 |
| Ir Royke A Roeroe |
Tomohon, KM —
Meningkatkan antisipasi penanggulangan daerah rawan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan program lintas SKPD, maka Pemkot Tomohon melalui menggelar rapat koordinasi, Kamis (8/11) kemarin.
Kegiatan bertempat di lantai III Kantor Pemkot Tomohon, hemat Kepala BPBD Kota Tomohon Ir Royke A Roeroe, kegiatan rakor perencanaan daerah rawan bencana dihelat seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.
“Penanganan bencana tidak lagi pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana,” ujar Roeroe.
Ketentuan umum disebutkan, penyelengaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkaitan dengan kegiatan pra-bencana, bencana, dan pasca bencana.
“Ketiga hal ini merupakan tahapan dari pelaksanaan penanggulangan bencana dei Indonesia,” jelas Roeroe.
Menurutnya, secara geografis dan demografis Kota Tomohon umumnya terlalu potensi menerima resiko bencana alam karena faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).
Selain itu bencana karena faktor biologi (wabah ternak, tanaman, hama tanaman), dan faktor kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi, kecelakaan industri), serta faktor kebakaran gedung dan hutan.
Walikota Kota Tomohon diwakili Asisten I Pemkot Tomohon Drs Gerson Mamuaja menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama. Antaranya soal kesadaran penanggulangan bencana itu sendiri masih jauh dari harapan.
“Padahal Kota Tomohon tergolong sangat rawan bencana yang dapat mengancam nyawa dan kerugian material maupun non material,” urai mantan penjabat Walikota Tomohon ini.
Rakor kali ini dihadiri peserta Sekretariat Daerah, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, serta Kepala Sub Bagian Setda Kota Tomohon.(yongkie sumual)
Meningkatkan antisipasi penanggulangan daerah rawan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan program lintas SKPD, maka Pemkot Tomohon melalui menggelar rapat koordinasi, Kamis (8/11) kemarin.
Kegiatan bertempat di lantai III Kantor Pemkot Tomohon, hemat Kepala BPBD Kota Tomohon Ir Royke A Roeroe, kegiatan rakor perencanaan daerah rawan bencana dihelat seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.
“Penanganan bencana tidak lagi pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana,” ujar Roeroe.
Ketentuan umum disebutkan, penyelengaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana yang berkaitan dengan kegiatan pra-bencana, bencana, dan pasca bencana.
“Ketiga hal ini merupakan tahapan dari pelaksanaan penanggulangan bencana dei Indonesia,” jelas Roeroe.
Menurutnya, secara geografis dan demografis Kota Tomohon umumnya terlalu potensi menerima resiko bencana alam karena faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung berapi), bencana akibat hydrometeorology (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung).
Selain itu bencana karena faktor biologi (wabah ternak, tanaman, hama tanaman), dan faktor kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi, kecelakaan industri), serta faktor kebakaran gedung dan hutan.
Walikota Kota Tomohon diwakili Asisten I Pemkot Tomohon Drs Gerson Mamuaja menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama. Antaranya soal kesadaran penanggulangan bencana itu sendiri masih jauh dari harapan.
“Padahal Kota Tomohon tergolong sangat rawan bencana yang dapat mengancam nyawa dan kerugian material maupun non material,” urai mantan penjabat Walikota Tomohon ini.
Rakor kali ini dihadiri peserta Sekretariat Daerah, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, serta Kepala Sub Bagian Setda Kota Tomohon.(yongkie sumual)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar