Koperasi di Bolsel Harus Diberdayakan
 |
| Hamka Podomi |
Molibagu, KM –
Keberadaan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari 50an koperasi yang beroperasi, kini hanya tingal 30 yang aktif.
Hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kepala Disperindagkop Hamka Podomi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terkendala dengan anggaran yang tersedia.
"Anggaran kita minim. Sehingga, untuk bembantu usaha koperasi sangat terbatas," kata Podomi.
Ditanya berapa anggaran yang dialokasikan ke Disperindagkop, ia mengaku, untuk 2013 hanya Rp1,4 miliar.
"Itu sudah termasuk gaji pegawai dan belanja rutin,"jelasnya.
Bahkan untuk pasar murah kata Podomi hanya dianggarkan Rp100 juta.
"Anggaran ini hanya cukup untuk dua kecamatan saja. Jadi tiga kecamatan tidak terlayani," akunya.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan pusat, kini menjadi sorotan sejumlah koperasi.
"Ada pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan mendapat bantuan dari pusat,"aku salah satu pengurus koperasi yang enggan namanya disebut.
Hamka sendiri saat disinggung persoalan tersebut, tidak mengelak. Menurutnya, saat ini ada lima koperasi yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Tapi dari lima koperasi ini baru tiga yang dapat, dan dua lainnya masih menunggu.
"Bansos ini masing-masing koperasi dapat Rp50 juta," jelasnya.
Diakuinya juga kalau memang ada pegawai dinas yang memiliki koperasi, tapi itu untuk kepentingan usaha.
"Yang bersangkutan memang orang koperasi dan koperasinya itu sudah lama," tandas Podomi. (sudarto manoppo)
Keberadaan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari 50an koperasi yang beroperasi, kini hanya tingal 30 yang aktif.
Hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kepala Disperindagkop Hamka Podomi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terkendala dengan anggaran yang tersedia.
"Anggaran kita minim. Sehingga, untuk bembantu usaha koperasi sangat terbatas," kata Podomi.
Ditanya berapa anggaran yang dialokasikan ke Disperindagkop, ia mengaku, untuk 2013 hanya Rp1,4 miliar.
"Itu sudah termasuk gaji pegawai dan belanja rutin,"jelasnya.
Bahkan untuk pasar murah kata Podomi hanya dianggarkan Rp100 juta.
"Anggaran ini hanya cukup untuk dua kecamatan saja. Jadi tiga kecamatan tidak terlayani," akunya.
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan pusat, kini menjadi sorotan sejumlah koperasi.
"Ada pejabat di Disperindagkop memiliki koperasi dan mendapat bantuan dari pusat,"aku salah satu pengurus koperasi yang enggan namanya disebut.
Hamka sendiri saat disinggung persoalan tersebut, tidak mengelak. Menurutnya, saat ini ada lima koperasi yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Tapi dari lima koperasi ini baru tiga yang dapat, dan dua lainnya masih menunggu.
"Bansos ini masing-masing koperasi dapat Rp50 juta," jelasnya.
Diakuinya juga kalau memang ada pegawai dinas yang memiliki koperasi, tapi itu untuk kepentingan usaha.
"Yang bersangkutan memang orang koperasi dan koperasinya itu sudah lama," tandas Podomi. (sudarto manoppo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar