Wawali Manado Terima Aspirasi Warga Bantik Malalayang
 |
| WARGA Bantik Malalayang menyampaikan aspirasi mereka dihadapan Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan, Senin (21/10) kemarin.(Foto: ist) |
Manado, KM -
Warga Bantik se Kecamatan Malalayang mempertanyakan penempatan lurah bukan orang Bantik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di Kecamatan Malalayang, seperti Lurah Malalayang Satu Barat dan Lurah Malalayang Dua.
Hal itu disampaikan warga Bantik Malalayang saat menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Walikota Manado, kawasan Tikala, Senin (21/10).
Kedatangan puluhan warga Bantik Malalayang itu diterima Wakil Walikota Harley AB Mangindaan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Rum Usulu, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Xaverius Runtuwene SIP.
“Warga setempat tidak menginginkan yang memimpin di kelurahan mereka bukan berasal dari suku Bantik,”tandas Jones Mamitoho, koordinator warga adat Bantik Malalayang.
Menurutnya, warga Bantik Malalayang meminta Pemkot Manado untuk mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bantik, di wilayah Minanga Malalayang.
Menanggapi aksi warga Bantik tersebut, Wawali menegaskan Malalayang merupakan bagian dari Kota Manado yang menghormati pluralisme, wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.
“Berilah waktu bagi Camat dan Lurah di sana untuk mengenal dengan jelas wilayah yang dipimpinnya. Pemkot menjamin tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan. Karena, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Malalayang,”tukas Ai, sapan akrab Wawali.
Wawali meminta warga Malalayang untuk memahami penempatan pejabat di Malalayang berdasarkan pertimbangan aturan pemerintahan, dan bukan karena pertimbangan adat atau sukuisme.
“Biarlah kota Manado menjadi contoh kerukunan antar semua suku, yang ada sesuai dengan motto Torang Samua Basudara,”pungkas Wawali.(jan torindatu)
Warga Bantik se Kecamatan Malalayang mempertanyakan penempatan lurah bukan orang Bantik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di Kecamatan Malalayang, seperti Lurah Malalayang Satu Barat dan Lurah Malalayang Dua.
Hal itu disampaikan warga Bantik Malalayang saat menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Walikota Manado, kawasan Tikala, Senin (21/10).
Kedatangan puluhan warga Bantik Malalayang itu diterima Wakil Walikota Harley AB Mangindaan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Franky Mewengkang SIP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Rum Usulu, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Xaverius Runtuwene SIP.
“Warga setempat tidak menginginkan yang memimpin di kelurahan mereka bukan berasal dari suku Bantik,”tandas Jones Mamitoho, koordinator warga adat Bantik Malalayang.
Menurutnya, warga Bantik Malalayang meminta Pemkot Manado untuk mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bantik, di wilayah Minanga Malalayang.
Menanggapi aksi warga Bantik tersebut, Wawali menegaskan Malalayang merupakan bagian dari Kota Manado yang menghormati pluralisme, wawasan kebangsaan dan kebhinekaan.
“Berilah waktu bagi Camat dan Lurah di sana untuk mengenal dengan jelas wilayah yang dipimpinnya. Pemkot menjamin tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan. Karena, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Malalayang,”tukas Ai, sapan akrab Wawali.
Wawali meminta warga Malalayang untuk memahami penempatan pejabat di Malalayang berdasarkan pertimbangan aturan pemerintahan, dan bukan karena pertimbangan adat atau sukuisme.
“Biarlah kota Manado menjadi contoh kerukunan antar semua suku, yang ada sesuai dengan motto Torang Samua Basudara,”pungkas Wawali.(jan torindatu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar