Ical Ingin Gandeng Jokowi

Ruhut: Presiden Harus Orang Jawa!

Jakarta, KM

Calon pendamping Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di pentas Pemilihan Presiden nanti mengerucut ke nama Joko Widodo, kader andalan PDIP. Ical kabarnya sangat menginginkan Jokowi sebagai Cawapresnya. Sayangnya PDIP dengan tegas menolak keinginan itu.

"Kita belum membicarakan capres, cawapres, apalagi koalisi, Belanda masih jauh," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada wartawan, Minggu (20/10).

Pada akhirnya, menurut Maruarar, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berhak menentukan siapa capres dan cawapres PDIP. Karena itu kalau mau koalisi harusnya Ical mulai melobi Mega.

"Keputusan Kongres Partai menyerahkan kepada Ibu Mega," katanya.

Untuk saat ini PDIP sedang fokus menghadapi Pileg. Kalau hasilnya positif apalagi di atas Golkar, PDIP sudah tentu bakal mengusung capres.

"Apakah tokoh kami digadang-gadang jadi wapres atau bahkan presiden partai lain sebagai wacana ya silakan saja," tandasnya.

Sebelumnya Jubir Golkar Tantowi Yahya mengungkap 3 kandidat kuat cawapres Ical yakni Jokowi, Pramono Edhie Wibowo, dan Mahfud MD.

PD pun langsung merespons keras pernyataan Tantowi dan menyebut keinginan Ical hanya mimpi di siang bolong.

Bahkan tim sukses Prabowo Edhie, Ruhut Sitompul, secara tegas menyatakan tak terima wacana itu.

"Itu artinya Ical sudah tidak pede jadi capres kalau dia ingin Mas Edhie jadi cawapresnya. Berarti dia perlu orang yang mengamankan dia," kata Ruhut menanggapi hasrat Ical duet dengan Pramono Edhie yang dilontarkan Golkar.

Menurut Ruhut di Pilpres 2014 nanti masyarakat masih lebih memilih orang Jawa seperti Presiden RI yang sudah-sudah. Karena itu Pramono Edhie dipandang Ruhut lebih pantas nyapres ketimbang Ical.

"Jadi mereka yang nyapres itu nggak punya kaca di rumah, mereka harusnya tunggu Pemilu Legislatif. Masa kalau kita pemenang Mas Edhie cuma wapres, ingat pepatah Jawa 'ojo kesusu', Ical kan tidak tahu pepatah itu dia bukan orang Jawa. Presiden itu harus orang Jawa, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani," katanya.

Karena itu, Ruhut menyimpulkan, tak mungkin jagoannya cuma jadi wapres Ical. "Mimpi kali yee," tandasnya sembari tertawa.

Disisi lain, tingkat keterpilihan Jokowi tak berpengaruh terhadap elektabilitas PDI Perjuangan. Meski Jokowi santer disebut-sebut sebagai capres, dukungan suara terhadap PDIP tetap stabil.

Demikian dikatakan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adji Alfaraby dalam paparan hasil survei yang digelar pada 12 September-5 Oktober 2013. Hasil survei dengan 1.200 responden menunjukan suara PDIP yang cenderung stabil dibanding survei LSI sebelumnya pada Maret 2013.

Pada survei Maret 2013, PDIP memperoleh dukungan 18,8 persen sedangkan hasil survei Oktober dukungannya 18,7 persen."Elektabilitas PDIP cenderung stabil," kata Adji di kantornya, Jalan Pemuda, Jaktim

Hasil ini menurut Adji menunjukkan Jokowi tidak berpengaruh pada elektabilitas PDIP. "Elektabilitas Jokowi tidak mampu dikonversi sebagai elektabilitas partai. Jokowi belum bisa mendongkrak suara PDIP karena asosiasi Jokowi terhadap PDIP masih lemah," tutur Adji.

Dalam surveinya, LSI juga tidak menyertakan Jokowi sebagai capres yang masuk dalam kuesioner karena belum ada keputusan resmi PDIP mencalonkan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Megawati dimasukkan dalam survei karena memenuhi syarat indeks capres 2014 yang diformulasikan LSI yakni capres adalah pimpinan partai dan didukung elektabilitas tinggi.

Dua indeks itu yang juga jadi alasan memasukan nama Aburizal Bakrie sebagai capres. Sebab dari survei LSI, Golkar berada di urutan teratas dengan 20,4 persen dan Ical sudah ditetapkan secara resmi sebagai capres berlambang pohon beringin.

Mengenai adanya faksi di internal Golkar yang belum 100 persen menerima pencalonan Ical, Adji menyebut LSI tidak mempertimbangkannya. "Kelompok ini (faksi berbeda pendapat) kecil. Saya kira sulit pencalonan Ical dievaluasi karena dia ketum partai," ujar Adji.(dtc/vvn)

Sualang: Program Santunan Harus Tetap Diawasi

Richard Sualang

Manado, KM

Ketua Komisi D DPRD Manado yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado, Richard Sualang, memberikan apresiasi tinggi terhadap program pro rakyat dalam hal ini santunan duka dari Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Harley Mangindaan. Program yang baru direalisasikan bulan Oktober ini kata dia harus didukung dan sama-sama diamankan. Meski begitu dia meminta masyarakat tetap kritis dan memberikan pengawasan karena itu menggunakan uang rakyat.

 “Program ini mengunakan uang rakyat, untuk itu harus tetap diawasi dan dikontrol penyalurannya secara bersama jangan sampai ada lagi pemotongan dalam bentuk apapun, karena jika dalam penyalurannya ada yang tidak beres itu sama dengan korupsi,” katanya.

Dia juga berharap program Pemkot Manado tersebut dijauhkan dari campur aduk kepentingan politik, mengingat tahun ini merupakan tahun pilitik, menjelang pemilihan umum tahun 2014.

“Paling penting disini penyaluran santunan duka jangan ditunggangi dengan kepentingan politik dari Partai Pak Walikota yakni Partai Demokrat. Tahun politik seperti ini pasti akan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.

Terpisah Frederik Kaparang, Sip, pengamat politik di Kota Manado menyebut, program ini memang belum bisa dilihat apakah disusupi kepentingan politik atau tidak. Karena selain baru disalurkan, program ini belum banyak dirasakan warga Manado. “Kami sih berharap tak ada kepentingan politik di dalamnya, karena selain menggunakan uang rakyat program ini merupakan salah satu terobosan pemerintah Manado yang benar-benar ingin meringankan beban warganya,” tegas Kaparang.(mtd/tim km)

KDP Manfaatkan Kekuasaan Tetty

Kristoforus Deky Palinggi SE

Amurang, KM

Suami Bupati Minsel Tetty Paruntu, Kristoforus Deky Palinggi SE (KDP) yang akan maju dalam Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) Tahun 2014 mendatang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra), terus bergerilya di seantero wilayah kekuasaan pemerintahan isterinya guna menggalang dukungan. Bahkan KDP disebut-sebut saat ini kerap menggunakan kekuasaan sang isteri dalam menggalang dukungan buatnya. Tak tanggung-tanggung sejumlah Camat, Hukum Tua hingga aparat desa diwajibkan untuk mengamankan suara KDP. “Bukan rahasia lagi kalau para Camat dan Hukum Tua mendapat tekanan dari timnya KDP untuk mengamankan KDP hingga ke DPRD Sulut,” tegas Lexy dan Maxi dua warga Amurang, saat berbincang dengan Koran Manado di Rumah Kopi Topas kemarin.

Keduanya secara gamblang menyebut, instruksi itu nampaknya diketahui bahkan diiyakan Bupati. “Sebenarnya sah-sah saja ibu Bupati berjuang buat suaminya, namun itu akan menjadi salah jika dilakukan dengan cara intimidasi,” papar keduanya lagi.

Sementara itu, Riedel Merentek warga Minsel yang mengaku pendukung KDP menyebut, meski banyak tekanan dari sejumlah pihak, tak membuat  masyarakat menarik dukungan terhadap KDP.

“Dalam berpolitik, merupakan hal yang biasa jika orang bicarakan isu. Namanya isu, bisa benar bisa tidak, akan tetapi apapun upaya yang dilakukan, kita tetap mendukung KDP, karena kami tahu yang bersangkutan tulus untuk melayani masyarakat,” sebutnya.

Disisi lain, kata mantan Kumtua Poopo Barat ini, mengaku sangat menyesalkan adanya kabar yang menyebutkan jika ada upaya dari salah satu petinggi di Sulut untuk menghadang langkah KDP menuju ‘gedung cengkih” Sulut dengan membentuk tim khusus.

Sementara itu, KDP sendiri saat dimintai tanggapannya terkait kabar miring tentang dirinya, mengaku sudah mendengarnya. Namun, baginya hal itu bukanlah sebuah rintangan tetapi sebaliknya menjadi pemacu motivasi untuk terus melakukan yang terbaik.

“Soal perjuangan saya ke DPRD Sulut, saya serahkan kepada Tuhan maupun masyarakat Minsel,” ungkap KDP.

Ia menambahkan, terus mengalirnya dukungan warga terhadap dirinya, bukan hebat dan kuatnya dia, tapi karena Tuhan selalu menyertai dan melindunginya. Menurut KPD, apa yang Tuhan buat, tidak seorangpun dapat menghalangi.

“Dalam firmanNYA DIA berkata, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diriNya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, karena untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya,” tandas KDP. (mtd/tim km)

KNPI Jangan Dijadikan Alat Politik Caleg Non Kader

Salah satu kegiatan KNPI

Tomohon, KM-

Warning keras ditujukan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tomohon dalam menyikapi proses kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2014. Dimana, lembaga ini diserukan agar tidak dijadikan alat politik dari segelintir oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) non kader pemuda yang berhimpun pada kalangan organisasi kepemudaan itu

KNPI secara kelembagaan disebutkan tidak bolehkan dicampur-adukkan ataupun dilibatkan dengan kegiatan politik. Apalagi ditunggangi oleh kepentingan caleg-celg dari luar tubuh KNPI. Sebab, sebagai wadah berhimpun pemuda, sikap KNPI telah jelas yaitu memberikan dorongan kepada kader-kader pemuda diinternal KNPI untuk maju dan berkiprah dalam politik praktis melalui partai apa saja peserta pemilu.

“KNPI sangat merespon jika ada anggota ataupun pengurus KNPI di semua aras yang menjadi calon legislatif. Akan tetapi, sebagai kader kami menolak jika lembaga ini dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak atau oknum-oknum tertentu, walaupun secara organisasi mendorong semua caleg yang adalah pengurus KNPI untuk maju dalam bursa politik praktis pemilu," jelas Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tomohon Maya F. Turang SH kepada koran ini

Lanjut dikatakannya, KNPI harus punya jati diri dan berkarakter sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, yang didalamnya adalah kader KNPI yang punya moralitas, etika dan harga diri. “Dalam artian juga, KNPI bukan milik perorangan atau pribadi serta kelompok tertentu yang dengan gampang dan seenaknya dimanfaatkan atau ditunggangi oleh yang punya kepentingan politik praktis. Jadi, tidak boleh ada kepentingan dengan KNPI untuk tujuan sesaat, apalagi oknum-oknum tertentu yang bukan kader KNPI," ketusnya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI-KNPI) Kota Fadly Rumondor,SP,Msi, mengungkapkan, MPI-KNPI memberikan apresiasi terhadap semua kader pemuda dalam jajaran KNPI yang ikut serta dalam bursa pencalonan anggota legislatif maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurutnya, ini perlu didorong, karena setelah berkiprah dalam lembaga KNPI, kalangan generasi muda ditempa dan diasah untuk bagaimana pemuda bisa menjadi harapan bangsa.

Dan, sebagai sebuah komitmen lanjut kata dia, lembaga harus mendorong para kader yang tampil dan maju dalam pencalegkan dalam warna apapun. Karna KNPI bukan milik salah satu partai, melainkan mitra atau teman dari semua partai peserta pemilu.

“Hasil rakerda dan pleno DPD KNPI Tomohon telah jelas akan mendorong rekan-rekan pengurus maupun kader, mulai dari jajaran Dewan Penasehat, MPI dan DPD KNPI yang maju dalam pencalonan legislatif. Karena tidak etis sudah diputuskan dalam raker kemudian terjadi pembangkangan atas apa yang diputuskan. Ini perlu di kawal oleh setiap kader KNPI sebagai bentuk komitmen dan pandangan politik pemuda. Jadi sebagai pemuda tidak boleh ada pembangkangan atau ada kepentingan di luar hasil rakerda dan pleno, itu harus diimplementasikan," ujar Rumondor.(yongkie sumual) 

Dikda Periksa Jam Mengajar Guru

Dua  Bulan Belum Terima Dana Sertifiakasi

Dr Dolvien Karwur,MKes

Tomohon, KM-

Kendati anggaran untuk tunjangan guru sertifikasi sudah berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon, akan tetapi para guru yang menyandang status guru sertifikasi hingga dua bulan terakhir ini memasuki tahap tribulan III belum menerima tunjangan sertifikasi yang biasanya diterima setiap triwulan.

Terhambatnya pemberian dana tunjangan sertifikasi guru ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) masih secara cermat meneliti dan memeriksa sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para guru sertifikasi terkait dengan jam mengajar.

Kepala Dinas Dikda Dr Dolvien Karwur,MKes kepada koran ini menjelaskan, pengajuan berkas ke pihak DPPKBMD sesuai dengan peraturan yang ada memang harus di teliti secara bijaksana, apalagi mengenai jam mengajar guru sertifikasi. “Berkas atau laporan jam mengajar ini karena harus diteliti secara satu persatu. Karena yang menjadi pokok adalah pemenuhan jam mengajar harus sesuai dengan target yang diwajibkan bagi setiap guru sertifikasi," jelas Karwur.

Lanjutnya lagi, untuk mempersiapkan kelayakannya, Dikda harus kerja ektra terhadap pemeriksaan berkas setiap guru. Hal ini perlu jangan sampai dikemudian hari kemudian para guru kendala terhadap dana sertifikasi yang diterima. Apalagi adanya sejumlah peraturan pemerintah yang harus dipenuhi. “Karena itu, perlu kerjasama yang baik dan waktu, karena dalam pemeriksaan berkas guru sertifiaksi ini membutuhkan waktu. Bilamana berkas yang akan diajukan ke pihak pengelola keuangan kemudian adanya temuan persyaratan yang tidak terpenuhi, berkasnya akan dikembalikan. Sehingga untuk menghindarinya dan demi keakuratan berkas yang ada, maka butuh ketelitian dari dalam pengajuan dokumen ini," ujar Kadis Dikda.(yongkie sumual)