, peruntukan dana itu dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.
“Contohnya seperti perbaikan perumahan kumuh. Tapi BUMN itu tak mengkoordinasikannya,” ucap Sarundajang, tanpa menyebut BUMN-BUMN itu.
Kata dia, BUMN yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut contohnya, adalah pihak Perbankan, PLN, dan Pertamina.
“Artinya realisasi dana CSR mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pihaknya berharap kedepan seluruh BUMN yang beroperasi di Sulut, dapat mengkoordinasikan penggunaan anggaran dana mereka untuk masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan masyarakat di daerah ini, demi terwujudnya Sulut yang berdayasaing dan sejahtera.
“Mari berkolaborasi dengan pemerintah, soal pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.(onal)

BPBD: Curah Hujan Tinggi, Waspada Banjir

Hoyke Makarawung

Manado, KM-
Curah hujan di Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya intensitasnya akhir-akhir ini, terus mengalami peningkatan. Adapun Sulut secara nasional, merupakan salah satu daerah yang langganan dilanda banjir dan tanah longsor.  Menghadapi fenomena tersebut, warga Sulut diminta untuk waspada.
“Kami harapkan, masyarakat waspada terhadap bencana yang tak dapat diprediksikan kapan terjadi,” imbau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Hoyke Makarawung, Rabu (7/11) kemarin.
Kata dia, warga yang tinggal di bantaran sungai serta di daerah perbukitan, untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila hujan terjadi sudah berhari-hari.
Kata dia, BPBD Sulut akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta BPBD kabupaten/kota dan terus  berjaga dengan kemungkinan terjadinya bencana.
“Kami terus standby dengan kondisi cuaca saat ini. Jika terjadi bencana, kami segera turun ke lokasi untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana,”pungkasnya.(onal)

Pengusaha Jepang Harapkan Penerbangan Langsung ke Manado

KUNJUNGAN ke Jepang membawa
nilai tambah yang besar bagi Kota Manado.(Foto: ist)

Kunjungan Pemkot Manado ke Negeri Sakura
Jakarta,KM -
Walikota Manado GSVicky Lumentut mengaku terkesan dengan system pendidikan yang ada di Saporo dan Saga City, dimana fasilitas sekolah yang lengkap dan Sport Hall sangat representatif. Sementara untuk pariwisata, menurut Lumentut, Saporo dan Manado seperti kota kembar karena sama-sama memiliki teluk dan lima jalur sungai.
“Tantangan Kota Saga sama seperti Kota Manado,”ungkap Lumentut, Koran Manado di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (07/11) kemarin, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) proyek percontohan Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan KPK.
Menurutnya, Pemkot Manado telah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Jepang, khususnya dalam bidang pariwisata, pendidikan, serta membuka penerbangan langsung dari Jepang ke Manado.
Walikota Manado sempat diundang oleh Manager Garuda dan atase RI di Tokyo, guna membahas penjajakan kerjasama penerbangan langsung dari Jepang ke Manado. “Para pengusaha Jepang ingin akses langsung ke Manado. Menurut mereka, terlalu jauh bila harus melewati Jakarta, khususnya dalam bisnis perikanan,”tukas Lumentut.
Lanjut dikatakan Lumentut, selain penerbangan hal lainnya yang menarik adalah penanganan sampah dan kebersihan di Kota Saga, yang perlu diadopsi Manado. Olehnya, Pemkot Manado akan mengirim orang untuk megikuti pelatihan dan pendidikan disana guna transfer knowledge.
“Tidak ada sampah disemua wilayah, baik di stasiun, terminal, sekolah, pertokoan, dan tempat lainnya,”tandasnya.
Warga Jepang, tambah Lumentut, telah mengajarkan pendidikan kebersihan kepada anaknya sejak dini.
“Warga Jepang sejak umur tiga tahun sudah diajarkan orang tua pentingnya menjaga kebersihan, dan kemudian dikembangkan selanjutnya disekolah,”jelas Lumentut.(patrispangaila/jan)

Anggaran Kunker DPRD Manado Harus Jelas

Markho Tampi

Manado, KM –
Agenda pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding yang dilakukan personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, mulai dipertanyakan sesama anggota dewan. Pasalnya, manfaat kunker dengan penggunaan anggaran yang terpakai tidak sebanding. Padahal, pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat kepada masyarakat sangat penting.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Manado, Markho Tampi, mengatakan DPRD Manado perlu melaukakn penataan anggaran kunker. Jangan sampai anggaran yang ditata dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Manado tidak terlalu banyak atau terlampau sedikit.
“Kalau dibilang anggaran ini dipergunakan untuk tugas mengabdi para masyarakat, saya sapakat itu benar. Namun saja, dalam hal penataan efektifitas anggaran ini pun penting kita perhatikan bersama, jangan sampai terlalu banyak plot anggaran untuk itu, atau bahkan terlalu sedikit,”tandas pentolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Manado itu.
Lanjut dikatakan Tampi, aktivitas kunker dan studing yang dilakukan personil DPRD Manado, mestinya sebanding dengan anggaran yang digunakannya. Karena penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab anggota dewan.
“Tapi kontribusi kita terkait penggunaan anggaran Kunker juga harus jelas. Belum lagi, kontribusi kita pada masyarakat. Ini artinya, keseriusan Dewan dalam menjalankan Kunker harus jelas. Kalau tidak, anggaran Kunker dalam penataan APBD berikutnya perlu dikurangi,”ujar Tampi.(jan torindatu)