 |
| WAGUB Sulut, Dr Djouhari Kansil saat menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Batam Kepri.(foto ist) |
WAKIL Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Dr Djouhari Kansil, Kamis (24/10), menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Rapat yang dihadiri 8 Provinsi Kepulauan tersebut dilaksanakan di hotel SwissBell Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Ke 8 Provinsi kepulauan tersebut, masing-masing, Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut. Gubernur Kepri, M Sani pada kesempatan itu, menyatakan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK), akan terus berjuang untuk mewujudkan undang-undang Provinsi Kepulauan.
Sementara itu, Wagub Kansil menyatakan, pertemuan ini sangat penting guna membangun komunikasi bersama.
"Pembangunan provinsi kepulauan beda dengan tempat lain. Provinsi maritim harus diwujudkan, guna menggali potensi lain
BKPK dibentuk dengan dasar pemikiran adanya kesamaan karakteristik wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Disamping itu kemajuan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan secara umum masih jauh tertinggal.
“Untuk mendapatkan pengakuan dan perlakukan khusus dari pemerintah maka BKPK hadir dengan satu tekat perjuangan bagaimana memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah untuk membangun provinsi kepulauan,”terang Kansil.
di provinsi kepulauan,"ujar Kansil.
Diketahui, BKPK ini berdiri sejak 10 Agustus 2005 lalu, dimana pada awalnya bernama Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Sejak kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) dimana Gubernur Sulut, DR SH Sarundajang salah satu pencetusnya.
Rapat ini akan membahas Program Kerja BKPK kedepan, serta menyusun rencana induk pembangunan daerah berciri kepulauan 2015-2025 sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kepala BAPEDA Ir Roy Roring, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan Ronald Sorongan, Kepala Dinas Perhubungan J Oroh, Kepala Biro Hukum Marsel Sendoh SH.(donal taliwongso)
Ke 8 Provinsi kepulauan tersebut, masing-masing, Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut. Gubernur Kepri, M Sani pada kesempatan itu, menyatakan, Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK), akan terus berjuang untuk mewujudkan undang-undang Provinsi Kepulauan.
Sementara itu, Wagub Kansil menyatakan, pertemuan ini sangat penting guna membangun komunikasi bersama.
"Pembangunan provinsi kepulauan beda dengan tempat lain. Provinsi maritim harus diwujudkan, guna menggali potensi lain
BKPK dibentuk dengan dasar pemikiran adanya kesamaan karakteristik wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Disamping itu kemajuan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan secara umum masih jauh tertinggal.
“Untuk mendapatkan pengakuan dan perlakukan khusus dari pemerintah maka BKPK hadir dengan satu tekat perjuangan bagaimana memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah untuk membangun provinsi kepulauan,”terang Kansil.
di provinsi kepulauan,"ujar Kansil.
Diketahui, BKPK ini berdiri sejak 10 Agustus 2005 lalu, dimana pada awalnya bernama Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Sejak kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) dimana Gubernur Sulut, DR SH Sarundajang salah satu pencetusnya.
Rapat ini akan membahas Program Kerja BKPK kedepan, serta menyusun rencana induk pembangunan daerah berciri kepulauan 2015-2025 sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kepala BAPEDA Ir Roy Roring, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan Ronald Sorongan, Kepala Dinas Perhubungan J Oroh, Kepala Biro Hukum Marsel Sendoh SH.(donal taliwongso)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar