Lantik Tim Independen Kecamatan Kombi
HAG-RJM Siap Tarung Secara Elegan
Kombi, KM –

Pemandangan menarik tersaji Kamis (18/10) kemarin, di Desa Kombi. Hangky Arther Gerungan (HAG), kandidat bupati Minahasa yang dicalonkan Partai Gabungan, bersama timnya muncul di desa penghasil cengkih terbesar di Sulawesi Utara (Sulut) itu.
Pantauan kemarin, saat tiba di lokasi pertemuan, ribuan warga yang memang sudah lama menunggu, berdesakkan sekadar ingin menjabat tangan HAG.
Rombongan HAG disambut Recky Janeman Montong (RJM) bersama ayah tercinta Hesky Montong yang juga Bendahara Sinode GMIM.
Kedatangan HAG di tempat itu, selain melakukan pertemuan dengan pendukungnya juga untuk melantik koordinator-koordinator desa (Kordes) tim independen pemenangan HAG-RJM se wilayah Kombi.
Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Tim Independen Tito Sumampouw. Usai melantik, Tito Sumampouw membekali pesan-pesan bagi tim pemenangan. “Kita harus yakin dengan perjuangan kita. Saya pribadi yakin seyakin-yakinnya HAG-RJM menang pada Pilkada. Dari tangan keduanya, Minahasa akan mengalami perubahan besar,” ujar Tito.
Soal dirinya batal mendampingi HAG, kata dia, itu karena ada syarat yang ditetapkan KPU yang tak bisa dipenuhinya.
“Jadi bukan karena HAG tidak mau. Dan RJM pendamping HAG teman baik saya! Saya mohon menangkan HAG-RJM,” jelasnya tegas. Pun Kordes-kordes yang dilantik, Kordes Rerer, Tulap, Sawangan, Lalumpe, Ranowangko I-II, Kalawiran, Kinaleosan, Makalisung, Kayubesi, menyambut optimisi pesan Tito tersebut.
Sementara itu, RJM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih bagi pendukung setianya di Kombi. “Pelantikan saat ini, Kombi menjadi titik sejarah karena yang pertama dilantik,” kata RJM.
Putra Kombi ini pun memaparkan, kehadirannya pada petemuan ini tujuannya satu, yakni kerinduan Minahasa terjadi perubahan, dan itu hanya dapat terjadi dari tangan rakyat.
“Republik artinya kembali ke tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menetukan nasib Minahasa 5 tahun kedepan,” ujar RJM. Olehnya kata dia lagi, rakyat jangan lagi dibodohi janji-janji, tapi gunakan kesempatan ini supaya tidak menyesal kemudian.
“Supaya tidak salah, pilih jo yang pakaian corak bergaris-garis. Karena HAG-RJM hanya akan melaksanakan yang sudah digariskan,” kata RJM.
Menariknya, saat diberi kesempatan memberi sambutan, HAG langsung menantang rakyat Kombi untuk berjuang bersama-sama. “Saya lihat tim kita cukup solid, tapi apakah anda sentuju Minahasa di Restorasi Minahasa?,” tantang HAG langsung disambut teriakan pendukung, Minahasa harus berubah.
Dijelaskan putera berdarah Kakas, Sonder dan Kawangkoan ini, restorasi adalah sebuah sikap dari kurang baik, menjadi lebih baik dari yang sekarang.
“Terpenting disini adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandas HAG sembari mengajak warga berjuang bersama. Ia juga menitip pesan untuk tidak melakukan black campaigne pada calon lain. “Kita akan bertarung secara elegan. Untuk itu kita harus bersatu untuk menang..!,” ujar suami dari Meita Wala Bendahara Kaum Ibu GMIM ini.(tim mc)

Besok, Workshop Advokad Berperspektif Pers

Kerjasama LBH Pers Jakarta dan LBH Pers Manado
Manado,KM—
Untuk memberikan pemahaman pada advokad dalam memberikan perlindungan hukum saat penyelesaian sengketa pers,serta pemahaman hukum bagi jurnalis, Sabtu (20/10) besok, akan digelar Workshop “Advokad Berperspektif Pers.”
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado ini terlaksana atas kerjasama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, dan LBH Pers Manado. “Jadi melalui workshop ini kita ingin memberikan pamahaman tentang bagaimana pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa pers berdasarkan Undang-undang Pers. Selain itu, sasaran yang ingin dicapai juga adalah mendesak semua pihak untuk menghormati dan menjalankan sepenuhnya UU Pers sebagai paying hukum penyelesaian sengketa pers,” ujar Sekretaris AJI Manado, Ishak Kusrant.
Sementara itu, Ketua Panitia Kevrent Sidabutar mengatakan, peserta yang hadir total berjumah 20 orang yang berasal dari kalangan advokad dan jurnalis. Lanjut dia, pemateri yang hadir adalah, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH, Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, Anggota Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja, serta Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun. “Pentingnya workshop ini bagi jurnalis dan advokad, maka peserta diharapkan bisa mengikutinya hingga akhir selama dua hari. Untuk itu panitia menyiapkan penginapan di Hotel Quality Manado,” papar Sidabutar. (otnie)

Gunakan Kendis DB 1 A
Lumentut Buka Rakernis APEKSI di Lampung
Bandar Lampung, KM -
Walikota Manado GS Vicky Lumentut selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tahun 2012, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (18/10) kemarin.
Kegiatan diawali dengan laporan Walikota Bandar Lampung H Herman HN, sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernis APEKSI tahun 2012 yang berlangsung sejak 17-19 Oktober. Menurutnya, berbagai agenda acara telah disiapkan diantaranya diskusi mengenai Implementasi Perpres Nomor 71 Tahun 2012 oleh Dr Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI, kemudian mengenai dampak Perpers 71 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Edi Sugiharto, Direktur Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Otda, Kemendagri, serta diskusi tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan peluang tindak pidana Korupsi oleh Faisal, Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutannya Lumentut mengatakan, pelaksanaan Rakernis di Bandar Lampung mempunyai beberapa tujuan, yakni untuk membangun pemahaman bersama tentang Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan, terkait pelaksanaan perpres tersebut serta merumuskan rekomendasi terkait pelaksanaan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Rapat ini sangat penting, dalam rangka sosialisasi serta peningkatan pemahaman atas Perpres 71/2012 ini,”tandas Walikota Manado.
Lanjut dikatakan, dengan keluarnya Perpres 71/2012 tersebut, setidaknya memberikan titik terang bagi pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti, pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.
“Perpres ini sendiri memberi kepastian tentang tata cara pengadaan tanah untuk proyek-proyek, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan. Selain itu, keluarnya perpres ini menjamin proses percepatan pengadaan infrastruktur di Indonesia, dengan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk proses pembebasan tanah yakni paling lama 583 hari,”jelas Lumentut.
Rakernis APEKSI 2012 ini diikuti para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) seluruh Indonesia, yang terdiri dari walikota/wakil walikota, sekretaris daerah, keasistenan dan kepala dinas terkait.
Kehadiran Walikota Manado GS Vicky Lumentut di Bandar Lampung sangat menarik perhatian. Pasalnya, sebagai Walikota yang menjabat Ketua APEKSI, Lumentut difasilitasi dengan kendaraan dinas (kendis) jenis Alphard bernomor polisi DB 1 A.(jan torindatu)

Rp360 Juta Diduga Salah Sasaran
Rakyat Miskin Minahasa Sengaja Diabaikan
Jamkesda untuk Aparat Desa

Tondano,KM –
Hal memiriskan dan menyinggung perasaan rakyat Minahasa diungkap Sekretaris Kabupaten (Sekab) Minahasa Drs Warouw Karouwan terkait anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp360 juta.
Dimana, anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut, ternyata bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Minahasa, melainkan untuk aparat desa dan kelurahan.
“Memang benar anggaran sebesar 360 juta diperuntukkan untuk Jamkesda. Tetapi, Jamkesda kepada para aparat desa dan kelurahan di Minahasa, bukan untuk masyarakat miskin,”tandas Karouwan.
Kendati demikian, Karouwan membantah tudingan jika pemerintah tidak peduli terhadap kesehatan 4800 masyarakat miskin, dengan tidak didaftarkan ke PT Auransi Ksehatan (Askes). Begitu juga tentang hutang Pemkab  kepada PT Askes terkait dengan Jamkesda pada tahun 2011 silam.
Menurutnya, saat ini Pemkab masih menunggu permintaan dari PT Askes terkait penyaluran Jamkesda.
“Tidak benar jika Pemkab Minahasa berutang pada PT Askes. Perlu saya tekankan bahwa Pemkab Minahasa belum menyalurkan dana tersebut, karena sampai sekarang belum ada permintaan dari pihak PT Askes berkaitan dengan Jamkesda,” ujar Karouwan.
Seperti diberitakan kemarin, anggota DPRD Sulut Benny  Rhamdani, menuding Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.
Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran (Askes) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan, dan menjadi hutang kepada pihak Askes. 
“Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak Askes?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,”tegas Rhamdani, saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, belum lama ini.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak Askes, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh Pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak Askes sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk Jamkesmas misalnya dan Pemprov mengalokasikan dana untuk Jamkesda,”ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini,  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.
Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani.(fernando kembuan/JeffrieRM)

Freddy Sualang

Sebagian Kader Banteng Kian Pragmatis
Sualang: Pantas Jika Saya Kecewa
Manado, KM-

Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang menilai, saat ini sebagian kader di PDI Perjuangan sudah tidak lagi mengedepankan idealisme. Bahkan ada beberapa kader sudah berpijak pada kerangka berpikir pragmatis.
“Saya lihat sudah banyak kader PDI Perjuangan tidak lagi mengendepankan idealisme, karena sudah terjebak dalam konsep pemikiran pragmatis,”kata Sualang, dalam jumpa pers, Kamis (18/10) kemarin.
Menurut Sualang, sikap-sikap seperti itu yang membuat terjadinya kemerosotan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi partai. Dimana partai tidak lagi dijadikan sebagai rumah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun sebaliknya, partai kini dijadikan jembatan untuk merengguh kepuasan pribadi dan kelompok.
“Sejak masa orde baru, saya yang turut menjaga, mempertahankan dan membangun visi misi partai di daerah ini. Maka dengan apa yang sementara berlangsung di tubuh partai, tentu sangat pantas rasanya jika saya kecewa,”ujarnya.
Dikatakannya, kekecewaan itu kian terasa setelah diketahuinya, kader-kader yang selama masa orde baru hingga kini dibimbing dan diangkat kini masuk dan terjebat dalam pemikiran pragmatis.
“Saya sangat kecewa, apalagi justru kader yang pragmatis adalah kader-kader yang diangkat dan dibimbing pada masa-masa awal keterlibatan mereka di dunia politik praktis,”sesal Sualang.
Kekesalan Sualang ini memang sudah terlihat sebelum melakukan jumpa pers. Dimana sebelumnya, pejuang partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini, telah menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Surat pengajuan pengunduran diri ke DPP dan Ketua Umum pun sudah dilayangkan. Dan terakhir, Sualang telah mengundang beberapa senior partai untuk bertemu.
“Iya, saya telah mengundang para senior partai. Pertemuan dilakukan di rumah saya awal bulan ini,”ujarnya.
Dia mengatakan, tujuannya mengundang para senior partai, untuk menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Sekaligus menyampaikan niatnya untuk pindah ke partai lain. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini juga mengatakan, beberapa senior partai PDI Perjuangan yang hadir dalam undangannya itu yakni, Jus Tumurang, Anyo, Jantje Tambalaeng dan Bob.
Sekarang kata  Sualang, dia sedang menunggu keputusan DPP atas surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu. Dari informasi yang dia dapat, DPP akan mengambil sikap dan menjawab surat keputusan itu pada akhir bulan ini.
“Apapun keputusan itu, saya sudah siap untuk melangkah kedepan. Makanya, salah satu tujuan saya mengundang senior partai karena eksistensi mereka seolah-oleh sudah tidak lagi dihargai sebagai pejuang partai,”tegasnya.(onal/tim)

Djenri Keintjem

TAPD tak Siap, Anggota Banggar Minim Hadir
Rapat Pembahasan KUA-PPAS Diduga Diboikot
Manado, KM –
Proses Pembahasan KUA-PPAS untuk Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun  2013, diduga di boikot oleh sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Sulut. Hal itu diketahui setelah, rapat lanjutan yang direncanakan digelar, Kamis (18/10) kemarin antara  Banggar Deprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut akhirnya batal.
Desas-desus yang berhembuspun cukup unik. Disatu sisi berhembus kabar kalau gagalnya rapat pembahasan itu disebabkan miss komunikasi diinternal dewan. Dimana adanya agenda perjalanan dinas dengan jadwal pelaksanaan rapat yang diterbitkan Badan Musyawarah Deprov. Akibatnya, sebagian anggota dewan tak bisa hadir karena sedang berada diluar daerah.
Selain itu, sejumlah anggota dewan yang masih berada di daerah, tengah bersiap-siap mengikuti jejak rekan mereka yang sudah terlebih dahulu terbang untuk  tugas luar daerah. Disisi lain, terungkap jika TAPD dituding tidak siap untuk mengikuti jalannya pembahasan, dengan alibi belum rampungnya materi yang akan diangkat untuk dibahas.
Menanggapinya, anggota Banggar, Djenri Keintjem menyebutkan, jika rapat pembahasan tetap akan digelar atau ditunda pada, Jumat (19/10) hari ini. Kendati begitu, Keintjem tak menepis jika penundaan disebabkan ketidaksiapan TAPD serta minimnya kehadiran anggota Banggar.
“Hanya 11 orang Anggota Banggar yang hadir, dan TAPD juga belum siap masih merampungkan data,”singkatnya.
Dibagian lain, ketidakhadiran anggota Banggar disebabkan agenda kunjungan kerja anggota banggar.
“Saat ini sejumlah anggota Dewan sedang menjalankan tugas kunjungan kerja. Dimana sebagiannya adalah anggota banggar,”sebut salah-satu staf Deprov yang mewanti agar jati dirinya tak dipublikasikan.(jeffrieRM)

Kerjasama Bidang Pendidikan

Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH

Unsrat-Canterbury University New Zealand Teken MoU
Manado, KM—

Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Canterbury University New Zealand, Kamis (18/10), resmi menjalin kerjasama di bidang pendidikan, menyusul dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Rektor Unsrat, Prof Dr Donald A Rumokoy SH MH dan Rektor Canterbury University yang diwakili Asisten Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr Hamish Cochrane, sepakat untuk meningkatkan kolaborasi bersama dalam bidang pendidikan. Baik dalam program atau proyek penelitian, tansfer pengetahuan maupun pembangunan kapasitas dosen, staf dan mahasiswa. “Saya mendorong para dekan untuk lebih proaktif dalam membahas kemungkinan pengembangan dan melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan Canterbury University. Untuk kemudian diimplementasikan,” kata Rumokoy.
Ia berharap, MoU ini aka nada implementasinya. Memang belum ada staf dosen dari Unsrat yang studi di Canterbury University, tapi kedepan saya berharap aka nada yang akan berminat untuk melanjutkan studi di Canterbury University. “Jadi kerjasama ini inisiatif dari mereka, hal ini menunjukkan bahwa Unsrat sudah mendunia dan dikenal oleh perguruan ternama di luar negeri dan kita harus memberikan apresiasi. Bahkan mereka juga telah mengundang kita untuk melakukan kunjungan di Canterbury University,” pungkas mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat ini.
Hal senada diungkapkan Cochrane. Menurutnya, program gelar ganda atau dual degree yang saat ini dikembangkan Canterbury University dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Kami sangat senang dengan kolaborasi kerjasama ini. Saya berharap MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak akan meningkatkan kolaborasi, yang akan diikuti dengan transfer pengetahuan maupun pengembangan program gelar ganda,” tukasnya.
Sementara itu, dikatakan Direktur Kantor Urusan Internasional (KUI) Unsrat, Prof Dr Ir Dantje Sembel BAgrSc dan Dr Wiske Rotinsulu, kegiatan kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri merupakan bukti bahwa Unsrat merupakan perguruan tinggi yang terbuka. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk menjadikan Unsrat sebagai excellent university.
Selain Cochrane, turut hadir sejumlah petinggi Canterbury University, antara lain Prof Sonia Mazey, Prof Lindsey Conner, Bob Korzenieowski dan Nello Angerilli. (otnie)

Wawali Temukan Sampah Berserakan

Kondisi Pasar Karombasan Memprihatinkan

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan saat melakukan pemantauan di pasar Pinasungkulan Karombasan, kemarin.(Foto: jan/KM)

Manado, KM –
Kondisi pasar Pinasungkulan Karombasan terlihat kotor dengan tumpukan sampah yang belum sempat dibersihkan, ketika secara mendadak Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan melakukan pemantauan, Kamis (18/10) sekira pukul 10.30 Wita kemarin.
Pemantuan yang dilakukan Ai, sapaan akrab Wawali, terkait persiapan Kota Manado menghadapi penilaian Adipura tahap 1 (P1) dalam waktu dekat ini. Dimana, sesuai hasil ekspos Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan tim penilai dari Ekoregion Sumapapua, salah satu yang menjadi lokus penilaian utama adalah pasar.
“Wah, kalau begini gawat. Pasar harusnya jam begini sudah bersih. Kenapa ada banyak sampah yang berserakan. Kalau tim penilai Adipura datang sekarang, kita bisa tidak dapat nilai bagus,”tandas Wawali, dengan nada gusar kepada salah seorang pengawas pasar.
Menurutnya, ketika aktifitas di pasar mulai berkurang, sampah yang ada langsung dibersihkan. Karena itu, kedepan perlu ada pembenahan pasar Pinasungkulan Karombasan termasuk pengelolaan sampahnya. Apalagi, penanganan sampah di lokasi pasar menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado.
“Jangan hanya ditarik retribusi tetapi tidak ada pengembalian kepada pedagang pasar. Karena selain kebersihan, kondisi pasar secara keseluruhan perlu ditata, agar pedagang maupun pembeli yang beraktifitas di pasar merasa nyaman.
“Pasar Karombasan ini harus dibenahi lagi, harus ad ataman bunga supaya indah dipandang,”pungkas Wawali.
Seperti biasa, Wawali dengan gayanya yang khas menyapa setiap orang yang dalam kompleks pasar. Kurang lebih dua jam, Ai menyusuri setiap jengkal lokasi pasar, dan melihat langsung kondisi pasar Karombasan.
Dalam kunjungan mendadak itu, Wawali didamnpingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Julises Oehlers SH, dan Camat Wanea Petrus Lumentut.(jan torindatu)

Ruddy Kululu

Kebiasaan Usai Paripurna APBD-P
Lagi, Dewan Minut Hamburkan Uang Rakyat
Minut, KM -

Tabiat kebiasaan dewan usai paripurna pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2012 melakukan kunjungan ke luar daerah dengan alasan studi banding, kembali dilakukan. Tak tanggung-tanggung 3 komisi melakukan perjalanan dengan tujuan Jakarta.
Informasi didapat, Komisi A di Kementerian Pendidikan Nasional, Komis B di Kementerian Pertambangan dan Energi, dan Komisi C di Kementerian Keuangan. “Keberangkatan dewan ini, sepertinya sudah terus menerus terjadi, dan sulit untuk dihentikan. Hal ini sudah menjadi deal khusus atau seperti hadiah usai paripurna, padahal masih lebih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat yang lebih baik dibandingkan dewan berangkat,” kesal Johan, warga Airmadidi. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPRD Minut Ruddy Kululu mengatakan, keberangkatan dewan ini sudah dijadwalkan dan sifatnya bukan mendadak. Ketiga komisi ini melakukan keberangkatan karena ada hal-hal penting yang harus dikoordinasikan di pemerintah pusat, nantinya hasil ini akan diterapkan di Minut. “Semua hasil keberangkatan ini akan dilaporkan, sehingga tidak ada yang disembunyikan dan hasilnya bisa diketahui masyarakat,” jelasnya. (hendrasamuel)

Cecil County Maryland USA Respon Komitmen SVR
Tondano, KM –

Komitmen dan tekad dari Bupati Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) untuk membangun Minahasa mendapat perhatian dunia internasional. Itu dibuktikan lewat kehadiran Pemerintah Cecil County Maryland USA guna menindaklanjuti Program Sister City yang telah di Proklamirkan dan ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2012 oleh President Board of Cecil County Mr James T Mullin dan Bupati Minahasa SVR.
Delegasi dari Pemerintah Cecil County Maryland yang hadir yaitu DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown), Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc), Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport), Mr.Karl Fockler, (Lawyer).
SVR dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang tinggi atas perhatian yang luar biasa serta komitmen yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi tanah Toar Lumimuut Kabupaten Minahasa. “Kehadiran Pemerintah Cecil County dalam menindak lanjuti program sister city yaitu di bidang Lingkungan, Pariwisata, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian. Hal ini tentunya akan menjadi catatan sejarah bagi kabupaten minahasa sebagai satu kebangkitan bagi kejayaan minahasa kedepan,” ujarnya.
Respon positif dari Pemerintah Cecil County marylang USA ini akan menjadi triger dan tonggak sejarah bagi kabupaten minahasa.
Mie Mie Joe Strickler (President, Amer-Indo Organization,Inc) mengatakan bahwa kehadiran Delegasi dari Cecil County Maryland kali ini sehubungan dengan menindaklanjuti sister city yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan menggali lebih dalam lagi dan melihat secara langsung kebutuhan dari kabupaten minahasa pada bidang-bidang yang disepakati bersama.
Para SKPD Minahasa yang terkait dengan program ini tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan langsung menyanyakan apa-apa saja yang dapat diberi oleh Pemerintah Cecil County terhadap kabupaten Minahasa.
Mr.Robert Powell (President of Cecil County Airport) dalam sambutannya mengatakan sangat terharu atas sambutan Bupati Minahasa Drs.Stefanus Vreeke Runtu. Dikatakan, dengan adanya kerjasama yang telah dibangun ini maka peluang-peluang kedepan dapat kita lakukan termasuk di bidang perhubungan udara dengan membangun small airport dengan didalamnya kita akan melatih putra-putra Minahasa untuk menjadi pilot.
Dibidang kesehatan dijajaki kerjasama dalam hal education for nurses dengan didatangkan tenaga-tenaga ahli dibidang kesehatan ke kabupaten minahasa untuk mengajar perawat-perawat di kabupaten minahasa sehingga semakin berkualitas termasuk nurses minahasa dapat ke Cecil County untuk belajar disana.
Disamping itu dari pihak Cecil County juga siap dengan pemberian alat-alat yang berhubungan dengan kebutuhan rumah sakit. Untuk Bidang pendidikan, DR. Robert Gell (Mayor of Charlestown) mengatakan bahwa dapat menerima kehadiran tenaga-tenaga guru dari minahasa untuk belajar di Cecil County demikian juga sebaliknya.
Dari pihak cecil County mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Minahasa segera membuat proposal untuk diajukan ke Pemerintah Cecil County apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dari kabupaten Minahasa.(fernando kembuan)

Ir Junita L Wenur

Pengusulan Wawali Pasca Musdalub Golkar
Tomohon, KM —
Desakan sejumlah kalanganan terkait pengusulan calon wakil walikota Tomohon ditanggapi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tomohon. Dimana, pengajuan atau pengusulan calon kandidiat yang akan bersanding dengan Walikota Jimmy F Eman, akan disampaikan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerahg Luar Biasa (Musdalub) partai berlambang beringin ini.

Menurut karekteker Ketua DPD II PG Kota Tomohon Ir Junita L Wenur, PG memiliki mekanisme dan prosedur organisasi sendiri terkait pengusulan calon wakil walikota. Sebab, tidaklah mudah untuk menentukan siapa kandidat calon.
“Saat ini Partai Golkar Kota Tomohon sedang mempersiapkan nama-nama yang akan diusulkan kepada Walikota. Tetapi, legalitas semuanya itu memiliki proses, karena tidaklah bisa seenaknya saja menentukkan calon nama Wawali untuk segera diusulkan kepada Walikota,” terang Wenur.
Lanjutnya Wenur berharap, hal tersebut jangan terlalu diributkan soal pengusulan calon nama Wawali. Menurutnya, Partai Golkar memiliki mekanismenya. “Yang pasti kami akan ada nama calon yang akan diusulkan, tetapi perlu dicatat dahulu bahwa partai Golkar akan menjadwalkan dahulu pelaksanaan Musdalub untuk pemilihan Ketua DPD II Golkar Tomohon,” nantinya
Tambahnya, bila Musdalub sudah dilaksanakan, PG akan segera membicarakan siapa saja nama-nama yang dipantas dan layak untuk diusulkan kepada Walikota, melalui keputusan resmi dalam rapat kerja.(yongkie sumual)

Jalan Bilalang Ke Tudu Aog Rawan Kecelekaan
Bolmong,KM –

Jalan Bilalang menuju Desa Tudu Aoug Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow kini dikeluhkan warga. Hal ini dikarenakan jalan yang akan dilewati diantara dua perkampungan tersebut rentan terjadinya kecelakaan.
Yodi Pobela warga setmpat ketika bersua dengan Koran Manado menyampaikan lokasi jalan penghubung Desa Bilalang Ketudu aog saat ini cukup memprihatinkan, kondisi jalanyanya banyak lubang lubang yang kedalamannya sulit untuk dilewati kendaran.”Sebagai warga berharap tentu perhatian pemerintah Bolmong agar jalan ini dapat diperbaiki.
Kadis Pekerjaan Umum Bolmong Ir Norma Makalalag ketika dikomfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan survey dulu, kalau terbukti memang sudah wajar diperbaiki pihak Pekerjaan Umum siap untuk mengangarkannya tahun depan.”ungkap Makalalag.(Erwin)

E-KTP Bolsel Lambat
Minat Warga Semakin Menurun
Molibagu,KM -

Perekaman e-KTP di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) ternyata berjalan lambat. Diperoleh data, dari 41.276 wajib KTP, baru 27.334 yang melakukan perekaman. Padahal deadline perekaman menyisakan sembilan hari kerja.
Bukan cuma itu, minat warga untuk ikut serta dalam program tersebut semakin menurun. Lihat saja, di Kecamatan Posigadan misalnya, hanya 50 wajib KTP yang merekam.
Menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bolsel Zulaeha Dali, lambatnya progress perekaman disebabkan faktor kondisi antar desa yang berjauhan dengan kantor kecamatan.
“Di Pintim, tiga desa tidak bisa mengikutsertakan warganya, yaitu Posilagon, Modisi dan Iligon,” ungkapnya, Kamis (18/10) kemarin.
Dengan demikian, Dali berjanji, Disdukcapil akan segera menerjunkan langsung pegawainya ke desa-desa tersebut.
“Kami akan ke sana, mungkin lewat jalur laut, dengan membawa peralatan online lengkap,” paparnya.
Sementara hasil penelusuran wartawan koran ini di Kecamatan Posigadan, minat warga turut aktif perekaman e-KTP benar-benar menurun. Warga seakan lebih memilih memanen cengkeh daripada menuju kantor camat.
“Panen kali ini lumayan besar. Jadi harus dimanfaatkan,” tutur beberapa warga yang meminta namanya tidak dikorankan. (Tox)