Sualang: Satukan Hati Untuk HAG-RJM

Ketua DPD PDIP non aktif Freddy Harry Sualang memberikan sambutan
dalam acara pelantikan 2000 tim pemenangan HAG-RJM se Kecamatan Langowan dan Tompaso.

2.000 Tim Pemenangan Langowan dan Tompaso Dilantik 

Tondano, KM -
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM), Kamis (8/11) kemarin resmi melantik 2.000 tim pemenangan tingkat jaga dan desa HAG-RJM se Kecamatan Langowan Barat, Langowan Utara dan Tompaso Raya.
Pelantikan yang digelar di aula pertemuan Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur itu, juga turut dihadiri Ketua PDIP Sulut non aktif Freddy Harry Sualang, Tokoh Partai Golkar Sulut, Jost Patti, Vanny Kaparang, serta Ketua Tim Independen HAG-RJM, Tito Sumampouw dan sejumlah tokoh masyarakat Langowan, diantaranya Rudi Saerang putra mantan Bupati Minahasa, Alm. Laurens Saerang, Robby Rewah, Uta Memah dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Saat menyampaikan sambutannya, Sualang menuturkan HAG-RJM adalah kandidat terbaik yang mampu mensejahterakan masyarakat Minahasa. “Untuk itu satukan hati kita tetapkan pikiran kita untuk HAG dan RJM serta bulatkan tekad kita untuk kemenangan bersama rakyat Minahasa,” ujarnya.
Lebih lanjut Sualang pun meminta seluruh pendukung HAG-RJM untuk bisa bekerja baik tanpa melakukan kampanye hitam. “Permaian kotor tidak akan menjadi berkat bagi kita semua, untuk itu marilah kita bekerja dengan baik dan benar, untuk kemenangan HAG-RJM,” pinta mantan Wakil Gubernur Sulut dua periode ini.
Sementara itu, HAG sendiri dalam sambutanya menuturkan bahwa siapapun yang mau bergabung dalam tim pemenangan HAG-RJM adalah pejuang-pejuang untuk perubahan di Minahasa. “Untuk itu, saya mengajak kepada semua yang telah dilantik untuk marilah kita berjuang dan bekerja secara bersama-sama, hingga pada hari waktunya. Dan saya secara pribadi, mengucapkan terima-kasih atas, pemberiaan diri dari bapak, ibu, saudara dan saudari untuk menjadi tim independen HAG-RJM, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai,” ungkapnya.
Dilain pihak, RJM sendiri meminta kepada tim yang telah dilantik, bisa bekerja dengan kompak serta saling menghargai satu sama lain. “Marilah kita bekerja dengan elegan tanpa kekerasan, dan menurut kami, orang-orang yang hadir ditempat ini, terutama bagi mereka yang telah dilantik adalah orang benar yang berada ditempat yang benar dan yang menginginkan adanya pembaharuan dan perubahan di Minahasa,” terang RJM.
Tito sendiri, mengajak kepada tim yang telah dilantik untuk bisa bekerjasama dengan baik untuk memenangkan HAG-RJM. “Kita semua adalah pejuang-pejuang restorasi, yang menginginkan Minahasa lebih baik lagi, untuk itu saya meminta kepada tim yang telah dilantik, untuk bisa melaksanakan tugas, kerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” tutup Tito. (tim mc)

Panwaslu Minahasa Tindaklanjuti Keterlibatan PNS

Fentje Bawengan

Terkait Pelanggaran Pemilukada
Tondano,KM -
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Minahasa, hingga kini telah menerima sepuluh laporan temuan pelanggaran Pemilukada yang telah dilaporkan  ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa.
Dimana, dari sepuluh laporan tersebut, sekitar delapan pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi.
Fentje Bawengan, anggota Panwalukada Minahasa, kepada sejumlah wartawan, menjelaskan pihaknya sangat terbuka untuk menerima laporan dugaan penyimpangan dari masyarakat. Dirinya menjelaskan, beberapa laporan yang masuk adalah dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam aktifitas Partai Politik (Parpol), dugaan penyimpangan bukti dukungan calon perseorangan, dugaan kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai yang terbaru adalah dugaan penyimpangan pemberian bantuan oleh pasangan calon tertentu.
Menurutnya,laporan yang mereka terima mulai dari proses pendaftaran pasangan calon di KPUD Minahasa, Agustus lalu.
“Semua dugaan penyimpangan itu berasal dari laporan masyarakat dan temuan Panwaslukada Minahasa. Kami telah memproses laporan yang masuk, dan sebagian besar telah dibuatkan rekomendasi kepada KPUD Minahasa dan pihak terkait lainnya,”ujar Bawengan.
Lanjut Bawengan, Panwaslukada Minahasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pada oknum yang melanggar aturan. Kewenangan Panwaslukada hanyalah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dalam hal ini KPUD.
Dirinya mencontohkan, beberapa surat rekomendasi yang telah disampaikan ke pihak KPUD, diantaranya surat rekomendasi yang diberikan kepada atasan PNS yang kedapatan hadir dalam kegiatan pendaftaran pasangan calon.
Selain itu juga, rekomendasi lain yang telah dikeluarkan adalah rekomendasi kepada KPUD Minahasa untuk mengakomodir dalam DPT warga Desa Tikela dan Sawangan, Kecamatan Tombulu yang belum sempat terdata.
Bawengan menjelaskan, dalam proses pengawasan, Panwaslukada Minahasa lebih menekankan pada tindakan pencegahan. Menurutnya, pencegahan dianggap lebih tepat untuk meminimalisir pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Minahasa.
“Contoh tindakan pencegahan yang telah kami lakukan adalah memberi penjelasan dan peringatan pada beberapa tim sukses, untuk tidak menyampaikan visi dan misi serta mengajak warga untuk memilih pasangan calon tertentu dalam acara pelantikan tim pemenangan,”ujar aktifis pers tersebut.
Bawengan juga  menjelaskan, walau menekankan pada tindakan pencegahan, namun bukan berarti pihaknya tidak tegas dalam memproses semua laporan dan temuan penyimpangan. Langkah tegas tetap dilakukan untuk memberikan efek jera pada pihak yang melanggar aturan.(fernando kembuan)

Belanja Pelayanan Walikota Turun 1,4 Miliar

Jimmy F Eman SE,Ak

Tomohon, KM –
Bentuk komitmen Walikota Tomohon untuk melakukan penghematan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada ternyata tidak main-main.
Betapa tidak salah satu item anggaran kegiatan seperti Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang sebelum dilakukan perubahan anggaran tertata sekitar Rp 6.356.350.000.00 miliar, dan setelah dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini mengalami penurunan anggaran menjadi sekitar Rp.4.926.980.000.00 miliar rupiah atau berkurang sekitar 22.49 persen.
Jika sebelumnya Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE,Ak terus menggaungkan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penghematan dalam artian tidak mengurangi item kegiatan tetapi melakukan penghematan biaya anggaran kegiatan.
Ketua Komisi A Dekot Tomohon Drs Paulus Sembel sudah mengungkapkan, dimana penghematan anggaran sedapat mungkin bisa dilakukan oleh Walikota Tomohon selaku pemangku kebijakan pemerintahan daerah secara menyeluruh, namun dalam hal penghematan sedapat mungkin di usahakan
tidak menggangu atau menyurutkan kegiatan yang sudah terprogramkan, kemungkinan
dikandung maksud penghematan ini dalam hal pembiayaan kegiatan, tapi sekali lagi tidak menggangu proses kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Sembel.(yongkie sumual)

Komisi IX DPRD RI Serap Aspirasi Masyarakat Kotamobagu

Kotamobagu, KM -
Kunjungan Kerja (Kunker)  Komisi IX DPR-RI di Kotamobagu, Kamis (08/11) kemarin ke Kotamobagu, disambut Wali Kota Kotamobagu, Drs Djelantik Mokodompit di rumah dinas.
Pada kesempatan itu, Komisi IX DPR-RI  datang bersama-sama dengan mitra kerja dari Kementrian Kesehatan, BPPOM, PT Askes, PT Jamsostek, Kemenetrans, serta BKKBN.
Selain Walikota Kotamobagu, hadir juga Wakil Bupati Bolmut, Depri Pontoh serta seluruh anggota DPRD Kotamobagu dan Bolmong dan Forkopimda. Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Drs Hi  Irgan Khairul Mahfiz Msi mengatakan,  kunjungan  mereka ke Kotamobagu merupakan agenda reses.
“Kami datang dengan membawa mitra kerja, biar semua aspirasi masyarakat kotamobagu bisa langsung di terima dan mendapat Respon,”ujar Irgan.
Dia juga menuturkan, untuk Kotamobagu sendiri dengan adanya penyerapan aspirasi masyarakat ini, dipastikan semuanya akan di tindak lanjuti.
“Contohnya, Kotamobagu langsung dapat bantuan satu unit mobil ambulance dari Kementrian Kesehatan dan terbukti inilah hasil Kunker kami,”pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kotamobagu yang direncanakan akan di jadikan rumah sakit rujukan.(Mg1/Erwin)

SHS Setujui Datangkan Bakosurtanal

Masalah Tapal Batas Jadi Polemik di Buyat
Boltim, KM-
Sampai dengan saat ini, persoalan tapal batas antara Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) belum juga tuntas, padahal sudah disepakati dua daerah tersebut untuk di tangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), akan tetapi masih berlarut-larut karena belum ada kepastian penentuan tapal batas dua daerah itu sendiri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boltim, Ir Mohamad Assagaf, kepada beberapa wartawan, Kamis (8/11) kemarin mengungkapkan untuk penentuan tapal batas, saat ini sudah ada rekomendasi DPRD Kabupaten Boltim, yang meminta eksekutiv melalui Bupati untuk jangan dulu menandatangani masalah penentuan batas itu sendiri.
“Hasil rekom DPRD sudah diusulkan ke Gubernur Pemprov Sulut, yang meminta Bupati jangan dulu menandatangani soal tapal batas, yang sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu didua daerah , agar jelas penentuannya,”pungkas Assagaf.
Dia juga mengungkapkan bahwa hal ini sudah disetujui oleh Gubernur termasuk nantinya akan mendatangkan pihak Badan Koordinator Survey Pertanahan Nasional (Bakosurtanal).
“Usulan pemkab Boltim sudah disetujui oleh Gubernur  termasuk nantinya untuk mendatangkan pihak Bakosurtanal yang akan dibiaya oleh Pemprov Sulut,”beber Assagaf. (Ismail Mokodompit)

13 Honorer Kotamobagu LuLus Verifikasi

Kotamobagu, KM -
Sekertaris Kota (Sekot) Kotamobagu, Mustafa Limbalo menyampaikan, sebanyak 13 Honor Daerah (Honda) dinyatakan lulus tahap pertama. Kelulusan ini kata Limbalo, berdasarkan surat BKN No K26-30/V.302-5/99 tanggal 28 Agustus 2012 perihal pengadaan Calon PNS Formasi tahun anggaran 2012.
Sekkot juga mengatakan, data tersebut juga telah diumumkan secara resmi di situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat  , www.bkn.go.id pada, Jumat (30/03) lalu yang diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu.
“Selasa 6 November pukul 15.00 di BKDD Kotamobagu untuk segerah memenuhi persyaratan administrasi,”tandas Limbalo.
Nama-nama Honda yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, Utin Paputungan,  Tiwi Kolopita,  Jolanda Budiman,  Olyvia V Komaling,  Ledia Makalalag,  Rosdiana Kawuwung,  Titin P Binol, Julaeha Gaib,  Patra Mamonto, Moh Ramli Paputungan, Jusdiansa Dadu, Romi A Mokodongan, Sri W Damopolii.(Mg1/Erwin)

Proyek Jalan Lingkar Toluaya Disorot

Molibagu,KM –
Pekerjaan proyek fisik peningkatan jalan lingkar di Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki diduga kuat tidak memiliki kualitas yang baik. Indikasi buruknya pekerjaan jalan aspal jenis hotmix ini, dapat dilihat secara fisik. Dimana, lapisan aspal yang tipis serta lapisan material dasar kualitasnya sangat buruk dan mudah rusak.
Pagu anggaran pada proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kimpraswil  Bolsel ini, mencapai Rp 2,257 Miliar lebih. Namun, pada tingkat realisasi pekerjaan di lapangan bahan yang dipakai disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi dan bestek di dalam kontrak.
“Ada tahapan pengerjaan yang tidak dilakukan oleh kontraktor. Sehingga, kualitas jalan jadi buruk dan mudah rusak,” ungkap sejumlah warga di Desa Toluaya.
Pantauan Koran Manado, disepanjang jalan lingkar Desa Toluaya tersebut, kondisinya sangat buruk karena jalanya bergelombang dan mudah hancur. Pori-pori lapisan permukaan aspal nampak terbuka lebar dan berpotensi mudah terbongkar dalam kurun waktu tidak lama.
Disisi lain, proyek peningkatan jalan lingkar yang ditangani oleh CV Bentara Prima aneh dan misterius, karena merupakan proyek lanjutan dari sumber anggarannya yang juga tidak jelas.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kuat dugaan proyek tersebut menggunakan dana bencana alam. Sementara proyek sebelum lanjutan ini anggarannya bersumber dari dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Bila ini benar, pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi penyimpangan maka sudah pasti akang berhadapan dengan hukum.
Sementara, menurut warga setempat, jalan lingkar ini harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan besaran dana yang digunakan.
“Kalau hasilnya buruk, kami (warga) sendiri yang nantinya akan membongkar  jalan itu,” ancam warga. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kadis PU Sahril Gaib belum berhasil dikonfirmasi dihubungi melalui telpon gengamnya dalam keadaan tidak aktif.(tox)

Pasca Tawuran, Kondisi Imandi-Tambun Kondusif

PROSESI penguburan salah satu warga yang menjadi korban dalam Tarkam
antara Desa Tambun dan Imandi beberapa waktu lalu.(foto ist)

Dumoga, KM-
Pasca Tawuran Antar Kampung (Tarkam) yang terjadi antara Desa Pinonobatuan (Tambun) dan Imandi Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong, berangsur-angsur kondusif. Seperti diketahui, sepekan terakhir, korban jatuh sudah 3 orang, 1 di antaranya tewas diduga terkena peluru nyasar dan dua lagi terkena peluru karet aparat keamanan yang berusaha menghentikan pertikaian, pasca pemakaman korban pertama.
“Sejak malam kemarin saya sudah bisa sedikit tidur setelah terus memantau di dua desa tersebut. Situasi keamanan di daerah tersebut kini sudah kondusif,” ujar Timur Yohanis, Camat Dumoga Timur.
Sementara itu, Kepala Biro Ops Polda Sulawesi Utara, Kombes Polisi Adhi S Putra menyatakan, pihaknya telah menempatkan aparat keamanan, khususnya Brigade Mobil, di beberapa titik rawan di antara kedua desa agar terus menjaga keamanan pasca rusuh yang sudah mulai menurun tensinya.
“Kita siaga 1 di antara kedua desa, mencegah peristiwa ini terjadi lagi,” kata Adhi.
Seperti diketahui, Polda Sulut telah menambah personil untuk pengamanan di daerah yang sudah beberapa tahun bertikai itu. Polda menurunkan 130 personil brigade mobil (brimob), 30 personil Sabhara dan tim khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditresum). Bahkan, empat pejabat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang ada di Polda, turut diikutsertakan dalam pengamanan di Dumoga Timur tersebut.(tim km)

Pemilukada Bolmut Mulai Memanas

Boroko, KM –
Nuansa politik di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013 mendatang mulai memanas. Beberapa nama mulai digadang-gadangkan menjadi pemimpin di Kabupaten Kota Pemekaran dari Bolaang Mongondouw (Bolmong) itu.
Tak tanggung-tanggung, nama yang mencuat seperti Karel Bangko SH. Bahkan, diketahui Ketua DPRD Bolmut ini telah mensosialisasikan dirinya untuk duduk di kursi orang nomor satu di Bolmut. Sementara itu, incumbent Bupati, Drs Hamdan Datunsolang  (HD) dan Wakil Bupati, Drs Depri Pontoh (DP) terus mendapat dukungan dari para simpatisan untuk maju memperebutkan orang nomor satu di Kabupaten padi ini.
Bahkan informasi yang berhasil dihimpun harian koran ini menyebutkan, HD saat ini digadang-gadangkan akan berpasangan dengan  Farid Lauma anggota DPRD Provinsi Sulut dari Partai Amanat Nasiolan (PAN), Ketua DPD II PG Bolmut, Karel Bangko SH berpasangan dengan Sekab Bolmut, Recky Posumah MSi, dan Wakil Bupati Drs Depri Pontoh (DP) berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Bolmut, Cristofel Popo Buhang SSos.
Kabar tersebut langsung mendapat tanggapan dari Depri Pontoh, dan wakil Ketua Dekab Bolmut Cristofel Popo Buhang. Menurut mereka informasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah lumrah dalam menghadapi pesta demokrasi.
“Saya dengar-dengar masyarakat mulai berani memprediksi pasangan yang akan maju,”ujar Buhang.
Diberbagai kesempatan, Depri selalu mengimbau untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Bolmut untuk tetap menjaga persatuan-dan kesatuan,”ajak Pontoh.
Sementara Datunsolang yang masi berpeluang besar dalam mempertahankan DB I H mengatakan, tidak akan tergesa-gesa.
“Memang benar banyak masyarakat yang datang meminta saya untuk maju kembali. Bahkan beberapa partai besar telah meminta saya untuk melanjutkan pemerintahan ini. Namun sikap yang diambil sekarang ini, lebih memilih untuk bersabar menunggu timing yang tepat, kapan pernyataan akan maju dan dengan siapa,”tandasnya. (Santo)

Tim Penilai Adipura Periksa Minut

Minut, KM -
Penilaian tahap I Adipura, sudah dijalankan, termasuk melihat kondisi kebersihan dan pelestarian di Minut yang menjadi salah satu daerah untuk meraih titel lingkungan tertinggi di Indonesia itu. Kamis (08/11) kemarin, tim penilai Adipura melihat langsung kondisi kebersihan lingkungan di Minut yang langsung didampingi Kepala BPLH Minut Theo Lumingkewas dan bertemu langsung Bupati Drs Sompie Singal MBA. “Ada beberapa catatan yang diberikan tim penilai kepada daerah, sehingga tahap berikut bisa dibenahi,” jelas Lumingkewas. Tim penilai itu sendiri, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan BLH provinsi. Lanjutnya, dalam waktu dekat ini, semua itu sudah mulai ditangani dan catatan yang diberikan tim penilai akan segera dibenahi termasuk kondisi titik lokus yang masih kotor. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin ketika memasuki penilaian tahap II semua itu sudah bersih,” ungkap Theo. Ada beberapa kecamatan yang wilayahnya masih kotor termasuk pasar dan juga TPA yang perlu ditata, sejumlah hal itu menjadi catatan penting yang diberikan tim penilai.(hendrasamuel)

Proyek Pasar Tradisional Tandurusa Diduga Bermasalah

LEGISLATOR PDI Perjuangan, Viktor Tatanude SH dan
politisi PKPI Suparman Boy Gumolung (keduanya baju singlet),
meninjau lokasi pembangunan pasar Tandurusa yang diduga bermasalah.(Foto: Yappi/KM)

Bitung,KM-
Pembangunan gedung pasar tradisional tandurusa, dengan anggaran Rp.990.750.000,- dari alokasi dara APBN tahun anggaran 2012, melalui dinas perindustrian dan perdagangan (perindag) di pertanyakan warga, pasalnya, proyek yang dikerjakan CV Enola tersebut, diduga tidak sesuai bestek. Seperti yang terlihat di lokasi, rangka besi untuk pengecoran slof sudah terpasang, sementara bagian bawah belum di bangun pondasi, padahal truktur tanah di lokasi tersebut berpasir karena hanya sekitar 30 meter dari pinggiran pantai, kondisi tersebut membuat anggota DPRD Bitung, Viktor Tatanude SH turun lapangan dan mellihat langsung kejanggalan ini.
“Sudah sejak awal saya peringatkan, pekerjaan proyek harus dengan baik jangan asal-asalan, kami minta in diperbaiki dulu, jangan kerjakan yang lain,”Ungkap Tatanude, Demikian juga disampaikan Politisi PKPI Bitung, Suparman Gumolung, pemborong pekerjaan harus paham gambar bangunan, sehingga jangan terjadi salah kerja. “Ini hanya salah informasi saja, tapi kami tetap pantau pekerjaan ini, jangan sampai bangunan yang akan kami pakai ini, sudah rusak dalam waktu singkat, inikan kepentingan masyarakat,”Ujar Boy, sapaannya. Baik Tatanude, maupun Gumolong, bertekad membangun kelurahan tandurusa yang merupakan daerah domisili kedua dengan baik.
Sementara, Kadis Perindag, Ferry Bororing SE MSi, saat dikonfoirmasi mengatakan, pekerjaan tersebut masih dalam kontrak. “Kalau masih ada kekurangan dalam pekerjaan ini, akan diperbaiki,”Ujar Suami Politisi PKPI, Sumisan Sundana ini.(yappiletto)

Dana Bencana CNR Peduli Diminta Diusut

Dharma Palar

Langowan, KM –
Berbagai elemen masyarakat Langowan mendesak kepolisian (Polres) Minahasa mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bencana alam, yang dibagikan kepada warga Kecamatan Langowan Barat baru-baru ini.
Menurut para elemen, Kapolres Minahasa AKBP Dra Henny Posumah sebaiknya berkoordinasi dengan Panwaslu Minahasa untuk menindaklanjuti laporan kasus yang disampaikan masyarakat Desa Ampreng dan Raringis.
Pun kasus terbilang benderang karena dana bencana alam yang digelontor dari Kas Pemkab Minahasa, selain disalurkan tidak tepat sasaran juga disalurkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon tertentu.
“Kami berharap Polres Minahasa segera mengusut tuntas dugaan penyaluran dana bencana yang dinilai tidak tepat sasaran karena sarat kepentingan politik,” sembur Rival Luli, salah satu tokoh pemuda Langowan.
Terpisah anggota DPRD Minahasa, Dharma Palar kepada harian ini mengatakan, aparat kepolisian sudah seharusnya segera menindaklanjuti kasus yang dilaporkan masyarakat, meski laporan diajukan ke Panwaslu Minahasa.
“Jangan karena menunggu aduan dari masyarakat, karena kasus ini terindikasi kuat telah terjadi menyalahgunakan anggaran,” ujar Sekretaris DPC PDIP Minahasa ini.
Lanjut dikatakan Palar, sebagian besar masyarakat Langowan Barat kini sedang dihingga perasaan kuatir berurusan dengan penegak hukum. Mereka resah karena takut dipanggil terus kepolisian meski hanya sebagai saksi kasus tersebut.
Pun kasus mencuat, terungkap kalau dana bantuan bencana alam Pemkab Minahasa senilai Rp450 juta di salurkan variatif kepada masyarakat oleh komunitas yang menamakan diri CNR-Peduli.
Sementara CNR sendiri, berpasangan dengan DJT sebagai salah satu calon bupati Minahasa.(fernando kembuan)

BPBD Gelar Rakor Bencana

Ir Royke A Roeroe

Tomohon, KM —
 Meningkatkan antisipasi penanggulangan daerah rawan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan program lintas SKPD, maka Pemkot Tomohon melalui menggelar rapat koordinasi, Kamis (8/11) kemarin.
Kegiatan bertempat di lantai III Kantor Pemkot Tomohon, hemat Kepala BPBD Kota Tomohon Ir Royke A Roeroe, kegiatan rakor perencanaan daerah rawan bencana dihelat seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.
“Penanganan bencana tidak lagi pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana,” ujar Roeroe.
Ketentuan umum disebutkan, penyelengaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkaitan dengan kegiatan pra-bencana, bencana, dan pasca bencana.
“Ketiga hal ini merupakan tahapan dari pelaksanaan penanggulangan bencana dei Indonesia,” jelas Roeroe.
Menurutnya, secara geografis dan demografis Kota Tomohon umumnya terlalu potensi menerima resiko bencana alam karena faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).
Selain itu bencana karena faktor biologi (wabah ternak, tanaman, hama tanaman), dan faktor kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi, kecelakaan industri), serta faktor kebakaran gedung dan hutan.
Walikota Kota Tomohon diwakili Asisten I Pemkot Tomohon Drs Gerson Mamuaja menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama. Antaranya soal kesadaran penanggulangan bencana itu sendiri masih jauh dari harapan.
“Padahal Kota Tomohon tergolong sangat rawan bencana yang dapat mengancam nyawa dan kerugian material maupun non material,” urai mantan penjabat Walikota Tomohon ini.
Rakor kali ini dihadiri peserta Sekretariat Daerah, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Badan, Kantor,  Lembaga, serta Kepala Sub Bagian Setda Kota Tomohon.(yongkie sumual)

Dana Parpol Siap Dikucur, Sebagian Bakal Tereliminasi

Ratahan, KM-
Belum lengkapnya berkas sejumlah partai Politik yang dimasukan ke Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), mengakibatkan bakal tereliminasinya sejumlah parpol untuk mendapatkan dana dari Pemerintah.
Hal ini diakui Kepala Kesbangpolinmas Hendrik Sompotan lewat Kepala Bidang Politik, Ferry Batubuaya kepada sejumlah wartawan Kamis (8/11) kemarin, dimana hingga kini tercatat baru sekitar 5 Parpol yang melengkapi berkas. “Sebenarnya yang berhak menerima dana Parpol ada sekitar 5 Parpol, akan tetapi dari hasil verifikasi, baru 5 yang lengkap berkas, sementara 4 lainnya berkas dipulangkan untuk di lengkapi,” ujar Batubuaya.
Juga dikatakannya, 1 parpol hampir pasti tidak akan mendapatkan dana mengingat belum memasukan sama sekali berkas yang diminta. “Kalaupun semuanya sudah lengkap, sebenarnya langsung kami ajukan ke Bupati untuk disetujui, kemudian parpol yang bersangkutan bisa langsung mengambilnya di keuangan (PPKAD, red),” ujarnya lagi.
Meski tak merinci nama nama parpol, namun diakuinya, semua Parpol yang berhak menerima kucuran dana, adalah yang memiliki kursi di DPRD Mitra. “Kita sih berharap sudah tuntas. Tapi kembali lagi ke partai yang bersangkutan untuk kelengkapan berkasnya,” pungkas Batubuaya. (marvel pandaleke)

Petani Salut Sikap Bupati

Amurang, KM –
Menyusul aksi demonstrasi ratusan massa yang menamakan diri Inisiatif Petani Kopra di Kantor DPRD Minsel dan PT Cargill beberapa waktu lalu, yang dipicu anjloknya harga Kopra, Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, Kamis (08/11) lalu, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para petani Kopra di Kabupaten Minahasa Selatan.
“Saya dukung perjuangan masyarakat, khususnya petani kopra di Minsel. Namun dengan kenaikan yang wajar,” ujar Bupati perempuan Pertama Minsel ini.
Penanggung Jawab Aksi Demonstrasi, Robby Sangkoy Mpd saat dimintai keterangannya mengatakan, dirinya mengatasnamakan seluruh petani Kopra se- Kabupaten Minsel mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Minsel. “Ini dukungan nyata dari Bupati Minsel terhadap perjuangan petani kelapa Minahasa Selatan,” kata Sangkoy. (dolvie mangindaan)

Kotambunan Yakin PDS Tetap Lolos

Arthur Kotambunan

Manado, KM –
Ketua DPW PDS Sulut, Arthur Kotambunan tetap merasa yakin partainya akan lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Kayakinan Kotambunan bukan tak beralasan pasca turunnya surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU Pusat menyertakan 12 parpol termasuk PDS pada tahapan verifikasi faktual.
“Jika tidak ditindaklanjuti KPU maka KPU diancam sanksi pidana sesuai Pasal 296 UU Nomor 8 Tahun 2012. Juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memeriksa, dan jika terbukti ada pelanggaran administrasi maka ke-tujuh komisioner KPU dapat dieksekusi,” tutur Kotambunan.
Lanjut Kotambunan, PDS memenuhi syarat untuk masuk pada tahapan selanjutnya karena telah memasukkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Selain diakui Bawaslu, keabsahan persyaratan PDS juga diakui Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan rekomendasi.
“KIP juga akan mengeluarkan rekomendasi, bahkan secara resmi PDS telah melakukan gugatan ke PTUN. Dengan kekeliruan KPU Pusat, PDS telah menderita kerugian materiil sampai miliaran rupiah. Makanya tuntutan ganti rugi kami melalui PTUN sebesar satu triliun rupiah,” pungkasnya.(tim km)

Sekretaris DPRD Sulut Masih Sakti

Diduga Gubernur Sengaja Mengulur Penggantian Watung
Manado, KM-
Isu pergantian Sekretaris DPRD Sulut, Nixon Watung sudah lama diwacanakan. Watung sendiri, diwacanakan dicopot dari jabatan Sekwan, karena diduga sudah tidak memiliki kecocokan dengan sebagian besar Anggota DPRD Sulut. Namun hingga saat ini, kabar pergantian tersebut tak kunjung direalisasikan.
Menurut salah satu Wakil Anggota DPRD Sulut, Arthur Kotambunan, Pemprov sudah lama mengirim tiga nama untuk dipilih salah-satu dari tiga nama tersebut. Namun menurutnya, pergantian Sekwan tidak serta merta dapat dilakukan.
“Harus dirapatkan dulu oleh pimpinan DPRD. Namun hingga sekarang belum ada jadwal rapat pimpinan untuk membahas pergantian pak Watung,”kata dia.
Walau akan segera diganti, Ketua PDS Sulut ini menilai kinerja Sekwan Adrianus Watung masih cukup baik.
Adapun pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Drs Taufik Tumbelaka menengarai tak kunjung digantinya Watung dari jabatan Sekwan meski telah ditolak sebagian besar anggota DPRD Sulut karena campur tangan top eksekutif Sulut. Menurutnya, Gubernur SH Sarundajang sengaja menahan penggantian Watung karena masih memiliki kepentingan jangka pendek terhadapnya.
“Saat ini sangat tidak mungkin mengganti Watung karena tahapan Pilkada Minahasa sementara berjalan. Pak Watung yang memiliki pengaruh besar di desa Toliang Kakas masih dibutuhkan untuk mengamankan Ivansa di suksesi kepala daerah Minahasa,” ujarnya.
Jika Watung diganti, lanjutnya, maka dipastikan akan secara langsung mempengaruhi perolehan suara Ivansa di Toliang Kakas.
“Warga kerabat Watung akan kecewa dan imbasnya akan mengalihkan dukungan dari Ivansa ke calon lain,” pungkasnya. (tim km)

Mendagri Ancam Copot Inspektorat Nakal

MENDAGRI Gamawan Fauzi saat menyampaikan sambutan pada
acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas)
Tahun 2012 di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, (8/11) kemarin.(foto patris/km)

Jakarta, KM-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi ancam copot Inspektorat daerah yang membiarkan korupsi tetap berlangsung bahkan bekerjasama sama dengan koruptor. Hal ini diutarkan Gamawan dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2012 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, (8/11) kemarin.
Menurut Gamawan, jika pemerintah sering dikritik oleh berbagai pihak, itu disebabkan kinerja yang belum baik.
“Dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 dari 179 negara, Indonesia menempati posisi ke 111, tahun 2010 pada posisi 108 dan tahun 2011 Indonesia melorot pada posisi ke 124,” tutur Mendagri.
Kata Gamawan, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Indonesia tertinggal jauh. Dimana Singapura diposisi 26, Brunei  Darussalam diposisi 33, Malaysia diposisi 61, Thailand diposisi 103 dan Philipina diposisi 112.
Mendagri menambahkan, penyimpangan/korupsi (Indeks Persepsi Korupi Indonesia tahun 2011 memperoleh nilai tiga. Sementara untuk kemudahan berusaha tahun 2011 rangking Indonesia berada di 129 dari 185 negara, pelayanan publik (survey Integritas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KPK tahun 2011 untuk daerah mendapatkan nilai 6,00.
“Melihat kondisi seperti ini, saya minta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah,red) lebih berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja,”ujar Mendagri.
Mendagri mengakui, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas baik LK Kementerian/Lembaga maupun entitas LK Pemerintah Daerah.
“Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya lagi.
Diakui Mendagri, kualitas akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang dikelola Pemerintah daerah mengalami kecenderungan membaik. Terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas, opini WDP atas 316 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 5 entitas, dan opini TMP atas 38 entitas.
Untuk itu, kata Mendagri, dalam rangka pencapaian peran APIP yang optimal diperlukan beberapa kunci keberhasilan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders yaitu, SDM aparat Pengawas Internal Pemerintah yang professional dengan menerapkan dan memenuhi standard dan kode etik profesi.
“APIP hendaknya dapat berperan efektif dalam mendeteksi, mencegah korupsi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan/penyimpangan,” ujarnya.
Acara Rakor ini diikuti Ketua BPK RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, para Wakil Gubernur se Indonesia, Inspektur Jenderal Kementenan/Inspektur ulama LPNK, para Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri, para Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota.(patrispangaila)

Rapat Paripurna Ranperda APBD 2013 Digelar

Manado, KM –
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun 2013, dilaksanakan di ruang paripurna Dewan Kota Manado, Kamis (8/11) kemarin.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Denny Sondakh, dan dihadiri Walikota GS Vicky Lumentut, Wakil Walikota Harley AB Mangindaan, Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Haefrey Sendoh, serta para pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat serta lurah se Kota Manado. 
Dalam sambutannya, Walikota GS Vicky Lumentut mengapresiasi kemitraan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini. Walikota juga mengajak anggota dewan untuk bersama membangun Kota Manado, demi kesejahteraan rakyat.
“Mari kita bersatu membangun pola piker dan tindakan serta kebersamaan yang sinergis dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang terkait dengan dinamika perubahan dan pembaharuan pengelolaan keuangan daerah,”ujar Lumentut.
Lanjut dikatakan Walikota, APBD disusun berdasarkan basis kinerja yang konkrit, jelas sistematis dan terukur. Setipa program yang dibuat harus memberi manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kemampuan APBD kita sangatlah terbatas, sehingga kita harus cerdas dalam memilih mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang tidak,”tandas Walikota.
Lanjut dikatakan Lumentut, total pendapatan Kota Manado Rp1.000.640.515.000, bersumber dari tiga jenis penerimaan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan danlain-lain pendapatan yang sah.(jan torindatu) 

Pleno BPM FE Unsrat Belangsung Ricuh

Ch Kojo SE MSi

PD lll Akan Minta Klarifikasi ke Senat
Manado,KM-
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi (Fekon) Unsrat pada Jumat pekan lalu, menggelar Sidang Pleno III dengan agenda sidang Mendengarkan dan Membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan serta kinerja dari Senat Mahasiswa FE Unsrat. Namun sidang yang dilaksanakan secara terbuka di depan ratusan mahasiswa dikotori dengan perbuatan yang tidak etis dari Ketua Senat Daniel Tampi dan jajarannya. Merasa tidak nyaman dalam suasana sidang yang sempat memanas dengan ‘perkelahian’ mulut, pengurus senat yang seharusnya memaparkan laporan dan kinerja mereka sampai triwulan III keluar dari ruang sidang dan tidak kembali tanpa meminta skors kepada pimpinan sidang.
Adu mulut pun terjadi di luar persidangan antara beberapa mahasiswa yang kecewa dengan perilaku tidak etis dari pengurus senat mahasiwa. “Kenapa harus keluar dari ruang sidang? Apakah kalian takut mempertanggung jawabkan kinerja kalian? Atau kalian takut seluruh mahasiswa sadar dan tahu dengan kinerja kalian yang sebenarnya?,” tutur seorang mahasiswa yang kecewa sambil berteriak-teriak didepan ruang senat mahasiswa.
Tampi dan jajarannya pun pergi dan tak kembali lagi dalam ruang persidangan. Sungguh memilukan dan memalukan, proses demokrasi yang tak patut di contoh. “Kenapa harus keluar dan lari? Apakah ada penyimpangan di tubuh senat mahasiswa FE Unsrat? Secara tidak langsung terlihat bahwa Senat Mahasiswa FE Unsrat tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Inikah yang akan kalian ajarkan kepada generasi selanjutnya? Jika dari sejak dini kita sudah tidak beretika, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab bagaimana nantinya di dunia kerja,” papar seorang pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa FE Unsrat yang meminta namanya tak dikorankan.
Dalam pleno ini juga ada oknum dosen yang hampir memukuli seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi yaitu Dika Daud. Daud ditarik kerak bajunya oleh oknum dosen di FE Unsrat tapi untung saja ada seorang dosen yg menahan dan meleraikannya.
Kejadian ini berlangsung di tengah kericuhan diluar lokasi sidang pleno mahasiswa yang diselenggarakan BPM FE Unsrat. Saat itu Daud berada di tengah kerumunan ratusan mahasiswa yang berorasi menyampaikan aspirasi kepada Senat Mahasiswa dan meminta Senat Mahasiswa FE untuk kembali ke ruang sidang. Hanya berbekal alasan bahwa Daud menatapnya dengan tatapan sinis, si dosen mudah ini mau memukuli Daud.
Daud yang dimintai keterangan oleh beberapa dosen dan rekan-rekan aktivis mahasiswa mengatakan bahwa, mungkin saja waktu itu dia (dosen tersebut) sudah dipanas-panasi oleh Pengurus Senat dan tatapan saya biasa saja namun tak sengaja bertatapan dengan dia. “Tapi saya tidak takut waktu dia menarik kerak baju saya sebab saya hanya tersenyum sesaat hampir ditonjok dan berpikir dia pasti masuk penjara dan terkena sanksi pegawai/dosen karena memukuli mahasiswa tanpa sebab yang jelas dan om saya kebetulan seorang jaksa,” pungkas daud dengan tertawa.
Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD lll) Fekon Unsrat Ch Kojo SE MSi saat dikonfirmasi wartawan kemarin menjelaskan, soal LPJ senat mahasiswa dan pleno yang dilakukan MPM itu saya sudah berikan kewenangan kepada mereka dan saya selaku PD lll tidak menginterfensi baik senat mahasiswa maupun MPM. “Saya hanya menerima laporan hasil kegiatan mereka, tapi kalaupun mereka (senat mahasiswa,red) ini tak mampu untuk mempertanggunng jawabkan program kerja, maka saya juga akan minta klarifikasi kepada senat mahasiswa,” tandas Kojo. (otnie)