Walikota Minta Pengertian Masyarakat Tepi Sungai

Megaproyek Revitalisasi DAS Tondano Segera Dimulai

REVITALISASI pembangunan tanggul sepanjang DAS Tondano
akan mulai dilaksanakan tahun 2013 ini.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –

Pasca terjadi musibah banjir dan tanah longsor di Kota Manado, Walikota Manado GS Vicky Lumentut terus berupaya melakukan lobi di pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Hasilnya, tahun 2013 ini pemerintah pusat mengucurkan dana sekira Rp200 miliar lebih untuk proyek revitalisasi sungai Tondano.

Dimana, megaproyek yang dikerjakan mulai dari daerah hilir kali Jengki sampai jembatan Kairagi itu, akan membebaskan lahan warga sejauh 10 meter dari bibir sungai. Olehnya, Walikota meminta peran Lurah dan Camat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Apalagi, proposal pembangunan itu telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Sudah ok pembuatan tanggul sepanjang DAS Tondano, dari pasar Bersehati ke jembatan Kairagi dari Kementerian PU melalui dana JICA sebesar 200 miliar,"ujar Walikota, Kamis (28/2).

Lebih lanjut dikatakan Walikota pilihan rakyat ini, Kementerian PU meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk membebaskan tanah di samping kiri dan kanan, minimal 10 meter dari tepi sungai Tondano, untuk dibuatkan tanggul dan jalan.

Sesuai rencana, dalam waktu dekat Walikota akan ke Jakarta untuk melaporkan jumlah bangunan yang akan dibebaskan dalam proyek tersebut.

Selain itu, Walikota akan mengkonsultasikan lokasi atau tempat-tempat yang akan dibuatkan jembatan khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua.

"Saya harapkan dukungan warga yang akan kena dengan proyek ini, karena dengan terbangunnya tanggul ini, warga yang selama ini selalu dilanda banjir akan terlindungi,"tandas Walikota.

Selain DAS Tondano, tandas Walikota, sungai lainnya seperti sungai Sario, sungai Bailang dan sungai Sawangan, juga akan dibuatkan tanggul pada bagian yang rendah, yang airnya selalu meluap saat banjir.

"Dua tiga tahun ke depan, akan ada panorama baru di Kota Manado, jika sungai sudah direvitalisasi,"pungkas Walikota.(jan torindatu)

Kepala SKPD Tandatangani Dokumen Penetapan Kinerja

Disaksikan Walikota

PARA kepala SKPD menandatangani dokumen penetapan
kinerja tahun 2013, di ruang Serbaguna Pemkot Manado.
Tampak Sekkot Ir Haefrey Sendoh dan
Kepala Inspektorat Drs Arnold Kewas menandatangani dokumen
disaksikan Walikota GS Vicky Lumentut, Kamis (28/2) kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM –

Seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Kamis (28/2), melakukan penandatanganan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013, di ruang Serbaguna kantor Walikota.

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, juga bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang ditandatangani, setelah penetapan anggaran.

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, dalam sambutannya mengatakan penandatanganan dokumen itu, adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin baik, bersih dan berwibawa.

"Saya percaya bahwa seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado, memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan yang semakin baik, bersih dan berwibawa. Komitmen itu, nantinya akan tergambar jelas pada saat pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja,"ujar Walikota.

Lebih lanjut Walikota meminta seluruh kepala SKPD agar bekerja secara maksimal dalam memenuhi target yang telah disetujui bersama.

"Hal ini saya minta semata-mata agar kinerja Pemerintah Kota Manado secara keseluruhan akan semakin baik, dan proses pembangunan berjalan lebih optimal, pelayanan publik pun semakin prima, yang nantinya akan berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado,"tandas Lumentut.

Walikota juga mengingatkan, berbagai tuntutan masyarakat harus dijawab oleh SKPD dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas.

“Para kepala SKPD dapat menerjemahkan tuntutan masyarakat sebagai peluang untuk membuktikan profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi. Saya minta dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi setiap target yang kita telah sepakati bersama dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 ini, karena sesungguhnya dengan telah ditandatanganinya dokumen Penetapan Kinerja, berarti para kepala SKPD telah menyatakan diri sanggup menjalankan apa yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja,"pungkas Walikota.(jan torindatu)

Parkir Jalan Samrat Bakal Dicari Solusi

PEMBICARAAN non formal yang dilakukan di salah satu rumah kopi
dibilangan Samrat dengan melibatkan Wawali Harley Mangindaan,
Kepala Dishub Manado, Kasatlantas Polresta Manado,
dan pelaku usaha di jalan Samrat.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –

Persoalan parkir di jalan Sam Ratulangi (Samrat) ternyata mendapat perhatian Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan. Secara spontan, Ai sapaan akrab Wawali, bertemu dengan para pelaku usaha di jalan utama Kota Manado untuk mendapatkan masukan terkait keluhan mereka karena sempitnya lahan parkir di jalan tersebut.

Wawali yang memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, kemudian menghadirkan instansi dan lembaga berkompeten seperti Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Manado Yohanis Waworuntu dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Manado Kompol Alfaris Patiwael, serta pelaku usaha untuk duduk bersama. Meski santai, namun pembicaraan yang terjadi di salah satu rumah kopi di bilangan jalan Samrat itu berlangsung serius. Kamis (28/2).

“Pokoknya persoalan yang dihadapi para pelaku usaha di jalan Sam Ratulangi ini, akan kita carikan solusi yang terbaik. Pemerintah Kota selalu berupaya berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat,”ujar Wawali.

Menurutnya, persoalan jalan Sam Ratulangi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menyelesaikannya. Namun, dibutuhkan kerjasama yang baik semua pihak yang terkait agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,”tandas Wawali.

Sebelumnya, dr Sanil, salah satu pelaku usaha di jalan Sam Ratulangi, kepada wartawan mengeluhkan kondisi jalan tersebut yang sulit mendapatkan lahan parkir independent dibandingkan jalan Piere Tendean. Pasalnya, selain merupakan jalan tertua di Manado, jalan Sam Ratulangi sangat sulit untuk dilakukan pengembangan usaha dengan menyediakan lahan parkir, karena telah berdiri rumah warga.

Sehingga, tambah dr Sanil, mau tidak mau parkir dibadan jalan menjadi alternatif, meskipun pihak kepolisian melarang.

“Memang untuk mendapatkan lahan parkir independen di jalan Sam Ratulangi seperti yang ada di jalan Piere Tendean sangat sulit. Karena, jalan Samrat ini adalah jalan yang sudah ada sejak lama, juga banyak rumah-rumah warga. Bahkan, jalan-jalan di lorong-lorong sangat sulit mendapatkan tempat parkir,”keluhnya.

Kepala Dishub Manado Yohanis Waworuntu, menandaskan untuk memecahkan persoalan tersebut, pihaknya akan melaksanakan rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam waktu dekat.

“Kita akan bahas ini di forum lalu lintas. Pihak pelaku usaha di jalan Samrat juga akan kita undang untuk hadir,”pungkas Waworuntu.(jan torindatu)