no klik kanan

Senin, 05 November 2012

Ketua Panwas Minahasa Mendadak Sakit Asma

BKDD Diperiksa Sumampow dari Pagi Hingga Malam
Bitung, KM-

Nasib Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Minahasa, Erwin Sumampouw yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bitung kini berada diunjung tanduk.
Sumampow yang kini masih tercatat sebagai PNS di BP4K Pemkot Bitung itu terancam dipecat dari PNS. Sekkot Bitung, Drs Edison Humiang kembali menegaskan bahwa pihaknya selaku pembina kepegawaian di jajaran Pemkot Bitung, telah memerintahkan kepala BKD PP, Ferdinan Tangkudung untuk melakukan pemanggilan kepada Ketua Panwaslukada Minahasa, Erwin Sumampouw.
Pemanggilan itu untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran yang dibuatnya, yakni tidak memiliki rekomendasi dari Pembina Kepagawaian dalam hal ini Wali Kota, Wawali atau Sekertaris Kota, saat mencalonkan dari sebagai Ketua Panwas Minahasa beberapa waktu lalu.
‘’Saya telah perintahkan Kepala BKD untuk memanggil Erwin Sumampouw untuk di BAP. Ini sesuai dengan aturan dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS. Karena tidak mengantongi rekomendasi dari walikota, wakil dan saya sebagai Sekertaris Kota. Tidak ada yang lain yang dapat mengeluarkan rekomendasi selain Walikota dan Sekertaris Kota karena ini menyangkut hal-hal prinsip. Dan selama ini saya sebagai sekertaris Kota tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Erwin Sumampouw untuk pencalonnanya sebagai Ketua Panwaslu Minahasa,’’ tegasnya.
Sesuai Peraturan Presiden kata Humiang, setiap PNS harus bekerja selama 37 setengah jam perminggu. Sementara aturan sebagai anggota Panwas harus meluangkan waktu setiap hari dan ini jelas sangat bertentangan.
‘’Saya minta dalam waktu tidak terlalu lama, Sumampouw harus menghadap saya untuk klarifikasi,’’ tandasnya.
Humiang menyatakan, bahwa Erwin Sumampouw jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran dan mengangkangi aturan disiplin PNS, yakni tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagat birokrat.
“Pelanggarannya jelas, yakni melalaikan tugas sebagai PNS, karena sudah tidak masuk-masuk kantor. Dan dia harus diberi pilihan apakah memilih sebagai PNS atau Panwas,’’ katanya.
Sementara itu Kepala BKD PP Kota Bitung Ferdinand Tangkudung lewas pesan singkatnya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan.
“Sudah, tadi sudah diperiksa sejak pagi sampai pukul 19.30 Wita tadi (malam kemarin, red). Tapi akan  nanti dilanjutkan besok karena yang bersangkutan sakit asma. Jadi tadi itu Cuma ambil keterangan untuk pembuatan BPA,”tulis Tangkudung lewat Short Message Service (SMS).(tim km/onal)

Dikepung Putra Daerah, T2 Tetap Optimis

Telly Tjanggulung
 Ratahan,KM-
Posisi Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2), pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bakal diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Pasalnya, sejumlah putra daerah sudah menyatakan siap untuk memberi diri mengabdi di tanah pemulihan itu.
Sebut saja Djeremia Damongilala, Maxi Rondonuwu, Tonny Lasut, Vocke Ompi serta satu nama yang kini mulai menjual yakni Hesky Naray. Tak hanya sekedar ucapan saja, para putra-puta daerah ini tengah gencar melakukan manuver politik guna menarik simpati warga. Bahkan jauh-jauh sebelumnya telah menyiapkan dan melantik tim pemenangan.
Seperti halnya, Maxi Rondonuwu yang kini tenar dengan sebutan Maron,  terus melakukan aksi sosial pengobatan gratisnya. Begitu juga Djeremia Damongilala yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Mitra. Damongilala cukup optimis dengan masa militannya. Beliau pun kian rajin melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Sementara itu, Tonny Lasut, politisi Golkar ini memiliki kans. Apalagi pada Pemilihan Legeslatif (Pilcaleg) silam, Lasut perolehan suara yang signifikan. Demikian pun Vocke Ompi, di kalangan masyarakat dia mendesak maju bertarung mewakili etnis Pasan dan Ratahan. Menariknya, para putra daerah seperti halnya Damongilala, memberikan apresiasi bagi kandidat calon asal Mitra yang mau menyatakan siap untuk bertarung.
“Saya sangat mengapresiasi bagi para kandidat asal Mitra yang nantinya akan maju dalam Pilkada. Ini menandakan bahwa masyarakat Mitra punya potensi untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Damongilala belum lama ini.
Namun meski begitu, T2 selaku incumbent dalam menatap Pilkada 2013 mendatang, ternyata masih sangat dicintai masyarakat Mitra. Sejumlah program pemerintahan yang sukses dilakukan dan tepat menyetuh masyarakat, dinilai banyak kalangan T2 masih memiliki pendukung yang sangat besar. Bahkan saat launching tahapan di gelar oleg KPU belum lama ini dengan memastikan tanggal pencoblosan yakni 13 Juni 2013, Tjanggulung menuturkan tetap optimis.
“Saya kaget dengan tanggal yang di tetapkan, tetapi saya tidak takut,” ujar T2 dalam sambutannya kala itu.
Melihat konstalasi dan suhu politik Mitra menjelang 2013 yang kian memanas, salah satu tokoh generasi muda Mitra, Ronal Sahelangi, menilai masyarakat Mitra pada dasarnya adalah pemilih cerdas dan telah banyak belajar dari Pilkada sebelumnya, dan bisa menentukan pilihan bagi calon yang berkualitas dan punya komitmen untuk membangun.
“Intinya bagaimana nantinya kita menciptakan situasi kondusif dalam semua tahapan Pilkada, demikian pun para calon untuk bersikap bijak dan tidak saling memprovokasi,”ujar Sahelangi. (Marvel Pandaleke)

SVR: Saya Banyak Kekurangan

Tondano, KM-
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Minahasa ke 584 yang digelar di Wale Ne Tou, Tondano, Senin (5/11) kemarin menjadi hari terakhir bagi Bupati Minahasa, Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR). Pasalnya, Bupati berperawakan besar ini, tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya.
Selain itu, Bupati dua periode ini tidak lagi mencalonkan diri sebagai Bupati, karena terkendala aturan. Dihadapan Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd, serta para pejabat Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa dan para tamu undangan, SVR menyampaikan salam perpisahan.
Diakhir masa jabatannya sebagai Bupati, SVR mengucapkan selamat tinggal kepada rakyat Minahasa. dia juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Minahasa atas dukungan selama ini.
“Memang, selama dua periode memimpin Minahasa tentunya sebagai manusia masih banyak kekurangan,”ujarnya.
Bupati yang meniti karir dari dunia politik ini, meminta maaf kepada masyarakatnya. Dimana kata dia, jika selama masa kepemimpinannya itu telah berbuat yang tidak berkenan di hati masyarakat Minahasa.
“Saya maaf jika selama, jika selama saya memimpin telah berbuat yang tidak berkenan. Saya bukan malaikat namun saya memimpin dan bangun Minahasa dengan tulus, sekalipun di sana-sini masih banyak kekurangan,”katanya disambut aplaus para tamu undangan.(tim km)

Panwas Dituding Pilih Kasih

Ventje Bawengan
Ancam Lima Pasang Calon Bupati
Tondano, KM-

Ancaman hukum yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepada Daerah (Panwaslukada) Minahasa kepada lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, terkait alat peraga berupa baliho dan bendera calon yang masih terpasang, terus disampaikan.
Panwaslukada Minahasa melalui anggotanya, Ventje Bawengan mengatakan,  surat pemberitahuan berupa rekomendasi pemberhentian segala bentuk kampanye, Jumat (02/11) lalu hingga batas waktu pukul 24.00 Wita sudah disampaikan, namun baliho dan atribut ke lima pasang calon Bupati dan Wakil Bupati masih terpajang di sejumlah tempat.
Menurut Bawengan, saat ini Panwaslukada Minahasa akan menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa terkait segala bentuk pelanggaran ke lima pasang calon.
“Nantinya KPU, Pemkab, dan Polres Minahasa yang akan melakukan tindakan pembersihan. Tetapi setelah dilakukan pembersihan baliho dan bendera calon, masih yang melakukan pemasangan. Tentu saja ini akan ditindaki melalui jalur hukum,”tuturnya.Kata Banwengan, saat ini belum diperbolehkan melakukan pemasangan atribut Cabup dan Wabup Minahasa. Pemasangan atribut boleh dilakukan pada saat memasuki masa kampanye pada tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang.
“Ke lima pasangan Cabup Minahasa tentunya melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 116 Ayat 1. Mereka terancaman pidana penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta,”tegas Bawengan.
Sementara itu, sejumlah atribut kampanye pasangan calon di Daerah Pemilihan (Dapil) I sudah  dibersihkan pada, Jumat (2/11) tengah malam. Sayangnya pemberihan baliho dan bendera oleh Panwas Kecamatan terkesan pilih kasih.
“Panwas hanya menyuruh baliho HAG-RJM dan JWS-Ivansa yang suruh cabut. Sementara calon lain tidak,”ujar Ronny Kalalo warga Desa Pineleng Dua.
Dia menuturkan, sikap Panwas Kecamatan itu sudah sangat keterlalu. Bahkan kata dia, usai Panwas melakukan pencabutan atribut kampanye, dirinya sempat menegur sikap Panwas yang pilih kasih itu
“Panwas itu pilih kasih. Saya sempat mempertanyakan sikap mereka di kantor Kecamatan. Ada beberapa anggota Panwas disitu, ada juga polisi,”tandas Kalalo.(fernando kembuan)

Usai Youndri Dimakamkan, Tarkam Kembali Pecah

SEKELOMPOK warga yang sedang melakukan persiapan
untuk menyerang kelompok lain dalam tawuran antar kampung
di Desa Imandi dan Tambun.(foto KM)
Dua Warga Terkena Peluru Karet
Dumoga, KM-

Usai pemakanan korban tewas Youndri Lolaen (44) warga Desa Tambun, sekitar pukul 14.00  kemarin siang, Tawuran Antar Kampung (Tarkam) kembali antara Desa Imandi dan Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong kembali pecah.
Dari informasi yang berhasil di rangkum diketahui, Tarkam kembali terjadi ketika korban Youndri selesai dimakamkan. Sambil membawa senjata tajam berupa tombak, golok dan peralatan lainnya, sekelompok masyarakat Desa Tambun mulai bersiap-siap di alun-alun Desa. Kelompok ini diduga bersiap untuk melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Sekitar pukul 16.20 waktu setempat, warga Desa Tambun yang sementara meletakan karangan bunga di tempat korban meregang nyawa tepatnya di perbatasan Desa, warga lainnya sudah mulai melakukan penyerangan ke Desa Imandi.
Situasi mulai tak terkendali, aparat keamanan gabungan Polri dan TNI yang siaga di TKP, berusaha menghalau massa sambil menembakkan flash ball (gas airmata), untuk membubarkan massa. Namun tindakan ini rupanya tidak membuat kedua warga yang bertikai mundur, sehingga petugas menembakkan peluru karet untuk melumpuhkan beberapa oknum warga yang dianggap memancing kerusuhan.
Akibatnya, dua (2) warga Tambun, terkena tembakan peluru karet ini masing-masing, Fani Mantik (32), tertembak di betis kanan, serta April Poluan (24) terkena di atas lutut sebelah kanan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Datoe Binangkang Kotamobagu.
Kapolres Bolmong, Enggar Brotoseno SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penembakan tersebut. Menurut Enggar, penembakan itu bukan perbuatan sengaja untuk melukai masyarakat. Namun karena situasi semakin tidak terkendali, tanpa terelakkan senjata berisi peluru karet yang dimiliki petugas terpaksa digunakan.
“Karena massa yang bertikai sudah tidak lagi bisa dikendalikan, terpaksa anggota kita yang berjaga harus mengambil langkah lanjutan untuk membubarkan massa,” tandas Enggar.
Padahal Minggu malam sebelum pemakaman, Kapolda Sulut Brigjen Dicky Atotoy dan Kepala Badan Intelijen Daerah Sulut, Brigjen Sutangkad, sudah turun kelokasi kejadian untuk mengatasi pertikaian antara dua Desa di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, desa Tambun dan Imandi.
Seperti diketahui, satu korban tewas teridetifikasi warga desa Tambun, tewas tertembak diduga peluru nyasar saat anggota Kepolisian berusaha mengamankan tawuran kedua warga desa Jumat malam kemarin. Pada malam itu ikut digelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemkab) Bolmong serta masyarakat setempat, yang bertempat di kantor Kecamatan Dumoga Timur. (tim km)

Pemkab Bolsel Kekurangan Pejabat Profesional

Hi Herson Mayulu
Molibagu,KM –
Di akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) berencana akan melakukan rolling jabatan. Namun rencana tersebut bakal terkendala mengingat Pemkab Bolsel sendiri diketahui kehabisan stok pejabat yang memiliki kemampuan dan profesionalitas di bidang Pemerintahan.
Fenomena ini turut diakui Bupati Bolsel, Hi Herson Mayulu. Dia mengku, bahwa persoalan sekarang Pemkab kekurangan tenaga. Dan jika itu ada, kemampuan mereka masih diragukan.
“Rolling tetap akan saya lakukan mendekati akhir tahun ini. Namun, penyegaran ini hanya pindah tempat saja. Kalau kita ganti pejabat, di ganti dengan siapa?, kita ini masih daerah baru,” jelas Mayulu kepada sejumlah wartawan.
Dijelaskanya, untuk di tingkat pejabat eselon II, tidak ada masalah jika dilakukan rolling. Tapi yang menjadi persoalan adalah pejabat eselon III. “Persoalannya sekarang adalah pejabat eselon III diambil dari mana. Karena ini menyangkut pengelolah,” tambahnya. 
Namun, Bupati berharap meski Bolsel kekurangan tenaga, namun kinerja akan dimaksimalkan.
“Sebab, konsekwensi daerah baru salah satunya adalah kekurangan tenaga dan itu tidak bisa dijadikan alasan, karena kita harus terus membangun daerah ini,”tandasnya. (Tox)

Puluhan Orang Berambut Cepak Aniaya Warga Paku

SATU keluarga jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh
oknum yang diduga adalah anggota TNI.(foto dok)
Diduga Terikat Hutang Piutang
Boroko, KM –
Sejumlah warga di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diduga dianiaya oleh sekelompok orang berambut cepak. Korban penganiayaan bernama, Aisya Abdul Rasyid (40)  warga Desa Paku menceritakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 03.00 Wita dan berlangsung sangat cepat.
Dia menuturkan, pada pagi dini hari itu, dia didatangi puluhan orang yang berambut cepak. Dimana salah satu pelaku merupakan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kesehariannya bertugas di Provinsi Gorontalo. Kedatangan puluhan pria berambut cepak yang menggunakan 3 mobil itu diduga karena persoalan hutang piutang antara, Latif Abdul Rasyid (50) kakak Aisyah yang kebetulan pada hari kejadian itu menginap dirumahnya, bersama salah satu pengusaha kayu di Bolmut.
“Kami sekeluarga merasa kaget mengapa puluhan berambut cepat mengetuk pintu rumah kami dengan cara kasar. Mereka sudah dalam keadaan mabuk, sempat terjadi pertengakaran antara kakak saya dengan oknum anggota TNI itu. Saya terkena tamparan dari seorang oknum Anggota TNI lainnya yang teridentifikasi sudah dalam keadaan mabuk,”ujar Aisyah.
Dia menambahkan, dari kejadian ini anaknya mengalami trauma yang mendalam.
“Kita pe anak sakit gara-gara takut orang yang so ribut di dalam rumah dan sampai saat ini masih trauma dengan kejadian itu, dan kita suruh proses terus ini kasus,”tutur Aisyah lagi.
Sangadi Desa Paku, Syamsudin Gobel ketika dikonfirmasi mengaku kecewa atas tindakan sekelompok preman yang diduga anggota TNI. Aplagi sikap para oknum pelaku yang diduga aparat keamanan itu dilakukan dengan cara tidak beretika dan tidak sesuai adat istiadat. Selain itu kejadian ini sangat menggangu kenyamanan masyarakat Desa Paku.
“Saya selaku Sangadi Desa Paku tidak terimah atas tindakan para sekelompok preman, apalagi seorang anggota TNI yang nota bene pelindung masyarakat, namun bersikap seperti preman yang menakut-nakuti warga dengan berataskan korps TNI,”tegas Gobel.
Kapolsek Bolangitang AKP B Samin mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan dan akan memproses secara hukum apabila ini terbukti atas penganiyaan terhadap korban warga Desa Paku. Apalagi ada dugaan keterkaitan oknum TNI didalamnya.
“Masalah ini akan kami proses secara hukum, dan pihak kami masih dalam pengumpulan data sebagai bukti. Terkait ada dugaan keterlibatan oknum TNI, kami akan diteruskan ke Polisi Militer dan diproses sesuai kode etik anggota TNI,”ujar Samin.(Santo)

Partai Besar Incar Taufik Mokoginta

Kotamobagu,KM –
Semakin dekatnya momen Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu (KK), aktifitas partai politik semakin naik untuk menentukan siapa figur yang akan diusung nantinya. Dari sekian kandidat yang telah muncul permukaan, nama Taufik Mokoginta yang paling ramai diperbincangkan.
Bahkan, birokrat senior yang telah banyak makan garam di berbagai jabatan birokrasi ini menjadi incaran utama partai-partai besar. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kabarya, petinggi partai berlambang moncong putih ini telah memasukan nama Taufik disalah satu kandidat yang sedang digodok.
“Beberapa kali Pak Taufik telah melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP Provinsi. Beliau sangat direspon untuk maju. Karena kriteria yang di inginkan PDIP rata-rata dipenuhi oleh beliau. Terutama soal pengalamannya di birokrat yang selama ini memang jadi incaran utama PDIP,” tandas salah satu pengurus DPC PDIP KK yang enggan identitasnya di korankan.
Nama mantan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) itu juga di incar oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, kemesraan Taufik dan Ketua DPW PAN Sulut Tatong Bara yang juga calon walikota (cawali) selama ini dipertontonkan disetiap hajatan di masyarakat KK. Seakan ingin menyampaikan pesan kalau keduanya akan berpasangan di Pilwako KK. (Mg1/Erwin)

Kantor Dishub-Rudis Kapolres Kena Jalur Tol

Minut, KM -
Pembangunan jalan tol Manado-Minut-Bitung pada tahun 2013 nanti dipastikan akan mengakibatkan sejumlah tempat atau kantor di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi korban. Seperti Kantor Dinas Perhubungan dan rumah dinas (Rudis) Kapolres Minut yang bakal ikut tergusur.
Seperti dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Benny Mengko sebagian kantornya masuk pada jalur pembangunan jalan tol tersebut. “Kemungkinan besar karena satu jalur, bersama rudis Kapolres juga akan kena pembebasan lahan jalan tol,” ungkap Mengko.
Lanjut Mengko melihat kondisi sisa tanah yang tak memadai lagi, maka kemungkinan besar Kantor Dishub akan dipindahkan dekat kompleks kantor bupati di wilayah Desa Matungkas. “Tapi kita perlu lahan yang besar. Makanya masih akan dicari,” lanjut Mengko, kemarin.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Johannes Rumambi membenarkan kabar akan tergusurnya kantor Dishub tersebut. “Ya, terpaksa akan kami pindahkan ke tempat lain, karena Pemkab Minut sangat mendukung proyek pembangunan jalan tol ini. Dan sejauh ini tak ada masalah,” kata Rumambi, sembari menambahkan pembebasan lahan yang dilakukan di Minut oleh panitia dari Pemprov Sulut berjalan dengan aman dan lancer.(hendrasamuel)

Gumolung Pertanyakan Status Alex Wattimena

Rangkap Jabatan Kadis Tataruang dan Kadis ESDM
Bitung,KM-

Sekretaris Komisi C DPRD Bitung, Superman B Gumolung, mempertanyakan status dan kinerja, Kepala Dinas Tataruang dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang di jabat Ir Alex Wattimena, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Kota Bitung, tahun 2013, Senin (5/11) kemarin, di ruang rapat DPRD Bitung.
“Saya mau bertanya kepada pihak eksekutif, apa payung hukum jika dua jabatan sekaligus dijabat satu orang, pak Alex kan Kepala Dinas ESDM, kenapa masih menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tataruang, apakah Pemerintah Kota Bitung, kehabisan orang,”ujarnya.
Mendengar pertanyaan tersebut, Wattimena tak mampu memberikan jawaban. Sementara, Asisiten II bidang perekonomian, Dra Dahlian Kaeng mengatakan, Wattimena hanya sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang. “Pak Alex Wattimena, statusnya di Dinas tataruang hanya sebagai pelaksana tugas, dia tetap kepala dinas ESDM, namun dari pantauan kami pemerintah, ini tidak menghambat tugas dan kerja beliau,”Ujar Kaeng, menjawab pertanyaan Gumolung.
Sementara Kepala badan kepegawaian dan diklat daerah, Ferdinan tangkudung SIP, saat dimintai tanggapannya mengatakan, kalau DPRD mengatakan ini ilegal, itu benar, karena Wattimena pejabat definitif di dinas ESDM, tapi selama ini tidak ada masalah. “Namun SK Walikota merupakan payung hukum, karena Wattimena, juga dilantik sebagai pelaksana tugas di dinas Tataruang, sambil menunggu pejabat baru yang masih dalam proses penggodokan,”Ujarnya, Tangkudung menambahkan, belum terisinya jabatan tersebut, merupakan pertanda kehati-hatian pimpinan dalam menempatkan pejabat, karena jabatan tersebut merupakan kepercayaan, karena dalam tugasnya harus mengatur Jalan Tol dan Kawasan Ekonomi khusus.(yappiletto)

Pelabuhan Munte Layani Rute Likupang-Sitaro

Benny Mengko
Minut, KM -
Terobosan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Minahasa Utara (Minut). Dengan menggandeng Dishub Provinsi, Satker LLASDP serta swasta jalur kapal penyeberangan dari Pelabuhan Likupang menuju Siau, Tahuna dan Biaro (Sitaro) telah dibuka sejak Kamis (01/11) lalu.
Rute ini menggunakan Kapal Motor (KM) Lohoraung dengan bobot 500 GT, dengan terdiri dari dua klas penumpang, yakni eksekutif dan ekonomi. “Kapalnya tiba Selasa malam, nanti Rabu pagi berangkat. Dalam sepekan tiga keberngkatan, yakni Rabu, Jumat dan Minggu,” ungkap Kadishub Benny Mengko, yang didampingi Kabidhub Darat Yefta S dan ER Kalengkongan, menjelaskan bahwa bahwa sejauh ini pihaknya terus memaksimalkan pelayanan, khususnya kesiapan di pelabuhan kapal feri terbesar di Indonesia Timur itu. “Masih banyak yang akan kami benahi, tapi yang penting saat ini bisa jalan dulu sudah bagus,” jelas Menko. “Paling utama pelayanan pada masyarakat harus optimal, sesuai program bupati dan Wabup,” lanjutnya, saat ditemui di kantornya kemarin siang.(hendrasamuel)

Usia ke-584, SVR Akui Minahasa Statis

Stevanus Vreeke Runtu
Tondano, KM -
Di usia ke 584 Kabupaten Minahasa, warga justru berharap perubahan signifikan di semua faktor. Perubahan dimaksud antaranya adanya daya tarik investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu warga Minahasa mengharapkan adanya perubahan besar ke arah yang lebih baik dari kondisi yang terbilang stagnan. Berbagai potensi dapat dipromosi, antaranya pariwisata, sosial, budaya, pertanian ciri khas masyarakat daerah.
Dikatakan Henly Monangin STh, salah satu tokoh pemuda Minahasa, bertambahnya usia Minahasa saat ini diharapkan dapat terjadi perubahan dari kondisi sekarang menjadi lebih baik lagi.
“Minahasa sudah baik, akan tetapi kami berharap menjadi lebih baik lagi dengan tolok-ukur perubahan yang jelas,” ujar Monangin.
Lanjut dia, perubahan di Minahasa tidaklah mudah. Pemkab Minahasa harusnya lebih proaktif mendatangkan investor yang diharapkan dapat menguntungkan tanah Toar Lumimuut.
“Salah satu penunjang kemajuan Minahasa saat, harus mengundang investor yang siap untuk membangun Minahasa,” tandas Monangin sembari berharap, Pemkab dapat menghadirkan para investor yang siap membangun Minahasa.
Sementara sambutan Stevanus Vreeke Runtu (SVR) di paripurna Istimewa HUT Minahasa, Senin (05/11) kemarin, diakui kurangnya investor masuk ke Minahasa telah menghambat kemajuan daerah yang dipimpinnya.
“Salah satu masalah sehingga investor di Minahasa kurang, itu karena masalah keamanan dan keteriban. Saya berharap, di HUT Minahasa kali ini akan menjadi perhatian tersendiri para investor dari luar Minahasa maupun dari dalam Minahasa, untuk  siap berinvestasi di daerah ini,” ujar SVR.(fernando kembuan)

APBD-P Tomohon Dibahas Pekan Depan

Ir Ervinz Liuw Msi
Tomohon, KM-
Sejumlah item belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah perubahan ternyata harus bersabar dulu. Hingga kini asistensi APBD-P Kota Tomohon masih tahap konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Namun hal itu dinilai tak mengganggu signifikan pengelolaan administrasi keuangan Pemkot Tomohon, kata Asisten III Pemkot Tomohon Ir Ervinz Liuw Msi, Senin (05/11) kemarin.
Menurutnya, sistem administrasi tidak terganggu meski hasil asistensi soal APBD-P dengan Pemprov Sulut belum turun.
“Walau belum terealisasi tapi adminitrasinya harus tetap jalan, dan kemungkinan pekan depan realisasi sejumlah administrasi keuangan, sudah akan terbayar termasuk Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) para pegawai,” papar Liuw.
Menguatkan pernyataan Asisten III pemkot Tomohon, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon DR Arnold Poli SH MAP terkaiat pengelolaan APBD-P tidak ada kendala. Kepada berbagai pihak Poli meminta untuk bersabar, karena tim dari Pemkot Tomohon masih terus melakukan asistensi dengan Pemprov Sulut.
“Kemungkinan besar mulai berjalan normal pada pekan depan,” tukas Poli.(yongkie sumual)

Guru Sertifikasi Pertanyakan Penyaluran Tunjangan

 Diharuskan Buat Rekening Baru
Tondano, KM -

Guru-guru penerima tunjangan sertifikasi mempertanyakan penyaluran sertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(Dikpora).
Mereke mengeluhkan belum mendapatkan tunjangan dikarenakan harus membuat rekening baru.
“Kami mempertanyakan penyaluran dana sertifikasi, masakan kami harus kembali membuat rekening baru, sedangkan saat ini kami sudah memiliki rekening tempat penyaluran dana itu,” keluh Laura, salah satu guru penerima tunjangan sertifikasi.
Ia berharap, tunjangan segera disalurkan tanpa harus membuat rekening baru sebagai mana yang dianjurkan Dikpora Minahasa.
Anehnya Kepala Dikpora Drs Dennie Rompas dikonfirmasi wartawan mengaku, pihaknya sudah menyalurkan semua tunjangan sertifikasi triwulan ke -III.
Soal sejumlah guru yang berhak menerima tunjangan tapi belum menerimanya, kata Rompas, itu karena mereka harus membuat rekening tabungan yang baru.
Menariknya, Rompas enggan menjelaskan alas an yang detail dari syarat-syarat yang diajukannya.
“Kami sudah salurkan tunjangan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Kalau ternyata masih ada guru yang belum mendapat tunjangan mereka, silahkan ditanya ke bagian keuangan,” katanya.(fernando kembuan)

Pohon Penghijauan Masih Dijadikan Media Promosi

Manado, KM –
Jelang pemantauan satu (P1) Adipura 2013, masih banyak pohon penghijauan di Kota Manado yang menjadi media promosi. Padahal, ada aturan yang melarang siapapun yang memanfaatkan pohon penghijauan sebagai sarana pemasangan reklame.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Drs Josua Pangkerego MAP, menyayangkan adanya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang mempromosikan kegiatan maupun usaha mereka pada pohon yang ditanam di tepi jalan. Padahal, cara seperti itu akan justru mematikan pohon dan merusak estetika kota.
“Saat ini, kebanyakan pohon di Manado telah ditempeli materi iklan. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena menyalahi aturan,”pungkasnya.
Lanjut dikatakan Pangkerego, pihaknya sekarang ini tengah melakukan pembersihan materi iklan di pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Manado. Hanya saja, tambahnya, pembersihan itu dilaksanakan secara bergiliran.
Pangkerego mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam memelihara serta menjaga pohon penghijauan dari kerusakan, akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, biar bagaimanapun pohon adalah tumbuhan hidup, harus di jaga dan dipelihara. Maka itu, kita akan tertibkan materi iklan yang dipaku di pohon,”pungkasnya.(jan torindatu)

Wawali Belajar Pengelolaan Sampah di Surabaya

WAKIL Walikota Manado Harley AB Mangindaan
saat mengunjungi salah satu lokasi pengelolaan sampah
di Kota Surabaya, kemarin.(Foto: ist)

Surabaya, KM –
Kunjungan Kerja (Kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang dipimpin Wakil Walikota Harley AB Mangindaan ke Pemkot Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Senin (5/11) kemarin, untuk bertukar ilmu mengenai pengelolaan sampah, termasuk Bank Sampah, dan pertamanan.
Kunker Pemkot Manado tersebut disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya dr H Muhlas Udin MKes mewakili Walikota Surabaya Ir Tri Rishmaharini MT.
Dalam pemaparannya, Udin menjelaskan kiat-kiat Pemkot Surabaya meraih Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan. Menurutnya, peran masyarakat sangat dominan, disamping motivasi yang terus diberikan Walikota kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Semuanya berasal dari kesadaran masyarakat. Ibu Walikota juga menjadi pioner dalam menggerakan kebersihan yang dimulai dari masing-masing SKPD. Karena keberhasilan meraih Adipura bukan hanya kebanggaan Pemerintah semata, namun juga kemenangan rakyat karena telah berhasil membentuk gaya hidup bersih dan sehat, berawal dari diri sendiri,”jelas Udin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Harley Mangindaan menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah memberi waktu kepada Pemkot Manado, dalam rangka sharing mengenai penanganan sampah.
“Manado memang telah beberapa kali meraih Adipura, namun kami tidak harus berpuas diri. Kami juga harus banyak belajar dari kota-kota lain seperti Surabaya, sehingga metode-metode lain yang belum pernah dicoba di Manado, dapat kita timba disini,”ujar Wawali, yang memboyong para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dari 11 kecamatan, dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Walikota Surabaya.
Wawali didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado Drs Josua Pangkerego MAP, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Ir Julises Oehlers SH, berkesempatan menyusuri Kota Surabaya, dan melihat dari dekat cara pengelolaan sampah dan proses pengangkutan sampah, bahkan sempat berdialog dengan beberapa petugas sampah.(jan torindatu/*)

UMP Sulut Masih Dikaji Disnakertrans

Manado, KM-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan saat ini untuk perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih dalam pengkajian.
Penetapan UMP itu harus mengacu pada Permen No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mencakup 60 komponen.
“Ada 60 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan diproses dan saat ini sudah 40 tahapan yang sudah diproses sesuai dengan arahan pusat,” jelas Kepala Disnakertrans Harold Monareh melalui Sekretaris Chris Sondakh, Senin (5/11) kemarin.
Ia juga menjelaskan, yang paling penting adalah penetapannya dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau sudah seperti itu, kedepan tidak menjadi permasalahan perburuan di daerah ini,”tandasnya.(onal)

PNS Pemprov Diminta Jaga Disiplin dan Etika Birokrasi

Ir Siswa R Mokodongan
Manado, KM-
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Pemerintah (Pemprov) Sulut diharapkan bisa menjaga etos kerja secara disiplin, guna mendukung etika birokrasi yang baik.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Provinsi, Ir Siswa R Mokodongan di dampingi Asisten Administrasi Umum, Edwin Silangen saat memimpin apel kerja awal bulan November di lingkup Pemprov Sulut, Senin (5/11) kemarin.
Apel kerja yang dilaksanakan di di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut itu  dihadiri seluruh pejabat srtuktural eselon II hingga IV di lingkup Pemprov Sulut.
“Dalam menjalankan tugas saya berharap setiap PNS bisa mengedepankan disiplin, bekerjasama sinergitas guna tercipta satu kolaborasi kerja yang baik antar sesama agar terwujud tujuan kerja yang maksimal tentunya dengan menghindari efek negatif yang dapat merusak citra pemerintah,”tegas Mokodongan.
Dikatakannya, etos kerja yang tinggi harus mewarnai setiap tugas yang diemban tiap hari. Perlu diingatkan kembali kedisiplinan, efektifitas, dan efisiensi kerja, responsibility yang semuanya merupakan tuntutan bagi satu organisasi profesional. Hal tersebut mutak didukung dengan yang dinamakan etika birokrasi.
Melalui pelaksanaan apel kerja bulanan ini, semakin bisa meningkatkan kesadaran diri dan institusi untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah dihasilkan sebagai landasan target dan visi pembangunan daerah.
“Seperti apel kerja bulan Oktober lalu, telah ditegaskan aspek kinerja pemerintahan, aspek pembangunan, dan beberapa aspek lainnya. Semuanya itu mutlak harus dicapai melalui peran aktif dan dukungan nyata dari semua pihak,” kata Mokodongan.
Karena itu Mokodongan berharap kepada seluruh PNS, agar  dapat menjadi contoh dan teladan baik dilingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mokodongan juga mengajak kepada seluruh PNS untuk terus berkarya memantabkan tekad dan komitmen untuk membangun Sulut yang menghasilkan inovasi dan terobosan.(onal)