Momentum Emas Edo & Vicky

ADVERTORIAL

Pernikahan Spektakuler Bak Selebritis, Banjir Pejabat

Bupati beserta Isteri memberikan dukungan

Bersama Yasti Soepredjo, Tatong Bara, Jimmy Eman, Vicky Lumentut, Tetty Paruntu, Sompie Singal

Pdt Piet Tampi memimpin pemberkatan nikah kudus

Momentum emas pernikahan Putra Sulung Fransisca M Tuwaidan (FMT) Fredo DL Tumatar (Edo) dan Elisabeth Victoria Sajangbati (Vicky), Rabu (12/12), menjadi lembaran baru dari keluarga Tumatar-Tuwaidan dan keluarga Sajangbati.
Iven pelaksanaan pernikahan yang diadakan di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, mengundang decak kagum dari mereka yang turut hadir menyaksikan bersatunya dua anak manusia.
Dimana hampir sejumlah pejabat pemimpin kabupaten/kota di Sulut turut menghadiri prosesi pernikahan yang sakral sekaligus megah tersebut. Bahkan untuk lebih menambah suasana lebih meriah dan menghibur, sejumlah artis turut dihadirkan bersama dengan sejumlah pengacara kondang dan petinggi TNI.
Sebelum prosesi, berlangsung kedua mempelai dipertemukan di Gereja GMIM Eben Haezer Treman, untuk mengucapkan janji hidup seia sekata didalam kasih Tuhan. Dan Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA menjadi saksi dari pernikahan keduanya serta mengeluarkan akta nikah dari catatan sipil.
Tentu semua berharap, Edo dan Vicky dapat saling mengisi mengarungi kehidupan rumah tangga, dan tetap saling mencintai sampai ajal menjemput seperti yang menjadi harapan kedua orang tua. “Selamat Berbahagia Anakku Tersayang,” sepenggal kata yang tertuang dalam status pada BBM FMT ibunda terkasih Edo.(hendra)

Aparat Desa Wasian Keluhkan Tunjangan

Minut, KM
Sejumlah oknum tak bertanggung jawab sepertinya mulai memanfaatkan pembayaran tunjangan aparat desa, seperti yang terjadi di Desa Wasian kecamatan Dimembe. Tak tanggung-tanggung dana 3 bulan tersebut sudah diambil tapi tak dibayarkan kepada sejumlah aparat desa, yang seharusnya sudah diberikan sejak beberapa bulan lalu.
“Kami mendengar informasi dana tunjangan aparat desa Juni-September yang merupakan gaji sudah diambil Hukum Tua Marcelius Tangka, tapi sampai sekarang belum diterima. Inikan aneh namanya, kalau sudah diterima tapi kenapa belum dibayarkan kepada kami,” keluh salah satu aparat desa Wasian kepada harian ini. Lebih dikesalkannya, sudah ada aparat lain yang menerima, tapi kenapa ada juga yang belum, padahal sama-sama sudah menjalankan tugas dan daftar peneriman tunjangan itu sudah ditandatangani.
“Kami mendengar kabar uang tersebut sudah diberikan kepada yang lain, dan sebagiannya lagi diambil Kumtua, untuk itu kiranya masalah ini dapat ditangani serius Pemerintah Minut sehingga masalah ini bisa selesai,” tambahnya sembari menegaskan aparat Desa Wasian yang belum menerima tunjangan sejak Juni-September akan menghadap bupati langsung kalau tidak ada kejelasan.
Di satu sisi, ketika dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD) Yeanete Posumah mengatakan, informasi belum didengar tapi kalau sudah ada keluhan aparat desa akan langsung ditindaklanjuti. “Ini merupakan hak yang seharusnya diterima aparat desa, tapi kalau ada yang menyelewengkan akan dicari tahu,” jelasnya. (hendrasamuel)

Festival Kolintang Nasional Dimatangkan

Ir Margaritha Rumokoi

Minut, KM
Pemerintah Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) bersama Persatuan Insan Kolintang Indonesia (PINKAN), matangkan pelaksanaan Festival Kolintang yang rencananya digelar pada Januari 2013 mendatang.
Dikatakan Kepala Disparbud Minut, Ir Margaritha Rumokoi, meski waktu pelaksanaannya masih lama namun, Festival Kolintang merupakan iven nasional, sehingga perlu dimatangkan bersama semua pihak. “Pekan ini (Sabtu,red) akan dilakukan technical meeting bersama semua pihak terkait. Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas apa-apa saja yang dibutuhkan dalam iven ini,” urainya.
Dia berharap, nantinya semua pihak termaksud stakeholder bisa bekerjasama menyukseskan kegiatan yang bertujuan mengangkat budaya asli Minahasa. Dengan begitu, keberadaan Kolintang sebagai musik tradisional lebih terkenal dan dicintai masyarakat luas. “Kegiatan ini juga bagian dari promosi pariwisata daerah yang menjadi program andalan pemerintah,” jelas Rumokoi. (hendrasamuel)

Pemprov Diamkan Dokumen RTRW Minut ?.

Diajukan Sejak Januari 2012
Minut, KM
Persoalan tata ruang kembali mencuat di Minahasa Utara (Minut). Betapa tidak, hasil evaluasi Pemprov Sulut atas dokumen ranperda RTRW Minut, hingga kini belum ada. Padahal, dokumen tersebut sudah diajukan Pemkab Minut sejak 5 Januari 2012 lalu. Demikian dikatakan Kepala Bapelitbang Minut, Ir Hanny Tambani.
“Tanggal 30 Desember 2011 lalu, DPRD Minut telah menggelar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda. Usai itu yakni pada tanggal 5 Januari 2012, kami membawa dokumen RTRW Minut ke Pemprov Sulut untuk selanjutnya dievaluasi sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Hanya saja, hingga kini hasil evaluasi belum ada,” tukasnya.
Dituturkan Tambani, memang ada kekurangan dalam dokumen RTRW saat pra evaluasi. Namun kekurangan tersebut langsung dilengkapi. Apalagi, sudah ada surat dari Kementerian PU untuk percepatan penetapan RTRW, termasuk Minut, paling lambat 2012.
“Memang di dalam rencana tata ruang itu, Minut dalam kenyataannya mengusulkan alih fungsi lahan dari kawasan hutan lindung ke pemukiman. Tapi dalam klausul ranperda hasil pra evaluasi yang dilakukan waktu lalu, sudah dilakukan klarifikasi. Dimana, sudah disebutkan dalam salah satu pasal bahwa setelah dikeluarkannya alih fungsi lahan, otomatis peta untuk RTRW itu dirobah karena ada surat dari Menteri PU,” paparnya.(hendrasamuel)

Ketua BK DPRD Minahasa Dipolisikan

Tondano,KM –
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Handry Inyo Kindangen, Jumat (14/12)kemarin, sekitar pukul 15.30 Wita dipolisikan oleh sejumlah wartawan Minahasa. Anggota DPRD Minahasa dari Partai Golkar itu dilaporkan dengan tuduhan pengancaman yang terjadi, Kamis (13/12)malam, sekitar pukul 18.30 Wita. Dalam laporan Carren Pandeirot waratwan Posko di Mapolres Minahasa,mengatakan Kindangen  telah lakukan pengancaman terhadap sejumlah wartawan di dalam gendung KPU Minahasa.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dirangkum harian ini, Kindangen lakukan tindakan tidak terpuji dengan cara membuat keributan di kantor KPU Minahasa dan mengancam sejumlah wartawan. Peristiwa ini sendiri berawal ketika salah satu Media memberitakan hasil perhitungan cepat Pilkada Minahasa. Tepat di dalam kantor KPU Minahasa, Kindangen bersama dua warga Minahasa langsung meminta data hasil Pilkada
Minahasa. Dikarenakan belum ada hasil di KPU Minahasa, salah satu anggota pengamanan mengarahkan Kindangen bersama puluhan massa ke tiap PPK.
“Kalau di PPK pasti sudah ada hasil, kalau di sini belum ada dan harus menunggu hasil rapat pleno pada tanggal 18 Desember,” tuturnya.
Merasa tidak puas, Kindangen kemudian ‘menyerang’ sejumlah wartawan yang berada di dalam Kantor KPU Minahasa. “ Dia bilang dengan nada mengancam dan marah, ‘jangan ngoni wartawan beking berita yang meresahkan, sampe ada 1 saja yang hilang kalian akan berhadapan dengankita. Hafal kita pe nama Inyo Kindangen’,” tutur Carren Pandeirot.
Pantauan harian ini, setelah membuat keributan di Kantor KPU Minahasa dan habis memarahi wartawan, Kindangen langsung diamankan oleh Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon dalam ruangan. Tidak berselang lama.
Kindangen keluar dan mengajak pendukungnya pulang. Ketua Aji Sulut,Yoseph Ikanubun menyesalkan sikap wakil rakyat yang sampai membuat keributan di kantor KPU Minahasa dan mengancam wartawan.
" Kami tentunya mengecam keras tindakan yang memarahi wartawan, karena itu merupakan upaya mengintimidasi kerja-kerja wartawan. Seharusnya jika yang bersangkutan merasa kesal dengan pemberitaan media, bisa menempuh cara-cara sebagaimana yang diatur dalam UU Pers, seperti meminta hak jawab atau hak koreksi kepada media yang bersangkutan. Bukan dengan memarahi atau mengintimidasi,” tutur Ikanubun. (fernando kembuan)

Bawa Pistol Revolver, Warga Paslaten Diamankan Polisi

Tondano,KM  –
Polsek Langowan Timur, Jumat (14/12) kemarin, sekitar pukul 05.00 Wita menangkap seorang lelaki bernama, DM alias Maikel(30-an) warga Desa Paslaten, Kecamatan Langowan Barat di dalamrumahnya. Kala itu Maikel sendiri berada dibawa kasur tempat tidur.
Lelaki ini diamankan Polisi, diduga membawa senjata api illegal revolver beserta 12 amunisinya di wilayah Walewangko.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dirangkum harian ini,peristiwa berawal, Kamis (13/12) kemarin, sekitar pukul 23.00 Wita,saat pelaku bertamu di rumah, Tommy Tiwa di desa Walewangko. Tommy sendiri kala itu sedang tidur. Mendengar banyak tamu Tommy kemudian keluar dan melayani mereka.
” Kita dengar dia mengaku anggota Polisi dan mengaku kita pe teman, jadi kita keluar rumah” tutur Tommy.
Asik berbincang dan meneguk Minuman Keras (Miras), pelaku kemudian buat keributan dan mengaku anggota polisi. Tommy yang kala itu ingin meminjam korek api kepada pelaku, malah ditodong dengan sebuah pistol revolver dibagian leher.
Melihat suaminya ditodong dengan pistol,Istri Tommy langsung melerai. Sejumlah warga yang berada di lokasi, kala itu langsung saja mengeroyok pelaku. Pelaku sendiri langsungmelarikan diri. Tepat di depan rumah keluarga Vecky Walentukan, pelaku lepas satu kali tembakan. Untuknya tidak ada yang menjadi korban.
Polsek Langowan Timur ketika mendapatkan laporan adanya warga membawa sejata revolver, langsung saja bergerak lakukan penangkapan. Kapolsek Langowan Timur, AKP Dermanto Nasirun sendiri ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Langowan Timur. “ Pelaku saat ini sudah kami amankan. Namun dari hasil pemeriksaan saksi tidak ada bukti yang mengarah senjata itu milik pelaku,” tutur Dermanto. (fernando kembuan)

TePI: Hindari saling Klaim,Tetap jaga kondusifitas, hasil final tunggu pleno KPUD minahasa

Tondano,KM -
Komite Pemilih Indonesia (TePi) menghimbau kepada masyarakat agar supaya tidak tepancing dengan informasi dari berbagai versi hasil hitung cepat,yang bisa saja bisa membuat keaadaan ditengah masyarakat tidak kondusif.Berbagai upaya hitung menghitung tersebut bukanlah ukuran yang sebenarnya dari hasil perhitungan Pemilukada Minahasa.
"Yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa hasil akhir dari proses penghitungan suara itu adalah pleno KPUD Minahasa yang direncanakan tanggal 18 Desember nanti. Itu yang harus disampaikan dalam rangka pendidikan politik yang benar kepada masyarakat,"ujar Rendy NS Umboh koordinantor TePi Sulut.
Lanjut,Umboh menjelaskan,kondisi saling klaim memenangkan pertarungan pemilukada ini bisa berdampak pada pertikaian dan perselisihan antar warga pendukung (grass root) yang ada diberbagai lapisan masyarakat karena terbawa euforia prematur akibat informasi-informasi yang terlalu dini tersebut.Menurutnya,Para pasangan calon dan tim sukses hendaknya menjaga para pendukungnya agar tidak terjadi Bentrok antar sesama warga masyarakat dan meminta untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.
"Para pendukung dari semua calon kiranya tidak terpancing dengan suasana/ euforia kemengan akibat saling klaim, mari kita tetap jaga kondusifitas, keamanan dan kenyamanan bersama dalam semangat filosofis torang samu basudara, baku-baku sayang deng baku-baku bae,"ujar Umboh semebari menambahkan,agar pihak KPUD bersama aparat kepolisian dapat menjaga kotak suara dan hasil yang ada sehingga dugaan-dugaan kecurangan itu tidak terjadi.Menurutnya,saksi-saksi para pasangan pun kami minta untuk tetap mengawasi kotak suara yang ada dengan seksama sampai proses penghitungan selesai.(fernando kembuan)

Tinangon: 18 Desember Pleno Pilkada

Tondano,KM –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa akan mengumumkan hasil pleno resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa pada tanggal 18 Desember 2012 nanti .
Hal ini diungkapkan, Ketua KPU Minahasa, Meidy
Tinangon kepada sejumlah wartwan, Jumat (14/12) kemarin.Menurut Tinangon, pasangan yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa akan diketahui 18 Desember pekan depan.
“ Hari ini (kemarin,red) rekapitulasi suara sementara diplenokan di tingkat Pelaksana Pemungutan Suara (PPS). Hasil rekapitulasi suara ini akan berpindah ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 - 16 Desember,”
tutur Tinangon. Rekapitulasi terakhir perhitungan suara  akan berada di KPU Minahasa, 17-18 Desember. "KPU  sendiri akan memplenokan hasil ini pada 18 Desember 2012,”ujar Tinangon. Akan hal ini, Tinangon berharap kepada masyarakat Kabupaten Minahasa  harus saling menopang agar tercipta keadaan yang betul-betul diharapkan seluruh penghuni Tanah Toat Lumimuut,” tutur Tinangon sembari menambahkan, hasil Plenolah yang menentukan pemenang dalam perebutan kursi No.1 di
Minahasa, himbauan tersebut  ditujukan kepada semua pihak, baik para kandidat dan warga masyarakat di Kabupaten Minahasa untuk bersatu mendukung hasil pleno KPU Minahasa nanti. (fernando kembuan)

BRANI: Hasil Pilkada Bukti Masyarakat Ingin Perubahan

Benny Rhamdani

Manado, KM –

Kemenangan JWS-IVANSA di Pilkada Minahasa, adalah bukti jika Masyarakat Minahasa benar-benar menginginkan perubahan. Demikian disebutkan anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani  (Brani).

Menurutnya, kemenangan itu tidak diperoleh dari sekedar pesta demokrasi, tapi kemenangan yang lahir dari proses 'perlawanan' Rakyat terhadap masih kuatnya praktek politik tidak senonoh yang mencoba merusak demokrasi itu sendiri. “Praktek Politisasi PNS dan Politik Intimidatif, mampu dilawan oleh kekuatan Rakyat dengan semangat Perubahan itu sendiri,” sebutnya.

Dikatakan, kondisi Minahasa 10 Tahun yangg dinilai oleh masyarakat Minahasa tidak mengalami perubahan signifikan diberbagai sektor, menjadi isu strategis rakyat Minahasa dalam membangun sentimen kolektif publik untuk menjadikan siapapun calon yang diusung Penguasa sebelumnya, menjadi common enemy kelompok pro perubahan.

“Kemenangan kelompok perubahan dalam memenangkan Pilkada Minahasa, adalah kemenangan demokrasi. Maka siapapun masyarakat dituntut untuk menghormatinya. Dan siapapun kelompok masyarakat-politik yang berpikir dan bertindak untuk melakukan kecurangan atas kemenangan JWS-IVANSA di Pilkada Minahasa, maka mereka adalah orang/kelompok yang anti Demokrasi,” tuturnya

Kecurangan terhadap demokrasi lanjut Brani adalah sebuah tindakan kejahatan. Dan kejahatan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang disebut Penjahat. Kejahatan terhadap Demokrasi hanya akan manghasilkan orang-orang/Para Pemimpin yang bermental penjahat. “Apapun, Rakyat Minahasa sudah menentukan sikap politik. Mereka memilih JWS-IVANSA untuk menjadi Pemimpin Minahasa 2013-2015. Mari hormati keputusan politik Rakyat Minahasa, agar kita tidak menjadi orang terkutuk dihadapan Rakyat Minahasa dan dihadapan Tuhan yg akan menjaga Rakyat dan Tanah Minahasa.,” tuturnya.(JeffrieRM)

BPK RI Ingatkan Gubernur Soal Pentingnya Lingkungan

Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang, bersama 

anggota BPK RI Dr Ali M Musa, saat sosialisasi 

audit berprespektif lingkungan di Kantor Gubernur Sulut, 

Kamis (13/12) kemarin.(foto ist)

Manado, KM-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar sosialisasi tentang audit yang berprespektif lingkungan di Ruang Mapaluse Kantorg Gubernur Sulut, Kamis (13/12) kemarin . Tampil sebagai pembicara anggota BPK RI Dr. Ali Masykur Musa. Hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan sejumlah Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Pemprov Sulut. Selain pemeriksaan keuangan, BPK RI saat ini juga mengembangkan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang Berperspektif Lingkungan.

Pemeriksaan berperspektif lingkungan meliputi pemeriksaan atas manajemen kehutanan, pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan misalnya lahan kelapa sawit dan pertambangan serta pemeriksaan lahan yang berakibat tumpang tindih peruntukannya.

“Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan upaya penyelamatan lingkungan bukan saja di Indonesia tetapi secara Global. Selain itu BPK RI pada tahun 2013 – 2016 akan menjadi Ketua Working Group On Environment Audit (WGEA), yaitu kelompok kerja yang beranggotakan BPK sedunia untuk meningkatkan pemeriksaan berperspektif lingkungan,” jelas Musa.

Sementara itu, Sarundajang mengatakan, dalam dinamika pertumbuhan kawasan termasuk di Sulut yang sangat pesat, sangat penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap aspek pembangunan berbasis lingkungan yang sifatnya berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat concern terhadap hal pelestarian lingkungan ini,” ujarnya.

Hal tersebut antara lain kata Gubernur, dibuktikan dengan diterimanya penghargaan dari Menteri Kehutanan RI atas keberhasilan melaksanakan Program Gerakan Menanam 1 milyar pohon tahu n 2012 ini. Pelaksanaan Pembangunan di Sulut tidak saja berorientasi pada pro growth (pertumbuhan), pro poor (mengatasi kemiskinan) dan pro job (mengatasi pengangguran) tetapi juga pada pro environment (menjaga kelestarian lingkungan hidup).

“Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung program BPK ini dan akan bersama dengan BPK mengimplementasikan program ini,”tandasnya.(onal)

BPK RI Minta Sulut Perketat Illegal Fishing

KURANGNYA pengawasan di laut sehingga peluang kerugian negara terjadi cukup besar melalui illegal fishing.(foto ist)

Manado, KM-

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Ali Masykur Musa mengatakan, potensi penerimaan negara dari aspek ekonomi laut di Indonesia masih sangat rendah. Sulawesi Utara (Sulut) sediri, diminta agar memperketat pengawasan terkait Illegal fishing agar penerimaan negara bisa tinggi. Hal itu disampaikannya saat jumpa pers di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (13/12).

“Penerimaan negara hanya 3,5 milliyar US Dolar. Padahal Vitnam yang jumlah daratan dan lautannya sangat kecil seperlima dari luas Indonesia, dia bisa memberikan masukan itu sekitar 25 ribu US Dolar penerimaan negara,” kata Ali.

Dikatakannya, hal ini terjadi karena tiga hal, pertama illegal fishing yang sangat masif dilakukan di Indonesia khususnya Indonesia Timur. Daerah Sulawesi Utara sampai pulau Ambon sebagai pusat dari penerimaan negara dari sektor perikanan, ini tidak dikolek secara bagus sehingga yang terjadi adalah illegal fishing unreported and unregulated (IUU Fishing).

“Artinya, banyaknya ekspor melalui transitmen ditengah laut itu, yang dikapal-kapal asing kemudian tidak dilaporkan dan itu penerimaan negaranya tidak untuk kepentingan negara,”kata Ali.

Dia juga mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan atas mereka yang melakukan illegal fishing itu belum dilakukan secara keras, sehingga proses hukum yang lemah menyebabkan daya deterrent atau deterrent effect baik oleh orang dalam negeri maupun kerjasama dengan bendera asing itu masih akan terus berjalan karena tidak ada daya tangkal. Untuk itu dia berharap, fasilitas bagi para penjaga kelautan apakah itu beacukai maupun Lantamal (AL) yang sangat minim agar dapat diperhatikan pemerintah.

“Makanya tadi saya mendesak kepada pemerintah agar peningkatan anggaran dan pengadaan infrastruktur yang menyangkut pengamanan ekonomi kelautan itu dicukupi,”tandasnya.(onal)

Panwaslu Bolmut Gelar Vertual Parpol

Panwaslu Bolmut saat melaksanakan vertual bersama Parpol peserta Pemilu 2014

Boroko KM-

Adanya Verifikasi Faktual (Vertual) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) jumat 14/12 kemarin, kembali digelar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bolmut. Vertual yang dilaksankan Panwaslu Bolmut kali ini yaituh menindak lanjuti hasil Vertual yang dilaksanakan oleh KPUD Bolmut kepada beberapa Parpol yang nantinya akan masuk pada peserta Pemilu 2014 mendatang, hal ini disampaikan Ketua Panwaslu Bolmut Tahar Lathif SAg, kepada harian ini.menurutnya Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu wajib untuk melaksanakan Vertual untuk mengkroscek data serta administrasi kelengkapan di setiap Parpol yang nantinya akan masuk pada peserta Pemilu nanti.”vertual yang digelar Panwaslu adalah bagian dari kewajiban kami untuk mengkroscek kembali Parpol peserta Pemilu, termasuk data serta kelengkapan administrasi Parpol itu sendiri,”tutur Lathif.
Dirinyapun menambahkan, apabila ada beberapa Parpol yang nanti ditemukan tidak memenuhi syarat seperti struktur pengurus Partai, identitas keanggotaan Partai, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan atau keanggotaan kurang llebih 30%, serta kesekretariatan maka Parpol tersebut dinyatakan didikutsertakan dalam Pemilu mendatang."Ada beberapa syarat yang diprioritas dalam vertual ini, sehingga itu Parpol wajiba memenuhinya. Dan apabila ditemuka tidak memenuhi ketentuan sesuai UUD pemilu maka sangat disayangkan Parpol tersebut tidak akan diikutsertakan pada Pemilu mendatang,"jelas Lathif.
Sementara itu, anggota Panwaslu yang membidangi Penindakan dan Pengawasan Mustarin Humagi SHi, menambahkan diharapkan bagi Parpol dapat sesegera mungkin untuk melengkapi data serta beberapa persyaratan lain itu demi kepentingan Parpol itu sendiri."Saya harap bagi parpol yang nantinya siap untuk berpartisipasi dalam pemilu nanti, harus dapat melengkapi data dan syarat sesuai ketentua UUD pemilu yang berlaku,"ujar Humagi.
Dan apabila ada Parpol yang nantinya ditemukan tidak lengkap sesuai ketentuan lanjut Humagi, maka Panwaslu Bolmut tidak segan-segan akan memberika sangsi berupa tidak diikutsertakan diperhelatan Pemilihan umum mendatang."Parpol yang tidak lengkap sesuai apa yang atur UUD pemilu, maka kami sebagai Panitia pengawas akan memberika sangsi kepada Parpol tersebut yaituh tidak diikutsertakan dalam Pemilu nanti,"tegas Humagi.
Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Bolmut Arman Lumoto SPdi, salah satu Parpol Vertual Panwaslu mengatakan sangat mendukung apa yang diterapkan Panwaslu termasuk syarat-syarat untuk dapat menjadikan Parpol peserta Pemilu mendatang."Pada prinsipnya kami sangat walcome terhadap kinerja Panwaslu terbut, ini membuktikan apabila Parpol yang sudah di vertual lewat KPUD dan Panwaslu itu adalah Partai yang siap untuk menghadapi pemilu 2014 mendatang,"tutup Lumuto.(Santo Mamonto)

DekabKaro Sumbar Belajar Di Tomohon

Tomohon,KM--

Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Karo Sumatera Utara di Kota Tomohon secara langsung di terima oleh assisten Administrasi Umum Setda Kota Tomohon Ir.Ervinz D. Liuw, M.Si mewakil walikota Tomohon dan didampingi oleh Kaban BKD Masna J. Pioh, S.Sos, Kabag administrasi organisasi Drs. Daniel E. Pontonuwu bersama Kabag administrasi Data Elektronik Jeef Anes, SP.
Ketua Tim sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Karo Efendy Sinukaban, SE pada kesempatan kunjungan kerja tersebut mengatakan “dimana tujuan kunjungan ini sebagai studi banding tentang peraturan kepegawaian yang ada di kota Tomohon serta untuk mengetahui tentang aspek produk pertanian/perkebunan serta ingin mengetahui lebih dekat serta belajar tentang penggunaan data yang berhubungan dengan data elektronik” ujar Sinukaban itu.
Sementara itu Assisten Administrasi umum memaparkan tentang profil dari Kota Tomohon termasuk juga keberadaan Pemerintahan Kota Tomohon yang didalamnya termasuk keunggulan di bidang pariwisata, industry rumah panggung, hasil holtikultura dan hasi-hasil Florikultura” urai Liuw.
Dijelaskannya pula tentang pelaksanaan Iven Internasional seperti Tomohon Internasional Flower Festifal yang telah mengharumkan Kota Tomohon dikanca Internasional.
Sementara itu silih berganti para pejabat teras ikut memberikan pejelasan  tentang peraturan Kepegawaian juga sistem data elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tomohon.(yongkie sumual)

PGRI Minta Diperhatikan

Kotamobagu,KM - 

Walikota Kotamobagu, Djelantik Mokodompit saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus cabang dan ranting Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Kota Kotamobagu (KK), menyatakan akan memprioritaskan infrastruktur pendidikan di Kota Kotamobagu (KK).
“Infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama ketika saya memimpin daerah ini. Mulai dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, terus dilakukan perbaikan fisik untuk menunjang proses belajar mengajar, dan seluruh masyarakat tentu bisa melihat secara langsung pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah saat ini,” kata walikota, Kamis (13/12), di Gedung Siti Barokah, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat.
Dalam acara pelantikan yang dirangkaikan dengan pisah sambut Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga (Kadispora) dari pejabat lama, Drs Deevy Rumondor, ke pejabat baru Drs Sa’ir Lentang, MAP ini, Walikota kembali mengingatkan profesionalisme serta tanggung jawab yang teramat besar yang diemban oleh para guru.
“Tanggung jawab guru sebagai agen pembelajaran dan perubahan diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam membelajarkan peserta didik, terutama untuk mengoptimalkan segala potensi guna melahirkan generasi yang cerdas dan siap berkompetisi, baik secara nasional maupun internasional”, ujar walikota.
Lebih lanjut, walikota menambahkan bahwa saat ini perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan sangat sinergi dengan tuntutan masyarakat, dengan memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur pendidikan.
Sementara Ketua PGRI Kota Kotamobagu, Sande Makalalag, SPd, MPD mengharapkan pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kualitas sumber daya manusia para guru di Kota Kotamobagu, dengan memberikan bantuan beasiswa bagi para guru berprestasi untuk melanjutkan program pendidikan dari jenjang S1, S2, hingga program doktoral. (Sandy/Erwin)