Manado, KM –
Polemik seputar akitivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) memang kian kompleks. Apalai hal tersebut ditopang dengan beragam bentuk penolakan warga. Terkait hal itu, legislator Sulut dituntut lebih mencermati permasalahan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Termasuk mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pecarian solusi.
Pembentukan Pansus itu dinilai sangat tepat, mengingat banyak kekecewaan yang dialami warga dengan adanya pertambangan. Salah satuny contoh akivitas pertambangan di Pulau Bangka, termasuk beberapa kegiatan di wilayah Totabuan, Minsel, Minut dan Kota Bitung. “Masyarakat telah secara nyata menyuarakan aksi penolakan pertambangan. Seperti yang dilakoni warga beberapa waktu lalu dengan menghadiahkan hal-hal unik dan tak lazim kepada para wakil rakyat. Itu sebenarnya harus segera dicermati oleh anggota dewan provinsi. Paling tidak, dalam bentuk pencarian solusi dan pemecahan masalah Dewan dapat membentuk Pansus untuk menguak sisi positif dan negatif dari pertambangan,” ujar James R, dan Fangky B.N, dua tokoh pemuda asal Minahasa Utara.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, pembentukan Pansus Pertambangan bukan hanya membantu masyarakat. Tetapi pihak perusahaan maupun lembaga eksekutif akan dapat menuai hasilnya. Dimana, lewat Pansus tentu akan dapat mempertemukan titik-titik bermasalah, serta melahirkan bentuk atau konsep pemanfaatan ruang yang representative bagi semua pihak.
“Pembentukan Pansus pertambangan tidak ada salahnya dilirik oleh anggota dewan. Sebab, hasil dari pencarian fakta maupun pemecahan masalah tentu akan dapat menyatukan pemahaman antara berbagai pihak yang berseteru dan berbeda pendapat,” ulas mereka.
Kepada Sementara itu, saat berdialog dengan wartawan, legislator Sulut, Herry Tombeng,SH merespon baik adanya usulan pembentukan pansus pertambangan. Menurutnya, untuk dapat membantu penyelesaian malasah termasuk bentuk pencarian solusi terkait masalah pertambangan, memang penting untuk dibentuk Pansus pertambangan. “Itu usualn yang baik, dan mungkin tepat untuk memecahkan masalah pertambangan yang mencuat di daerah ini,” ujar Tombeng, seraya berjanji akan mengangkat usulan pembentukan pansus itu ke internal DPRD Sulut.(JeffrieRM)
Polemik seputar akitivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) memang kian kompleks. Apalai hal tersebut ditopang dengan beragam bentuk penolakan warga. Terkait hal itu, legislator Sulut dituntut lebih mencermati permasalahan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Termasuk mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pecarian solusi.
Pembentukan Pansus itu dinilai sangat tepat, mengingat banyak kekecewaan yang dialami warga dengan adanya pertambangan. Salah satuny contoh akivitas pertambangan di Pulau Bangka, termasuk beberapa kegiatan di wilayah Totabuan, Minsel, Minut dan Kota Bitung. “Masyarakat telah secara nyata menyuarakan aksi penolakan pertambangan. Seperti yang dilakoni warga beberapa waktu lalu dengan menghadiahkan hal-hal unik dan tak lazim kepada para wakil rakyat. Itu sebenarnya harus segera dicermati oleh anggota dewan provinsi. Paling tidak, dalam bentuk pencarian solusi dan pemecahan masalah Dewan dapat membentuk Pansus untuk menguak sisi positif dan negatif dari pertambangan,” ujar James R, dan Fangky B.N, dua tokoh pemuda asal Minahasa Utara.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, pembentukan Pansus Pertambangan bukan hanya membantu masyarakat. Tetapi pihak perusahaan maupun lembaga eksekutif akan dapat menuai hasilnya. Dimana, lewat Pansus tentu akan dapat mempertemukan titik-titik bermasalah, serta melahirkan bentuk atau konsep pemanfaatan ruang yang representative bagi semua pihak.
“Pembentukan Pansus pertambangan tidak ada salahnya dilirik oleh anggota dewan. Sebab, hasil dari pencarian fakta maupun pemecahan masalah tentu akan dapat menyatukan pemahaman antara berbagai pihak yang berseteru dan berbeda pendapat,” ulas mereka.
Kepada Sementara itu, saat berdialog dengan wartawan, legislator Sulut, Herry Tombeng,SH merespon baik adanya usulan pembentukan pansus pertambangan. Menurutnya, untuk dapat membantu penyelesaian malasah termasuk bentuk pencarian solusi terkait masalah pertambangan, memang penting untuk dibentuk Pansus pertambangan. “Itu usualn yang baik, dan mungkin tepat untuk memecahkan masalah pertambangan yang mencuat di daerah ini,” ujar Tombeng, seraya berjanji akan mengangkat usulan pembentukan pansus itu ke internal DPRD Sulut.(JeffrieRM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar