no klik kanan

Rabu, 30 Oktober 2013

Jacko Makin Tersudut

Demo KNPI Sulut Kepentingan Sesaat


Manado, KM-
Demo di PLN Wilayah Suluttenggo, Selasa 29 Oktober lalu yang dipimpin Ketua DPD KNPI Provinsi Sulut, Jackson Kumaat (Jacko), rupanya memiliki cerita sendiri. Dari informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado menyebutkan, demo tersebut diduga berlatarbelakang sakit hati.
Pasalnya, 28 Oktober lalu, Kumaat tidak diakomodir menjadi komandan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah di Kantor Gubernur. Kumaat akhirnya memilih menggelar upacara di Sekretariat KNPI Sulut bersama sejumlah orang-orang dekatnya.
Menanggapi hal itu, pengamat pemerintahan dan politik Sulut Taufik Tumbelaka menilai, KNPI Sulut seharusnya tidak perlu meributkannya, apalagi sampai menggelar demo.
“Sebenarnya ini tidak perlu diributkan. Dan jika alasan dan dugaan itu benar, tentu sangat disayangkan. KNPI seharusnya lebih fokus pada masalah kepemudaan bukan demo yang tidak substansial. Sebab masih banyak masalah kepemudaan di Sulut yang harus diselesaikan. Jangan terjebak masalah perbedaan kemudian menjadi ribut, sampai menggelar demo,”ujar Tumbelaka.
Dia juga mengatakan, sebenarnya apa hubungannya KNPI Sulut dengan Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, peringatan Hari  Sumpah Pemuda itu bukan hanya milik KNPI namun masih banyak pemuda-pemuda di Sulut.
“Yang paling penting itu sebenarnya semangat kita sebagai pemuda dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda,” tegas Tumbelaka.
Terkait demo di PLN, Tumbelaka tidak terlalu permasalahkan. Namun kata dia, demo tersebut bukan persoalan penting yang harus diperjuangkan KNPI yang dipimpin Jacko.  
“Sekali lagi saya katakan, masih banyak persoalan pemuda yang lebih penting yang harus diperjuangkan KNPI. Kalau kita demo hari ini kemudian besoknya tidak, sama juga bohong. Dan kenapa baru sekarang? Sementara persoalan pemadaman listrik itu sudah berlangsung lama. Jadi jangan salahkan jika ada yang berpikir kalau demo kemarin itu hanya kepentingan politik dan kepentingan sesaat,”tandasnya.
Pernyataan lain yang makin sudutkan demo KNPI yang dipimpin Jacko, datang dari Ketua Forum Generasi Muda Tombariri, Jhon Pangemanan, menyebutkan, tidak ada salahnya jika elemen masyarakat Sulut menggelar demo, termasuk wadah organisasi kepemudaan sekelas KNPI.
Hanya saja, aksi demo jangan dilakukan hanya atas dasar untuk mencari popularitas segelintir oknum, yang kemudian memanfaatkan wadah organisasi. Lanjut dikatakannya, hal yang diangkat memang menyangkut dinamika yang terjadi di Sulut. Tetapi, seharusnya KNPI harus ikut pula memberikan solusi serta ikut proaktif terlibat langsung menangani permasalahan yang ada.
“Lebih bijak jika KNPI Sulut ikut memberikan sumbangsih bagaimana mencarikan serta menerapkan solusi atas hal yang dipersoalkan. Jangan hanya sekedar demo, kemudian tindak lanjutnya tidak ada. Hal-hal seperti ini yang mengindikasikan jika aksi demo hanya dilakukan untuk mencari popularitas yang semakin memudar,” kata dia.
Diingatkan pula, banyak persoalan sosial yang menghantui generasi muda dan seharusnya dikritisi oleh KNPI Sulut. Diantaranya, masalah pengangguran, trafficking, penyalahgunaan narkoba  dan alkohol, seks bebas yang bermuara pada tingginya HIV-AIDS serta lainya. “Secara substansial, KNPI harusnya menyikapi hal-hal kepemudaan seperti itu,” ujarnya.(donal/jeffrie)

Demo KNPI Sulut Sudah Tepat Sasaran

Tuai Apresiasi Warga 

Manado, KM-
Aksi damai Pengurus DPD I KNPI Sulut yang melakukan unjuk rasa ke PT PLN Suluttengo dan Pertamina Manado mendapatkan apresiasi. Aksi ini dinilai sebagai pergerakan massa demi memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.
Ronald Marcus Ketua Ormas Gerakan Pengawal Aspirasi Masyarakat (Gempar) Sulut kepada wartawan menuturkan demo ke PLN dan Pertamina sudah tepat sasaran. Menurutnya kedua perusahaan negara ini harus diingatkan soal sering padamnya listrik dan kelangkaan bahan bakar minya agar kinerja mereka berjalan optimal.
"Masyarakat yang menikmati pelayanan PLN dan Pertamina jadi masyarakat juga yang bisa menilai termasuk KNPI. Kalau misalnya pelayanan mereka tidak dibayar dengan uang oleh masyarakat wajar kalau tidak ada demonstarsi," ucap aktivis nelayan dan tokoh pemuda ini, Rabu (30/10).
Allen Victor warga di Kelurahan Wenang Selatan juga sangat setuju dengan demo KNPI yang dilakukan dalam rangka Sumpah Pemuda ini, Selasa (29/10) lalu. "Pertamina dan PLN memang harus dikritik dan diberi saran oleh masyarakat dan KNPI Sulut terkait dengan pelayanan mereka," tandasnya.
Sementara itu Waket I DPD I KNPI Sulut Stevi Suawa menuturkan massa yang datang berdemo bukan hanya dari pengurus organisasi ini namun juga ada dari warga yang merasa terganggu dengan pelayanan PLN dan Pertamina. "Jadi ini adalah pergerakan masa," katanya.
Menurutnya kritik yang dilayangkan beberapa tokoh pemuda terkait demo KNPI Sulut ini yang mengatakan sudah ada kepentingan di dalam aksi unjuk rasa ini ditanggapi positif oleh Stevi. "Ini merupakan masukan bagi kami apabila dikritik agar kami terus memperjuangkan  nasib masyarakat," katanya.
Ia mengajak kepada pengeritik agar bersatu memperjuangkan nasib masyarakat.  "Jangan hal-hal positif ini dijadikan polemik lagi," pungkas Stevi. (Jeffrie Montolalu)

2013, Tapal Batas Tuntas

Sembilan Kabupaten Kota Duduk Bersama

SEKPROV Sulut Ir SR Mokodongan saat membuka Rakor penegasan batas
daerah secara pasti di lapangan, Rabu (30/10) kemarin di Manado.(foto onal/km)
 
Manado, KM-
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam menyelesaikan persoalan tapal batas antar Kabupaten dan Kota terus dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat koordinasi (Rakor) penegasan batas daerah secara pasti di lapangan, yang melibatkan 9 Kabupaten dan Kota, Rabu (30/10), di Manado.  
Sekprov Sulut, Ir SR Mokodongan yang membuka Rakor tersebut mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota diharapkan, segera menuntaskan penyelesaian batas antar daerah masing-masing.
“Rakor ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi dalam menyelesaikan batas wilayah. Oleh karena itu, saya mengajak pejabat di daerah memiliki sikap negarawan,”ujar Mokodongan.
Rakor yang diikuti para Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan serta para Camat di Minahasa Tenggara, Minahasa, Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, Bolmong, Kota Kotamobagu 
“Saya mengajak para Asisten Pemerintah dan Kesra, Kabag Pemerintahan dan Camat  dapat melibatkan orang-orang tua untuk menanyakan kepada mereka dalam menyelesaikan  batas antar daerah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat,”ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintah dan Humas, Dr Noudy Tendean yang melaporkan kegiatan mengatakan, tujuan rakor tersebut dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan bata daerah antar Kabupaten Kota. 
“Sampai saat ini masih ada 18 sekmen (titik penyelesaian) yang sementara di tuntaskan pemprov sulut yaitu enam segmen proses Permendagri, enam segmen proses pelacakan dan pemasangan pilar, lima segmen dalam proses survey serta satu segmen sudah ada Permendagri,”jelasnya.
Rakor kali ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan pemateri Kasubid batas antar daerah Ditjen PUM, Ir. Wardani MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Edwin Silangen.(donal taliwongso)

Gumelar: Guru Dikembalikan ke Pusat

Guru Sering Dipolitisasi Kepentingan Pilkada

JARING ASPIRASI: Dua anggota Komisi X DPR-RI saat mengunjungi SMKN 1 Manado,
yang didampingi Kepala Dinas Diknas Sulut Harold PB Monareh SH MSi dan Kepala
SMKN 1 Manado Drs Daglan Walangitan MPd, Selasa (30/10). (FOTO: OTNIE/KM)
Manado,KM—
Anggota Komisi X DPR RI, Dedy 'Miing’ Gumelar minta guru dikembalikan ke pusat. Pasalnya, selama ini guru selalu dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan politik setiap kali ada perhelatan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada). 
“Selama ini pasca diterapkan otonomisasi daerah, guru di daerah-daerah selalu dipolitisasi oleh Kepala daerah untuk kepentingan Pilkada," kata Miing-sapaan akrab mantan grup pelawak Bagito kepada wartawan saat melakukan kunjungan di SMKN 1 Manado, Selasa (30/10).
Menurut Miing, kalau guru di seluruh Indonesia dikembalikan ke pusat maka, mereka tidak lagi di bayang-bayangi dengan tekanan oleh kepala daerah di Kabupaten/Kota. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan merasa nyaman, tanpa ada tekanan atau seenaknya dipindahkan dimana pimpinan daerah mau.
“Bila ini sudah diterapkan, maka guru bisa bebas menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tanpa ada tekanan dan politisasi untuk kepentingan kepala daerah,” tegasnya.
Sejumlah guru ketika dimintai tanggapan soal usulan Dedy Gumelar menyambut baik. Mereka (guru,red) justru setuju kalau guru dikembalikan ke pusat. “Kami sangat setuju kalau kebijakan ini akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sehingga kami juga tidak mendapat tekanan dan dipolitisasi oleh pimpinan baik di Diknas maupun pimpinan daerah," kata sejumlah guru di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut yang meminta nama mereka tak dikorankan.
Sementara salah satu guru berprestasi di Kota Manado ketika diminta tanggapannya mengungkapkan, sangat setuju konsep dan usulan anggota Komisi X DPR RI ini. Hal ini yang selama ini kami harapkan diterapkan oleh pusat. Sebab banyak kebijakan daerah yang membingungkan para guru, sehingga kami dalam menjalankan tugas sebagai pendidik tidak fokus lagi, karena kebijakan pusat seringkali berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan daerah.
“Hal ini kalau diterapkan dan pusat yang akan mengambil alih, maka kami guru lebih banyak akan berhubungan langsung ke Kemdikbud," papar sumber yang meminta namanya tak dikorankan. (otnie tamod)

Pemkab Gelar Minahasa Off-Road Adventure 2013

Moment  HUT Minahasa ke- 585

Memeriahkan HUT ke- 585, pemerintah bekerjasama dengan
Pengda International Off-Road Federation (IOF) Sulut dan IMI Sulut kembali
menggelar Off-Road Adventure.  Nampak, aksi salah satu offroader
di Minahasa beberapa waktu lalu.
Tondano, KM  -
Memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-585 di tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bekerja sama dengan Pengda International Off-Road Federation (IOF) Sulut dan IMI Sulut, akan menggelar eksibisi Off-Road yang dirangkaikan dengan Penghijauan di sekitar Hutan Lindung Wawona Lengkoan Tondano pada Kamis (31/10) hingga Sabtu (2/11) mendatang.
Wakil Bupati Minahasa yang juga sebagai Ketua Pengda IOF Sulut, Ivan Sarundajang (Ivansa), mengatakan kegiatan ini digelar sebagai penyaluran minat bakat generasi muda dan masyarakat pencinta dan penggemar olahraga Off Road. Sekaligus sebagai upaya mendorong pelestarian lingkungan hidup dan memperkenalkan potensi wisata di Minahasa, disamping itu juga akan dilakukan pengjijauan dengan melakukan penanaman pohon.
"Event ini merupakan kalender tetap Pengcab IOF Minahasa dengan dukungan penuh dari Pengda IOF Sulut dan IMI Sulut,"ujar Ivansa.
Sementara itu, koordinator Seksi Lomba Off-Road Panitia Hut Minahasa, Indra Purukan,SKom,MMT mengatakan peserta event ini berasal dari berbagai Club Off-Road dari Manado, Bitung, Minut, Tomohon, Minsel, Mitra, Kotamobagu dan tuan rumah Minahasa sendiri.
Ditambahkan Kabag Pembangunan Setdakab Minahasa ini, sebagaimana undangan yang telah diedarkan para peserta diharapkan sudah melakukan pendaftaran pada hari ini,(kemarin red) di Pendopo Lapangan Samrat Tondano yang dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan kendaraan (Scruiteneering) serta Technical Meeting pada jam 17.00 sore.
Sedangkan pada Kamis (31/10) esok, (hari ini,red) jam 08.00 pagi akan digelar acara pembukaan dan Country Road menuju Gunung Lengkoan. Selanjutnya Jumat-Sabtu (1-2/11) para peserta akan menjajal Gunung Batu di depan Taman Makam Pahlawan Sam Ratulangi Tondano.
"Dalam event ini Richard Mantiri, Donald Rondonuwu, Tony Kumontoy dari Pengda IOF Sulut serta Jimmy Wongkar dan Farly Ndut Sinaulan dari Pengda IMI Sulut akan bertindak sebagai RC Lomba," tutup Indra yang juga Sekretaris Pengda IOF Sulut. (fernandokembuan)

Walikota: Manado Andalkan SDM yang Handal

Rapat Dinas dengan Jajaran Pemkot

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut memimpin rapat dinas
bersama Sekkot dan jajaran Pemkot Manado, di rumah dinas kawasan
Bumi Beringin, Rabu (30/10) kemarin.(Foto: ist)
Manado, KM -
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandaskan untuk memajukan Kota Manado, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta menguasai bidang kerjanya. Pasalnya, sebagai kota jasa, Manado tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan daerah.
Hal itu dikatakan Walikota saat memimpin Rapat Dinas dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, di rumah dinas Walikota, kawasan Bumi Beringin, Rabu (30/10).
"Kalau hanya mengandalkan SDA, akan ada banyak kendala yang dihadapi nantinya, seperti konflik dengan warga. Jangan terlalu mengandalkan SDA, karena suatu waktu akan habis,”ujar Walikota.
Lanjut dikatakan, untuk meningkatkan SDM caranya dengan menghadirkan para pengajar yang memiliki ilmu dan ketrampilan melalui pelatihan baik yang diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat. Pemkot Manado akan membangun laboratorium bahasa, yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyerap ilmu.
"Untuk memajukan Kota Manado, SDM harus ditingkatkan. Salah satunya, dengan membuat pelatihan dan membangun laboratorium bahasa dengan mendatangkan tenaga pengajar dari luar yang profesional dibidangnya, agar ilmunya bisa diserap dan bisa menghasilkan tenaga-tenaga siap pakai yang terampil dan handal,”pungkas Walikota.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Haefrey Sendoh, para Asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Camat se Kota Manado.(jan torindatu)

Aparat Diminta Jangan Berhenti Ingatkan Warga

Pentingnya Menjaga Kebersihan

Harley Mangindaan
Manado, KM –
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, meminta kepala kecamatan (Camat), kepala kelurahan (Lurah) sampai kepala lingkungan (Pala), untuk tidak berhenti mengingatkan warga tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih, berdampak terjaminnya kesehatan masyarakat.
”Pentingnya kita semua menjaga kebersihan, akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan masyarakat. Kalau kita sehat, maka akan mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas,”ujar Ai, sapaan akrab Wawali.
Wawali juga meminta, peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, agar program Manado bersih dan sehat bisa terwujud.
“Kesadaran masyarakat salah satu faktor yang sangat menentukan, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan,”tukasnya.
Wawali mengakui adanya keterbatasan jumlah petugas kebersihan. Meski demikian, warga diharapkan memiliki peran dan andil yang besar, dalam upaya menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing.
“Menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya tugas pemerintah saja. Tapi warga masyarakat juga harus ikut dalam menjaga kebersihan,”pungkas Mangindaan.
Dirinya menegaskan, jika akan terus memantau setiap lorong, guna mengecek kebersihan wilayah di Kota Manado.
“Mohon maaf kalau saya temui lingkungan kurang bersih, saya langsung menegur kepada pejabat setempat, bila kedapatan wilayahnya masih kotor,”tegas Wawali.(jan torindatu)

Kemenpora Gelar Sosialisasi di Manado

Tingkatkan Profesionalitas Manajemen Olahraga

Manado, KM -
Kegiatan sosialisasi peningkatan profesionalitas manajemen dan kapasitas organisasi olahraga, dibuka Walikota Manado GS Vicky Lumentut, Rabu (30/10), dilaksanakan di Hotel Quality Manado.
Kegiatan yang dilaksanakan seharian itu, diikuti pengurus cabang olah raga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Manado, serta para penanggung jawab olah raga lainnya.
Dalam sambutannya, Walikota menekankan betapa pentingnya sosialisasi kegiatan tersebut dalam meningkatkan kualitas olahraga di Kota Manado.
“Sosialisasi ini merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi kita, untuk beroleh pengetahuan dan pemahaman lebih baik lagi mengenai seluk beluk manajemen organisasi olahraga, guna meningkatkan kualitas olahraga. Karenanya, saya menyambut baik pelaksanaan sosialisasi peningkatan profesionalitas manajemen dan kapasitas organisasi olahraga tahun 2013 ini,”tukas Lumentut.
Walikota berharap, dengan sosialisasi ini peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen organisasi di bidang olaharaga.
“Semoga dengan semakin profesional dalam menjalankan manajemen tersebut, kita bersama-sama dapat memajukan dunia olahraga di Manado, sebagai sumbangsih kita pada pembangunan bangsa Indonesia,”pungkas Walikota.
Sosialisasi itu dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, dengan narasumber Prof James Tangkudung, Prof  Dr Asmawai, Dr Cristianto, Dr Dudi Astuti, serta Dr Sugeng.(jan torindatu)

Ujian CPNS Tetap 3 November

Upaya BKD Sulut di KemenPAN-RB Gagal

RATUSAN tenaga honorer daerah Pemprov Sulut dari kategori 2, terpaksa
harus mengikuti tes ujian CPNS meski itu digelar pada hari Minggu.(foto ist)

Manado, KM-
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menolak usulan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut agar tidak menggelar tes CPNS baik jalur umum dan honor Kategori 2 (K2) pada Minggu (03/11) mendatang.
Padahal kata Kepala BKD Sulut, Ir Sandra Moniaga, loby tersebut dilakukan untuk menghindari pelaksanaan tes CPNS yang bertepatan dengan hari beribadah umat Kristen.
"Kami sudah sampaikan, tapi pertimbangan sudah ada dan tetap begitu tak berubah, ujian CPNS tetap pada hari Minggu 3 November 2013,"katanya.
Moniaga mengatakan, pertimbanngan KemenPAN-RB, hari Minggu merupakan hari libur yang artinya hari lowong dari rutinitas umumnya, semisal libur sekolah dan instansi pemerintahan. Selain itu, dalam amatan KemenPAN-RB, tidak semua daerah punya fasilitas massal untuk menampung ribuan peserta tes CPNS.
"Kalau Pemprov sendiri, biasanya memakai ruangan Huyula, yang memiliki daya tampung lebih besar. Sedangkan daerah, seperti biasanya memakai ruangan kelas sekolah. Nah, supaya tak mengganggu aktivitas belajar sekolah maka digelar saat hari Minggu,"terangnya.
Diketahui, dari 9 daerah di Sulut, 8 di antaranya menggunakan Lembar Jawaban Komputer LJK. Sementara, Kabupaten Minahasa Tenggara, tes langsung di depan komputer. Soal pelamar umum nantinya akan berbeda dengan soal honor daerah. Dimana soal tersebut tetap mengikuti standarisasi dengan melibatkan konsorsium perguruan tinggi yang bekerjasama dengan panitia nasional.(donal taliwongso)

SHS Desak UN Ditangani Provinsi

SH Sarundajang
Manado, KM-
Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahrga, Pariwisata, Kesenian, merespon usulan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), untuk meninjau kembali pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Usulan SHS tersebut disampaikannya saat dialog bersama Komisi X DP RI di ruang Huyula kantor gubernur, baru-baru ini. Gubernur menuturkan, masalah keterlambatan pelaksanaan UN beberapa waktu lalu menjadi alasan tepat UN dikembalikan ke Provinsi.
Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bahri menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan gubernur. Dia sendiri secara pribadi menilai pelaksananan UN memang bermasalah, menyangkut pendistribusian sehingga perlu ada pola pendistribusian yang lebih sederhana, ketimbang harus mencetak soal di Pulau Jawa dan mendistribusikan ke seluruh Provinsi.
"Pola pendistribusian harus disederhanakan,"tegasnya.
DPR RI katanya, akan mengevaluasi pelaksanaan UN, dan memberikan kepercayaan ke pemerintah provinsi, terkait pencetakan soal, agar tidak lagi terjadi kelambatan.
“Juga kebocoran bisa dijaga,"kata Bahri seraya menambahkan, semua masukan dalam rapat bersama itu akan menjadi pertimbangan mereka.(donal taliwongso)

Sulut Disarankan Bentuk SKPD Tata Ruang dan Wilayah

Pdt Tonny Daud Kaunang,S.Th
Manado, KM-
Implementasi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut periode tahun 2013 hingga 2033, memang butuh pengawalan dan penanganan ektra teliti.
Sehubungan dengan itu, seluruh struktur pemerintahan di wilayah Sulut, disarankan untuk membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai instansi yang secara khusus membidangi tentang kewenangan dalam pengaturan tata ruang dan wilayah termasuk pemukiman.
Hal itu yang menjadi salah satu kesimpulan akhir dari Perda RTRW sebagaimana telah dipresentasikan Pdt Tonny Daud Kaunang, S.Th dalam rapat paripurna dewan, baru-baru ini. Menurut anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut itu, sesuai dengan hasil study komparatif kebeberapa daerah lain di Indonesia, sejumlah provinsi maupun Kabupaten/Kota telah membentuk SKPD yang membidangi RTRW.
Dicontohkannya, daerrah-daerah yang telah memiliki SKPD untuk penataan ruang dan pemukiman, yaitu Sumatera Utara, Sumatera barat, Banten, DKI Jakarta dan lainnya.
“Di Indonesia, ada beberapa daerah yang telah membentuk SKPD atau instansi yang secara diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan hingga pembinaan tata ruang. Maka disarankan Pemerintah Provinsi Sulut dapat segera membentuk SKPD yang dimaksud,”ujar politisi Golkar yang dalam Pemilu legislatif 2014 mendatang akan hijah dari partai Golkar ke Partai Amanat Nasional itu.
Diketahui, Rancangan Perda tentang RTRW Sulut 2013-2033 telah ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (28/10) awal pekan ini, setelah mendapat persetujuan oleh enam fraksi yang ada di DPRD Sulut. (Jeffrie Montolalu)

Deddy ‘Miing’ Gumelar: Sekolah Dianggap Gagal Mendidik Siswa


Terkait Penangkapan Siswa di Sekolah

Deddy ‘Miing’ Gumelar
Manado,KM—
Terkait dengan pencurian yang dilakukan siswa di kantin SD Inpres Kaiwatu Manado, Senin (21/10) lalu, salah satu anggota Komisi X DPR RI, Dedy ‘Miing’ Gumelar memberikan tanggapannya, menurut Dia dalam kejadian ini, pihak sekolah yang disalahkan, karena di nilai gagal dalam mendidik siswa tersebut. “Sebagai wakil rakyat saya himbau, biarkan pihak sekolah yang akan menyelesaikan hal ini, karena hal ini akan mengganggu psikologis anak,” tegasnya, kepada sejumlah wartawan di sela-sela kunjungannya ke dua sekolah yang ada di Kota Manado, Rabu (30/10).
Menurut Miing, sekolah yang salah, karena terbukti tidak bisa mendidik anak tersebut dengan baik. Saya tidak membenarkan seseorang melakukan pencurian, tapi mungkin saja anak ini lapar dan tidak punya uang untuk membeli snack atau makanan ringan. Apalagi kejadian di lingkungan sekolah, ya sekolah yang harus menyelesaikannya. “Kalau bisa diselesaikan di sekolah jangan menjadikan ini suatu tindakan pencurian. Karena yang nantinya malu Kepala Sekolah sendiri ,”sindir mantan pelawak grup Bagito.
Menurutnya, sudah sejauh mana mereka (guru, Kepsek) melakukan pembinaan terhadap anak didik, agar tidak melakukan melanggar hukum. Jadi ini merupakan suatu kecerobohan dari Kepsek. Bukannya kita mengamini tindakan anak tersebut, tetapi dari konteks kejadiannya, terjadi di lingkungan sekolah, dalam konteks usia, dia (siswa) masih anak usia sekolah, belum bisa dikenakan sanksi hukum pidana. Tapi kenapa dilaporkan kepada polisi. “Maka malu lah sekolah tersebut, karena di situ bisa dilihat sejauh mana kegagalan sekolah dalam mendidik para siswa,” pungkasnya sembari meminta, pihak sekolah menyelesaikan masalah ini.
Diketahui, kejadian pencurian beberapa makanan ringan yang melibatkan lima siswa SD Inpres Kaiwatu dan dua siswa SMPN 13 Manado, berbuntut dilaporkannya mereka oleh pemilik kantin sekolah, Nety syamsudin yang juga pala lingkungan 11 Kaiwatu dan dan guru. Peristiwa pencurian sudah berlangsung empat kali. Pengelolah kantin yang tidak menerima perbuatan para siswa tersebut, kemudian mendatangkan beberapa polisi dari Polsek Mapanget, Senin (21/10) lalu.
Saat itu polisi yang datang ke sekolah langsung membawa para siswa yang masih berada di lingkungan sekolah. Aksi ini terang saja membuat beberapa guru kaget dan hanya membiarkan kejadian ini terjadi. (otnie tamod)

Rp7,5 M Dana Hibah Untuk Kota Langowan

Jeffry Korengkeng,SH,MSi
Tondano, KM –
Pasca ditetapkannya Undang Undang Daerah Otonom Baru (DOB), Kota Langowan dipastikan akan menerima anggaran sebesar Rp 7,5 Milyar dalam bentuk dana hibah. Nominal itu terdiri  atas bantuan dari Pemerintah Kabupaten (pemkab) Minahasa sebesar Rp 2,5 Miliar dan Rp 5 Milyar dari Pemerintah Provinsi Sulut.
Sekretaris Daerah Kabupaten (sekdakab) Minahasa, Jeffry Korengkeng,SH,MSi menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk Kota Langowan tersebut dalam APBD Minahasa tahun anggaran 2014. Dijelaskannya, dalam kelengkapan persyaratan pembentukan/pemekaran wilayah di Kabupaten Minahasa, khususnya Kota Langowan, Pemkab Minahasa telah menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB, minimal dua tahun berturut-turut. Sedangkan nominal anggaran yang akan diberikan Pemkab Minahasa minimal Rp 2,5 miliar per tahun selama dua tahun berturut-turut.
"Jadi, anggaran ini harus direalisasikan Pemkab Minahasa," jelas Korengkeng,.kepada harian ini, Selasa (29/10). Dengan demikian, lanjut dia, Pemkab Minahasa, tinggal melihat atau memprediksi kapan Kota Langowan disahkan dalam Undang-undang sebagai DOB. "Kalau misalnya diprediksi Kota Langowan pada awal Januari sudah diundangkan, pasti anggarannya akan kita alokasikan dalam APBD 2014. Yang jelas, pemkab siap dengan dana hibah ini," ujar Korengkeng sembari menambahkan, pengalokasian anggaran tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Minahasa dalam pembahasan APBD 2014 nanti.
Sementara itu, dukungan dana untuk Kota Langowan dari Pemerintah Provinsi Sulut ikut dibenarkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Sherpa Manembu. Kata dia, saat ini Pemprov Sulut akan mengalokasikan sebesar 5 Miliar pada APBD Provinsi tahun 2014.
"Saat ini pihak kami sementara mengodok rancangan anggrara sebesar lima miliar rupiah untuk kota Langowan. Nantinya dananya tersebut disalurkan apabila Langowan menjadi telah resmi menjadi daerah otonomi baru," ujar Manembu. (fernandokembuan)

BASIC-CIDA Bantu Remaja Putus Sekolah

WAKIL Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, membuka
sosialisasi penanggulangan remaja putus sekolah, Rabu (30/10) kemarin,
di BPU Kantor Walikota Bitung. (Foto:yappi/KM)
Bitung,KM-
Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, membuka sosialisasi penangulangan remaja putus sekolah melalui pembinaan orang tua/wali. Kegiatan tersebut melibatkan Bina Keluarga Remaja (BKR), Tim Penggerak PKK dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kecamatan se-Kota Bitung, Rabu (30/10), di Balai Pertemuan Umum kantor Walikota Bitung.
Acara tersebut merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dalam rangka membantu masalah anak remaja usia sekolah yang putus sekolah.
Maka, bantuan program Beter Aproach Of Service Provision Through Increased Capasities In Sulawesi (BASIC-CIDA) maka dibuatlah suatu kesepakatan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sehingga terjalin kesepakatan kedua instansi, yang didalamnya berperan adalah Kelompok BKR dengan PKBM.
BKR merupakan suatu wadah yang dikelola kader BKR tugasnya adalah memberikan bimbingan kepada orang tua yang memiliki anak remaja.
Sedangkan PKBM merupakan suatu wadah sekolah kesetaraan yang melaksanakan tugas mendidik bagi anak remaja usia sekolah putus sekolah.
Dalam sambutannya, Lomban mengatakan, kegiatan sosialisasi penanggulangan remaja putus sekolah yang diikuti Kelompok BKR, PKBM dan Tim Penggerak PKK Kecamatan, serta para tokoh masyarakat, kiranya dapat terlaksana dengan baik.
“Pemerintah Kota Bitung berharap, melalui bantuan ini, akan mendapatkan komitmen bersama dalam pembangunan remaja berkualitas, didukung dengan program Pemerintah Kota Bitung,”ujar Lomban, sembari menambahkan, program Harus Sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah.
Dalam kesempatan tersebut juga, dilaksanakan pengukuhan 5 Kelompok Bina Keluarga Remaja dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Girian dan Kecamatan Ranowulu. (yappiletto)

PGRI Ragukan Penyaluran Dana Sertifikasi Guru

Fentje D. Goni,SH
Tomohon, KM-
Janji pencairan Dana tunjangan bagi guru yang berlebel sertifikasi yang disampaikan Sekretaris Kota Tomohon, diragukan oleh lembaga elemen guru dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tomohon.
Pasalnya dana sertifikasi dari tahun ketahun hingga saat ini belum tuntas dibayarkan. Sebagai bukti, dana sertifikasi untuk tahun anggaran 2011 masih menunggak satu bulan. Begitu pula di tahun anggaran 2012 lalu, masih tersisa dua bulan yang belum disalurkan pemerintah kepada kalangan guru penerima.
Keraguan itu sebagaimana diungkapkan komponen guru dalam rapat PGRI terkait dengan kesiapan pelaksanaan hari ulang tahun PGRI di Kota Tomohon. Terkait hal ini, Ketua PGRI Kota Tomohon Fentje D Goni,SH ikut pula mempertanyakan soal dana sertifikasi guru itu.
"Yah, sebagai komponen organisasi guru yang diakui oleh pemerintah, PGRI hanya mempertanyakan saja. Karena, ternyata masih ada sejumlah guru yang berstatus guru sertifikasi sejak 2011 hingga sisa tahun 2012 kali ini masih belum seutuhnya menerima dana sertifikasi guru itu," ujar Goni.
Sementara itu dari hasil rapat PGRI Rabu (30/10), juga ikut membicarakan terhadap kesiapan pelaksanaan acara puncak HUT PGRI pada November mendatang, seperti upacara indor, seminar pendidikan yang nantinya akan menghadirkan pembicara seperti Rektor Unima, Kadis Pendidikan Daerah, unsur dewan penasehat PGRI dan Dewan Kehormatan.
Bukan cuma itu dalam kesiapan itu pula di tunjuk sebagai panitia pelaksana hut PGRI Ketua Dra Jeanne A Aror MM, Dra Meitha Tambengi Sekretaris dan Bendaharan Anneka Lantang SPd.(yongkie sumual)

Mitra Seperti Perusahaan Yang Bangkrut

James Sumendap
Ratahan, KM-
Sistem pemerintahan yang amburadul serta opini disclaimer 4 kali berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) harus berbenah banyak.
Terkait hal ini, Bupati Mitra James Sumendap (JS) berujar lantang, Mitra layaknya sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut.
"Mitra saat ini seperti sebuah perusahaan yang bangkrut," ujar JS saat tatap muka dengan para Sekretaris Desa se Mitra belum lama ini.
Menurutnya, perubahan di Mitra harus dengan komitmen serius dari pimpinan bahkan jajaran masyarakat Mitra sama sama berbenah dan membuat Mitra lebih baik.
"Kita tidak bisa pungkiri dan ini sudah terjadi, kita tidak bisa lagi saling menyalahkan, tetapi harus sama sama berbenah," kata Bupati yang akrab disapa JS.
Sementara pemerintahannya bersama Wakil Bupati Rondal Kandoli selama 5 Tahun kedepan, Sumendap bertekad membuat Mitra menjadi lebih baik.
Perubahan dalam reformasi biokrasi serta sistem pengelolaan keuangan dan asset, menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan pihaknya.
"Sesuai janji saya bersama jajaran dan dukungan masyarakat, saya optimis Mitra bisa lebih baik dan lebih sejahtra," kata JS.(marvelpandaleke)

DPRD Minut Masih Tanpa Kode Etik

Luntungan: Ini Terkesan Sengaja Dihindari

Piet Luntungan
Minut, KM -
Meski akhir jabatan telah didepan mata, September tahun 2014 mendatang, kode etik lembaga DPRD Minahasa Utara (Minut) hingga kini belum juga tuntas dibahas dan diberlakukan sebagai normatifnya lembaga wakil rakyat. Hal ini jelas memunculkan banyak pertanyaan serta spekulasi dari warga dan pengamat.
Menurut Taufiek Tumbelaka SIP, ketiadaan kode etik pada lembaga DPRD sangat aneh, karena kode etik adalah norma hakiki lembaga legislatif selain tata tertib (tatib).
"Ini perlu dipertanyakan. Masa jabatan anggota dewan tinggal setahun lagi, kenapa kode etik belum diberlakukan. Ini sangat ironis pada lembaga perumus aturan seperti DPRD," kritik Tumbelaka.
Ketua Fraksi Esa Genang di DPRD Minut, Piet Luntungan BA, pun menyoroti kejanggalan di rumah dinasnya sendiri. Bahkan Luntungan keras mengkritik ketiadaan kode etik ini.
"Jelas ini aneh! Kenapa tidak dibahas lanjut? Apa karena kalau ada kode etik akan merasa dibatasi ruang gerak si anggota dewan? Atau takut kalau kode etik yang akan menghakimi anggota dewan yang melewati pagar norma dan moral dalam kode etik?," sembur Luntungan, Rabu (30/10).
Luntungan dalam hal ini pun mengaku meragukan moral rekan kerjanya.
"Kalau kita berani tegakkan aturan pasti kode etik yang adalah pagar moral kita akan diseriusi dan dijalankan. Lagipula kita lembaga pembuat aturan, tapi kita tidak mau ikut aturan seperti kode etik," timpalnya serius.
"Saya melihat, pemberlakuan kode etik ini, terkesan sengaja dihindari," kuncinya dengan nada curiga.(hendralumanauw)

Ekonomi Meningkat, PNS Ditawari Rumah Murah

Pemkab Boltim-BNI Jalin Kerja Sama
 

BUPATI Sehan Landjar saat menandatangani kerjasama dengan 
PT Bank BNI untuk pembangunan rumah murah bagi PNS Boltim.(foto ist)
Boltim, KM-
Bupati Boltim, Sehan Landjar menandatangani nota kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) dalam rangka pembangunan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Paret.
Sehan dalam sambutannya mengapresiasi pihak BNI yang sudah berupaya merencanakan dan mengembangkan pemba-ngunan perumahan tersebut.
"Lokasi pembagunan perumahan yang terletak disamping jalan trans Sulawesi ini akan meningkatkan mutu korps PNS terhadap pelayanan kepada masyarakat, "kata Sehan usai meletakkan batu pertama.
Sehan menuturkan adanya pembangunan perumahan tersebut. Maka PNS akan diberikan kemudahan. Katanya, rumah tersebut tergolong murah. Sebab, satu unit rumah dengan tipe 36 berukuran 6 x 7 meter hanya senilai Rp 88 juta.
"Adanya perumahan, otomatis pertumbuhan ekonomi di Desa Paret akan naik. Ini adalah bagian upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," terang Sehan.
Direktur Utama PT Kharisma Mitra Sejajar, William Tanos selaku pengembang mengatakan pembangunan perumahan seperti itu akan dibanguan juga disetiap kecamatan di Boltim.
"Akan dibuat merata di Boltim. Makanya pembangunan seperti in akan dikembangkan di kecamatan lainnya. Kalau pegawai sudah mendapatkan semuanya maka sisanya akan diberikan bagi warga lain termasuk dari TNI dan Polri," ungkap pria  yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Utara.
Hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut Wakil Bupati Boltim Medi Lensun Sekda Boltim Muhammad Assagaf, sejumlah anggota dewan, perwakilan BNI, kepala SKPD, serta ratusan PNS.(timkm)

Pemkab tak Mungkin Cabut Izin PT Malta

Lolak, KM-
Adanya aspirasi segelintir  rakyat desa Poigar 3 untuk meminta kepada Pemerintah kabupaten Bolmong, untuk mencabut Izin eksplorasi Perusahaan Pasir Besi PT Malta. Ditanggapi dingin oleh Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan, kepada sejumlah Wartawan Selasa, (29/10) Lalu.
Salihi mengatakan, untuk mencabut izin PT Malta tidak membalikkan telapak tangan. Sebab, izinnya sudah melalui kementerian pertambangan di pusat.
”Pemerintah hanya memberikan rekomendasi izin tapi sepenuhnya ada pada pemerintah pusat,’’kata Salihi.
Dikatakan Salihi, pihaknya sebagai pimpinan daerah maju pun kena dan mundur pun kena, Karena jika di cabut izinnya perusahaan bisa saja menuntut kepada Pemkab.
”Mereka sebagai investor telah dilindungi oleh aturan – aturan negara, apabila Pemerintah daerah mengabaikan investor maka perusahaan bisa memPTUN-kan Bupati,’’ujar Salihi.
Diakui Salihi, sudah ada sekelompok masyarakat desa Poigar telah melaporkan kepadanya agar izin Perusahaan dicabut tapi tentu pemkab masih akan kaji dulu aspirasi rakyat tersebut.
”Tidak semua masyarakat yang ada didesa Poigar itu, Menolak keberadaan PT Malta, dimana hanya segelitintir orang saja yang tidak suka perusahaan,’’aku Salihi.
Meski demikian, kata Salihi pihaknya sudah sampaikan kepada perusahaan untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi.
”Pendekatan Perusahaan kepada warga sangat perlu, karena hadirnya investor di wilayah tersebut akan memberikan peluang para pekerja dan tentu desa yang berada disekitar perusahaan akan mendapatkan perhatian dari perusahaan,’’imbuh Salihi.(haryono tungkagi).