no klik kanan

Minggu, 21 Oktober 2012

“Yang Berbau Sualang Akan Disingkirkan”

Freddy Harry Sualang saat berbincang dengan Hangky Arther Gerungan belum lama ini
Sualang: Saya Beri Batas Sampai November
Manado, KM-
Pernyataan menarik kembali disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan non aktif, Freddy Harry Sualang. Mantan Wakil Gubernur dua periode ini menyatakan, dirinya sudah mendengar laporan dari teman-teman seperjuangan di partai kalau semua yang berbau Sualang akan disingkirkan.
“Teman-teman perjuangan telah menyampaikan kepada saya. Kalau ada suara-suara yang bertujuan akan menyingkirkan semua yang berbau Sualang,”ujarnya di rumah kediamannya belum lama ini.
Atas dasar itu kata Sualang, dirinya kini telah memikirkan karir politik teman-teman seperjuangannya itu. Dimana ia telah memberi batas waktu kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Pejuangan sampai November tahun ini.
“Jika DPP masih menggantung, saya harus bergerak cepat dan mengambil keputusan,”ujar Sualang.
Namun begitu dirinya tetap menunggu sikap dari Ketua Umum megawati dalam menyikapi persoalan ini.
“Saya tetap akan menunggu keputusan DPP. Namun, seiring dinamika politik yang berjalan cepat, saya akan menunggu sampai November. Lewat dari itu, saya sudah harus mengambil keputusan,”tandasnya.
Sikap itu diambilnya karena tetap memilih mempertahankan sikap atas kepentingan partai dan bukan golongan apalagi pribadi. Dimana saat ini menurutnya, banyak kader sudah tidak lagi menghargai pejuang dan senior partai di dalam rumah yang dibesarkannya bersama teman-temannya itu.
“Sikap itu saya diambil, karena bukan hanya diri saya, namun sejumlah sahabat perjuangan akan turut terselamatkan,”tandasnya.
Kegerahan Sualang ini buntuh dari sikapnya menolak Jantje Wowiling Sajouw (JWS) sebagai calon Bupati Minahasa yang diusung PDI Perjuangan. Konflik internal Sualang dan Olly Dondokambey lambat laun mengemuka setelah JWS disodorkan ke DPP atas bantuan beberapa kader PDI Perjuangan yang tak lagi loyal kepada Sualang.
Penolakan Sualang ini turut mendapat dukungan dari ribuan pengikut setianya di Minahasa. Sejak jauh-jauh hari Sualang sudah menyatakan mendukung Hangky Arther Gerungan (HAG) dalam pertarungan di Pilkada Minahasa. Bahkan diberbagai survey yang ada hingga survey internal PDI Perjuangan diketahui, HAG berada pada posisi teratas disusul Mecki M Onibala (M2O), Ricky J Montong (RJM) dan Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Parahnya lagi setelah mendegar JWS yang diusung PDI Perjuangan, Sualang tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemenangan. Namun semua itu pejuang partai ini tetap menanggapi bijak. Bahkan, Minggu (21/10) kemarin, Sualang menulis diakun facebooknya “bukan besarnya persembahan atau lamanya doa kita yang membuat Allah tersenyum , tetapi ketulusan hati kita”.(onal)

Sehan-Medy Jagokan HAG-RJM

Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim),
Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM.
Boltim, KM
Popularitas pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan – Recky Janeman Montong (HAG-RJM) kian melejit. Tak hanya di tanah Toar-Lumimuut, pasangan yang mengusung misi ‘Restorasi Minahasa’ itu juga panen simpati dan dukungan dari luar Minahasa. HAG-RJM disebut punya kans besar memenangi Pemilukada satu putaran saja.
Duet kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar dan Medy Lensun kompak menjagokan HAG-RJM. Pasangan pengusaha itu diyakini akan mampu merebut kursi bupati dan wakil bupati Minahasa periode 2013-2018. “Melihat kondisi (politik) Minahasa saat ini, secara pribadi saya yakin calon bupati HAG akan menang dalam satu putaran,” tutur Sehan Landjar ketika bersua dengan wartawan, Jumat (19/10) kemarin.
Bupati pertama pilihan langsung masyarakat Boltim itu mengaku, prediksi tersebut dilandaskan atas popularitas HAG di Minahasa yang terus meningkat. Pria dengan ciri khas kumis tebal itu menilai, kedekatan HAG dengan kalangan rakyat kecil di Minahasa adalah kekuatan yang sangat besar. Bupati yang disapa akrab Ami Eyang oleh warga Boltim itupun menyatakan, secara pribadi dirinya merupakan salah satu pendukung HAG. “Kami siap memberikan suport sekaligus menjagokan HAG dalam Pemilukada Minahasa nanti,” tandas Sehan.
Tak hanya Bupati, Wakil Bupati Boltim Medy Lensun juga mengutarakan hal senada. Medy mengaku menjagokan HAG sebagai calon bupati lantaran kedekatan putra Minahasa itu dengan masyarakat kecil. “So nda salah kalu Pak Angki yang mo jadi Bupati Minahasa. Beliau sukses sebagai pengusaha, selain itu juga Pak Angky (sapaan akrab HAG, red) juga dekat dengan masyarakat Minahasa,” papar Medy.
HAG PUJI KEMAJUAN INFRASTRUKTUR BOLTIM
Dukungan secara terbuka yang dikemukakan bupati dan wakil bupati Boltim, kendati bersifat pribadi, tetap mendapat apresiasi tinggi dari calon bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan. HAG merasa tersanjung dengan sikap duet kepala daerah Boltim tersebut. “Terimakasih kepada Pak Sehan (Landjar) dan Pak Medy (Lensun) atas dukungannya. Suatu kehormatan mendapat dukungan dari bupati dan wakil bupati Boltim,” tutur HAG, saat dihubungi tadi malam.
HAG sendiri menyanjung Sehan-Medy. Ia menilai, keduanya telah berhasil menunjukkan progres nyata dalam pembangunan infrastruktur Boltim. “Progres infrastruktur di Boltim sangat luar biasa dibawah pimpinan Pak Sehan dan Pak Medy. Infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah. Dan di Boltim, pemerintah daerah bisa dikatakan sudah berhasil menunjukkan peningkatan kualitas infrastruktur,” tanggap HAG. Sebagai daerah pemekaran baru, pembenahan infrastruktur di wilayah Boltim memang tergolong pesat.
HAG pun bercita-cita, jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, dirinya bersama RJM akan memprioritaskan pembenahan infrastruktur di Minahasa. “Selama ini, infrastruktur cenderung jadi keluhan. Itu menjadi topik utama diskusi saya dengan masyarakat nyaris di semua wilayah Minahasa yang saya kunjungi. Karena itu, kedepan jika nanti dipercayakan rakyat, masalah tersebut akan menjadi prioritas kami,” lugas suami tercinta Bendahara Wanita Kaum Ibu (W/KI) Sinode GMIM, Meita Wala itu.
‘KOALISI RAKYAT’ PENDUKUNG HAG-RJM KIAN MENGUAT
Dukungan bupati dan wakil bupati Boltim menambah panjang daftar dukungan tokoh-tokoh masyarakat baik di level kabupaten Minahasa, maupun Provinsi Sulut terhadap pasangan HAG-RJM. Selaras dengan gelombang dukungan para tokoh tersebut, dukungan dari tatanan masyarakat kecil Minahasa mengalir kian deras. “Sekarang, banyak kalangan masyarakat yang secara sukarela membentuk tim-tim kecil baik di tingkat kecamatan maupun di desa-desa untuk mendukung HAG-RJM,” tutur Koordinator Media Centre HAG-RJM, Steven Rondonuwu, tadi malam.
Aksi spontanitas tersebut menurut Steven melegitimasi gerakan ‘koalisi rakyat’ yang menjadi kekuatan utama HAG-RJM di Pemilukada Minahasa. “Rakyat adalah mesin utama pemenangan HAG-RJM. Sebab HAG-RJM adalah pasangan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Minahasa,” tandasnya. (tim mc)

Esok, Permendagri No 18 Tahun 2012 Dipertegas

Kepala Daerah Diminta Hadir dalam Rakor Forkopinda
Dr Noudy RP. Tendean
Manado, KM-
Jika tidak ada aral melintang, Selasa (23/10) besok Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Sinyo Harry Sarundajang akan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan  Musyawara Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Dalam Rakor itu nantinya akan mempertegas kembali keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 18 Tahun 2012.
Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, Dr Noudy RP. Tendean, Minggu (21/10) kemarin. Dikatakannya, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari itu, dimulai pada pukul 09.00 Wita di Hotel Novotel Grand Kawanua Internasional Center (GKIC) Manado.
“Yang menjadi narasumber pada Rakor itu, selain Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang, Dirjen PUM Kemendagri DR. Made Suwandi, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut, Dan Lantamal VIII Manado Laksma TNI Gugug Handayani, Kejati Sulut,  Danlanudsri Kol Pnb Ferdinand Roring, Danrem 131 Satiago Brigjen TNI Jhoni L Tobing , Kapolda Sulut Brigjen Pol Decky Atotoy, Wagub Dr, Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan,”ujar Tendean.
Dalam Rakor itu kata dia, akan mendiskusikan masalah-masalah isue atrategis yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Karena begitu pentingnya Rakor Forkopimda ini, diharapkan  para Bupati/Walikota, Kejari, Kapolres, Dan Dim, serta instansi terkait yang diundang berkenan menghadirinya,”harap Tendean.(onal)

KPU-Polres Komit Ciptakan Pilkada Damai

AKBP Henny Posumah
Dituangkan Lewat MoU
Tondano,KM -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa  bersama Polres Minahasa Senin (22/10) hari ini, dijadwalkan akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Inti dari kerjasama ini guna menciptakan situasi aman dan damai terkait pelaksanaan Pemilukada tahun ini.
Penandatangan kesepakatan kerjasama itu sendiri renca-nanya akan dilakukan Ketua KPU Minahasa, Meydi Tinangon bersama Kapolres Minahasa, AKBP Henny Posumah, dikantor KPU Minahasa.
Ketua KPUD Minahasa, Meydi Tinangon SSi M.Si mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan kerjasama pengamanan Pilkada ini adalah  upaya untuk menciptakan Pilkada Damai. Hal ini juga akan menjadi pegangan bagi seluruh jajaran petugas kepolisian di Kabupaten Minahasa dalam melakukan tugas-tugas pengamanan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada.
“Kerjasama ini sebagai jaminan keamanan dari Polres Minahasa terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya pengamanan dari petugas kepolisian maka jalannya proses pentahapan, diharapkan aman tanpa ada hambatan apapun sampai pelaksanaan coblosan mendatang,” kata Tinangon.
Kapolres Minahasa, AKBP Dra Henny Posumah  melalui Kabag Oprasional Polres Minahasa, Kompol Refly Kaunang menjelaskan, aparat siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Minahasa. Demikian juga jika ada pelanggaran hukum maka akan ditindak sesuai hukum pidana yang ada.
“Kami berharap tidak ada sesuatu yang mengganggu jalanya proses Pilkada,” ujar Kaunang
Lanjut, Kaunang megatakan, sebagai aparat penegak hukum, polisi akan mengawal proses pelaksanaan Pilkada Minahasa sejak tahapan Pilkada sampai pada pemungutan suara bulan Desember mendatang.(fernando kembuan)

Siswa SMA/K Wajib Tes Urine

Tomohon, KM –
Perang terhadap penyalagunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) terus dikumandankan di Kota Tomohon. jika sebelumnya kalangan pejabat lingkungan Pemerintah, kini para siswa Sekolah Menangah Atas (SMA) dan Kejuruan didesak untuk diwajibkan melakukan tes urine.
Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kota Tomohon melalui koordinator bidang organisasi, Melkyor Mengko menegaskan, semestinya memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang sampai sampai pada kalangan anak muda atau remaja sebagai destroyer pemakai barang haram.
“Sentral memberantas narkoba harus dimulai dari para anak muda dan remaja. Apalagi siswa-siswi yang ada dibangku SMA/K sebenarnya paling tepat untuk dilakukan siasat memberantas peredarannya,” ujar aktivis GSNI itu.
Bukan cuma itu di tegaskan lagi, siswa sangat cocok dilakukan tes urine, dan ini salah satu cara menanggalkan niat menggunakan barang haram serta penyaluagunaan obat terlarang. “GSNI Kota Tomohon sangat mendukung tes urine ini” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Narkotika Kota Tomohon Dr Jhon Lumopa ketika di tanya soal tes urine bagi kalangan siswa mengatakan  akan menjadwalkan soal tes urine bagi para siswa tersebut. “Hal ini juga sudah diprogramkan oleh instansinya,” ujara Lumopa.(yongkie sumual)

Atmakusumah: Pelanggaran Etika Jurnalistik

PELAKSANAAN Workshop Advokat Berperspektif Pers yang dilaksanakan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Sabtu-Minggu (20-21/10).(Foto: otnie/KM)
Wartawan Berprofesi Ganda 
Manado,KM—
Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia, Atmakusumah Astraadmadja menegaskan, apabila seorang wartawan tidak boleh berprofesi ganda. Penegasan tersebut disampaikan Atmakusumah pada Workshop Advokat Berperspektif Pers yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta, LBH Pers Manado dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, 20-21 Oktober 2012.
“Wartawan tidak boleh berprofesi ganda, seperti menjadi pengacara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI dan lain sebagainya. Sebab, jika wartawan berprofesi ganda tentunya akan mengganggu independensi wartawan tersebut. Tapi, PNS, Advokat, polisi dan lain-lain dapat menjadi kontributor di salah satu media. Namun, wartawan sebaiknya tidak bekerja atau berprofesi lain,” tandas Atmakusumah, menjawab pertanyaan Nenny Rahmawati salah seorang advokat yang menjadi peserta pada workshop tersebut.
Wartawan yang berprofesi ganda, menurut Atmakusumah, merupakan pelanggaran etika jurnalistik. “Itu pelanggaran etika,” ujar mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ini.
Selain mengimbau wartawan agar tidak merangkap profesi, Atmakusumah juga menganjurkan agar wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Aktivis LSM silahkan membuat buletin untuk memperjuangkan kehendak. Dan wartawan sebaiknya tidak menjadi pengurus/aktivis LSM. Karena bisa berdampak pada konflik kepentingan pada pemberitaan nantinya,” terangnya.
Sementara Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun menyatakan, mendukung penegakan kode etik jurnalistik. “Sebaiknya seluruh wartawan tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diatur lewat kode etik jurnalistik,” tukasnya.
Atmakusumah Astraatmadja dalam Workshop Advokat Berperspektif Pers, membawakan materi Diskriminasi Pers Dalam Negara Demokrasi. Sedangkan, Direktur LBH Pers Jakarta, Hendrayana SH dengan materi Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Hukum Pers. Direktur LBH Pers Manado, Maximus Watung SH, dengan materi Perspektif Advokat dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pers. Ketua Devisi Litigas LBH Pers Jakarta, M Sholeh Ali SH dengan materi, Pengenalan Study Kasus Pers dan Simulasi Penanganan Kasus Pers dan Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun membawakan materi Profesionalisme Jurnalis dan Etika Jurnalistik.(otnie)

Deson Jangan Terjebak Arogansi


Perda PD Pasar Didesak Ditandatangani

Denny Sondakh
Manado, KM -
Terkait Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado yang dipolemikan beberapa oknum anggota Dewan Kota (Dekot) Manado, mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Sekretaris Umum Forum Pemuda Mahasiswa Lingkar Kampus (FPMLK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Elco D Sairatu SSos MSi, Perda PD Pasar yang sudah diparipurnakan Dekot Manado secara yuridis formal sudah sah secara hukum. Bahkan, dirinya meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Danny Sondakh (Deson), untuk tidak terjebak dalam sikap arogansi dewan.
“Untuk itu, diharapkan Perda tersebut jangan dipolemikan. Ketua Dekot Manado Danny Sondakh harus memahami bahwa sistem pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif sifatnya kolektif bukan prerogatif,”ujar Sairatu.
Lanjut menurutnya, secara absolute Ketua Dekot Manado harus menandatangani Perda tersebut, bukan memperlambat. Karena pembahasan Perda itu telah melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus).
“Argumentasi Perda tersebut harus di koreksi, itu merupakan sebuah argumentasi yang keliru. Karena Perda tersebut sudah dibahas ditingkatan Pansus bahkan sudah diparipurnakan,”ungkap Sairatu.
Dirinya menyayangkan sikap Danny Sodakh dan Udin Musa yang dianggap terlambat melakukan koreksi. Seharusnya koreksi dilakukan pada saat pembahasan ditingkatan Pansus atau sebelum diparipurnakan, bukan nanti telah selesai pembahasan.
“Ini namanya memberikan contoh pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat. Untuk itu, sekali lagi kami mengharapkan Ketua Dewan Kota Manado harus secara sportif menandatangani Perda tersebut,”pungkasnya, sembari menambahkan Perda tersebut merupakan keputusan Dekot secara mayoritas, supaya tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat maupun di Dekot sendiri.(jan torindatu)
Tol Manado-Bitung Segera Dibangun
Hanny Sondakh
Sondakh Minta Dukungan Warga
Bitung,KM-
Dalam rangka mendukung program pembangunan, Walikota Bitung, Hanny Sondakh menghimbau seluruh warga Kota Bitung, mendukung program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, yang saat ini sudah dalam tahap pembebasan lahan.
Menurut Sondakh, banyak aspek positif yang didapat dengan membangun jalan tol yang berujung pada pening-katan kesejahteraan masya-rakat.
“Keputusan rapat bersama gubernur Sulut, yang mem-bahas pembangunan jalan tol, sampai akhir tahun, lahan jalan tersebut, sudah harus mencapai 50 persen pembe-basan lahannya, dengan memprioritaskan lahan kosong,”Ungkap Sondakh.
Walikota meminta warga yang memiliki lahan yang akan dibebaskan, agar dapat membantu program peme-rintah ini.
“Semuanya ini untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan perekono-mian kita,”kata Sondakh, sembari menambahkan, tim pembebasan tanah harus bekerja sesuai aturan yang ada dan berharap, panitia bekerja sesuai aturan dan kalau bisa melibatkan semua pihak agar menghindari permasalahan.(yappiletto)