Jokowi dan Prabowo Capres Wacana

Nama Mereka tak Masuk Survey Capres
Golkar Dituding Dibelakang Survey LSI

Jakarta, KM –
Survei menjelang Pemilu 2014 makin liar saja. Kemarin hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) cukup membuat heboh publik lantaran 'menghilangkan' nama Joko Widodo (Jokowi), yang selalu menang dalam polling beberapa bulan terakhir.
Bersama Prabowo, Jokowi dianggap hanya capres wacana. "Jokowi dan Prabowo walau tinggi elektabilitasnya, hanya akan menjadi capres wacana," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby dalam jumpa pers di kantornya kemarin.
Menurut Adjie, Jokowi hanya capres wacana karena pencapresannya bergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Sementara, Prabowo juga cuma wacana karena elektabilitas Partai Gerindra masih rendah.
"Partai Gerindra dalam sejumlah survei LSI elektabilitasnya di bawah 10 persen dan itu di bawah tiga partai besar, Golkar, PDIP, dan Demokrat," kata Adjie.
Melihat survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang dirilis 10 Oktober lalu, elektabilitas Jokowi justru terus meroket sampai ke angka 36 persen, jauh meninggalkan Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua dengan 6,6 persen.
Elektabilitas ini yang tidak dibuka oleh LSI karena dianggap dua capres itu hanya wacana. Padahal, sebagai alat menangkap persepsi publik secara obyektif, seharusnya survei capres tidak bisa seenaknya 'menghilangkan' nama-nama dengan asumsi-asumsi politis, misalnya karier seseorang tokoh di parpol tertentu.
Menanggapi hasil survei LSI itu, sejumlah petinggi PDIP malas berkomentar. "Buat apa komentari hasil survei LSI yang konsultannya Golkar dan Ical," ujar seorang petinggi partai banteng.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Patrice Rio Capella bahkan menanggapi sinis hasil survei LSI yang menyatakan partainya terancam tidak lolos Parliamentary Threshold 3,5 persen.
"LSI Denny JA ini dalam surveinya selalu memenangkan Golkar, berbeda dengan lembaga survei yang lain. Jadi kita (NasDem) tahu apa agenda yang dibawanya. Oleh karena itu NasDem melihat ini survei lucu-lucuan karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan," kata Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (21/10).
LSI Konsultan Golkar?
 LSI  mengakui pihaknya menjadi konsultan politik Partai Golkar di Pemilu 2014. Namun, lembaga pimpinan Denny JA itu membantah telah memainkan hasil riset demi kepentingan partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.
Peneliti LSI , Adjie Alfaraby, mengungkapkan sebagai lembaga riset sekaligus konsultan politik, pihaknya memang mempunyai sejumlah klien untuk Pemilu 2014.
"Jadi bukan hanya Golkar yang kita dampingi," kata Adjie saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/10).
Menurut Adjie, banyak caleg dari parpol lain, seperti Partai Demokrat yang menjadi klien LSI . Namun, saat ditanya lagi apakah klien dari parpol hanya Golkar, dia mengiyakan.
"Ya, kalau partai hanya Golkar," kata master komunikasi politik jebolan Universitas Indonesia (UI).
Meski demikian, Adjie meminta publik membedakan divisi riset dan konsultasi di LSI . Menurutnya, divisi riset akan tetap independen dan merilis hasil penelitian ilmiah ke publik.
Sementara soal Pilpres 2014, kata Adjie, pihaknya belum kerjasama dengan capres mana pun. "Untuk Pilpres 2014 belum ada kontrak," kata Adjie seraya mempersilakan bertanya soal kontrak ke bagian konsultan.
Fakta LSI sebagai konsultan politik Golkar terkuak setelah lembaga riset sekaligus konsultan politik itu 'menghilangkan' nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam rilis hasil survei terbaru.(mdk)

Orang Minahasa 100 Persen Puas Kinerja SBY

Survey Pol-Tracking Institute

Hanta Yuda

Jakarta, KM –

Dalam Pol-Tracking Institute tentang empat tahun pemerintahan SBY - Boediono, responden berdasarkan suku paling puas adalah Minahasa dengan tingkat kepuasan 100 persen. Sedangkan responden suku yang paling tidak puas adalah suku Batak dengan persentase 72,58 persen.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda. Hanta menyatakan tingkat kepuasan 100 persen suku Minahasa terhadap empat tahun pemerintahan SBY dengan sampel 0,25 persen.

"Batak suku paling tidak puas dengan 4 tahun pemerintahan SBY - Boediono. Respondennya 3,06 persen, sedangkan data BPS 2010 menggunakan 3,58 persen," kata Hanta di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat.

Tak hanya Suku Minahasa yang puas dengan hasil kinerja pemerintah selama 4 tahun. Responden berdasarkan suku juga turut puas adalah, Suku Papua dengan tingkat kepuasan 94,44 persen, diikuti Suku Dayak 68,97 persen.

Sedangkan responden berdasarkan suku lain yang tidak puas dengan pemerintahan SBY-Boediono adalah Suku Aceh dengan persentase 71,43 persen. Ketidakpuasan juga diikuti dari Suku Madura 66,66 persen, Suku Bali 60 persen, Minangkabau 56,06 persen, Suku Sunda 55,36 persen, Melayu 53,70 persen, dan Suku Jawa 53,66 persen.

Sedangkan responden berdasarkan provinsi, yang puas adalah Papua dengan kepuasan 95 persen, diikuti Kepulauan Riau 90 persen, Sulawesi Utara dan Gorontalo 80 persen, dan Kalimantan Tengah 75 persen.

Sedangkan responden yang tidak puas berdasarkan provinsi adalah di Yogyakarta dengan persentase 80 persen. Diikuti Sumatera Utara 72,73 persen, Bangka Belitung 70 persen, Sulawesi Tenggara 65 persen, dan Riau 64 persen.

Sementara itu tingkat kepuasan responden kepada pemerintah SBY berdasarkan agama, Buddha adalah yang tertinggi dengan 66,67 persen. Kepuasan itu juga diikuti dari responden yang beragama Katolik mencapai 61,54 persen, diikuti Protestan dengan 49,56 persen, Islam 39,61 persen, dan agama lainnya 17,39 persen.

"Ketidakpuasan yang sangat kecewa berasal dari responden yang beragama Kong Hu Cu dengan ketidakpuasan sebanyak 100 persen. Diikuti Hindu 60,71 persen, Islam 52,08 persen, Protestan 46,90 persen, dan agama lainnya 52,17 persen," kata Hanta.

Hanta mengaku tidak tahu secara mendalam, kenapa responden yang beragama Kong Hu Cu sangat kecewa dengan pemerintahan SBY-Boediono. Namun dia menjelaskan, responden yang beragama Kong Hu Cu yang diambil sebanyak 0,04 persen dari 0,05 persen penganut Kong Hu Cu dalam data BPS.

Dalam keterangan Hanta, survei yang dilakukan lembaganya dilakukan dengan serempak pada 13-23 September 2013 di 33 provinsi dengan sampel sebanyak 2010. Tingkat kesalahan kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling. Pengambilan data dengan wawancara tatap muka dengan kuesioner.(mdk)

Tonny: Kamis, RTRW Ditetapkan

Pdt Tonny Daud Kaunang,S.Th

Manado, KM-
Pasca mengalami penundaan, proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut menjadi perda, dipastikan tidak akan bergeser lagi waktunya. Dimana, sesuai dengan jadwal, Perda ini sudah akan segera diparipurnakan pada pada Kamis (24/10) pekan ini.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut untuk RTRW, Pdt Tonny Daud Kaunang,S.Th saat bersua dengan harian ini di kantor DPRD Sulut, Senin (21/10).
“Memang ada perubahan jadwal terkait proses penetapan ranperda RTRW menjadi perda. Tapi, perda ini sudah akan ditetapkan lewat rapat paripurna dewan pada kamis tanggal 24 Oktober minggu berjalan ini,” ujar Tonny.
Dijelaskannya, awalnya Ranperda RTRW dijadwalkan penetapanya pada 17 oktober lalu, tapi akhirnya mengalami penundaan. Itu kata dia, lebih disebabkan karena Gubernur Sulut sedang menunaikan tugas luar daerah.
“Kebetulan, pekan kemarin gubernur tidak berada di tempat karena sedang melakukan tugas luar daerah,” ungkapnya.
Diketahui, Perda ini akan berlaku selama 20 tahun kedepan terhitung mulai 2013 ini, dengan substansi utama untuk memberikan pendekatan kesejahteraan bagi rakyat Sulut dalam kurun waktu tersebut. Point utama lainnya dari RTRW ini adalah memberikan kepastian hukum, baik kepada investor maupun kepada masyarakat.
Perda RTRW ini juga ikut membuka peluang yang sangat besar bagi wilayah Bolomg Raya untuk mengembangkan diri, terutama dalam melengkapi kebutuhan di sektor perhubungan udara. Ini sebagaimana menjadi salah satu point rekomendasi atau usulan yang tertuang dalam naskah akademik Perda RTRW. Didalamnya juga ikut mengatur tentang pelebaran lahan bandara yang ada saat ini di Sulut, yakni Bandara Udara Sam Ratulangi.(Jeffrie Montolalu)

Northwestern University Jalin Kerjasama dengan Manado

GS Vicky Lumentut

Manado, KM -
Northwestern University yang berkedudukan di negara bagian Chicago, Amerika Serikat, memberi lampu hijau untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Dimana, bagi mahasiswa program pasca sarjana di Kota Manado dapat melanjutkan study pada salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri Paman Sam tersebut.
"Ada berita gembira buat Kota Manado, Northwestern University akan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Manado, terutama untuk mahasiswa yang nanti berminat melanjutkan pendidikan program pasca sarjana, khususnya untuk program manajemen transportasi,”ujar Walikota Manado GS Vicky Lumentut.
Menurutnya, belajar ilmu transportasi di Northwestern University sangat baik, karena di universitas itu memiliki ilmu dan pengetahuan dalam penanganan manajemen transportasi perkotaan yang dapat diterapkan di Manado.
"Northwestern University mempunyai pengetahuan untuk penanganan transportasi perkotaan,”tukas Walikota.
Menariknya, tambah Lumentut, Direktur Program Transportasi di Northwestern University sangat tertarik untuk mengembangkan penelitian dari hasil presentasi Walikota untuk penanganan masalah transportasi Kota Manado.
"Direktur Program Transportasi di Northwestern University sangat tertarik akan mengambil waktu, untuk mengembangkan penelitian dari presentasi saya tentang penanganan masalah transportasi kota Manado dan interlandnya,”pungkas Walikota.(jan torindatu)

Penempatan Pejabat Tidak Berdasarkan Sukuisme

Wawali Manado Terima Aspirasi Warga Bantik Malalayang

WARGA Bantik Malalayang menyampaikan aspirasi mereka dihadapan
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, Senin (21/10) kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Warga Bantik se Kecamatan Malalayang mempertanyakan penempatan lurah bukan orang Bantik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di Kecamatan Malalayang, seperti Lurah Malalayang Satu Barat dan Lurah Malalayang Dua.
Hal itu disampaikan warga Bantik Malalayang saat menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Walikota Manado, kawasan Tikala, Senin (21/10).
Kedatangan puluhan warga Bantik Malalayang itu diterima Wakil Walikota Harley AB Mangindaan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Rum Usulu, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Xaverius Runtuwene SIP.  
“Warga setempat tidak menginginkan yang memimpin di  kelurahan mereka bukan berasal dari suku Bantik,”tandas Jones Mamitoho, koordinator warga adat Bantik Malalayang.
Menurutnya, warga Bantik Malalayang meminta Pemkot Manado untuk mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bantik, di wilayah Minanga Malalayang.
Menanggapi aksi warga Bantik tersebut, Wawali menegaskan Malalayang merupakan bagian dari Kota Manado yang menghormati pluralisme, wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.
“Berilah waktu bagi Camat dan Lurah di sana untuk mengenal dengan jelas wilayah yang dipimpinnya. Pemkot menjamin tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan. Karena, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Malalayang,”tukas Ai, sapan akrab Wawali.
Wawali meminta warga Malalayang untuk memahami penempatan pejabat di Malalayang berdasarkan pertimbangan aturan pemerintahan, dan bukan karena pertimbangan adat atau sukuisme.
“Biarlah kota Manado menjadi contoh kerukunan antar semua suku, yang ada sesuai dengan motto Torang Samua Basudara,”pungkas Wawali.(jan torindatu)

Pelatihan Jurnalis Pemuda, Peserta Cukup Antusias

DPD KNPI Minahasa

Tondano, KM-
Pelaksanaan Pelatihan Jurnalis Pemuda yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minahasa bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, hari pertama Senin (21/10), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, sukses.
Meski waktu pelaksanaan pembukaan sedikit molor dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yakni pukul 10.00 wita, dan baru dibuka pada pukul 11.00 wita oleh Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, namun para peserta yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh KNPI Minahasa dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2013 nanti, cukup antusias pengikuti kegiatan ini.
Para peserta yang kebanyakan siswa SMA/SMK sederajat ini, terus memperhatikan dan mengikuti tahapan dan sesi-sesi pelaksanaan Pelatihan Juarnalis Pemuda, di hari pertama ini dengan sangat baik.
Menurut Wabup Minahasa Ivan Sarundajang, selaku pemerintah yang konsen dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan di Minahasa, pihaknya sangat mendukung program dari KNPI Minahasa yang melaksanakan pelatihan tersebut.
“Karena ini merupakan pengambangan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Minahasa, khususnya para pemuda yang ada. Kegiatan ini juga merupakan suatu bukti bahwa pemuda di Minahasa tidak hanya berlengah-lengah dalam menyikapi perkembangan masa sekarang ini, yang serba teknologi dan informasi merupakan suatu yang telah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini,” kata Sarundajang, sekaligus membuka pelaksanaan Pelatihan Jurnalis Pemuda KNPI Minahasa tersebut.
Sebelumnya, Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkuangan AP MSi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pelatihan jurnalis yang merupakan bagian dari kegiatan akbar KNPI Minahasa yang bertemakan “Gebyar Pemuda” ini, akan dijadikan agenda rutin kegiatan dari KNPI Minahasa sebagai suatu bentuk pembangunan pemuda di Minahasa yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
“Ini juga merupakan suatu pembentukan karakter SDM Pemuda Minahasa agar menjadi pribadi yang siap pakai di bidang penyampaian informasi bagi masyarakat atau sebagai jurnalis. Sebab, profesi jurnalis atau wartawan ini, merupakan profesi yang mulia dan dapat mengangkat taraf ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda yang mandiri,” terangnya.
Di hari pertama Pelatihan Jurnalis Pemuda KNPI Minahasa ini, para peserta yang mencapai jumlah 50-an orang ini, diberikan materi Kode Etik Jurnalis yang menghadirkan narasumber Sekretaris PWI Sulut, Voke Lontaan pada sesi yang pertama. Dan materi Dasar-Dasar Jurnalistik yang merupakan teknik-tehnik dasar pembuatan berita oleh Wakil Ketua Bidang Informasi Komunikasi Publikasi dan Hubungan antar Lembaga KNPI Minahasa, Ronald Rompas SKom, yang didampingi oleh sejumlah Wartawan Biro Minahasa yang tergabung dalam Pers Minahasa (Pers-Min).
Turut hadir juga dalam pelaksanaan Pelatihan Jurnalis Pemuda KNPI Minahasa hari pertama ini, Ketua PWI Sulut Drs Joutje Kumayas, Ketua Majelis Pemuda (MPI) Minahasa Erik Mingkid dan jajaran pengurus KNPI Minahasa. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan hingga hari ini, Selasa (22/10).(onal)

Reklamasi Boulevard Dua tak Seperti Boulevard Satu

Lebih Tertata dan Ramah Lingkungan

Vicky Lumentut

Manado, KM -
Rencana reklamasi pantai boulevard dua di bagian utara Manado, akan lebih baik dibandingkan reklamasi yang dilakukan pengembang di boulevard satu. Pasalnya, selain tidak mengganggu keberadaan terumbu karang dan biota laut, juga kajian lingkungan serta penataan lokasi yang lebih terarah dan terpadu, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan.
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado akan belajar dari pembangunan reklamasi boulevard satu yang banyak kekurangannya serta berdampak pada lingkungan, agar tidak terjadi lagi saat reklamasi tahap dua dikerjakan.
“Kita tidak akan menutup kemungkinan untuk ada reklamasi pantai di wilayah utara Manado. Nantinya, pembangunan reklamasi itu akan memperhatikan lingkungan serta ditata lebih baik lagi dibandingkan reklamasi boulevard satu yang sampai saat ini masih menimbulkan masalah seperti banjir,”tukas Walikota.
Lanjut dikatakan Lumentut, Pemkot telah merancang pola kawasan reklamasi di bagian utara Manado dengan baik. Sehingga, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Sebelum dilakukan reklamasi, akan dibangun dulu drainase yang mengarah ke laut, supaya tidak menimbulkan banjir seperti yang terjadi di boulevard satu,”tukas Walikota, seraya meminta dukungan masyarakat untuk rencana tersebut.
Jika nantinya, reklamasi serta jalan boulevard dua sudah jadi, tambah Walikota, kawasan utara Manado akan semakin berkembang. Apalagi, jika jembatan Soekarno yang menghubungkan boulevard satu dan dua telah selesai dikerjakan.
“Saya berharap kedepan bagian utara Manado akan semakin berkembang dan maju. Sehingga, tidak ada lagi dekotomi utara tengah selatan. Pembangunan Kota Manado akan merata di seluruh wilayah Kota Manado,”pungkas Walikota.(jan torindatu)

Lampu Jalan Tenaga Surya Berbandrol Rp26 Milyar

Distakot Diminta Tangani Secara Profesional

LAMPU jalan protokol di seluruh wilayah Manado bakal
menggunakan listrik tenaga surya.(Foto: doc/KM)

Manado, KM -
Program lampu jalan tenaga surya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sudah mulai jalan dengan ditenderkannya proyek itu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Anggarannya cukup fantastis sebesar Rp26 Milyar yanbg dikelola Dinas Tata Kota (Distakot) Manado.
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan menandaskan, pekerjaan dengan nilai anggaran yang cukup besar tersebut harus ditangani secara professional. Jangan sampai hasil pekerjaan tidak memuaskan atau kualitasnya meragukan.
“Nilai pekerjaannya cukup besar sekitar 26 milyar, makanya Dinas Tata Kota harus menanganinya secara professional. Kita berharap pekerjaan pembangunan lampu jalan tenaga surya ini, kualitasnya baik, dengan jangka waktu yang panjang. Jangan sampai belum lama dipasang sudah rusak,”tukas Wawali, yang ditemui wartawan, Senin (21/10).
Menurutnya, proyek pengadaan lampu jalan bertenaga surya itu untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang sering padam. Ada sekira 700 lebih titik lampu jalan tenaga surya yang akan terpasang di jalan-jalan protokol di Kota Manado.  
“Makanya, Distakot harus lebih professional lagi mengelola lampu jalan ini. Dan semua harus dipertanggungjawabkan jangan sampai ada temuan terkait pengadaan pada proyek lampu jalan,”pungkas Ai, sapaan akrab Wawali.(jan torindatu) 

Sentas T Plus Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintah

Manado, KM -
Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan menandaskan, pelaksanaan Senin Tuntas Temuan Plus (Sentas T Plus) merupakan upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
Menurut Mangindaan, dalam Sentas T Plus dibeberkan berbagai temuan oleh Inspektorat Kota Manado. Bahkan, dirinya meminta pertanggungjawaban tidak hanya instansi, juga oknum aparat yang diduga melakukan kesalahan sehingga terjadi indikasi penyelewengan.
“Tuntutan Ganti Rugi (TGR,red) sekarang tidak hanya pada instansi tetapi orang per orang yakni aparat yang melakukan pelanggaran. Jadi tanggung jawab jika ada temuan dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan dan kepala SKPDnya ikut bertanggung jawab,”tandas Ai, sapaan akrab Wawali. 
Olehnya, Wawali berharap aparatur pemerintah di Pemkot Manado untuk bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Bekerjalah dengan sebaik mungkin untuk melayani masyarakat, karena itu tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,”pungkas Wawali, usai memimpin Rapat Sentas T Plus Pemkot Manado, di ruang Toar Lumimuut, Senin (21/10).(jan torindatu) 

Adik Kandung Walikota Manado Tutup Usia

Dipimpin Mangindaan, Jajaran Pemkot Melayat Rumah Duka

WAKIL Walikota Harley AB Mangindaan dan isteri Ny Seyla Mangindaan
Kudati ketika melayat rumah duka Keluarga Sumarandak Lumentut di Kiniar Tondano,
Minahasa, atas meninggalnya almarhumah Leenda Lumentut,
adik kandung Walikota GS Vicky Lumentut,kemarin.(Foto: ist)

Manado, KM -
Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dipimpin Wakil Walikota Harley AB Mangindaan dan Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Haefrey Sendoh, Senin (21/10) sore, melayat rumah duka Keluarga Sumarandak-Lumentut di Kiniar, Tondano, Kabupaten Minahasa, sehubungan dengan meninggalnya almarhumah Leenda Cabalina Reta Lumentut, adik kandung Walikota Manado GS Vicky Lumentut.
Kedatangan Wawali didampingi isteri tercinta Ny Seyla Mangindaan Kudati tersebut, disambut hangat keluarga yang berduka. Apalagi, selama ini Pemkot Manado selalu memberikan support dan semangat bagi keluarga ketika almarhumah dirawat.
“Atas nama Pemerintah Kota dan atas nama Keluarga Mangindaan Kudati, saya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah yang merupakan adik kandung Bapak Walikota Manado GS Vicky Lumentut. Semoga keluarga Sumarandak-Lumentut diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan Yesus Kristus,”ujar Wawali, saat menyampaikan ucapan penghiburan.
Lanjut dikatakan Wawali, rasa sayang dan cinta kasih tumbuh dalam kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna diberikan kepada keluarga.
“Dan sumber penghiburan sejati hanya ada pada Tuhan,”tukas Wawali.
Almarhumah Leenda Cabalina Reta Lumentut tutup usia pada umur 50 tahun 10 bulan 13 hari, pada Senin kemarin.(jan torindatu)

10 SMK Ikut Konsolidasi Implementasi Guru Sasaran K-13

Diikuti Guru, Kepsek dan Pengawas Sekolah

KONSOLIDASI: sebanyak 48 guru, Kepsek dan pengawas
mengikuti pertemuan Implementasi Guru Sasaran K-13
di SMKN 2 Manado, Senin (21/10). (FOTO: OTNIE/KM)

Manado,KM—
Sebanyak 48 guru, Kepsek sasaran dan guru inti serta pengawas SMK mengikuti konsolidasi sekolah sasaran Kurikulum 2013 (K-13) yang dipusatkan di SMKN 2 Manado pada, Senin (21/10). Menurut Kepala SMKN 2 Manado, Julian Watung SPd kepada Koran Manado mengatakan, ada 48 guru, Kepsek SMK di Sulut yang tersebar di 10 sekolah yang mengikuti konsolidasi sekolah sasaran K-13 . Mereka terdiri dari 18 orang untuk guru Bahasa Indonesia, 19 guru Matematikal dan 11 orang guru mata pelajaran Sejarah.
“Ada 10 sekolah sasaran yang mengikuti konsolidasi K-13 yakni SMK Kat ST Familia Tomohon, SMKN 2 Bitung, SMKN 2 Tondano, SMKN 3 Tondano, SMKN Kr 1 Tomohon, SMKN 1 Amurang, SMKN 1 Bitung, SMKN 2 Manado, SMKN 3 Manado dan SMKN 4 Manado,” kata Watung.
Watung juga menyebutkan, di Indonesia ada 102 SMK yang menyelenggarakan implementasi sekolah sasaran kurikulum 2013 salah satunya yakni SMKN 2 Manado. “Ini hasil pendampingan K-13 bersama kepala seksi kurikulum bidang Dikmenti Diknas Sulut, Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud. Kami tuan rumah ditunjuk sebagai pendamping bersama 102 sekolah se-Indonesia. Di Sulut hanya SMK Negeri 2 Manado dan SMK Negeri 3 Manado," ujar watung.
Dikatakannya, kegiatan ini adalah tindaklanjut dari workshop sebelum-sebelumnya. Di sini kita mengevaluasi sampai dimana kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kurikulum 2013 tiga bulan berjalan. “Nantinya, satu saat kita menghadirkan pihak kementerian untuk membahas kendala-kendala tadi,” ujar Watung sembari menyebutkan, belum semua sekolah yang melaksanakan kurikulum baru ini.
Watung menambahkan, materi-materi yang dibahas dalam penjabaran kurikulum ini berupa member penguatan, melaksanakan observasi pembelajaran. Bahkan memberikan layanan konsultasi modelling coaching berkenaan dengan pembelajaran guru sasaran baik langsung maupun dilakukan secara online dengan Kementerian Pendidikan. “Jadi paling penting juga penguasaan teknologi, karena semua bahan dikirim online lewat email,” pungkasnya. (otnie tamod)

BPNB Manado Gelar Lomba Lukis dan Pameran Lukisan 2013

LOMBA LUKIS: BPNB Manado saat menggelar lomba lukis
dan pameran lukisan 2013 pekan lalu, di Hotel Aryaduta Manado. (FOTO: IST)

Manado,KM—
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Manado terus melakukan berbagai terobosan untuk menumbuh-kembangkan kreativitas siswa di Kota Manado, dalam mengekspresikan hasil karya seni melalui lukisan dan pameran lukisan. Kali ini pihak BPNB menggelar lomba lukis dan pameran lukisan 2013 yang digelar di Hotel Aryaduta  pada Senin hingga Rabu pekan lalu. “Kegiatan ini berlangsung sukses dan perlu diberikan apresiasi, sebab siswa baik di itngkat SD,SMP maupun SMA begitu antusias mengikuti lomba ini,” kata Kepala BPNB Manado Rusli Manorek kepada Koran Manado, Senin (21/10).
Diakuinya, kesuksesan kegiatan ini atas dukungan semua pihak yang terlibat dan peduli dengan dunia seni lukis di Kota Manado. “Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut dan dijadikan agenda tahunan,” paparnya.
Sementara Ketua Panitia  lomba lukis dan pameran lukisan 2013 Ollie Lumangkun mengatakan, kegiatan ini telah berlangsung dengan sukses dengan menghasilkan sejumlah siswa yang berprestasi dalam lomba ini.  Hasil Lomba untuk tingkat SD untuk kelas 1-3, Juara 1 diraih Synelle Tamanmpo (SD Citra kasih Manado). Sementara untuk Kelas 4-6  SD juara 1 diraih Felicia Mamahit (SD Eben Haezar 2 Manado).
Begitu juga untuk tingkat SMP Juara 1 diraih Mustika Gaghana (SMP Eben Haezar 1 Manado) dan tingkat SMA Juara 1 diraih Stephi S Mahahalibe (SMAN 9 Manado) dengan juri diantaranya,  F Padang, Jerry Manus, Meyer Matey dan Enoch Saul. (otnie tamod)

200 Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan Ikut Pelatihan

Manado,KM—
Sebanyak 200 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Minahasa mulai Selasa (22/10) hingga Kamis (24/10) mengikuti Pelatihan BKAD, UPK, BPUPK dan Pendamping Lokal di Mokupa Resort. Hal ini dikatakan Panitia pelatihan BKAD, UPK, BPUPK dan Pendamping Lokal, Afry Kondoy SE yang didampingi Deivi Rondonowu kepada Koran Manado, Senin (21/10).
Menurutnya, peserta pelatihan ini akan mendapatkan pembekalan dari Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow Msi pada hari kedua yakni Rabu (23/10). “Pak Bupati Minahasa nanti akan memberikan pembekalan kepada 200 peserta pelatihan ini nanti pada Hari Rabu (23/10),” ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini dimaksudkan, untukmemberikan pembekalan kepada Pengurus PNPM di Kecamatan, agar mampu mengawal kegiatan yang sementara dan akan dilaksanakan berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan. “Jadi para peserta berasal dari Pengurus PNPM di Kecamatan untuk dibekali agar mampu mengawal kegiatan yang sementara dan akan dilaksanakan berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan,” tandasnya. (otnie tamod)

PU Kembali Berulah, Proyek Air Bersih 2012 tak Tuntas

Warga Bulo Kecamatan Wori Mengadu ke DPRD Sulut

Jhon Dumais

Manado, KM-
Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut sepertinya tak pernah luput dari sorotan warga. Pasalnya, proyek-proyek yang ditangani instansi ini ternyata ada yang tidak tuntas, salah satunya proyek air bersih di beberapa desa di Kecamatan Wori.
Tragisnya lagi, proyek pembangunan sarana air bersih tersebut ternyata merupakan produk dari tahun 2012, namun hingga tahun 2013 ini tidak jelas penyelesaiannya. Sontak saja, tak puas dengan ulah dan kinerja Dinas PU, Senin (21/10), sejumlah Warga Bulo Kecamatan Wori akhirnya datang menyambangi DPRD Sulut untuk mengadukan hal tersebut. 
Ketua Komisi I DPRD Sulut bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Jhon Dumais membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari warga Bulo terkait masalah proyek air bersih tersebut.
 “Kedatangan warga untuk mengeluhkan tidak beresnya proyek air bersih tahun 2012 yang ditangani Dinas PU di Desa Bulo dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Wori,” ujar Dumais kepada wartawan.
Politisi Partai Demokrat asal kota Bitung inipun mengingatkan dan bahkan meminta keseriusan dari Dinas PU agar penyediaan air bersih di kecamatan Wori tetap menjadi prioritas pada penyusunan APBD 2014. Bukan itu saja, Dumais juga mengisyaratkan akan serius memberikan pengawalan politik  terhadap aspirasi yang diterimanya termasuk kepentingan masyarakat lainnya.
“Berdasarkan komitmen dan instruksi pembina dan ketua Partai Demokrat, apapun yang menyangkut kepentingan rakyat harus maksimal diperjuangkan. Dan kami akan berjuang secara penuh atas aspirasi yang disampaikan warga Kecamatan Wori,” tegas Dumais yang juga berkapasitas sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut itu.(Jeffrie Montolalu)

BP3A Pemprov Sulut Kini Miliki Ruang Laktasi

NAMPAK Kepala BP3A Pemprov Sulut, Mieke Pangkong bersama
staf usai menyiapkan ruang Laktasi, Senin (21/10) kemarin.(foto onal/km)

Manado, KM-
Menjawab imbauan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr SH Sarundajang dan Wakil Gubernur, Dr Djouhari Kansil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Pemprov Sulut, resmi menyediakan ruang Laktasi.
Kepala BP3A, Mieke Pangkong menjelaskan, tujuan dari penyediaan ruangan Laktasi tersebut untuk memudahkan ibu-ibu yang menyusui dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. 
“Ruangan ini diberikan secara terhormat untuk ibu-ibu yang menyusui. Terkadang ibu-ibu malu untuk menyusui bayi di tempat umum, makanya disediakan ruang Laktasi ini,”ucap Mieke seraya menambahkan, ruangan itu juga bisa digunakan ibu-ibu yang memiliki anak dibawa lima tahun yang datang berkonsultasi di BP3A Pemprov Sulut.
Disis lain, kata Mieke, BPPPA dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan pihak berwajib untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bagi anak-anak usia sekolah yang bekerja disaat jam sekolah.
“Disamping itu kita juga akan melakukan sosialisasi tentang UU perlindungan anak,”tandasnya.(donal taliwongso)

Watania Cs Bawa Kabar Gembira dari Marseille

Ikut Pameran Dagang Internasional 

Lynda Watania

Manado, KM-
Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  masing-masing Biro Ekonomi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perkebunan Pemprov Sulut, belum lama ini mengikuti pameran dagang intenasional di Marseille Prancis.
Di pameran tersebut, tiga SKPD ini membawa 10 komoditi ekspor unggulan dan potensial seperti tepung kepala, pala, cengkih, kayu manis bersama turunannya. Hasilnya, kabar gembira menyambut para srikandi Pemprov Sulut ini di pameran dagang internasional.
“Disana (Prancis,red) mereka sangat tertarik dengan komoditi pala dan kelapa dan kayu manis,”ujar Kepala Biro Ekonomi Lynda Watania, Senin (21/10) di ruang kerjanya.
Watania menjelaskan, selain mengikuti pameran, pihaknya juga melakukan misi dagang dengan Kadin Paka.
“Kadin Paka itu seperti provinsi yang membawahi beberapa kota, kami presentasikan perkebunan, perdagangan, ekonomi dan pariwisata, dan mereka tertarik,”ucapnya.
Senada dengan Watania, Kepala Disperindag Sulut, Olvie Atteng mengatakan, pertemuan yang mereka lakukan bersama Kadis Paka akan ditindaklanjuti ke hubungan kerja apa yang akan jalin antara Sulawesi Utara dengan Kadin Paka di Prancis.
“Itu nanti pertengahan November mereka putuskan. Namun sebelum itu, kita harus kirimkan diskripsi komoditi kita dari Sulut,”jelas Atteng.
Atteng juga menjelaskan, pihak Kadin Paka juga meminta mengirim kadar yang ada di dalam komoditi unggulan, misalnya kelapa, kopra kadarnya berapa, begitu juga dengan pala.
“Nanti tanggal 17 November mendatang akan masuk dalam tahap pembahasan dan diputuskan. Ini ada dua kemungkinan, mereka yang datang atau kita yang kesana,”paparnya.
Atteng menuturkan, disini juga akan dilihat potensi apakah mereka yang akan import kesini atau kita yang akan ekspor kesana dalam bentuk row atau sudah diolah.
“Kami berharap ada produk yang sudah diolah yang dikirim, ini juga ada kaitannya dengan industri pengolahan dan berkaitan dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan kita ada KEK disini. Kan KEK itu ada tiga sektor bisnis, yakni ikan, kepala dan turunannya serta logistik. Bukan main kalau disini dibangun pabrik bumbu. Masuk di KEK lah dia. Jadi seperti itulah penjajakan kita disana,”tandas Atteng.(donal taliwongso)

HRM Gelar Raker Bersama Pimpinan SKPD dan Camat

Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Publik

HR Makagansa

Tahuna KM—
Guna mengevaluasi kinerja jajarannya dalam melakukan pelayanan publik Bupati Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama para Camat.
Rakoor yang dibuka langsung oleh bupati Kepulauan Sangihe Drs HR Makagansa MSi, yang dalam sambutannya Makagansa mengatakan, Raker memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik melalui program kerja yang dilaksanakan oleh setiap pimpinan SKPD, Camat dan para Kapitalaung sampai degan tri wulan III Tahun Anggaran 2013.
"Perlu di evaluasi kinerja dari masing-masing SKPD dan Camat, sehingga bisa diukur sejauh mana keberhasilan dan capaiannya dari SKPD masing-masing,” ungkap bupati.
Hadir sebagai pesrta dalam Raker tersebut selain pimpinan SKPD juga Camat Manganitu, Tamako, Mangsel dan Tatoareng dan para Kapitalaung yang ada di empat Kecamatn tersebut. Raker ini sendiri dilaksanakan di BPU Kecamatan Tamako Senin (21/10).
Diketahui Raker yang sama juga akan dilaksanakan di dua lokasi berbeda, dimana berbeda dengan raker sebelumnya kali ini pelaksnaanya dibagi di tiga lokasi. (fitri lumiu)

Fasilitas Air Bersih Terus Dimantapkan

Toni Supit

Sitaro,KM—
Bupati Sitaro Toni Supit SE MM memiliki komitmen untuk memaksimalkan lagi sarana maupun prasarana air bersih di Negeri 47 pulau ini.
"Hingga kini Pemerintah memiliki komitmen agar sarana serta prasarana untuk menunjang penyediaan air bersih bisa terpenuhi dan sekarang ini diupayakan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)," kata Supit.
Bupati mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar seluruh wilayah yang belum terfasilitasi dengan air bersih, bisa difasilitasi dengan segera mungkin, ini dilakukan agar seluruh masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati air bersih.
"Sejumlah pipa-pipa mulai ditambah untuk menjangkau daerah yang belum tersentuh dengan air bersih. Dan bukan hanya itu saja, ada juga sejumlah proyek pangadaan air bersih lainnya," tuturnya.
Diakuinya, untuk mempermudah jangkauan ke wilayah yang akan difasilitasi dengan air bersih, harus dibuka akses jalan, dan tentunya hal ini dilakukan secara bertahap. “Akan dilakukan secara bertahap, dan akan diawali dengan membuka akses jalan agar mempermudah jangkauan menuju ke wilayah-wilayah yang akan di fasilitasi dengan air bersih,” pungkas Bupati. (fitri lumiu)

Kapolda: Status Henry Peuruh Bisa Tersangka

Terkait Pencemar Nama Baik Gubernur Sarundajang

Salah satu aksi demo HP alias Henry di depan Kejaksaan
Tinggi Tinggi DKI Jakarta, baru-baru ini.(foto:ist)

Manado, KM –
Tim Penyidik Polda Sulut berhasil menjemput lelaki inisial HP alias Hendry untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kasus pencemaran nama baik Gubernur Sulut SH Sarundajang.
Bekerja sama dengan aparat setempat, Henry dijemput di tempat domisilinya di Pemalang, Tangerang Selatan, hari Jumat (18/10) pekan lalu.
Aktivis ini diterbangkan ke Manado pada keesokan harinya, Sabtu (19/10), dan langsung diamankan di ruang tahanan Mapolda Sulut.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis, melalui Kabid Humas AKBP Denny Adare dikonfirmasi wartawan membenarkan penangkapan terhadap Henry.
“Terlapor kini telah diamankan. Statusnya bisa berkembang menjadi tersangka jika penyidik telah menaikkan tahapan kasus,” ujar Adare.
Pun alasan Polda Sulut menahan terlapor Henry, selama ini terlapor diduga tak kooperatif dengan aparat kepolisian.
Penangkapan Henry, hemat Penasehat Hukum Gubernur, Johannes Juman Budiman SH, itu sudah menjadi kewenangan kepolisian. Dia bahkan memuji langkah sigap Brigjen Robby Kaligis selaku Kapolda Sulut.
“Kami salut kepada Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis yang dengan sigap berhasil melakukan langkah hukum terhadap terlapor (Henry),” ujar Budiman.
Lanjut dikatakan, perbuatan terlapor sudah keterlaluan bahkan merembes menjadi serangkaian perbuatan yang meresahkan warga Sulut.
Seperti diketahui, Henry dilaporkan Gubernur SH Sarundajang karena diduga menyebar fitnah dengan menggunakan berbagai media nasional dan internet, hingga penerbit buku.
Tulisannya bahkan menyebut Gubernur Sulut terlibat kasus pembunuhan Ody Manus yang kala itu menjabat Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut.
Budiman mendesak aparat kepolisian menuntaskan kasus tersebut hingga ke pengadilan.(vanny loupatty)

Ramoy Wariskan Utang Rp105 Miliar

Tetty Paruntu

Amurang, KM –
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE memperlihatkan pemerintahan sebelumnya, semasa Bupati Minsel Drs RM Luntungan (RML) dan Wakil Bupati Ventje Tuerah (VT), mewariskan hutang yang cukup banyak.
Konferensi Pers yang digelar Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Minsel di salah satu Restoran terkenal di Kabupaten Minsel, Senin (21/10), terungkap soal utang warisan pemerintahan RML-VT.
Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel yang baru dilantik, Sonny Makaenas SiP Msi di hadapan sejumlah wartawan Biro Minsel, mengatakan, utang yang sering dibeber Pemkab ke Publik yakni bukan berasal dari Pemkab Minsel sendiri. Akan tetapi utang ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan Provinsi (BPKP).
”Jadi dengan demikian Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE tidak mengada-ngada. Statemen beliau ada dasarnya. Utang pemerintahan lama sebesar 106 miliar rupiah, itu peninggalan dibawah tahun 2010 lalu,” ujar Makaenas.
Ditempat yang sama, Pengacara Bupati Minsel Dantje Kaligis SH berpendapat, polemik mengenai utang Pemkab Minsel tahun 2010, 2009, 2008, merupakan utang peninggalan dari pemerintahan RML-VT.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaya tegaskan, hasil temuan BPK, itu utang dari tahun 2010 ke bawah. Pemerintahan siapa itu, dengan demikian saya tegaskan bahwa itu pemerintahan RML. Dan rekapitulasi utang sebesar 106 miliar. Teknisnya silahkan tanya di Bagian Keuangan,” ujar Kaligis.
Disentil upaya hukum yang akan diambil Pemkab Minsel soal opini yang dikembangkan RML, kata Kaligis, sekarang Pemkab belum memikirkan upaya hokum. Tapi yang pasti Pemkab memiliki data akurat.(dolviemangindaan)

APBD-P 2013 Dikonsultasikan ke Pemprov

Farry Liwe

Amurang, KM –
Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Minahasa Selatan (Minsel) ditetapkan pada Sabtu pekan lalu, Pemkab Minsel Senin (21/10) kemarin, mengkonsultasikannya ke Pemprov Sulut.
“Hari ini (kemarin), jadwal evaluasi APBD Perubahan di Pemprov,” ujar Plt Sekdakab Minsel Ir Farry Liwe saat dihubungi sejumlah wartawan Biro Minsel.
Kata dia, konsultasi adalah bagian dari mekanisme yang harus dilalui berdasarkan perundang-undangan, sebelum anggaran digunakan. 
“Kita berharap tidak ada perubahan, agar anggaran ini bisa segera kita serap untuk pelaksanaan program daerah,” tandas Liwe.
Lanjutnya mengatakan, APBD-P sedianya akan dievaluasi Tim Anggaran Pemprov Sulut, dibawa pimpinan Sekdaprov Ir SR Mokodongan selaku Ketua TPAD Sulut.
“Nanti akan dievaluasi dari segi aturannya, masuk akal atau tidak. Apakah anggaran ditempatkan sesuai ruangnya atau tidak,” ungkapnya sembari menerangkan, jika ada yang harus diperbaiki, Pemkab Minsel akan segera melakukan perbaikan. (dolviemangindaan)

Komisioner KPUD Baru Mulai Action

Faisal Husin

Boroko, KM-
Personil komisioner Komisi Pemilih Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang baru terpilih, mulai membenahi struktur serta program baru. Ketua KPUD Bolmut, Faisal Husin, Senin (21/10), mengatakan komisioner baru melakukan penyegaran serta membenahi kesekretarian komposisi lama.
"Ini bagian dari penyegaran terhadap anggota KPUD baru menjelang Pemilu mendatang,"kata Husain.
Lanjutnya, perubahan divisi-divisi komisioner serta pemantapan untuk menghadapi pemilu 2014, sudah dimatang secara internal sehingga agenda-agenda yang ada menyangkut persiapan pemilu sudah dimaksimalkan seutuh mungkin.
"Baik secara internal serta eksternal divisi yang telah ditetapkan sudah matang secara organisasi,"tandasnya.
Perlu diketahui komisioner KPUD Bolmut Ketua Faisal Husain, Anggota-anggota Drs Mahyudin Pandialang, Max Takumansang,Lukman Daengmasiki, Fahmi Ambarak.(Susanto mamonto)

Terkait Penggunaan Anggaran, Dekab Ingatkan SKPD

Drs Salim Bin Abdulah

Boroko, KM –
Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut kembali mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemekab Bolmut. Ini terkait dengan penggunaan anggaran agar kedepan bisa lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran dalam perencanaan kegiatan serta harus melakukan koordinasi dilintas sector yang menangani masalah keuangan.
“Ini jika dilakukan tentu akan meminimalisir terulangnya kesalahan dan kekeliruan rencana kegiatan dan anggaran di SKPD masing-masing,”ujar Ketua Komisi II, Drs Salim Bin Abdulah.
Ketua fraksi PPP ini, mengingatkan untuk tahun 2013 ini koordinasi antara instansi terkait harus dilakukan secara baik, menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga perlu kewaspadaan sedini mungkin, jangan sampai ketika APBD-P mulai berjalan banyak terjadi kesalahan administrasi yang tentu akan menimbulkan opini yang bisa mempengaruhi penilaian kurang baik.
“Pemanfaatan dan pengalokasian dana, tentu kita dapat berkaca pada tahun sebelumnya, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan. Agar tertib administrasi dan tertib pemanfaatan dan ini dengan sendirinya pengalokasian dana anggaran tersebut lebih efektif dan efisien,”kata Abdulah mengahiri.(Susanto mamonto)

1 Januari 2014, Tenaga Honda Dihapus

Pemkab Pertimbangkan Penerimaan Honorarium

Sehan Landjar

Boltim, KM-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Timur (Boltim) akan mempertimbangkan rencana Pemerintah Pusat terkait penghapusan Honorer Daerah (Honda). Menurut Bupati, Sehan Landjar, meski harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, namun daerah pemekaran seperti Boltim masih membutuhkan tenaga Honda.
“Tapi kalau ini yang menjadi peraturan pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah akan menyesuaikan sesuai kebutuhan daerah. Meski memang pembayaran honorer bakal dialihkan ke tunjangan kinerja, dan itu akan dimulai 1 Januari 2014 mendatang,”jelasnya.
Seperti diketahui, wacana penghapusan  tenaga Honda juga pernah disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Eko Prasojo, baru-baru ini.
“Dengan sistem baru ini, seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV akan naik, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta,” katanya.
Dia menjelaskan, mulai 1 Januari 2014 mendatang, seluruh Kementerian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium.
“Tahun 2011-2013 masih bisa menerima tenaga Honda, hanya saja memasuki tahun 2014, tidak dibenarkan lagi,”paparnya.
Pemberlakuan sistem baru ini, lanjut Eko, sejalan dengan revisi PP tentang sistem penggajian dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011 dimana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.
“Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY,”kata Prasojo.
Dia juga menjelaskan, peningkatan pendapatan PNS akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.
“Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi,” terangnya.
Prasojo kemudian menambahkan, setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima.
“Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya,”pungkasnya.(Ismail M)

Sande: Pembangunan Jalan Capai 70 Persen

Infrastruktur Kotamobagu Terus Digenjot

Kotamobagu, KM—
Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Kotamobagu terus meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur jalan. Hal ini dilakukan untuk member rasa nyaman kepada pengendara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU kotamobagu Ir Hi Sande Dodo ME, baru-baru ini
“Saat ini realisasi pekerjaan jalan yang ada di Kotamobagu sudah mencapai 70 persen atau masih sekitar 30 persen yang belum selesai" ujar Sande melalui via seluler.
“Saya berharap sisa 30 persen itu segera tuntas, agar masyarakat Kota Kotamobagu dapat menikmati infrastrutur jalan yang layak,”tandasnya.(erwin)

Oknum Legislator Bolsel Diduga Nyambi Proyek Rp 490 Juta

Normalisasi Sungai di Desa Molibagu Mulai Dikerjakan

Molibagu,KM –
Pekerjaan proyek normalisasi sungai di Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) diduga milik salah satu anggota DPRD Bolsel. Meski sempat mendapat sorotan dari warga, namun proyek tersebut kini mulai dikerjakan.
Sejumlah informasi yang berhasil dirangkum Koran Manado menyebutkan, proyek tersebut memang milik salah satu oknum anggota DPRD Bolsel, namun yang bersangkutan hanya meminjam perusahaan milik orang lain.
"Memang sulit dibuktikan karena dia memakai nama dan perusahaan orang lain. Tapi sebaiknya hal ini perlu mendapat perhatian serius, apalagi menjelang pemilihan legislatif 2014 mendatang,"ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya.
Disisi lain, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bolsel melalui Kabid Sumber Daya Air, Boy Poluan menjelaskan, proyek normalisasi sungai di Desa Molibagu itu sudah dikerjakan dan sesuai dengan pencairan anggaran awal sebesar 30 persen.
"Tidak benar proyek itu belum dikerjakan. Tim kami sudah turun langsung ke lapangan dan realisasi proyek itu sudah mencapai 45 persen,"katanya.
Dia menuturkan, proyek tersebut sudah dikerjakan sejak akhir September lalu. Meski begitu ia yakin pekerjaanya bakal selesai tepat waktu.
"Waktu pekerjaannya mulai dari 17 Juli hingga 13 November. Tapi sempat terhenti karena ada bencana banjir. Kami yakin proyek itu akan selesai tepat waktu. Kalau pun tidak, nanti akan diperpanjang waktunya,"jelas Poluan.
Terkait ada dugaan proyek itu milik anggota dewan, Poluan enggan berkomentar lebih. Menurutnya, proyek itu milik CV Cipta Alam, atas nama Hamzah Gobel.
“Saya tidak tau kalau proyek itu milik anggota dewan. Yang saya tahu proyek itu milik CV Cipta Alam, atas nama Hamzah Gobel. Anggarannya sekira Rp 490 juta rupiah,"tandasnya.
Kadis PU Teddy Manika mengatakan, sesuai target pekerjaan pasangan bronjong akan dibuat tujuh lapis atau trap dan saat ini realisasinya sudah empat lapis.
"Artinya sudah sebagian besar pekerjaan dilaksanakan. Sehingga, diharapkan kepada kontraktor yang bersangkutan agar bisa memacuh pekerjaan dilapangan sesuai target yang ada,"pungkasnya.(sudarto manoppo)

Pendidikan di Minut Kronis?

Komisi A Bongkar Masalah di Dikpora

SEJUMLAH persoalan dunia pendidikan di Minut dibedah bersama
dan dicarikan solusi dengan fasilitator Komisi A DPRD bersama para
guru dan pihak Dikpora. (Foto:hendra/KM)

Minut, KM –
Astaga! Sebagaimana terungkap, dunia pendidikan di Minahasa Utara (Minut) saat ini dinilai mengalami krisis. Karena pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan cita-cita Pemerintah daerah yang dipimpin Drs Sompie Singal MBA dan Wabup Julisa Baramuli SH.
Pasalnya, sejumlah masalah menyerang dan berujung kronis. Hal ini terungkap saat hearing dengar pendapat seluruh Kepsek, UPTF, hingga petinggi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Komisi A DPRD Minut, Senin (21/10).
Padahal sebelumnya, pekan lalu, baru saja dibahas tekanan pada orang tua siswa wajib membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), kini persoalan kekurangan guru, TKD guru maupun sertifikasi, yang disuarakan sejumlah Kepsek.
"Seperti TKD guru, harus melalui persetujuan kecamatan, sudah tentu ada potongan untuk uang administrasi," tandas salah satu Kepsek yang meminta namanya tak dikorankan.
Begitu dengan di SMP Nasional Kahuku yang tidak memiliki guru PNS, serta di SMP Satap Pulisan, guru agama dan guru Bahasa Inggris dipindahkan, padahal di sekolah itu hanya ada 3 guru PNS untuk mengajar 80-an murid.
"Kami kekurangan guru, tapi ada yang dipindahkan BKD, namun saat dicek Dikpora tak mengetahui," beber guru saat berinteraksi di rapat tersebut. Begitu juga sebanyak 28 sekolah yang guru-gurunya belum ada SK Dirjen sertifikasi.
Melihat ini, Komisi A yang terdiri dari Koordinator Ruddy Kululu, Ketua Denny Wowiling, Wakil Ketua Fransisca Tuwaidan, personil Lucky Kilolol dan Michael Dotulong merekomendasikan, semua TKD mulai Januari-Desember harus dibayar termasuk untuk Kepsek.
"Begitu juga soal TKD bukan tupoksi Camat, maka tak perlu ada persetujuannya," tandas Wowiling.
Fransisca Tuwaidan menyorot soal tak meratanya distribusi guru ke 5 pulau yang ada di Minut.
"Bayangkan guru di kepulauan hanya 105, sedangkan di daratan ada 1900 guru. Ini patut diperhatikan pemerintah, karena ini jelas akan berdampak pada SDM warga di sana," tegas srikandi vokal ini.
Kadis Dikpora Drs Maximilliam Tapada tampak tak menerima rekom DPRD.
"Kami akan membicarakan dulu dengan biro hukum dan bupati, soal TKD," ujar Tapada, sembari mengatakan soal sertifikasi harus diurus Dapodik guru yang bersangkutan.
Kadis PPKAD Drs Max Silinaung, yang didampingi Kabid Anggaran Drs Armando Nuah, menjelaskan, soal TKD jika sudah selesai berkas bisa langsung dicairkan.
"Dananya sudah ada, jadi hanya soal kelengkapan berkas yang harus dituntaskan instansi terkait," tutur Silinaung.(hendralumanauw)

Realisasi DAK Baru Rp 31 M

Minut, KM –
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pemkab Minahasa Utara (Minut) belum berjalan maksimal. Bahkan jika tidak terus digenjoy ke SKPD, di akhir bulan nanti terancam tersendat.
Hal ini dikatakan Kadis PPKAD Pemkab Minut Drs Max Silinaung.
"Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, akan digenjot Desember nanti, jika semua SKPD melakukan hal yang sama, maka akan menumpuk saat proses pencairan nanti," tandas Silinaung.
Lanjutnya, dari total DAK Minut Rp51,8 miliar, baru terealisasi 31 miliar.
"Jadi dalam waktu berjalan ini sebaiknya tambah terealisasi Rp7,4 miliar, agar SPJ sisa sudah dapat diusulkan," pungkas Silinaung, didampingi Kabid Anggaran Drs Amando Nuah. (hendralumanauw)

UU 10 Tahun 2003 tak Berlaku di Tomohon

Balai Depsos Tetap Milik Provinsi

Judy Turambi,SH

Tomohon, KM-
Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang resminya berdirinya Kota Tomohon, akan tetapi perintah undang undang yang menyebutkan dimana baik aset daerah kabupaten induk maupun provinsi yang ada di daerah di serahkan peruntukkannya untuk dikelola oleh daerah otonom baru, hingga saat ini tak direalisasikan.
Buktinya, hingga saat ini salah satu aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni Balai Depsos yang kini ditempati oleh instansi seperti DPRD, Sekretariat Dewan, Kantor Kelurahan Walian, Kantor Samsat dan Kwarcab Tomohon tak pernah diserahkan oleh pihak Depsos itu sendiri.
Bukan hanya itu, pihak Balai Depsos sendiri cenderung tetap mengkomplain bahwa itu hak milik dari Pemerintah Provinsi. Itu karena aset tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran.
"Semestinya ketika undang-undang daerah otonomi baru diundangkan, baik pemerintah induk kabupaten dan pemerintah provinsi sudah harus menyerahkan aset baik bergerak dan tidak bergerak untuk dikelola oleh daerah pemekaran yang baru. Jadi, menyangkut asset Balai Depsos di Kota Tomohon, kami menilai telah terjadi pembangkangan terhadap undang-undang," singkat Koordinator EPW Judy Turambi,SH, selaku pejuang dan pemerhati Kota Tomohon.
Sementara itu, saat ditemui Koran Manado, Kepala Balai Depsos Makaaruyen Tomohon Vileo Dondokambey,SE didampingi KTU Depsos D Mangopo mengakui jika aset Balai Depsos masih milik Pemprov. Menurutnya, untuk menjawab persoalan aset tersebut, alangkah baiknya jika pemerintah Kota dan Provinsi duduk satu meja untuk membicarakannya. Apalagi dalam setiap pemeriksaan auditor terkait dengan aset provinsi, Balai Depsos ini termasuk sejumlah SKPD yang menempati sejumlah bangunan di lingkungan Depsos adalah aset yang masih dikuasai oleh pemerintah provinsi.
“Sebagai bawahan kami hanya melaksanakan perintah atasan. Dimana aset Balai Depsos Makaaruyen harus dikelola secara baik dan benar. Akan tetapi, bilamana nantinya sudah ada titik terang terhadap pengelolaannya, maka kami juga tidak akan mempertahankan aset itu. Namun, karena ini masih ranah lintas pemerintahan, maka baiknya dimusyawarahkan apalagi terkait dengan adanya undang-undang" ujar Dondokambey itu.(yongkie sumual)

Kelurahan Wajib Punya Peta Rawan Bencana

Tomohon, KM-
Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Tomohon menegaskan kembali kepada 30 kelurahan yang ada wajib membuat pemetaan kawasan yang rawan bencana, baik kebakaran hutan akibat letusan vulkanik gunung lokon, longsor, terendam genangan air serta bencana lainnya.
"Memang setiap tahun kami melakukan upgrate kembali situasi dan kondisi lokasi yang rawan bencana. Sehingga saat ini BPBD sementara turun ke kelurahan untuk mensosialisasikan rencana tata letak lokasi di kelurahan yang dinilai rawan terjadinya bencana alam" ujar Kepala BPBD melalui Sekretaris BPBD Cornelis Montolalu SPd
Lanjut dikatakannya lagi, setelah pihak kelurahan melakukan pendataan,  itu akan dituangkan dalam peta kondisi rawan bencana.
“Hal ini penting agar dapat terminimalisir sejak sekarang, di mana lokasi yang rawan terhadap bencana alam ini. Apalagi kondisi alam yang tidak menentu serta ancaman bahaya letusan gunung lokon yang sering mengeluarkan debu vulkanik yang panas, sehingga hal-hal ini yang penting dilakukan pemetaan," tukasnya.(yongkie sumual)

UPTD Dispenda dan Polres Bitung Gelar Operasi

Tertibkan Tunggakan PKB dan BBN-KB

KEPALA UPTD Samsat Kota Bitung, Ocvy Leke, menempel sticker tanda lunas
PKB dan BBN-KB di salah satu kendaraan yang lunas pajak, dalam razia
kendaraan bermotor, Senin (21/10) kemarin, di jalan raya madidir. (Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Dalam rangka melakkukan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Bitung, bekerjasama sengan pihak Polresta Bitung, melaksanakan razia kendaraan bermotor, Senin (21/10), di jalan raya Madidir.
Kepala kantor UPTD Samsat Kota Bitung, Drs Ocvy Leke, saat diwawancarai Koran Manado, di sela-sela razia tersebut mengatakan, razia tersebut akan dilaksankan sejak tanggal 21 – 31 Oktober 2013, di tiga titik secara serentak.
“Dalam razia ini, kami di bantu aparat kepolisian dari Satuan Lalulintas Polres Bitung,”ujar Leke.
Lanjutnya juga, tiga lokasi yang akan menjadi tempat razia tersebut, jalan raya Madidir, Pateten dan Winenet.
“Operasi ini bertujuan untuk menjaring keberadaan kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak kendaran bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, juga mengingatkan pemilik kendaraan, akan pelunasan pajak kendaraan,”ujar Leke.
Lanjutnya juga, kendaraan yang di temukan belum melunasi pajak, akan disita surat kendaraan dan notice pajak, sebaliknya kendaraan yang sudah melunasi pajak, akan diberikan tanda sticker lunas PKB dan BBN-KB.
“Kami himbau kepada pemilik kendaran yang belum melunasi pajak, segera melunasinya di kantor Samsat, kami juga meohon maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan operasi ini,”ujar Leke. (yappiletto)

Luntungan Pimpin Rapat Paripurna Reses

KETUA DPRD Kota Bitung, Santy G Luntungan ST, menandatangani
berita cara hasil reses DPRD Kota Bitung, Senin (21/10) kemarin,
di ruang sidang DPRD Kota Bitung.(Foto:Yappi/KM)

Bitung,KM-
Usai melaksanakan Reses selama sepekan, DPRD Kota Bitung, menggelar sidang paripurna, dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD Kota Bitung tentang hasil reses masa persidangan ketiga tahun keempat tahun 2013 dan penutupan masa persidangan ketiga tahun keempat tahun 2013, serta pembukaan masa persidangan pertama tahun kelima tahun 2013, Senin (21/10), di ruang sidang DPRD Kota Bitung.
Dipimpin Ketua DPRD, Santy G Luntungan ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Dra Baby Palar MAP dan Walikota Bitung Max J Lomban SE MSi, dihadiri para anggota DPRD serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, juga bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).
Dalam kesempatan tersebut, utusan legislator dari masing-masing daerah pemilihan, membacakan hasil turun lapangan.
Diantaranya, pengadaan lampu jalan, jalan aspal, saluran air dan berbagai kebutuhan masyarakan lainnya. Dalam sambutannya, Lomban mengatakan, Pemerintah Kota Bitung memberikan apresiasi atas kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung yang telah melaksanakan reses di masing-masing daerah pemilihan.
“Hal ini guna mewujudkan hasil reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dan selanjutnya dapat disinkronkan dengan program Pemerintah sebagai sekala prioritas, semoga berbagai usulan dan masukan yang diperoleh dari masyarakat dapat kita implementasikan bersama, sehingga berbagai permasalahan dimasyarakat akan segera teratasi.
Lanjut dikatakan Lomban, banyak keinginan dari masyarakat yang diperhatikan dan mencari solusi. Pemkot Bitung dipastikan akan memberikan apresiasi dan menyambut baik setiap masukan DPRD kota Bitung dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, sebab masyarakat merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergitas yang telah terbangun selama ini, antara Legislatif dan eksekutif, akan terus terjaga sebagai komitmen dalam membangun masyarakat Kota Bitung yang lebih baik,”pungkasnya.
Usai membawakan sambutan, Lomban dan Luntungan menandatangani berita acara hasil reses. (yappiletto)