 |
| Dr. Sinyo Harry Sarundajang |
Manado, KM-
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyoroti sejumlah realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) di beberapa BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Menurut Sarundajang, banyak BUMN di Sulut, tak mengkoordinasikan soal realisasi dana itu, dengan Pemprov Sulut maupun Pemkab dan Pemkot dimana BUMN itu beroperasi.
“Banyak BUMN tak koordinasikan penyaluran CSRnya dengan kami,”ujar Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI baru-baru ini.
Padahal, menurut Sarundajang, apabila dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, peruntukan dana itu dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.
“Contohnya seperti perbaikan perumahan kumuh. Tapi BUMN itu tak mengkoordinasikannya,” ucap Sarundajang, tanpa menyebut BUMN-BUMN itu.
Kata dia, BUMN yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut contohnya, adalah pihak Perbankan, PLN, dan Pertamina.
“Artinya realisasi dana CSR mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pihaknya berharap kedepan seluruh BUMN yang beroperasi di Sulut, dapat mengkoordinasikan penggunaan anggaran dana mereka untuk masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan masyarakat di daerah ini, demi terwujudnya Sulut yang berdayasaing dan sejahtera.
“Mari berkolaborasi dengan pemerintah, soal pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.(onal)
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menyoroti sejumlah realisasi dana Community Social Responsibility (CSR) di beberapa BUMN yang beroperasi di daerah ini.
Menurut Sarundajang, banyak BUMN di Sulut, tak mengkoordinasikan soal realisasi dana itu, dengan Pemprov Sulut maupun Pemkab dan Pemkot dimana BUMN itu beroperasi.
“Banyak BUMN tak koordinasikan penyaluran CSRnya dengan kami,”ujar Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI baru-baru ini.
Padahal, menurut Sarundajang, apabila dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, peruntukan dana itu dapat ditujukan kepada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini.
“Contohnya seperti perbaikan perumahan kumuh. Tapi BUMN itu tak mengkoordinasikannya,” ucap Sarundajang, tanpa menyebut BUMN-BUMN itu.
Kata dia, BUMN yang aktif berkolaborasi dengan Pemprov Sulut contohnya, adalah pihak Perbankan, PLN, dan Pertamina.
“Artinya realisasi dana CSR mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, pihaknya berharap kedepan seluruh BUMN yang beroperasi di Sulut, dapat mengkoordinasikan penggunaan anggaran dana mereka untuk masyarakat. Sehingga benar-benar dirasakan masyarakat di daerah ini, demi terwujudnya Sulut yang berdayasaing dan sejahtera.
“Mari berkolaborasi dengan pemerintah, soal pembangunan kemasyarakatan,” pungkasnya.(onal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar