HAG-RJM Lantik Tim Independen

Pelantikan tim independen Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Minahasa

Tondano, KM-
Bertempat di aula kediaman Keluarga Gerungan Walla di Desa Wasian Kecamatan Kakas, Senin (1/10) kemarin, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Minahasa, Hangky Arther Gerungan (HAG) dan Recky Janeman Montong (RJM) dengan resmi melantik tim independen Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Minahasa.
Dari data yang didapat oleh wartawan koran ini, tim independen Kabupaten dan tim independen di 25 Kecamatan yang dilantik oleh HAG-RJM, berjumlah kurang lebih sebanyak 800 personil, dengan diketuai langsung oleh Tito Sumampouw, Sekretaris, James Lewu dan Bendahara, Jones Rumangkang.
Sementara itu, Ketua Tim Independen dalam sambu-tannya mengajak kepada seluruh tim yang telah dilantik, untuk benar-benar memberi diri bagi kemenangan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa, 12-12-2012 mendatang.
“Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman yang sehati dan seperjuangan yang baru saja dilantik, agar kita bisa bersatu bekerja keras serta kompak untuk membuat perubahan di Minahasa ditangan HAG-RJM,” ungkap Tito.
Dilain pihak, RJM sendiri dalam sambutannya singkatnya meminta kepada para tim independen yang telah dilantik, untuk bisa berkerja tanpa kekerasan.
“Marilah kita bekerja dengan penuh iklas dan tanpa kekerasan. Dan untuk meraih kemenangan itu harus dimulai dulu dari diri kita sendiri. Jadi saya minta kepada teman-teman yang baru dilantik, marilah kita bekerja bersama-sama, agar apa yang kita dambakan untuk membuat perubahan di Minahasa bisa tercapai,” ujar RJM. HAG sendiri dalam sambutannya, tak lupa memberikan apresiasi dan ucapan terima-kasih kepada tim independen, yang telah memberi diri dan siap mengawal serta memenangkan HAG-RJM dalam Pemilukada Minahasa, 12-12-2012 mendatang.
“Saya sangat bangga, karena semangat tim independen HAG-RJM, bisa terbukti pada malam ini dengan kehadiran yang sebenarnya saya tidak pikirkan sebelumnya. Untuk saya secara pribadi dan pak RJM tak lupa menyampaikan terima-kasih atas pemberian diri dari bapak, ibu, saudara, saudari sekalian,” jelas HAG.
Lebih lanjut, HAG pun mengimbau kepada tim yang telah dilantik, untuk mengetahui akan apa yang dikerjakan hingga pada hari pemilihan nanti. “Saya kira tim yang telah dibentuk ini sudah mengerti apa yang akan dibuat nanti. Yang pasti, jangan lupa kita harus menyakini para masyarakat bahwa kami (HAG-RJM red) siap akan merestorasi Minahasa menuju era baru tanpa korupsi dan serta tentunya untuk membuat peningkatan kesejahteraan bagi Minahasa,” terang HAG seraya berharap kepada tim independen dalam tugas yang akan dikerjakan dilapangan nanti, bisa membawa damai kepada masyarakat Minahasa. (*)

Tempat Budaya Pinawelaan yang dirusak waktu lalu

Mamoto: Situs Budaya Jangan Dirusak

Manado, KM –
Keberadaan situs warisan budaya di daerah ini memang butuh untuk disikapi secara bijak dan proporsional. Pasalnya, peninggalan tersebut sedikit banyaknya ikut memberikan penegasan soal jati diri dan cerminan kehidupan generasi di masa lalu, tentang keberadaan daerah nyiur melambai ini.
Terkait hal itu, tokoh nasional sekaligus budayawan Sulut DR Benny Jusua Mamoto, menyerukan agar masyarakat diera sekarang, untuk lebih cermat menyikapi warisan leluhur. Salah satunya lokasi yang diklaim sebagai warisan budaya yakni Pinawelaan dan Kameya di Kota Tomohon yang akhinya menuai kontroversial, menyangkut proses pelestarian dan pembongkaran situs karena dianggap telkah disalahgunakan.
“Jika memang watu pinawelaan dan watu kameya di kota Tomohon adalah cagar budaya, semestinya harus dijaga karena merupakan bukti atas rekam jejak budaya dalam rangka mencari kebenaran warisan leluhur,” ujarnya.
Karenanya, Mamoto menghimbau agar masyarakat untuk tidak menjadikan cagar budaya sebagai tempat pesta miras yang berujung pada perbuatan krimanal, bahkan perbuatan maksiat ataupun penyembahan keyakinan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya.
“Peristiwa pengrusakan cagar budaya jangan sampai merusak kerukunan dan kebersamaan masyarakat kota Tomohon dan sulawesi utara pada umumnya,” harapnya.
Diketahui, lokasi Pinawelaan dan Kameya di kota Tomohon akhir-akhir ini menjadi topic hangat di daerah ini, menyusul aksi pembongkaran situs yang diprakarsai oleh  Lurah Kakaskasen I Emma Polii  yang berada ditempat itu. Kejadian itupun dipicu keresahan yang melanda masyarakat Kota Tomohon karena tempat tersebut dituding telah disalahgunakan untuk kiegiatan-kegiatan atau ritual aliran sesat.
Disisi lain, pembongkaran situs tersebut justru ditentang oleh pelaku dan penggiat adat dan budaya Minahasa di Kota Tomohon. Itu dibuktikan lewat rekasi penolakan dan demostrasi yang dilakukan beberapa kali di Kota Tomohon, sebagai bentuk protes terhadap aksi pembongkaran yang dilakukan pemerinatah kelurahan dimana situs itu berada.(JeffrieRM)

 APBDP Tahun 2012 Ketambahan Rp 142 Miliar

Kantor Gubernur Sulut

Manado, KM-
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2012 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, ketambahan yang dana sebesar Rp 142 Miliar lebih. Jumlah tersebut disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir. Siswa Rachmad Mokodongan, kepada sejumlah wartawan di lobi Kantor Gubernur.
Dikatakannya , dana tersebut dibagi ke seluruh SKPD di lingkup Pemprov Sulut untuk memenuhi kebutuhan anggaran sampai akhir tahun 2012 mendatang.
“Kalau sudah dibagi ke seluruh SKPD tentu diharapkan seluruh pembangunan di daerah ini bisa terpenuhi,” terang Mokodongan.
Mokodongan juga menuturkan, SKPD yang paling banyak mendapatkan penambahan anggaran dari APBD-Perubahan 2012 yanki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut.
“PU yang paling banyak. Namun itu disetujui pihak eksekutif maupun legislatif,”jelasnya.
Mokodongan mengatakan, untuk APBD-Perubahan Sulut tahun ini, sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, pihak Kemendagri melalui Direktur Anggaran Daerah memberikan aspresiasi atas ketepatan waktu Pemprov Sulut dalam mengajukan Ranperda APBD-Perubahan.
“Tim sudah ke Kemendagri menyampaikan pengajuan Ranperda APBD-Perubahan. Bahkan disana tim mendapat pedoman penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013,”tandasya.(onal)

Polisi Tidur Belakang Megamas Diprotes

Demo sopir Malalayang

Ratusan Sopir Angkot Malalayang ‘Serbu’ Kantor Walikota

Manado, KM –
Untuk memprotes pengalihan jalur angkutan kota (angkot) trayek Pusat Kota-Malalayang, yang harus melewati jalan belakang kawasan Megamas, ratusan sopir angkot Malalayang mendatangi kantor Walikota Manado dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, di bilangan Tikala, Senin (1/10) kemarin.
Tuntutan para pengunjuk rasa itu, meminta pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengembalikan jalur lama yakni melewati jalan Piere Tendean boulevard. Menurut mereka, kebijakan pengalihan jalur melewati jalan belakang Megamas tidak efektif, apalagi di jalan tersebut terdapat tiga gundukan ‘polisi tidur’ yang dianggap merusak bagian bawah kendaraan.  
“Kami meminta pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengembalikan jalur Pusat Kota-Malalayang ke jalur yang lama yakni melewati jalan Piere Tendean boulevard. Jika memang harus melewati jalan belakang Megamas, kami minta polisi tidur yang ada untuk diangkat,”tandas salah seorang pengunjuk rasa, yang mendapat aplaus teman-temannya yang lain.
Wakil Walikota Harley Mangindaan, yang menerima pengunjuk rasa mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado akan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado untuk mencari solusi tentang rekayasa lalu lintas khususnya trayek Pusat Kota-Malalayang.
Menurut Mangindaan, apa yang disuarakan oleh kalangan sopir angkot akan menjadi perhatian pemerintah termasuk ‘polisi tidur’ di jalan belakang Megamas.
 “Harapan yang sudah disampaikan tadi oleh para sopir angkot, yakni polisi tidur akan kita konkritkan dengan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Manado. Seperti apa konkritnya, kita akan bahas bersama sesuai dengan tuntutan para sopir,”ujar Wawali.
Lanjut dikatakan, permintaan para sopir agar selama polisi tidur belum dibongkar mereka meminta untuk melewati jalan Piere Tendean, tambah Mangindaan, akan dibicarakan dulu dengan kepolisian dan berbagai pihak termasuk melibatkan kalangan sopir angkot.
“Takutnya jika kebijakan yang kami ambil tidak sesuai keinginan para driver angkot. Makanya, perlu keterlibatan semua pihak termasuk kalangan sopir angkot, mau dibuat bagaimana itu yang akan kita bahas,”pungkas Wawali.
Sementara, pantauan Koran Manado saat aksi unjuk rasa digelar, banyak penumpang Pusat Kota-Malalayang yang terlantar. Pasalnya, semua angkot jurusan Malalayang ikut serta dalam demo tersebut.(jan torindatu)

Galian Kabel Optik Telkom di Walewangko Disorot

Langowan, KM –
Proyek galian kabel optik milik PT Telkom di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat, mendapatkan sorotan tajam dari sejumlah warga setempat.
Pasalnya, hingga memasuki dua pekan pelaksanaan pekerjaan, tumpukan-tumpakan tanah masih dibiarkan, sehingga menggangu aktifitas warga yang tinggal di daerah tersebut dan para penguna jalan.
Salah satu tokoh pemuda di Desa Walewangko, Donny Rumagit, kepada wartawan, Minggu (30/9) kemarin menuturkan bila proyek pekerjaan galian optik tersebut, bisa mengakibatkan penyakit bagi warga.
“Kami mempertanyakan akan proyek galian optik ini, karena sudah hampir dua pekan tumpukan dari galian yang dilakukan, masih dibiarkan begitu saja. Kalau ini dibiarkan debu-debu yang berterbangan dari sisa tumpukan itu bisa mengakibatkan ISPA bagi para warga,” ungkap Rumagit.
Lanjut,Rumagit menambahkan selain bisa mengakibatkan ISPA, tumpukan-tumpukan tanah itu, juga sering membuat kemacetan. “Kami meminta pihak kontraktor atau yang menangani pekerjaan ini, untuk bisa segera mengangkat sisa-sisa material dari galian yang telah dilakukan,” harapnya.(Fernando kembuan)

PK Golkar Desak Percepat Musdalub

Jeffry Polii SIK

Tomohon, KM –
Polemik diinternal Partai Golkar Kota Tomohon nampaknya belum juga tuntas, seriring dengan teraktung-katungnya pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Akan hal ini, kalangan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar kembali menyerukan agar agenda tersebut dipercepat pelaksanaannya.
Sejumlah pengurus keca-matan Partai Golkar Kota Tomohon masing-masing Fargo J Tular, Fadly Rumondor SP, Jeffry Polii SIK, mengaku prihatin atas fenomena yang melilit internal partai. Pasalnya, tak ada hal prinsip yang menghambat pelaksanaan Musdalub. Karena komposisi peserta Musdalub masih utuh, mengingat tak adanya reposisi atau pergantian dalam strukur PK di lingkup PG Kota Tomohon. itu sebagaimana hasil dari kunjungan kerja ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG, yang dilakukan belum lama ini oleh sejumlah petinggi partai di Sulawesi Utara dan sejumlah daerah Kabupaten/Kota.
“Memang kami pengurus dipanggil oleh salah satu petinggi DPP PG yang berkompeten dalam kaitan dengan organisasi, dan keluhan kami adalah soal terkatung-katungnya Musdalub atau sengaja diulur. Serta adanya rencana yang tidak sesuai dengan surat DPP PG akan hal rencana pergantian pengurus kecamatan, sebagaimana sempat terangkat oleh kebijkaan karateker ketua DPD II PG Kota Tomohon. Itu kira-kira yang kami sampaikan ke salah satu petinggi DPP PG yang di sertai dengan surat dari Pengurus kecamatan,” ujar Jepol –sapaan akrab Jeffry Polii— selaku ketua PG Kecamatan Tomohon Timur.
Lebih tegas lagi lanjut Polii meniru ketegasan DPP. Dikatakannya, seluruh Indonesia tidak melakukan pergantian pengurus kecamatan. “Bilamana di Kota Tomohon melakukannya, maka akan ada langkah preventif yang akan dikeluarkan oleh DPP PG terhadap kebijakan yang timbul akibat pergantian jika di lakukan” ujar Jepol sapaan akrab pengurus kecamatan Tomohon Timur meniru ketegasan petinggi DPP PG itu.
Disisi lain Musdalub sudah diambil alih pelaksanaannya oleh DPD I Provinsi Sulawesi Utara, dengan menyertakan penun-jukkan karateker Ketua kepada salah pengurus DPD Provinsi untuk mengendalikan jalannya amanat organisasi Golkar di Kota Tomohon. (yongkie sumual) 

Legislator Bitung Minta Pemangkasan THL Dibatalkan

Bitung,KM-
Meskipun dalam skala tingkat nasional, telah diberlakukan surat edaran disetiap daerah mengenai rasionalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bitung terhitung 1 Oktober 2012, DPRD Bitung menolak pemberlakukan tersebut. Setelah Ketua Fraksi Peduli Indonesia Raya (PIR), Drs Lexi Maramis, yang juga Ketua Komisi C DPRD Bitung menyatakan menolak, kini giliran legislator Fraksi PDI Perjuangan, Victor Tatanude SH menyatakan hal yang sama. Kedua politikus ini, sangat tidak setuju jika dilakukan pemangkasan terhadap sejumlah THL, apalagi yang bertugas di sekretariat DPRD Bitung.
Menurut Tatanude, Pemkot Bitung dapat mempertim-bangkan jika akan melakukan pemangkasan (rasionalisasi) THL di Sekretariat DPRD Bitung. “Kami melihat justru THL perlu di tambah, mengingat beban pekerjaan di DPRD membutuhkan per-sonil yang besar,”tandasnya, Senin (1/10) kemarin.
Tatanude juga menam-bahkan, perlu dipertimbang-kan matang jika Pemkot Bitung bermaksud melakukan rasionalisasi THL, karena menurutnya, mungkin saja di SKPD lain dapat saja dilakukan pemangkasan, namun di Sekretariat DPRD perlu dikaji kembali. “Banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh PNS, tapi bisa dilakukan THL, ini butuh pertimbangan,”Ujar Ketua komisi A ini. (yappiletto)

Escavator Terbakar Diduga Rekayasa PT MMP

Bangka Mencekam,Pemkab Mengaku tak Tahu

Minut, KM -
Ketegangan antara warga di Pulau Bangka Kecaramatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan pihak perusahaan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang sementara ini berupaya menguasai wailayah pulau itu demi kepentingan mengambil hasil bumi berupa biji besi dan bahkan santer dikabarkan termasuk emas, kian mencekam.

Pasalnya, subuh Senin (01/10) kemarin sekitar pukul 04.00 Wita satu unit alat berat jenis escavator milik PT MMP terbakar. Atas kejadian ini, warga setempat dicurigai sebagai penyebab. Sehingga pihak PT MMP meminta aparat Kepolisian dalam hal ini Satuan Brimbo untuk turun ke lokasi dan melakukan pengamanan.
Namun demikian, warga tetap menyatakan tidak mengetahui kejadian tersebut apalagi melakukan aksi itu. “Ada 50-an hingga ratusan personil Brimob dikabarkan turun ke Pulau Bangka dengan maksud melakukan penga-manan,” tandas Budi, sumber yang dapat dipercaya, kemarin.
Menariknya lagi, isu merebak, akan terjadi bentrok antara aparat yang diminta PT MMP dengan warga setempat yang kontra dengan kehadiran PT MMP.
Dari informasi lain didapat, upaya membakar escavator semata-mata demi me-goalkan langkah PT MMP untuk menghadirkan aparat keamanan di wilayah pertam-bangan sekaligus memudakan kegiatan pertambangan yang seungguhnya tak hanya biji besi melainkan juga memiliki kandungan emas. “Kejadian ini sepertinya settingan untuk memuluskan kegiatan tambag disana (di pulau Bangka, red). Dengan adanya masalah, tentu ada alas an untuk menghadirkan aparat,” tandas anggota DPRD Minut, Ir Herman Papia kepada sejumlah wartawan, kemarin.
Lain lagi, persoalan PT MMP dan warga di Pulau Bangka semakin keruh karena kehadiran pihak ketiga yang sengaja menunggangi sehing-ga persoalan di pulau Bangka tak bisa tuntas dan berakhir manis. “Ini pasti ada yang tunggangi, paling tidak dia orang besar di Sulut. Tak mungkin jika tidak ada yang menunggangi karena dasar kepentingan tertentu,” tukas anggota DPRD Minut, Denny Sompie SE.
Pemerintah Kabupaten sendiri, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Johanes Rumambi terkesan enggan berkomnetar lebih. Anehnya, Sekda mengaku belum men-dengar informasi akan keja-dian tersebut. “Kita baru dengar. Harusnya instansi teknis yang melakukan pe-mantauan dan melaporkannya kepada pimpinan,” tandas Sekda, kemarin. (hendrasamuel)

Bolsel Marak Pembalakan Liar

Molibagu, KM –
Pembalakan liar di wilayah Bolsel hingga kini masih terus terjadi. Sepertinya butuh formula khusus untuk memberantas para perambah hutan yang semakin merajalela. Selain pembersihan oknum aparat tertentu instansi terkait, praktek mem-back up ilegal loging juga menjadi warna tersendiri.
Olehnya dibutuhkan pola baru untuk membuat jerah para pembalakan liar.
Bupati Bolsel, Hi Herson Mayulu SIP melalui Kabag Humas Ahmadi Modeong mengatakan, praktek tersebut mutlak harus diberantas. Langkahnya harus dimulai dari aparat desa, baik Sangadi (Kepala Desa) hingga perangkat lainnya.
Kata Modeong, Bupati Mayulu sudah menegaskan jangan sampai ada Sangadi yang ikut memback-up para cukong kayu dengan menerima imbalan. "Pemberantasan ini dimulai dari Desa baik Sangadi hingga perangkat. Sangadi jangan dijadikan alat untuk memback-up bisnis para cukong kayu dengan fee dari oknum-oknum tertentu," terang Modeong menirukan pernyataan Mayulu. Lanjut dia, kondisi hutan di wilayah Bolsel saat ini sasaran pembalakan liar.
Sementara diketahui, Bolsel salah satu wilayah yang rawan bencana banjir, tanah longsor akibat penggundulan hutan yang sudah memburuk.
Terpantau, hingga kini truk-truk pengangkut kayu hasil jarahan di hutan+hutan Bolsel masih saja terus terjadi.
Penempatan sjumlah pos yang disiagakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) yang tersebar di wilayah Bolsel, seperti di Desa Dumagin A, Kecamatan Pinolosian Timur, Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki dan satu pos khusus di Kecamatan Posigadan terkesan tak berkutik. (tox manoppo)