SHS Diminta Ambil Alih Jabatan Tetty

Christiany Eugenia Paruntu

Tetty Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov Dibelakang Demo
Amurang, KM –
Aksi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Pembela Masyarakat Minsel  (ARPMM, red) kembali menggoyang kepemimpinan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di Depan Kantor Bupati Minsel Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Senin (29/10) kemarin.
Dalam aksi demo tersebut, mereka meminta Bupati beserta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan tiga Assisten di Setdakab untuk mundur dari jabatannya. Pantauan wartawan, sedikitnya 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja bersama ratusan personel Polisi di Polres Minsel melakukan penjagaan dan penertiban terhadap aksi demo tersebut.
Menurut, Treny Rungkat dan Niko Lonteng koordinator aksi Demo tersebut, bupati harus segera turun dari jabatannya dalam tempo 3x24 jam dan peran wakil bupati difungsikan tugasnya.
“Kami  meminta Sekda Minsel Drs MC Kairupan dan para asisten untuk turun dari jabatannya,” ujar keduanya.
Menurut dia, pihaknya berencana menduduki kembali Kantor Bupati sampai ketemu dengan Paruntu. Sebenarnya, pendemo akan menginap di Kantor Bupati, namun tak diizinkan kepolisian.
 “Kami tetap menduduki pemkab sampai bertemu dengan bupati. Esok, kami kembali dengan jumlah yang lebih banyak,” ujar Rungkat.
Ditekankan, Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang segera mengambilalih pemerintah di Kabupaten Minsel. Karena Paruntu ditengarai tak mampu lagi menjalankan pemerintahan yang baru dijalani sekitar dua tahun.
Pada kesempatan terpisah, salah seorang Korlap lainnya, Jackson Roringpandey menyatakan, pihaknya akan mendesak agar bisa ketemu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Jika tidak pendemo akan menduduki Kantor Bupati.
Terpisah, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam BBM-nya, Senin (29/10) sekitar pukul 17.35 Wita mengatakan, semua tuntutan pendemo seperti Aliansi Reformasi Peduli Masyarakat Minsel (ARPMM) tidak benar.
‘’Selain itu, ini fitnah. Dan semua yang disampaikan adalah tidak benar. Justru ini ditunggangi oleh lawan politik dan elit pejabat. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pejabat di Provinsi Sulawesi Utara,’’ ujar bupati Tetty.
Lanjut Tetty, selain itu semua yang disampaikan ARPMM melalui korlap Trenny Rungkat dan lainnya adalah rekayasa publik. Serta pembunuhan karakter untuk pemerintahan Minsel.
‘’Karena aktor dibalik  intelektualnya sudah  ketahuan. Namun, kami  menyikapi semuanya dengan bijak. Bahkan, biarlah nanti Tuhan yang beracara. Karena, hak Tuhan yang akan menghukum mereka. Karena telah mengusik hamba Tuhan yang sudah diurapi,’’ ungkap istri tercinta Decky Palinggi, SE ini.
Ditambahkannya, selain ada oknum di Provinsi Sulut. Dimana, Sabtu (27/10) dilaksanakan rapat tertutup di Kecamatan Tareran.
“Nah, oknum-oknum intelektual tersebut sudah terekam siapa dalangnya. Oleh sebab itu, unjuk rasa ini dipastikan ikut terlibat wakil bupati Minsel dan oknum pejabat Provinsi Sulut. Selain itu, bisa saya duga kalau ternyata banyak pejabat Provinsi Sulut. Termasuk ada anggota DPRD Provinsi Sulut kenapa hal ini bisa terjadi? Ingat, demo ini adalah untuk ketiga kalinya. Dan semua tuntutan, seperti saya katakan adalah rekayasa. Serta ingin membunuh karakter saya sebagai bupati. Ingat, saya dipilih rakyat Minsel,’’ tutup Paruntu.(dolvie mangindaan/bm)

HAG-RJM Ajak Pendukung Santun di Masyarakat

CALON Bupati Hangky Arther Gerungan saat menyampaikan sambutan
pada acara pelantikan tim pemenangan independen di Tompaso II, Senin kemarin.(foto ist)

Tompaso, KM
Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw melantik ratusan tim pemenangan independen 14 Desa se Wilayah Tompaso, Senin (29/10) kemarin. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Advent (GPA) Tompaso II, diikuti sekira 850 tim pemenangan, pendukung, serta simpatisan wilayah itu.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan penegasan-penegasan terkait tugas tim yang dipimpinnya dengan penegasan politik cantik yang harus dimainkan para anggota tim yang dilantik.
“Oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante, serta para pemuda yang hadir dilantik saat ini, kalian adalah ujung tombak pemenangan HAG-RJM di masyarakat nanti. Untuk itu, komitmen serta kerja keras kita semua sangat diharapkan demi perubahan besar di Minahasa,” ujarnya.
Usai Tito Sumampouw menyampaikan pesan-pesannya, giliran Recky Janeman Montong (RJM) kembali menegaskan, pencalonan HAG-RJM pasti membuahkan hasil yang baik kalau mendapat dukungan masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap rakyat Minahasa tidak salah pilih agar tidak menyesal. Marilah kita tentukan pilihan yang cerdas demi perubahan yang sama-sama kita inginkan ,” tandas RJM.
Senada dikatakan HAG, Minahasa dapat berubah jika konsep restorasi menuju Minahasa era baru tanpa korupsi benar-benar diwujud-nyatakan melalui sikap politik saat memilih di TPS-TPS.
“Upaya merestorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi merupakan pilihan HAG-RJM yang juga disukai masyarakat. Dan pilihan ada di tangan masyarakat untuk menentukan sikap,”ujar HAG menawarkan.
Lanjut dia, restorasi bertujuan menciptakan Minahasa lebih baik, lebih aman, peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur peninjang ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta faktor lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Jadi kami tidak hanya menawarkan konsep, tetapi itu sudah menjadi tekad HAG-RJM ketika dipercaya memimpin daerah ini (Minahasa),” tandas HAG.
Dia juga berpesan kepada tim serta segenap pendukung dan sipamtisan untuk menghindari black- campaigne terhadap calon lain.
“Biarlah mereka melontarkan kampanye hitam kepada HAG-RJM, kita jangan membalasnya. Tetapi sebagai umat percaya, biarlah semua berproses sesuai kehendak Tuhan,” kata HAG.
HAG malah mengajak para pendukung HAG-RJM untuk santun di lingkungan masyarakat, serta katakan apa adanya tentang HAG-RJM di masyarakat.(vanny)

Walikota Tomohon Wakili Indonesia di Inggris

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

Bahas Koperasi InternasionalTomohon, KM—
Kunjungan kerja Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak bersama beberapa perwakilan pejabat lingkungan Pemkot Tomohon ke Manchester Inggris, dalam kaitan ICA ekpo festival koperasi internasional, sekaligus menjadi utusan Indonesia di negaranya Pangeran Charles itu.
Dihubungi via seluler, Walikota Tomohon mengatakan, terobosan-terobosan penting harus selalu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui Koperasi dan UMKM.
“Program UMKM ternyata sangat berhasil dan diakui pemerintah pusat, bahkan kami mendapat kehormatan untuk mengikuti kegiatan koperasi tingkat dunia di Inggris, apalagi Walikota Tomohon merupakan satu-satunya Walikota di Indonesia yang mendapat penghargaan dan kesempatan melalui Kementerian Koperasi RI untuk mengikuti hajatan penting di Inggris,” ujar Eman.
Disisi lain Kadis Koperasi Tomohon Drs Ronny Lumowa mengatakan, penghargaan pemerintah pusat ini merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tomohon dalam perkoperasian apalagi Lembaga Pengelola Bantuan Dana Bergulir (LPBDB) sebesar Rp.500 Juta bagi koperasi berprestasi Kota Tomohon yaitu Koperasi Gelora Pendidikan menjadi suatu tolok ukur majunya perkoperasian di Tomohon dan Sulawesi Utara pada umumnya.
Lanjut dikatakannya, agenda kegiatan yang akan diikutinya antara lain  pemilihan pengurus koperasi tingkat dunia, mengikuti kongres koperasi tingkat dunia serta melihat peluang-peluang yang dapat diaplikasikan berkaitan dengan ditetapkannya Tomohon sebagai Kota Koperasi. “Dalam kunjungan tersebut Walikota Tomohon termasuk dalam 48 orang delegasi dari Indonesia bersama salah satu Bupati yaitu Kabupaten Kampar, yang akan mewakili Indonesia dalam ajang internasional itu,” tukas Lumowa.(yongkie sumual)

SHS Yakin E-Audit Bantu Pemprov Raih WTP

GUBERNUR SUlut Dr SH Sarundajang bersama Kepala BPK RI
Perwakilan Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak melakukan
penandatanganan nota kesepahaman.(foto ist)

Manado, KM-
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama 15 Kabupaten/Kota se Sulut.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Dr. Rohmadi Saptogiri, Ak dengan Gubernur Dr. S.H. Sarundajang di Aula BPK Perwakilan, Senin kemarin yang di saksikan  Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak dan Sekjen BPK Ri, Hendar Ristriawan, SH, MH.
Nampak hadir, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, para Ketua DPRD Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota serta Sekretaris Daerah Kab/Kota se Sulut.
Penendatanganan ini sebagai langkah strategis BPK RI untuk mewujudkan, sinergitas dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Apalagi melalui E-Audit ini, BPK dapat meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dengan strategi link and match melalui jaringan internet.
Gubernur Sarundajang memberikan apresiasi atas upaya BPK ini. Dia berjanji akan bersinergi dengan BPK untuk mengembangkan pusat-pusat data termasuk di Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem yang akan dikembangkan.
“Pemerintah Provinsi tekad untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun yang akan datang dan tentunya sistem E-Audit ini akan membantu untuk mencapai hal tersebut,”ujarnya.(onal)

Deprov Diminta Bentuk Pansus Pertambangan

Manado, KM –
Polemik seputar akitivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) memang kian kompleks. Apalai hal tersebut ditopang dengan beragam bentuk penolakan warga. Terkait hal itu, legislator Sulut dituntut lebih mencermati permasalahan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Termasuk mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pecarian solusi.
Pembentukan Pansus itu dinilai sangat tepat, mengingat banyak kekecewaan yang dialami warga dengan adanya pertambangan. Salah satuny contoh akivitas pertambangan di Pulau Bangka, termasuk beberapa kegiatan di wilayah Totabuan, Minsel, Minut dan Kota Bitung. “Masyarakat telah secara nyata menyuarakan aksi penolakan pertambangan. Seperti yang dilakoni warga beberapa waktu lalu dengan menghadiahkan hal-hal unik dan tak lazim kepada para wakil rakyat. Itu sebenarnya harus segera dicermati oleh anggota dewan provinsi. Paling tidak, dalam bentuk pencarian solusi dan pemecahan masalah Dewan dapat membentuk Pansus untuk menguak sisi positif dan negatif dari pertambangan,” ujar James R, dan Fangky B.N, dua tokoh pemuda asal Minahasa Utara.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, pembentukan Pansus Pertambangan bukan hanya membantu masyarakat. Tetapi pihak perusahaan maupun lembaga eksekutif akan dapat menuai hasilnya. Dimana, lewat Pansus tentu akan dapat mempertemukan titik-titik bermasalah, serta melahirkan bentuk atau konsep pemanfaatan ruang yang representative bagi semua pihak.
“Pembentukan Pansus pertambangan tidak ada salahnya dilirik oleh anggota dewan. Sebab, hasil dari pencarian fakta maupun pemecahan masalah tentu akan dapat menyatukan pemahaman antara berbagai pihak yang berseteru dan berbeda pendapat,” ulas mereka.
Kepada Sementara itu, saat berdialog dengan wartawan,  legislator Sulut, Herry Tombeng,SH merespon baik adanya usulan pembentukan pansus pertambangan. Menurutnya, untuk dapat membantu penyelesaian malasah termasuk bentuk pencarian solusi terkait masalah pertambangan, memang penting untuk dibentuk Pansus pertambangan. “Itu usualn yang baik, dan mungkin tepat untuk memecahkan masalah pertambangan yang mencuat di daerah ini,” ujar Tombeng, seraya berjanji akan mengangkat usulan pembentukan pansus itu ke internal DPRD Sulut.(JeffrieRM)

Wakil Rakyat Desak Usut Tuntas

Fransisca M Tuwaidan

Penganiayaan Wartawan Minut
Minut, KM
Anarkisme yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab terhadap tiga wartawan, yakni Risky Pogaga (SKH Media Sulut,red), Hendra Lumanauw (SKH Koran Manado,red) yang sehari-hari bertugas sebagai kepala Biro Minahasa Utara (Minut) dan satu rekan lagi, Bryan Sondakh beberapa waktu lalu diarea parkiran Bahu Mall, rupanya mendapat perhatian serius personil DPRD Minut Fransisca M Tuwaidan.
Menurut Tuwaidan, seharusnya wartawan atau jurnalis tidak diperlakukan semena-mena seperti ini, mengingat tugas-tugas kewartawanan begitu mulia dalam menyebar-kan informasi kepada masyarakat. “Ini bentuk pelanggaran dan harus diusut tuntas aparat berwajib,” pungkas Tuwaidan, Minggu (28/10) saat membesuk Risky Pogaga yang hingga kini masih terbaring lemah di RS Siloam, Manado.
Lanjut srikandi yang dikenal dekat dengan kalangan kuli tinta ini, pemukulan terhadap wartawan merupakan bentuk kriminalisasi berat, mengingat wartawan harusnya dilindungi bukan dianiaya. “Jika memang ada dugaan keterilbatan oknum berwajib, kiranya kapolda bisa memperhatikan hal ini,” jelasnya, sembari menghimbau semua pihak untuk menghen-tikan aksi-aksi pemukulan terhadap wartawan. (*)

Mamesah Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak

Proyek SMKN 2 Tinggalkan Masalah
Bitung,KM-
Pengadaan ruangan belajar di SMK Negeri 2 Bitung, dengan anggaran Rp11,5 Miliyar bantuan luar negeri yang diterima sekolah teknik tersebut tahun 2011 lalu, masih menyisahkan persoalan.
Pasalnya, dana yang menjadi swakelola dan dikerjakan pihak ketiga, diduga belum sepenuhnya diterima kontraktor pelaksana, bahkan dana miliyaran ini langsung masuk ke rekening pribadi mantan kepala sekolah, Drs WK alias Wel.
Hal tersebut diungkap, Sekretaris LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Provinsi Sulut, Jemmy Mamesah. Menurutnya, persoalan tersebut sangat riskan jika tidak ada tindakan dari aparat hukum.
“Ini sangat berhubungan erat dengan korupsi, kami minta pihak penegak hukum di kota Bitung menyelesaikan kasus ini, agar dana bantuan yang masuk lainnya akan dimanfaatkan dengan baik,”ujarnya, sambil menambahkan hasil investigasinya, beberapa kontraktor pelaksana juga mengeluhkan masalah yang sama.
“Salah satu kontraktor yang saya temui, pekerjaannya sudah selesai, namun dana yang belum cair masih tersisa 100 juta rupiah lebih, sementara kontraktor tersebut baru diberikan Rp300juta, sedangkan kontrak kerja Rp 400 juta,”ungkap Mamesah.
Sekretaris Komite SMKN 2 Bitung, Absalom Budiman, saat dimintai keterangan menjelaskan, persoalan tersebut hanya salah paham saja. Mantan kepsek tidak memberikan dana sisa, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai.
“Setahu saya, pekerja yang tinggalkan tanggungjawab, sehingga penyelesaiannya terkatung-katung, jadi mantan kepsek pak Wel bertindak menanganinya, jangan sampai lewat batas pekerjaan dan kena Tuntutan Ganti Rugi,”ujar Budiman.
Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Maesa, Bawiling ketika dimintai tanggapan mengatakan, dirinya tak tahu kalau ada bantuan yang masuk di SMKN 2.(yappiletto)

5 Kelurahan Terima Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata

Drs Gerardus E Mogi

Tomohon, KM—
Dalam rangka meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi masalah kemiskinan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon melaksanakan kegiatan penyerahan dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon Drs Gerardus E Mogi menjelaskan, sasaran kegiatan ini salah satunya untuk terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM, dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut dikatakan Mogi, saat ini ada 5 kelurahan Wisata yang mendapat Dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yaitu LKM
Wisata Mahawu Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Tri Colour Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara dengan jumlah bantuan sebesar 100 juta rupiah, LKM Sayok Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan dengan jumlah bantuan 75 juta, LKM Tumimperas Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah dan LKM Pinaesaan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara dengan Jumlah bantuan sebesar 75 juta rupiah.
Lanjut dikatakan dia, ditetapkannya 5 Kelurahan ini oleh Dirjen Distenasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, setelah melewati proses seleksi dan dilihat dari berbagai potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kelurahan-Kelurahan tersebut berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia serta fasilitas usaha pariwisata dan industry kreatif yang menjadi penggerak kepariwisataan, apalagi diketahui mekanisme pencarian dana bantuan desa Wisata dikirim langsung ke Rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah memenuhi sejumlah criteria sesuai pedoman PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan pelaksanaan teknis kegiatan mengacu pada petunjuk teknis operasional pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Assisten Ekonomi Dan Pembangunan Dra Truusje Kaunang mewakili Walikota Tomohon mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat luas, dimana dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Pariwisata mengunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran bantuan desa wisata kepada kelompok masyarakat.
Bantuan ini bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. (yongkie sumual)

DPRD Minahasa Plesir, Sekwan Mengaku tak Tahu

Royke Kaloh

Tondano,KM -
Pasca APBD Minahasa ditetapkan pemerintah Provinsi Sulut, kebijakan kurang populis kembali dilakukan para wakil rakyat yang berkantor di gedung manguni. Tak tanggung-tanggung, 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa diduga menghamburkan uang rakyat dengan mengadakan pelisir di kota Bekasi Jawa Barat dan dilanjutkan ke kota Serang Provinsi Banten.
Akan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyangkan kinerja dari para anggota DPRD, yang terkesan hanya menghamburkan uang rakyat, tanpa ada kontribusi kepada masyarakat Minahasa pada umumnya.
“Kami sayangkan apa yang dilakukan para anggota DPRD, disaat kondisi perekonomian rakyat Minahasa kurang stabil saat ini, dengan seenaknya para wakil rakyat menghamburkan uang rakyat hanya untuk pelesir ke luar daerah. Kami berharap apa yang dilakukan para wakil rakyat tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setau kami, setiap para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja tidak pernah hasil dari kunjungan kerja tersebut diaplikasikan kepada masyarakat,” ujar Rival Luli tokoh pemuda Langowan.
Herson Walukouw, salah satu personil DPRD Minahasa, dari Fraksi Partai Golkar, tidak mengelak saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Menurut dia, pihaknya bersama dengan anggota DPRD mengadakan kunjungan kerja ke Bekasi dan Serang. “Ya benar, kami mengadakan kunjungan kerja,” ujar Walukouw.
Ironisnya, Sekwan Minahasa Royke Kaloh, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberangkatan anggota DPRD Minahasa, malah mengelak. Parahnya lagi, Sekwan mengaku dirinya tidak mengetahui keberangkatan para anggota DPRD. “Saat ini saya ada bersama dengan pak ketua DPRD, coba tanya saja pada para anggota dewan,” ujar Kaloh.(fernando kembuan)

Peserta Askes Tomohon tak Berlaku di RS Swasta

Manado, KM-
Peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Kota Tomohon nampaknya harus gigit jari untuk mengklaim hak-hak asuransi di Rumah Sakit (RS) swasta yang berkedudukan di Kota Manado. Pasalnya, pelayanan pemberian pengembalian biaya pengobatan bagi pasien peserta Askes, hanya berlaku di RS milik pemerintah.
Hal tersebut sebagimana penegasan staff PT Askes Kota Tomohon yang terindetifikasi bernama Nyong dan receptionis bernama Lydia. Menurut keduanya, pelayanan bagi peserta Askes hanya berlaku bagi peserta yang menjadi pasien di RS milik pemerintah termasuk puskesmas. “Pasien peserta Askes yang memilih untuk langsung berobat rawat nginap di RS Swasta tidak bisa dilayani, apalagi yang RS yang berkedudukan di Kota Manado, termasuk Siloam Hospital,” tutur keduanya.
Dijelaskannya, sesuai prosedur, pasien peserta askes harus melalui pengobatan di puskesmas dan RS pemerintah, atau dari puskesmas merujuk ke RS pemerintah. Selain itu, Akses Tomohon tidak bisa memberikan rekomendasi atau menerbitkan surat pengantar bagi paserta Askes yang berobat di luar wilayah kota Tomohon.
“Aturannya, pasien harus ke RS Malalayang, kenapa ke RS Siloam. Jadi pasien peserta askes yang langsung ke RS Swasta tetap tak bisa mendapatkan pelayanan Askes,” tegas mereka.
Dikonfirmasi terpisah, A. Pelealu salah satu staff PT Askes di Siloam Hospital menjelaskan bahwa peserta askes yang masuk di RS Siloam, atas permintaan sendiri tidak menjadi jaminan Askes. “Itu harus sesuai prosedur, kalau pasien itu masuk ke RS lewat unit Gawat darurat, dia harus melalui RS terdekat diwilayah tempat tinggal pasien,” ujar Pelealu.
Ditambahkannya, sesuai prosedur Askses, kalalu kalau bukan gawat darurat itu harus melalui rujukan dokter keluarga atau puskesmas. “ jadi kalau pasien itu misalnya berdomilisi di kabupaten Minahasa, rujukannya harus ke RS Prof Kandou atau RS Ratumbuisang,” jelasnya, seraya mengingatkan bahwa untuk kasus gawat darurat, jaminan askes dapat berlaku di RS dimana saja, lewat klaim perorangan. Tapi kalau itu bukan kasus gawat darurat, tak ada jaminan akses di RS Swasta. (JeffrieRM)

KPU Bolmut Gelar Rekrutmen PPK

Boroko, KM-
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), mulai melakukan penjaringan Panitia  Pemungutan Kecamatan (PPK). Kegiatan yang berlangsung di kantor KPUD Bolmut itu, sebagai bagian dari tahapan perisiapan pelaksaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di daerah itu.
Demikian disampaikan Sekretaris KPUD Bolmut, Nazarudin Maloho SPd kepada wartawan, Senin (29/10) kemarin.
“KPUD Bolmut sudah melaksanakan penjaringan PPK, dan itu bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada mendatang,”ujar Maloho.
Dikatakannya usai penjaringan PPK dilanjutkan dengan penjaringan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkatan Desa se Kabupaten Bolmut.
“Jadi selain penjaringan PPK akan dilanjutkan dengan penjaringan PPS,”tandas Maloho. (santo)

Dukung Pembentukan PBMR, Warga Kumpul Koin

Kotamobagu, KM-
Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat di Kota Kotamobagu. Senin (29/10), sejumlah warga sukarela mengumpulkan koin (uang koin) untuk pembentukan Provinsi BMR di simpang empat Kampus UDK.
“Ini untuk kepentingan kita juga bersama. Kami rela menjadi sukarelawan untuk penggalangan dana ini,” ujar Meitry Ferreto, seorang relawan, kepada Koran Manado di sela pengumpulan dana.
Dia mengatakan, akan ada keuntungan jika Provinsi BMR terbentuk. Dia memberikan contoh dalam pengelolaan sumber daya alam. Wilayah Bolmong yang kaya potensi akan bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.
“Begitu juga dengan lapangan pekerjaan akan lebih banyak,”ujarnya.
Sebab itu, kata Ferreto, dia dan beberapa teman-temanya tergerak untuk mendukung pembentukan Provinsi BMR.
“Untuk saat ini yang tergabung memang baru beberapa orang saja. Namun kami yakin ini bisa mendorong agar keinginan masyarakat Bolmong bisa terwujud,” kata dia.
Meitri menambahkan, pembentukan Provinsi BMR harus secepatnya didorong mengingat adanya wacana moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah.
“Jangan sampai moratorium tersebut terjadi dan Provinsi BMR tidak terwujud,”kata dia mengingatkan.
Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Bayu Sagita Damopolii mengatakan, kegiatan pengumpulan itu sangat bagus.
“Itu berarti adanya motivasi dari masyarakat Bolmong Raya Khususnya di Kotamobagu untuk mewujudakan Provinsi BMR nanti,”tandasnya. (Mg1/Erwin)

Bupati: TKD November, Desember tak Akan Dibayar

Molibagu,KM -
Bupati Kabupaten Bolmong Selatan, Herson Mayulu menyatakan, dua Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkugan Pemkab Bolsel bulan November dan Desember tidak akan dibayarkan.
Pernyataan Mayulu itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 48, Senin (29/10) kemarin.
“Jadi TKD untuk dua bulan, November Desember tak akan dibayarkan,” ujarnya.
Penegasan Bupati Bolsel itu, buntut dari keterlambatan pengelolah keuangan memasukan laporan pertanggungjawaban APBD 2011 ke Kementeriaaan Keuangan, hingga berimbas sanksi  Pemerintah Pusat akan menahan 25 persen Dana Alokasi Umum(DAU) 2013.
“Aparat pengelolah seharusnya bertanggungjawab atas keterlambatan memasukan laporannya,”kata Mayulu.
Sekretaris Daerah (Sekda), Gunawan Lombu saat dikonfirmasi menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah memasukan laporannya.
“Kita sudah memasukannya, bahkan batas terakhir pemasukannya akhir Oktober,”jelas Lombu.
Sementara itu, Kadis PPKAD, Berlian Potabuga juga mengatakan, pihaknya sudah memasukan laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan sejak dua pekan lalu.
“Kita berangkat ke Jakarta tujuannya memasukan laporan keuangan,” ucap Potabuga.
Sebelumnya, Bupati Mayulu sempat mengaku kecewa dengan kinerja Kadis PPKAD yang keseringan tugas luar. Sementara tugas dan tanggungjawab sering diabaikan.(Tox)

Warga Bolsel Minta Bupati “Buka Mata”

Rolling Pejabat Eselon II, Sebaiknya Tidak Ditunda

Hi Herson Mayulu

Molibagu,KM –
Baik tidaknya penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah, serta peningkatan pembangunan, itu tergantung dari sumberdaya manusia (SDM) didalamnya. Termasuk penyediaan SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel).
Menyikapi hal itu, Pemkab yang dipimpin Bupati, Hi Herson Mayulu itu diminta tidak boleh menutup mata dengan persoalan yang terjadi di lingkugan kerjanya.
Apalagi beberapa tahun terkahir ini, persoalan pelayanan prima yang layak diterima masyarakat makin hilang dan seakan tidak dapat dirasakan masyarakat Bolsel.
“Coba bayangkan, kami datang untuk melakukan konsultasi. Eh, dikira kami mau minta proyek. Kami pun tak mau diterima untuk bertemu. Apakah ini yang namanya abdi Negara dan masyarakat? pejabat-pejabat itu tidak layak disebut pembantu bupati? Memang, kami tak mau sebut siapa nama pejabat eselon 2 tersebut,’’ ujar Sujarwan Mokoagow warga Pinolosian.
Dikatakannya, kejadian ini sering terjadi ketika Bupati sedang melakukan tugas ke luar daerah. Kesempatan itu dipergunakan oleh pejabat-pejabat itu ikut “terbang” keluar daerah dengan alasan tugas luar.
“Kalau Bupati tugas luar, pejabat-pejabat itu juga tugas luar. Meski tidak tahu tugas luar kemana mereka. Kami berharap Bupati tidak lagi menunda rolling pejabat eselon II. Kami berharapa pejabat-pejabat malas seperti itu di mutasi,”ujar Mokoagow.
Hal senada juga disampaikan Stevi Darongke, warga Kecamatan Pinolosian Timur. Dikatakannya, Bupati sebaiknya melakukan penyegaran di jajaran Pemkab Bolsel.
“Memang itu yang terbaik, pejabat yang malas dan hanya cari muka harus diganti. Kami juga sudah bosan dengan muka-muka seperti mereka yang tak mau bekerjasama. Tidak tahu program apa yang mereka kerjakan,’’ucap Darongke.
Dikatakannya, dengan dilakukan penyegaran di  tubuh Pemkab Bolsel, khususnya para pejabat eselon II, dipastikan kinerja pejabat-pejabat yang baru itu akan semakin bergairah dan memiliki ide-ide baru untuk pembangunan Bolsel kedepan.
“Sebab jika pejabat-pejabat malas seperti ini dipertahankan, Bolsel tidak akan maju. Tidak ada inovasi-inovasi dari pejabat. Sampai saat ini tidak ada pejabat eselon II di Bolsel yang kratif memajukan daerah ini. Kalau seperti ini, masyarakat juga yang menderita,”kata Darongke.
Dia juga menuturkan, dengan banyaknya pejabat-pejabat eselon II yang jarang masuk kantor berakibat kebutuhan masyarakat dan segala keperluan warga terbengkalai.
“Kami butuh pelayanan prima dari Pekmab Bolsel, termasuk pejabat-pejabat eselon II. Tapi kalau seperti ini, yang rugi kami juga. Sementara mereka (pejabat,red) itu digaji dengan uang Negara dari pajak rakyat. Kami menilai rolling jabatan eselon II sudah sangat mendesak dilakukan oleh Bupati. Dan sebaiknya pejabat yang tidak maksimal harus dipangkas,”tandasnya Darongke.(tox)

Walikota Bertemu Pengurus PHBI

Luruskan Isu Larangan Pemakaian Lapangan Tikala 

Manado, KM –

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut berjabat tangan
dengan Ketua PHBI Sulut H Ismail Mo’o
usai pertemuan di ruang Toar Lumimuut, kemarin.(Foto: ist)

Untuk menyikapi persoalan isu berdampak SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yang dihembuskan pihak tak bertanggung jawab terkait adanya kabar pelarangan menggunakan lapangan Sparta Tikala untuk shalat ied Idul Adha, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, mengadakan pertemuan dengan Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado, di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota, Senin (29/10).

Selain PHBI, tampak hadir pengurus Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Manado dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Manado.

Pertemuan yang dilaksanakan penuh kekeluargaan itu, dimaksudkan untuk meluruskan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Walikota menguraikan kronologis timbulnya isu tersebut. 

“Semuanya hanya miss komunikasi saja. Tidak ada niat dari saya, untuk menyakiti hati para umat Muslim yang juga adalah warga Kota Manado.”ujar Walikota.

Lumentut berharap, pimpinan PHBI dapat menjelaskan kepada umat Muslim di Kota Manado mengenai akar permasalahan yang sebenarnya. Karena, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado tidak pernah melarang siapapun untuk menggunakan lapangan Tikala, karena fasilitas tersebut adalah milik publik.

Mendengar pernyataan Walikota, PHBI Sulut yang diketuai H Ismail Mo’o dan PHBI Manado H Amir Liputo, menanggapi positif. Bahkan, PHBI menghargai dan memahami apa yang dikatakan Walikota.

“Walikota bertindak sangat elegan,”ujar Mo’o, mengakhiri pertemuan yang penuh dengan suasana persaudaraan.(jan torindatu)

Dermaga Manado Tua Segera Dibangun

Fery Siwi

Manado, KM –

Harapan masyarakat pulau Manado Tua agar pemerintah menyediakan fasilitas dermaga representatif seperti yang disampaikan kepada Wakil Walikota Harley AB Mangindaan beberapa waktu lalu, terjawab sudah. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menganggarkan lanjutan pembangunan dermaga tersebut dalam APBD perubahan tahun 2012 ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manado, Ir Fery Siwi, Senin (29/10), mengatakan, pihaknya telah memplot anggaran untuk pembangunan lanjutan dermaga di pulau Manado Tua tahun 2012. “Saya pastikan ada pembangunan dermaga lanjutan pada tahun 2012 ini,” terang Siwi.

Sebelumnya, Ai sapaan akrab Wakil Walikota menegaskan, di Manado Tua yang warganya kebanyakan menyandarkan hidupnya sebagai nelayan, harus ada dermaga yang representatife.

“Karena kedepan bukan hanya Bunaken yang akan kita promosikan ke luar daerah dan internasional, karena potensi pulau Manado Tua juga begitu banyak. Ada hutan lindung dengan aneka ragam tumbuhan dan hewan khas Manado Tua, begitu juga gunung Manado Tua bisa untuk olahraga mendaki,”jelas Ai.

Untuk itu lanjut Ai, pemerintah akan memberikan sentuhan dalam pengembangan dunia pariwisata di pulau Manado Tua.(jan torindatu)

Sembilan Kecamatan Terima Mesin Pengolah Sampah

SEMBILAN unit mesin pengolah sampah diserahkan
Wakil Walikota Harley AB Mangindaan kepada sembilan Camat.
Tampak Wawali menyaksikan pengoperasian mesin tersebut.(Foto: ist)

Minus Paal Dua dan Bunaken Kepulauan

Manado, KM –

Untuk menunjang pengelolaan kebersihan yang lebih efektif dan memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) memberikan bantuan mesin pengolah sampah kepada sembilan kepala kecamatan se Kota Manado, Senin (29/10), di lapangan Sparta Tikala Manado.

Penyerahan bantuan alat pengolah sampah itu dilakukan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan. Dalam kesempatan itu, Wawali berharap mesin pencacah sampah itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo.

“Mudah-mudahan mesin pengolah sampah ini dapat membantu dalam penanganan kebersihan di Kota Manado. Jika sampah yang ada diseluruh wilayah Kota Manado diolah dengan baik, pasti volume sampah yang masuk TPA Sumompo akan berkurang. Ini sangat baik bagi kita serta memiliki nilai ekonomis terhadap pendapatan masyarakat,”ujar Mangindaan.

Apalagi, tambah Ai, sapaan akrab Wawali, sekarang ini Kota Manado sedang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI melalui tim penilai Adipura Ekoregion Sumapapua (Sulawesi Maluku dan Papua), yang sedang melakukan pemantauan tahap satu (P1).

Sementara, Kepala BPMPK Manado Frans Mawitjere SH, menjelaskan mesin pengolah sampah tersebut tertata dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) instansinya. Diakui Mawitjere, hanya sembilan kecamatan yang menerima bantuan alat pengolah sampah, sedangkan dua kecamatan baru belum. Pasalnya, saat penyusunan anggaran Manado masih terdiri dari sembilan kecamatan.

“Memang hanya sembilan alat yang kita serahkan, karena saat penyusunan anggaran, Manado baru miliki sembilan kecamatan, meskipun sekarang ini sudah menjadi 11 kecamatan,”tukas mantan Camat Wanea itu.

Kesembilan kecamatan minus Paal dan Bunaken Kepulauan yang menerima bantuan mesin pengolah sampah yakni, Malalayang, Sario, Wanea, Wenang, Tikala, Singkil, Tuminting, Mapanget dan Bunaken.(jan torindatu)