Ekspedisi Restorasi Minahasa
Minahasa Baru, Janji HAG-RJM di Puncak Lembean 

Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa yang dipimpin Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong (HAG-RJM), taklukkan puncak Lembean

Manado, KM
Hangky Arther Gerungan dan Ricky Janeman Montong (HAG-RJM) buktikan sesukaran warga Minahasa melalui petualangan keras Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa (TERM), Selasa (16/10) kemarin.
Perjalanan tim ekspedisi diikuti langsung Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Minahasa HAG-RJM bersama tim, sedari start Desa Kinaleosan Kecamatan Kombi hingga berakhir di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur menempuh perjalanan tak kurang dari 15 kilometer.
Pun medan berat yang dilewati tim ekspedisi, terbilang sebuah petualangan berat penuh tantangan.
Sekira 2 mil perjalanan dari desa Kinaleosan, HAG bergumam soal beratnya pendakian hingga perhentian pertama tim ekspedisi untuk istirahat sejenak.
“Puncak Lembean sangat menantang sehingga terasa berat untuk dilewati. Tapi inilah tantangan yang harus ditaklukan sekaligus turut merasakan beratnya kehidupan rakyat kita sekarang ini,” gumam HAG.
Sebagai seorang pemimpin, HAG didampingi RJM mengendalikan tim ekspedisi agar tetap dalam barisan serta terus memegang komitmen menaklukan puncak Lembean yang kelihatan angkuh.
Lanjutan perjalanan tim ekspedisi melintasi bukit terjal berbatu dengan tingkat kesukaran yang terbilang berat. Melintasi akar besar pohon, melindas celah tebing, menerobos rimbunan daun hutan. Tim menyusuri jalan yang mulai jarang dilewati orang.
“Jalan ini dibangun pengerasan pada tahun 1981 lalu. Sampai sekarang terhitung sudah 31 tahun dibiarkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah,” papar Jelfy Sumanti diiyahkan Fecky Mondiringin dan Stenly Rumbay bersama solidaritas puluhan warga termasuk ibu-ibu Desa Kinaleosan mengikuti Tim Ekspedisi Restorasi Minahasa hingga Kelurahan Papakelan.
Pertualangan berat tim ternyata melintasi beberapa kali perhentian sebagai tonggak refleksi sekaligus istirahat tim ekspedisi.
Tim dipimpin langsung HAG bersama RJM yang tampak tetap bersemangat menyepakati lima kali tempat perhentian, dimana setiap kali mendekati tempat perhentian tim menyepakati refleksi sejenak kemudian melanjutkan perjalanan dengan arti-arti yang mendalam.
“Perjalanan dari perhentian ke empat yang cukup melelahkan, ada tim yang mengaku sudah melihat danau Tondano pertanda perhentian ke lima sudah dekat. Tapi setelah sama-sama buktikan, ternyata masih sangat jauh,” ungkap RJM langsung disambut derai tawa semua yang hadir.
Dikatakan RJM setelah tim istirahat diperhentian kelima di rumah Charles Sumanti (82) di Kelurahan Papakelan, perjalanan cukup menantang tim ekspedisi akan menjadi nazar HAG-RJM membangun Minahasa kedepan.
“Ekspedisi Restorasi Minahasa akan menjadi janji HAG-RJM untuk membangun Minahasa baru yang lebih baik,” tandas Kiki, sapaan akrab RJM.
Terkait perjalanan berat yang ditaklukan tim ekspedisi yang dipimpinnya, HAG kepada wartawan membenarkan jika perjalanan timnya menjadi ikrar HAG-RJM membangun Minahasa.
“Perjalanan tadi (kemarin), bersama-sama kami lewati lembah terjal, bebatuan tajam sehingga melintasinya harus berhati-hati supaya tidak terperosok. Begitulah ikrar HAG-RJM membangun Minahasa, kami akan bersama rakyat menjaga semua kepentingan masyarakat,” pungkas HAG.(tim)

Hans Tinangon

Langgar PP 53/2010, 6 PNS Telah Dipecat
Pemecatan Enny Sesuai Aturan Kepegawaian

Manado, KM –

Terkait pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Enny Umbas, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado, Kepala BKD Manado, Drs Musa Hans Tinangon MSc, kembali menegaskan keputusan tersebut telah sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Tinangon, yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan yang ditandatangani Walikota GS Vicky Lumentut.

“Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan jika PNS tidak hadir selama 46 hari setelah diakumulasi, maka yang bersangkutan mendapat sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Enny sendiri bukan hanya 46 hari tetapi hampir setahun tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS,”tandas Tinangon.

Lanjut dikatakan pejabat yang akrab dengan kalangan pers tersebut, apa yang dilakukan Pemkot Manado sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan, sebelumnya sudah berapa kali surat teguran diberikan kepada Enny.

Menurutnya, Enny sudah 2 kali di berikan sanksi disiplin, yaitu 1 kali sanksi disiplin ringan dan 1 kali sanksi disiplin sedang, dan terakhir bulan September 2012 di berikan sanksi disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Semua itu di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No 53 thn 2010 tentang sisiplin PNS. Sebelumnya juga yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sebagai PNS sewaktu menjadi Bendahara di Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado,”ujar Tinangon.

Tinangon menjelaskan, Enny juga terkait dengan kasus menerima uang dari beberapa pihak ketiga dengan janji memberikan proyek namun tidak di realisasi sehingga masalah ini telah di adukan ke Polda dan sementara di proses pihak Polda.

“Eny Umbas pernah merekayasa kepangkatan untuk memperoleh pembayaran TPP (tunjangan tambahan penghasilan pegawai) lebih besar. Enny hanya golongan II/b tapi jadi golongan III/a. Jadi perilaku dan perangai Enny memang sudah tidak baik sebagai PNS,”jelasnya.

Tinangon mengaku tidak gentar dengan niat Enny, yang menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemkot Manado melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.  

“Silahkan saja itu hak dia, kita siap memberikan keterangan dan menyampaikan bukti-bukti, jika dipanggil pengadilan,”ujar Tinangon.

Menurutnya, pemecatan terhadap Enny bukanlah yang pertama. Sebelumnya, selang tahun 2010 sampai Agustus 2012 ini, Pemkot Manado telah memberhentikan dengan tidak hormat enam PNS lainnya. Dimana, satu PNS dipecat pada masa pemerintahan Penjabat Walikota SH Sarundajang, kemudian dua PNS pada masa Penjabat Walikota Robby Mamuaja, dan tiga PNS dimasa Walikota GS Vicky Lumentut.

Sedangkan, masih ada tujuh PNS lainnya yang sedang diproses pemecatannya oleh Pemkot Manado. Mereka dijatuhi sanksi disipilin karena melanggar PP 53 tahun 2010.(jan torindatu)

Ribuan Ha Sawah di Bolmut Krisis Air
Pemprov Kurang Perhatikan Swasembada Beras

Manado, KM –

Semangat Gubenur Provinsi Sulut DR Sinyo H. Sarundajang untuk mewujudkan swasembada beras nampaknya masih kurang serius dilakukan. Terbukti, ribuan hektar sawah di daerah lumbung padi terabaikan meski mengalami krisis air, seperti dialami di lima desa di Kecamatan Pinoguloman Bolmong Utara.

Fenomana memiriskan itu terungkap, ketika lima Sangadi masing-masing sangadi Buko, sangadi Buko Selatan, Sangadi Dalapuli, Sangadi Dalapuli Timur dan Sangadi Batu Tagam bertandang dan menyampaikan keluhan atas kondisi itu kepada DPRD Sulut, Selasa (16/10) kemarin.

Menurut Sangadi Buko Wensi WJ,  kelima desa tersebut selalu mengalami kegagalan panen padi. “Kami sering mengalami karena kekurangan air. Imbasnya, jika dibandingkan dengan  beberapa trahun silam, produksi padi atau hasil panen yang dilkakukan sekarang mengalami penurunan sebanyak 40 persen,” ujarnya mewakili para Sangadi.

Dijelaskannya, lahan sawah padi yang ada di lima desa kurang lebih seluas 1260 hektar. Namun hanya sekitar 600 hektar yang terairi. Diakuinya, sebenarnya ada bendungan yang dibangun sekitar tahun 1984, tapi sampai saat ini tidak diperbaiki dan kurang perawatan akibatnya debit air turun samapai 50 persen.

“Bendungan yang dibangun di desa Buko kurang sekali diperhatikan. Memang ada program pembangunan lanjutan berupa irigasi di dalapuli dengan anggaran sebesar 2,4 milyar rupiah, tetapi fungsinya belum iptimal menjawab kebutuhan air.

Sementara anggota Komisi IV Raski Mokodompit berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga itu. ‘’Inikan bukan hanya kebutuhan petani tapi juga kebutuhan masyarakat Sulut. Kalau tak ada irigasi tentu akan berpengaruh pada swasembada beras,’’ katanya.

Kunjungan itu diterima anggota komisi I Farid Lauma, anggota Komisi II Soenardi Soemantha, anggota Komisi IV Raski Mokodompit, Ketua Komisi I Jhon Dumais dan Anggota Komisi I Mikson Tilaar.(JeffrieRM)

Terkait Aksi Mahasiswa
Bohohang: Disclaimer, Bupati harus Salahkan BPK Sulut

Boroko, KM –

Aksi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolmut sebagai pengguna anggaran serta Dekab tupoksi sebagai pengawasan kinerja Pemkab, mendapat kritik tokoh muda Bolmut Fajri Bohahang.

Dikatakan Bohohang, tupoksi legislatif dan eksekutif apabila difungsikan opini disclaimer dari BPK-RI Perwakilan Sulut pada pemeriksaan tidak akan terjadi.

“Kami datang untuk mempertanyakan kinerja legislatif dan eksekutif yang tidak maksimal sehingga kenapa Bolmut meraih opini dislaimer,” kritik Bohohang.

Dijelaskannya, hasil dengar pendapat bersama eksekutif dan legislative di ruangan kerja Ketua DPRD Bolmut, Jumat pekan lalu, dipertanyakan mahasiswa kemudian dijawab bupati dinilai tidak terarah.

“Jawaban bupati kemarin mengambang, malah menyalahkan BPK-RI Perwakilan Sulut,” beber Bohohang, Selasa (16/10) kemarin.

Ditambahkannya, contohnya seperti penjelasan Bupati mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK- RI, tentang  BOP yang ketambahan Rp200 juta, Bupati mengelak itu bukan BOP miliknya, tetapi BOP dari Sekertariat Daerah.

“LPJ dari bupati tentang BOP yang ketambahan 200 juta, ternyata tidak diakui oleh Bupati sendiri,” pungkasnya.

Sementara bupati Hamdan Datunsolang  hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini.(Santo)

Golkar Bolsel Dijatah Dana Banpol Terbanyak

Molibagu, KM -

Partai lambang beringin menjadi partai memperoleh dana bantuan politik (Banpol) paling banyak di Bolmong Selatan (Bolsel).

“Untuk dana Banpol kami sudah salurkan kepada 11 partai pemilik kursi di DPRD Bolsel minggu lalu,” jelas Sofian Amu kepala badan Kesbangpol Bolsel, Selasa (16/10,) kemarin.

Dijelaskannya, sebelum disalurkan 11 partai tersebut sudah melewati proses verifikasi berkas.

“Dan kami sudah masukkan permohonan ke bupati melalui dinas keuangan, dan sudah disalurkan,” kata dia.

Ia menambahkan, dana bantuan Parpol tersebut akan dianggarkan setiap tahun.

“Tapi tergantung dari kemampuan keuangan daerah, karena pastinya akan memengaruhi,pada jumlah anggaran APBD,” ucapnya.

Dijelaskannya, dari 11 partai penerima dana bantuan Parpol, Golkarlah yang mendapatkan dana paling besar, kemudian diikuti oleh PDI-P dan partai Hanura. Sementara partai buruh, PPRN dan gerindra mendapatkan dana paling sedikit.

“Semuanya tergantung dari jumlah suara pada pemilihan lalu, bukan kami yang tentukan sendiri,” paparnya.

Ditambakannya, setelah disalurkan partai berhak menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan partai.

“Penggunaan dananya terserah partai, tapi pastinya mereka harus masukkan laporan pertanggungjawaban atas pengunaan dana bantuan parpol tersebut,” cetusnya.(tox)

01. Golkar           Rp169.358.250,-
02. PDIP             Rp 47.175.000,-
03. Hanura           Rp 40.806.375,-
04. PAN              Rp 23.351.625,-
05. Demokrat         Rp 23.949.175,-
06. PKPI             Rp 17.973.675,-
07. PPP              Rp 12.815.875,-
08. Gerindra         Rp 11.038.950,-
09. PPRN             Rp  9.985.375,-
10. P.Buruh          Rp  9.010.425,-
Jumlah               Rp 400.0012.550,-

Polhut Amankan Kayu tak Bertuan
Hutan Klabat Terus Dibabat

Kayu hasil sitaan Polhut Minut langsung diamankan di Dinas Kehutanan Minut.

Minut, KM -

Keberadaan hutan di gunung Klabat terus terusik tangan-tangan liar. Terbukti, Selasa (16/10)kemarin sekitarpukul 13.00 Wita, pihak Dinas Kehutanan(Dishut)Minut melalui petugas Polisi Kehutanan (Polhut)berhasil mengamankan dan menyita sekitar 1 kubik lebih kayu berbagai jenis yang diduga kuat hasil penebangan liar di hutan gunung Klabat.

Penyitaan kayu tersebut dilakukan aparat Polhut dalam kondisi sudah terpotong rapih menjadi ukuran papan dan balok yang siap diperdagangkan. Lokasi diamankannya potongan kayu tersebut tepat berada dikaki gunung di Desa Kaima Kecamatan Kauditan. “Kami menduga kayu baru diturunkan dari kawasan hutan di gunung dengan menggunakan hewan sapi sebagai alat tarikkayu,” terang Andaria, Kabid Pengawasan Hutan Dishut Minut.

Kadis Kehutanan Minut Ir Joppy Lengkong yang ditemui dilokasi penampungan kayu sitaan Dishut Minut menjelaskan, aksi penebangan liar ini akan ditindak dan diusut.”Kamiakan lakukan pengecekkan lanjutan.dan pastinya akan diketahui asal muasal kayu tersebut,” tandas Lengkong.

Lengkong menghimbau para pelaku pembalakkan liar untuk menghentikan setiap aksi yang merugikan lingkungan ini. “Patroli terus dilakukan. Kayu yang ditebang dan tidak dilengkapi surat-surat resmi pasti akan diamankan,” tegasnya. (hendrasamuel)

Sumampouw Warning Panwascam
Tondano,KM -
Sorotan dari masyarakat kali ini mengarah kepada para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), karena diduga sebelumnya ada oknum Panwascam yang diduga merupakan salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon.
“Ada oknum yang sudah dilantik menjadi Panwascam, dulunya merupakan tim sukses salah satu pasangan calon, bahkan sempat memberikan orasi-orasi ke masa terkait dukungan ke calon tersebut, kami berharap Panwaslukada Minahasa bisa jeli dengan hal-hal seperti ini, agar intergritas panwas sebagai lembaga pengawas tidak dipertanyakan dengan hadirnya orang-orang yang tidak netral,” ungkap sebuah sumber yang tak ingin namanya dikorankan.
Ketua Panwaslukada Minahasa,Erwin Sumampouw SP,  pada Selasa (16/10), ketika dikonfirmai terkait hal ini, menegaskan jika Panwaslukada Minahasa sendiri akan menindaki oknum-oknum tersebut jika memang terbukti tidak netral.
“Kalau kedapatan tidak netral tentunya kami akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut, tak tanggung-tanggung langsung di PAW,” tegas Sumampouw yang didampingi oleh Fentje Bawengan Ssos.
Sumampouw dan Bawengan pun menyatakan peringatan keras kepada  kepada para Panwascam yang sudah dilantik. “Mereka wajib netral, kalau ada laporan dari masyarakat tentunya akan kami proses dan bila terbukti terancam di PAW,”  beber Sumampouw.(fernando kembuan)

Deteksi Penggunaan Narkoba Pejabat Pengguna Narkoba

Jimmy Feidie Eman,SE.Ak

150 Pejabat Tomohon Tes Urine

Tomohon, KM —

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015,.   Pemerintah Kota Tomohon melakukan tes urine bagi 150 pejabat.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman,SE.Ak mengatakan, kegiatan tes urine ini merupakan contoh bagi para generasi muda dan masyarakat umum lainnya, dalam menopang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Lanjutnya, ada beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dapat dilakukan seperti tindakan Preventif (pencegahan) untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba serta pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.

“Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya tindakan represif (penindakan) untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat dan bilamana masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. Sama hal dengan tindakan Kuratif (pengobatan) dalam kaitan erat dengan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain,” ujar Eman.

Pada bagian lain dikatakan Eman, salah satu bentuk pencegahan juga melalui rehabilitatif (rehabilitasi). Ini dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba lagi, sehingga rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. “Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba” pungkas Walikota dalam pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan senin (16/10) kemarin.(yongkie sumual)