Guru Sering Dipolitisasi Kepentingan Pilkada
 |
| JARING ASPIRASI: Dua anggota Komisi X DPR-RI saat mengunjungi SMKN 1 Manado, yang didampingi Kepala Dinas Diknas Sulut Harold PB Monareh SH MSi dan Kepala SMKN 1 Manado Drs Daglan Walangitan MPd, Selasa (30/10). (FOTO: OTNIE/KM) |
Manado,KM—
Anggota Komisi X DPR RI, Dedy 'Miing’ Gumelar minta guru dikembalikan ke pusat. Pasalnya, selama ini guru selalu dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan politik setiap kali ada perhelatan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada).
“Selama ini pasca diterapkan otonomisasi daerah, guru di daerah-daerah selalu dipolitisasi oleh Kepala daerah untuk kepentingan Pilkada," kata Miing-sapaan akrab mantan grup pelawak Bagito kepada wartawan saat melakukan kunjungan di SMKN 1 Manado, Selasa (30/10).
Menurut Miing, kalau guru di seluruh Indonesia dikembalikan ke pusat maka, mereka tidak lagi di bayang-bayangi dengan tekanan oleh kepala daerah di Kabupaten/Kota. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan merasa nyaman, tanpa ada tekanan atau seenaknya dipindahkan dimana pimpinan daerah mau.
“Bila ini sudah diterapkan, maka guru bisa bebas menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tanpa ada tekanan dan politisasi untuk kepentingan kepala daerah,” tegasnya.
Sejumlah guru ketika dimintai tanggapan soal usulan Dedy Gumelar menyambut baik. Mereka (guru,red) justru setuju kalau guru dikembalikan ke pusat. “Kami sangat setuju kalau kebijakan ini akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sehingga kami juga tidak mendapat tekanan dan dipolitisasi oleh pimpinan baik di Diknas maupun pimpinan daerah," kata sejumlah guru di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut yang meminta nama mereka tak dikorankan.
Sementara salah satu guru berprestasi di Kota Manado ketika diminta tanggapannya mengungkapkan, sangat setuju konsep dan usulan anggota Komisi X DPR RI ini. Hal ini yang selama ini kami harapkan diterapkan oleh pusat. Sebab banyak kebijakan daerah yang membingungkan para guru, sehingga kami dalam menjalankan tugas sebagai pendidik tidak fokus lagi, karena kebijakan pusat seringkali berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan daerah.
“Hal ini kalau diterapkan dan pusat yang akan mengambil alih, maka kami guru lebih banyak akan berhubungan langsung ke Kemdikbud," papar sumber yang meminta namanya tak dikorankan. (otnie tamod)
Anggota Komisi X DPR RI, Dedy 'Miing’ Gumelar minta guru dikembalikan ke pusat. Pasalnya, selama ini guru selalu dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan politik setiap kali ada perhelatan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada).
“Selama ini pasca diterapkan otonomisasi daerah, guru di daerah-daerah selalu dipolitisasi oleh Kepala daerah untuk kepentingan Pilkada," kata Miing-sapaan akrab mantan grup pelawak Bagito kepada wartawan saat melakukan kunjungan di SMKN 1 Manado, Selasa (30/10).
Menurut Miing, kalau guru di seluruh Indonesia dikembalikan ke pusat maka, mereka tidak lagi di bayang-bayangi dengan tekanan oleh kepala daerah di Kabupaten/Kota. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan merasa nyaman, tanpa ada tekanan atau seenaknya dipindahkan dimana pimpinan daerah mau.
“Bila ini sudah diterapkan, maka guru bisa bebas menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tanpa ada tekanan dan politisasi untuk kepentingan kepala daerah,” tegasnya.
Sejumlah guru ketika dimintai tanggapan soal usulan Dedy Gumelar menyambut baik. Mereka (guru,red) justru setuju kalau guru dikembalikan ke pusat. “Kami sangat setuju kalau kebijakan ini akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sehingga kami juga tidak mendapat tekanan dan dipolitisasi oleh pimpinan baik di Diknas maupun pimpinan daerah," kata sejumlah guru di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut yang meminta nama mereka tak dikorankan.
Sementara salah satu guru berprestasi di Kota Manado ketika diminta tanggapannya mengungkapkan, sangat setuju konsep dan usulan anggota Komisi X DPR RI ini. Hal ini yang selama ini kami harapkan diterapkan oleh pusat. Sebab banyak kebijakan daerah yang membingungkan para guru, sehingga kami dalam menjalankan tugas sebagai pendidik tidak fokus lagi, karena kebijakan pusat seringkali berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan daerah.
“Hal ini kalau diterapkan dan pusat yang akan mengambil alih, maka kami guru lebih banyak akan berhubungan langsung ke Kemdikbud," papar sumber yang meminta namanya tak dikorankan. (otnie tamod)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar