Banteng Deprov Tebar “Ancaman”

Hasil Rapat Fraksi PDI-P Dirahasiakan

Mikson: Kami Tidak Mengenal Bujuk Rayu

Manado, KM-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini diperhadapkan dengan sejumlah moment dan agenda penting dalam kerangka peralihan dari Tahun Anggaran (TA) 2013 ke TA 2014 mendatang.
Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) disebut-sebut telah memiliki strategi khusus yang akan mengejutkan DPRD secara kelembagaan dengan putusan dan kebijakan politisnya. Informasi yang dirangkum harian ini menyebutkan, F-PDIP akan all out dalam menghadapi semua agenda yang akan dilalui dalam waktu dekat ini.
Terlebih momentum jelang tahun terakhir masa bhakti di periode 2010-2014 ini, sekaligus menjadi langkah awal dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) April 2014 mendatang. Beberapa agenda yang mendapat dilirik dan menjadi prioritas utama F-PDIP diantaranya menyangkut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2014.
Selain itu, fraksi “banteng gemuk dalam lingkaran” ini, dipastikan akan mengoptimalkan posisinya dalam proses menerbitkan Peraturan Daerah tentang  Penyertaan Modal kepada Bank Sulut dalam APBD 2014 mendatang.
Pasalnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani hal itu berhasil direbut anggota F-PDIP. Indikasi lain adanya strategi mulai terlihat ketika digelarnya rapat internal F-PDIP, Kamis (24/10) usai paripurna pemilihan Ketua Pansus Pernyertaan Modal kepada Bank Sulut.
Rapat tertutup yang bersifat sangat rahasia itu, rupanya akan menjadi “ancaman” bagi seluruh kelembangaan baik Deprov dan Pemprov Sulut. Apalagi hasil rapat hanya menjadi konsumsi internal fraksi, seperti yang disampaikan Wakil Ketua F-PDIP, Mikson Tilaar saat ditemui usai rapat.
“Jadi, hasil rapat fraksi tadi itu sifatnya rahasia dan hanya untuk konsumsi internal fraksi. Dan yang pasti menyangkut agenda-agenda di DPRD serta hal lainnya tentang fraksi,” ujar Mikson. 
Disentil adanya rumor bahwa F-PDIP telah berhasil dirangkul oleh fraksi lain hingga bisa merebut Ketua Pansus Penyertaan Modal kepada Bank Sulut, langsung ditepis oleh Mikson.
“Selama ini, menyangkut eksistensi di DPRD Sulut, fraksi kami tidak mengenal apa yang namanya bujuk-rayu. Sebab, apa yang kami lakukan adalah demi kepentingan masyarakat,”tegas Mikson.(Jeffrie Montolalu)

SHS Targetkan 5 Besar

Ikut Konvensi Capres, Gubernur Didoakan

GUBERNUR Sulut, Dr SH Sarundajang didampingi Kaban Penghubung Pemprov di Jakarta,
Jemmy Kuhu bercakap-cakap dengan Pendeta Pariadji. Gubernur mengutarakan langkah
strategisnya jadi peserta konvesi Capres PD.(foto patris/km)

Jakarta, KM –
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menargetkan meraih posisi lima besar pada konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD).
"Lima besar, more than enough (lebih dari cukup). Kalau tidak, saya terbeban,"kata Sarundajang, di Jakarta, Rabu  lalu.
Seperti diketahui, Sarundajang saat ini tengah bersaing bersama 10 kandidat capres PD lainnya, untuk memperebutkan tiket partai pemenang Pemilu 2009 itu bertarung pada Pilpres 2014 mendatang.
Sarundajang sendiri mengaku tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Sementara, dia juga terus berusaha meningkatkan elektabilitasnya di masyarakat.
"Kita jangan bermimpi dulu jadi RI-1 atau RI-2. Kerja keras dan gunakan kesempatan emas ini," kata Sarundajang.
Dukungan kepada SHS terus mengalir dari petinggi Partai Demokrat. Sebut saja Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) Syariefuddin Hasan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terus memuji keberhasilan Sarundajang.
Dimata Syariefuddin, SHS merupakan salah satu Gubernur terbaik yang dimiliki Indonesia. Hal itu terlihat ketika Sulawesi Utara kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala internasional. Berbagai sarana dan prasarana telah dibangun agar Sulut tetap mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah.
“Hal tersebut sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah dan pusat. Pak Sarundajang sukses mengangkat nama Sulut di kancah internasional.  Pak Sarundajang itu salah satu gubernur yang berhasil memimpin daerahnya,”ujar Syarie di Jakarta, Kamis (24/10).
Syarief menjelaskan, kinerja positif selama menjadi kepala daerah tersebut menjadi salah satu alasan PD mengundang Sarundajang mengikuti konvensi Calon Presiden (Capres).
“Banyak gubernur yang berhasil, tapi dia (Sarundajang) salah satu yang berhasil. Tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut begitu tinggi. Dengan begitu tentu dia layak ikut konvensi,” jelas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
DIDOAKAN JEMAAT TIBERIAS KELAPA GADING

Sementara itu, umat Kristen di Jemaat Gereja Tiberias Indonesia (GTI) Kelapa Gading Jakarta, ikut memberikan dukungan kepada Sarundajang. Dipimpin Pendeta, Dr Pariadji, doa-doa dan urapan kudus diterima Gubernur. Mereka terus berdoa agar SHS masuk lima besar dalam konvensi Capres Partai Demokrat.
Ibadah Doa Pengurapan dan Perjamuan Kudus yang biasa dilakukan setiap Rabu malam itu, diadakan di gedung Dome of Tiberias. Bersama jemaat, Pendeta Pariadji terus mendoakan dan meminta doa agar Gubernur Sarundajang mendapat keselamatan kepada bisa lolos dalam seleksi konvesi Capres PD.
“Kami doakan, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dalam konvensi Capres Partai Demokrat ini bisa masuk 5 besar, amin,”ucap Gembala Senior GTI ini.
Selain berdoa agar sukses di Konvensi PD, doa juga diutarakan agara pemerintahan Sarundajang di Sulawesi Utara tetap dalam keadaan ketenangan dan damai sejahtera serta diberkati. Usai
ibadah, Sarundajang menjelaskan rencana-rencana yang akan dilakukan selama tahapan konvensi kepada Pendeta Pariadji.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Sulut didampingi Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu dan Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE,MSi.(patrispangaila)

Budiman: Peuru Itu Jago Badusta

Johanes Budiman

Jakarta, KM-
Kuasa Hukum Gubernur Sulut, Johanes Juman Budiman SH membantah apa yang dilakukan Polda Sulut dalam penahanan, Henry Peuru telah melanggar HAM seperti yang diadukan Heny istri Hendrik ke Komnas HAM.
Hal ini diungkapkan Budiman di Kantor Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta, Kamis (24/10), apa yang telah dilakukan penyidik Polda Sulut sudah sesuai prosedur. Apalagi pemanggilan paksa seperti dilansir beberapa media online tidaklah benar.
“Bukan pemanggilan paksa. Upaya penyidik Polda Sulut dalam melakukan penahanan sudah sesuai hukum acara,”tegas Budiman.
Pemanggilan inipun, diakui Budiman atas rekomendasi Komnas HAM tertanggal 15 April yang turun ke Sulut atas laporan Kuasa Hukum bahwa Gubernur Sulut alami pelanggaran HAM. Kemudian Komnas HAM turun ke Sulut dan ternyata setelah di selidiki memang tidak didapat keterlibatan Sarundajang dalam kasus ini.
“Apa yang dilakukan Polda Sulut atas rekomendasi dari Komnas HAM,”jelas Budiman.
Penahanan ini menurut Budiman demi menyelamatkan wajah Indonesia di hadapan warga asing yang membaca di jejaring sosial, karena Peuru selama ini bergerilya melalui akun Tweeter dan Facebook.
“Kita sudah tahan diri selama ini, tapi tidak bisa dibiarkan terus menerus, maka langkah ini yang kami tempuh,” ujar Budiman.
Sementara dari pemberitaan media online bahwa Komnas HAM akan memanggil Sarundajang dan Polda Sulut, bagi Budiman, pernyataan itu hanya rekaan dari para LSM.
“Peuru itu jago badusta,”ketus Budiman.
Ditanya, apakah Kuasa Hukum akan datang ke Komnas HAM untuk klarifikasi? Menurut Budiman hal itu tidak perlu dilakukan.
“Nggak perlu, sudah selesai itu masalah. Kecuali kalau kita diundang, baru kita akan datang,”kata Budiman.
Lagi Budiman menambahkan, bila Gubernur Sulut bermasalah, tidak mungkin Polri mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Lha, kalau sampai saat ini Pak Sarundajang bisa sampai ikut konvensi, itu menandakan tidak ada masalah. Juga penghargaan Bintang Mahaputra, mana mungkin dikasih kalo punya masalah,”ucapnya.
Bahkan Budimana balik menuding, apa yang dikerjakan Peuru atas suruhan lawan politik Sarundajang.
“Peuru itu dibayar,” tutupnya. (Patrispangaila)

Worang dan Gerungan Masih Anggota DPRD

Gugatan Dikabulkan PTUN Manado

Jusiphita F Worang

Manado, KM-
Gugatan yang dilayangkan oleh Hendry Gerungan SP dan Jusiphita F Worang SE, dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Dengan demikian keduanya masih sah sebagai anggota DPRD Minahasa.
“Untuk itu hak-hak klien kami harus segera dikembalikan,” tukas Reynald SW Pangaila SH selaku Kuasa Hukum dari Gerungan dan Worang.
Dikatakan Pangaila, dalam putusan perkara Nomor 59/G/2013/PTUN.MDO, Senin (21/10) lalu, PTUN Manado secara tegas mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Hendry Gerungan. Begitu juga putusan perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.MDO, Kamis (24/10), PTUN Manado mengabulkan gugatan yang dilayangkan Jusiphita F Worang.
“Untuk Gerungan menggugat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hendry Worang SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Veita Agustina Tampi Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa, sedangkan Worang menggugat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 179 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F Worang SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Roona Mangkey Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa,” sebut Pangaila.
Nah, akhirnya dua SK (Surat Keputusan) Gubernur tersebut telah dibatalkan oleh PTUN Manado.
“Sebenarnya sebelumnya sudah ada Penetapan dari PTUN Manado agar Pimpinan DPRD Minahasa tak melakukan peresmian atau pelantikan terhadapTampi dan Mangkey. Tapi pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Minahasa telah memaksakan melakukan peresmian atau pelantikan,” ucap Pangaila.
Dengan adanya penetapan dan putusan PTUN Manado, Pangaila meminta agar pihak Sekretariat DPRD Minahasa tidak membayar gaji ke Tampi dan Mangkey, tetapi harus ke Gerungan dan Tampi.
“Kalau Tampi dan Mangkey menikmati fasilitas DPRD Minahasa, maka bakal berurusan dengan hukum. Selain bakal digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum, juga bakal dilaporkan ke polisi atau kejaksaan terkait menerima gaji yang bukan haknya. Begitu juga dengan pimpinan DPRD yang tak mentaati penetapan dan putusan pengadilan,” tegas Pangaila. (timkm)

PAW PAN Bakal Terganjal Hukum

Gugat DPW dan DPD II

Jerry Lumare

Bitung, KM-
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bitung, dari Menno Tairas kepada Supardi dari Daerah Pemilihan II Madidir-Maesa, bakal terganjal masalah hukum.
Pasalnya, salah satu personil yang merasa berhak menggantikan Tairas, Jerry Lumare telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung, Selasa (22/10) lalu, dengan nomor perkara 126/PDT.G/2013/PN.BTG.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs Jefry Sondakh, saat konfirmasi, Kamis (24/10) mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan adanya gugatan, namun masih akan mempelajari gugatan tersebut.
“Jika sudah ada gugatan dari Lumare, akan kami pelajari dulu, yang pasti proses PAW belum akan kami lanjutkan karena ada masalah dengan hukum, ini juga kami akan konsultasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulut, apakah proses PAW akan berjalan atau tidak,”ujar Sondakh, seraya menambahkan, pihaknya tetap akan melakukan kajian-kajian hukum dari gugatan Lumare.
Sementara, Jerry Lumare, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, gugatan yang dilayangkan karena dirinya merasa tidak pernah menerima surat pemecatan dari PAN dan merasa masih anggota PAN, dan tidak pernah melakukan kesalahan.
“Seharusnya mekanisme pemecatan, melalui proses teguran lisan dan tulisan selama tiga kali. Selanjutnya, yang melakukan pelanggaran dipanggil untuk pembelaan diri dan diklarifikasi, setelah itu dilakukan pemecatan. Itu jika terbukti melakukan kesalahan, jika tidak maka yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya. Saya tidak pernah melalui proses tersebut, makanya saya heran kenapa saya di pecat dari partai,”ujar Lumare.
“Dalam perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu, menempati urutan ke-4 dengan perolehan 129 suara, sedangkan Supardi memperoleh 90 suara dan menempati urutan perolehan suara ke-6,”tambah Lumare. (yappiletto)

BKPK Desak Pusat Tetapkan UU Kepulauan

WAGUB Sulut, Dr Djouhari Kansil saat menghadiri rapat tahunan
Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Batam Kepri.(foto ist)

WAKIL Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr Djouhari Kansil, Kamis (24/10), menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Rapat yang dihadiri 8 Provinsi Kepulauan tersebut dilaksanakan di hotel SwissBell Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Ke 8 Provinsi kepulauan tersebut, masing-masing, Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut. Gubernur Kepri, M Sani pada kesempatan itu, menyatakan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK), akan terus berjuang untuk mewujudkan undang-undang Provinsi Kepulauan.
Sementara itu, Wagub Kansil menyatakan, pertemuan ini sangat penting guna membangun komunikasi bersama.
"Pembangunan provinsi kepulauan beda dengan tempat lain. Provinsi maritim harus diwujudkan, guna menggali potensi lain
BKPK dibentuk dengan dasar pemikiran adanya kesamaan karakteristik wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Disamping itu kemajuan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan secara umum masih jauh tertinggal.
“Untuk mendapatkan pengakuan dan perlakukan khusus dari pemerintah maka BKPK hadir dengan satu tekat perjuangan bagaimana memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah untuk membangun provinsi kepulauan,”terang Kansil.
di provinsi kepulauan,"ujar Kansil.
Diketahui, BKPK ini berdiri sejak 10 Agustus 2005 lalu, dimana pada awalnya bernama Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Sejak kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) dimana Gubernur Sulut, DR SH Sarundajang salah satu pencetusnya.
Rapat ini akan membahas Program Kerja BKPK kedepan, serta menyusun rencana induk pembangunan daerah berciri kepulauan 2015-2025 sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kepala BAPEDA Ir Roy Roring, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan Ronald Sorongan, Kepala Dinas Perhubungan J Oroh, Kepala Biro Hukum Marsel Sendoh SH.(donal taliwongso)

23 Balita di Sulut Terjangkit HIV/AIDS

Manado, KM-
Dari data yang ada di Komisi Penanggulangan Adis Daerah (KPAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang diadopsi dari Bidang PMK Dinkes Sulut, mencatat, sedikitnya 23 Balita yang terjangkit virus HIV/AIDS.
Hal ini tentunya patut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Sulut.
“Sesuai data yang ada, tercatat hingga bulan Juni 2013, sudah 23 balita yang terjangkiti dan sebagian besarnya telah meninggal dunia. Mereka, rata-rata bayi dibawah umur 1 tahun, yang terjangkiti saat masih berada dalam kandungan,”ungkap Pengelola Program KPAD Sulut, Drs Jones Oroh, Kamis (24/10).
Oroh mengatakan, dari data 23 Balita tersebut, tercantum 5 Balita terjangkiti virus HIV dan 18 penderita AIDS. Sedangkan penderita diatas umur 60 tahun sebanyak 6 orang.
“Dari total jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 1346 di Sulut, juga tercatat siswa sebanyak 4 orang dan mahasiswa sebanyak 40 orang,”terangnya.
Menariknya, dalam data tersebut juga mencatat 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), masing-masing 13 orang terjangkiti HIV dan 15 orang pengidap AIDS.
”Sedangkan CPNS sebanyak 2 orang yang terdeteksi penderita HIV/AIDS,”tambah Oroh.(donal taliwongso)

Vicky-Ai Makin Solid, Warga Diajak Dukung Program Pemkot

Wawali: Jangan Pisahkan Saya dengan Walikota

Walikota GS Vicky Lumentut dan
Wakil Walikota Harley AB Mangindaan.(Foto: doc/KM)

Manado, KM—
Selama berdampingan dengan Walikota GS Vicky Lumentut hampir tiga tahun ini, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan mengakui dirinya makin mantap berjalan bersama, dalam menjalankan amanah warga Manado.
“Saya dan Walikota makin mantap dan solid. Untuk itu jangan ada kelompok dan keinginan lain untuk memisahkan saya dan Walikota. Membangun kota manado harus dilanjutkan,” ujar Wawali yang akrab disapa Ai.
Akan hasil kerja selang mendampingi Walikota, Ai persilahkan warga dan tokoh agama menilai, jika bagus atau baik atau justru masih ada buruk simpan saja dalam hati. Tapi yang pasti Ai mengakui semua konsep pembangunan yang lebih didekatkan kepada warga kota Manado akan tetap dilanjutkan sesuai komitmen bersama Walikota.
“Dianggap baik konsep pembangunan, saya bisa jelaskan kepada masyarakat karena hal itu lebih didasari dengan cinta saya dan Walikota, kendati harus diakui masih ada kekurangan dalam pembangunan di kota Manado tapi yang pasti kami akan terus mencarikan solusi yang tepat agar kekurangan itu kedepan tidak ada lagi. Untuk itu mohon doanya dan mohon warga manado bantu selesaikan dan lanjutkan sampai habis masa jabatan,” pinta Wawali.
Terkait dengan 8 program yang adalah kontrak politik, Wawali juga menjelaskan masih perlu kesempurnaan. Komunikasi yang terbuka dengan warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kami butuh komunikasi dengan elemen masyarakat kota Manado dan tokoh agama agar manado makin maju dan siap menghadapi tantangan kedepan. Kita (Vicky-Ai) terbuka soal masukan dan kritikan,” pesan Wawali.
Tekad Walikota dan Wawali membawa perubahan untuk kemajuan kota Manado.
“Kami ada dan bisa memimpin kota Manado karena rakyat, karena itu bantu dan dukung kami dengan kebaikan, ketulusan dan keseriusan untuk melakukan perubahan. Dan kepada pegawai di jajaran Pemkot Manado agar tidak bekerja untuk kepentingan Walikota dan Wakil Walikota dan tidak membedakan pelayanan kepada masyarakat yang memilih maupun yang tidak memilih keduanya. “Layani masyarakat dengan baik dan tulus,” kunci Wawali.
Untuk diketahui, konsep kedua pemimpin solid ini untuk membangun kota Manado adalah untuk rakyat. PBL Mapaluse, Universal Coverage (UC) atau pelayanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu, peningkatan upah aparat kelurahan non PNS, peningkatan honor petugas kebersihan, insentif bagi tokoh agama dan bantuan santunan duka semuanya adalah program pembangunan pro rakyat telah diluncurkan dan dirasakan warga masyarakat Kota Manado.(jan torindatu)

Walikota Ratapi Kepergian Adik Tercinta

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut dan isteri DR Julyeta PA Lumentut Runtuwene,
saat melihat jenazah adik tercinta almarhumah Leenda Cabalina Reta Lumentut,
di Tondano, Minahasa, kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan isteri DR Julyeta PA Lumentut Runtuwene, sesaat setelah tiba di Manado usai melakukan perjalanan udara dari Amerika Serikat, langsung menuju rumah duka Keluarga Sumarandak Lumentut di Kelurahan Toulour, Tondano, Kabupaten Minahasa, Kamis (24/10).
Tiba di rumah duka Lumentut dan isteri meratapi meninggalnya adik tercinta Leenda Cabalina Reta Lumentut. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir pada Senin (21/10) lalu, dalam usia 50 tahun 10 bulan 13 hari.
“Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, apa yang diperbuat Tuhan bagi keluarga kami itu adalah baik adanya,”ujar Walikota singkat, dengan mata yang tampak berkaca-kaca.(jan torindatu)

Kumajas: Pemkot Pelihara Budaya Adat Bantik

Suasana di Malalayang Mulai Kondusif

Danny Kumajas

Manado, KM -
Suasana yang kondusif mulai terlihat di Kecamatan Malalayang, pasca aksi sebagian warga Bantik yang menolak pergantian Lurah Malalayang Satu Barat dan Lurah Malalayang Dua, beberapa waktu lalu. Meski aksi tersebut sempat memanas, namun tidak sampai pada tindakan anarkhis seperti yang dikabarkan selama ini.
Camat Malalayang Danny Kumajas SSos, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/10), mengatakan suasana aman yang tercipta sekarang ini, karena masyarakat adat Bantik mau mengerti dengan aturan yang ada di pemerintahan, dimana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja.
“Siapapun yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Malalayang, tentunya juga akan menghargai kearifan lokal yang ada pada masyarakat Bantik. Tentunya juga, pejabat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat disini,”ujar Kumajas.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Walikota GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, selama ini sangat memperhatikan budaya adat Bantik yang merupakan salah satu kekayaan budaya yang ada di Kota Manado.
“Pemkot Manado sangat peduli untuk memelihara budaya adat Bantik. Bahkan, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahun dianggarkan untuk penyelenggaraan Festival Budaya Bantik. Dan saya sendiri, selalu memotivasi masyarakat adat Bantik dengan memfasilitasi mereka mengembangkan usaha seperti Sabua Bulu,”pungkas mantan Camat Wenang tersebut.(jan torindatu) 

Dana BLSM 1156 RTS Pengganti Mulai Disalurkan

Frans Mawitjere

Manado, KM -
Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada 1156 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pengganti pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kota Manado, mulai dilakukan pemerintah melalui kantor pos, Kamis (24/10).
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Manado Frans Mawitjere SH, yang ditemui Koran Manado, Kamis (24/10). Menurutnya, penyaluran BLSM bagi 1156 RTS merupakan kebijakan pemerintah sebagai pengganti KPS yang dikembalikan.
“1156 RTS ini merupakan pemegang kartu KPS pengganti. Karena, beberapa waktu lalu ada pemegang kantu yang mengembalikan kartu KPSnya, dan kita telah mengirimnya ke pemerintah pusat sebagai retur, dan mulai hari ini (kemarin,red) RTS pengganti yang telah memegang KPS dananya telah diserahkan melalui kantor pos,”tandas Mawitjere.
Lanjut dikatakan, pemerintah berharap RTS pemegang RTS agar memanfaatkan dana BLSM untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Jangan sampai dananya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bantuan ini sifatnya stimulan bagi masyarakat, agar taraf hidup mereka berubah,”pungkas Mawitjere.(jan torindatu)

Diduga ada Sekolah Mark- Up Jumlah Siswa

Saat Menerima Dana BSM dan BOS

Manado,KM—
Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Dante Tombeg SPd MPd, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid dikmen), Dra Meiske Manoppo mengatakan, ada beberapa sekolah yang telah menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) diduga telah melakukan Mark- up dalam memasukkan data siswanya. “Ada informasi seperti itu yang masuk, makanya kami sementara menyelediki nama-nama sekolah tersebut,” kata Manoppo saat pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Manado, yang dilaksanakan di Sekolah Dian Harapan (SDH), Kamis (24/10).
Manoppo juga mengungkapkan, walaupun kecurangan pendataan siswa telah dilakukan beberapa tahun lalu, namun dari Diknas Manado akan melalukan pengecekkan kembali. "Adapun laporan yang masuk sejak tahun 2010 dan itu sudah kami cek dan akan menindaklanjuti laporan tersebut," tandasnya.
Namun ada juga sekolah dalam penyalurannya belum seluruhnya terlaksana dan diterima oleh siswa yang berhak menerimanya. "Ada sekolah yang jumlahnya 200 siswa namun yang baru menerimanya 100 siswa. Kami minta kepada sekolah untuk segera menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Selain dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah dikucurkan ada juga dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) juga telah selesai penyalurannya di masing-masing sekolah. “Dana RBOS dan BOS seluruh sekolah SMA telah menerima semuanya, sudah tidak ada lagi yang tertunggak,” jelas Manoppo.
Lagi-lagi Manoppo menemui laporan bahwa ada sekolah yang saat dikunjungi ternyata tidak ada siswa. Bahkan Kepseknya pun tidak tahu siapa. "Ada sekolah yang saat dikunjungi tidak ada siswanya, dan yang mengherankan sekolah tersebut Kepseknya tidak tahu. Itu yang membuat kami berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut. Sebab kalau sampai salah maka pihak Diknas Manado pasti akan dipersalahkan. Untuk itu kami meminta kepada pihak sekolah untuk memasukkan data yang valid dan benar agar tidak lagi terjadi kesalahan,” pungkasnya. (otnie tamod)

Disperindag Manado Gelar Pelatihan Souvenir dari Sabun

Drs Fanny Sirang

Manado, KM -

Untuk mengembangkan pembuatan souvenir bagi para wirausaha di Kota Manado, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaksanakan pelatihan teknis pembuatan souvenir dari sabun, di restoran D’Mom Minahasa Baru, Kompleks Wanea Plaza, Rabu (23/10) lalu.

Kegiatan tersebut diikuti 30 peserta dari Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Malalayang masing-masing 10 orang, dengan instruktur Maria Vera K Mandang, Joseph Mandang, Theresia Ambar dan Cetsi Ngayo.

Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan dalam sambutan yang disampaikan Kepala Disperindag Manado Drs Fanny Sirang, mengatakan  pelatihan pembuatan souvenir dari sabun dimaksudkan agar para wirausaha baru di Kota Manado memperoleh pengetahuan tentang bentuk souvenir unik yang diminati wisatawan, dari bahan baku sederhana dan mudah didapat.

“Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan industry dan wirausaha baru yang tangguh, kuat, maju dan mandiri dan telah siap untuk bersaing memasuki pasar baik local maupun nasional,”ujar Wawali, seperti dikutip Sirang.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Jetty A Waani SE, dalam laporannya mengatakan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, berasal dari DPA Disperindag Manado tahun 2013. Sedangkan materi pelajaran yang diberikan kepada peserta terdiri dari teori dan praktek.

“Para pembawa materi adalah mereka yang berpengalaman dalam membuat souvenir dengan bahan baku sabun,”pungkas Waani.(jan torindatu)

Fraksi PDIP dan Golkar Kuasai Pansus Strategis di DPRD Sulut

Manado, KM-
Dua fraksi besar di DPRD Sulut, yakni Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi PDI Perjuangan berhasil mendominasi dua Panitia Khusus (Pansus), yang sifatnya sangat strategis. Dua Pansus itu untuk Ranperda Penyertaan Modal kepada Bank Sulut dan Pansus tentang Pengelolahan Barang dan Asset Milik Daerah.
Untuk urusan yang mengatur penyertaan modal Pemprov Sulut kepada Bank Sulut dipercayakan kepada Steven Kandouw sebagai Ketua Pansus. Steven sendiri merupakan anggota fraksi F-PDIP yang juga Ketua Komisi II DPRD Sulut. Untuk Pengelolahan Barang dan Asset Milik Daerah dipercayakan kepada, Victor Mailangkay sebagai Ketua. Victor diketahui anggota F-PG dan juga Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulut.
Pengesahan kedua Ketua Pansus itu diputuskan dalam rapat paripurna internal DPRD Sulut, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan, Kamis (24/10).
“Rapat ini tidak mengambil keputusan, tapi hanya pembentukan Pansus. Jadi tidak perlu quorum. Kerja Pansus harus selesai paling lambat sebelum penetapan APBD Sulut 2014,”ujarnya.(Jeffrie Montolalu)

Onibala: Semua Kabupaten Kota se Sulut Ada Temuan

Inspektorat Perketat Pemeriksaan 15 Kabupaten Kota

Drs Mecky Onibala

Manado, KM-
Ini tentu menjadi tanda awas bagi sistim pemerintahan di Sulut. Menyusul, hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Sulut di kabupaten dan kota, ternyata menemukan banyak temuan.
“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ada temuan yang sifatnya administrasi dan asset-aset,”ujar Kepala Inspektorat Drs Mecky Onibala kepada sejumlah wartawan, Kamis (24/10).
Kendati demikian menurut Onibala, temuan hasil pemeriksaan tersebut belum bisa disampaikan secara rinci.
”Temuan sudah pasti. Namun saya tidak perlu mengeksposenya,”katanya ketika didesak jenis temuan yang dimaksud.
Namun ujar Onibala, masih ada Kabupaten dan Kota yang belum memasukan laporan pada Inspektorat.
”Kota Bitung belum dapat laporan. Demikian juga dengan Kabupaten Boltim,”katanya.
Yang sudah selesai diperiksa Inspektorat menurut Onibala, masing-masing Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Mitra, Kabupaten Bolmut dan Kabupaten Bolmong Induk.
“Dan yang sementara diperiksa masing-masing, Kota Tomohon, Kota Manado, Kabupaten Bolsel,”terangnya.(donal taliwongso)

Makarawung Ketua Tim Ardex Indonesia di Vietnam

Makarawung Ketua Tim Ardex Indonesia di Vietnam

Manado, KM-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sulut, Ir Hoyke Makarawung, menjadi ketua tim Indonesia dalam The Asean Disaster Emergency Response Simulation Exercise 2013 (ARDEX-13), Vietnam. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Pemprov dan masyarakat Sulut.
“Saya sedang berada di Hanoi Vietnam untuk mengikuti ARDEX-13,”kata Makarawung dalam pesan Short Message Service (SMS), Kamis (24/10).
Pelaksanaan ARDEX 2013 yang berlangsung sejak tanggal 20 sampai 25 Oktober 2013 itu menurut Makarawung, diikuti sekitar 2500 orang dari10 negara ASEAN.
“Selain itu, ada juga dari tim obsever antara lain, Jepang, Amerika, New Zealand dan beberapa dari organisasi internasional. Saya sendiri menjadi ketua delegasi Indonesia,”terang Makarawung.
Kegiatan ARDEX ini menurut Makarawung, sangat bermanfaat, apalagi Sulut termasuk dalam peta lokasi bencana.
”Banyak manfaat yang kami dapatkan saat mengikuti ARDEX di Vietnam yang nantinya akan menjadi pelajaran berharga bagi daerah kita,”ingatnya.(donal taliwongso)

Transaksi Antar Pulau Pemicu Kelangkaan MT

Diduga ada Permainan dengan APMS

MINYAK TANAH LANGKA: kelangkaan BBM khusus Minyak tanah di Sitaro
akibat transaksi penjualan ke pulau oleh pemilik pangkalan. (FOTO: IKUSTRASI)

Sitaro,KM—
Hasil penelusuran pemicu kelangkaan ternyata bukan karena minimnya pasokan BBM khusus Minyak Tanah (MT). Tapi transaksi atau penjualan ke pulau oleh pemilik pangkalan dengan memangkas jatah warga sebagai dalang atau penyebab utama.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, warga buka-bukaan mengaku ketika wawancarai, bahwa praktek ilegal itu sering terjadi. Ada pangkalan di Ulu sering menjual MT ke pulau dengan harga tinggi. “Setiap distribusi minyak tanah, jatah kami selalu tidak diberi. Kebanyakan mereka menjual ke pulau dengan harga tinggi. Bahkan ada yang menjual langsung satu drum penuh,” ungkap warga Siau yang meminta namanya tak dikorankan, serayakan menambahkan praktek ini sudah berlangsung lama.
Namun katanya, sampai sekarang masih dibiarkan oleh pihak-pihak terkait tanpa ada penertiban. “Pemilik pangkalan itu leluasa betindak, karena sampai sekarang tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait,” tambah sumber.
Warga pula menduga, praktek ini ada permainan dengan agen atau APMS Karya Maranatha yang mendistribusi MT. “Bisa saja demikian, karena jatah per trip untuk pangkalan yang menjual ke pulau empat drum, sedangkan pangkalan lain hanya tiga drum,” tandasnya.
Ketua Kagama Sitaro, Hardi Karia Tatodi SH menyayangkan adanya tindakan yang merugikan masyarakat seperti ini. Tatodi meminta kepada pemerintah dan untuk turun tangan menindak lebih tegas. Pihak kepolisian diharapkan, bisa membantu melakukan penyelidikan terhadap praktek yang mempersulit masyarakat umum. “Kalau sudah seperti ini harus ada tindakan tegas. Sayangkan masyarakat yang terus dirugikan,”tukas Tatodi. (fitri lumiu)

RUU DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan Disetujui DPR RI

Kota Tahuna

Tahuna,KM—
Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Nusa Utara, pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tahuna dan Talaud Selatan sudah di ketuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam sidang paripurna, Kamis (24/10).
Menurut Assisten I Sekkab Drs IN Sombounaung, kita harus bersyukur dengan diketuknya DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan akan memuluskan rencana pembentukan Provinsi Perbatasa Nusa Utara (PPNU).
“Sebab syarat pembentukan PPNU empat Kabupaten dan satu Kota sudah terpenuhi dengan di setujui RUU DOB Kota Tahuna dan Talaud Selatan oleh DPR RI,”ungkapnya.
Selanjutkan tinggal menunggu pengesahan, RUU pembentukan DOB oleh eksekutif dalam sidang paripurna berikutnya dan kita berdoa bersama untuk percepatan pembentukan PPNU. (fitri lumiu)

Pansus Dekab Fokus Selesaikan RTRW

Amurang, KM-
Setelah sebelumnya melakukan pembahasan sejumlah agenda, DPRD Minahasa Selatan (Minsel) kini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurut anggota Pansus Ranperda RTRW DPRD Minsel, Franco Gino Rumokoy S.Sos, pembahasan agenda ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Saat ini kita sementara melakukan pembahasan. Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Camat, Hukum Tua/Lurah dan BPD untuk mendengar masukan-masukan dari mereka,” ujar Rumokoy, kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya menjelaskan, ada banyak usulan yang disampaikan camat, hukum tua/lurah dan anggota BPD. Usulan-usalan tersebut, nantinya akan dilakukan pembahasan bersama.
“Ini adalah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan kabupaten Minsel yang sesuai fungsi, termasuk diantaranya peran serta Pemprov Sulut secara keseluruhan,” jelasnya.
Hal senada dikatakan anggota Pansus RTRW Minsel lainnya, Steven Lumowa. Menurut dia, Ranperda RTRW dituangkan kedalam rencana struktur dan rencana pola ruang, diantaranya harus membagi potensi yang ada di Minsel.
“Sementara tujuan RTRW agar supaya pembangunan Minsel terarah untuk menjaga arah yang lebih baik. Dengan demikian, dari hasil pertemuan dengan camat, hukum tua/lurah dan BPD, maka, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kami selaku Pansus akan menunggu hasil sosialisasi tersebut,” katanya.
Ditempat terpisah Sekretaris DPRD Drs Ben BT Watung menjelaskan, pembahasan RTRW Minsel sesuai peraturan batas tahun 2013 ini.
“Sebab, untuk mensahkan harus lebih dulu RTRW Provinsi Sulut. Baru setelah itu, RTRW Minsel. Jadi kita disini masih menunggu pengesahan RTRW Provinsi,” tutup dia. (Dolvie mangindaan)

DP-Syah Mantapkan Kinerja di Tahun 2014

3 Tahun Berturut Raih Opini Buruk dari BPK RI

Boroko, KM-
Pemerintahan baru Bolmut pasangan Bupati Drs. Hi. Depri Pontoh (DP) bersama Wakil Bupati (Wabup) Suriansyah Korompot,SH (Syah) terus memacu perbaikan penyajian laporan keuangan daerah ditahun 2014 mendatang.
Hal ini dibuktikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) sosialisai tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2013 digelar selama 3 hari berturut di auditorium Pemkab Bolmut.
Acara yang langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolmut tersebut langsung mengundang lima pemateri khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan propinsi diantaranya Adil Hamobagan Pangihutan, Jhon Mottoh, Ikhwan Mulyawan, Lusiana Kapong dan Verra Lumi.
Bimtek sosialisasi ini dilakukan untuk mempermantap kinerja para bendahara, PPTK, KPA dan PA yang bekerja dilingkup Pemkab Bolmut, agar ditahun 2014 mendatang pengelolan keuangan daerah dapat diharapkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKRI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) DPPKAD Bolmut Aang Wardiman, AK kepada harian ini mengatakan,  sangat diharapkan Bimtek sosialisasi ini dapat mempertajam kinerja para bendahara, PPTK, KPA dan PA para SKPD yang bekerja dilingkup Pemkab Bolmut ditahun 2014 mendatang.
Ditempat terpisah, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh sedikit
Menambahkan, perlu ditegaskan kepada para bendahara, PPTK, KPA dan PA dilingkup Pemkab Bolmut untuk memperbaiki penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ditahun mendatang.
“Ini sangat perlu dilakukan, tiga tahun berturut daerah kita mendapat opini ‘Disclaimer’ oleh BPKRI. olehnya, kita harus bangun struktur pemerintahan yang handal dan teruji, “ singkat DP.(Susanto mamonto)

Hingga Oktober, 30 Kasus DBD Terjadi Boltim

Fogging

Boltim, KM-
Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, sebanyak 30 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang warga Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Kepala Dinas Kesehatan Boltim Dokter Jusnan Mokoginta, MARS saat dikonfirmasi membenarkan adanya jumlah kasus DBD tersebut.
Dikatakannya, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari  jumlah kasus DBD pada 2012 lalu.
"Data sudah ada 30 warga Boltim yang diserang virus yang mematikan ini. Jika tidak secara cepat dan tepat diatasi dapat menelan korban ini," ungkap Jusnan, baru-baru ini.
Dia mengatakan, pihaknya melalui tim gerak cepat terus melakukan upaya pemberantas penyakit menular tersebut secara ketat di Boltim.
"Ini terus kami lakukan sebab banyak warga yang positif diserang virus dengue yang dibawa nyamuk aedes agypti dan aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini disebut vektor karena membawa virus dengue yang dipindahkan ke tubuh manusia," tutur Mokoginta.
Katanya, tim gerak cepat tersebut hingga kini terus turun ke lapangan sejak pekan lalu. Tim melakukan surveilans ketat di setiap desa bekerja sama dengan petugas juru pemantau jentik (Jumantik).
"Kami belum mendapat adanya ketambahan kasus. Hingga kini kami terus melakukan fogging atau mengasapan di titik rawan kasus mulai dari Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag dan Berakhir di Kecamatan Nuangan tepatnya di Desa Jiko Molobog,"tandas Mokoginta.(timkm)

DPRD Bolmong Didesak Pindah ke Lolak

TAMPAK kantor DPRD Bolmong di Lolak sampai saat ini
belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Beberapa ruangan seperti
ruang komisi, ruang secretariat belum rampung.(foto ist)

Bolmong, KM-
Meski pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sudah berada di Lolak, namun sampai saat ini kantor dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong masih berada di Kota Kotamobagu.
Hal ini mengundang reaksi dari sejumlah elemen masyarakat Bolmong. Mereka mendesak Ketua DPRD Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat SE, angkat kaki dari wilayah Kota Kotamobagu dank e ibu Kota Kabupaten yang berada di Lolak.
”Kantor DPRD Bolmong sudah selesai sejak tahun lalu, seharusnya para anggota dewan sudah menempati kantor baru itu tahun ini. Jangan buat bangunan kantor DPRD itu jadi mubazir,”ujar, Ketua LSM Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) Ris Budi Damopolii, kepada Koran Manado, Kamis (24/10).
Dikatakannya, koordinasi dan fungsi pengawasan dari DPRD Bolmong terhadap pemerintahan yang dipimpin Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan dan Wakil Bupati Yani Tuuk terkesan tidak ada.
”Jangan heran jika pemerintahan bupati dua tahun berturut- turut mendapatkan hadiah opini disclaimer. Makanya, jangan salahkan Bupati tahun mendatang opini tahun depan akan sampa seperti tahun ini, sebab opini tanggung jawab bersama oleh wakil rakyat, bukan hanya eksekutif, ,’’imbuh Damopolii.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat SE kepada sejumlah wartawan menuturkan, Kantor DPRD belum bisa ditempati karena belum selesai dibangun. Dimana ada beberapa ruang seperti, ruang sekretariat, ruang komisi dan pimpinan DPRD belum ada.
“Yang ada sekarang baru ruang paripurna DPRD. Tahun ini tak akan mungkin gedung sekretariat DPRD selesai, kemungkinan nanti tahun depan anggota DPRD yang baru yang akan merasakan kantor DPRD dilolak,’’singkat Mangkat.(haryono tungkagi)

Pejabat Disperindag Nyambi Bantuan

Koperasi di Bolsel Harus Diberdayakan

Hamka Podomi

Molibagu, KM –
Keberadaan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari 50an koperasi yang beroperasi, kini hanya tingal 30 yang aktif.
Hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kepala Disperindagkop Hamka Podomi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terkendala dengan anggaran yang tersedia.
"Anggaran kita minim. Sehingga, untuk bembantu usaha koperasi sangat terbatas," kata Podomi.
Ditanya berapa anggaran yang dialokasikan ke Disperindagkop, ia mengaku, untuk 2013 hanya Rp1,4 miliar.
"Itu sudah termasuk gaji pegawai dan belanja rutin,"jelasnya.
Bahkan untuk pasar murah kata Podomi hanya dianggarkan Rp100 juta.
"Anggaran ini hanya cukup untuk dua kecamatan saja. Jadi tiga kecamatan tidak terlayani," akunya.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan pusat, kini menjadi sorotan sejumlah koperasi.
"Ada pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan mendapat bantuan dari pusat,"aku salah satu pengurus koperasi yang enggan namanya disebut.
Hamka sendiri saat disinggung persoalan tersebut, tidak mengelak. Menurutnya, saat ini ada lima koperasi yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Tapi dari lima koperasi ini baru tiga yang dapat, dan dua lainnya masih menunggu.
"Bansos ini masing-masing koperasi dapat Rp50 juta," jelasnya.
Diakuinya juga kalau memang ada pegawai dinas yang memiliki koperasi, tapi itu untuk kepentingan usaha.
"Yang bersangkutan memang orang koperasi dan koperasinya itu sudah lama," tandas Podomi. (sudarto manoppo)

Komisi C Pantau Realisasi Proyek Dana Bencana

Ratahan, KM-
Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kamis 24/10), meninjau sejumlah lokasi realisasi pengerjaan proyek dana Bencana Alam di Kecamatan Ratahan Timur.
Didampingi Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mitra Welly Munaiseche, komisi C mendatangi proyek pengerjaan pembuatan Talud penguatan tebing di kawasan hutan gunung potong yang diketahui merupakan daerah rawan longsor.
" Ada 3 titik pengerjaan yang kita sambangi tadi dan pengerjaannya baru sekitar 30 persen," kata Peleng.
Sementara terkait waktu pengerjaan, menurutnya pihak kontraktor diberikan waktu selama 2 bulan hingga November nanti. " Kan ada tiga titik, untuk satu titik pekerjaannya hampir rampung. Yang pasti harus sesuai dengan tenggang waktu pengerjaan," ujarnya.
Sementara diketahui, secara keseluruhan, proyek penanggulangan bencana untuk Kabupaten Mitra yang bersumber dari dana penanggulan Bencana pemerintah pusat, berjkumlah Rp.1,7 Miliar.(Marvelpanadaleke)

DPRD Tomohon Berguru ke Solo dan Surabaya

Tomohon,KM-
Mempelajari berbagai kemajuan dari berbagai sektor di sejumlah bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Penanggulangan Bencana, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melakukan study banding di Kota Solo dan Surabaya.
Rombongan yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Tomohon Andy Sengkey itu dialibikan untuk mensinkronkan kemajuan pengelolaan sektor yang tertuang dalam rencana jangka panjang, baik program maupun anggaran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diperbandingkan dengan  dua daerah itu.
"Solo dan Surabaya memiliki keunggulan tersendiri mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, penanggulan bencana dan kesehatan. Sehingga DPRD dalam kaitan study banding ini ingin mengetahui dari dekat sistem pengelolaan serta anggaran untuk kemudian dibandingkan dengan di Kota Tomohon. Dari studi banding ini secara konprehensif akan memberikan pandangan serta masukan terhadap SKPD terkait atas hal apa yang perlu diadopsi dari Solo dan Surabaya untuk oleh ditingkatkan pemerintah Kota Tomohon " ujar Ketua DPRD Kota Tomopon melalui Ketua Komisi A Drs Paulus Sembel kepada koran ini.
Personil komisi lainnya Hofny S.C Kalalo SH menambahkan, kunjungan kerja komisi ini ingin mempelajari dari dekat keberhasilan yang dicapai oleh Kota Solo dan Surabaya terhadap beberapa item penting yang cocok di terapkan di Kota Tomohon. “Apa yang dicapai itu sangat mungkin diterapkan di Tomohon untuk kepentingan masyarakat.  Walaupun Kota Tomohon dinilai sudah cukup berhasil, tapi dibanding dengan capaian yang ditorehkan daerah lain masih sangat jauh. Sebab itu, sekembali nanti, hasil study banding akan langsung dibahas secara bersama dalam hal sinkronisasi keunggulan yang sudah dipelajari ini, sehingga kedepan ada yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Tomohon," ujar Kalalo.(yongkie sumual)

Lomban Lantik FKDM Kecamatan se-Kota Bitung

WAKIL Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, menyerahkan SK Penetapan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Se-Kota Bitung,
Kamis (24/10) kemarin, di ruang rapat lantai 4, Kantor Walikota Bitung.(Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Setelah dibentuk ditingkat Kecamatan Se-Kota Bitung, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan se-Kota Bitung, dilantik Wakil Walikota Bitung, Maximilian J Lomban SE MSi, Rabu (24/10), di ruangan Sidang  lantai 4, kantor Walikota Bitung.
Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan oleh Ketua FKDM Kota Bitung, Drs Moktar Parapaga.
“Dasar pembentukan FKDM, sesuai pasal 8 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2006, tentang FKDM,”ujar Parapaga, sambil menambahkan, FKDM merupakan forum untuk mendeteksi terjadinya konflik sosial, dan ganguan bencana alam yang akan mengancam keselamatan masyarakat.
Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban dalam sambutannya mengatakan, di era globalisasi saat ini, ancaman dan bencana harus disikapi sejak dini sehingga dapat dicegah sebelum terjadi dan atau diatasi dengan berbagai cara pendekatan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya kewaspadaan dini untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah selain itu untuk menjaga kesatuan dan kerukunan nasional , serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 “Dengan hadirnya FKDM, diharapkan dapat menampung atau mewadai elemen - elemen masyarakat untuk menyingkapi/mewaspadai hal- hal yang akan terjadi,”ujar Lomban. Selanjutnya, Lomban melantik 88 pengurus FKDM, yang terdiri dari 11 pengurus tiap kecamatan.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat, tampil sebagai pembicara, Wakil  Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi, dengan materi peran serta pemerintah kota dalam pencegahan dan penanganan konflik/bencana, sedangkan Dandim 1310 Bitung, Letkol Inf Yarnedi Mulyono membawakan materi Membangun kepekaan terhadap kerawanan/bahaya faham komunis gaya baru di indonesia dan Kaban Kesbangpol Drs Jefry Sondakh menyajikan materi kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik. Pelantikan tersebut disaksikan para pejabat lingkup pemkot Bitung.(yapiletto)

Honda Ancam Boikot Ujian Seleksi CPNS

Tondano, KM  -
Honorer Daerah (Honda) K2 Pemkab Minahasa yang tidak lolos sebagai peserta seleksi CPNS mengancam akan memboikot pelaksanaan ujian seleksi 3 November mendatang.
Vivi Wakari, seorang tenaga honorer K2 mengatakan, jika mereka tidak menjadi peserta seleksi maka lebih baik semua tenaga honorer tidak mengikuti seleksi tersebut. "Kami akan terus berjuang untuk mendapat hak kami. Namun, jika tidak, kami akan mengambil tindakan. Kami akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen oleh sejumlah tenaga honorer K2 dan pimpinan mereka ke Polda Sulut," ujarnya.
Terpisah, Kepala BKDD Minahasa, Drs Maykel Rumate MSi saat dikonfirmasi mengenai permasalahan Honda K2 mengatakan, pihaknya mengakui bahwa telah mendapat  informasi akan ada tenaga honorer K2 di Minahasa yang tidak akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Namun, dirinya belum menerima  informasi tersebut secara resmi dari BKN.
"Sampai saat ini, kami masih menunggu daftar nama peserta seleksi CPNS yang akan dikirimkan BKN. Dari informasi yang kami dapat, daftar nama ini akan dikirimkan segera. Jika daftar nama itu telah ada maka bisa diketahui siapa yang tidak akan mengikuti seleksi," ujarnya.
Rumate menegaskan pihaknya tidak ambil bagian dalam penentuan daftar peserta ujian seleksi CPNS. Menurutnya kewenangan penentuan daftar ini sepenuhnya ada di BKN. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan 3 November mendatang. (fernandokembuan)