Kerabat JWS Mulai Dibabat

Kepala SD 4 Tondano Dibebas-tugaskan
Tondano, KM –
Dampak pilkada nampaknya mulai menyeruak ke sistem birokrasi pendidikan di Kabupaten  Minahasa. Terbukti, pembabatan pejabat yang disinyalir tak sehaluan dengan arah politis top eksekutif, mulai dilakukan. Semisal dialami Kepala Sekolah (Kepsek) SD 4 Tondano, yang merupakan kerabat dari Janjte Wowiling Sajow (JWS) sebagai salah satu calon bupati dalam suksesi Minahasa tahun 2012 ini.
Lily Singkoh, awalnya menjabat Kepala SD 4 Tondano. Akan tetapi, secara tiba-tiba ipar dari JWS itu akhirnya dicopot jabatannya dan diserahi tugas baru sebagai pengawas. Kebijakan inipun menuai protes dari kalangan siswa di sekolah tersebut.
Reaksi yang diperlihatkan juga sangat menyentuh. Dimana, saat mengetahui Kepsek mereka akan diganti, para siswa langsung menangis dan bekoar tidak setuju sambil menggelar demonstrasi dengan menggelontorkan spanduk penolakan atas kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minahasa itu.
Setelah puas melakukan unjuk rasa di sekolahnya, rombongan anak-anak jalan kaki sejauh lebih dari dua kilometer menuju SMK Negeri 1 Tondano dan langsung mengunjuk rasa mengeluarkan perasaan mereka terkait pergantian Kepsek.
Salah satu orang tua murid yang bersama-sama rombongan anak-anak mengatakan, keputusan penggantian kepsek ini tidak tepat. Menurutnya pergantian Kepsek dapat menggangu proses belajar mengajar di sekolah telah berjalan lancar. “Kami tidak setuju jika penggantian kepsek dilakukan saat ini. Anak-anak kami di kelas enam sebentar lagi akan mengikuti ujian sehingga bisa terganggu,” ujar Ricard, satu orang tua murid.
Sementara itu, kepada sejumlah wartawan, Rabu (31/1O) kemarin, Kepsek Singko menjelaskan dirinya tidak mengetahui atau menggerakkan anak-anak untuk melakukan aksi demi tersebut. Menurutnya dia terkejut saat melihat dukungan dari anak-anak didiknya.
“Saya tidak tega melihat anak-anak jadi seperti ini. Saya telah mendidik mereka selama beberapa tahun dan telah terjalin hubungan antara kami. Hubungan itu adalah bentuk kasih sayang antara orangtua dengan anak,” ujar Singkoh yang juga merupakan ipar dari Wakil Bupati Minahasa, Drs Jantje W Sajouw MSi .
Dirinya mengaku, terkejut saat mengetahui dia tidak lagi menjabat sebagai kepsek di sekolah tersebut. Dia tidak lagi bisa melakukan apa-apa pada keputusan pemindahan tersebut.
Disisi lain, Kepala Dikpora Minahasa, Drs Dennie Rompas M.Si, membantah jika penggantian Kepsek SD tersebut ada kepentingan. Rompas yang baru selesai memimpin acara pelantikan 71 kepsek dan pengawas menjelaskan, penggantian kepsek dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 38 Tahun 2010. Dalam aturan ini dijelaskan kepsek adalah jabatan tambahan yang berlaku selama empat tahun. Jika dalam empat tahun kepsek itu bisa berprestasi maka bisa diperpanjang satu periode lagi. “Jika telah selesai dua periode (8 tahun), maka yang bersangkutan harus kembali menjadi guru atau menjadi kepsek di sekolah lain yang akreditasinya jauh lebih rendah. Dalam hal ini penggantian Kepsek SD Negeri 4 Tondano sudah sesuai aturan karena dia telah delapan tahun menjadi kepsek di sekolah itu,” ujar Rompas.
Lanjut, Rompas malahan mempertanyakan kenapa anak-anak SD yang belum tahu apa-apa bisa membawa spanduk dan melakukan aksi unjuk rasa. Dirinya menduga ada pihak yang sengaja melibatkan anak-anak untuk melakukan aksi tersebut.(fernando kembuan)

HAG Lantik 3500 Tim Remboken dan Kawangkoan

Minahasa, KM-
SEKIRA 3500 warga Remboken dan Kawangkoan Induk dilantik Ketua Umum Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Tito Sumampouw, Rabu (31/10).
Kepada tim yang dilantik, Tito Sumampouw menyampaikan pesan-pesan pemenangan untuk dapat diperhatikan. “Saya ingatkan, tugas kita yang dilantik memenangkan HAG-RJM pada Pilkada Minahasa 12 Desember 2012 mendatang. Untuk itu, satukan persepsi kita bahwa perubahan di tanah Minahasa hanya dapat dilakukan calon kita, yakni HAG-RJM,” ujar Sumampouw.
Pelantikan tim Kordes dan Korjaga se Remboken, dilaksanakan di aula GMIM Sendangan, diikuti 1241 warga. “Antusias warga terhadap HAG-RJM terlihat dari kehadiran warga Remboken saat ini,” tutur Djems Lewuh, Sekertaris Umum Tim Independen HAG-RJM.
Sambutan HAG dikatakan, Danau Tondano yang bermasalah karena dipenuhi pertumbuhan Eceng Gondok yang tak terkontrol, nanti menjadi perhatian HAG-RJM.
“Gulma Eceng Gondok yang memenuhi danau Tondano akan diberdayakan HAG-RJM bersama-sama masyarakat. Tapi kalau kita mau memberantasnya, itu juga dapat kita lakukan secara bersama-sama pula,” ujar HAG, bahwa dirinya dapat mengerahkan ratusan alat-alat beratnya untuk memberantas tumbuhan gulma air itu.
Sementara Pelantikan Tim Pemenangan Independen HAG-RJM Kecamatan Kawangkoan Induk dan Kawangkoan Utara berjumlah 1256 Kordes-Korjaga, HAG mengatakan, meski atribut HAG-RJM seolah tak ada ruang lagi untuk dipajang, namun kehadiran ribuan warga yang memadati Wale Palelon Kelurahan Uner, HAG-RJM yakin warga yang bergabung dengannya berharap perubahan di tanah Minahasa.
“Memimpin Minahasa HAG-RJM tidak akan korupsi, itu sudah menjadi tekad kami. Nantinya, HAG-RJM bersama masyarakat membangun apa yang dibutuhkan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur menjadi perhatian kami kedepan,” papar HAG.
Keberpihakan terhadap kepentingan rakyat miskin, lanjut dia, menjadi program pemerintahan HAG-RJM di tanah Minahasa. Perjalanannya, HAG-RJM senantiasa didampingi Jost Th Pati, Welly Massie, Denny Laloan, Djems Lewuh, Refly Salangka, Jufry Suak, serta anggota tim lainnya.
Hal menarik dari kunjungan HAG-RJM di dua tempat tersebut, putra tercinta Andre Gerungan tetap setia didampingi istri tersayang, Ayu Endey bersama-sama tim.(tim mc)

Jurnalis Sulut Gelar Aksi Solidaritas

Aksi demo wartawan yang dilaksanakan kemarin

Usut Penganiayaan Wartawan
AKSI solidaritas yang dilakukan ratusan wartawan menggelar orasi di Zero Point dan Mapolres Manado serta berlanjut ke Polda Sulut pada, Rabu (31/10) kemarin.
Demo yang mendesak agar pelaku penganiaya wartawan Biro Minut atas nama Hendra Lumanauw dan Risky Pogaga diusut tuntas. Aksi jurnalis ini diterima langsung Kapolresta Manado, Kombes Pol Amran Ampulembang.
Amran dihadapan ratusan jurnalis menyatakan, akan menindak tegas bila benar ada oknum polisi yang terlibat dalam penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam pada, Kamis dini hari. “Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi teman-teman wartawan tidak perlu kuatir dan curiga. Datang saja kepada saya untuk meminta penjelasan, saya siap 24 jam,” katanya.
Dia juga meminta maaf kalau ada anak buah saya yang menjadi pelaku. “Saya juga malu kalau ada anak buah saya yang terlibat penganiayaan. Jadi untuk masalah ini memang butuh proses penanganan hingga tuntas,” tandasnya.
Sementara Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Dicky Atotoy, melalui Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Denny Adare STh mengatakan, Pak Kapolda sudah berjanji akan memproses  sesuai aturan yang ada, bila kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap wartawan terbukti ada oknum Polri yang terlibat. “Tidak ada pilih kasih, baik masyarakat umum, termasuk wartawan yang mengalami penganiayaan akan diproses sesuai hukum dan ketentuan,” tegas Adare.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Kapolresta Manado terhadap kekerasan yang menimpa wartawan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Sulut, Rio Rumagit didamping Pemred Harian Koran Manado, Steven Rondonuwu.
Ada tujuh poin dalam pernyataan sikap dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado yakni, mengutuk setiap aksi kekerasan dan main hakim sendiri yang terjadi pada jurnalis dan warga sipil lainnya. Karena pada prinsipnya setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan hukum. Mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan serta motif terjadinya kasus penganiayaan. Memberikan keterangan sekaligus klarifikasi terhadap adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus penganiayaan tersebut.
Selain itu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, serta seluruh insan pers jika ternyata benar terbukti pelaku kekerasan itu adalah oknum anggota kepolisian. Menjatuhkan sanksi kepada oknum anggota kepolisian, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan nanti terbukti benar melakukan tindak kekerasan penganiayaan dan mendukung aparat kepolisian dalam melakukan pengusutan kasus ini secara jujur dan adil.
Usai bertemu Kapolresta, rombongan wartawan menuju Mapolda Sulut. Dimana dua wartawan korban penganiayaan sedang diperiksa penyidik Polda Sulut. “Kita memberikan support dan mengawal proses pemeriksaan itu,” tukas Koordinator Lapangan (Korlap) demo, Yanes Pongoh. (otnie)

Bantuan Pendidikan Mengalir ke Minahasa

Drs J Star J Wowor MSi

Diduga Untuk Dukung Calon Tertentu

Manado, KM—
Menjelang Pemilukada 12 Desember 2012, sejumlah kegiatan Pemprop Sulut diarahkan ke Kabupaten Minahasa. Bahkan berbagai bantuan di bidang pendidikan juga mengalir ke sana. Tak pelak, sejumlah kalangan menilai banyaknya program dan bantuan dari Pemprov Sulut ke Minahasa ini, terkait dengan Pelaksanaan Pemilukada serta bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu.
“Sejumlah kegiatan dan bantuan dari Pemprov Sulut kini diarahkan ke Minahasa akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya? Meski pihak Pemprov Sulut coba mengelak, namun masyarakat bisa menilai, bantuan ini terkait dukungan untuk pasangan calon tertentu di Pemilukada Minahasa,” kata sumber resmi koran ini, saat berbincang-bincang dengan wartawan, Rabu (31/10) kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut, Drs J Star J Wowor MSi saat dikonfirmasi di kemarin, menyatakan dirinya sementara berada di Minahasa untuk mengecek bantuan pemerintah pusat oleh Pemprov Sulut diarahkan ke Kabupaten Minahasa. “Saya lagi mengecek pelaksanaan bantuan pusat berupa rehab sekolah dan untuk anggaran rehab ini saya tidak hafal,” tulis Wowor melalui fasilitas BBM kepada wartawan.
Ditanya lebih lanjut tentang, sasaran ke Minahasa apakah karena terkait Pemilukada, Wowor menampiknya. “Tidak semua Kabupaten dan Kota melapor, maka bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan hasil verifikasi di lapangan,” tandas Wowor.
Diketahui akhir pekan lalu, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang juga memberikan bantuan senilai Rp300 juta ke STF Seminari Pineleng. “Kalau tidak terkait Pemilukada, belum tentu bantuan ini bisa segera cair,” ujar salah satu PNS yang ikut mendampingi Gubernur ketika itu. (otnie)

Dana Bencana Digunakan ‘Kampanye’

Tondano, KM -
Lagi Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Minahasa, dibawah pimpinan Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR), membuat kebijakan kurang populis.  Apa pasal?, dana bantuan bencana dari Pemkab, melalui Dinas Pertanian untuk korban bencana erupsi Gunung Soputan yang diperuntukan bagi masyarakat Langowan Barat, ternyata penyalurannya  sarat akan muatan politis.
Dari informasi yang didapat harian ini, sejumlah masyarakat Desa Raringis, keberatan dengan penyaluran dana tersebut. Warga menilai dana sebesar Rp  45.600.000 bagi 193 Kepala Keluarga (KK) dengan masing-masing KK sebesar 300 ribu rupiah, disinyalir tidak tepat sasaran. Dimana, diduga para penerima tunjangan tersebut diwajibkan untuk memasang bendera salah satu pasangan calon (CNR-DJT,red), sedangkan yang jika tidak memajang atribut tersebut, tidak akan mendapat dana bantuan. Lebih parahnya lagi, para penerima yang tidak memasang bendera  CNR, diganti dengan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima tunjangan. Bahkan ada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, mendapat bantuan yang diduga hanya karena memasang bendera CNR.
“Kemarin sore kami didatangi oleh para petugas, dalam hal ini para kepala lingkungan.  Mereka mengatakan kalau suka untuk mendapat dana bencana dari pemkab, maka harus menurunkan panji merah, diganti dengan panji kuning,” ujar Lexi Tiwa, salah satu Warga Raringis.
Dikatakan Tiwa, dirinya bersama dengan KK lainnya tidak mendapat bantuan bencana tersebut. Padahal dirinya mengalami kerugian pada waktu lalu, dengan gagal panen lahan pertaniannya yang ditanami tananam holtikultura seperti tomat dan kacang panjang, akibat dari  erupsi Gunung Soputan.
Senada dikatakan oleh Vence Tiwa, salah satu warga yang sebenarnya berhak menerima dana bencana tersebut. Vence mengaku tidak mengambil dana tersebut, dikarenakan dirnya dipakasakan untuk memasang panji CNR. “Masakan mau terima dana pemkab harus memasang bendera kuning,” ujarnya kesal.
Sementara, Pemerintah Desa Raringis, dalam hal ini Hukum Tua Hart Walintukan  membenarkan adanya peyaluran dana bantuan bencana dari pemkab yang sangat bermuatan politis. Menurutnya bantuan dari pemkab tersebut hampir saja memberikan ketegangan di masyarakat Raringis.
“Sebagai pemerintah di desa Raringis, kami mempertanyakan pemberian dana bantuan dari pemkab tersebut. Kami berharap bantuan yang yang diberikan tersebut tepat sasaran sehingga tidak memberikan permasalahan di masyarakat,” ujar Walintukan.
Lanjut, Walintukan menjelaskan, dirinya menyangkan akan sikap Pemerintah Kecamatan Langowan Barat, terkait penyaluran dana bencana tersebut.
“Sebagai kepala desa penanggung jawab penuh di Desa Raringis, saya berharap ada koordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait penyaluran dana tersebut.” Ujarnya.
Dibagian lain, pihak Kecamatan Labar melalui camat Ir Anita Rorong MAP, ketika dikonfirmasi harian ini, membenarkan akan adanya bantuan dari Pemkab Minahasa kepada  Labar, melalui Dinas Pertanian.
Dijelaskannya, dari keseluruan total bantuan yang diberikan pemkab kepada labar sebanyak 11 desa yang terkena bencana erupsi Gunung Soputan sebesar 450 juta. Akan tetapi dirinya mengelak jika pemberian tunjangan tersebut bermuatan politik. Menurutnya, pemeberian tunjangan tersebut sudah melalui verifikasi dari BP3K.
“Saya kiria pemeberian tunjangan tersebut, sudah melalui proses aturan yang berlaku. Dimana telah melalui kajian dari BP3K tergantung dari kerusakan dan luas lahan. Tidak benar, kalau pemeberian bantuan tersebut telah ada arahan dengan kepentingan politik. Yang penting dana tersebut disalurkan, kalau mungkin ada yang mengatakan demikian mungkin itu hanya spontanitas saja,” ujar Rorong.
Disinggung, mengenai tidak dilibatkannya Hukum Kua Desa Raringis, terkait dengan penyaluran dana bencana tersebut, dirinya menjelaskan bahwa sudah beberapa bulan terakhir tidak ada koordinasi dengan pihak kecamatan. Hal tersebut yang membuat dirinya berinissitif tidak melibatkan hukum tua tersebut.
“Sudah beberapa bulan tidak ada koordianasi dengan pihak desa Rarringis, hal tersebut yang membuat pihak kecamatan langsung menunjuk pihak sekdes yang menangani pemaberian bantuan tersebut,” ujar Rorong.
Sementara itu, dari informasi yang didapat harian ini, melalui kepala BP3K Labar Maxi Rundengan, bahwa total bantuan dari Pemkab Minahasa melalui Dinas Pertanian kepada Kecamatan Labar pada tahun 2012 ini, yang diduga sarat bermuatan Politik, sebanyak 1045 KK dengan total dana bencana sebesar 417.565025 juta. Dengan perincian Desa Tumaratas 54.800.000 kepada 183 KK masing-masing mendapat 300ribu,Kemudian Desa Tumaratas Dua, Rp 52.800.000 (177 KK), Noongan Dua  Rp 25.800.000 ( 84 KK), Desa Ampreng (245 KK) Rp 98.000.000 masing-masing KK mendapat 400 ribu Rupiah, Desa Raringis Utara Rp 47.200.000 (157 KK), Desa  Raringis Selatan Rp 23.200.000 (78 KK), Desa Raringis Induk Rp 45.600.000 (193 KK) Desa Noongan Induk Rp 9.600.000 (32 KK), Desa Noongan Tiga Rp 17.200.000, (58 KK), Desa Walewangko Rp 6.400.000 (16 KK) dan Desa Kopiwangker Rp 18.000.000, (6O KK). (fernando kembuan)

HMI Sebut Kunker Dekot Hanya Tambah Uang Saku

Kotamobagu,KM-
Kebiasaan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu sering keluar daerah dengan alasan kunjungan kerja (Kunker), dinilai hanya menghambur-hamburkan uang Negara. Bahkan, baru-baru ini giliran Komisi III DPRD Kotamobagu yang berangkat ke Jakarta dengan alasan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial.
Keseringan keluar daerah dengan “berselimut” kunjungan kerja anggota Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu ini, langsung mendapat sorotan dari elemen mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bolmong Raya. Eko Satrio Paputungan selaku Ketua HMI Cabang Bolmong Raya mengatakan, “menghamburkan” uang Negara itu harus dihentikan. Jika memang itu keperluan masyarakat, tidak ada masalah, tapi jangan hanya karena ada unsur mencari penambahan uang saku.
“SPPD itu digunakan hanya untuk menambah pendapatan saja, sehingga hampir bulannya harus ke Jakarta,”ujar Eko, Rabu kemarin.
HMI juga menantang DPRD Kotamobagu yang berangkat dalam kunjunngan kerja untuk mempersentasikan di ruang terbuka tentang kunjungan kerja mereka selama ini.
“Kami menantang Komisi III DPRD Kotamobagu, untuk mempersentasikan hasil kunjungan mereka itu,”pungkasnya.
Ditempat berbeda, Sekertaris Dewan (Sekwan) Kotamobagu, Drs Iryanto  Mokoginta membenarkan keberangkatan Komisi III itu. Namun, Irianto mengaku dirinya tidak tahu alasan keberangkatan para wakil rakyat itu.
“Memang mereka ke Jakarta, namun saya tidak tahu tujuannya apa. Yang pasti agenda mereka ke Kementrian Sosial, dan pulangnya hari Jumat,” tandas Iryanto.
Upaya mengkorfimasi Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Hi Agus Suprijanta gagal, karena Suprijanta tidak berada di tempat. Bahkan nomor yang ia janjikan akan selalu aktif, ternyata tidak terwujud.(sandy/Erwin)

Posumah Menduga Pemprov Penyebabnya

25 Persen DAU Bolmut Ditahan Kemenku

Drs Recky Posumah

Boroko, KM –
Akibat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 terlambat dimasukan, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen akhirnya ditahan oleh Kementerian Keuangan (Kemenku) untuk dicairkan ke Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut).
“Iya, informasi bahwa kucuran DAU 2013, sebesar 25 persen masih di tahan untuk 52 Kabupaten/Kota, termasuk Bolmut, ternyata benar adanya,”ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut, Aang Wardiman AK.
“Dananya belum 100 persen di kucurkan, baru 75 persen dari total DAU yang ada,”tambah Wardimana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut, Drs Recky Posumah sebelumnya mengatakan bahwa, DAU untuk Bolmut tidak ditahan oleh Kemenkeu, akhirnya diluruskan. Menurutnya, informasi itu belum sepenuhnya diketahui.
“Informasi ini, saya baru tahu dan ternyata benar DAU Bolmut masih di tahan 25 persennya,”kata Posumah.
Ditanyakana apakah hal tersebut terkait dengan keterlambatan Pemda Bolmut memasukan Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2011? Posumah mengatakan, hal tersebut bukan akibat kelalaian Pemda Bolmut.
“Bolmut selalu tepat waktu mengirimkan LPP APBD TA 2011, kemungkinan Pemerintah Provinsi yang terlambat memasukan LPP sejumlah daerah di Sulut,”tandas Posumah.
Diketahui, DAU untuk Bolmut, totalnya Rp 288 Miliar lebih. Namun belum seutuhnya di kucurkan, dimana 25 persennya masih di tahan, jadi untuk totalnya DAU Bolmut berkisar Rp 277 Miliar yang bisa di realisasikan.(Santo)

Polhut Bolsel Amankan Puluhan Kubik Kayu Ilegal

Molibagu,KM –
Petugas Polisi Kehutan (Polhut) Dinas Kehutanan, Kabupaten Bolmong Selatan (Dishut Bolsel), Rabu (31/10) kemarin berhasil mengamankan satu kendaraan truk bermuatan puluhan kubik kayu siap pakai, tanpa disertai dokumen lengkap di Kecamatan Pinolosian.
Kayu berbagai jenis itu rencananya akan dibawa keluar Bolsel dan akan dijual dengan harga tinggi kepada para cukong di luar daerah. Kayu hasil tangkapan tersebut sekarang telah di amankan di kantor Dishut untuk di proses.
Kadishut Bolsel, Drs Indra Damopolii ME saat dihubungi mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kepala desa dalam meminimalisir pencurian kayu di Bolsel. Bahkan, Pemkab bersama Pemprov, Kementerian Kehutanan dan Polda Sulut terus melakukan koordinasi bersama.
‘’Koordinasi ini akan terus menerus dilakukan. Agar pembalakan liar dan penebangan kayu di hutan Bolsel tidak terjadi lagi,”ujarnya.
Disamping itu kata Damopolii, pihaknya akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan instansi terkait, guna memperkecil kerusakan hutan.
“Termasuk pembukaan lahan di area rawan banjir. Nantinya pembukaan lahan akan melibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat,”jelasnya.
Dia juga mengatakan, nantinya aka nada sanksi tegas kepada oknum-oknum pembalakan liar dan perambahan hutan illegal di wilayah Bolsel.
“Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan temuan akan ditindak lanjuti dengan proses hukum bersama tim terpadu pengamanan hutan Provinsi Sulut. sebab ini sudah sesuai hasil rapat  pada Selasa tanggal 30 Oktober lalu di Polda Sulut bersama tim yang dipimpin Wagub, Kapolda dan Kadis Kehutanan Provinsi,’’tegas Damopolii.(Tox)

Soal Proyek Fisik, Wagub Sulut Warning SKPD

Dr. Djouhari Kansil MPd

Manado, KM–
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil MPd, memberikan warning kepada seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut, yang sementara menjalan pekerjaan proyek fisik.
“Saya ingatkan seluruh SKPD yang sementara menjalankan proyek fisik, agar selesai tepat waktu,” tegas Kansil.
Dijelaskannya, SKPD juga harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek itu, agar sesuai bastek.
“Jangan hanya mengejar waktu, kemudian tak memperhatikan lagi kualitasnya,” ungkap Kansil.
Ia menjelaskan, seluruh proyek fisik tahun 2012, harus selesai hingga akhir tahun ini. Kata Kansil, jika proyek fisik itu tak selesai, pihak kontraktor akan diberi sanksi sesuai aturan yang ada.
“Jadi harus selesai. Jika tidak, kami akan beri sanksi tegas pada kontraktor itu,”tegas Wagub.
Kansil menambahkan, masyarakat juga diharapkan untuk berperan penting dalam pengawasan proyek fisik yang sementara dilakukan oleh SKPD Pemprov Sulut.
“Peran masyarakat dalam pengawasan proyek, penting juga agar proyek tersebut selesai sesuai prosedur yang berlaku,”tandasnya.(onal)

Kemendagri Apresiasi Penyerapan Dana Dekon Pemprov Sulut

Jakarta, KM –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait penyerapan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi (Dekon) tahun 2012.
Berdasarkan paparan data pada acara evaluasi penyerapan dana dekon yang digelar Kemendagri di Hotel Jayakarta Jakarta, sampai akhir Agustus 2012 dari Rp 6,7 Miliar dana dekon yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Sulut telah terserap 84,32 persen atau Rp 6,434 Miliar untuk berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2012.
Demikian disampaikan Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Dr Sirajuddin Nonci, kepada Koran Manado, Rabu (31/10) kemarin di Jakarta.
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Noudy Tendean, Kepala Bagian Pemerintahan Lucky Taju MSi, dan Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Boslar Sanger SE tersebut diketahui bahwa untuk seluruh Indonesia, dari sebanyak Rp 191,885 Miliar dana dekonsentrasi yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Pemda seluruh Indonesia telah terserap 55,65 persen atau Rp 106,790 Miliar.
“Berdasarkan penjelasan pak Direktur, semula pemerintah mengalokasikan dana dekon 238,585 miliar rupiah, namun setelah dilakukan revisi anggaran diperoleh penghematan sebesar 46,699 miliar rupiah, termasuk Sulut,”ujar Tendean.
Kemudian dari total alokasi anggaran Rp 191,885 Miliar, sebanyak Rp 18,445 Miliar diserap dalam triwulan I/2012, lalu meningkat menjadi Rp 53,587 Miliar triwulan II/2012, dan kemudian menjadi 55,65 persen pada triwulan III/2012.
‘’Dana dekonsentrasi adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemda sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah,’’ tambahnya.
Menurutnya, berdasarkan rekapitulasi dari TEPPA, daerah yang tingkat serapan dana dekon paling tinggi adalah Kepulauan Riau sebesar Rp 4,315 Miliar atau 93,60 persen, disusul Sulut Rp 6,434 Miliar (84,32 persen), Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar (82,20 persen), dan DI Yogyakarta Rp 3,200 Miliar (79,14 persen).
Namun dari sisi nominal daerah yang paling besar serapan dana dekonsentrasinya adalah Sulut Rp 6,434 Miliar, Maluku Utara Rp 5,188 Miliar, Maluku Rp 4,746 Miliar, dan Sulawesi Barat Rp 4,440 Miliar.
Sementara daerah yang paling rendah serapannya adalah Papua Barat Rp 1,080 Miliar (22,78 persen), DKI Jakarta Rp 1,273 Miliar (31,02 persen) dan Sumatera Selatan Rp 1,730 Miliar (34,06 persen).
“Penyerapan anggaran membuktikan bahwa pelaksanaan secara fisik terlaksana dengan baik. Begitu juga proses pertanggungjawaban keuangan yang terselesaikan sebagaimana mestinya. Dan ini yang mendapat apresiasi dari Kemendagri,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Humas juga mendapat pujian karena dinilai telah mampu melakukan penghematan anggaran sehingga terjadi efisiensi dana dekonsentrasi. Efisinsi yang dimaksudkan dibuktikan dengan data yakni dari total alokasi awal dana dekonstransi sebesar Rp 238,585 Miliar setelah dilakukan revisi diperoleh penghematan sebesar Rp 46,669 Miliar.(patrispangaila)

Sondakh-Lomban Terima Kunjungan Ketua MA

Bitung,KM-
Walikota Bitung Hanny Sondakh dan wakil walikota Bitung, Max J Lomban bersama ketua TP.PKK kota Bitung, Ny Josephien Sondakh-Taroreh, wakil ketua TP PKK Ny Khouni Lomban Rawung serta sekretaris daerah kota, Drs Edison Humiang Msi, menerima kunjungan ketua Mahkama Agung (MA) RI, DR H M Hatta Ali SH MH, yang didampingi ketua dharma yukti karini Ny hj Roosdiaty Hatta Ali, Selasa (30/10) di rumah jabatan walikota.
Rombongan Hatta Ali, dalam kunjungannya, terkait dengan Ladies program dharma yukti karini yang digagas oleh ibu - ibu Mahkama Agung untuk mengunjungi daerah - daerah di Indonesia. Selanjutnya rombongan dijamu dengan berbagai atraksi menarik khas kota Bitung. Dalam kesempatan yang sama pula, Sondakh mengajak Ali bersama rombongan untuk melihat beberap potensi baik pariwisata, dan indisutri serta pelabuhan, ikut dalam rombongan juga, Gubernur sulut DR S H Sarundajang dan istri tercinta, Ny Deitje Sarundajang Tambuwun.
Dalam kunjungan tersebut, Ali mengatakan, Bitung merupakan daerah di bibir pacifik yang ternyata memiliki berbagai potensi alam dan juga industri yang didukung oleh potensi perikanan yang sangat luar biasa. “Potensi pariwisata selat lembeh menyimpan keindahan yang memberikan daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung disini, karena daerah ini telah berkembang dengan pesat, dan pasti kedepan berbagai keberhasilan pembangunan akan diraih,”Ujar Hakim agung ini, saat mengunjungi wisata kebun binatang naemundung. (yappiletto)

Warga Kamasi Bekuk Kawanan Pencuri

Tomohon, KM —
Aksi pencurian di siang bolong sekitar pukul 12.30 rabu (31/10) kemarin kembali terjadi di pusat Kota Tomohon tepatnya di kompleks pusat perbelanjaan Kelurahan Kamasi kecamatan Tomohon Tengah, tepatnya samping apotik. Kendati begitu, aksi kawanan pencuri yang berjumlah 4 orang itu berhasil digagalkan warga bersama dengan barang bukti hasil curian serta 1 unit kendaraan roda empat jenis kijang Inova warna silver berplat nomor polisi DB 2751 AL.
Kronologisnya, ke empat orang pencuri itu makan di salah satu rumah makan sekitar tempat kejadian. Usainya, kawanan pencuri ini mulai melakukan aksinya. Dari penuturan 1 orang pelaku yang berhasil dibekuk warga Rawin Wewengkang (20) warga Gorontalo. 
“Setelah selesai makan kami (red.torang) Jufri, Jefri dan Andi langsung berpencar, yang satu teman menunggu di mobil sedangkan 2 teman lainnya memantau lokasi.  Sedangkan saya (red.Rawin) disuruh untuk mengangkat 1 karung cengkih kering seberat 60 kilogram yang ditaruh disalah satu took, untuk dimuat kedalam mobil yang diparkir di perempatan kamasi,” ujar warga Gorontalo kepada petugas Polres Tomohon.
Sayangnya, secara kebetulan pemilik karung cengkeh Eddy Pandeiroth (58) warga Kamasi yang sementara duduk tepat di depan mobil milik para kawanan pencuri,  mulai curiga dan langsung mencegat pelaku.
“Sapa yang suruh angka itu karong, itu kita punya” ujar Eddy, saat karong cengkeh dilepas warga yang mengetahui terjadi aksi pencurian langsung menahan pelaku.  Sementara saat melihat teman mereka sudah dikerumuni warga, ketiga teman pelaku langsung melarikan diri. Wargapun langsung menyerahkan Rawin ke petugas polisi yang berada di pos Polisi 920 pusat kota, bersama barang bukti serta mobil kijang inova.
Kapolres Tomohon AKBP J Marlien Tawas SH,MH mengatakan aksi ini akan dikembangkan. “Yang pasti cepat atau lambat kami akan memburu teman pelaku yang berhasil kabur,” janji Kapolres.
Selain itu, tawas juga berterima kasih kepada warga yang secara bijaksana mampu meredam emosi, sehingga baik pelaku dan barang bukti mobil tidak dijadikn pelampiasan amarah. “Salut kepada warga, dan kami juga meminta kepada semua warga jika menemui hal-hal seperti ini, serahkan pelakunya kepada petugas dan tidak boleh mengambil tindakan berlebihan,” tukas Kapolres.(yongkie sumual)

2012 Tercatat 76 PNS Pensiun

Tomohon, KM —
Sedikitnya pada tahun 2012 kali ini tercatat ada sekitar 76 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kota Tomohon, termasuk guru dinyatakan pension bersyarat oleh Pemerintah melalui Badan kepegawaian daerah (BKD) Kota Tomohon. Hal ini ditegaskan kepala BKD Tomohon Dra Masna Pioh saat bersua dengan sejumlah wartawan rabu (31/10) kemarin.
Menurutnya, memang terkait dengan rencana rekruitmen pegawai tahun 2013 mendatang serta masih adanya tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Tomohon. Tidak hanya itu, BKD sudah mendata seberapa besar PNS akan pensiun hingga tahun 2015 mendatang.
“Memang hingga Desember 2012, masih tersisa 21 pegawai sudah termasuk guru akan pension. Jadi total pensiun di tahun ini ada sekitar 76 pegawai,” ujar Pioh. (yongkie sumual)

Polsek Labar Amankan Dana Bencana Alam Raringis

Diduga, Penyaluran Sarat Muatan Poilitis
Langowan, KM -
Kopolisian Sektor (Polsek) Langowan Barat (Labar), berhasil mengamankan dana bantuan bencana dari Pemkab Minahasa, melalui Dinas Pertanian untuk korban bencana alam erupsi Gunung Soputan 18 September. Pasalnya, bantaun yang diperuntukan bagi masyarakat Langowan Barat  itu diduga sarat muatan politis.
Uang sebesar 6.400.000 rupiah yang diamankan polsek Labar dan sejumlah kwitansi kosong, juga daftar nama penerima  bantuan, yang digunakan seorang oknum berisial (ET) yang tercatat sebagai Sekdes Desa Raringis Kecamatan Langowan Barat (Labar) yang diduga menyalurkan bantuan dana tersebut, yang sarat bermuatan politik.
Penyaluran dana tersebut yang dilakukan oleh ET, yang sempat membuat suana ketengangan di masyarakat Desa Raringis, dan nyaris saja membuat kisruh di masyarakat Raringis (Selasa,30/10) lalu. Beruntung, situasi  langsung diamankan oleh pihak kepolisian Labar berkat bantuan informasi dari warga. Akan hal tersebut, Polsek Labar langsung mengamankan barang bukti yang digunakan oleh ET.
ET, ketika di konfirmasi oleh sejumlah wartawan, enggan berkomentar dengan kejadian tersebut. Dirinya hanya, meminta agar dapat berkomunikasi langsung dengan Kepala Kecamatan Labar.
Kepala Kepolisian Labar, Ipda J Paul Tewu, ketika dikonfirmasi membenarkan indikasi kasus tersebut. Dijelaskan, pihaknya masih akan memeriksa kembali, dan akan meminta keterangan kepada oknum sekdes, atas kejadian yang hampir menghebohkan masyarakat Raringis. Menurutnya, kasus ini telah dilaporkan ke Polres Minahasa.
Camat Labar Ir Anita Rorong MAp, saat dimintai tanggapan, mengelak jika pemberian tunjangan tersebut bermuatan politik. Dirinya menjelaskan, bahwa pembagian dana bencana tersebut, sudah melalui dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
“Penyaluran dana tersebut, telah melalui verifikasi dari BP3K tergantung dari kerusakan, luas lahan. Jadi tidak benar ada arahan untuk hal tersebut, kalaupun ada yang mengatakan demikian itu hanya spontanitas saja dari para penerima, yang terpenting dana tersebut disalurkan,” ujar mantan camat Langowan utara tersebut. (fernando kembuan)

Atasi Kemacetan di Kota Manado

Pemkot-Kepolisian Jalin Kerjasama 

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan berdialog
dengan Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol Dwi Gunawan dan
Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Alfaris Pattiwael
serta Kepala Dishub Manado Yohannis Waworuntu,
Rabu (31/10) kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Terkait berbagai masalah untuk mengeleminir kemacetan yang terjadi di Kota Manado, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama jajaran kepolisian, terus melakukan inovasi rekayasa lalulintas.

“Memang betul, masalah kemacetan di Manado sudah sangat terasa. Makanya Pemkot dengan Kepolisian melakukan berbagai upaya sehingga itu bisa teratasi dengan cepat,”ujar Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, saat berdialog dengan Direktur Lalulintas (Dir Lantas) Polda Sulut Kombes Pol Dwi Gunawan, dan Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polresta Manado Kompol Alfaris Pattiwael dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Manado Yohannis Waworuntu, disalah satu rumah kopi Rabu (31/10).
Menurutnya, jalan Piere Tendean Boulevard merupakan salah satu jalan tersibuk. Sebab, di jam sibuk atau pulang kerja banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut, sehingga padat kendaraan yang mengakibatkan kemacetan.
“Pemkot terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Dan mengantisipasinya, akan membuat jembatan penyeberangan secepatnya. Sehingga masyarakat tidak lagi menyeberang dijalan, tapi bisa jalan dijembatan,”tukasnya.
Olehnya, tambah Ai, sapaan akrab Wawali, Pemkot Manado dalam waktu dekat akan merealisasikan pembuatan lampu jalan, khususnya pada titik rawan macet.
“Supaya masyarakat yang menyeberang dapat mengikuti arah lampu, kemudian menyeberang. Karena, masih banyak masyarakat yang menyeberang jalan sembarangan, sehingga menimbulkan kemacetan,”pungkas Wawali.(jan torindatu)

Perda BPHTB tak Masalah

Notaris-Walikota Bertemu 

Vicky Lumentut

Manado, KM —

Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Selasa lalu, bertemu dengan Asosiasi Notaris Manado untuk membahas beberapa persoalan menyangkut Peraturan Daerah (Perda) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam pertemuan itu, para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) menyesalkan beberapa ketentuan dalam Perda BPHTB. Sehingga, momen bertemu Walikota Manado bisa dijadikan sarana klarifikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Para notaries menyatakan menerima penjelasan Walikota dan menyetujui penyetoran sesuai Perda BPHTB.
“Tujuannya untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena persoalan satu orang tidak mencemari para notaris yang jujur, yang menolak penyetoran BPHTB. Sehingga, ini akan mengganggu secara keseluruhan,”tandas Walikota.
Para notaris berjanji untuk membantu Pemkot dalam hal penyetoran pajak melalui BPHTB.
“Dan setiap bulan akan ada pertemuan para notaris dengan walikota. Namun pada prinsipnya, mereka mendukung Perda BPHTB,”tambah Kepala Dinas Pendapatan Manado, Bismark Lumentut, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pajak Luther Wongkar, usai pertemuan.
Lanjut Kadispenda, apabila ada kendala di lapangan terkait BPHTB, Dinas Pendapatan Manado, akan berupaya bersama notaris membahasnya secara bersama.
“Sudah melakukan penyetoran setelah diverifikasi dilapangan ada kekurangan bayar, akan dikenakan surat ketetapan kurang bayar. Juga Notaris akan membuat laporan ke dinas, setiap bulan menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk itu setelah penyetoran, maka kami akan melakukan verifikasi di lapangan,”kata Wongkar.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Notaris Manado, Jancje Pengko menuturkan pihaknya berkomitmen untuk mendukung Pemkot Manado, dalam upaya meningkatkan PAD. “Kami sharing dengan Walikota bagaimana untuk meningkatkan PAD. Tidak ada hambatan sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada persoalan,”tandasnya.(jan torindatu)

Kawasan Tertib Hukum Segera Direalisasikan

Manado, KM —

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Polresta akan menetapkan salah satu wilayah Manado, menjadi kawasan tertib hukum.

PEMKOT Manado akan segera memberlakukan
kawasan tertib hukum di Kota Manado.(Foto: doc/KM)

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan mengatakan, kawasan tertib lalu lintas yang bakal diberlakukan Pemkot Manado, diharapkan menjadi kawasan percontohan untuk kawasan-kawasan lain yang ada di wilayah Kota Manado.

“Kita akan mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan kawasan tertib hukum, dan tentunya kegiatan yang dianggap melanggar aturan akan ada sanksinya,”jelas Ai, sapaan akrab Wawali.

Sementara, pihak Polresta Manado mendukung sepenuhnya pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas yang dilakukan Pemkot.

“Memang sebaiknya ada kawasan tertib hukum di Manado, bukan hanya soal bangunan di kawasan tersebut harus ikut aturan, tapi lebih luas lagi, bagi orang mabuk dan pengguna kendaraan dan pengguna jalan raya juga harus tertib hukum. Tentunya, pihak kepolisian dalam hal ini dari lalulintas akan siap mendukung,”ujar Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Manado, Kombes Pol Alfaris Pattiwael.(jan torindatu)