HAG saat temu relawan HAG-RJM di desa Sendangan dan Uner Kecamatan Kawangkoan

Korupsi harus Diberantas Total
HAG Tekankan Pendukung Hindari Black-Campaigne

Kawangkoan, KM –
Calon Bupati dan Wakil Bupati Hangky Arther Gerungan dan Recky Janeman Montong semakin popular dengan sebutan HAG-RJM, terus menuai simpatik warga.

Saat temu relawan HAG-RJM di wilayah Kawangkoan Raya di Desa Sendangan, Rabu (17/10) kemarin, HAG didampingi Ketua Tim Sukses Tito Sumampouw mendapat sambutan luar biasa Denny Laloan Koordinator relawan HAG-RJM wilayah Kawangkoan Raya, Yappy Palar, Johnny Buyung, Maxi Rompas serta fanatis beberapa wilayah.
Terbukti jubelan pendukung, simpatisan, serta warga Kawangkoan yang memadati hingga luar halaman lokasi pertemuan, memastikan dukungan besar dipetik bakal calon bupati HAG-RJM.
Sambutan tokoh masyarakat Yappy Palar mengklaim HAG-RJM unggul dibanding calon lain terbukti dari dukungan luar biasa seperti sekarang ini.
“Kami pendukung fanatik yang sangat optimis sehingga kami berani mengklaim HAG-RJM bupati dan wakil bupati Minahasa yang akan terpilih. Terlebih lagi kami sangat merindukan adanya perubahan besar, karenanya kami komit tema Restorasi Minahasa dipakai HAG-RJM untuk membangun Minahasa kedepan,” ujar Palar.
Diminta menjawab beberapa pertanyaan, HAG dalam sambutannya menyatakan bangga dan berterima kasih atas sambutan luar biasa warga Kawangkoan.
“Ini pertanda baik terhadap Restorasi Minahasa yang dikedepankan HAG-RJM. Karena itu saya dengan pak RJM beserta tim sangat bangga dengan sambutan luar biasa ini, apalagi komunitas ini terbentuk hanya secara sukarela,” kata HAG memulai saat diminta menjawab beberapa pertanyaan.
Pengusaha sukses yang berkeinginan ciptakan perubahan besar ini menggaris bawahi, apa yang menjadi visi-misi masyarakat dipastikan menjadi visi-misi HAG-RJM juga dalam membangun Kabupaten Minahasa.
Soal maraknya korupsi, HAG mengatakan, Restorasi Minahasa yang menjadi kampanye HAG-RJM bertujuan membangun Minahasa tanpa korupsi, karena korupsi penyakit yang harus diberantas samapai ke akar-akarnya,” papar HAG lagi.
Dikatakannya, jika HAG-RJM diberi kesempatan memimpin Minahasa, masyarakat diberi kesempatan menegur sekaligus mengawasi roda pemerintahan secara langsung.
“Sudah menjadi nazar kami berdua (HAG-RJM), bahwa kami tidak akan korupsi selama memimpin Minahasa. Dan menjadikan Minahasa lebih aman, berbudaya, dan lebih berlandas ungkapan Sitou Timau Tumou Tou tokoh besar Sam Ratulangi,” tandas HAG.
Menurutnya, kabinet HAG-RJM kelak memperhatikan apa yang dirindukan masyarakat, soal keamanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sarana lain yang dibutuhkan. “Tim relawan yang mendukung HAG-RJM, saya minta untuk tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyesatkan calon lain. Hindari black-campaigne terhadap calon lain, tetapi sampaikan apa adanya HAG-RJM kepada orang sekitar kita,” tutur HAG mengingatkan para tim relawan.
Tak kalah menarik, kunjungan HAG bersama tim yang juga dihadiri Ketua Pengarah Relawan Vanny Kaparang, politisi Joost Th Pati, tokoh masyarakat Welly Massie, Jufry Suak, serta jubelan warga, ketika bertandang ke basis muslim Kawangkoan di Desa Uner. “Saya berharap kita tetap menjaga kerukunan antara umat beragama sekitar kita. Mari torang jaga HAG atau Hubungan Antar Golongan, agar kerukunan dapat tetap terbina antar sesamaumat beragama,” pungkasnya.(tim km)

Rommy Leke

Warga Tikela dan Sawangan Enggan di Data
850 Warga Dapil I Ancam Golput
Tondano, KM –

Indikasi akan banyaknya aksi warga yang memilih menjadi Golongan Putih (Golput) dalam momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa mulai terlihat. Salah satunya bakal terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Sesuai dengan hasil penetaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dapil ini, terungkap sekitar 850 warga menolak untuk mengikuti pilkada. Nominal itu merupakan akumulasi dari DPT di Desa Tikela dan Desa Sawangan Kecamatan Tombulu. Dimana, sekitar 350 pemilih di desa Tikela menolak untuk di data sebagai calon pemilih dalam Pilkada. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sawangan, sekitar 500 pemilih memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk masuk dalam DPT. 
Hal memiriskan ini ikut dibenarkan salah satu komisioner Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Minahasa, Rommy P Leke,SE,MSi. Dijelaskannya, dari sekitar 673 warga Desa Tikela, hanya 323 diantaranya yang bersedia didata dan masuk DPT. Sementara itu, di Desa Sawangan tepatnya di wilayah Perum Mahkota Siau Malendeng, dari sekitar 600 penduduk hanya sekitar 100 orang yang bersedia masuk DPT Pemilukada Minahasa
“Terkait masalah ini, kami hanya bertugas untuk mendaftarkan masyarakat yang ada di wilayah Minahasa masuk DPT untuk Pemilukada Minahasa, bila ada masalah seperti ini, kami hanya bisa menghimbau warga diwilayah tersebut mau didata di wilayah Minahasa untuk masuk DPT, demi suksesi Pemilukada Minahasa, dan sampai sejauh ini kami akan melakukan komunikasi dengan warga yang membuat penolakan tersebut,” ujar Leke yang juga selaku Koordinator wilayah (Korwil) satu untuk Kecamatan Tombulu, Pineleng dan Tombariri.
Diungkapkan Leke, persolan itu terungkap saat dirinya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tombulu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sawangan dan Tikela, serta Hukum tua Desa Sawangan dan Tikela, menggelar rapat koordinasi yang juga dihadiri Lurah Malendeng Kota Manado, untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
“Persoalan yang muncul di lapangan, warga yang bermukim di dua wilayah tersebut, enggan didata masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan alasan, warga mengklaim mereka bukan warga Minahasa, melainkan warga Malendeng Kota Manado,” ujar Leke.(fernando kembuan)

Protes Aksi Kekerasan Atas Jurnalis
Wartawan Datangi Markas Lanudsri Manado
 

Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, bersama puluhan wartawan di Manado melakukan orasi di zero point, Rabu (17/10) kemarin.

Manado,KM—
Aksi solidaritas puluhan wartawan di Kota Manado yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, berlanjut di Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Lanusdri) Manado.

Danlanudsri, Kolonel Ferdinand Roring menerima dengan senang hati kedatangan para wartawan, yang di pimpin Ketua dan Sekretaris AJI Manado, Yoseph E Ikanubun dan Ishak Kusrant di markasnya. Meski hanya 15 orang perwakilan wartawan, Roring pun langsung berdialog secara terbuka.
“Saya terbuka untuk kawan-kawan jurnalis, kita jalin komunikasi yang baik. Saya juga secara pribadi ikut menyayangkan kejadian di Riau. Dan saya berharap ini tidak terjadi di Manado,” tandasnya.
Dikatakan Pamen yang baru tiga minggu menjabat Danlanustri Manado ini, kejadian kekerasan terhadap jurnalis tidak akan terjadi kalau sama-sama memahami tugas masing-masing.
“Komitmen saya, Manado tetap damai dan tidak ada kekerasan terlebih kepada wartawan. Mudah-mudahan Manado bisa jadi contoh terjalinnya hubungan baik TNI AU dan jurnalis,” papar Roring.
Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun, menuturkan kekerasan terhadap pekerja pers tak perlu terjadi seperti yang dilakukan oknum perwira menengah di Riau. “Kami mengecam tindakan tersebut dan harus ditindak tegas,” tukasnya, Rabu (17/10).
Sebelumnya, aksi solidaritas terhadap wartawan di Riau, yang dianiaya oleh oknum Pamen TNI AU ini, puluhan jurnalis dan elemen mahasiswa melakukan aksi damai di kawasan Megamall dan zero point. Mereka melakukan orasi, agar jangan lagi terjadi kekerasan terhadap pekerja jurnalis.
Selain itu mendesak penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis. “Kami menuntut para pelaku itu diadili sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi mendorong kesadaran setiap warga Negara bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh hokum,” tegas Iknubun dalam orasinya.
Diketahui, kasus ini menimpa Wartawan TV One yang dipukul dan kameranya disita. Demikian juga dengan Didik dan Rian, fotografer Harian Riau Pos dan LKBN Antara. Selain dipukul, kamera keduanya juga disita, saat akan mengambil gambar reruntuhan pesawat pesawat tempur Hawk 200 milik TNI AU, pada Selasa (16/10) lalu di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau. (otnie)

Benny Ramdhani

Anggaran Kesehatan Rp 730 Juta Dipertanyakan
Pemkab Minahasa Berhutang Ratusan Juta ke ASKES
4.800 Warga Miskin Minahasa Tanpa Jamkesda
Manado, KM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang dipimpin Bupati Drs Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dinilai tak memiliki empati dan tak peduli dengan rakyat miskin di Minahasa. Faktanya, meski telah didukung dengan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Induk, tapi kenyataannya 4800 masyarakat miskin justru dibiarkan kehilangan hak atas pelayanan kesehatan gratis.

Tragisnya lagi, anggaran berbandrol Rp 730 Juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin disinyalir telah raib. Nominal tersebut terdiri dari anggaran sebesar Rp 480 juta di tahun 2012 yang ternyata tak terserap untuk pembayaran pendaftaran Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi  masyarakat miskin, serta dana kesehatan tahun 2011 sebesar Rp 250 juta yang tak terbayarkan dan menjadi hutang kepada pihak ASKES. 
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Benny Rhamdani saat diwawancarai Koran Manado dikediamannya, baru-baru ini. “Anggaran untuk jaminan pelayanan kesehatan itu sudah dianggarkan dalam APBD Induk Minahasa tahun 2011. Pertanyaannya, kemana dana 250 juta rupiah tersebut yang sifatnya masih berhutang dan tidak dibayarkan kepada pihak ASKES?. Ini juga harus dikejar oleh masyarakat,” tegas Rhamdani.
Politisi yang terkenal vocal memperjuangkan kepentingan masyarakat itu menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya dari pihak ASKES, sebanyak 4800 masyarakat miskin yang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jamkesda oleh pemkab Minahasa. Bukti tidak didaftarkannya masyarakat miskin itu terlihat dari tidak dibayarkannya kewajiban pemerintah kabupaten, sebesar 480 juta rupiah ke pihak ASKES sebagai bentuk pembayaran  jaminan kesehatan.
“Yang dianggap keterlaluan adalah hak kesehatan itu merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak dasar itu menjadi wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersifat gratis melalui subsidi APBD. Seperti halnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk jamkesmas misalnya dan pemprov mengalokasikan dana untuk jamkesda,” ujar Rhamdani.
Lanjut kata dia, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, Pemkab Minahasa satu-satunya Kabupaten yang tidak mendaftarkan rakyatnya sebagai peserta Jamkesda. Padahal, menurut konstitusi rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 
“Sikap pemerintah ini harus dihukum masyarakat. Karena Pemkab telah melakukan pembiaran terhadap masyarakat miskin bahkan telah sewenang-wenang menghilangkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang bersifat wajib untuk dipenuhi pemerintah,”ujarnya.
Disampaikan pula, tidak dijalankannya kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan dana Rp 480 juta ke pihak Askes di tahun 2012 ini  yang menyebabkan 4800 rakyat miskin kehilangan hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu Pemkab Minahasa juga masih berhutang 250 juta kepada institusi yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Berhutangnya Pemkab Minahasa terhadap dana yang harus dipenuhi kepada pihak Askes sebagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan palayanan pelayanan kesehatan dan tidak didaftarkannya kembali masyarakat miskin untuk pelayanan kesehatan di tahun 2012 menunjukkan jika Pemkab Minahasa tak memiliki empati dan tak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin,” tutur Rhamdani. (JeffrieRM)

Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Kian Pasti
Bitung,KM-

Pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, semakin diseriusi pihak Pemerintah Provinsi Sulut. Hal ini, dibuktikan dengan undangan rapat pembebasan lahan jalan bebas hambatan tersebut.
Rapat dipimpin Gubernur Sulut SH Sarundajang dan dihadiri Wakil Walikota Bitung, Max J Lomban, serta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulut, Albert Katuuk SSi, Rabu (17/10) kemarin, di ruang WOC, Kantor Gubernur Sulut.
Inti dari rapat tersebut memutuskan, akhir tahun 2012 ini, 50 persen biaya pembebasan lahan harus terbayarkan kepada pemilik lahan.
“Kami prioritaskan dahulu, tanah kosong, sedangkan harga tanah untuk di jadikan lahan jalan Tol, Rp 30.000 per meter,”Ungkap Lomban, sambil menambahkan, warga pemilik lahan yang terkena rencana pembangunan jalan Tol, menghindari para spekulan yang berlaga beli tanah dengan harga murah, kemudian dijual kepada panitia pembebasan dengan harga mahal.
“Kalau orang bayar tanah dari 4,5 bulan yang lalu indikasi spekulan, tahun ini lebih bagus 50 persen sudah dibebaskan, panitia 9 di Bitung harus serius, jalan tol adalah satu keharusan karena berdampak bagi perekonomian sulut khususnya Bitung dan Minahasa Utara, mengapa jalan tol harus dibuat karena jalan manado-bitung sekarang sudah tidak pas lagi,”ujarnya.
Pembebasan lahan ini, didukung Kapolda Sulut, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi. Gubernur juga menegaskan kembali, di Kota Bitung, tidak ada lagi tanah adat, karena setelah undang-undang agraria di terbitkan, Bitung tidak ada lagi tanah adat dan tanah pasini.(yappiletto)

Pejabat Daerah Diperas

Kajari Palsu Gentayangan di Minut
Minut, KM -

Modus penipuan dengan menggunakan nama Kajari Airmadidi Irvan Samosir SH MH rupanya mulai marak terjadi. Seperti yang ditemukan kemarin, ada seorang oknum yang mau mencoba menipu kepala SKPD yang kali ini sasarannya Kadis PU Minut.
Dimana, aksinya itu dijalankan dengan menghubungi pertama kali ajudan bupati, kemudian meminta nomor telepon Kadis PU Minut. Setelah itu mencoba untuk menghubungi Kadis PU dengan alasan meminta bantuan untuk pergeseran jabatan di Kajari, dan menjanjikan akan membantu Kadis tersebut bila mendapat kesulitan.
Tak tanggung-tanggung, Kajari palsu itu meminta uang sebesar Rp5-10 juta dan targetnya diminta untuk untuk mentransfer uang ke rekening yang sudah diberikan, selanjutnya akan dikirim ke Bendahara Kejagung. Hal ini mengundang reaksi keras dari pihak Kejari Airmadidi, sehingga mendapat perhatian serius dan akan diusut.
Menurut Kajari Airmadidi Irvan Samosir SH MH melalui Kasie Intel Kejari Airmadidi Bobby Selang SH, modus penipuan seperti ini memang sudah beberapa kali terjadi dan biasanya mereka itu tergolong cerdik meminta uang kepada targetnya. “Untuk itu dihimbau jangan mudah percaya kalau ada yang mau mencoba meminta uang mengatasnamakan Kajari, sebab itu tidak benar,” harap Selang.
Selain Kadis PU, ada juga beberapa kepala SKPD yang sudah pernah dimintai uang seperti itu dari penelpon gelap. Sehingga kasus ini, memang menjadi hal serius yang harus dibahas. Lanjut Bobby, orangnya itu pasti bisa ketahuan, dan kami sudah menseriusi itu dengan melacak nomor teleponnya lewat GPS (Global PositioningSystem) dan kalau ditemukan akan diproses.
Sebab bisa saja ada korban yang sudah terlanjur percaya dan akhirnya uang sudah ditransfer. “Keseriusan masalah ini harus menjadi perhatian semua, sebab modus catut nama seperti ini bisa saja masih akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menipu,” tegasnya.(hendrasamuel)

Aset Milik Tomohon Masih Ditahan Provinsi

Tomohon, KM-
Meski sudah 9 tahun berstatus daerah otonom, namun hingga saat ini masih ada aset yang seharusnya menjadi milik Pemkot Tomohon yang ditahan pihak Provinsi Sulawesi Utara. Aset dimaksud adalah kantor Panti Sosial Makaaruyen beserta sejumlah bangunan yang terletak di Walian I Tomohon Selatan.
Begitu juga dengan bangunan yang digunakan oleh DPRD Kota Tomohon.
“Harusnya, begitu Tomohon resmi jadi daerah baru, semua aset yang ada di Tomohon otomatis menjadi hak milik. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003,” tegas Michael M Wowor SSos dan Refly P Mamengko SIP, pemerhati pembangunan dan kemasyarakatan Kota Tomohon.(mtc)

Kumaat: Manado Butuh Jembatan Penyeberangan

Teddy Kumaat

Manado, KM –
Agar kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kota Manado diminimalisir, sebaiknya ketersediaan fasilitas seperti jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki secepatnya disediakan. Selain itu, dengan adanya jembatan penyeberangan aka nada jaminan rasa aman kepada masyarakat pejalan kaki yang menggunakan jalan-jalan protokol dari kendaraan roda dua dan empat.
Hal ini disampaikan legislator Sulut, Teddy Kumaat,SE kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/10) kemarin. Dikatakannya, banyak hal yang mendasari kebutuhan akan jembatan penyeberangan. Selain rasa aman, keteriban di jalan raya juga dapat menciptakan dapat memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Apalagi makin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor di Kota Manado yang menjadi ibu Kota Provinsi.
“Jembatan penyeberangan banyak manfaatnya. Selain menciptakan ketertiban bagi penggunaan jalan, juga bermanfaat untuk keselamatan warga. Apalagi, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah di Kota Manado,”ujarnya, anggota Komisi II DPRD Sulut ini.
Ditambahkannya, letak jembatan penyeberangan tentu harus berada di titik-titik yang berbahaya serta  di lokasi dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
“Seiring dengan kemajuan kota, saat ini banyak tempat di Kota Manado dengan tingkat kepadatan pengguna jalan yang relatif tinggi. Jembatan penyeberangan sangat dibutuhkan ditempat seperti itu,”jelasnya.
Diketahui, beberapa tahun lalu dibeberapa ruas jalan Kota Manado sebenarnya telah memiliki jembatan penyeberangan. Sayangnya, akibat minimnya kesadaran warga serta kurangnya ketegasan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan jembatan, menyebabkan fasilitas tersebut tak berfungsi. Parahnya lagi, beberapa bangunan jembatan penyeberangan justru telah beralih fungsi. (JeffrieRM)

Bolsel Minim Lapangan Kerja

Molibagu,KM –

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) dinilai sangat kurang. Hal itu diakui Sekertaris Dinas Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bolsel, Ismail Midu, Rabu (17/10) kemarin.

Menurutnya, sejauh ini tercatat baru 20 tenaga kerja di Bolsel dari 59 ribu jiwa. Itupun bekerja di mini market dan koperasi.

"Kita memang belum mempunyai perusahaan besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja," kata Ismail.

Sementara diketahui banyak warga yang telah berusia produktif akhirnya memilih bekerja di luar daerah. Sebagian besar juga terjun ke pertanian maupun perikanan lokal.

"Paling tidak kalau kami tidak dapat pekerjaan di sini harus ke Manado atau Jakarta dan Kalimantan maupun daerah lain," tutur  Ibrahim dan sejumlah warga lainnya yang mengaku warga Molibagu.

Ke 20 tenaga kerja itu pun ternyata hanya mendapat upah seadanya.

"Yang terpenting kami bisa kerja di sini, sebab kalau ke luar daerah tidak ada biaya," tutur salah satu pramuniaga di Molibagu tersebut. (Tox)